LAMPIRAN II. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : P.03/MENHUT-V/2004 /KPTS-V/2004 TANGGAL : 22 JULI 2004 BAGIAN KEEMPAT PETUNJUK PELAKSANAAN PELAPORAN GN RHL/GERHAN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Laporan kegiatan / proyek adalah salah satu sarana pemantauan kemajuan pelaksanaan dan hasil kegiatan/proyek dari aparat pelaksana / penanggung jawab kegiatan kepada unsur pimpinan / penanggung jawab program. Dalam manajemen, pelaporan merupakan bagian dari fungsi pengawasan / pengendalian yang sangat menentukan kinerja pelaksanaan kegiatan. Bagi penanggung jawab kegiatan laporan merupakan bahan / informasi yang sangat penting untuk menentukan langkah kebijakan yang harus diambil pada setiap tahapan penyelesaian pekerjaan. Kegiatan GN RHL/Gerhan yang dilaksanakan secara komprehensif integral dengan melibatkan berbagai institusi (baik di pusat maupun di daerah) dan masyarakat memerlukan pengawasan / pengendalian yang mantap. Oleh karena itu data / informasi tentang kemajuan dan hasil pelaksanaan tiap tahapan kegiatan GN RHL/Gerhan perlu dilaporkan secara akurat, transparan, akuntabel, dan tepat waktu yang diwujudkan dalam sistem pelaporan pelaksanaan GN RHL/Gerhan yang mantap. 2. Maksud dan Tujuan Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan GN RHL/Gerhan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada para pelaksana dalam penyusunan dan penyampaian laporan dengan tujuan terwujudnya sistem pelaporan yang seragam dan dapat diakses oleh berbagai institusi terkait sesuai tugas dan wewenang masingmasing. 3. Ruang Lingkup Ruang lingkup pelaporan meliputi seluruh kegiatan GN RHL/Gerhan baik yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Ditjen RLPS (Pusat), UPT Ditjen RLPS, UPT Ditjen PHKA, UPT Badan Litbang, Dinas Kehutanan Propinsi maupun oleh pemerintah Kabupaten / Kota serta BUMN Pelaksana (Perum Perhutani). IV-1
BAB II KEGIATAN GN RHL/GERHAN
Secara garis besar kegiatan GN RHL/Gerhan terdiri atas: 1. Pembibitan Kegiatan ini merupakan pengembangan pembibitan yang meliputi pengadaan bibit dan renovasi persemaian permanen. Secara struktural kegiatan ini berupa: a. Pengembangan Pembibitan Pusat yang berada pada Direktorat Jenderal RLPS b. Pengembangan Pembibitan yang berada pada Satuan Kerja BPDAS dan BPTH c. Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan pengadaan bibit GN RHL/Gerhan yang berada pada Satuan Kerja BPDAS/BPTH 2. Pembuatan Tanaman dan Konservasi Tanah a. Kegiatan pembuatan tanaman Hutan Lindung dan Produksi, Hutan Rakyat, Penghijauan Kota, Rehabilitasi Mangrove dan Bangunan Konservasi Tanah yang berada pada Dinas yang menangani urusan dan tanggung jawab bidang Kehutanan di Kabupaten/Kota. b. Kegiatan Reboisasi Hutan Konservasi pada UPT Ditjen PHKA (Balai Konservasi Sumberdaya Alam dan Balai Taman Nasional) dan Dinas Kehutanan Propinsi. c. Kegiatan pembuatan tanaman Hutan Lindung dan Produksi di Pulau Jawa yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani d. Kegiatan Penanaman Turus Jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Propinsi e. Pembuatan percontohan tanaman sistem silvikultur intensif yang dilaksanakan oleh UPT Ditjen RLPS (BP DAS/BPTH/Balai Persuteraan Alam) dan Perum Perhutani 3. Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan pengawasan dilakukan untuk memantau konsistensi pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan prosedur administrasi dan peraturan-peraturan yang terkait. Sedangkan kegiatan pengendalian dimaksudkan untuk memposisikan secara konsisten seluruh jenis dan tahapan kegiatan agar sesuai dengan prosedur administrasi dan peraturan-peraturan yang terkait. Kegiatan pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh : a. Setiap Satker/Dinas Teknis Kehutanan Propinsi b. Instansi fungsional/Irjen Dephut bekerjasama dengan Bawasda Propinsi.
