H a l | I-1
BBA ABB II PPEEN ND DA AH HU ULLU UA AN N
LATARBELAKANG
1.1
Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009,
dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, Peraturan Pemerintah No. 08 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah serta menjabarkan, mengarahkan Visi dan Misi Bupati Terpilih didalam kesatuan langkah dan kehendak masyarakat dalam periode 5(lima) tahun ke depan
maka Pemerintah Kabupaten Parigi
Moutong perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD adalah suatu dokumen perencanaan strategis sebagai penjabaran visi, misi dan program kepala daerah terpilih dan yang telah di tetapkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten
Parigi
Moutong
dan
memperhatikan
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Propinsi Sulawesi Tengah.
H a l | I-2
Selama masa jabatan kepala daerah terpilih, RPJMD merupakan acuan dan pedoman dasar pembangunan yang ingin dicapai daerah berdasarkan visi, misi dan program kepala daerah. Program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kewenangan dan urusan pemerintahan yang diamanatkan dalam undang-undang dengan mempertimbangkan kemampuan daerah. RPJMD sebagai pedoman manajerial taktis strategis kepala daerah beserta perangkatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dan juga digunakan sebagai tolok ukur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menilai pertanggungjawaban kepala daerah pada setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi
Moutong menyusun RPJMD Kabupaten
Parigi Moutong Tahun 2008 – 2013. RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 – 2013 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Parigi Moutong untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Strategi Pembangunan Daerah, Sasaran, Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Kebijakan
Dan
Program
Pembangunan
Daerah
Serta
Kaidah
Pelaksanaannya.
MAKSUD DAN TUJUAN
1.2
RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008–2013 ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten
Parigi
Moutong
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan,
pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan acuan dalam pengelolaan dan pelaksanaan
H a l | I-3
pembangunan oleh seluruh pelaku pembangunan dalam mewujudkan kehidupan Kabupaten Parigi Moutong yang demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat daerah yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera serta meletakkan pondasi yang kuat bagi “TERWUJUDNYA KABUPATEN PARIGI MOUTONG TERDEPAN DENGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020”
LANDASAN HUKUM
1.3
Landasan idiil dari RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 – 2013 adalah Pancasila dan landasan konstitusionalnya adalah UUD 1945, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan Kabupaten Parigi Moutong. Selain itu, RPJMD Tahun 2008-2013 ini berpedoman kepada: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Propinsi Sulawesi Tengah. 2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme 3. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286); 4. Peraturan
Presiden
Nomor
7
tahun
2005
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009; 5. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbenda-haraan Negara;
H a l | I-4
6. Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 7. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional 8. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 9. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 10. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi/ Kabupaten/Kota Sebagai Daerah Otonom; 11. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124; 13. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 14. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah, antara pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 15. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 16. Peraturan Pemerintah No. 08 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah. 17. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
H a l | I-5
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 20. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor
05 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006-2011. 21. Peraturan
Daerah
Nomor
2
tahun
2009
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Parigi Moutong tahun 2008 – 2013; Untuk mengakomodir muatan lokal, maka penyusunan RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008-2013 ini mempertimbangkan norma-norma masyarakat
pokok Kabupaten
permasalahan,
potensi
yang
berlaku
Parigi alam
dan
Moutong, dan
dijadikan
pegangan
kebutuhan,
pemerintahan
serta
aspirasi, kondisi
Kabupaten Parigi Moutong saat ini. Prediksi dan antisipasi kondisi yang akan datang di dalam wilayah Kabupaten Parigi Moutong sendiri dan dari luar yang diperkirakan berpengaruh terhadap Kabupaten Parigi Moutong juga dijadikan pertimbangan dalam penyusunan RPJMD ini.
1.4
HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA
RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 – 2013 mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar bagi kepala daerah dalam melaksanakan pembangunan
yang
merupakan
penjabaran
kehendak
masyarakat
Kabupaten Parigi Moutong dan diwujudkan dalam visi dan misi kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Parigi Moutong,
H a l | I-6
memperhatikan RPJMD Propinsi Sulawesi Tengah, RPJPD Propinsi Sulawesi Tengah serta RPJPN. RPJMD
berfungsi
sebagai
arah
serta
pedoman
dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, bagi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, pelaku bisnis dan sektor swasta serta seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan keserasian pembangunan, pertumbuhan dan kemajuan di segala bidang. Selain itu RPJMD berfungsi sebagai tolok ukur penilaian kinerja kepala daerah di setiap akhir tahun anggaran dan juga pada akhir masa jabatan diwajibkan menyusun RPJMD untuk 5 (lima) tahun ke depan yang diarahkan untuk ikut mencapai tujuan nasional. Dalam rangka ikut mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut khususnya bagi masyarakat Kabupaten Parigi Moutong, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 – 2013.
