GERAKAN ONE DAY NO RICE (ODNR) DAN OPTIMALISASI KEMANDIRIAN PANGAN BERBASIS POTENSI LOKAL

Nur Mahmudi Isma’il

GERAKAN “ONE DAY NO RICE” (ODNR) DAN OPTIMALISASI KEMANDIRIAN PANGAN BERBASIS POTENSI LOKAL "One Day No Rice " (ODNR) Movement and Optimalization of Food Resiliency Based on Potential Local Food Nur Mahmudi Isma’il Walikota Depok E-mail:[email protected]

ABSTRACT Food is a strategic and important issue for the survival of mankind. Rice has a strategic role in food security, economic resiliency and national security. Per capita rice consumption at the national level is still high, namely 139.15 kg/capita /year. The demand for rice in Indonesia showed an increasing trend. The high demand for rice has not been followed by the equitable growth of rice production (supply). Movement of “one day no rice”, is expected to contribute in reducing the consumption of rice and increase the demand for local food, in order to strengthen the national food self-sufficiency as mandated by Act 18 of 2012 on Food. The strategies used in the movement are: (a) increase public awareness in reducing rice consumption; (b) increase consumption of carbohydrate based local products, and (c) increase public knowledge on the consumption of varied, nutrition balanced, and safe food. If one day no rice movement is implemented in the form of not to eat rice once a day, it will increase the stock of 11.05 million tons of rice, and increase the demand for local food non-rice equivalent to 11.05 million tons of rice, or both generate economic value of Rp161.3 trillion. For a successful one day no rice movement, the Central Government is expected to respond immediately by replicating it across regencies/cities in Indonesia. Local governments are expected to facilitate and speed up the movement by inviting the private sector to jointly build agriculture based/local non-rice food industries to create high economic values. Community is expected to participate actively to the success of this movement. Keywords : rice, local food, food diversification ABSTRAK Pangan merupakan hal yang sangat penting dan strategis bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Beras mempunyai peran strategis dalam ketahanan pangan, ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional. Konsumsi beras perkapita nasional masih tinggi, yaitu 139,15 kg/kapita/tahun. Permintaan terhadap beras di Indonesia menunjukkan tren yang semakin meningkat. Tingginya permintaan (demand) terhadap beras ini belum diikuti oleh pertumbuhan produksi (supply) dalam negeri yang seimbang. Gerakan one day no rice, diharapkan mampu memberikan andil dalam mengurangi konsumsi beras dan meningkatkan permintaan pangan lokal, dalam rangka memperkokoh kemandirian pangan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan. Strategi yang digunakan adalah: (a) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menurunkan konsumsi beras; (b) Peningkatan konsumsi karbohidrat berbasis produk lokal;dan (c) Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap pola hidup yang bergizi, beragam, seimbang, dan aman. Jika gerakan one day no rice ini diterjemahkan dalam wujud tidak makan nasi satu kali setiap harinya, maka akan meningkatkan stok beras sebanyak 11,05 juta ton, dan meningkatkan permintaan pangan lokal non beras ekuivalen dengan

24

Gerakan “One Day No Rice” (ODNR) dan Optimalisasi Kemandirian Pangan Berbasis Potensi Lokal

11,05 juta ton beras, atau keduanya memutar perekonomian senilai Rp 161,3 triliun. Untuk suksesnya gerakan one day no rice ini, Pemerintah diharapkan segera merespon dengan mereplikasinya di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Pemerintah daerah diharapkan menjadi fasilitator dan pendorong bagi keberhasilan gerakan ini dengan mengajak sektor swasta untuk bersama-sama membangun industri pertanian pangan/karbohidrat lokal non beras yang kreatif dan memiliki nilai ekonomis tinggi. Masyarakat diharapkan dapat berperan serta secara aktif untuk dapat mensukseskan gerakan ini. Kata kunci : beras, pangan lokal, diversifikasi pangan

