GUBERNUR JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR,

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 90 /KPTS/013/2011 TENTANG TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2011 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: bahwa sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu memfasilitasi proses perencanaan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dengan membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur ;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287) ; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ; 7. Peraturan

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-2-

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E) ; 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3, Seri A) ; 9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 109 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 ; 10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/691/013/KPTS/2010 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 ; MEMUTUSKAN : Menetapkan, PERTAMA

KEDUA

: Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran. : Menugaskan Tim Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk : a. menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang APBD, Perubahan APBD serta Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ; b. menyusun Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ; c. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ; d. merencanakan penetapan target Pendapatan Daerah sebagai dasar penyusunan APBD serta Perubahan APBD ; e. menetapkan skala prioritas program/kegiatan dan besaran alokasi anggaran dengan tetap mengacu pada Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ; f. menyusun Nota Keuangan Rancangan APBD, Perubahan APBD serta Pertanggunganjawaban Pelaksanaan APBD ; g. menyusun Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksifraksi, Laporan Komisi-komisi dan Laporan Pendapat Badan Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang APBD, Perubahan APBD serta Pertanggungjawaban APBD ; h. membentuk sekretariat sesuai kebutuhan ; i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur. KETIGA


-3-

KETIGA

: Memberikan Honorarium pada Tim Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, setiap bulan dengan rincian sebagai berikut : a.

Ketua, sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

b.

Wakil Ketua, sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

c.

Sekretaris, sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

d.

Anggota, sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

KEEMPAT

: Membebankan Honorarium Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, Kelompok Belanja Langsung dan Jenis Belanja Pegawai, Kode Rekening 5.2.1.01.001.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2011. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 25 Pebruari 2013 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN


LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/90/KPTS/2013 TANGGAL : 25 PEBRUARI 2013 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2011 NO.

JABATAN DALAM TIM

KETERANGAN JABATAN / INSTANSI

1

2

3

1.

a. Ketua b. Wakil Ketua : 1) Bidang Perencanaan Pembangunan 2) Bidang Administrasi Umum 3) Bidang Ekonomi Pembangunan 4) Bidang Pemerintahan 5) Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur

2.

Sekretaris

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

3.

Anggota-anggota :

a. b. c. d. e. f. g.

h.

i.

Inspektur Provinsi Jawa Timur Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO SALINAN


-2-

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. 2. Sdr.

Menteri Dalam Negeri di Jakarta. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya.

3. Sdr. 4. Sdr.

Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5. Sdr.

Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset

6. Sdr.

Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Anggota Tim Anggaran dimaksud.

_________________________________________________


GUBERNUR JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR,

Recommend Documents