FTEPIJBLIK INDONESIA
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAU
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM KABINET INDONESIA BERSATU
,//-b7 /-4A S*2.-Tf=
. L4i
.Acc. No. Class
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAT
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM KABINET INDONESIA BERSATU
1. Pendahuluan Penugasan kami sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Kabinet Indonesia Bersatu akan segera berakhir. Berbagai upaya dan pemikiran telah kami lakukan untuk dapat mendukung jalannya pemerintahan selama masa kepemimpinan
Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Rl. Meskipun kami ditugaskan untuk menjabat sebagai Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas tidak selama lima tahun penuh (tahun pertama dijabat oleh Sdr. Sri Mulyani Indrawati), namun kepercayaan ini merupakan dorongan bagi kami untuk mencurahkan segala pikiran demi kemajuan pembangunan bangsa. Upaya-upaya yang telah kami lakukan dalam mengemban tugas ini sebenarnya juga tidak lepas dari kebersamaan kami beserta seluruh jajaran dan staf yang ada di Bappenas.
Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini perkenankan kami menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Pelaksanaan tugas didasarkan pada arah pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu dan penugasan kepada kami sesuai tupoksi Bappenas berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembang unan Nasional.
2. Arah Kebijakan Selama mengemban tugas sebagai Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, kami selalu berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan arah pembangunan dalam RPJMN 2004-2009 yang merupakan perwujudan dari visi, misi, dan program
Presiden terpilih, yaitu Bapak SBY yang tertuang dalam buku Membangun lndonesia yang Aman, Adildan Sejahtera.
Arah pembangunan tersebut dituangkan ke dalam tiga agenda besar yang meliputi:
a. b.
c.
Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis. Mewujudkan Indonesia yang sejahtera.
3. Tugas Pokok dan Fungsi Bappenas Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Indonesia, maka perencanaan yang tepat menjadi sangat penting. Dalam melaksanakan tugas, kami berpegang pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Sesuai dengan Perpres tersebut, Bappenas mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana tersebut
di atas,
Bappenas
menyelenggarakan fungsi:
a. b.
Penyusunan rencana pembangunan nasional; Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional; c. Pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional; d. Penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama dengan Departemen Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional; e. Koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait; Koordinasi kegiatan fungsionaldalam pelaksanaan tugas Bappenas; g. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional ; h. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden; Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.
f.
i.
Pencapaian visi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dilakukan melalui empat peran, yaitu: (a)
sebagai pengambil keputusan dalam bidang kebijakan perencanaan pembangunan termasuk mengalokasikan sumber daya pembangunan.
2
(b) Sebagai lembaga pemikir (think-tank). Sebagai lembaga perencana, Bappenas memberikan arah dalam perumusan
kegiatan pemerintah baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan layanan publik secara komprehensif. Dalam menjalankan peran sebagai think-tank, Bappenas juga melakukan kajian atas berbagai kebijakan pemerintah yang dapat dijadikan second opinion oleh Bapak Presiden.
(c) Sebagai koordinator dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional agar konsisten dengan platform yang telah digariskan oleh Bapak Presiden. (d) Sebagai administrator dalam mengelola proses penyusunan dan pengesahan dokumen perencanaan pembangunan nasional termasuk proses penyatuan sikap dalam proses politik di parlemen.
4.
Pelaksanaan Tugas
Sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Bappenas bertugas melakukan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan. Untuk menjamin terlaksananya perencanaan pembangunan dengan baik, salah satu prasyarat adafah adanya tata kelola kepemerintahan yang baik (good govemance). Untuk itu, dalam menyampaikan pelaksanaan tugas yang telah kami jalankan, kami mengelompokannya dalam dua bagian besar. Pertama, laporan capaian berkaitan dengan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan Kedua, laporan capaian berkaitan dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
A. Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional
a. Penyusunan UU Nomor
17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
Penyusunan RPJPN merupakan titik penting bagi bangsa Indonesia untuk menata kembali berbagai sumber daya agar tujuan berbangsa dan bernegara sesuai dengan visi Bapak Presiden dapat tercapai. Untuk melihat pentingnya posisi UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, perkenankanlah kami menyampaikan sekilas mengenai perjalanan penyusunan Rencana Pembangunan di Indonesia.