LATAR BELAKANG MASALAH

Pangan merupakan hal yang sangat penting dan strategis bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Kebutuhan manusia akan pangan ialah hal yang sangat mendasar, sebab konsumsi pangan adalah salah satu syarat utama penunjang kehidupan. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pangan Sedunia tahun 1996 di Roma–Italia, para pemimpin Negara dan pemerintahan telah mengikrarkan komitmen bersama untuk mencapai ketahanan pangan sebagai upaya melawan kelaparan. Kini pangan ditetapkan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang penyelenggaraannya wajib dijamin oleh Negara. Penyelenggaraan urusan pangan di Indonesia diatur melalui UndangUndang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 pengganti Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996, yang dibangun berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan. Hal ini menggambarkan bahwa apabila suatu Negara tidak mandiri dalam pemenuhan pangan, maka kedaulatan negara bisa terancam. Dalam UndangUndang Pangan ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat perorangan, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermanfaat. Beberapa hasil kajian menunjukan ketersediaan pangan yang cukup secara nasional terbukti tidak menjamin perwujudan ketahanan pangan pada tingkat wilayah (regional), rumah tangga dan individu. Data menunjukan bahwa jumlah proporsi rumah tangga yang kekurangan gizi di setiap provinsi masih tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, penganekaragaman pangan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan menuju kemandirian dan kedaulatan pangan. Kualitas konsumsi pangan masyarakat Indonesia dipantau dengan menggunakan ukuran melalui Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH Indonesia periode 2009-2011 mengalami fluktuasi mulai dari 75,7 pada tahun 2009 naik menjadi 77,5 pada tahun 2010, kemudian turun lagi pada tahun 2011 menjadi 77,3 dan tahun PPH tahun 2012 bahkan mengalami penurunan menjadi 75,4. Hal ini disebabkan masih rendahnya konsumsi pangan hewani serta sayur dan buah. Bahkan konsumsi kelompok padi-padian masih sangat besar dengan proporsi sebesar 58,4 persen. Situasi seperti ini terjadi karena pola konsumsi pangan masyarakat yang kurang beragam, bergizi seimbang serta diikuti dengan semakin meningkatnya konsumsi terhadap produk impor, antara lain gandum dan terigu.

25


Sementara itu, konsumsi bahan pangan lainnya dinilai masih belum memenuhi komposisi ideal yang dianjurkan, seperti pada kelompok umbi, pangan hewani, sayuran dan aneka buah. Secara umum upaya pelaksanaan program kemandirian pangan sangat penting untuk dilaksanakan secara massal, mengingat trend permintaan terhadap beras kian meningkat seiring dengan derasnya pertumbuhan penduduk, semakin terasanya dampak perubahan iklim, adanya efek pemberian beras bagi keluarga miskin (Raskin) sehingga semakin mendorong masyarakat yang sebelumnya mengonsumsi pangan pokok selain beras menjadi mengonsumsi beras (padi), serta belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber pangan pokok bagi masyarakat setempat. Menurut data BPS tahun 2011, Indonesia memiliki penduduk sebesar 242,3 juta jiwa. Jumlah ini menyebabkan kebutuhan pangan, terutama beras semakin besar. Dalam komponen pengeluaran konsumsi masyarakat Indonesia, beras mempunyai bobot paling tinggi. Oleh karena itu, inflasi nasional sangat dipengaruhi oleh perubahan harga beras (Sutomo, 2005). Beras mempunyai peran yang strategis dalam memantapkan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional (Suryana et al., 2001).Tahun 2011,konsumsi beras perkapita nasional sebesar 139,15 kg/kapita/tahun (BKP, 2012). Jika angka tersebut dikalikan dengan jumlah penduduk sebesar 242,3 juta jiwa, maka angka kebutuhan beras nasional mencapai 33,72 juta ton/tahun. Permintaan terhadap beras di Indonesia menunjukkan tren yang semakin meningkat. Hal ini dapat terlihat dari adanya perubahan pola konsumsi pangan pokok nasional. Data menunjukkan, pada tahun 1954 pemenuhan pangan pokok beras mencapai 53,5 persen dan pangan non beras sebesar 46,5 persen. Gencarnya program swasembada beras dan modernisasi gaya hidup telah merubah konsumsi pangan non beras menjadi beras dan terigu.Pada tahun 2010, konsumsi beras naik menjadi 78,04 persen, dan konsumsi pangan non beras nyaris hilang dan digantikan oleh terigu sebagai sumber karbohidrat setelah beras sebesar 14,73 persen. Tingginya permintaan (demand) terhadap beras sampai saat ini belum diikuti oleh pertumbuhan produksi (supply) dalam negeri yang seimbang, sehingga untuk menutup defisit tersebut pemerintah melakukan impor beras. Selain impor, saat ini pemerintah kembali menggalakkan program intensifikasi dan ekstensifikasi padi serta melakukan program diversifikasi pangan yaitu dengan pemanfaatan dan pengembangan potensi pangan lokal sebagai pengganti beras. Menyikapi perubahan pola konsumsi nasional dan kenaikan kebutuhan beras yang makin tinggi, pemerintah merumuskan berbagai konsep yang dapat diterapkan dalam menghadapi permasalahan ketahanan pangan berbasis potensi lokal yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) No.18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam mendukung undang-undang tersebut, Pemerintah Kota Depok mempelopori gerakan One Day No Rice (ODNR) sebagai bagian program diversifikasi pangan nasional dan untuk mengembalikan kearifan pangan lokal.