IV-2
4. Pengembangan Kelembagaan Kegiatan ini meliputi antara lain: kepeloporan TNI, koordinasi pendampingan, bimbingan teknologi dan produksi, pelatihan teknis, sistem usahatani, penyuluhan kelembagaan, penyediaan informasi serta bantuan permodalan. Untuk menjamin efektifitas kegiatan-kegiatan tersebut, dilaksanakan pendampingan oleh LSM, Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL) dan Tenaga Kerja Sarjana Terdidik (TKST) sebagai mediator dan fasilitator. Pelaksanaan kegiatan ini dibawah tanggungjawab Dinas Kabupaten/Kota yang mengurusi bidang Kehutanan.
IV-3
BAB III MEKANISME PELAPORAN A. Dasar Hukum 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah 2. SKB 3 (tiga) Menteri Koordinator No. 09/KEP/Menko/KESRA/III/2003, KEP.16/M.EKON/03/2003, dan KEP.08/MENKO/POLKAM/III/2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Perbaikan Lingkungan Melalui Rehabilitasi dan Reboisasi Nasional. 3. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat / Ketua Tim Koordinasi Perbaikan Lingkungan Melalui Rehabilitasi Dan Reboisasi Nasional No. 14/KEP/MENKO/KESRA/VI/2003 tanggal 26 Juni 2003 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi Perbaikan Llingkungan Melalui Rehabilitasi dan Reboisasi Nasional. 4. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat / Ketua Tim Koordinasi Perbaikan Lingkungan Melalui Rehabilitasi Dan Reboisasi Nasional No. 18/Kep/MENKO/KESRA/X/2003 tanggal 3 Oktober 2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 5. Keputusan Menteri Kehutanan No. 20/Kpts/V/2000 Tentang Kriteria dan Standar Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 6. Keputusan Menteri Kehutanan No. 52/Kpts-II/2001 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 7. Keputusan Menteri Kehutanan No. 123/Kpts-II/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan. B. Herarki Laporan Laporan GN RHL/Gerhan dibuat secara berjenjang mulai dari yang terbawah (lapangan) sampai dengan nasional dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Laporan lapangan Laporan lapangan dibuat oleh Atasan Langsung Bendaharawan kegiatan yang meliputi laporan kemajuan fisik dan keuangan serta permasalahan yang ada, yang disampaikan secara bulanan, triwulanan dan tahunan seperti format A, B, C, dan D terlampir. 2. Laporan Kabupaten Laporan kabupaten dibuat oleh Kepala Dinas Teknis yang mengurusi bidang Kehutanan pada Kabupaten/Kota. Laporan tersebut berisi perkembangan kegiatan GN RHL/Gerhan pada wilayahnya, permasalahan yang dihadapi, saran tindak lanjut yang tertuang dalam laporan triwulana8n, laporan semesteran dan laporan tahunan. Disamping laporan dibuat oleh Kepala Dinas Teknis yang mengurusi bidang Kehutanan pada Kabupaten/Kota, diwajibkan pula bagi Bupati untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban GN IV-4
