GUBERNUR JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR,

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 81 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 dan untuk mendanai kegiatan khusus yang bisa meningkatkan pembangunan ekonomi wilayah serta pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat desa dengan memberdayakan Pemerintah Desa melalui dukungan pendanaan, maka perlu diberikan Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Pedoman Umum Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106); 5. Peraturan

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-2-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E); 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3, Seri A); 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014; 12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2013; 13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2013; 14. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/758/KPTS/013/2012 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/505/KPTS/013/2013.

MEMUTUSKAN :


-3-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1 Dengan peraturan ini, ditetapkan Pedoman Umum Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

Pasal 2 Pedoman Umum Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan perdesaan yang dipergunakan untuk Program/Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jawa Timur.

Pasal 3 (1) Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur. (2) Mekanisme pencairan Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 4 (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur sebagai pelaksana kegiatan melakukan verifikasi serta monitoring terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa dimaksud. (2) Inspektorat Provinsi Jawa Timur melakukan pengawasan baik realisasi fisik maupun keuangan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa. (3) Dalam


-4-

(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat Provinsi Jawa Timur dapat melibatkan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 5 Pedoman Umum Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai dasar bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Desa, Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan Desa serta stakeholders lain dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 6 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 29 Nopember 2013 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN


LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 81 TAHUN 2013 TANGGAL : 29 NOPEMBER 2013

PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

A.

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa Pemerintah Desa memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul serta adat-istiadat setempat. Dalam hal ini, Pemerintah Desa menyelenggarakan tugas pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan dalam rangka menyejahterakan masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, keswadayaan dan kegotongroyongan yang bersumber pada adat-istiadat dan kearifan lokal. Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Desa perlu didukung oleh pembiayaan dari sumber-sumber pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), bagi hasil dari pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Disamping itu, guna lebih mengakselerasikan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa perlu pula dilakukan pengembangan Lembaga Ekonomi Desa (LED). Melalui LED akan terbuka peluang peningkatan PADes sekaligus pendayagunaan sumberdaya ekonomi produktif secara berkelanjutan sehingga mampu mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga penguatan ekonomi desa. BUMDes adalah suatu badan perekonomian desa yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional dengan modal keseluruhan atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan ditetapkan dalam peraturan desa. BUMDes didirikan dengan mengacu pada kebutuhan dan potensi desa. Pasal 213 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Demikian pula dalam Pasal 78-Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa dijelaskan bahwa BUMDes merupakan suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat. Selain memperkuat PADes, BUMDes juga bertujuan untuk memajukan perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pengelolaan aset-aset desa yang ada. Dalam


-2-

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur telah mengembangkan LED dalam bentuk Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu), yang sampai dengan tahun 2013 telah mencapai jumlah 2.198 UPKu yang tersebar di 38 kabupaten/kota. Keberadaan UPKu dimaksudkan sebagai embrio BUMDes. Disamping itu, berbagai LED yang lain juga telah berkembang melalui inisiasi program SKPD lintas sektor yang masuk ke desa maupun oleh prakarsa lokal masyarakat desa sendiri. Oleh karena itu penting dilaksanakan fasilitasi penguatan kapasitas UPKu maupun LED lainnya melalui pengembangan BUMDes. BUMDes diharapkan mampu memperkuat pendapatan desa, peningkatan kesempatan berusaha, mengurangi pengganguran sekaligus menjadi motor penggerak perekonomian desa. Pembentukan BUMDes juga ditujukan untuk mendorong, memfasilitasi, melindungi dan memberdayakan kegiatan perekonomian di pedesaan yang didasarkan pada potensi desa atau kegiatan yang berkembang menurut adat-istiadat dan budaya masyarakat setempat. Penguatan kelembagaan ekonomi desa ini untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa serta mendukung optimalisasi program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

B.

