Gender dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan Kritik atas Translasi, Pengarusutamaan, dan Rumusan Masalah Gender1
Gender in Poverty Reduction Projects Critiques on Gender’s Translation, Mainstreaming and Problem Construction Oleh Ivanovich Agusta2 Abstrak Dalam khasanah teori poskolonial, ditemukan proses translasi yang memasukkan pemikiran lokal dan Timur ke dalam paradigma pembangunan dominan. Sayangnya dalam proses translasi ini dibangun hegemoni baru berupa kelemahan perempuan Timur baik dibandingkan dengan lalki Timur maupun perempuan Barat. Dalam konstelasi demikian, pengarusutamaan gender dapat menjadi masalah baru ketika berupa mewujudkan narasi besar baru yang mengintervensi dan menindih beragam narasi gender lokal di Indonesia. Upaya dekonstruksi perlu disertai konstruksi diskursus baru berupa pembalikan justifikasi (saat ini dapat pula dibaca: hegemoni) proyek pembangunan berupa keberadaan masalah, menjadi keberadaan kepemilikan. Dalam konteks ini lebih penting menggali dan menguatkan kepemilikan pada perempuan (daripada menggali masalah pada perempuan). Kata kunci: pasca-pembangunan, teori poskolonial, basis kepemilikan, Indonesia.
Justifikasi Proyek Perempuan ? Hingga tahun 2007, di Indonesia, gender menjadi salah satu justifikasi isi dan kinerja proyek penanggulangan kemiskinan. Program Pengembangan Kecamatan (Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan, 2005), misalnya, memberikan wadah khusus bagi perempuan dalam kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan. Bahkan pada proyek infrastruktur untuk wilayah tertinggal, efektivitas tujuan proyek lebih ditentukan oleh kuota perempuan daripada kualitas infrastruktur terbangun
Outputs: A. Infrastructure Rehabilitation and Improvement; A.1 Improved capacities of communities to plan, implement, and maintain rural infrastructure. Performance Targets/Indicators 1
Makalah disampaikan dalam Lokakarya Pengarusutamaan Gender dalam Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan menuju Kualitas Kehidupan Berkelanjutan, kerjasama Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Fakultas Ekologi Manusia IPB Bogor, di Bogor, 10 September 2007. 2 Sosiolog Pedesaan IPB Bogor
1
1.
2. 3.
At least 50% of the 1,800 communities acquire the capacities to prepare plans for implementing community-driven development projects by month 30. Women’s participation in the training programs will be at least 33%. At least 20% of the representatives of village implementation organizations and 33% of village organizers will be women.
Catatan: Huruf miring oleh penulis Sumber: ADB Project Administration Memorandum, Project Number 39597, Loan Number 2221, Republic of Indonesia: Rural Infrastructure Support Project, Appendix 2: Design and Monitoring Framework
Meskipun percakapan perihal perempuan dalam proyek pembangunan sangat relevan, namun untuk keperluan apakah? Sekalipun mengadopsi suatu pendekatan analisis gender yang lebih holistik berupa GAD/Gender and Development (World Bank, 2000), upaya pemberian kuota kepada perempuan untuk
memasuki
pendekatan
areal
modern
kesejahteraan
dalam
(welfare
ekonomi
approach)
mengingatkan dalam
praktek
WID/Women
in
Development. Sembari menyadari keragaman perspektif dalam GAD sendiri – dari posisi liberal hingga posisi kritis (Chafetz, 2006)—minimal di sini muncul problem translasi (penerjemahan) konsep serupa namun ke dalam ruang paradigmatik yang berbeda atau malah berlawanan (Said, 1995). Tradisi peminjaman sekaligus rekonstruksi makna secara berbeda telah muncul sejak awal sejarah pemikiran gender. Pandangan feminis beraliran marxis tahun 1960an diterima pada dekade berikutnya, namun melalui tafsir hasil studi wanita beraliran liberal oleh Boserup (1970), sehingga muncul metode WID. Selanjutnya kritik golongan kiri terhadap “welfarisme” WID ditanslasikan donor ke dalam bentuk GAD dari arah liberal yang menekankan aspek pengambilan keputusan perempuan (Pearson, 2002b; Saunders, 2004). Upaya translasi oleh donor pembangunan dan lembaga pendukung pemikiran tersebut (baik pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, universitas, dan sebagainya) memungkinkan materialisasi diskursus liberalisme gender. Wadah material kegiatan tersebut –setidaknya di Indonesia—muncul dalam proyek-proyek pembangunan. Dalam tulisan ini diambil kasus proyek penanggulangan kemiskinan, semata-mata karena itulah narasi atau tema utang pembangunan yang dikonstruksi donor sejak akhir 1980-an dan menguat pada dekade 1990-an (ADB, 1999, 2001; McMichael, 2003). Dapat pula narasi kemiskinan
