RechtsVinding Online
Green Constitution Sebagai Upaya Untuk Menguatkan Norma Lingkungan Hidup Oleh: Meirina Fajarwati* Naskah diterima: 27 Januari 2016; disetujui: 03 Februari 2016
Indonesia merupakan negara yang
habisnya. Kerusakan lingkungan hidup yang
kaya akan sumber daya alam yang tersebar
terjadi
diseluruh wilayah Indonesia baik daratan
mengkhawatirkan.
maupun lautan. Sumber daya alam yang
jumlah kerusakan lingkungan hidup semakin
ada merupakan warisan nenek moyang
meningkat baik yang karena pembuangan
yang
dan
limbah industri, pencemaran udara oleh
bijaksana.
asap kendaraan bermotor, pembalakan liar,
Pemanfaatan sumber daya alam yang di
pembakaran hutan, pencemaran air laut,
sekitar lingkungan hidup dilakukan dalam
dan
rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup
lingkungan hidup yang terjadi dilakukan
manusia baik sandang, pangan, dan papan.
oleh pihak yang beragam mulai dari
Oleh karena itu keterkaitan antara manusia
perusahaan
dan lingkungan hidup sangat erat karena
masyarakat kecil. Terkadang kerusakan
dalam
terdapat
lingkungan dimulai dari hal kecil yang
kebutuhan yang diperlukan oleh manusia
dilakukan setiap hari seperti membuang
untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari,
sampah sembarangan padahal hal itu dapat
sehingga antara manusia dan lingkungan
memberikan dampak yang cukup besar bagi
hidup merupakan satu kesatuan yang tidak
masyarakat karena ketika musim penghujan
dapat dipisahkan satu sama lain.
datang akan menimbulkan banjir. Jika
harus
dimanfaatkan
dijaga,
dipelihara,
secara
lingkungan
hidup
Belakangan ini banyak sekali kasus
sangat
memprihatinkan Dari
pembuangan
kondisi
sampah.
besar
seperti maka
tahun
ini
ketahun
Kerusakan
sampai
dibiarkan dapat
dan
dengan
terus
kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di
berlangsung
mengancam
Indonesia dan seakan tidak pernah ada
kerusakan sumber daya alam hayati dan
RechtsVinding Online
non hayati yang selama ini dijadikan tempat
tersebut dengan bijaksana agar tetap
bergantung
terjaga kelestariannya.
manusia
untuk
memenuhi
kebutuhan hidupnya. Eksploitasi terhadap lingkungan yang berlebihan menyebabkan kerusakan lingkungan yang terjadi semakin parah
ditambah
dengan
untuk menjaga lingkungannya, padahal lingkungan hidup memiliki kemampuan dan tampung
yang
terbatas
untuk
meneriman pencemaran. Kerusakan lingkungan yang banyak terjadi akhir-akhir ini adalah pembakaran hutan yang terjadi di beberapa daerah yaitu Provinsi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Kebakaran hutan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia membawa dampak yang sangat besar bagi masyarakat sekitar dan juga bagi negara tetangga serta menimbulkan kerugian bagi negara. Dampak yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan hidup sangat besar mulai dari gangguan kesehatan, hilang dan rusaknya sumber daya alam, serta bencana alam. Selama ini lingkungan hanya dijadikan alat oleh manusia untuk memperoleh keuntungan semata, padahal seharusnya manusia dapat memanfaatkan lingkungan
GREEN
CONSTITUTION
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN Green
kurangnya
kesadaran pelaku usaha dan masyarakat
daya
KEDUDUKAN
constitution
diperkenalkan
oleh
pertama
Prof.
Dr.
kali Jimly
Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul “Green Constitution: Nuansa Hijau UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”. Menurut Jimly Green constitution atau
konstitusi
kedaulatan
hijau
lingkungan
menerapkan atau
ecocracy,
dimana lingkungan bukan lagi objek yang dapat sembarangan di otak atik oleh manusia akan tetapi lingkungan adalah subjek yang mempunyai hak-hak tersendiri untuk dilestarikan dan juga dilindungi dari kerusakan. Green constitution pertama kali ditemukan dalam amandemen keempat UUD NRI Tahun 1945. (Jimly Asshiddiqie, 2009). Dengan dianutnya green constitution dalam sistem ketatanegaraan Indonesia maka dapat menjadi dasar hukum bagi pengelolaan lingkungan hidup yang ramah lingkungan dan dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan hidup agar tetap bersih dan sehat agar dapat dihuni oleh masyarakat serta dapat diwariskan untuk
RechtsVinding Online
generasi
penerus
bangsa
di
masa
mendatang.
