GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN (GBPP) Nama Matakuliah
Lembaga dan Kemitraan dalam Mitigasi Bencana
Kode / SKS
MK 104 I / 2 SKS
Prasyarat
-
Status Matakuliah
Wajib
Silabus / Materi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Pengertian Mitigasi Bencana dan Siklus Manajemen Bencana Mitigasi Bencana dan Ketangguhan Masyarakat terhadap Bencana Flashback: Respon Komunitas Global Terhadap Bencana Tsunami 2004 UU RI No. 24/ 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Kerangka Kerja Aksi Hyogo 2005-2015 Pelaku dan Aktivitas Kerangka Kerja Aksi Hyogo 2005-2015 di Indonesia Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) 2010-2012 Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) Aceh 20102012 Bentuk dan Jenis Lembaga/Organisasi dalam Mitigasi Bencana Membangun Kolaborasi dan Kemitraan dalam Mitigasi Bencana Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Kebijakan Perlindungan Harta Benda Studi Kasus I: Pembelajaran Pemulihan Pasca Tsunami Aceh 2004 Studi Kasus II: Kemitraan Dalam Rangka Pengembangan Kapasitas TDMRC Isu-isu Lintas Sektor (Cross-Cutting Issues) Presentasi Tugas Kelompok
Diskripsi Mata Kuliah. Mata Kuliah ini memperkenalkan landasan legal formal pelaksanaan aktivitas pengurangan risiko bencana (PRB) dalam ruang lingkup nasional dan internasional dan berbagai organisasi atau lembaga pemerintah, non-pemerintah (NGO), dan pelaku usaha (korporasi) pada tataran lokal, nasional, dan internasional serta Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang mendukung atau bergerak dalam aktivitas mitigasi bencana berikut sektor sektor tertentu yang menjadi fokus mereka, dan mencakup juga inisiatif, jejaring, dan kemitraan yang dijalankan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat terhadap bencana dalam konteks lokal, regional, dan global. Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dan perlindungan harta benda, juga tercakup dalam mata kuliah ini. Beberapa studi kasus pembelajaran dalam proses pemulihan pasca tsunami Aceh dan aktivitas kolaborasi dan kemitraan dalam rangka pengembangan kapasitas Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC) Universitas Syiah Kuala akan dibahas. Metode belajar mengajar dalam mata kuliah ini mencakup aktivitas tutorial, tugas/ diskusi, dan presentasi kelompok, dan studi kasus,.
24
Tujuan Pembelajaran Setelah mengikuti matakuliah ini diharapkan mahasiswa dapat: 1.
Memahami konsep mitigasi bencana dan landasan legal formal penanggulangan bencana
2. Memahami mekanisme dan sistematika pengurangan risiko bencana nasional dan daerah 3. Memahami bentuk, jenis, dan contoh-contoh lembaga/ organisasi yang terlibat dalam mitigasi bencana 4. Mampu menjelaskan konsep kemitraan dan inisiatif dalam mitigasi bencana 5. Mampu melakukan analisis pembelajaran dalam proses pemulihan pasca bencana 6. Mampu mengindentifikasi permasalahan sumberdaya alam dan lingkungan 7. Mampu membangun model alur kebijakan mitigasi bencana dan pengelolaan sumberdaya alam 8. Mampu menganalisis dan mengkritisi berbagai kebijakan terkait dengan mitigasi bencana dan sumberdaya alam.