ini
dikaitkan
dengan
narasi
pemberdayaan,
pengembangan
komunitas serta good governance yang dikembangkan lebih lanjut akhir-akhir ini
2
(Dongier, et.al., 2003; World Bank, 1992). Sebagai bagian dari diskursus pembangunan, narasi-narasi tersebut secara inheren mengandung problem intervensi dari golongan yang merasa lebih humanis kepada golongan lain atau liyan (Others). Pengarusutamaan yang dimotori donor dapat dipandang sebagai proses konstruksi narasi agung liberalisme gender. Situasi ini memunculkan contradictio
in
penyeragaman
terminis (aliran
manakala
liberal)
pengarusutamaan
dengan
gender
yang
mengandaikan mengandaikan
penganekaragaman (jaringan lelaki-perempuan sesuai konteks lokal dalam GAD, daripada gebyah uyah perempuan dalam WID selalu didominasi lelaki). Melalui kerangka permasalahan di atas, tulisan ini hendak membahas problem
translasi
pemikiran
gender
yang
terus
terjadi
dalam
proyek
pembangunan. Selanjutnya dibahas problem pengarusutamaan gender sebagai proses penyusunan narasi besar baru. Akhirnya hendak diajukan kritik mendasar perihal basis masalah sebagai dasar intervensi proyek-proyek pembangunan yang mengedepankan analisis gender. Problem Translasi Translasi merupakan upaya peminjaman konsep oleh pihak lain yang berpijak pada paradigma yang berbeda, sehingga konsep itupun dikonstruksi ulang guna menguntungkan kepentingannya (Said, 1995). Proses translasi ini membalut kekuasaan –atau lebih tepat hegemoni—pada saat donor dan para pendukung
pembangunan
memasukkan
pemikiran
perihal
gender
dari
pengkritiknya ke dalam narasi besar sehingga seakan-akan berasal dari donor sendiri. Di sini mula-mula hendak disajikan perbedaan cara berpikir berbasis gender antara masyarakat Barat dan Timur. Kemudian disampaikan proses translasi pemikiran Timur tersebut ke dalam hegemoni pemikiran Barat. Dalam masyarakat Barat, problem gender berupa posisi perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki. Sebenarnya konstruksi problem ini relatif baru – menguat sejak sekitar 1950-an—pada saat pembedaan antara ruang publik dan domestik dipandang sebagai pendukung perkembangan industrialisasi (Parsons, 1955; Zimmerman, 1947).3 Ruang domestik yang penuh ikatan sosial yang tidak 3
Perlu dicatat bahwa temuan pemisahan keluarga (ruang domestik) dari industri (ruang publik) sudah berlangsung sejak Revolusi Industri pertengahan abad ke 18 hingga 19. Konsep keluarga inti, misalnya, dipandang sebagai susunan Barat setelah Revolusi Industri tersebut. Hingga awal abad ke 20 keluarga inti dipandang secara peyoratif, sebagai hasil yang tidak diinginkan dari
3
rasional, hangat dan personal, hendak dipisahkan dari ruang publik yang rasional, dingin, dan impersonal. Dualisme ruang publik dan domestik ini dipandang memiliki kegunaan untuk menguatkan rasionalitas ekonomi berikut kapitalisme. Patut diingat dualisme personalitas-domestik dari impersonalitas-publik ini dengan penguatan birokrasi yang bersifat impersonal, yang dipandang penting sebagai penopang kapitalisme (Weber, 1964). Untuk menarik diskursus tersebut ke dalam ranah Indonesia, perlu selalu dicatat tambahan beban kolonialisme (Hatta, 2000). Dualisme ruang publikdomestik di atas berkelindan dengan dualisme ekonomi. Rasionalitas, kemajuan, dan efisiensi berada dalam ekonomi kapitalis, yang kalis dari ekonomi prakapitalis di mana irasionalitas, kemandegan, dan ikatan sosial berdiam (Boeke, 1953). Kedua jenis ekonomi ini dipandang terpisah, tidak mungkin bersatu, atau lebih tepatnya (sekaligus sejajar dengan kolonialisme): ekonomi pra-kapitalis tidak akan bersejajar dengan ekonomi kapitalis. Di masa kolonial iniberimplikasi kepada kemusykilan kemerdekaan Indonesia, sementara saat ini berimplikasi kepada perendahan masyarakat Timur. Pada titik ini ekonomi kapitalis merupakan subyek, sementara ekonomi pra-kapitalis menduduki posisi liyan (Other). Problem gender muncul kala lelaki bergerak dalam ekonomi kapitalis, tetapi perempuan –kalaupun memasuki ranah ekonomi—terdorong ke dalam kamar ekonomi pra-kapitalis. Menduduki posisi liyan menjadikan perempuan hilang dari identitas ekonomi. Beban pemikiran dualisme ekonomi tetap kuat hingga kini, karena dualisme ekonomi ala Boeke segera menyeruak dan menguat dalam struktur yang lebih ketat sekaligus meluas, baik berupa dualisme pasar tenaga kerja hingga dualisme dalam industri (Watson, 2001). Dalam konteks negara-negara di Timur, dualisme ekonomi mendasari pemikiran perihal pembangunan, terutama dalam teori-teori modernisasi (yang dalam versi terbaru tetap dijalankan donor ke dalam Indonesia) (Ranis, 2004). Dalam panggung sejarah Barat, tidak mengherankan posisi pemikiran Barat tersebut menghasilkan upaya penyetaraan posisi perempuan terhadap lakilaki. Konstruksi ideal yang dituju dalam pembicaraan gender ialah persamaan posisi lelaki dan perempuan (hal serupa juga tetap muncul dalam diskursus feminisme) (Lazar, 2000; Pearson, 2002a). revolusi industri yang memecah kesatuan kerabat yang lebih luas (Scott dan Tilly, 1975; Zinn, 2000). Akan tetapi menjelang developmentalisme, keluarga inti balik bermakna positif sebagai pendukung kemajuan ekonomi.
4
Namun, apakah diskursus perbedaan posisi lelaki dan perempuan ala Barat tersebut sahih berlaku di Indonesia? Selama masa kolonialisme Belanda, pembedaan ruang yang kaku antara lelaki di ranah publik dan perempuan di ranah domestik berlaku dalam rumahtangga Belanda totok (Gouda, 2007). Ras campuran, yaitu perempuan indo, memiliki masalah karena dipandang terpaksa bekerja (dalam ranah publik). Ketika melewati batas ruang domestik, perempuan indo jatuh pada pekerjaan kasar dan mengarah kepada pekerjaan tidak bermoral (menggoda lelaki dalam ruang kerja). Pada saat yang sama disadari bahwa perempuan lapisan bawah di pedesaan juga selalu bekerja. Sesuai pandangan yang bersifat silogisme di atas, perempuan lapisan bawah tersebut mestinya juga tidak bermoral. Hanya saja perempuan lapisan bawah dipandang sebagai liyan, sehingga keadaan mereka sudah dipandang sebagai sewajarnya. Permasalahan gender berkutat pada ras kulit putih dan indo. Mengikuti pandangan kolonial, perempuan lapisan atas (priayi) terbebas dari pekerjaan kasar, namun dengan demikian terjerat dalam persoalan gender juga. Hal ini terekan bagus dalam tulisan-tulisan Kartini, di mana emansipasi terutama ditujukan kepada sesama perempuan priayi (pemikirannya sesuai zamannya). Namun jika ditelusuri melalui pembalikan pemikiran, posisinya tidak tepat serupa itu. Kebersamaan kerja antara lelaki dan perempuan telah lazim sejak berabad-abad lalu, terutama di kalangan bawah. Hingga kinipun keadaan tersebut lazim berlaku di kalangan mereka (Mulder, 2001; Sajogyo, 1981). Pemimpin dan pahlawan perempuan juga jamak ditemukan di Indonesia sejak berabad-abad lalu. Tidak ada pandangan pembedaan sesuatu sebagai kelelakian (maskulin) atau bersifat keperempuanan (feminin). Alhasil, sulit untuk menerima dualisme ruang publik dan ruang privat sebagai pembagian kerja seksual maupun berbasis gender. Yang lebih patut dicurigai ialah sektor kapitalis (jika memakai dualisme ekonomi kapitalis dan pra-kapitalis ala Boeke) mungkin justru menarik perempuan Timur ke dalam persoalan gender, yaitu mengubah posisi perempuan dari subyek kehidupan menjadi liyan. Di masa penjajahan perempuan priayi telah terperangkap. Manipulasi gender juga sudah muncul dalam perkebunan (sektor kapitalis dalam analisis Boeke) (Breman, 1997). Setelah
merdeka,
pembangunan
proyek-proyek
dapat
digolongkan
pembangunan sebagai
berbias
sektor
lelaki.