MAKSUD DAN TUJUAN

Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui pengembangan kelembagaan dan pengelolaan usaha ekonomi desa yang dilaksanakan baik melalui konsolidasi atau integrasi UPKu maupun LED lainnya, sehingga berperan optimal dalam menumbuhkembangkan perekonomian desa. Tujuan pengembangan BUMDes adalah: a. menguatkan kapasitas kelembagaan UPKu atau LED lainnya guna meningkatkan perekonomian desa serta memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes); b. meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha LED yang berbasis pada pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peluang pasar; c. mengembangkan kemitraan usaha dengan unit/kelompok usaha Rumah Tangga Miskin (RTM) sasaran maupun dengan lembaga ekonomi lokal; d. mengembangkan modal usaha melalui penggalangan dana masyarakat maupun kerjasama dengan pihak ketiga; e. menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perdesaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa; f. memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes).

C. RUANG LINGKUP


-3-

C.

RUANG LINGKUP

Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki lingkup kegiatan, meliputi : a. pemberian landasan bagi pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dengan kegiatan peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat melalui BUMDes; b. peningkatan kapasitas kelembagaan BUMDes; c. peningkatan kinerja sumber daya manusia pengelola BUMDes dan unit-unit usahanya; d. peningkatan kinerja keuangan dan pengembangan sistem keterjaminan sosial melalui BUMDes; e. pengembangan permodalan, peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran.

D.

KRITERIA BANTUAN KEUANGAN DESA

1.

Perencanaan a. Perencanaan kegiatan dan lokasi Bantuan Keuangan untuk program/kegiatan BUMDes kepada Pemerintah Desa didasarkan pada prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur (top down) dan usulan Pemerintah Desa (bottom up). b. Bantuan Keuangan Desa untuk program/kegiatan BUMDes diajukan oleh Pemerintah Desa dan dikelola sepenuhnya oleh BUMDes. c. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur melakukan verifikasi lokasi desa berdasarkan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur. d. Permohonan bantuan kepada Gubernur Jawa Timur dilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Kepala Desa, disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan diketahui oleh Kepala Badan/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten setempat. Mekanisme Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk program/kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur yang dilengkapi persyaratan sebagai berikut : a. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa, sesuai Bantuan Keuangan Desa untuk program/kegiatan BUMDes yang telah ditetapkan; b. kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai yang ditandatangani oleh Kepala Desa; c. menyampaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Bantuan Keuangan Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;

2.

d. penggunaan


-4-

d.

3.

E.

penggunaan Bantuan Keuangan untuk program/kegiatan BUMDes dipergunakan untuk : 1) Biaya operasional kegiatan sebesar 10% yang sepenuhnya dikelola oleh BUMDes; 2) Dana kegiatan (Bantuan Langsung Masyarakat) sebesar 90% dipergunakan untuk: a) Penguatan kelembagaan maksimal sebesar 25%; b) Penambahan modal usaha untuk mendukung penguatan usaha/perluasan usaha/pendirian usaha baru dibidang Usaha Simpan Pinjam (USP) maupun Usaha Sektor Riil (USR) minimal sebesar 75%. e. fotokopi rekening Bank Jatim atas nama rekening Kas Desa dan fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa dilegalisir sesuai ketentuan yang berlaku; f. pakta integritas. Pelaksanaan a. Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Desa untuk Program/Kegiatan BUMDes mengikuti perundangan yang berlaku. b. Apabila Bantuan Keuangan Desa tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersangkutan, pelaksanaannya dapat ditunda pada tahun anggaran berikutnya sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), dengan jenis kegiatan tidak berubah dan mengikuti ketentuan serta mekanisme yang berlaku dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Desa sebagai penerima Bantuan Keuangan Desa adalah: a. melakukan identifikasi usulan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BUMDes; b. menyusun proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hasil identifikasi; c. mengadakan musyawarah desa; d. menetapkan BUMDes sebagai pelaksana kegiatan Bantuan Keuangan Desa untuk program/kegiatan BUMDes; e. membuka rekening atas nama Kas Desa di Bank Jatim; f. mengajukan permohonan pencairan kepada Gubernur Jawa Timur; g. melaksanakan penerimaan Bantuan Keuangan Desa untuk program/kegiatan BUMDes dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; h. menggunakan Bantuan Keuangan Desa sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan mengacu ketentuan perundangan yang berlaku; i. penerima Bantuan Keuangan Desa adalah obyek pemeriksaan; j. mempedomani


-5-

j. k.

