MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLlK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI YANG D1SELENGGARAKANOLEH PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDlDlKAN DAN KEBUDAYAANREPUBLlK INDONESIA,
Menimbang
Mengingat
a.
bahwa untuk meringankan beban mahasiswa terhadap pem biayaan pendidikan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum, Pemerintah menetapkan tidak ada kenaikan uang kuliah dan menggunakan uang kuliah tunggal (UKT);
b.
bahwa untuk menjaga ke1angsungan proses belajar mengajar di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai dengan pelayanan minimal, Pemerintah mengalokasikan bantuan operasional untuk menutupi kekurangan biaya operasional di perguruan tinggi sebagai akibat penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c.
bahwa pengelolaan dana bantuan operasional perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang dialokasikan Pemerintah tersebut harus dilaksanakan dengan tertib dan bertanggung jawab;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
l.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4.
Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi EseIon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5.
Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana teIah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 /P Tahun 2011;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKANOLEH PEMERINTAH.
'Pasal 1 Bantuan operasional perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh yang selanjutnya disebut BOPTN merupakan bantuan biaya dari yang diberikan pada perguruan tinggi negeri untuk membiayai biaya operasional sebagai akibat tidak adanya kenaikan pendidikan (SPP) di perguruan tinggi negeri.
pemerintah Pemerintah kekurangan sumbangan
3
Pasal2 BOPTN dipergunakan untuk: a. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; b. biaya pemeliharaan pengadaaan; c. penambahan bahan praktikurn r kuliah; d. bahan pustaka; e. penjaminan mutu; f. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan; g. pembiayaan langganan daya dan jasa; h. pelaksanaan kegiatan penunjang; i. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran; j. honor dosen non pegawai negeri sipil; k. pengadaan dosen tamu; darr/atau 1. kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam renstra perguruan tinggi masing-masing.
Pasal3 BOPTN tidak dipergunakan untuk: a. belanja modal dalam bentuk investasi fisik (gedung dan peralatan); b. tambahan insentif mengajar untuk pegawai negeri sipil; c. tambahan insentif dan honor untuk tenaga administrasi; dan d. kebutuhan operasional untuk manajemen.
Pasal4 BOPTN diberikan kepada perguruan tinggi dengan mempertimbangkan kriteria: a. jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) per mahasiswa untuk jenjang SI dan diploma; b. proporsi peserta bidikmisi terhadap jumlah mahasiswa; c. proporsi PNBP dari SPP lainnya; d. indeks terhadap jenis /karakteristik program studi; e. akreditasi program studi; f. jenis perguruan tinggi; g. proporsi PNBP dari pihak ketiga dalam kegiatan riset, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat; dan h. jumlah mahasiswa perguruan tinggi.
Pasal5 Ketentuan mengenai alokasi dana dan tata cara pemberian BOPTN diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
4
Pasal6 Peraturan
Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Menteri ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.
pengundangan
Peraturan
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2012 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
TID. MOHAMMAD NUH
Diundangkan pada tanggal
di Jakarta 27 Juli 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
TID. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 760
KOMPONEN
NO 1
KOMPONEN Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
BANTUAN
OUTPUT 2013.089 - Laporan Hasil Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi
Biaya Pemeliharaan
PERGURUAN
TINGGI NEGERI
AKUN
KOMPONEN INPUT 1. Pelaksanaan penelitian
521119 - Belanja Barang Operasional
2. Evaluasi atau seminar hasil penelitian (nasional)
Lainnya
2013.082 - Artikel IImiah yang Layak Terbit Berkala I1miah
Pembayaran insentif karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi atau internasional
521219 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya
2013.023 - Dosen yang Mendapat
1. Pembayaran proceeding, pelaksanaan
521119 - Belanja Barang Operasional
seminar/konferensi internasional 2. Pembayaran insentif dosen 3. Perjalanan dan akomodasi seminar/konferensi internasional 1. Penyelenggaraan operasional dan
Lainnya 521219 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya 524119 - Belanja Perjalanan Lainnya
Bantuan Seminar Luar Negeri (Seminar Hasil Penelitian) 2
OPERASIONAl
2014.009 - Layanan Perkantoran Satker
2.