kapitalis
Proyek karena
mengorganisasikan ekonomi uang atau utang untuk pengembangan sasaran
5
atau wilayah proyek. Sebagai perbandingan, dalam usahatani “tradisional” perempuan dan lelaki bekerja bersama-sama (Sajogyo, 1982, 1986). Akan tetapi modernisasi
pertanian
mengkonstruksi
pekerjaan
feminin
dan
maskulin.
Manipulasi upah baru muncul dalam kapitalisasi pekerjaan dalam industri pertanian, industri manufaktur, maupun industri jasa, sementara dalam pekerjaan rumahan (ekonomi rumahtangga) tidak muncul manipulasi upah tersebut. Kiranya sampai di sini terbuka peluang translasi persoalan gender yang memiliki muatan kekuasaan. Secara ontologis, translasi pemikiran gender pada aras lokal ke dalam paradigma pembangunan dominan menghasilkan diskursus pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan perempuan dalam persaingan dengan lelaki. Untuk meningkatkan kemampuan persaingan ini, perempuan perlu berproduksi dalam pasar kapitalis (Saunders, 2004). Mereka perlu meningkatkan efisiensi ekonomi dari setiap tindakan yang diputuskan. Tindakan yang menghasilkan kegunaan lebih tinggi (dalam ranah utilitarian) dipandang sekaligus menunjukkan daya saing perempuan yang tinggi. Namun pertanyaan pokok tetap mengemuka. Dalam kondisi sektor kapitalis yang justru menumbuhkan masalah gender, bagaimana menempatkan proyek penanggulangan kemiskinan justru kepada perempuan miskin dan dari wilayah tertinggal? Bukankah kedua hal ini bersifat kontradiktif? Intervensi Pengarusutamaan Pengarusutamaan penambahan
suatu
(mainstreaming)
variabel
yang
dapat
menetap
dibaca
kala
sebagai
upaya
menjalankan
proses
pengambilan keputusan pembangunan, dan dalam hal ini ialah menambahkan variabel gender. Minimal terdapat dua makna pengarusutamaan gender. Pertama, pada satu sisi, sebagai upaya untuk mengatasi problem gender dalam proses pembangunan selama ini. Namun dalam konteks Indonesia ada hal yang perlu dikritisi, karena –sebagaimana disampaikan di atas—pembangunan berupaya memasukkan perempuan dan lelaki ke dalam kapitalisme atau ekonomi formal, namun selanjutnya menempatkan perempuan dalam posisi lebih rendah daripada lelaki. Pertanyaan kualitatif yang diajukan ialah, sampaimana pengarusutamaan gender bisa mengatasi problem gender yang –sudah disajikan di muka pula—sebenarnya inheren dalam pemikiran rasionalitas kapitalis ala Barat yang berimplikasi pada dualisme ekonomi di atas?
6
Kedua, di sisi lain, pengarusutamaan dapat dipandang sebagai pembuka jalan intervensi donor dan negara Barat ke dalam ranah publik hingga domestik masyarakat (atau keluarga) Timur. Jalur intervensi mula-mula dibuka melalui standardisasi statistika gender. Memang pengarusutamaan mengandaikan suatu standardisasi.