25
SATUAN AJARAN PENGAJARAN (SAP) Rencana Kegiatan Pembelajaran Mingguan (2x 50 menit per minggu) Minggu 1
TAV
2
IND
3 TAV
4
TYN
Pokok Bahasan
Materi Pembelajaran
1. Pengertian 1. Definisi umum mitigasi bencana Mitigasi Bencana 2. Diagram fase/ siklus manajemen dan Siklus bencana Manajemen 3. Konteks mitigasi bencana dalam siklus Bencana manajemen bencana 4. Elemen elemen ketangguhan terhadap 2. Mitigasi bencana dan mitigasi sebagai bagian Bencana dan dari ketahanan bencana Ketangguhan 5. Mitigasi bencana dan pembangunan Masyarakat terhadap Bencana 1. Flashback: Respon Komunitas Global Terhadap Bencana Tsunami Aceh 2004
1. Preview kejadian gempa bumi dan tsunami Aceh – Nias 2004 2. Dampak dan kerusakan serta kerugian akibat bencana gempa bumi dan tsunami 2004 3. Respon masyarakat dunia : jumlah NGOs dan tugas masing-masing mereka, who does what and where, ketika masa emergency, rehabilitasi dan rekonstruksi. 4. Review : Gambaran hasil yang diperoleh dari bantuan para NGOs tersebut (Kasus Program Livelihood Sektor Perikanan)
1. Kerangka Kerja Aksi Hyogo 20052015 2. Pelaku dan Aktivitas Kerangka Kerja Aksi Hyogo 2005-2015 di Indonesia
1. Latar belakang dan tujuan Kerangka Aksi Hyogo 2. Prioritas Aksi 2005-2015 3. Pelaksanaan dan tindak lanjut 4. Beberapa contoh organisasi pelaku Kerangka Aksi Hyogo dan aktivitasnya
1. UU RI No. 24/ 2007 Tentang Penanggulangn Bencana
1. Latar belakang lahirnya UU Nomor 24 2. 3. 4.
5.
Tahun 24/2007, baik dari segi filosfis maupun sosiologis landasan, asas, dan tujuan yang diharapkan dalam penanggulangan bencana Tanggung jawab dan wewenang dalam penanggulangan bencana Lembaga-lembaga/organisasi yang terlibat dalam penanggulangan bencana (nasional, daerah, lembaga usaha dan lembaga internasional) Hak dan kewajiban masyarakat
Outcome Pembelajaran 1.
2.
Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep mitigasi bencana dan siklus management bencana serta kaitan keduanya Mahasiswa mampu memahami elemen elemen ketangguhan bencana dan kaiitannya dengan mitigasi bencana serta implikasinya terhadap pembangunan
1. Mahasiswa memahami dampak atau tingkat kerusakan akibat gempa bumi dan tsunami Aceh – Nias 2004. 2. Mahasiswa memahami respon yang luar biasa dari masyarakat dunia terhadap bencana tsunami Aceh 2004 Mahasiswa memahami apa hasil-hasil yang diperoleh dari bantuan lembaga dunia dan lokal ketika masa emergency, rehabilitasi, dan rekonstruksi, dan apa lesson learnt dari sektor perikanan. Pemahaman yang baik tentang sejarah, konsep, tujuan/ sasaran, prioritas, dan pelaksanaan Kerangka Aksi Hyogo 2005-215 serta organisasi yang terlibat di dalamnya
Mahasiswa mampu memahami latar belakang lahirnya UU No. 24 tahun 2007 Mahasiswa mampu memahami andasan, asas, dan tujuan dalam penanggulangan bencana Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami Tanggung jawab dan wewenang dalam penanggulangan bencana Mahasiswa mampu memahami dengan jelas
26
terhadap Lembagalembaga/organisasi yang terlibat dalam penanggulangan bencana (nasional, daerah, lembaga usaha dan lembaga internasional Mahasiswa dapat memahami hak dan Hak dan kewajiban masyarakat dalam penanggulangan bencana
5 TYN
1. Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) 2010-2012
2. Rencana Aksi Daerah Penguranga n Risiko Bencana (RAD-PRB) Aceh 20102012 6 TAV
7 8
IND
1. Bentuk dan Jenis Lembaga/Or ganisasi dalam Mitigasi Bencana Ujian sisipan 1. Analisis Permasalaha n dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
1. Latar Belakang, Tujuan, dan Lingkup RAN PRB 2. Review kondisi kebencanaan di Indonesia 3. Rencana Aksi Nasional PRB 4. Pelaksanaan RAN PRB 5. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAN PRB 1. Latar Belakang, Tujuan, dan Lingkup RAD PRB Aceh 2. Review kondisi kebencanaan Aceh 3. Rencana Aksi Daerah PRB Aceh 4. Kaidah Pelaksanaan RAD PRB Aceh
1. Lembaga/ organisasi Lokal dan Nasional 2. Lembaga/ organisasi Internasional 3. Lembaga/ organisasi PBB
1. Konsep sumberdaya alam, 2. Gambaran kepemilikan sumberdaya alam Indonesia dan Aceh 3. Permasalahan pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia/Aceh dan dampak yang disebabkannya serta kaitannya dengan kebencanaan, 4. Analisis, kritikal terhadap beberapa kebijakan pengelolaan sumberdaya Alam di Indonesia dan Aceh (Qanun) 5. Siklus dan proses pembuatan kebijakan (scientific policy)
Mahasiswa mampu memahami latar belakang, konsep, materi, dan strategi pelaksanaan RAN PRB 20102012
Pemahaman yang baik tentang bentuk dan jenis organisasi yang aktif dalam bidang kebencanaan pada level lokal/ nasional dan internasional
1.
