From Recovery to Empowerment

From Recovery to Empowerment

ACE Profile


Latar Belakang Ketika program tiga tahun pertama PKM diluncurkan (September 1998), dipikirkan bahwa krisis moneter tahun 1997 akan berlangsung sementara, ternyata krisis tersebut berkembang dan menjadi krisis multi dimensional ekonomi, sosial, politik, lingkungan. Dampak krisis juga semakin luas, dalam dan kompleks. Akibat bisnis menyurut, pemutusan hubungan kerja terjadi dimana-mana, masalah sosial lain meningkat tajam dan bahkan bencana alam juga terjadi disebagian wilayah di Indonesia. Strategi pemulihan yang lebih ditujukan untuk merespon secara cepat krisis yang terjadi, yang dirumuskan lebih untuk memberi bantuan dana bagi golongan miskin rentan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan lebih banyak mengarah pada sekedar peningkatan ekonomi-material masyarakat tidak akan mencukupi. Untuk menjawab tantangan kedepan, strategi pemulihan harus diintegrasikan dan dikembangkan menjadi strategi pemberdayaan dalam dimensi cara melihat kemiskinan dan pemiskinan yang lebih luas dan lebih struktural dan berperspektif gender sebagai akar masalah ketidakberdayaan kelompok masyarakat miskin rentan. Kemiskinan juga harus dimengerti sebagai “perampasan daya kemampuan ekonomi, politik dan sosial budaya” yang terjadi secara sistematik. Proses Panjang perubanan Program Pemlihan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) menjadi Perhimpunan untuk Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (Association for Community Empowerment) dilakukan sebagai upaya untuk menyempurnakan organisasi dalam merespon persoalan kemiskinan yang semakin dalam dan pemiskinan yang terus berlangsung seiring dengan terjadinya krisis yang berkepanjangan di Indonesia. Perubahan kelembagaan tersebut memberikan implikasi juga pada perubahan cara pandang PKM dalam melihat persoalan kemiskinan dan pemiskinan, strategi dan pendekatan program lebih fokus pda persoalan-persoalan kemiskinan struktural. Perubahan-perubahan mendasar yang telah dilakukan PKM sangat penting artinya untuk meletakan dasar bagi perbuahan peran PKM ke depan untuk menjadi bagian upaya memperkuat gerakan masyarakat sipil di Indonesia.

ACE Profile

Apa dan Siapa PPKM PPKM adalah organisasi nirlaba (non profit) yang bekerja melalui mitra dan aliansi strategis untuk memfasilitasi masyarakat yang miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan sosial dasarnya. Dalam upaya nya PPKM secara bersama-sama seluruh anggota nya dan masyarakat sipil lainnya membebaskan diri dari bloking akses terhadap sumberdaya (ekonomi, sosial, budaya dan politik) serta ikut serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan kontrol terhadap kebijakan publik.

PPKM saat ini : • Beranggotakan 27 organisasi masyarakat sipil ditingkat Nasional • Memiliki jaringan yang luas dan bekerja sama dengan mitra-mitra strategis • Mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program dengan berpedoman pada kearifan lokal • Mendapat legitimasi dari mitra strategis masyarakt sipil dan dikukung oleh personal dan insitusi yang memiliki kredibilitas

Visi “ PPKM SEBAGAI PERHIMPUNAN YANG MAMPU MENGGERAKAN ANGGOTA DAN JARINGANNYA UNTUK MENFASILITASI KEBERDAYAAN MASYARAKAT SIPIL DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN STRUKTURAL”.

Misi • Menumbuhkan prakarsa-prakarsa masyarakat miskin/rentan dengan berpedoman pada kearifan lokal melalui pengorganisasian masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan strukrural • Membangun Jaringan dan kemandirian organisasi masyarakat sipil • Mendorong dan mempengaruhi lahirnya kebijakan publik yang berpihak pada rakyat melalui advokasi dan kampanye publik


Nilai-nilai Dasar Pencapaian tujuan tersebut diatas akan dilandasi dengan nilai-nilai, dan prinsip dasar sebagai berikut : 1. Demokrasi, transparan, bertanggungjawab, partisipatif dan inklusif 2. Keadilan sosial dan gender 3. Penghormatan pada HAM 4. Ramah lingkungan 5. Keberlanjutan

Peran ACE tetap berperan dan menjadi bagian dari gerakan pengurangan kemiskinan struktural dengan tiga program utama yaitu : 1. 2. 3. 4.