3
Pertama, Periode 1945-1949 (Periode Revolusi Kemerdekaan) Tantangan yang dihadapi pada periode ini adalah merespon keinginan imperialis untuk menjajah kembali Indonesia, yang antara lain dilakukan melalui dua kali agresi militer serta ketidakstabilan politik dalam negeri. Kebijakan negara pada saat itu berfokus pada peperangan mengusir penjajah, diplomasi luar negeri untuk membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia, menyehatkan keamanan dalam negeri, dan menstabilkan perekonomian nasional. Pada masa Kabinet Sjahrir, atas inisiatif Menteri Kemakmuran A.K. Gani, Pemerintah membentuk Badan Perancang Ekonomi yang kemudian diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang dipimpin oleh Wapres M. Hatta sebagai ketua dan A.K. Gani sebagai wakilnya. Panitia tersebut menghasilkan dokumen yang disebut Plan Mengatur Ekonomi lndonesia. Kedua, Periode 1950-1959 (Periode Negara Federal 1950-1959)
Periode ini merupakan era membuka peluang pembangunan dalam suasana damai yang dimulai sejak tercapainya kesepakatan Konferensi Meja Bundar. Pembentukan Biro Perancang Negara pada tahun 1952 merupakan tonggak sejarah dalam evolusi lembaga perencanaan pembangunan di lndonesia.
Biro Perancang Negara adalah lembaga pertama yang secara khusus merumuskan perencanaan pembangunan nasional, khususnya Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) 1956-1960. Ketika itu Biro Perancang Negara diketuai oleh lr. Djuanda, berhasil menerbitkan Garis-garis Besar RPLT 1956-1960. Ketiga, Periode 1959-1965 (Periode Demokrasi Terpimpin)
Babak baru periode 1959-1965 ditandai dengan penguatan
peran Biro Perancang Negara menjadi Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang dibentuk pada tahun 1958. Depernas pertama diketuai Muhammad Yamin, ditujukan untuk merumuskan Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun (Penasbede) 1961-1969. Selain Muhammad Yamin, aktor yang
juga berperan penting dibalik lahirnya Penasbede adalah lr. Djuanda yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Keuangan (1956-1961) dan Menteri Pertama (1961-1969). Pada 3 Desember 1960 MPR menetapkan Rencana Penasbede Tahapan Pertama 1961-1969. Periode 1959-1965 mencatat keberhasilan dari segi politik, yaitu lahirnya pengakuan dunia internasional terhadap kedaulatan Republik Indonesia atas wilayah lrian Barat.
Selama tiga periode ini, arah pembangunan menekankan pada upaya membangkitkan harga diri bangsa, mempertahankan kemerdekaan,
dan memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional dari sebuah negara yang baru saja berdiri.
Keempat, Periode Pembangunan Tahun 1966-1998, yang dikenal sebagai Pemerintahan Orde Baru.