SISTIMATIKA RPJMD
1.5
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Parigi Moutong disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: Bab I
: PENDAHULUAN Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan
sistematika penyusunan, dan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Parigi Moutong. Bab II : GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH Memuat evaluasi kinerja pembangunan daerah dan kondisi eksisting sampai dengan awal penyusunan RPJMD dalam setiap sektor pembangunan, tantangan yang akan dihadapi selama 5(lima) tahun ke
H a l | I-7
depan, isu strategis dan skenario serta asumsi pembangunan daerah 2008-2013. Bab III : VISI DAN MISI Menjelaskan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Parigi Moutong untuk kurun waktu lima tahun ke depan serta sasaran setiap misi pembangunan. Bab IV : STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH Memuat dan menjelaskan arah kebijakan pembangunan daerah, program pembangunan daerah dan indikator kinerjanya serta tahapan pencapaiannya. Bab V : KERANGKA PENDANAAN Menjelaskan kebijakan keuangan daerah serta upaya yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan selama 5 (Lima) tahun ke depan. Bab VI : ARAH KEBIJAKAN UMUM Arah kebijakan pembangunan daerah yang dilakukan untuk pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah lima tahun kedepan. Bab VII : PROGRAM PEMBANGUNAN Menguraikan
Program
Pembangunan
Daerah
yang
merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi Kepala Daerah. Program disusun berdasarkan Rencana Strategi (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bab VII : PENUTUP Menjelaskan prinsip-prinsip dasar pelaksanaan RPJMD serta kaidah pelaksanaannya.
H a l | I-8
1.6
PROSES PENYUSUNAN
Pada dasarnya, dokumen RPJMD Kabupaten Parigi Moutong yang akan disusun berdasarkan beberapa pendekatan sebagai berikut : 1. Politi Politikk, pendekatan ini dilaksanakan disebabkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Bupati dan Wakil Bupati. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah terpilih saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Parigi Moutong. 2. Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh Tim Ahli pihak konsultan pelaksana dalam lembaga yang secara fungsional bertugas
dan
dipercaya menyususn Draf berdasarkan Visi dan Misi Bupati terpilih. 3. Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku
kepentingan
(stakeholders)
terhadap
pembangunan.
Pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. 4. Atasbottom--up), top-down) dan Bawahup) pendekatan topAtas-bawah (topBawah-atas (bottom
down dan bottom-up dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas tersebut diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik ditingkat Kecamatan dan Kelurahan serta kabupaten.
H a l | I-9
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008-2013 disusun melalui tahapan perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung
maupun
tidak
langsung
terhadap
pembangunan
daerah
Kabupaten Parigi Moutong. Penyusunan RPJMD Kabupaten Parigi Moutong 2008-2013 oleh tim ahli nantinya akan melalui berbagai tahapan dialog khususnya Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten yang melibatkan berbagai stakeholders kunci dari pihak pemerintah Daerah Kabupaten, DPRD, SKPD, pemerintah kecamatan dan kelurahan, aparat desa, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat. Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Parigi Moutong 2008-2013 akan melalui tahapan konsultasi publik melalui penyebaran angket, melaksanakan pula FGD
(Focus Group Discussion) antara pemangku kepentingan (Stakeholders) yang difasilitasi oleh Bapeda dan Tim Ahli Kabupaten Parigi Moutong serta membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan melalui media lainnya seperti website. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini :
H a l | I-10
Gambar 1.1 Alur Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Parigi Moutong RPJPD KABUPATEN PARIGI MOUTONG
-RPJM RPJM NASIONAL -RPJM RPJM PROPINSI
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH PARIGI MOUTONG
VISI & MISI KEPALA DAERAH TERPILIH
RANCANGAN AWAL RPJMD 2008-2013
MUSRENBANG RPJMD KABUPATEN
RUMUSAN AKHIR RPJMD 2008-2013
RPJMD DITETAPKAN MELALUI PERATURAN DAERAH
Berdasarkan Gambar tersebut diatas, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 – 2013 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
Pertama,
Menyiapkan
rancangan
awal
RPJMD
dengan
H a l | I-11
memperhatikan Visi, Misi Kepala Daerah Terpilih dan Evaluasi Kinerja menyangkut kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum hingga penyusunan program SKPD, lintas SKPD, rencana kerja dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan indikatif.
Kedua, BAPPEDA dan Konsultan pelaksana melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Jangka Menengah Daerah untuk mendapatkan masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terhadap rancangan RPJMD baik melalui Musrenbang Kecamatan yang dikelompokkan maupun melalui Musrenbang Kabupaten.
Ketiga, menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah yang menjadi masukan utama dalam penyempurnaan rancangan RPJMD Kabupaten Parigi Moutong.
Keempat, menetapkan Peraturan Bupati Kepala Daerah atau Peraturan Daerah (PERDA) tentang RPJMD beserta pengundangannya dalam berita daerah.