RHL/Gerhan di wilayah kerjanya yang berisi kebijakan yang diambil, kewenangan pelaksanaan Kabupaten, masalah yang timbul serta tindak lanjut. 3. Laporan Propinsi Laporan Propinsi dibuat oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi, Kepala UPT Lingkup Dephut yang menangani GN RHL/Gerhan dan Gubernur Propinsi yang bersangkutan. Laporan Propinsi berisi perkembangan kegiatan pada Propinsi yang bersangkutan selama kurun waktu tertentu (triwulanan, semesteran, dan tahunan), permasalahan yang dihadapi, serta upaya penyelesaian masalah. Laporan Gubernur berisi pertanggungjawaban pelaksanaan GN-RHL/ GERHAN yang ada di wilayahnya yang berisi kebijakan yang telah diambil, perkembangan realisasi fisik dan keuangan, permasalahan yang dihadapi, serta upaya tindak lanjut yang diperlukan. 4. Laporan Nasional Laporan nasional dibuat oleh Eselon I lingkup DEPHUT yang menjadi penanggungjawab GN RHL/Gerhan sesuai dengan TUPOKSI-nya yang terdiri dari laporan triwulanan, semesteran dan tahunan. Disamping laporan eselon I lingkup Dep. Kehutanan, laporan nasional juga dibuat oleh Menteri Kehutanan dan disampaikan kepada Presiden. Laporan tersebut berupa laporan semesteran dan laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kegiatan GN RHL/Gerhan selama jangka waktu tersebut. 5. Laporan Khusus Laporan khusus dibuat oleh Pembina GN RHL/Gerhan wilayah Propinsi berisi kegiatan GN RHL/Gerhan pada Propinsi yang bersangkutan. Laporan khusus ini dibuat secara insidentil sesuai dengan kebutuhannya. C. Mekanisme Mekanisme ini mengatur penyampaian pelaporan dari pelaksana kepada atasan langsungnya / pejabat yang berwenang dengan tembusan kepada instansi lain yang terkait. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan GN RHL/Gerhan sebagaimana Tabel berikut.
IV-5
Tabel : MEKANISME PELAPORAN KEGIATAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
v
v
v
*
*
4
ALB Provinsi
v
v
v
V
5
ALB Perum Perhutani
v
v
v
*
6
ALB Ditjen RLPS
v
v
v
7
ALB Badan Litbang
v
v
v
8
Kepala BPDAS/BPTH/BPA
v
v
v
9
Kepala BKSDA/BTN
V
*
*
*
*
*
*
*
V
*
*
V
*
*
*
*
*
V
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
11 Kepala Dishut Provinsi
v
v
v
V *
v
*
*
* *
v
14 Dirjen RLPS
*
*
*
v
v
*
V
v
v
*
*
v
v
*
*
v
v
*
*
v
13 Gubernur
*
*
* *
10 Kepala Dishut Kabupaten/Kota 12 Bupati
V
*
V
*
*
V
*
Menhut
ALB Kabupaten/Kota
*
*
V
* *
*
V
*
V *
v
*
*
V
15 Dirjen PHKA
v
v
*
*
*
V
16 Kepala Badan Litbang
v
v
*
*
*
V
17 Kepala KPH Perum Perhutani
v
v
18 Kepala Unit Perum Perhutani
v
v
19 Direksi Perum Perhutani 20 Menteri Kehutanan Keterangan :
v v
*
* *
*
*
*
*
*
*
Presiden
3
* *
Direksi Perum Perhutani
*
Unit Perum Perhutani
*
KPH Perum Perhutani
*
BKSDA/BTN
v
Sekjen Dephut BPDAS/BPTH/ BPA
v
Itjen Dephut
v
Ka. Badan Litbang
Dirjen RLPS *
Dirjen PHKA
Koordinator UPT *
Gubernur
*
Bupati/ Walikota Kadishut Prop.
v
Kadishut kab./Kota
v
1
Pelaksana Pembuat Laporan
Tahunan
v
2
Atasan Langsung Bendahara (ALB) BPDAS/BPTH/BPA ALB BKSDA/BTN
No.