2.
3.
4.
5.
9
1. Kebijakan Perlindungan
1. Pengertian Perlindungan hukum terhadap korban bencana
Mahasiswa mampu memahami latar belakang, konsep, materi, dan strategi pelaksanaan RAD PRB Aceh 2010-2012
Mahasiswa memahami konsep sumberdaya alam (renewable dan non renewable) Mahasiswa memahami gambaran kepemilikan sumberdaya alam Indonesia dan Aceh Mahasiswa memahami permasalahan sumberdaya alam, dampaknya terhadap lingkungan dan kebencanaan, Mahasiswa memahami proses pembuatan kebijakan yang scientific (scientific policy), Mahasiswa dapat mengkritisi beberapa kebijakan pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia dan Qanun Aceh. Mahasiswa mampu memhami pengertian Perlindungan
27
hukum terhadap Harta Benda korban bencana TYN
2. bentuk-bentuk dan ruang lingkup perlindungan hukum korban bencana 3. tanggung jawab negara dalam melindungi korban bencana 4. peran dan tanggung jawab lembaga asuransi dalam perlindungan harta korban bencana 5. Analisis kasus terhadap perlindungan harta korban bencana
10
1. Studi Kasus I: Pembelajara n Pemulihan Pasca Tsunami Aceh 2004
1. 2. 3. 4.
1. Studi Kasus II: Kemitraan Dalam Rangka Pengembang an Kapasitas TDMRC
1. Kemitraan dalam pengembangan kelembagaan 2. Kemitraan dalam pengembangan aktivitas riset dan SDM 3. Kemitraan dalam program
Pemahaman yang baik tentang lessons learnt kemitraan dan pengembangan TDMRC dalam konteks riset, SDM, kelembagaan, dan program
1. Isu-isu Lintas Sektoral (CrossCutting Issues)
1. Topik adaptasi perubahan iklim, bioenergy, budaya/ kearifan lokal, ketahanan pangan dan lingkungan dalam penguatan kemitraan
Pemahaman tentang issue aktual yang relevan dengan penguatan kemitraan dalam mitigasi bencana
13 Team
1. Presentasi Tugas Kelompok: Sesi I
1. Setiap kelompok mempresentasikan makalah tematik untuk didiskusikan
Bertambahnya wawasan mahasiswa tentang issue multitematik kemitraan
14 Team
2. Presentasi Tugas Kelompok: Sesi II Ujian akhir
1. Setiap kelompok mempresentasikan makalah tematik untuk didiskusikan
Bertambahnya wawasan mahasiswa tentang issue multitematik kemitraan
IND
11 TAV
12 IND
15
TAV: Teuku Alvisyahrin, Ph.D.