Green constitution juga tercermin dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun
Hak untuk mendapatkan lingkungan
1945
yang
menyatakan
bahwa
hidup yang baik dan sehat merupakan
“perekonomian nasional diselenggarakan
bagian dari hak asasi manusia yang tidak
berdasarkan
dapat dilanggar oleh siapapun dan hal ini
dengan
telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
Dalam Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun
lingkungan, kemandirian, serta dengan
1945 dikatakan bahwa setiap orang wajib
menjaga
menghormati hak asasi manusia orang lain
kesatuan ekonomi nasional”. Pembangunan
dalam tertib kehidupan bermasyarakat,
yang
berbangsa, dan bernegara. Hak untuk
didefinisikan sebagai suatu upaya yang
mendapatkan lingkungan hidup yang sehat
sadar dan terencana dalam menggunakan
juga dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD
dan
Tahun 1945 yang menyatakan bahwa
bijaksana sesuai dengan daya dukung dan
“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir
daya tampung lingkungan hidup. Tujuan
dan
dan
dari pengelolaan lingkungan hidup adalah
mendapatkan lingkungan hidup yang baik
untuk menciptakan pembangunan yang
dan
berwawasan
batin,
sehat
bertempat
serta
berhak
tinggal,
memperoleh
atas
prinsip
demokrasi
ekonomi
kebersamaan,
efisiensi
keseimbangan kemajuan dan
berwawasan
mengelola
lingkungan
sumber
dapat
daya
secara
lingkungan
dan
pelayanan kesehatan”. Dari bunyi pasal
mengendalikan pemanfaatan sumber daya
diatas maka diketahui bahwa UUD NRI
alam
Tahun 1945 memberikan jaminan bagi
pembangunan
setiap warga negara untuk mendapatkan
sebagai suatu proses pembangunan yang
lingkungan dan tempat tinggal yang baik
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan
dan sehat. Adanya pasal yang memiliki
manusia
norma lingkungan hidup membuktikan
memperhatikan
bahwa
mendatang dalam melakukan pemanfaatan
Indonesia
constitution ketatanegaraannya.
menganut dalam
green sistem
secara
bijaksana.
Sedangkan
berkelanjutan
saat
sumber daya alam.
ini
diartikan
dengan
kebutuhan
di
tetap masa
RechtsVinding Online
Pembangunan
berkelanjutan
dan
dalamnya terdapat pengaturan mengenai
berwawasan bertujuan untuk menciptakan
pelestarian
suatu pembangunan yang memperhatikan
lingkungan hidup. Dengan dicantumkannya
daya dukung dan daya tampung lingkungan
pasal mengenai lingkungan hidup dalam
hidup serta keseimbangan ekosistem yang
UUD Tahun 1945 maka dapat dikatakan
ada. Dari bunyi Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun
bahwa selain menganut kedaulatan rakyat
1945 diketahui bahwa penyelenggaraan
yang tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD
perekonomian Indonesia yang salah satunya
NRI Tahun 1945, Indonesia juga menganut
dilaksanakan melalui pembangunan harus
prinsip
dilaksanakan
yang
tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) dan
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. UUD
Pencantuman norma lingkungan hidup
NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar
dalam
merupakan
(grund norm) dalam sistem ketatanegaraan
menganut
Indonesia dan memiliki kedudukan yang
prinsip green constitusion sebagaimana
paling tinggi diantara peraturan perundang-
tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) dan
undangan lain sebagaimana tercantum
Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945 yang
dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
sangat pro terhadap lingkungan. Dengan
Nomor
dianutnya green constitution dalam sistem
pembentukan
ketatanegaraan
undangan. Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12
berdasarkan
UUD
gambaran
Tahun
bahwa
prinsip
1945
Indonesia
Indonesia
maka
dapat
dikatakan bahwa segala bentuk tindakan
Tahun
pemerintah
Peraturan
dalam
terhadap
kedaulatan
12
pemanfaatan
lingkungan
tahun
2011
peraturan
2011
tentang
yang
tentang perundang-
Pembentukan
berbagai
sektor
sejalan
dengan
menyatakan bahwa Jenis dan hierarki
prinsip berkelanjutan yang berwawasan
peraturan perundang-undangan terdiri atas
lingkungan sebagaiman tercantum dalam
UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR,
UUD NRI Tahun 1945.