26


Konsep dasar gerakan ini mengajak masyarakat untuk mengurangi konsumsi (permintaan) karbohidrat yang bersumber dari beras dan meningkatkan konsumsi (permintaan) bahan pangan lokal non beras. Gerakan ini juga bukan mengharamkan masyarakat mengkonsumsi nasi (beras) dan tidak menghambat program peningkatan produksi padi baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Maksud gerakan ini adalah untuk mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal guna mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal. Tujuannya adalah menurunkan konsumsi beras sebagai bahan pokok masyarakat diiringi dengan peningkatan konsumsi karbohidrat lokal non beras, dilengkapi dengan sayur, buah, protein nabati dan hewani. Selain itu gerakan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat terhadap konsumsi pangan beragam. Tujuan lainnya adalah meningkatkan penggunaan bahan makanan hasil potensi lokal, mengurangi ketergantungan bahan konsumsi impor, dan menjaga kestabilan harga bahan kebutuhan pokok.

LANDASAN PEMIKIRAN

Landasan pemikiran yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dua (2) tujuan nasional yang berkaitan dengan tema ini adalah upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal inilah yang memberikan landasan konstitusional bagi upaya memperkokoh ketahanan pangan di Indonesia, di mana salah satunya adalah melalui gerakan One Day No Rice, yang diharapkan nantinya mampu memberikan andil dalam upaya percepatan pembangunan daerah dalam rangka memperkokoh kemandirian pangan nasional. Gerakan One Day No Rice merupakan bagian dari pandangan politik bangsa Indonesia untuk mencukupi kebutuhan meningkatkan cadangan pangan nasional melalui upaya mengurangi konsumsi beras dan meningkatkan permintaan pangan lokal non beras. Peningkatan permintaan pangan lokal non beras berarti mengajak seluruh masyarakat di wilayah yang memiliki potensi memproduksi pangan lokal non beras (pisang, sukun, jagung, sagu, ubi jalar, singkong, talas, ganyong, dan lain-lain) di seluruh wilayah nusantara untuk meningkatkan produksi pangan non berasnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi permintaan penduduk wilayahnya sendiri, dan juga untuk memenuhi permintaan bagi penduduk yang tinggal di wilayah bukan penghasil pangan non beras, terutama di wilayah perkotaan.

KONDISI GERAKAN ”ONE DAY NO RICE” SAAT INI

Secara harfiah, gerakan ”One Day No Rice” dapat diterjemahkan menjadi gerakan ”Satu Hari Tanpa Nasi”. Sebuah gerakan yang strategis dan efektif dalam upaya penganekaragaman pangan, serta dapat menjaga ketahanan pangan

27


nasional. Secara terminologis, setidaknya gerakan ini memiliki 4 (empat) makna penting, yaitu (1) gerakan ini merupakan sebuah upaya konkrit untuk mengurangi total konsumsi beras; (2) gerakan ini tidak menghambat program peningkatan produksi padi baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi; (3) gerakan ini berupaya untuk meningkatkan konsumsi karbohidrat non beras berbasis produk lokal, dan (4) gerakan yang berupaya mengevaluasi kecukupan gizi individual sekaligus merubah pola makan menjadi bergizi, beragam, seimbang, dan aman (B2SA). Gerakan One Day No Rice, bermula dari kondisi keprihatinan terhadap permintaan (demand) beras yang terus meningkat tajam, sedangkan upaya peningkatan produksi (supply) baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi belum dapat memenuhi permintaan. Pola konsumsi dan produksi beras Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1 dimana konsumsi nasional lebih besar di bandingkan dengan produksi sehingga pada tahun 2012 Indonesia mengimpor beras sebanyak 1,8 juta ton. Hal ini diperparah dengan luas lahan pertanian padi pertumbuhannya cenderung tidak mengalami pertumbuhan (Gambar 2).

