GUBERNUR JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR,

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/233/KPTS/013/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/758/KPTS/013/2012 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

:

bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 yang mengatur pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas secara at cost, perlu melakukan perubahan/penyesuaian materi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/758/KPTS/013/2012 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

:

1 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 );

6. Peraturan

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-2-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855); 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar biaya Tahun Anggaran 2013; 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013; 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E); 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4, Seri E); 17. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/758/KPTS/013/2012 Tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013. MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU

: :

Beberapa ketentuan pada BAB VIII Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/758/KPTS/013/2012 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, diubah sehingga BAB VIII berbunyi sebagai berikut : A. Uang


-3-

A. Uang Harian : 1. Dalam daerah

No.

Kluster

Pejabat/Eselon/Staf

Uang Harian (Uang saku, uang makan dan transport lokal) (Rp)

1

2

1.

Kelas I

2.

Kelas II

3

4

Gubernur, Wakil Gubernur

800.000

a.Tingkat A

Eselon DPRD

700.000

b. Tingkat B

Anggota DPRD

600.000

c. Tingkat C

Eselon II

600.000

d. Tingkat D

Eselon III

500.000

e. Tingkat E

Eselon IV

400.000

f. Tingkat F

- Staf Gol IV/III

350.000

- Staf Gol II/I

250.000

I,

Pimpinan

2. Luar daerah No.

Kluster

Pejabat/Eselon/Staf

1

2

3

1.

Kelas I

Gubernur,Wakil

Uang Harian (Uang saku, uang makan dan transport lokal) (Rp) 4 1.550.000

Gubernur 2.

Kelas II a. Tingkat A

Eselon

I,

Pimpinan

1.400.000

DPRD b. Tingkat B

Anggota DPRD

1.250.000

c. Tingkat C

Eselon II

1.150.000

d. Tingkat D

Eselon III

900.000

e. Tingkat E

Eselon IV

750.000

f. Tingkat F

- Staf Gol IV/III

600.000

- Staf Gol II/I

500.000

B. Uang Representasi : 1. Gubernur/wakil Gubernur Rp. 250.000,2. Eselon I dan Pimpinan DPRD Rp. 200.000,3. Anggota DPRD Rp. 150.000,4. Eselon II Rp. 150.000,-