Sebagaimana
idiom
industri,
sayangnya,
standardisasi
memungkinkan suatu keseragaman penilaian. Logos di balik standardisasi statistika gender ialah, pertama, kuantitas atau nilai banyak dipandang baik (Foucault, 2002a, 2002b)–yang segera mengingatkan pada prinsip utilitarian. Kedua, saya memandang penting logika nilai-tengah tempat mengumpulnya data dalam bentuk rata-rata, median atau modus, sebagai landasan legitimasi angka statistika. Akan tetapi keseragaman penilaian dengan menggunakan indikator statistika yang sama, selalu menghasilkan kelebihan dari negara Barat dan kekurangan di negara Timur. Kehadiran perempuan dalam sekolah formal, misalnya, merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kelemahan negara Timur (World Bank, 2000). Lebih
mendalam
lagi,
logosentrisme
menerangi
pandangan
keterbelakangan Timur, yang secara evolutif selayaknya mengejar Barat. Membanding nilai statistika gender antar negara langsung menunjukkan kekurangan nilai Timur sekaligus kelebihan nilai Barat dalam pembangunan, sehingga
menjadi
legitimasi bagi
tutelage
Barat
terhadap
Timur
agar
mengikutinya. Humanisme ala Kantian muncul dalam bentuk pemberdayaan bagi Yang Lain (Other), terutama dalam konsep pengembangan kapasitas (capacity building) mereka. Menurut Kant, seorang yang dewasa –yang ternyata maksudnya Barat, menurut Said (2001)—menjadi seorang humanis, dan dalam dirinya terkandung tugas (deontologis) untuk memberdayakan (”meng-humaniskan”) orang lain yang belum dewasa (yaitu masyarakat dan keluarga di Timur ). Humanisme mendasari pandangan bahwa negara Barat lebih maju sehingga lebih humanis. Oleh karena pembangunan berlangsung secara internasional, merekalah yang dipandang dan mendapat legitimasi untuk memajukan negaranegara Timur. Pengembangan kapasitas perempuan dalam terang humanisme, dengan demikian, merupakan salah satu tutelage untuk menguatkan diskursus pembangunan secara berkelanjutan versi negara-negara Barat. Tutelage menunjukkan Barat memandang diri lebih humanis sehingga memiliki legitimasi untuk menyuluh atau memerintah Timur.
7
Namun demikian kritik bisa diajukan terhadap pengarusutamaan gender, antara lain dalam memahami kontradiksi rangkaian hasil penelitian Pudjiwati Sajogyo dan World Bank di atas. Pudjiwati jelas menunjukkan peran penting perempuan dalam keluarga miskin baik dalam sektor domestik maupun sektor publik. Hasil penelitian ini sejajar dengan penelitian lain sejak lingkup masa penjajahan hingga kini, sebagaimana dilaporkan oleh Gouda. Dengan kata lain, tidak ada problem gender dalam keluarga miskin, sehingga kalislah justifikasi intervensi dalam bentuk pengarusutamaan gender untuk keluarga miskin. Akan tetapi statistika World Bank justru menghasilkan kesimpulan problem gender pada keluarga miskin dan wilayah tertinggal, sehingga menghasilkan
legitimasi
pengarusutamaan
gender
dalam
proyek-proyek
penanggulangan kemiskinan. Ketiadaan sesuatu (dalam kasus di atas ialah kekurangan kehadiran perempuan dalam sekolah formal maupun kehadiran pada proyek pembangunan) memberikan justifikasi bagi donor dan negara Barat untuk melakukan intervensi gender (tutelage) kepada negara-negara di Timur. Namun demikian, sampaimana sahih untuk menilai masyarakat Timur melalui alat standard Barat yang berbasis dualisme ekonomi kapitalis, apalagi setelah faktafakta yang menunjukkan ketiadaan masalah gender di sana? Dari Masalah menjadi Pemilikan Konsep tentang masalah (problem) menduduki peringkat penting dalam diskursus pembangunan. Haruslah ada masalah sosial atau alamiah sebelum suatu proyek pembangunan mengatasinya (problem solver). Sejak awal lokasi masalah inipun menjadi pemeri teori-teori pembangunan, antara paradigma modernisasi yang menandai masalah itu dari dalam masyarakat itu sendiri, dengan paradigma keterbelakangan yang menuduh masalah berasal dari pihak luar (Long, 1977). Perhatian gender dalam proyek pembangunan tidak lepas dari asumsi adanya masalah dalam hubungan lelaki dan perempuan. Oleh karena perempuan dipandang bermasalah (paradigma modernisasi), atau interaksinya dengan lelaki menimbulkan masalah (paradigma keterbelakangan), maka petugas proyek berwenang untuk memberdayakan sasaran proyek agar menjadi manusia sejati. Selaras dengan pandangan utilitarian, masalah dalam pembangunan menunjukkan ketiadaan atau kekurangan barang berharga tertentu. Masalah
