MILII( NEGARA TIDAK DIPERDAGANGKAN
f"R d"D
PERATI'RAI{ MENTERI PENDIDII{AN DAI{ KEBUDAYAAI{ REPT'BLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2012
TEI{TANG BANTUATiI OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEM ERINTAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2012
SAUNAN
PEMTURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYMN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2012 TENTANG
BANTUAN OPEMSIONAL PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGAMKAN OLEH PEMERINTAH DENGAN MHMATTUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYMN REPUBUK INDONESIA,
Menimbang
:
untuk meringankan beban mahasis,wa terhadap PembiaYaan Pendidikan Yang sesuai dengan standar PelaYanan minimum, Pemerintah menetapkan tidak ada
a. bahwa
kenaikan uang kuliah menggunakan uang kuliah (UKD;
ctan
tunggal
b. bahwa untuk menjaga kelanqsungan proses belajar mengajar di perguruan tinggi Yang diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai dengan pelayanan
,
minimal, Pemerintah mengalokasikan bantuan operasional untuk menutupi
kekurangan biaya operasional di perguruan tinggi sebagai akibat penetapan sebagaimana dimaksud
pacla huruf a;
c. bahwa pengelolaan dana bantuan operasional perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang dialokasikan pemerinbh tersebut harus dilaksanakan dengan tertib dan bertanggung jawab;
d.
bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurui a, huruf perlu huruf menetapkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan tentang Bantuan Operasional perguruan Tngg-i diselenggarakan oleh Pemerintah;
b, dan
c,
yang Mengingat
:
1. Undang-Undang
Nomor
2003 tentang Sistem
20
Tahun pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun
200i nomoi
ZB.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan
Henyetenggaraan
pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
dan
PenYelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2010 Nomor IL2, Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor
Pengelolaan
5157);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Oroanisasi Kementerian Negara seSagaimana telah diubah dengan Perailran Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 4. Perafuran Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara sena Suslnan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon Kementerian Negara
I
sebagaimana telah diubah clengan Perafuran Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan
Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, T;gas, Oan Fungsi Eseton i rement"riffie-garJi" 5. Keputusan presiden Nomor g4lp Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana tehh den_gan Keputusan presiOen friomoi 61/p Tahun 2011;
;i;b;;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
MENTERI PENDTDIKAN DAN |lglURAN -iiil.ril;i,; KEBUDAyMN
TENTANC .oPEMSIoNAL PERG'R.AN
YANG
"iiN;ai
DISELENGGAMIGN,;;E;
PEMERINTAH.
pasal
Btntuan operasional
1
perourl
diserenggarakin or"rr' p"#!rini"1u".
- tinggi. vang
disebut BoprN ;",r;;l;;"';1-.vans,selanjutnya biaya dari Pemerintah oioerik"#^"". vang
ouuntuun
ii[{ j,!tr'?ii.!ffi iilrJ;rih+jh.,",ffi (spp) 0t perguruan tinggi negeri. pasal 2
BOPTN dipergunakan untuk:
a.
.
petaksanaan penelitian udrr pengabdian kepada ht.v.ii[uii re'gl'!'o" dan 4
biaya pemeliharaan pengadaaan; penambahan bahan praktikum/kuliah; bahan pustaka; penjaminan mutu; pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan; pembiayaan langganan daya dan jasa; pelaksanaan kegiatan penunjang; pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (nK) dalam pembelajaran; honor dosen non pegawai negeri sipil; pengaoaan dosen tamu; dan/atau kegiatan lain yang merupakan prioritas oatam renstra perguruan tin99i masing-masin9. pasal 3 BOPTN tidak dipergunakan untuk:
a. b.
belanja modal dalam bentuk investasi fisik (gedung dan peralatan); tanbahan insentif mengajar untuk pegawai negeri srp ;
c.
tambahan insentif
d.
administrasi; dan kebutuhan operasional untuk manajemen.
dan honor untuk
tenaga
pasal 4
BOPTII .diberikan kepada perguruan tinggi dengan mempertimbangkan krjteria: penerimaan negara bukan pajak (pNBp) per i!T]9h, manaeswa untukjenjang 51 dan diploma; o. proporst peserta bidikmisi terhadap jumlah
. .
mahasiswa;
c.
d. e.
f. c. h.
proporsi PNBP dari SPP lainnYa; indeks terhadap jenis/karakteristik program studi; akreditasi program studi; jenis perguruan tinggi; proporsi PNBP dari pihak ketiga dalam kegiatan riset, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat; oan jumlah mahasiswa perguruan tinggi' Pasal 5
Ketentuan mengenai alokasi dana dan tata cara oemberian BOPTN diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh DireKur lenderal Pendidikan Tinggi' Pasal 6
Peraturan Menteri
ini
mulai berlaku pada
tanggal
ditetaDkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dalam Berita Negara Reoublik Indonesia.
Ditetapkan di Jakafta pada tanggal 26 )uli20L2 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYMN REPUBLIK INDONESI,A,
TTD. MOHAMMAD NUH
Diundangkan di Jakafta pada tanggal 27 Juli 2072 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
TTD. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGAM REPUBUK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 760
Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
QlA.Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM. NIP 1 96108281 987031 003
7