UU/Perpu,
pembangungan
harus
Green constitution yang terdapat
Peraturan
Perundang-Undangan
Peraturan Presiden,
dalam UUD Tahun 1945 ditujukan kepada
Provinsi,
dan
konstitusi yang ramah lingkungan yang di
Kabupaten/Kota.
Pemerintah,
Peraturan Peraturan
Daerah Daerah
RechtsVinding Online
Green constitution yang tercermin
Green constitution yang terdapat dalam
dalam batang tubuh UUD Tahun 1945
UUD Tahun 1945 menjelaskan bahwa
belum
semua
pentingnya kedaulatan lingkungan untuk
terjadi
dianut oleh suatu negara dalam rangka
kerena masyarakat belum banyak yang
menjaga lingkungan hidup agar tetap
mengetahui
terjaga kelestariannya.
mampu
permasalahan
mengatasi
lingkungan
jika
yang
UUD
Tahun
1945
menganut green constitution, dan hal ini
GREEN
dikarenakan
NEGARA
kurangnya
sosialisasi
dari
pemerintah. Dengan dimasukannya norma
CONSTITUTION
DI
BEBERAPA
Terdapat empat kelompok negara
lingkungan hidup dalam UUD Tahun 1945
yang
tidak
perlindungan lingkungan dalam konstitusi.
menjamin
bahwa
pengelolaan
mencantumkan
lingkungan hidup yang dilakukan oleh
Pertama,
berbagai
mengedepankan
ketentuan spesifik mengenai perlindungan
hidup,
lingkungan hidup. Kedua, konstitusi yang
pihak
akan
kelestarian
lingkungan
dibuktikan
dengan
hal
banyaknya
ini
kasus
konstitusi
ketentuan
mengintegrasikan
yang
ketentuan
lingkungan
hidup yang terjadi. Meskipun telah diatur
mengenai
mengenai
terhadap
konstitusi yang hanya mengatur lingkungan
lingkungan hidup dalam UUD NRI Tahun
hidup secara implisit atau menentukan
1945 dan berbagai peraturan perundang-
jaminan hak-hak asasi tertentu dapat
undangan misalnya dalam UU Nomor 32
dipakai untuk kepentingan perlindungan
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
lingkungan hidup dalam praktik. Keempat,
Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun
kelompok konstitusi yang mengaitkan garis-
kerusakan lingkungan hidup tidak dapat
garis besar kebijakan lingkungan tertentu
dicegah. Hal ini dapat disebabkan karena
dengan tugas atau tanggung jawab lembaga
lemahnya penegakkan hukum bagi pelaku
negara
perusakan
lingkungan hidup dan mengatasi kerusakan
lingkungan
dan
kurangnya
pengetahuan masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup bagi kelangsungan hidup.
hak
dalam
mengenai
pencemaran dan kerusakan lingkungan
perlindungan
hidup
memuat
asasi
tertentu
ketentuan
manusia.
untuk
alam. (Jimly Asshiddiqie, 2009)
Ketiga,
melestarikan
RechtsVinding Online
Green constitution telah dianut oleh beberapa
negara
di
dunia
misalnya
Dalam konstitusi Perancis 1958 atau yang disebut Constitution of The Fifth
Ekuador, Spanyol, Polandia, Indonesia, dan
Republic
Portugal. Dalam konstitusi Portugal 1976
kekuasaan
diketahui sebagai konstitusi hijau pertama
pemilihan umum, organ atau lembaga
di dunia. Pengaturan yang ada dalam
negara,
konstitusi Portugal 1967 yaitu gagasan
lingkungan
pembentukan peradilan konstitusi, gagasan
declaration of human rights and the citizens
tentang perlindungan lingkungan hidup,
tahun 1978 yang merupakan ide tentang
dan gagasan tentang hak dan kewajiban
lingkungan
warga negara. Konstitusi Spanyol 1987
menggunakan prinsip berkelanjutan. Dalam
mengatur beberapa hal yaitu tentang social
piagam lingkungan diatur mengatur prinsip
rights and duties, dan tentang principles
precaution
governing economy and social policy,
mengantisipasi dan merespon kekhawatiran
dimana di dalamnya termasuk juga tentang
yang timbul akibat buruk dari penerapan
environment
proteksi
ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat
tentang
mencemarkan
lingkungan
berupa hidup.
hak
Pengaturan
Lingkungan hidup pada The constitution of the people’s Republik Poland tahun 1997
mengatur
hal-hal
presiden
dan
dan
human
yang
hidup
seperti parlemen,
rights.