Pada awal permerintahan Orde Baru, dimulai akhir tahun 1966 sampai akhir
tahun 1968, dilakukan kebijakan stabilisasi ekonomi dan politik,
yang
menekankan pada upaya stabilisasi harga-harga kebutuhan pokok. Setelah itu, tahapan pembangunan jangka menengah dilakukan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Periode membagi tahapan pembangunan jangka menengah menjadi (enam) Repelita. Repelita l: 1978-1983; 1969/70-1973174; Repelita 1973-1978; Repelita Repelita lV: 1983-1988; Repelita V: 1988-1993, dan Repelita Vl: 1993-1998. Repelita I sampai Repelita V merupakan bagian dari Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun pertama. Pada awalnya berfokus pada pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan, dengan penekanan pada pembangunan bidang pertanian yang didukung oleh industri. Repelita dilaksanakan melalui Trilogi Pembangunan, yaitu: (i) stabilitas nasional yang dinamis, (ii) pertumbuhan ekonomi tinggi, dan (iii) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
6
ll:
ini
lll:
Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada masa itu ditandai dengan sentralisasi pemerintahan yang sangat kuat. Perencanaan pembangunan nasional dijabarkan ke action plan yang rinci, bersifat sentralistik, dan sangat kaku dalam pelaksanaannya. Kelima, Periode Transisi
(1
998-2003).
Dalam Periode Transisi, terjadi tiga kali pergantian kepemimpinan nasional (Presiden), yakni dari Prof. Dr. B.J. Habibie dengan kabinet yang dikenal dengan Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999); KH. Abdurrahman Wahid dengan Kabinet Persatuan Nasional (1999-2001); dan Hj. Megawati Soekarnoputri dengan Kabinet Gotong Royong (2001-2004).
Pada tahun 2000, Pemerintah bersama-sama dengan DPR Rl menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004.
Pada masa ini, demokratisasi berjalan seiring dengan perubahan tatanan politik dan ekonomi global yang melanda dunia yang berlangsung cepat dan kompleks, mobilitas antarnegara yang semakin tinggi, dan teknologi informasi yang
5
berkembang pesat. Hal ini menyebabkan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia menjadi jauh lebih beragam. Di atas itu semua, proses demokratisasi menuntut penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan yang lebih fleksibel, responsif, dan akomodatif terhadap aspirasi masyarakat. Dalam lingkungan strategis seperti itulah perencanaan pembangunan nasional yang berisi action plan yang sangat rinci, sentralistik, dan kaku menjadi tidak relevan lagi.
Keenam, Periode Demokrasi Penuh (2004-Sekarang). Hadirnya demokrasi merupakan buah pembangunan paling membahagiakan bagi rakyat Indonesia. Salah satu perbedaan mendasar Periode Demokrasi Penuh
dengan periode-periode sebelumnya terletak pada mekanisme pemilihan presiden. Pada Periode Demokrasi Penuh, Presiden dan Wakil Presiden ditentukan melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat. Pada masa Kabinet Indonesia Bersatu (KlB), Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dipimpin oleh Sdr. Sri Mulyani Indrawati pada tahun pertama (200412005) dan kemudian kami lanjutkan untuk kurun waktu empat tahun berikutnya (2005-2009). Dalam masa pengabdian kami inilah Bapak Presiden melalui Amanat Presiden menugaskan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas untuk melakukan pembahasan RUU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 bersama-sama dengan DPR Rl hingga akhirnya pada tanggaf 5 Februari 2047, RPJPN 2005-2025 tersebut resmi diundangkan dalam bentuk UU Nomor 17 Tahun2007.
UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 diinisiasi dan dikoordinasikan oleh Bappenas, disusun terutama karena terjadinya perubahan besar sejak dimulainya proses demokratisasi baik di tingkat global maupun di
dalam negeri. Beberapa perubahan besar dalam ketatanegaraan
kita,
adalah (i) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak diamanatkan lagi untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN); (ii) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat; dan (iii) desentralisasi dan penguatan otonomi daerah. Dengan demikian, RPJPN disusun dalam suasana baru yang berbeda dengan masa-masa sebelumnya.