Fasilitasi proses pengorganisasian rakyat di tingkat akar rumput. Penguatan kapasitas organisasi rakyat dan jaringan di tingkat lokal dan nasional Advokasi kebijakan yang berpihak pada rakyat miskin dan perempuan PKM akan menjadi mitra dalam berbagai upaya Perubahan Kebijakan Publik dan Pengorganisasian serta pemberdayaan Masyarakat khususnya kelompok miskin dan rentan untuk terpenuhinya hak-hak dasar mereka dan tercapainya tujuan MDGs pada 2015 5. PPKM akan berperan dan berfungsi sebagai lembaga yang memberikan fasilitasi bagi penguatan masyarakat madani (masyarakat sipil). Berkaitan dengan posisi strategis ini, PKM akan menjadi mitra dalam berbagai upaya Perubahan Kebijakan Publik dan Pengorganisasian serta pemberdayaan Masyarakat khususnya kelompok miskin dan rentan untuk terpenuhinya hakhak dasar mereka dan tercapainya tujuan MDGS pada 2015

Strategi dan Fokus Program Strategi dan Fokus program ACE adalah : • Pemberdayaan melalui pendekatan pengoranisasian pada kelompok-kelompok marginal sebagai basis kekuatan untuk melakukan perubahan sosial dan gender. • Menggalang kekuatan rakyat dengan mengembangkan jaringan baik pada tingkat nasional maupun wilayah untuk mencapai tujuan dengan menfasilitasi terbentuknya simpul-simpul jaringan kerja dan pola kerjasama sinergis dengan Organisasi Rakyat, Organisasi Rakyat NonOP, peneliti, kalangan professional di Indonesia • Advokasi dan Kampanye Publik.

ACE Profile

Apa yang Telah Dilakukan ACE pada awal berdirinya mendukung 3 (tiga) fokus program yaitu: 1. Penciptaan lapangan kerja dan kegiatan untuk peningkatan pendapatan masyarakat: Program ini merupakan bagian terbesar dari program ACE pada tahap awal. 2. Ketahanan pangan: termasuk di dalamnya adalah kegiatan produksi pangan sampingan seperti kebun sayur, peternakan, input pertanian, dan lain-lain untuk keperluan rumah tangga dan/atau masyarakat sekitar. 3. Pelayanan Sosial Dasar: termasuk didalamnya adalah pendidikan dan kesehatan. Program Bantuan Kemanusiaan: Program pemberdayaan untuk membantu warga yang terusir (IDP) dan korban konflik sosial lainnya. Program ini untuk membantu masyarakat di Maluku, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Papua, Bali dan NTT. Program Peningkatan Kapasitas dan Advokasi: Program ACE melibatkan konsensus dan partisipasi dari seluruh stakeholder yang ada yang landasan bagi peningkatan kapasitas masyarakat sipil dalam melakukan penguatan advokasi kebijakan publik Program Livelihood Masyarakat di Wilayah Miskin dan bencana Saat ini ACE bekerjasama dengan UNDP dan Private sector untuk pemberdayaan livelihood dan pemberdayaa masyarakat Aceh dan Nias, dan pemberdayaan ne-

layan Pangandaran, NTT, Klaten, Yogyakarta, Jakarta. Fokus program ini adalah : 1. Pengorganisasian masyarakat dan pemberdayaan perempuan 2. Peningkatan akses masyarakat pada basic social services kesehatan dan pendidikan 3. Peningkatan kapasitas mitra dan kelompok masyarakat di akar rumput 4. Pengembangan livelihood