C. Satuan


-4-

C. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Tarif Hotel No

Provinsi

1

2

Satuan

3

Gub/ Wagub 4

Pejabat Eselon I, Pimp DPRD 5

Eselon II dan Anggota DPRD 6

Pejabat Eselon III 7

Pejabat Eselon IV 8

Gol. III/IV 9

Gol. I/II 10

1

ACEH

OH

4.400.000

1.400.000

1.350.000

1.100.000

450.000

400.000

350.000

2

SUMATERA UTARA

OH

5.000.000

1.100.000

1.050.000

700.000

500.000

400.000

350.000

3

RIAU

OH

3.500.000

1.150.000

1.100.000

750.000

500.000

450.000

400.000

4

KEP. RIAU

OH

3.400.000

1.000.000

950.000

650.000

400.000

350.000

300.000

5

JAMBI

OH

4.000.000

1.100.000

1.050.000

600.000

400.000

350.000

300.000

OH

4.200.000

1.100.000

1.050.000

800.000

500.000

400.000

350.000

OH

4.500.000

1.050.000

1.000.000

600.000

450.000

350.000

300.000

LAMPUNG

OH

4.000.000

1.250.000

1.200.000

800.000

500.000

450.000

400.000

9

BENGKULU

OH

1.300.000

850.000

800.000

700.000

650.000

600.000

550.000

10

BANGKA BELITUNG

OH

2.400.000

1.100.000

1.050.000

600.000

500.000

350.000

300.000

11

BANTEN

OH

3.300.000

1.500.000

1.450.000

950.000

500.000

450.000

400.000

12

JAWA BARAT

OH

3.300.000

1.550.000

1.500.000

850.000

500.000

450.000

400.000

13

D.K.I JAKARTA

OH

8.700.000

1.050.000

1.000.000

700.000

650.000

450.000

400.000

14

JAWA TENGAH

OH

4.100.000

1.550.000

1.500.000

750.000

450.000

400.000

350.000

15

D.I JOGJAKARTA

OH

4.600.000

1.300.000

1.250.000

700.000

550.000

450.000

400.000

16

JAWA TIMUR

OH

4.400.000

1.250.000

1.200.000

800.000

400.000

350.000

300.000

17

BALI

OH

4.500.000

1.900.000

1.850.000

1.250.000

950.000

750.000

700.000

OH

3.100.000

1.150.000

1.100.000

600.000

550.000

450.000

400.000

OH

3.000.000

1.050.000

1.000.000

700.000

500.000

450.000

400.000

OH

2.400.000

1.200.000

1.150.000

750.000

450.000

400.000

350.000

OH

3.000.000

1.450.000

1.400.000

750.000

550.000

500.000

450.000

OH

4.300.000

1.500.000

1.450.000

800.000

500.000

450.000

400.000

OH

4.000.000

1.550.000

1.500.000

750.000

550.000

500.000

450.000

OH

3.200.000

1.500.000

1.450.000

650.000

500.000

350.000

300.000

OH

1.300.000

1.100.000

1.050.000

950.000

450.000

300.000

250.000

OH

1.300.000

1.100.000

1.050.000

950.000

500.000

450.000

400.000

OH

4.800.000

1.050.000

1.000.000

900.000

500.000

450.000

400.000

OH

2.000.000

1.100.000

1.050.000

550.000

450.000

400.000

350.000

OH

1.900.000

1.150.000

1.100.000

750.000

550.000

500.000

450.000

6 7 8

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

SUMATERA BARAT SUMATERA SELATAN

NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA

30

MALUKU

OH

3.000.000

1.100.000

1.050.000

700.000

450.000

350.000

300.000

31

MALUKU UTARA

OH

3.100.000

1.600.000

1.550.000

600.000

500.000

450.000

400.000

32

PAPUA

OH

2.900.000

1.350.000

1.300.000

750.000

500.000

450.000

400.000

33

PAPUA BARAT

OH

4.500.000

1.350.000

1.300.000

900.000

500.000

450.000

400.000

D. Satuan


-5-

D. Sewa Kendaraan : Untuk pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara bersama-sama atau rombongan dapat menyewa kendaraan sebagai pengganti biaya transpor dikecualikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur tidak harus bersama-sama.

No

Jenis Kendaraan

Satuan

Besaran

1 Roda enam/Bus Besar

Unit/Hari

2,500,000.00

2 Roda enam/Bus Sedang

Unit/Hari

1,700,000.00

3 Roda Empat

Unit/Hari

700,000.00

4 Roda Dua

Unit/Hari

150,000.00

E. Biaya rata-rata BBM 1. Apabila melakukan perjalanan dinas menggunakan mobil pribadi atau dinas, dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transport (1 Liter per 10 Km). 2. Untuk pengganti bahan bakar minyak (BBM) dimaksud dari kota Surabaya ke kota tujuan (PP) atau sebaliknya sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini. 3. Penggantian BBM untuk perjalanan dinas dalam daerah atau luar daerah dibebankan pada kode rekening Perjalanan Dinas Dalam Daerah atau Perjalanan Dinas Luar Daerah.

