“E-Controlling dalam Sistem Integrasi Provinsi Jawa Tengah”
GRMS Government Resource Management System
Habibi Kurniawan, S.IP, M.IP Staff Khusus bid. GRMS Provinsi Jawa Tengah
Kondisi Eksisting RPJMD
RKPD
KUA / PPAS
APBD
Pelaksanaan
APBD
Pertanggung Jawaban
Ideal RPJMD
RKPD
KUA / PPAS
APBD
Pelaksanaan
APBD
Pertanggung Jawaban
DASAR HUKUM • UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik • UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia, Khususnya Provinsi Jawa Tengah adalah
Publik
• UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah • PP No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik • Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government • Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 45 tahun 2013 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan
Komunikasi di Provinsi Jawa Tengah
DASAR HUKUM Dasar Pengembangan Sistem yang Terintegrasi • UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik • UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah • Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government • Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah • Permendagri No. 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 • Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 • PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah • Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 68 tahun 2013 tentang tata cara pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah • Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 45 tahun 2013 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Provinsi Jawa Tengah
KEBIJAKAN PROVINSI • Melakukan Pemetaan Masalah di Pemerintah Provinsi terkait pemanfaatan TIK dalam mendukung Reformasi Birokrasi berbasis E-Gov
Arahan Gubernur Ganjar Pranowo
• Melakukan Percepatan Pembangunan Infrastrukutur berbasis
TIK di Jawa Tengah dalam mendukung Pelayanan Publik dilingkungan Provinsi Jawa Tengah • Memanfaatkan TIK melalui sistem Terintegrasi sehingga tercipta Pola Management Pemerintahan yang transparan • Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual sesuai hasil audit BPK atas laporan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014.
GRMS sebagai Pelopor Sistem Integrasi Provinsi Jawa Tengah
ROADMAP E-BUDGETING
Digunakan pada masa penganggaran berdasarkan hasil integrasi dari sistem p erencanaan pembangunan. Menghasilkan dokumen-dokumen APBD, RKA, DP A, Rencana Kas, SPD
E-PROJECT PLANNING Aplikasi yang digunakan untuk menyusun rencana kerja operasional dan bisa difungsikan juga untuk membuat RKO E-HSB Aplikasi yang digunakan untuk mengkompilasi dan menyiapkan data sta ndar harga barang dan jasa yang digunakan untuk e-budgeting
ROADMAP E-DELIVERY Aplikasi yang dibangun untuk mencatat dan memudahkan proses penga daan barang dan jasa di Provinsi Jawa Tengah sesuai APBD yang suda h di susun E-PENATAUSAHAAN Sistem yang dipakai oleh bendahara pengeluaran dan pendapatan serta Biro Keuangan untuk melakukan proses penatausahaan pada Provinsi J awa Tengah
ROADMAP E-CONTROLLING Halaman kontrol dari SKPD yang bertugas untuk mengontrol realisasi dari perencanaan anggaran dan pendapatan daerah untuk menemukan solusi bila ada masalah dan mencatat laporan pergerakan realisasi tersebut E-MONEV Executive view bagi Gubernur untuk memantau dan mengevaluasi serta m enjadi bahan penentu kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan
ALUR SISTEM E-CONTROLLING
Situation Room Sebagai Ruang Pantauan Gubernur
INTEGRASI SISTEM E-MONITORING & SISTEM PENGADAN SECARA ELEKTRONIK
Hasil Rapat LKPP, Dinhubkominfo Jateng & GRMS Jakarta 8 Desember 2015
Sistem Nasional K/L/I
1 Sistem OSD-PSE Lemsaneg
- Kodifikasi Prov/Kab/Kota (Kemendagri) - Kodifikasi Instansi (Kemenkeu) - Asuransi/Bank - Pajak - SIM Badan Hukum - Perijinan
3
2
Portal LKPP
Rencana Penarikan E-Budgeting E-Payment
SPSE Interkoneksi (INAPROC Service Bus)
4 SPSE (Client) 4+ PA/KPA