Dampak Program ACE

Sepanjang kegiatan yang telah dilaksanakannya, ACE telah memberikan manfaat kepada lebih dari 200.000 keluarga baik secara sosial, ekonomi, kesetaraan gender dan kebijakan. Dampak Sosial: Program ACE juga meningkatkan kerukunan bermasyarakat. Seringkali inisiatif lokal justru membentuk solidaritas sosial yang berdampak positif di wilayah konflik. Dalam banyak kasus, kegiatan ini menjadi modal sosial bagi masyarakat. Dampak Ekonomi: Program ini telah membantu penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. “ Dengan alat dan mesin baru ini, produksi kami meningkat hingga dua kali lipat”, ungkap Edi, salah satu pengrajin dari Gunung Kidul, “Kualitas kerajinan kami juga makin baik. Kami sekarang mampu menjual produk kami sampai ke Bali dan Jakarta”. Kredit mikro sering dipergunakan untuk memfasilitasi usaha kecil setempat. Program ini mengharuskan para pesertanya untuk mengelola pinjaman secara berkelanjutan. Sehingga timbul ketahanan ekonomi pada diri masyarakat setempat. Dampak Gender: Melalui pembentukan dan pelibatan kelompok perempuan secara aktif, ACE mendapati bahwa program keuangan mikro yang dipimpin oleh perempuan justru cenderung lebih efektif dan berhasil dibandingkan dengan laki-laki. Dengan memberikan akses/kendali inisiatif masyarakat kepada perempuan, maka ACE secara langsung meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan. Dampak Kebijakan: Melalui program advokasi, ACE menfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat sipil untuk mendorong terjadinya perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat miskin dan peka gender. Dengan menfasilitasi proses dialog antara Masyarakat Sipil dan Pemerintah, kegiatan advokasi yang difasilitasi ACE akan menempatkan masyarakat sebagai subjek perubahan dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang ada secara lebih efektif dan efisien.

ACE Profile

Audit dan Evaluasi ACE

Dari 1998 - 2006, ACE menjalani audit tahunan oleh lembaga pemeriksa keuangan Pemerintah Indonesia, yaitu BPKP. Selain itu, ACE juga diperiksa oleh auditor eksternal secara rutin. Pada tahun 2001, ACE diaudit oleh Grant Thornton dan pada tahun 2004 oleh Moores Rowland. Kedua audit ini merupakan persiapan penyusunan pernyataan keuangan, agar sesuai Standard Akuntansi Internasional. Audit independent inil ini mencakup survei lapangan terhadap proyek yang tengah dijalankan oleh pengelolaan keuangan dan pelaporan proyek yang dilaksanakan oleh LSM. Evaluasi ACE tahun 2001

yang dilakukan oleh tim dari

berbagai disiplin ilmu, pakar gender dan pengembangan bahwa ACE merupakan me-

sosiologi, pakar masalah masyarakat menyimpulkan kanime yang efektif untuk

memfasilitasi program-prokelompok masyarakat mikin. kau berbagai lapisan masyartinggal di darah yang terpencil.

gram pemberdayaan untuk Prgoram ACE juga menjangakat penerimanya yang juga Selain itu meknaisme pro-

gram dinyatakan cukup transdikelola secara mandiri lleh Oganisasi Masyarakat Sipil.

paran dan akunabel yang

ACE telah berkembang menjadi jejaring kerja sama nasional yang luas sehingga ACE mengubah titik perhatiannya pada usaha pengembangan mitra di wilayah serta pelatihan pengembangan kapasitas pengelolaan dan memfasilitasi bagaimana proses pengawasan, evaluasi dan auditing seharusnya dijalankan. Dengan secara proaktif menerapkan berbagai aspek pengembangan jejaring kerja sama ini, maka ACE telah meletakkan landasan yang tepat untuk proses desentralisasi.