TABEL


-6-

TABEL PENGGANTI BBM (PP) No

Kabupaten/Kota

Jarak Tempuh

Roda Empat

1

BATU

100 km

20 liter

2

BANYUWANGI

288 km

60 liter

3

BLITAR

167 km

34 liter

4

BOJONEGORO

108 km

22 liter

5

BONDOWOSO

191 km

38 liter

6

JEMBER

197 km

40 liter

7

JOMBANG

79 km

16 liter

8

KEDIRI

123 km

26 liter

9

LAMONGAN

45 km

10 liter

10

LUMAJANG

145 km

30 liter

11

MADIUN

169 km

34 liter

12

MAGETAN

193 km

38 liter

13

MALANG

89 km

18 liter

14

MOJOKERTO

49 km

10 liter

15

NGANJUK

119 km

24 liter

16

NGAWI

181 km

36 liter

17

PACITAN

276 km

56 liter

18

PAMEKASAN

123 km

26 liter

19

PASURUAN

60 km

12 liter

20

PONOROGO

198 km

40 liter

21

PROBOLINGGO

90 km

18 liter

22

SAMPANG

90 km

18 liter

23

SITUBONDO

194 km

40 liter

24

SUMENEP

175 km

36 liter

25

TRENGGALEK

196 km

40 liter

26

TUBAN

103 km

20 liter

27

TULUNGAGUNG

154 km

32 liter

F. Biaya


-7-

F. Biaya Transport : 1. Luar Daerah : Disamping mendapatkan biaya tiket dan retribusi yang dipertanggungjawabkan secara riil, juga mendapatkan biaya transport dari tempat kedudukan ke tempat keberangkatan (Bandara, stasiun, terminal, pelabuhan) dan dari tempat keberangkatan ke tempat tujuan dan sebaliknya maksimal diberikan biaya transport sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dipertanggungjawabkan secara riil. 2. Dalam Daerah : Biaya transport dari tempat kedudukan ke tempat tujuan diberikan biaya transport maksimal sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipertanggungjawabkan secara riil. 3. Tarif angkutan darat, laut dan udara khusus ke Jakarta disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dengan batasan sebagai berikut : a) Angkutan Udara Kelas Bisnis maksimal Rp 7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); b) Angkutan Udara Kelas Ekonomi maksimal Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); c) Angkutan Darat (Kereta Api) / Laut diberikan tiket maksimal Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah); G. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) terdiri dari lembar I dan lembar II, masing-masing dibuat dalam rangkap 4 (empat) : 1. Lembar I dan II (yang memberi perintah) : a) Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/Bakorwil/Rumah Sakit/ Kantor ditandatangani oleh KPA atau PA bagi SKPD yang tidak memiliki KPA; b) Biro ditandatangani oleh KPAP; c) Balai/UPT sebagai KPA ditandatangani oleh KPA; d) UPT sebagai KPAP ditandatangani oleh KPAP; e) Lembaga non SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur ditandatangani oleh Sekretaris Lembaga. 2. Lembar II (tempat tujuan) : a) Pada SKPD ditandatangani oleh Pejabat Struktural; b) Di luar SKPD ditandatangani oleh penanggungjawab tempat yang dikunjungi. 3. Lembar II sudut kanan atas a) Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah 1) Eselon I ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; 2) Eselon II a ditandatangani oleh Asisten yang bersangkutan; 3) Eselon II b dan III ditandatangani oleh Kepala Biro yang bersangkutan atau Eselon III yang lain bila Kepala Biro berhalangan; 4) Eselon IV


-8-

4) Eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Kepala Bagian yang bersangkutan atau Kepala Bagian yang lain bila Kepala Bagian yang bersangkutan berhalangan. b) Pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD 1) Eselon II dan III ditandatangani oleh Sekretaris DPRD atau Eselon III yang lain bila Sekretaris DPRD berhalangan; 2) Eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum atau Eselon III yang lain bila Kepala Bagian Umum berhalangan. c) Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Sekretaris DPRD atau Kepala Bagian Umum bila Sekretaris berhalangan. d) Dinas/Badan/Rumah Sakit : 1) Eselon II a dan II b ditandatangani oleh Kepala Badan/Dinas, Direktur/Wakil Direktur Rumah Sakit yang bersangkutan; 2) Eselon III ditandatangani oleh Kepala Badan/Dinas atau Sekretaris bila Kepala Badan/Dinas berhalangan, Direktur/Wakil Direktur Rumah Sakit bila Direktur berhalangan; 3) Eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha/Sekretaris/Kepala Bidang yang bersangkutan. e) Eselon III, IV dan pegawai lainnya pada Kantor ditandatangani oleh Kepala Kantor. f) Pejabat pada Bakorwil 1) Eselon II dan III ditandatangani oleh Kepala Bakorwil atau Sekretaris Bakorwil bila Kepala Bakorwil berhalangan; 2) Eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Sekretaris Bakorwil atau masing-masing Kepala Bidang yang bersangkutan bila sekretaris berhalangan. g) Pejabat di lingkungan Rumah Sakit di luar Surabaya 1) Rumah Sakit Klasifikasi Type B a) Eselon II (Direktur/Wakil Direktur) ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit atau Wakil Direktur bila Direktur berhalangan; b) Eselon III ditandatangani Direktur atau Wakil Direktur bila Direktur berhalangan; c) Eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Sekretaris. 2) Rumah Sakit Klasifikasi Type C Eselon III (Direktur), Eselon IV dan pegawai lainnya ditandatangani oleh Direktur atau Kasubag TU bila Direktur berhalangan. h) Bagi


