GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2006 TENTANG URAIAN JABATAN PADA BALAI TAMAN HUTAN RAYA R. SOERJO DI MALANG DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR
GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kelancaran tugas-tugas Balai Taman Hutan Raya R. Soerjo, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2000 tentang Dinas Kahutanan Provinsi Jawa Timur dan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 26 Juni 2001 Nomor 061/6258/031/2001 perihal Tindak Lanjut Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perlu menjabarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit menjadi tugas Jabatan Struktural maupun Non Struktural ; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Uraian Jabatan pada Balai Taman Hutan Raya R. Soerjo di Malang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 1
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan ; 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2000 tentang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2002; 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R Soerjo ; 8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Oinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN JABATAN PADA BALAI TAMAN HUTAN RAYA R. SOERJO DI MALANG DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR
BAB I KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan a. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur ; b. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur ; c. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur ; d. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur ; e. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur; f. Balai Taman Hutan Raya R.Soerjo adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur ; g. Kepala Balai Taman Hutan Raya RSoerjo adalah Kepala Balai Taman Hutan Raya R.Soerjo Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur di Malang; h. Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan seperti nama jabatan, kode jabatan, letak jabatan, ikhtisar jabatan, uraian tugas, hasil kerja, tanggung jawab, wewenang, korelasi jabatan kondisi lingkungan kerja dan syarat jabatan ;
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 2
i.
Uraian Tugas adalah rincian atau paparan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan kerja tertentu ;
j.
Nama Jabatan Non Struktural Umum adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan sebagai identitas terhadap Pegawai Negeri Sipil diluar Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai Taman Hutan Raya RSoerjo di Malang adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2000 Pasal 30, 31 (b), 33 dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2001 Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
Pasal 3 (1) Balai Taman Hutan Raya R.Soerjo di Malang merupakan unsur pelaksana teknis dalam penyelenggaraan sebagian tugas-tugas Dinas Kehutanan ; (2) Balai Taman Hutan Raya R.Soerjo di Malang dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kehutanan.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 Susunan Organisasi Balai Taman Hutan Raya R.Soerjo terdiri dari : a. Kepala Balai ; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Konservasi ; d. Seksi Wilayah Malang ; e. Seksi Wilayah Pasuruan ; f. Seksi Wilayah Mojokerto ; g. Seksi Wilayah Jombang ; h. Kelompok Jabatan Fungsional. Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 3
BAB IV NAMA JABATAN NON STRUKTURAL UMUM Pasal 5 (1) Formasi Jabatan Non Struktural Umum dibawah eselon terendah ditetapkan berdasarkan Analisis Beban Kerja ; (2) Jabatan Non Struktural Umum berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Pejabat Struktural eselon terendah; (3) Rumusan-rumusan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Balai Taman Hutan Raya R. Soerjo sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
Pasal 6 Penetapan Jabatan Non Struktural Umum setiap pegawai ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan.
BAB V PENUTUP Pasal 7 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 15 Juni 2006 WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
ttd
TGL 15-06-2006 No. 25 Th. 2006 / E1
SOENARJO
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 4
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 1
Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 2