RPJPN disusun untuk menjawab tantangan baru dengan kompleksitas permasalahan bangsa yang menjadi sangat dinamis, membutuhkan fleksibilitas penangangannya, sekaligus responsif terhadap aspirasi masyarakat yang
menginginkan perbaikan kesejahteraannya secara cepat dan berkeadilan, dengan tetap memiliki sasaran yang terukur. RPJPN memuat Visi Pembangunan
Nasionaf Tahun 2005-2025 beserta tahapan pembangunan Lima Tahunan (RPJMN) untuk mencapai visi tersebut.
b. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Bappenas bersama dengan Kementerian/ Lembaga menjabarkan Visi Misi dan Program PresidenMakil Presiden terpilih ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 yang ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2005 melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005.
Dafam rangka penjabaran RPJMN 2004-2009, Bappenas bersama dengan Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Adapun tema pembangunan dalam RKP mempertimbangkan kondisi dan permasalahan yang memerlukan perhatian besar pada tahun tersebut. Tema masing-masing RKP Tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut. 1)
2\
3)
4) 5)
RKP Tahun 2006, dengan tema pembangunan "Menyelesaikan Reformasi Menyeluruh untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Berlandaskan lndonesia yang lebih Adil, Aman, dan Demokratis". RKP Tahun 2007 dengan tema pembangunan "Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Menanggulangi Kemiskinan dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Rakyaf' RKP Tahun 2008 dengan tema pembangunan "Percepatan Peftumbuhan Ekonomi Untuk Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran". RKP Tahun 2009 dengan tema "Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan" . RKP Tahun 2010 disusun dengan berpedoman pada RPJPN 2005-2025 serta Bab 36 RPJMN 2004-2009 memiliki tema "Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyaf'.
Dalam rangka melihat sejauh mana target-target RPJMN 2004-2009 telah dapat dicapai dan menyempurnakan perencanaan dalam setiap tahapan pembangunan, kami juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan setiap tahunnya.
7
c. Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dalam Mendorong Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera Bappenas menjalankan koordinasi kebijakan pembangunan untuk menjaga dan memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi (pro growth), tetapi juga menciptakan kesempatan kerja (pro job), dan mengurangi kemiskinan (pro poor), serta menjaga kesinambungan (sustainability) pembangunan. Koordinasi yang telah dilakukan antara lain adalah: (1) Penyusunan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2006-20{0 RAN-PG disusun sebagai panduan dan arahan pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam RAN-PG diidentifikasi beberapa isu strategis yang masih perlu mendapatkan perhatian dan penanganan lebih lanjut, seperti: (i) aksesibilitas terhadap pangan, (ii) gizi, (iii) keamanan pangan, (iv) perilaku hidup sehat, dan (v) kelembagaan.
di
(2) Penyusunan Rencana Strategis Pengendalian Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi lnfluenza
Flu Burung
dan
Rencana strategis ini disusun dalam rangka usaha penanggulangan wabah flu burung di Indonesia, meliputi 10 rencana strategis, di antaranya: (i) Pengendalian penyakit pada hewan; (ii) Penatalaksanaan kasus pada manusia; (iii) Perlindungan kelompok risiko tinggi; (iv) Surveilans epidemiologi pada hewan dan manusia; (v) Restrukturisasi sistem industri perunggasan; dan (vi) Penguatan dukungan peraturan. (3) Penyusunan Rencana Penanganan Dampak Perubahan lklim Global
Penyusunan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan UNFCC di Bali pada tahun 2007, sebagai langkah pemerintah Indonesia dalam merespon dampak perubahan iklim global. Beberapa upaya telah kami lakukan, antara fain (i) Menyusun Dokumen National Development Planning: lndonesia Response fo Climate Change (the Yellow Book) yang merupakan living document yang menjembatani kebijakan perubahan iklim dalam UU SPPN; (ii) Mempersiapkan lndonesia Climate Change Trust Fund dalam rangka menghimpun alternatif pendanaan penanganan dampak perubahan iklim
gfobal;
dan (iii)
Menyusun Roadmap Sektoral untuk sektor-sektor pembangunan yang terkait dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,
untuk menyusun tahap rencana pembangunan berikutnya. Indonesia akan menjalankan kebijakan-kebijakan yang menunjang upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia, dan dirumuskan dalam satu policy matrix. Berkaitan dengan itu, Bappenas telah membentuk Steering Committee (SC) untuk mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan policy matix tersebut. (4) Pembentukan Pusat Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPS)
Pembentukan KPS merupakan misi untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera melalui ketersediaan infrastruktur yang memadai. Mengingat percepatan pembangunan infrastruktur kini menjadi isu penting bagi hampir semua negara termasuk Indonesia, maka Pemerintah melalui Bappenas
membentuk Pusat Kerja Sama Pemerintah
dan Swasta (PKPS).