-9-

h) Bagi Kantor Perwakilan, Balai/UPTD di luar Surabaya, ditandatangani oleh Kepala Kantor, Kepala Balai/Kepala UPTD atau Kasubag TU bila Kepala Kantor, Kepala Balai/Kepala UPTD berhalangan, sedangkan untuk Lembaga non SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, ditandatangani oleh Ketua Lembaga atau Sekretaris bila Ketua Lembaga berhalangan. I.

Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Pemberian ijin dinas ke luar negeri bagi pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, DPRD Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kab/Kota dan DPRD Kab/Kota mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke luar Negeri bagi Pejabat/ Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedangkan ketentuan mengenai tarif uang harian dan tiket perjalanan dinas luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 : 1. Kegiatan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri (PDLN). a) PDLN yang diatur oleh dua ketentuan diatas dalam rangka : 1) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri; 2) Pendidikan dan Pelatihan; 3) Studi Banding; 4) Seminar/Lokakarya/Konfrensi; 5) Promosi Potensi Daerah; 6) Kunjungan Persahabatan/Kebudayaan; 7) Pertemuan Internasional; dan/atau 8) Penandatanganan Perjanjian Internasional. b) PDLN dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugasnya di dalam negeri tidak ada yang mendesak. Kegiatan yang mendesak antara lain adalah : 1) 2) 3) 4)

Terjadi bencana alam; Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 2. Dokumen


- 10 -

2. Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri a) Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke Luar Negeri; b) Dokumen perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf (a) meliputi : 1) Surat izin pemerintah; 2) Paspor dinas (service passport); 3) Exit permit; 4) Visa: 5) Kerangka Acuan Kerja; dan 6) Surat undangan. 3. Tata cara Administrasi Perjalanan Dinas ke Luar Negeri a) Gubernur mengajukan surat permohonan ijin PDLN kepada Menteri Dalam Negeri bagi pejabat/pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas luar negeri : 1) Gubernur mengajukan permohonan ijin kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri; 2) Gubernur mengajukan permohonan kepada Sekretaris Jenderal bagi Wakil Gubernur, Bupati/Walikota. Wakil Bupati/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta pejabat/pegawai lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. b) Surat Permohonan memuat : 1) Nama dan jabatan; 2) Nomor Induk Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil; 3) Tujuan Kegiatan; 4) Manfaat; 5) Kota/Negara yang dituju; 6) Agenda; 7) Waktu pelaksanaan; dan 8) Sumber Pembiayaan. c) Selain dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2b,diperlukan dokumen lain dalam hal kegiatan : 1) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak Luar Negeri, ditambah dengan Dokumen Naskah Kerjasama, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama, dan Surat Konfirmasi Perwakitan Republik Indonesia di negara tujuan. 2) Pendidikan dan pelatihan, ditambah dengan dokumen surat keterangan beasiswa.