Gambar 1. Produksi dan Konsumsi beras

28


Luas Panen dan Produksi Padi

Luas Panen (Juta Ha)

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 -

Produksi (juta ton)

Gambar 2. Luas Panen dan Produksi Padi Indonesia

Selain itu beras mempunyai peran yang strategis dalam memantapkan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan ketahanan/stabilitas politik nasional. Data menunjukkan, saat ini berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) tahun 2000, sebanyak 8,4 juta warga Indonesia mengidap diabetes. Tahun 2020, jumlah pengidap diabetes di Indonesia diperkirakan 21,3 juta orang. Bahkan, menurut data riskesdas tahun 2007, prevalensi obesitas umum secara nasional adalah 19,1 persen (8,8% Berat Badan lebih dan 10,3% obese). Data di atas sesungguhnya menunjukkan, bahwa saat ini Indonesia perlu segera memberikan perhatian terhadap tingkat kesehatan masyarakatnya. Setidaknya satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan menggerakkan upaya mengurangi konsumsi beras dan menggantinya dengan pangan lokal non beras. Jika hal ini mampu dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, niscaya tidak hanya tingkat kesehatan masyarakat Indonesia yang semakin membaik, akan tetapi tingkat kesejahteraan, khususnya para petani pangan lokal non beras pun akan semakin meningkat.

KONDISI GERAKAN “ONE DAY NO RICE” YANG DIHARAPKAN

Secara umum, gerakan One Day No Rice diharapkan dapat memenuhi dua tujuan utama, yaitu (1) sebagai salah satu upaya guna meningkatkan percepatan pembangunan daerah; (2) sebuah langkah strategis dalam rangka memperkuat kemandirian pangan nasional, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

29


Secara khusus, gerakan One Day No Rice diharapkan mampu menjawab persoalan ketahanan pangan dan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan lokal non beras dengan memperhatikan beberapa aspek, yang dapat diringkas dengan RSM (Reduce, Substitute, Measure). Sebagai gambaran, melalui pengurangan konsumsi beras dengan tidak menggunakan menu beras satu hari dalam satu minggu (tiga kali makan dalam sehari) dengan asumsi konsumsi masyarakat Indonesia 139,15 kg/kapita/tahun dan jumlah penduduk tahun 2011 sebanyak 242,3 juta jiwa, berarti dapat menambah stok beras sebanyak 4,8 juta ton, dengan asumsi harga beras pada tahun 2011 sebesar Rp7.300 (harga eceran kabupaten/kota), maka ekuivalen dengan penambahan stok beras senilai Rp35,4 triliun.

Gambar 3. ODNR dan Ekonomi Nasional

Melalui substitusi konsumsi produk pangan lokal non beras selama satu hari dalam satu minggu (tiga kali makan dalam sehari), berarti telah meningkatkan permintaan produk lokal non beras ekuivalen dengan 4,8 juta ton beras/ Rp35,4 triliun, yang berarti dapat menyerap kebutuhan tenaga kerja baru di sektor pertanian. Artinya, gerakan One Day No Rice secara tidak langsung mampu memutar roda perekonomian nasional senilai Rp70,8 triliun dari penambahan stok beras dan permintaan produk lokal non beras.

30


GERAKAN ONE DAY NO RICE DAN KEMISKINAN

Ukuran kemiskinan yang digunakan oleh BPS adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) Dalam hal ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Jumlah Penduduk Miskin menurut BPS Tahun 2012 mencapai 28,59 juta orang atau 11,66 persen, sedangkan ukuran kemiskinan yang digunakan oleh BPS adalah kemampuan seseorang dalam hal konsumsi makanan dan bukan makanan. Maka dengn potensi komoditas pangan yang dimiliki oleh Indonesia, masalah kemiskinan dapat dengan cepat terselesaikan.

