GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG KEBERLANJUTAN PROGRAM SIMANTRI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BALI, Menimbang
: a. bahwa pemberian dan pertanggungjawaban bantuan sosial kepada Gabungan Kelompok Tani berupa program/kegiatan Sistem Pertanian Terintegrasi (SIMANTRI) Provinsi Bali perlu mendapat pembinaan secara berkelanjutan; b. bahwa program prioritas Bali Mandara adalah peningkatan kesejahteraan petani dan salah satunya dituangkan dalam program kegiatan SIMANTRI yaitu pembangunan pertanian di perdesaan dengan pendekatan Techno Ecologist secara terintegrasi; c.
bahwa program SIMANTRI merupakan program peningkatan ekonomi perdesaan yang diarahkan untuk terwujudnya Bali Organik;
d.
bahwa untuk mencapai hal tersebut maka program SIMANTRI harus dapat ditingkatkan dan berkelanjutan sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dan Program Bali Organik dapat terwujud;
e. bahwa kesepakatan bersama Gubernur Bali dengan Bupati Buleleng, Bupati Jembrana, Bupati Tabanan, Bupati Badung, Walikota Denpasar, Bupati Gianyar, Bupati Bangli, Bupati Klungkung dan Bupati Karangasem Nomor 075/04/KB/B.Pem/2010, Nomor 075/ 1018/PEM/2010, Nomor 075/506/KB/T.PEM, Nomor 075/165/ PEM.UM/2010, Nomor 415.4/10/KB/PEM/2010, Nomor 29/29/KSB/ B.TA.PEM/III/2010, Nomor 075/05/PEM, Nomor 075/69/PEM/2010, Nomor 075/04/T.PEM/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Sistem Pertanian Terintegrasi (SIMANTRI) di Provinsi Bali;
f. bahwa perjanjian kerja sama Gubernur Bali dengan Bupati Buleleng, Bupati Jembrana, Bupati Tabanan, Bupati Badung, Walikota Denpasar, Bupati Gianyar, Bupati Bangli, Bupati Klungkung dan Bupati Karangasem Nomor 075/04/PKS/B.PEM/2010, Nomor 075/ 1019/PEM/2010, Nomor 521/941/TAN/PKS/2010, Nomor 075/ 507/PKS/T.PEM, Nomor 075/166/PEM.UM/2010, Nomor 415.4/ 11/PKS/PEM/2010, Nomor 30/30/PKS/B.TA.PEM/III/2010, Nomor 075 /06/PEM, Nomor 075/70/PEM/2010, Nomor 075/05/T.PEM/ 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Sistem Pertanian Terintegrasi (SIMANTRI) di Provinsi Bali; g. bahwa surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan Simantri dari gabungan kelompok tani SIMANTRI di seluruh Kabupaten/Kota di Bali; h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Keberlanjutan Program SIMANTRI; Mengingat
: 1 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 50);
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN SIMANTRI.
GUBERNUR
TENTANG KEBERLANJUTAN PROGRAM BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Provinsi ádalah Provinsi Bali. 2. Gubernur ádalah Gubernur Bali. 3. Kabupaten/Kota ádalah Kabupaten/Kota se-Bali. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD ádalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas`Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. 5. Sistem Pertanian Terintegrasi yang selanjutnya disebut SIMANTRI adalah upaya terobosan dalam mempercepat adopsi teknologi pertanian karena merupakan pengembangan model percontohan dalam percepatan alih teknologi kepada masyarakat perdesaan. Simantri mengintegrasikan kegiatan sektor pertanian dengan sektor pendukungnya baik secara vertikal maupun horizontal sesuai potensi masing-masing wilayah dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal yang ada. 6. Program/Kegiatan pengembangan usaha Sistem Pertanian Terintegrasi (SIMANTRI) dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan petani, peternak, perkebunan dan nelayan melalui kegiatan yang terintegrasi baik antar sub sektor/sektor maupun antar sub sistem dalam agribisnis. 7. Bali Organik adalah Program Pemerintah Daerah Bali dengan melaksanakan pembangunan pertanian dengan infut sarana produksi pupuk mengutamakan pemanfaatan pupuk organik, sehingga hasil-hasil produksi pertanian maupun pangan lainnya adalah hasil Produksi Organik. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud penyusunan program ini adalah untuk menyediakan sarana pembangunan pertanian di perdesaan secara lebih terarah berkelanjutan dengan pendekatan Techno Ecologist
(2) Tujuan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar dana Bantuan Sosial yang telah diterima dan disalurkan kemasyarakat dapat dinikmati secara berkelanjutan oleh anggota kelompok di dalam desa pelaksana kegiatan SIMANTRI dari Tahun 2009, menuju terwujudnya Bali Organik dalam rangka Program Bali Mandara. BAB III PENGELOLAAN Pasal 3 (1) Kegiatan SIMANTRI yang akan diatur keberlanjutannya adalah kegiatan SIMANTRI yang bersumber dari dana APBD Provinsi dari Tahun 2009 dan seterusnya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (2) Agar kegiatan SIMANTRI dapat berlanjut, maka dimungkinkan untuk mengalokasikan dana dari kegiatan-kegiatan yang bersumber dari APBN, APBD I, APBD II atau Bantuan Luar Negeri, (3) Dana yang di alokasikan tetap mengacu pada peningkatan kesejahteraan/pendapatan petani.
sasaran
(4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pengelolaan keberlanjutan yang akan dilaksanakan oleh SKPD yang bertugas sebagai motivator. (5) Pengelolaan Bantuan sosial SIMANTRI yang telah diterima dari Tahun 2009 wajib dilanjutkan sesuai ketentuan dan kesepakatan yang telah di tandatangani petani dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis pelaksanaan Bansos SIMANTRI. (6) Keberlanjutan Bantuan Sosial adalah tanggungjawab Gapoktan bersama anggota kelompok, sehingga apabila terjadi ketidak sepakatan dalam pengelolaan keberlanjutan kegiatan SIMANTRI, Gapoktan meninjau kembali Gapoktan yang telah terbentuk. (7) Peninjauan terhadap bentuk pengelolaan yang ditunjukkan oleh Gapoktan harus disepakati sehingga keberlanjutan pengelola SIMANTRI dapat kembali dilaksanakan dengan dilengkapi Berita Acara. (8) Penganggaran kegiatan SIMANTRI dibuat berlanjut sehingga sasaran peningkatan pendapatan menjadi 2 kali lipat untuk menuju Bali Organik.
(9) Kabupaten/Kota sebagai penguasa wilayah perdesaan berkewajiban memfasilitasi, mengalokasikan kegiatan dan membantu mendorong kelembagaan petani untuk dapat mandiri. (10) Tim Pembina Provinsi dengan SKPD sebagai motivator akan mengatur dan membina pemberdayaan lintas Kabupaten/Kota serta memfasilitasi kegiatan yang dianggarkan. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Petunjuk Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Program SIMANTRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. Pasal 5 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 10 Agustus 2010 GUBERNUR BALI,
MADE MANGKU PASTIKA
Diundangkan di Denpasar pada tanggal 10 Agustus 2010 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,
I NYOMAN YASA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2010 NOMOR 29
