GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/866/KPTS/013/2014 TENTANG KOMITE PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 - 2017 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: a. bahwa peningkatan kesejahteraan sosial anak merupakan tanggung jawab pemerintah dan/atau masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinir serta berkesinambungan, agar lebih berhasil guna; b. bahwa untuk memberikan apresiasi terhadap tumbuh kembang anak di Provinsi Jawa Timur, khususnya perlindungan dan rehabilitasi sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, perlu membentuk Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Provinsi Jawa Timur; c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2017 dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 6. Keputusan Bersama Antara Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor 148A/A/JA/12/2009, Nomor B/45/XII/2009, Nomor M.HH.08/HM/12 Tahun 2009, Nomor 10/PRS-2/KPTS/2009, Nomor 02 Men PP dan PA/XII/2009 Tahun 2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum; 7. Keputusan
-2-
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 15A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak; 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 2, Seri D); 9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: : Membentuk Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2017, dengan susunan keanggotaaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
KEDUA
: Menugaskan Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk : a. membangun dan mengembangkan jejaring sosial untuk menyatukan kekuatan dan potensi masyarakat dalam mewujudkan sistem keadilan restoratif bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH); b. melakukan sosialisasi tentang peran dan fungsi Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (KPRS ABH) dalam menyelesaikan masalah hukum anak dalam kerangka keadilan restoratif; c. menerima dan merespon laporan kasus ABH secara cepat dan tanggap, serta melakukan upaya proses peradilan restoratif; d. menyediakan atau memfasilitasi akses anak terhadap rumah aman bagi ABH yang membutuhkan pengasuhan sementara, selama menunggu penyelesaian masalah hukum yang sedang dihadapi; e. menyelenggarakan berbagai pelayanan emergensi bagi ABH dan keluarga yang membutuhkan, selama proses penyelesaian masalah dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan dasar yang berkaitan dengan hak hidup dan mempertahankan kehidupan anak; f. merekomendasikan hasil pengkajian masalah sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan terbaik bagi ABH kepada pihak-pihak terkait; g. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sebagai upaya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi ABH; h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.
KETIGA
: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, serta sumber dana lain yang sah. KEEMPAT :
-3-
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 17 Desember 2014 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd
Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/866/KPTS/013/2014 TANGGAL : 17 DESEMBER 2014
SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 - 2017 NO
JABATAN DALAM KOMITE
KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1
2
3
1.
Pengarah
Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
2.
a. Ketua b. Wakil Ketua I
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Masyarakat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
c. Wakil Ketua II
3.
a. Sekretaris I
b. Sekretaris II
4.
Bidang-Bidang : a. Bidang Pencegahan 1) Koordinator 2) Anggota :
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur Kepala Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
Kepala Bidang Desiminasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur a) Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur b) Kepala Bidang Penerangan Masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur c) Kepala Bidang Bina Mitra, Kepolisian Daerah Jawa Timur d) Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur e) Kepala Divisi Pengembangan Jaringan Tesa 129 Jawa Timur f) Wakil dari HotLine Pendidikan Surabaya
b. Bidang
-2-
1
2 b. Bidang Penanganan Kasus 1) Koordinator 2) Anggota :
c. Bidang Reintegrasi dan Rehabilitasi 1) Koordinator 2) Anggota :
3
Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepolisian Daerah Jawa Timur a) Kepala Bidang Pidana Umum, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur b) Kepala Bidang Pidana, Pengadilan Tinggi Jawa Timur c) Kepala Bidang Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur d) Kepala Divisi Layanan Anak Pusat Pelayanan Terpadu Jawa Timur e) Kepala UPT Rehabilitasi Anak Nakal Korban Napza, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur f) Kepala Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Batu g) Wakil dari Divisi Layanan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur h) Wakil dari Bidang Perlindungan dan Layanan Anak, Forum Panti Asuhan Muhammadiyah Aisyiyah Surabaya i) Wakil dari Divisi Layanan dan Pendampingan, Surabaya Children Crisis Centre (SCCC) j) Wakil dari Bidang Layanan Anak Embun Surabaya k) Wakil dari Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LP2A) Jombang l) Wakil dari Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan
Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur a) Kepala Bidang Layanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur b) Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur c) Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur d) Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Medaeng e) Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Blitar f) Kepala Bidang Reintegrasi dan Rehabilitasi, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Jawa Timur g) Kepala
-3-
1
2
3 g) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Lanjut UPT Rehabilitasi Sosial, Anak Nakal Korban Napza, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur h) Wakil dari Divisi Layanan Advokasi, Surabaya Children Crisis Center (SCCC) i) Wakil dari Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LP2A) Jombang j) Wakil dari Rumah Hati Jombang k) Wakil dari Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) / Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) / Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
d. Advokasi/PengemBangan Jaringan 1) Koordinator 2) Anggota :
Kepala Bidang Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur a) Ketua Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Provinsi Jawa Timur b) Wakil dari Divisi Advokasi Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 4. Sdr. Anggota Komite dimaksud.