3) Promosi


- 11 -

d)

e)

f)

g)

3) Promosi potensi daerah, ditambah dengan Dokumen Surat Konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. 4) Kunjungan persahabatan/kebudayaan,ditambah dengan Dokumen Surat Konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia. 5) Penandatanganan perjanjian internasional, ditambah dengan Dokumen Naskah Kerjasama, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama, dan Surat Konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. Permohonan ijin PDLN diterima oleh Menteri Dalam Negeri / Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri / Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri Kementerian Dalam Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak, untuk mendapat rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri. Menteri Dalam Negeri / Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri / Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri Kementerian Dalam Negeri dapat menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat d. Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat e. disertai dengan alasan-alasan. Pejabat yang memberikan penolakan sebagai berikut : 1) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri atas nama Menteri Dalam Negeri bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi, Bupati, Walikota, Wakil Bupati, Wakil Walikota, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota, Anggota DPRD, Pejabat Eselon I dan atau Pejabat Eselon II. 2) Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri Kementerian Dalam Negeri atas nama Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV, dan atau staf. Perjalanan dinas luar negeri yang dilaksanakan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan, dan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal : 1) Pendidikan dan pelatihan; 2) Perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan 3) Delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah. h. Jangka


- 12 -

4.

5.

6.

7.

8.

h) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas keluar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan untuk ditinggalkan. i) Menteri Dalam Negeri / Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri / Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri Kementerian Dalam Negeri sesuai tingkatan kewenangannya memberikan rekomendasi meneruskan rencana perjalanan dinas luar negeri kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan paspor dinas, exit permit, dan rekomendasi visa setelah mendapat ijin pemerintah. Pembiayaan a) Pembiayaan perjalanan dinas luar negeri bersumber dari : 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 2) Anggaran Pendapatran dan Belanja Negara; 3) Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. b) Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan. Pejabat/pegawai yang akan melakukan PDLN dikoordinasikan oleh Biro Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Surat Perintah Tugas (SPT) a) Untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan pejabat Eselon II ditandatangani oleh Gubernur. b) Untuk pejabat Eselon III, IV dan atau staf ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Untuk penandatanggannan SPPD Lembar II dilakukan oleh Pejabat Perwakilan RI di Luar Negeri atau Penanggung jawab/Lembaga tempat yang dituju. Pelaporan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar negeri, wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas ke luar negeri. a) Gubernur melaporkan hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri kepada Presiden melalui Menteri dengan tembusan kepada Wakil Presiden dan Sekretaris Kabinet. b) Pejabat/pegawai selain Gubernur melaporkan hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri kepada Menteri, melalui Gubernur cq. Biro Administrasi Kerjasama Setda Prov. Jatim. c) Laporan perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.

d) Pejabat


- 13 -

d) Pejabat/pegawai dapat melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh laporan, yang dijadikan sebagai bahan pembinaan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur. e) Menteri cq. Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri dan atau Gubernur cq. Biro Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur melakukan pembinaan teknis administrasi PDLN melalui sosialisasi, konsultasi dan bimbingan teknis Perjalanan Dinas Luar Negeri di Provinsi dan di Kab/Kota di wilayah masing-masing. J. Uang Saku Pendidikan dan Latihan di Luar Negeri Bagi peserta pendidikan dan latihan diluar negeri dengan biaya akomodasi dan transportasi lokal ditanggung oleh pihak mitra, maka besaran uang saku dihitung sebagai berikut : Golongan A : Uang harian dikurangi biaya setara hotel bintang lima dan biaya taksi dari dan ke bandara. Golongan B : Uang harian dikurangi biaya setara hotel bintang empat dan biaya taksi dari dan ke bandara. Golongan C : Uang harian dikurangi biaya setara hotel bintang tiga dan biaya taksi dari dan ke bandara. Golongan D : Uang harian dikurangi biaya setara hotel bintang dua dan biaya taksi dari dan ke bandara. H. Standart biaya sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini merupakan batas tertinggi. KEDUA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2013. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 28 Maret 2013 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 3. Sdr. Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. ____________________________________________


GUBERNUR JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR,

Recommend Documents