Apa Saja Potensi Komoditas Pangan Itu? Indonesia adalah negara megadiversitas yang memiliki keanekaragaman hayati yang besar nomor dua di dunia. Lebih dari 800 spesies tumbuhan pangan, lebih dari 1000 spesies tumbuhan medisinal&ribuan spesies micraolgae. semua itu belum dimanfaatkan secara maksimal. Indonesia memiliki 77 jenis sumber karbohidrat, 75 jenis sumber lemak/ minyak, 26 jenis kacang-kacangan, 389 jenis buah-buahan 228 jenis sayuran dan 40 jenis bahan minuman jenis rempah-rempah dan bumbu-bumbuan. Ini semua adalah potensi komoditas pangan yang dimiliki oleh Indonesia. Dari semua komoditas pangan itu yang paling besar dikonsumsi adalah beras yang menjadi makanan pokok warga Indonesia dengan persentase 33,38 persen dan mirisnya konsumsi paling tinggi nomor dua adalah rokok sebesar 8,23 persen. Dari data tersebut, menunjukan bahwa komoditi beras mempunyai andil yang besar dalam “memiskinkan” warga Indonesia. Mengapa harus makan beras yang mahal yang harganya mencapai Rp 9.000/kg, jika melihat potensi pangan lokal yang begitu besar seperti jagung, singkong, ubi, sagu dan lainnya. Pola pikir masyarakat Indonesia yang sudah terkontaminasi dengan program berasisasi membuat sulit untuk beralih kepada sumber karbohidrat yang memiliki kandungan gizi lebih baik seperti jagung. Mengganti beras dengan jagung dengan harga lebih murah yaitu Rp 3.500/kg tetapi memiliki nilai kalorinya sama, bahkan memiliki protein yang tinggi dari beras.

Bagaimana Program ODNR Bisa Menyelesaikan Masalah Kemiskinan di Indonesia? Tahun 2012 tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 11,66 persen, dengan jumlah konsumsi padi-padian sebesar 886,84 kkal/kap/hr dengan pola konsumsi beras sebesar 81,73 persen dan jagung 14,35 persen sisanya adalah terigu.

31


Dengan program ODNR yaitu 1 kali makan nasi dan 2 kali makan jagung dengan asumsi makan 3 kali dalam sehari didapatkan penurunan konsumsi beras dari 81,73 persen menjadi 32,02 persen dan sebaliknya jumlah konsumsi jagung meningkat dari 14,35 persen menjadi 64,05 persen.

Gambar 4. ODNR dan Kemiskinan

Apakah yang Terjadi? Terjadi pengurangan pengeluaran konsumsi perkapita yang sebelumnya mengkonsumsi beras yang harganya Rp 9.000/kg, menjadi jagung yang harganya lebih murah Rp 3.500/kg tanpa mengurangi kadar gizi yang dikonsumsi atau dalam kondisi PPH yang ideal. Dari perhitungan diatas, maka tingkat kemiskinan otomatis berkurang hanya dengan cara merubah pola makan sehari-hari dengan program ODNR dikarenakan tingkat konsumsi jagung meningkat, maka akan meningkatkan tingkat permintaan terhadap jagung untuk memenuhi konsumsi jagung secara nasional maka diperlukan cadangan jagung sebanyak 22,1 juta ton dan Garis Kemiskinan (GK) saat ini Rp 259.520 akan turun menjadi Rp 177.770, artinya kemiskinan pun terselesaikan dengan ODNR. Gerakan ODNR juga dapat meningkatkan kesejahteraan petani karena permintaan pangan lokal meningkat dan dapat mengurangi urbanisasi karena terserapnya tenaga kerja di pedesaan. Dengan permintaan jagung 22,1 juta ton

32


maka dibutuhkan jumlah tenaga kerja sebanyak 69 juta tenaga kerja dengan asumsi jumlah tenaga kerja 15 orang/ha dan produktivitas sebesar 4,8 juta ton/ha.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI GERAKAN ODNR

“Terwujudnya Gerakan “One Day No Rice Melalui Optimalisasi Kemandirian Pangan Berbasis Potensi Lokal” Strategi yang digunakan adalah: a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Untuk Menurunkan Konsumsi Beras padi; b. Peningkatan Konsumsi Karbohidrat Non Beras Padi Berbasis Produk Lokal; c. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Pola Hidup yang Bergizi, Beragam, Seimbang, dan Aman.

REKOMENDASI

a.

Pemerintah bersama DPR, mengevaluasi progam bantuan sosial Beras Miskin (Raskin) dan menggantikannya dengan Program Pangan Sejahtera. Program ini adalah bantuan pangan yang disesuaikan dengan kebiasaan dan ketersediaan pangan lokal daerah sehingga ketergantungan terhadap pangan impor berkurang dan akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk;

b.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian Republik Indonesia diharapkan perlu segera merespon gerakan ini untuk segera dapat direplikasi di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Artinya, upaya sosialisasi dan promosi harus dilakukan secara sistematis dan masif, mengingat gerakan ini memiliki dampak yang sangat positif bagi upaya penguatan ketahanan pangan dan ekonomi nasional;

c.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian Republik Indonesia diharapkan mampu menjalin koordinasi dan kerjasama dengan kementerian dan instansi terkait lainnya, untuk bersama-sama merumuskan langkah strategis yang dapat ditempuh untuk mengefektifkan gerakan ini;

d.