Semesteran
Triwulan
Ditujukan Kepada/Tembusan
Bulanan
Jenis Laporan
*
*
*
V V V
v
v : Jenis laporan yang dibuat oleh pelaksana; V : Laporan ditujukan kepada Atasan Langsung; - Laporan struktural (No. 7 s/d 18) meliputi seluruh kegiatan GN RHL/Gerhan di wilayah kerjanya. - Tembusan Laporan Menteri Kehutanan disampaikan kepada Menteri Koordinator terkait
V * : Tembusan;
IV-6
BAB IV PERIODE PELAPORAN
A. Jenis Laporan 1. Laporan Proyek (Model A) Laporan Proyek terdiri dari laporan bulanan, triwulanan dan tahunan yang disusun oleh ALB pada setiap Satker dengan model antara lain : 1. Laporan Bulanan adalah laporan pelaksanaan GN disusun setiap bulan dengan format model A-1. 2. Laporan Triwulan adalah laporan pelaksanaan GN disusun setiap tiga bulan dengan format model A-2. 3. Laporan Tahunan adalah laporan pelaksanaan GN disusun setiap tahun anggaran oleh pelaksana dengan A-3.
RHL/Gerhan yang RHL/Gerhan yang RHL/Gerhan yang format model
2. Laporan Struktural (Model B) Laporan struktural terdiri dari laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan yang dibuat oleh Instansi struktural yang menangani GN-RHL/ GERHAN dengan model antara lain : 1. Laporan Bulanan adalah laporan pelaksanaan GN RHL/Gerhan yang disusun setiap bulan oleh BP DAS/BPTH/BPA/BKSDA/BTN/Dinas yang mengurusi kehutanan Kabupaten/kota/Propinsi dengan format model B-1 2. Laporan Triwulan adalah laporan pelaksanaan GN RHL/Gerhan yang disusun setiap tiga bulan oleh BP DAS/BPTH/BPA/BKSDA/BTN/Dinas/Eselon I lingkup Dep. Kehutanan yang mengurusi kehutanan kabupaten/kota/propinsi dengan format model B-2. 3. Laporan Semesteran adalah laporan pelaksanaan GN RHL/Gerhan yang disusun setiap enam bulan oleh Bupati, Gubernur dan Menteri Kehutanan dengan format model B-3. 4. Laporan Tahunan adalah laporan pelaksanaan GN RHL/Gerhan yang disusun setiap tahun anggaran oleh BP DAS/BPTH/BPA/BKSDA/BTN/Dinas Kabupaten/Kota/Propinsi/Perum Perhutani/Bupati/Gubernur/Eselon I lingkup Dephut/Menhut dengan format model B-4. B. Tata Waktu Penyampaian Laporan 1. Laporan Bulanan terbagi atas : - Laporan Bulanan dari Atasan Langsung Bendaharawan Kegiatan GN RHL/Gerhan disampaikan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
IV-7
- Laporan Bulanan dari BPDAS/BPTH/BPA, BKSDA/BTN, Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota dan Dinas Kehutanan Propinsi serta KPH Perum Perhutani ke masing-masing atasan langsungnya disampaikan paling lambat tanggal 15 setiap bulan. 2. Laporan Triwulan terbagi atas : - Laporan Triwulan oleh Atasan Langsung Bendaharawan Kegiatan GERHAN disampaikan paling lambat tanggal 15 setiap triwulannya pada bulan berikutnya. - Laporan Triwulan disampaikan oleh BPDAS/BPTH/BPA, BKSDA/BTN, Dinas yang menangani urusan Kehutanan di Kabupaten/Kota maupun Dinas Kehutanan Propinsi kepada masing-masing atasan langsungnya disampaikan paling lambat tanggal 20 per triwulannya pada bulan berikutnya. - Laporan Triwulan disampaikan oleh Eselon I Lingkup Dep. Kehutanan kepada Menhut paling lambat tanggal 25 per triwulannya pada bulan berikutnya. - Laporan Triwulan disampaikan oleh Unit Perum Perhutani kepada Direksi Perum Perum Perhutani paling lambat tanggal 20 per triwulannya pada bulan berikutnya. - Laporan Triwulan disampaikan oleh Dirut Perum Perhutani kepada Menhut paling lambat tanggal 25 per triwulannya pada bulan berikutnya. 