Tujuan pembentukan PKPS adalah (i) memfasilitasi penyiapan transaksi kerja
sama proyek-proyek infrastruktur antara pemerintah dan swasta,
(ii)
menyiapkan perangkat peraturan yang dapat menjadi acuan pelaksanaan KPS, dan (iii) membantu penyediaan informasi dan promosi. Mengingat pembiayaan untuk rehabilitasi dan perluasan jaringan infrastruktur
memerlukan biaya besar dan tidak dimungkinkan apabila hanya mengandalkan pembiayaan dari Pemerintah, keberadaan PKPS akan memberi manfaat besar dalam mempercepat pembangunan proyek infrastruktur di lndonesia. (5) Menentukan Perkiraan Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan
Pada setiap awal periode perencanan baik dalam perencanaan jangka menengah maupun pendek (tahunan), Bappenas menyusun perkiraan sasaran pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan. Bappenas berperan untuk mengawal dan menjaga agar sasaran tersebut dapat dicapai. Bappenas menyadari bahwa penciptaan kesempatan kerja tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah. Dalam hubungan ini, selain mendorong penyempurnaan berbagai peraturan dan kebijakan yang mendorong penciptaan kesempatan kerja, Bappenas berperan menentukan prioritas program-program pemerintah (APBN) yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Beberapa program pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, revitalisasi pertanian, kehutanan, perikanan, dan perdesaan telah ditingkatkan anggarannya dari tahun ke tahun. Program-program pembangunan lainnya seperti PNPM terus dikoordinasikan oleh Bappenas karena program ini selain untuk mengurangi kemiskinan juga mengurangi pengangguran.
(6) Koordinasi Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan
Bappenas telah melakukan upaya koordinasi dalam rangka menyatukan berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam satu payung, yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Dalam perjalanannya, Bappenas mengembangkan sistem lnformasi rerpadu pNpM untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya. Berkaitan dengan pemberian bantuan sosial kepada rumah tangga miskin Bappenas mengkoordinir perancangan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dalam tahapan berikutnya disempurnakan menjadi program Bantuan Tunai Bersyarat yang disebut dengan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH ini merupakan skema awal dari pemberian jaminan sosial kepada rumah tangga miskin. (7)
Koordinasi Perencanaan Instruksi Presiden Nomor
5
Tahun
2OOz
tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Sebagai tindak lanjut dari amanat Inpres 512007, Bappenas melakukan koordinasi perencanaan di tingkat pusat bersama 11 Kementerian/Lembaga untuk mendukung upaya percepatan di kedua provinsi tersebut. Koordinasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan secara bersama dan mendorong peningkatan alokasi anggaran Kementerian/ Lembaga agar proses pembangunan di kedua provinsi tersebut berjalan dengan cepat. (8) Koordinasi Keberlanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Bappenas bertugas untuk menindaklanjuti proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara pasca
berakhirnya tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009, kami mendapat mandat untuk mengoordinasikan pendanaan bagi pencapaian sasaran program rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden dimaksud, kamijuga ditunjuk menjadi Ketua Tim Pengarah untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Kesinambungan Rekonstruksi di kedua wilayah yang menderita kerusakan paling parah akibat tsunami pada akhir tahun 2004 tersebut. Dalam hubungan ini, Bappenas membentuk sekretariat Tim Koordinasi Penyelesaian dan Keberlanjutan Rehabilitasi dan
10
Rekonstruksi NAD-Nias Provinsi sumut melalui
sK
Menneg
PPN
Nomor 04/M. PPN lHKl}1 12009. (9) Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana Alam
sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Bappenas bekerja sama dengan Bakornas PB menyusun Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB). RAN-PRB menunjukan komitmen Pemerintah dalam pengurangan risiko bencana dan pemulihan pasca bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk melakukan penilaian kerusakan akibat bencana.