SPSE (Sistem Pusat)
PPK / ULP - Pokja - Pejabat Pengadaan
ARSITEKTUR
PPK / PPHP
Auditor
E-Swakelola E-Dok Pengadaan
Apendo Spamkodok
Dikembangkan Direktorat e-Proc: ADP, Black-List, Vendor Mgmt System
E-Tendering
E-Reverse Auction
SIRUP
5
E-Kontrak
E-Audit
E-Penunjukan Langsung
E-Purchasing E-Pengadaan Langsung
E-Catalogue
4
3
Dikembangkan UKE II lain di LKPP:
Klasifikasi B/J, TTS, CRM, Portal LPSE, dll SIKAP
E-Monev Pengadaan K/L/D/I Data Warehouse
2 Dikembangkan K/L/D/I:
1 6
Sistem Internal K/L/D/I (Sim Aset, Simkeuda, Simpeg, Perijinan, dll)
5
6
DESAIN INTEGRASI SIRUP
Aplikasi Internal Lainnya
SPSE SPSE
API
EMonitoring
SPSE
W W W
SPSE
API
SPSE
I S B Data warehouse
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang
LKPP
Contoh Desain Integrasi PUPR A4 Data kontrak
RKAKL SIRUP pusat
LKPP
Pemaketan
ePurchasing
LKPP
A3
Data paket
Sistem Pemantauan Pengadaan LPSE
eMonitoring
Biro PKLN
Pemantauan Progres Fisik dan Keuangan
A2
Data paket
SPSE 3.6
A1
LPSE
Data lelang
Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa
SIRUP lokal
LPSE
SPSE 4
LPSE
A5
Data kontrak
Aplikasi Penghubung : A1 : eMonitoring – SIRUP Lokal dan Pusat (oleh BPKLN) A2 : SIRUP Lokal – SPSE 3.6 dan SPSE 4 (oleh LKPP – Dit.SPSE)
A3 : SIRUP Lokal – Sirup Pusat (reguler dan saat dibutuhkan) (oleh LKPP – Dit. Perencanaan dan Monev) A4 : ePurchasing – eMonitoring dan Sistem Pemantauan Pengadaan (oleh LKPP – Dit.SPSE) A5 : SPSE 3.6 dan SPSE 4 – eMonitoring dan Sistem Pemantauan Pengadaan (oleh Pusdata)
Aplikasi Lainnya: Sistem Pemantauan Pengadaan (oleh Pusdata)
PEMANFAATAN ISB • • • • • • • • • • • •
ICW KPK Kementerian Kesehatan Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Perhubungan Kementerian Keuangan (DJP) Mahkamah Agung Kantor Staf Presiden Provinsi Jawa Barat Provinsi Banten Provinsi Riau Provinsi Kalimantan Timur
• • • • • • • • • •
Provinsi DI Yogyakarta Provinsi Gorontalo Provinsi Jawa Timur Kota Banjarmasin Kota Batam Kota Bandung Kota Cimahi Kabupaten Balangan Kabupaten Karanganyar Universitas Gadjah Mada
Dokumentasi rapat bersama LKPP
Infrastruktur Jaringan
Infrastruktur
Network Operating Centre (NOC) Bukan Data Center SERVER hanya di tempatkan di Ruang berukuran 4 x 5m di Gedung A Setda Lantai IV.
Bandwidth Server 150 Mbps (Hingga Tahun Anggaran 2014) • SIJOLI 100 Mbps Internet GLOBAL • SIJOLI 50 Mbps Internet DOMESTIK • Melayani 60 SKPD Prov. Jateng
Jaringan 20% FO, lainnya Wireless
KONDISI INFRASTRUKTUR JARINGAN SAAT INI SIJOLI TERDIRI DARI : 1. Web Portal = www.jatengprov.go.id 2. Infrastruktur Jaringan Koneksi Internet
dan Intranet 3. Server & Hosting SKPD 4. Aplikasi Online 5. Data Center ( WireHouse ) Tahap Pengembangan Sesuai Permen Kominfo Pemerintah Daerah Wajib memiliki Data Center untuk Keamanan Data dan Informasi
KONDISI INFRASTRUKTUR JARINGAN SAAT INI •
Untuk Coverage Network yang tersebar di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilakukan pemetaan jaringan berdasarkan wilayah yang ada yaitu;
•
Network Operation Center yaitu sebagai pusat kendali Infrastruktur Jaringan Jateng Online berada di kantor Gubernur Lantai IV gedung A.
•
Range Pahlawan ( Gedung Gubernuran Lantai 13 ) Network Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di lingkungan / wilayah pahlawan.
•
Range Network Pemuda ( Gedung Bappeda) yaitu Network Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di lingkungan / wilayah pemuda.
•
Range Network Madukoro ( Gedung Binamarga ) Network Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di lingkungan / wilayah Madukoro.
•
Range Network Srondol ( Gedung BLH ) Network Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di lingkungan / wilayah Srondol.
•
Range Network Tarubudaya ( Gedung BKP ) Network Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di lingkungan / wilayah Tarubudaya.
CLOUD SERVER MANAGEMENT
DENAH LOKASI ACCESS POINT BINTEK E-CONTROLLING
LOR-IN HOTEL 10-11 DESEMBER 2015
Terimakasih