Pemerintah daerah diharapkan mampu menjadi fasilitator sekaligus pendorong bagi keberhasilan gerakan ini dengan merangkul sektor swasta untuk bersama-sama membangun industri pertanian pangan/karbohidrat lokal non beras yang kreatif dan memiliki nilai ekonomis tinggi, sehingga nantinya dapat turut meningkatkan kesejahteraan para petani kita;

e.

Masyarakat diharapkan dapat berperan serta secara aktif untuk dapat mensukseskan gerakan ini. Artinya, masyarakat tidak hanya berperan sebagai konsumen pangan/karbohidrat non beras, akan tetapi diharapkan mampu

33


menciptakan peluang-peluang keberhasilan program ini; f.

usaha

baru

yang

dapat

menunjang

Jika masyarakat sudah sadar terhadap manfaat pengurangan konsumsi beras dan substitusi pangan lokal non beras yang sehat dan bergizi, tentu masyarakat dapat disarankan untuk mempraktikkan pola makan satu kali tanpa nasi setiap hari. Berarti dalam satu minggu, masyarakat tidak makan nasi sebanyak 7 kali (7/3 = 2,3 hari). Ini berarti, dapat mengurangi konsumsi beras sebanyak 2,3 x 4,8 juta ton = 11,05 juta ton, ekuivalen dengan Rp. 7.300 x 11,05 juta ton = Rp80,65 triliun, dan peningkatan permintaan pangan lokal non beras ekuivalen Rp80,65 triliun. Angka ini menunjukkan, bahwa jika gerakan one day no rice ini diterjemahkan dalam wujud tidak makan nasi satu kali setiap harinya, dapat meningkatkan stok beras sebanyak 11,05 juta ton, dan meningkatkan permintaan pangan lokal non beras ekuivalen dengan 11,05 juta ton beras, atau keduanya memutar perekonomian senilai Rp161,3 triliun.

DAFTAR PUSTAKA

BPS. 2013. Laporan Bulanan data Sosial ekonomi. Edisi 34 Maret 2013. http://depok.go.id › Pertanian http://gopanganlokal.miti.or.id/index.php/component/content/category/13-statistik Isma’il, N.M. 2012. One Day No Rice Gerakan Lokal untuk Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama. Isma’il, N.M. 2013. Gerakan One Day No Rice (ODNR) Guna Meningkatkan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional. Majalah Tannas Edisi 95-2013. Kementerian Pertanian. 2011. Pedoman Teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) tahun 2011. Jakarta: Kementan. Laporan Final Konsumsi dan Keamanan Pangan di Kota Depok. 2011. Pemerintah Kota Depok Bekerjasama dengan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 tahun 2010 tentang Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Percepatan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Peraturan Walikota Depok Nomor 69 tahun 2012 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Sri Sulihanti. 2013. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Sesuai UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan disampaikan Dalam Acara Sosialisasi UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan” 5Oktober 2013

34


Surat Edaran Walikota Depok Nomor 500/1219-Ekonomi tanggal 23 September 2011 tentang Gerakan “Satu Hari Tanpa Nasi” (One Day No Rice). Surat Revisi Gerakan “Satu Hari Tanpa Nasi” (One Day No Rice) Nomor 500/1688-Ekonomi tanggal 27 Desember 2011. Suryana, A. 2001. Program Ketahanan Pangan Nasional dan Peran Daerah Dalam Peningkatan Ketahanan Pangan Wilayah. Prosiding Seminar Usaha Peningkatan Ketahanan Pangan di Jawa Tengah, Puslit Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor. Suryana, A. 2013. Kebijakan Percepatan Diversifikasi Pangan dan Pengembangan Pangkin untuk Substitusi Raskin di Wilayah Tertentu: Peluang dan Tantangan disampaikan pada Diskusi: Percepatan Diversifikasi Pangan melalui Strategi Ganda: Peningkatan Konsumsi dan Penguatan Bisnis Kuliner Pangan Lokal, 19 September 2013. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan. Wiryawan, G. 2012. Beras dan Diabetes, Kompas, 26 Maret 2012.

35

GERAKAN ONE DAY NO RICE (ODNR) DAN OPTIMALISASI KEMANDIRIAN PANGAN BERBASIS POTENSI LOKAL

Recommend Documents