From Recovery to Empowerment Anggota Kehormatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Prof. Dr. Emil Salim Prof. Dr. M. Dawam Rahardjo Drs. Bambang Ismawan, MS Prof. Dr. T. O. Ichromi Prof. Dr. Budhy T. Soegijoko Husein Adiwisastra SH, LLM Zumrotin KS Mas Widjaja, SH

Anggota PPKM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Assosiasi LPSM Mitra Lembaga Lingkungan (ALTRABAKU) Assosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) Bina Desa Cooperative Assistant Relief Everywhere (CARE) Dana Mitra Linkungan (DML) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM (LAKPESDAM NU) Lembaga Penelitian Pendidikan, Penerangan Ekonomi & Sosial (LP3ES) Lembaga Pengkajian Pengembangan Sosial dan Ekonomi (LPPSE) MKKM Muhammadiyah Muslimat Nahdlatul Ulama Perhimpunan Pengembangan Pesantren & Masyarakat (P 3 M) Participatory Development Forum (PDF) Persatuan Karya Darma Kesehatan Indonesia (PERDHAKI) Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA) Urban Poor Consortium (UPC) Wahan Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) World Vision Indonesia (WVI) Yayasan Bina Swadaya Yayasan Dian Desa Yayasan Badan Kordinasi Koperasi Kredit Indonesia (YBK3I) Yayasan Bina Pembangunan (YBP) Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS)

Badan Pengurus 1. 2. 3. 4. 5.

Hj. Khofifah Indar Parawansa/ Muslimat NU (Ketua) Hadimulyo / PPM (Wakil) Trihadi Saptoadi/ WVI (Sekretaris) S. Eko Priyono/ MKKM Muhammadiyah (Bendahara) Felix Honggo Goenawan/PERDHAKI (Anggota)

Badan Pengawas 1. 2. 3.

Dwitjahjadi/DML (Ketua) Mudaris/ LP3ES (Pengawas Program) Azizah Aziz/ Muslimat NU (Pengawas Keuangan)

ACE Profile Mitra Strategis ACE ACE bekerjasama dengan mitra strategis di berbagai wilayah di Indonesia yang tergabung dalam Konfederasi Anti Pemiskinan (KAP) Anggota KAP Indonesia 1. Aceh Development Fund (ADF) 2. Perkumpulan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) – Sumatera Utara 3. Lembaga Pengembangan Kemitraan Prakarsa Masyarakat (LPKPM) – Sumatera Barat 4. Komunitas Mitra Aksi - Jambi 5. Forum Keberdayaan Masyarakat Bengkulu (FKMB) 6. Komunitas Madani - Lampung 7. Solidaritas Rakyat Banten (SORBAN) 8. Paguyuban Masyarakat Pemberdayaan (PMP) – DKI Jakarta 9. Kelompok Studi dan Pengembangan Institusi (KSPI) – Jawa Barat 10. Asosiasi Terpadu Anti Pemiskinan Indonesia (ASTAPI) – DI Yogyakarta 11. Asosiasi Pendamping Independen (API) – Jawa Timur 12. Lembaga Pendidikan Gerakan Rakyat (ELPAGAR) – Kalimantan Barat 13. Daya Kembang Mas (DKM) - Bali 14. Komunitas Pengembang Masyarakat (KPM) – Nusa Tenggara Barat 15. Forum Solidaritas Swadaya Masyarakat (FSSM) – Nusa Tenggara Timur 16. Lembaga Pemulihan Keberdayaan Masyarakat (LPKM) – Sulawesi Selatan 17. Lembaga Penguatan Keberdayaan Masyarakat (LPKM) – Sulawesi Tenggara 18. Lembaga Pengembangan Kemitraan Masyarakat (LPKM) – Sulawesi Tengah 19. Lembaga Advokasi Program Penanggulangan Kemiskinan (LAPKIN) – Sulawesi Utara 20. Lembaga Mitra Masyarakat Maluku (LM3) - Maluku 21. Bajoe Community Indonesia (BCI) – Maluku Utara 22. Papua Civil Society Strengthening Fund (PCSSF) Kerjasama Jaringan dan Dukungan Pendanaan Jaringan yang saat ini bekerjasama dengan ACE yaitu Jaringan masyarakat sipil untuk pencapaian MDGs, Global Call for Actions Againts Poverty (Ggap). ACE mendapatkan dukungan pendanaan dari Belanda, Swedia, Inggris, New Zealand, dan UNDP serta CSR dari PT. Beiersdorf Indonesia, Exxon Mobile Indonesia (MOI), Tanoto Foundation, GE Money.


Pencairan Dana Trust Fund CRP/ACE (1998 - 2008)

ACE Profile

From Recovery to Empowerment

Recommend Documents