Piagam
disejajarkan
dengan
yang
yang
sehat
dirancang
atau
dengan
untuk
membahayakan
lingkungan hidup. (Jimly Asshiddiqie, 2009) Konstitusi
Ekuador
2008
yang
terdapat dalam Bab I Artikel 5 yang
menyatakan bahwa lingkungan alam sekitar
menyatakan bahwa Republik Polandia harus
dapat diberikan hak konstitusional sebagai
melindungi kemerdekaan dan integritas
subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Hal
wilayah dan menjamin kebebasan dan hak-
ini berarti selain manusia yang berstatus
hak setiap warga negara, keamanan warga
sebagai rakyat, lingkungan hidup juga dapat
negara, menjaga warisan-warisan nasional
menjadi pemegang hak dan kekuasaannya
dan harus menjamin perlindungan atas
sendiri. Hak dan kekuasaan lingkungan itu
lingkungan alam sejalan dengan prinsip
bersifat sama tingginya dengan hak dan
pembangunan berkelanjutan (sustainable
kekuasaan
development). (Jimly Asshiddiqie, 2009)
perkataan lain, dapat menjadi subjek
manusia
rakyat.
Dengan
RechtsVinding Online
kedaulatan yang tersendiri. Karena jika
tersebut maka harus memulainya dengan
kekuasaan tertinggi yang berada di tangan
melakukan penguatan terhadap norma
rakyat disebut sebagai demokrasi atau
lingkungan hidup yang ada di dalam UUD
kedaulatan
kekuasaan
NRI Tahun 1945 karena UUD NRI Tahun
tertinggi yang ada pada lingkungan dapat
1945 merupakan hukum dasar dari semua
disebut sebagai ekokrasi atau kedaulatan
peraturan perundang-undangan yang ada.
lingkungan. (Jimly Asshiddiqie, 2009). Dari
Dengan dilakukannya penguatan terhadap
uraian diatas maka dapat diketahui bahwa
norma lingkungan hidup yang ada dalam
negara yang memiliki pengaturan mengenai
UUD NRI Tahun 1945 maka peraturan
perlindungan lingkungan hidup yang kuat
perundang-undang
adalah Ekuador dan Perancis.
mengikuti.
rakyat,
maka
Penguatan PERATURAN DI MASA MENDATANG Meskipun UUD NRI Tahun 1945 telah mencantumkan
norma
mengenai
perlindungan terhadap lingkungan dalam batang tubuhnya namun belum dapat mengatasi permasalahan dan kerusakan lingkungan
yang
terjadi.
Kerusakan
lingkungan yang terjadi bisa disebabkan karena penegakkan hukum yang masih lemah untuk para pihak yang melakukan kerusakan
lingkungan,
kesadaran
masyarakat yang masih kurang untuk dapat menjaga
lingkungannya,
sanksi
yang
dikenakan belum dapat menimbulkan efek jera, atau terdapat kelemahan dalam peraturan perundang-undangannya. Untuk dapat
mengatasi
semua
dibawahnya
permasalahan
terhadap
akan
norma
lingkungan hidup yang ada di undangundang
dapat
dilakukan
dengan
mencantumkan secara rinci, tegas, dan jelas mengenai norma lingkungan hidup apa saja yang
dibutuhkan
perlindungan
untuk
yang
memberikan
penuh
terhadap
lingkungan hidup dan untuk mengurangi kerusakan lingkungan hidup. Selain itu penguatan terhadap norma lingkungan hidup dapat dilakukan dengan mengadopsi ketentuan dari negara lain yang telah secara tegas mencantumkan norma lingkungan hidup dalam konstitusinya seperti konstitusi Ekuador
dan
Perancis.
Diharapkan
amandemen undang-undang dasar yang kelima nantinya dapat memuat ketentuan yang
lebih
spesifik
mengenai
bentuk
RechtsVinding Online
perlindungan terhadap lingkungan hidup
yang dapat membahayakan dan merusak
yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan.
lingkungan
Prinsip berkelanjutan merupakan bentuk
penguatan yang nantinya akan dilakukan
antisipasi yang dapat dilakukan akibat
dapat mengurangi kerusakan lingkungan
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang terjadi di Indonesia.
*
hidup.
Diharapkan
dengan
Penulis adalah Calon Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama Bidang Industri dan Perdagangan Setjen DPR RI