d. Koordinasi Perencanaan dan Pemanfaatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (1) Sebagai Alternate Governor Bank Dunia untuk Indonesia
Sejak September 2006, kami ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk menjadi Altemate Governor Bank Dunia, menggantikan Gubernur Bank Indonesia. Dengan penugasan tersebut, kami hampir selalu berpartisipasi aktif dalam setiap Pertemuan Musim Semi (Spring Meeting) dan Sidang Tahunan (Annual Meeting) Bank Dunia mewakili Pemerintah Indonesia. Di sela-sela pertemuan tersebut, kamijuga mengadakan pertemuan bilateral dengan berbagai negara dan lembaga internasional untuk membahas berbagai isu yang terkait dengan pembangunan.
Pada Sidang Tahunan (Annual Meeting) Bank Dunia bulan Oktober 2008, dalam kapasitas kami sebagai Ketua Delegasi Rl (Delri), didampingi oleh
anggota Delri dari Bappenas, Departemen Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Departemen Perdagangan, dan KBRI di Washington DC, telah berhasil mendapatkan komitmen dari Bank Dunia untuk memberikan Pinjaman Siaga (Standby Loan) dalam rangka mengatasi krisis keuangan global sebesar USD 2 miliar. Di samping itu, Bank Dunia juga bersedia untuk mengoordinasikan Standby Loan dari negara dan lembaga keuangan lain seperti Jepang, Australia, dan ADB. Pada Pertemuan Musim Semi (Spring Meeting) Bank Dunia April 2009, kami mewakili South East Asia Voting Group pada pertemuan Dewan Gubernur Bank Dunia dalam forum Development Committee (DC) tingkat menteri dan memberikan statemenf mewakili dan menyuarakan kepentingan Soufh Easf 11
Asia Voting Group World Bank, khususnya mengenai implikasi krisis ekonomi global terhadap negara berkembang, peran lembaga keuangan internasional, dan voice and participation pada Bank Dunia. Kesempatan kepada Indonesia
menjadi wakil dari South Easf Asia Voting Group tersebut merupakan kesempatan pertama dalam 10 tahun terakhir. (2) Sebagat Alternate GovernorBank Pembangunan Asia (ADB) untuk
lndonesia Sejak September 2006, kami mendapatkan penugasan dari Bapak Presiden untuk menjadi Altemate Governor Bank Pembangunan Asia (ADB), menggantikan Gubernur Bank Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menugaskan salah satu staf kami, yakni Sdr. Ceppie Kurniadi
Sumadilaga untuk menjadi Executive Director yang menjaga dan memperjuangkan kepentingan Indonesia di manajemen ADB. Dengan penugasan tersebut, setiap tahun kami bersama Menteri Keuangan menghadiri Sidang Tahunan (Annuat Meeting) ADB mewakili Pemerintah lndonesia.
Pada Sidang Tahunan ADB ke-42 di Bali pada bulan Mei 2009, dengan ndonesia sebagai tuan rumah (host), kami berperan sebagai Wakil Ketua Tim Pengarah Panitia penyelenggara Sidang Tahunan ADB tahun 2009. f
(3)
Mewakili Presiden Rl dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (KTT PBB) tentang Financing for Development pada November 2008 di Doha- Qatar Pada tanggal 29 November sampai dengan 2 Desember 2008 bertempat di kota Doha, Qatar, kami mewakili Bapak Presiden menghadiri KTT PBB tentang Financing for Development. Pada pertemuan tersebut, kami dalam kapasitas sebagai wakil Pemerintah Indonesia, memberikan sfafement pada plenary session KTT tersebut yang menyuarakan pandangan Indonesia dan negara-negara berpendapatan menengah (middle income countries). Sebagaian besar masukan Indonesia diterima dan dimasukkan dalam Doha Declaration yang menjadi hasil kesepakatan KTT tersebut.