8
perempuan, misalnya, menunjukkan kekurangannya akan akses, kekurangan kehadiran di sekolah, kekurangan kehadiran dalam lapangan kerja (World Bank, 2000). Bahwa perempuan selalu mengandung masalah “tidak memiliki” dapat saja berdiam dalam alam bawah sadar, sebagaimana diteorikan dalam psikoanalisis bahwa sejak kecil perempuan merasakan kekurangan hakiki berupa tidak memiliki phalus (Freud, 2003) Namun apa jadinya kalau perempuan memaknai dirinya memiliki rahim? Dibandingkan lelaki, misalnya, Tuhan memerlukan percakapan dengan rahim yang memiliki tugas menyatukan ikatan (silaturahim) antar manusia (Team Daar Al Bazz, 2003). Perempuan juga selalu disapa Tuhan manakala di rahimnya tertanam janin. Bahkan malaikat bersemayam di sana hingga janin keluar menjadi bayi. Dengan kata lain, secara hakiki perempuan memiliki sesuatu (rahim) yang tidak mungkin dimiliki lelaki. Membalik pemikiran Freud, dapat saja lelaki dipandang selalu terobsesi kepada rahim sehingga selalu berusaha memasukinya kembali. Dalam konteks ikatan komunal di Indonesia, di mana perkembangan psikis warga tidak pernah terindividuasi, implikasinya ialah perempuan hampir selalu menjadi superego lelaki, baik berupa anak lelaki kepada ibunya, maupun suami kepada istrinya (Mulder, 2001). Jika bahasa hendak dimaknai sebagai refleksi sekaligus pembentuk realitas –bahasa seperti mantra, tidak harus berposisi linguistik ala Barat (Heryanto, 1988)—perlu disampaikan ketiadaan nuansa gender dalam bahasabahasa di Indonesia. Bandingkan dengan tata bahasa Arab berbasiskan gender. Mungkin memang permasalahan pemikiran di Indonesia bukanlah perihal perbedaan peran lelaki dan perempuan. Mengambil pemahaman dari tata bahasa lokal, mungkin persoalan yang lebih mendalam berupa stratifikasi sosial yang agak kaku. Bahkan tata bahasa Indonesia pasar yang semula egaliter pun mengalami proses penciptaan dan peningkatan kramanisasi (struktur bertingkat dalam berbahasa untuk merespon stratifikasi sosial) (Anderson, 2000). Pada aras material, di negara-negara Timur juga lazim perempuan memiliki akses pemasaran, dan mendominasi pasar tradisional sebagai penjual (selain pembeli) bahkan sejak sebelum kolonialisme (Alexander dan Alexander, 2001; Nastiti, 2003). Sebelum Revolusi Hijau, perempuan sudah mendominasi budidaya padi sawah. Data-data semacam ini kontras dengan pandangan tentang masalah perempuan yang terjauhkan dari budidaya tanaman, terlebihlebih pemasaran komoditas (kecuali setelah pembangunan memasuki wilayah
9
mereka). Justru proyek pemberdayaan perempuan dalam pemasaran berpotensi mengurangi peluang perempuan kebanyakan –sebaliknya meluaskan segelintir sasaran proyek yang mendapat limpahan modal—dalam akses pemasaran (Seligmann, 2001). Penutup Proses translasi yang memasukkan kritik gender ke dalam paradigma pembangunan dominan (liberalisme gender) dapat dipahami sebagai upaya konstruksi
hegemoni
baru
berupa
kelemahan
perempuan
Timur
baik
dibandingkan dengan lelaki Timur maupun perempuan Barat. Ketika arena sudah disusun demikian, pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) berpotensi menjadi masalah baru manakala berupaya mewujudkan narasi besar baru yang mengintervensi dan menindih beragam narasi gender lokal di Indonesia. Pemikiran tandingan perlu dikemukakan untuk menunjukkan menurunkan kadar hegemoni narasi besar. Di atas telah disajikan kekuatan perempuan dalam ranah domestik maupun publik, terlebih pada keluarga miskin atau lapisan bawah. Kesimpulan
yang
mungkin
berbahaya
bagi
keberadaan
proyek