3. Laporan Semesteran terbagi atas : - Laporan Semesteran yang disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Kehutanan paling lambat tanggal 25 per semesternya pada bulan berikutnya. - Laporan Semesteran yang disampaikan oleh Gubernur kepada Menhut paling lambat tanggal 30 per semesternya pada bulan berikutnya. - Laporan Semesteran disampaikan oleh Unit Perum Perhutani kepada Direksi Perum Perum Perhutani paling lambat tanggal 20 per semesternya pada bulan berikutnya. - Laporan semesteran disampaikan oleh Dirut Perum Perhutani kepada Menhut paling lambat tanggal 25 per semesternya pada bulan berikutnya. 4. Laporan Tahunan terbagi atas : - Laporan Tahunan oleh Atasan Langsung Bendaharawan Kegiatan GERHAN disampaikan paling lambat tanggal 15 setiap tahunnya pada bulan berikutnya. - Laporan Tahunan disampaikan oleh BPDAS/BPTH/BPA, BKSDA/BTN, Dinas yang menangani urusan Kehutanan di Kabupaten/Kota maupun Dinas Kehutanan Propinsi kepada masing-masing atasan langsungnya disampaikan paling lambat tanggal 20 per tahunnya pada bulan berikutnya. - Laporan Tahunan yang disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Kehutanan paling lambat tanggal 25 per tahunnya pada bulan berikutnya. - Laporan Tahunan yang disampaikan oleh Gubernur kepada Menhut paling lambat tanggal 30 per tahunnya pada bulan berikutnya.
IV-8
- Laporan Tahunan disampaikan oleh Eselon I Lingkup Dep. Kehutanan kepada Menhut paling lambat tanggal 25 per tahunnya pada bulan berikutnya. - Laporan Tahunan disampaikan oleh Unit Perum Perhutani kepada Direksi Perum Perum Perhutani paling lambat tanggal 20 per tahunnya pada bulan berikutnya. - Laporan tahunan disampaikan oleh Dirut Perum Perhutani kepada Menhut paling lambat tanggal 25 per tahunnya pada bulan berikutnya. - Laporan Tahunan disampaikan oleh oleh Menhut kepada Presiden paling lambat tanggal 25 per tahunnya pada 2 (dua) bulan berikutnya setelah tahun anggaran berakhir.
IV-9
BAB V FORMAT/MODEL LAPORAN
A. Laporan Proyek Laporan Proyek terdiri dari : - Laporan Bulanan yang disampaikan oleh Atasan Langsung Bendaharawan Kegiatan GERHAN di BPDAS/BPTH/BPA, BKSDA/BTN, Kabupaten/Kota dan Propinsi serta KPH Perum Perhutani dan Pusat/Ditjen RLPS mengikuti format model A-1 seperti pada lampiran 1. - Laporan Triwulan yang disampaikan oleh Atasan Langsung Bendaharawan Kegiatan GERHAN di BPDAS/BPTH/BPA, BKSDA/BTN, Kabupaten/Kota dan Propinsi, KPH Perum Perhutani dan Pusat/Ditjen RLPS mengikuti format model A-2 seperti pada lampiran 2. - Laporan Tahunan yang disampaikan oleh Atasan Langsung Bendaharawan kegiatan Gerhan di BPDAS/BPTH/BPA, BKSDA/BTN, Kabupaten/Kota dan Propinsi, KPH Perum Perhutani dan Eselon I Lingkup Dep. Kehutanan mengikuti format model A-3 seperti pada lampiran 3. B. Laporan Struktural Laporan Struktural terdiri dari : - Laporan Bulanan yang disampaikan oleh BP DAS/BPTH/BPA/BKSDA/BTN/ Dinas yang mengurusi kehutanan kabupaten/kota/propinsi dan kepada atasan langsungnya mengikuti format model B-2 seperti pada lampiran 4. - Laporan Triwulanan yang disampaikan oleh BP DAS/BPTH/BPA/BKSDA/BTN/ Dinas yang mengurusi kehutanan kabupaten/kota/propinsi serta Perum Perhutani kepada atasan langsungnya mengikuti format model B-3 seperti pada lampiran 5. - Laporan Semesteran yang disampaikan oleh Bupati/Gubernur/Menteri Kehutanan mengikuti format model dan petunjuk sebagai berikut : I.