12
B. Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan. Sebaik apapun rencana yang telah dibuat, tidak akan memperoleh hasil yang diinginkan bila tidak dilaksanakan dengan baik. Bappenas mnejalankan Amanat Bapak Presiden berkaitan dengan pentingnya menegakan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil yang telah dicapai adalah
a.
Memperoleh Derajat Kualitas Tertinggi Opini Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Prestasi yang paling menggembirakan bagi kami dan seluruh jajaran Bappenas adalah diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk laporan keuangan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Prestasi ini diperoleh melalui dukungan dan komitmen yang kuat dari seluruh pimpinan dan staf Bappenas serta peran aktif aparat internal auditor (lnspektorat Bappenas). Prestasi WTP ini merupakan hasil dari berbagai kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang terus menerus dilakukan, baik berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan/manajemen, termasuk dalam pengelolaan anggaran serta peningkatan profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembenahan sistem antara lain mencakup penyusunan dan penyempurnaan manajemen termasuk berbagai pedoman kerja (standard operating procedures) dan penyusunan indikator kinerja.
di
Dalam hubungan ini, Bappenas bersama Departemen Keuangan telah mefakukan restrukturisasi perencanaan dan penganggaran agar program pembangunan nasional dapat lebih terukur. Dalam rangka memperluas peran Bappenas di dalam pembangunan, khususnya peran dalam mengevaluasi
indikator secara nasional, Bappenas melakukan penataan penting di dalam organisasi, dengan membentuk kedeputian baru, yaitu Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2007. Dibentuknya kedeputian ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk menyempurnakan siklus manajemen pemerintahan sesuai dengan teori manajemen yang benar. 13
Diharapkan hasil evaluasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai masukkan bagi proses perencanaan pada periode berikutnya. Selain melakukan pembenahan di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kami juga melakukan beberapa upaya yang sifatnya lebih luas, upaya tersebut adalah
b. Membentuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Berkaitan dengan pembentukan LKPP, Pemerintah telah memiliki aturan pengadaan melalui Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keppres 80/2003 ini merupakan hasil evolusi dari aturan-aturan sebelumnya, yang secara historis berasal dari pedoman pelaksanaan APBN yang kemudian berubah menjadi aturan tentang pengadaan (procurement) yang sumber biayanya adalah APBN dan APBD, dan ini akan disempurnakan terus menerus sampai menjadi undang-undang.
Mengingat instrumen kelembagaan menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka pada tanggal 6 Desember 2007 dibentuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sejak saat itulah LKPP berdiri secara resmi, sebagai bagian dari upaya pemerintah menegakkan tata kelola yang baik (good govemance) khususnya di bidang pengelolaan keuangan negara.
c.
Melakukan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran
Perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional mengalami perubahan mendasar sejak dikeluarkannya beberapa peraturan perundangan, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang yang mengatur tentang otonomi daerah. Perencanaan ditekankan pada aspek strategic priorities yang dilakukan di tengah mekanisme pasar, globalisasi, dan desentralisasi. Terdapat tiga pilar di dalam reformasi perencanaan dan penganggaran, yaitu: (1) penyatuan anggaran rutin dan pembangunan dalam format l-account (unified budget), (2) pendekatan penyusunan kerangka pengefuaran jangka menengah-KPJM (medium term expenditure framework), dan (3) pendekatan penyusunan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). Dalam rangka reformasi perencanaan dan penganggaran ini, 14
Bappenas sebagai salah satu cenfral agencies memiliki peran strategis dengan langkah-langkah yang kami tempuh:
1) Secara bertahap menerapkan anggaran berbasis kinerja dalam dokumen perencanaan tahunan (RKP). Sejak tahun 2007, dalam dokumen RKP mulai dicantumkan secara jelas kegiatan dan keluaran yang hendak dicapai sekaligus instansi pelaksana daan besaran anggarannya. Hal ini ditujukan untuk menekankan pada aspek akuntabilitas dan transparansi perencanaan dan penganggaran.