pembangunan ialah, jika masyarakat tidak memandang hubungan lelaki dan perempuan di lokasinya itu bermasalah, maka apa gunanya pembahasan gender? Bahkan, apa gunanya proyek pembangunan? Bukankah di wilayah tersebut tidak diperlukan pemecahan terhadap masalah (problem solver) ? Daripada berkutat pada pencarian masalah hubungan lelaki dan perempuan di Indonesia –apalagi dengan membandingkannya dengan satu standard sedunia—sebetulnya lebih bermanfaat untuk menggali kelebihan pola hubungan lelaki-perempuan tersebut. Sampaimana pola hubungan tersebut mampu meningkatkan demokrasi suatu komunitas? Apa sajakah harapan perbaikan yang dikehendaki dari kelebihan pola hubungan gender tersebut? Metode partisipatif bermakna penting untuk menggali makna berikut masa depan komunitas berbasis gender. Sejalan dengan pemikiran di atas, metode kajian apresiatif (appreciative inquiry) lebih cocok dilakukan, karena metode ini lebih menekankan kelebihan dan harapan warga daripada berkutat menggali masalah mereka. Ibarat cerita teladan, metode kajian apresiatif menghasilkan wortel yang terpasang di depan kepala kuda, bukan menghasilkan cambuk untuk melecutnya.
10
Daftar Pustaka ADB. 2006. Project Administration Memorandum, Project Number 39597, Loan Number 2221, Republic of Indonesia: Rural Infrastructure Support Project. Manila. The Philippines: ADB ____. 2001. Moving the Poverty Reduction Agenda Forward in Asia and the Pacific: The Long-Term Strategic Framework of the Asian Development Bank (2001-2015). The Philippines: ADB. ____. 1999. Fighting Poverty in Asia and the Pacific: The Poverty Reduction Strategy of the Asian Development Bank. The Philippines: ADB. Alexander, J, P Alexander. 2001. Markets as Gendered Domains: The Javanese Pasar. In: LJ Seligmann, ed. Women Traders in Cross-Cultural Perspective: Mediating Identities, Marketing Wares. Stanford, CA: Stanford Univ. Pr. Anderson, BR’OG, 2000, Kuasa-Kata: Jelajah Budaya-budaya Politik di Indonesia. Terjemahan Language and Power: Exploring Politicial Cultures in Indonesia. Yogyakarta: MataBangsa. Boeke JH. 1953. Memperkenalkan Teori Ekonomi Ganda. Di dalam Sajogyo ed. 1982. Bunga Rampai Perekonomian Desa. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Terjemahan dari: Economic Policy of Dual Societies as Exemplified by Indonesia. Boserup, E. 1970. Women’s Role in economic Development. London: Allen & Unwin. Breman J. 1997. Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial, Tuan Kebun, dan Kuli di Sumatera Timur pada Awal Abad Ke-20. Jakarta: Grafiti. Terjemahan dari: Koelies, Planters en Koloniale Politiek, Het Arbeitregime op de Grootlandbouwondernemingen aan Sumatra’s Oostkust in het Begin van de Twintigste Eeuw. Chafetz, JS. 2006. The Varieties of Gender Theory in Sociology. In: JS Chafetz, ed. Handbook of the Sociology of Gender. New York: Springer Dongier, P, JV Domelen, E Ostrom, A Ryan, W Wakeman, A Bebbington, S Alkire, T Esmail, M Polski. 2003. Community-Driven Development. Washington DC: World Bank. Gouda, F. 2007. Dutch Culture Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda, 1900-1942. Terjemahan. Jakarta: Serambi. Foucault, M. 2002a. Pengetahuan dan Metode: Karya-karya Penting Foucault. Terjemahan dari P Rabinow, ed. Aesthetics, Method and Epistemology: Essential Works of Foucault 1954-1984. Yogyakarta: Jalasutra _________. 2002b. Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengetahuan. Terjemahan. Yogyakarta: Bentang. Freud, S. 2003. Teori Seks. Terjemahan, Yogyakarta: Jendela Hatta, M. 2000. Mohammad Hatta Bicara Marxis. Jakarta: Melibas. Heryanto, A. 1988. The “Development” of Development. In: Indonesia No. 46. Lazar, MM. 2000. Gender, Discourse and Semiotics: The Politics of Parenthood Representations. In: Discourse & Society Th. 11 No. 3. Long, N, 1977, An Introduction to the Sociology of Rural Development. Colorado: Westview Pr. McMichael, P. 2003. Development and Social Change : A Global Perspective. Thousand Oaks: Pine Forge. Mulder, N. 2001. Ruang Batin Masyarakat Indonesia. Yogyakarta: LKIS. Nastiti, TS. 2003. Pasar di Jawa Masa Mataram Kuna Abad VIII-XI Masehi. Jakarta: Pustaka Jaya.