Kata Pengantar
II. Pendahuluan a. Latar Belakang b. Maksud dan Tujuan c. Ruang Lingkup III. Kebijakan dan Strategi a. Perencanaan b. Pengorganisasian c. Pelaksanaan d. Pengendalian IV. Rencana Kegiatan GN RHL/Gerhan a. Jenis dan volume kegiatan
IV-10
1. Kegiatan Pokok § Pengadaan bibit tanaman § Pembuatan tanaman reboisasi § Pembuatan hutan rakyat § Pembuatan penghijauan kota § Rehabilitasi hutan mangrove § Penanaman turus jalan 2. Kegiatan Spesifik § Renovasi persemaian § Percontohan tanaman unggul § Model pengelolaan jati silvikultur intensif 3. Kegiatan pendukung § Koordinasi interdep § Pengembangan kelembagaan § Kepeloporan TNI § Pengawasan dan pengendalian b. Pembiayaan V. Pelaksanaan Kegiatan GN RHL/Gerhan a. Jenis dan volume kegiatan 1. Kegiatan Pokok § Realisasi pengadaan bibit tanaman § Realisasi pembuatan tanaman reboisasi § Realisasi pembuatan hutan rakyat § Realisasi pembuatan penghijauan kota § Realisasi rehabilitasi hutan mangrove § Realisasi penanaman turus jalan 2. Kegiatan Spesifik § Realisasi renovasi persemaian § Realisasi percontohan tanaman unggul § Realisasi model pengelolaan jati silvikultur intensif 3. Kegiatan pendukung § Realisasi koordinasi interdep § Realisasi pengembangan kelembagaan § Realisasi kepeloporan TNI § Realisasi pengawasan dan pengendalian b. Pembiayaan VI. Analisis Permasalahan VII. Upaya Tindak Lanjut VIII. Penutup -
Laporan Laporan Tahunan yang disampaikan oleh BP DAS/BPTH/BPA, BKSDA/BTN/Dinas yang mengurusi kehutanan kabupaten/kota/propinsi/
IV-11
Bupati/Gubernur/Eselon I lingkup Departemen Kehutanan/Menhut mengikuti format model dan petunjuk sebagai berikut : I I.
Kata Pengantar Pendahuluan A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Ruang Lingkup II. Rencana Kegiatan GN RHL/Gerhan Tahun ….. a. Jenis dan volume kegiatan b. Kebijaksanaan dan Strategi c. Pembiayaan III. Pelaksanaan Kegiatan GN RHL/Gerhan Tahun …… IV. Analisis Permasalahan V. Upaya Tindak Lanjut VI. Rencana Kegiatan GN RHL/Gerhan Tahun Berikutnya VIII.Penutup C. Laporan Khusus Laporan khusus kegiatan GN RHL/Gerhan disampaikan oleh Pembina GN RHL/Gerhan untuk wilayah Propinsi mengikuti format C sebagaimana pada lampiran 6.
IV-12
BAB VI PENUTUP Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan pedoman dalam melakukan penyusunan pelaporan GN RHL/Gerhan, yang memuat antara lain mekanisme pelaporan, periode pelaporan dan format/model laporan. Diharapkan Petunjuk Pelaksanaan ini dapat dipedomani dengan sebaik-baiknya oleh semua pihak yang terkait guna kelancaran dan ketertiban dalam pelaporan pelaksanaan GN RHL/Gerhan
MENTERI KEHUTANAN
MUHAMMAD PRAKOSA
IV-13