F.

mempedomani Peraturan Gubernur Jawa Timur dan ketentuan pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa; melaporkan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur.

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN KEUANGAN

Laporan pertanggungjawaban keuangan dibuat oleh BUMDes sebagai pelaksana kegiatan dan diserahkan kepada Pemerintah Desa setelah menerima bantuan keuangan desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan. Penggunaan Dana kegiatan yang dikelola oleh BUMDes, dilaporkan oleh Pemerintah Desa kepada Gubernur Jawa Timur cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur dengan tembusan Kepala Badan/ Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten yang bersangkutan. Laporan pertanggungjawaban wajib disusun oleh penerima bantuan keuangan mencakup: a. nama BUMDes; b. nama desa; c. besar bantuan keuangan; d. jenis kegiatan; e. dana yang sudah digunakan; f. perkembangan; g. halaman pertama berisi rekapitulasi penggunaan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa, diketahui Kepala Badan/Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten yang bersangkutan; h. halaman kedua dan seterusnya berisi: (i) Lampiran-lampiran kwitansi dan nota pembelian; (ii) Semua SPJ diketahui oleh Kepala Desa.

G.

PAJAK BANTUAN KEUANGAN DESA

1.

Bendahara Desa yang ditunjuk wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Wajib Pajak (NPWP). Bendahara Desa berkewajiban memotong/memungut dan menyetorkan pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sesuai ketentuan peraturan perpajakan, meliputi : a. PPh Pasal 21 atas pembayaran honorarium/upah/imbalan lainnya sebesar:

2.

Penerima


-6-

Penerima Imbalan PNS Gol IV keatas PNS Gol III PNS Gol II Non PNS Tenaga Kerja / Tukang Batasan > Rp. 150.000,-

Besarnya Potongan PPH 21 Memiliki NPWP Tidak Memiliki NPWP 15% 20% 5% 20% 0% 0% 5% 6% 5% 6%

Pemotongan PPh 21 dilakukan saat pembayaran dengan membuat Bukti Potong PPh Pasal 21, selanjutnya PPh 21 disetor dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi/Kantor Pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan melaporkan PPh pasal 21 yang telah disetor tersebut dengan menggunakan Surat pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) sesuai Bendahara Desa terdaftar. b. PPh Pasal 22 atas belanja barang (misalnya : materai/bahan bangunan, konsumsi, aqua, snack/nasi kotak, ATK dan fotocopy) Nilai Pembayaran Sampai dengan Rp. 2.000.000,Lebih dari Rp. 2.000.000,-

Besarnya Pemungutan PPh Pasal 22 Tidak dipungut 1,5% Harga Barang

PPh pasal 22 dipungut dan disetor dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi/Kantor Pos pada hari yang sama saat dibayarkan dan dilaporkan dengan menggunakan SPT Pasal 22 ke KKP Pratama/KP2KP tempat Bendahara Desa terdaftar paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya. c. PPh pasal 23 atas belanja jasa (misalnya : sewa kendaraan/peralatan, servis/perbaikan peralatan, jasa catering) sebesar 2 % dari pembayaran tidak termasuk PPN. PPh pasal 23 dipotong pada saat pembayaran dengan memuat Bukti Potong PPh Pasal 23, selanjutnya PPh pasal 23 disetor dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi/Kantor Pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23 ke KKP Pratama/KP2KP tempat Bendahara Desa terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. d. PPN sebesar 10% atas belanja barang dan jasa kena pajak dengan nilai pembayaran termasuk pajak (PPN) lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). PPN dipungut pada saat pembayaran, selanjutnya disetor dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi/Kantor Pos dan dilaporkan ke KKP Pratama/KP2KP tempat Bendahara Desa terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

H. PEMBINAAN


-7-

H.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pengawasan kegiatan dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan/atau Inspektorat Kabupaten/Kota.

I.

PENUTUP

Demikian Pedoman Umum ini disusun sebagai acuan pengelolaan dana Bantuan Keuangan Desa kepada Desa dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Pedoman teknis dijabarkan pada Standar Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan Prosedur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman ini.

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO


GUBERNUR JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR,

Recommend Documents