GUBERNUR JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR,

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 38 TAHUN 2006 TENTANG URAIAN JABATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SURABAYA I DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kelancaran tugas-tugas Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2000 tentang Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur serta Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 26 Juni 2001 Nomor 061/6258/031/2001 perihal Tindak Lanjut Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perlu menjabarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit menjadi tugas Jabatan Struktural maupun Non Struktural ; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Uraian Jabatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Surabaya I Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, T ambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548). 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 1

4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di jajaran Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2000 tentang Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur. 7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Propinsi Jawa.

MEMUTUSKAN Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN JABATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SURABAYA I DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan a. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur; b. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur; c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Surabaya I adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Surabaya I; d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Surabaya I; e. Uraian Tugas adalah rincian atau paparan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan kerja tertentu; f. Nama Jabatan Non Struktural Umum adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan sebagai identitas terhadap Pegawai Negeri Sipil diluar Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional.

Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 2

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Surabaya I adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2001 pasal 2.

Pasal 3 (1)

Unit Pelaksana Teknis Dinas Surabaya I merupakan unsur pelaksana teknis dalam penyelenggaraan sebagian tugas-tugas Dinas Pendapatan ;

(2)

Unit Pelaksana Teknis Dinas Surabaya I dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Surabaya I terdiri dari: a. Kepala UPT; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pelayanan dan Informasi; d. Seksi Pendataan dan Pendaftaran; e. Seksi Penetapan; f. Pembayaran dan Pelunasan; g. Seksi Penagihan dan Dinas Luar.

BAB IV NAMA JABATAN NON STRUKTURAL UMUM Pasal 5 (1)

Formasi Jabatan Non Struktural Umum dibawah eselon terendah ditetapkan berdasarkan Analisis Jabatan;

(2)

Jabatan Non Struktural Umum berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Pejabat Struktural eselon terendah;

(3)

Rumusan-rumusan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Unit Pelaksana Teknis Dinas Surabaya I sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 3

Pasal 6 Penetapan Jabatan Non Struktural Umum setiap pegawai ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan.

BAB V PENUTUP Pasal 7 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

pada tanggal 25 Juli 2006 WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR

TGL 25-07-2006 No. 38 Th 2006/E1

ttd SOENARJO

Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 4

Dok. Informasi Hukum – JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 2006 5