2) Sejak tahun 2008 dimulai langkah untuk merestrukrisasi program dan kegiatan pada Kementerian/Lembaga Negara. Restrukturisasi ini akan mengedepankan program dan kegiatan yang merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi dari l(L yang bersangkutan. Pada tahun 2009 ditetapkan 6 (enam) l(L sebagai percontohan restrukturisasi, yaitu: (1) Departemen Keuangan, (2) Departemen Pendidikan Nasional, (3) Departemen Pekerjaan Umum, (4) Departemen Kesehatan, (5) Departemen Pertanian, dan (6) Bappenas.
3) Selanjutnya pada 14 Juli 2009, desain
program dan kegiatan diresmikan dan disampaikan kepada seluruh l(L melalui SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No. 0142/M.PPN/06/2009-SE 1848/Ml(2009 tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran.
d. Menginisiasi Jakarta Commitment Sebagai bagian dalam memperbaiki sistem perencanaan yang lebih baik seperti tefah diuraikan sebelumnya, kami juga telah mencanangkan Jakarta Commitment. Pencanangan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan perencanan bantuan luar negeri sekaligus menunjukan kemandirian kita dalam melakukan pembangunan nasional. Kami telah berhasil mengajak mitra pembangunan internasional yang memberikan PHLN Indonesia untuk melaksanakan Pan's Declaration 2005 tentang Aid effectiveness yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dukungan pembangunan oleh para mitra pembangunan tersebut. Sehubungan dengan itu, Bappenas atas nama Pemerintah Indonesia bersama-sama mitra pembangunan telah menandatangani dokumen Jakafta Commitment pada tanggal 12 Januari 2009. Komitmen ini adalah yang pertama di dunia dilakukan oleh negara berkembang dengan mitra pembangunan dalam rangka Paris Declaration. Melalui Jakarta
di
15
Commitmenf ini, mitra pembangunan internasional secara bertahap antara lain akan melaksanakan program-programnya sesuai dengan prioritas nasional, menggunakan sistem lndonesia, melakukan untied aid, dan melakukan harmonisasi kegiatannya. Hingga saat ini dokumen tersebut telah diadopsi oleh 26 negara/lembaga mitra pembangunan dari 30 mitra pembangunan yang mendukung pembangunan Indonesia.
e. Menyusun
Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK)
Dalam upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh, Bappenas ikut berperan aktif dalam menyusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK). Diktum ke-11 angka Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi menginstruksikan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk menyusun MN-PK 2004-2009 serta berkoordinasi dengan Menteri/Kepala LPND terkait dan unsur masyarakat serta KPK.
3
Pada tahun 2005, dalam rangka memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan terhadap dokumen RAN-PK, dilakukan konsultasi dan kampanye publik RAN-PK ke beberapa daerah. Kegiatan ini bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, antara lain: KPK, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Badan Pertanahan Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Keuangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan RAN-PK baik di tingkat pusat maupun daerah, selain diinstruksikan oleh Presiden dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004, RAN-PK juga diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun. Sementara itu, untuk mendorong agar percepatan pemberantasan korupsi juga dilakukan di daerah, dokumen RAN-PK disosialisasikan ke daerah-daerah. Selanjutnya, daerah didorong untuk merumuskan dokumen Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK).
16