11
Parsons, T. 1955. The Isolated Conjugal Family. In: M. Anderson. Sociology of the Family, Second Ed. Middlesex, UK: Penguin. Pearson, R. 2002a. Gender and Development. In: C Kirkpatrick, R Clarke, C Polidano, eds. Handbook on Development Policy and Management. Cheltenham, UK: Edward Elgar. _________. 2002b. Rethinking Gender Matters in Development. In: T. Allen, A. Thomas, eds. Poverty and Development: Into the 21st Century. Oxford: Oxford Univ. Pr. Ranis G, 2004. The Evolution of Development Thinking: Theory and Policy. Economic Growth Center Discussion Paper No. 886. New Haven: Yale University Said, EW. 2001. Orientalisme. Terjemahan Orientalism. Bandung: Pustaka. ________. 1995. Kebudayaan dan Kekuasaan: Membongkar Mitos Hegemoni Barat. Terjemahan. Bandung: Mizan. Sajogyo, P. 1986. Bentuk-bentuk Kesempatan Kerja bagi Wanita. Makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan dan Kesempatan Kerja: Tinjauan Kembali Permasalahan dan Pilihan Kebijakan, oleh Mapindo dan LSP, Jakarta 16-17 Januari 1986. _________. 1982. Women’s Studies in Rural Indonesia. Makalah disampaikan dalam Konperensi Internasional Kedua Canadian Council for Southeast Asian Studies, Singapore, 21-24 Juni 1982. _________. 1981. Peranan Wanita dalam Pembangunan di Berbagai Lingkungan, Desa dan Kota: Suatu Tinjauan Sosiologis. Makalah disampaikan dalam Lokakarya Siaran Wanita dan Pembangunan, Departemen Penerangan, Jakarta, 12-13 Oktober 1981. Saunders, K. 2004. Introduction: Towards a Deconstructive Post-Development Criticism. In: K. Saunders, ed. Feminist Post-Development Thought: Rethinking Modernity, Postcolonialism & Representation. New Delhi: Zubaan. Scott, JW, LA Tilly. 1975. Women’s Worlk and the Family in Nineteenth-Century. In: M. Anderson. Sociology of the Family, Second Ed. Middlesex, UK: Penguin. Seligmann, LJ. 2001. Introduction: Mediating Identities and Marketing Wares. In: LJ Seligmann, ed. Women Traders in Cross-Cultural Perspective: Mediating Identities, Marketing Wares. Stanford, CA: Stanford Univ. Pr. Team Daar Al Bazz. 2003. Syarah Hadits Qudsi. Jakarta: Azzam Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan. 2005. Penjelasan IV: Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PPK. Jakarta: Departemen Dalam Negeri. Watson TJ. 2001. Sociology, Work and Industry. London: Routledge. Weber, M, 1964, The Theory of Social and Economic Organization. New York: Free Press. World Bank. 2000. Engender Development: Through Gender Equality in Rights, Resources, and Voice. Washington DC: The World Bank __________. 1992. Governance and Development. Washington, DC: World Bank. Zimmerman, CC. 1947. The Atomistic Family. In: M. Anderson. Sociology of the Family, Second Ed. Middlesex, UK: Penguin. Zinn, MB. 2000. Feminism and Family Studies for a New Century. In: ANNALS, AAPSS No. 571.
12