Kajian Sektor Livelihood Kajian Sektor Perumahan Kajian Sektor Governance Kajian Sektor Infrastruktur
hukum terhadap korban bencana Mahasiwsa dapat memahmi bentuk dan ruang lingkup perlindungan hukum yang dapat diperoleh korban bencana Mahasiwa dapat memhami mekanisme pertanggung jawaban negara dalam melindungi korban bencana 6. mahasiswa mampu memahami tentang peran dan tanggung jawab lembaga asuransi dalam perlindungan harta korban bencana Mahasiswa mampu menganalisis terhadap perlindungan harta korban bencana dari beberapa kasus yang terjadi Pemahaman yang baik tentang kontribusi TDMRC dalam pembelajaran pemulihan Aceh pasca tsunami 2004 – Kerjasama dengan IRP, Kobe, Jepang
1.
IND: Dr. Indra, MP
TYN: T. A. Yani, SH, M.Hum
28
Evaluasi 1. Makalah kelompok. Penilaian dilakukan terhadap kualitas penulisan dan presentasi makalah. Ujian tentang materi makalah kelompok juga dilakukan terhadap setiap anggota kelompok. 2. Ujian sisipan berisikan materi kuliah paruh pertama (mid-term) pada semester yang sedang berjalan. 3. Ujian akhir berisikan semua materi kuliah.
Penilaian Dasar penilaian secara kuantitatif adalah hasil presentasi kelompok, nilai ujian sisipan dan nilai ujian final yang mempunyai bobot masing-masing adalah 20%, 30% dan 50%.
Daftar Pustaka: A. Referensi Utama 1. Anonymous. 2005. Kerangka Kerja Aksi Hyogo 2005-2015: Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas Terhadap Bencana. UNISDR. 2. Anonymous. 2010. Pelaku Kerangka Aksi Hyogo dan Pembelajaran Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia. UNJSP – DRR. 3. Anonymous. 2007. UU Republik Indonesia No. 24/ 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 4. Anonymous. 2009. UU Republik Indonesia No. 31/2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 5. Jayasuriya, S. and P. Mc Cawley. 2010. Asian Tsunami: Aid and Reconstruction After a Disaster. Asian Development Bank Institute. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA. 6. Coppola, D.P. 2006. Introduction to International Disaster Management. Butterworth-Heinemann. 7. Sri Soedewi Masjhoen Safwan, 2000, Hukum Perdata:Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta. 8. Qanun Aceh tentang Badan Penanggulangan Bencana. 9. Qanun Aceh tentang Penanggulangan Bencana 10. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
11. Tietenberg, T. 1998. Environmental economics and policy. Addison-Wesley Educational Publisher Inc. USA. 12. Rees, J. 1990. Natural Resources: Allocation, Economics, and Policy. Routledge London and New York. 13. Suparmoko, M. 1997. Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Suatu Pendekatan Teoritis). BPFE-Yogyakarta. 14. Fauzi, A. 2005. Kebijakan Perikanan dan Kelautan: Isu, Sintesa, dan Gagasan. Gramedia, Jakarta. 15. UU RI No. 7 tahun 2004, tentang sumberdaya air 16. UU RI No. 41 tahun 1999, tentang kehutanan 29
17. 18. 19. 20.
UU RI No. 4 tahun 4, tentang pertambangan dan mineral UU RI No. 31 tahun 2004, tentang perikanan UU RI No. 24 tahun 1992, tentang tata ruang UU RI No. 27 tahun 2007, tentang Pengelolaan Pesisir dan Lautan.
B. Referensi tambahan 1. Anonymous. 2007. Enhancing Cooperation in Infrastructure Development Including that Related to Disaster Management. United Nations. 2. Anonymous. 2010. Private-Public Sector Collaboration to Enhance Community Disaster Resilience: A Workshop Report. The National Academy of Sciences. National Research Council. The National Academies Press, Washington, DC 20001. 3. Handmer, J. and S. Dovers. 2007. Handbook of Disaster and Emergency Policies and Institutions. Earthscan Publications Ltd. ISBN: 9781844073597.
30