3. 4. 5.
pemeliharaan perkantoran Penyelenggaraan dan pemeliharaan Gedung Kuliah, Laboratorium, Gedung Pendukung Lainnya. Penyelenggaraan dan pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Jaringan. Penyelenggaraan dan pemeliharaan Alat Perkantoran Penyelenggaraan dan pemeliharaan Alat Laboratorium, dan Alat Pendukung Pembelajaran Lainnya
-
523111 - Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 523119 - Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 523121 - Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 523129 - Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 523131 - Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 523133 - Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 523199 - Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 532121 - Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin 533121 - Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 534141 - Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan 534161- Belanja Penambahan Nilai Jaringan
KOMPONEN
NO 3
KOMPONEN Tambahan Bahan Praktikum/Kuliah
BANTUAN
OUTPUT 4073.007 - Prodi Memenuhi Standar Mutu Pembelajaran 4073.008 - Prodi menyelenggarakan pembelajaran sesuai
OPERASIONAL
PERGURUAN
TINGGI
NEGERI
KOMPONEN INPUT
AKUN
Pengadaan bahan praktikum dan bahan kuliah
521211 - Belanja Bahan
standar mutu pembelajaran 4
Bahan Pustaka
4073.056 - Buku-Buku Perpustakaan
Pengadaan buku perpustakaan (termasuk e-book dan e-journal) dan online database
521219 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya
5
Penjaminan
4073.002 - PT yang menerapkan Sistern Penjaminan Mutu
1. Pelaksanaan penjaminan mutu di PT
521119 - Belanja Barang Operasional Lainnya 521213 - Honor Output Kegiatan 521219 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya 522151 - Belanja Jasa Profesi 524111 - Belanja Perjalanan Biasa 524119 - Belanja Perjalanan Lainnya 521119 - Belanja Barang Operasional Lainnya 521211 - Belanja Bahan 521213 - Honor Output Kegiatan 524111 - Belanja Perjalanan Biasa 524119 - Belanja Perjalanan Lainnya
536111 - Belanja Modal Lainnya Mutu
6
Kegiatan Kemahasiswaan
4073.030 - Unit Kegiatan Mahasiswa yang Sehat 2013.047 - Laporan Hasil Pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa 2013.040 - Laporan Hasil Pelaksanaan Program KKN PPM Bagi
2. Pelaksanaan akreditasi internasional
1. Pelaksanaan kegiatan UKM 2. Pelaksanaan kegiatan KKM (lomba kreativitas, lornba robotika, dll) 3. Pelaksanaan KKN
Mahasiswa 7
Langganan Daya dan Jasa
2014.009 - Layanan Perkantoran satker
1. Langganan daya dan jasa (termasuk langganan bandwidth internet) 2. Sew a gedung, kendaraan, mesin fotokopi, dll
522111 522112 522113 522119
-
Belanja Langganan Belanja Langganan Belanja Langganan Belanja Langganan Jasa Lainnya
Listrik Telepon Air Daya dan
KOMPONEN BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI NO 8
KOMPONEN Kegiatan Penunjang
OUTPUT
KOMPONEN INPUT
4073.008 - Prodi menyelenggarakan pembelajaran
sesuai
standar mutu pembelajaran
1. Pengembangan kurikulum, pengembangan SDM (non degree), pengembangan
metode belajar,
seminar, dan lokakarya. 2. Pengembangan materi pembelajaran
AKUN 521119 - Belanja Barang Operasional Lainnya 521213 - Honor Output Kegiatan 521219 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya 522151 - Belanja Jasa Profesi 524111 - Belanja Perjalanan Biasa 524119 - Belanja Perjalanan Lainnya
9
Pengembangan rcr dalam Pembelajaran
4073.034 - PT memenuhi Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran
1. Pemeliharaan dan pengembangan hardware, software, dan sistem jaringan 2. Pengembangan materi pembelajaran (handout, animasi, audiovisual), perangkat evaluasi (kuis, soal ujian, tugas mandiri, teleconference)
521119 - Belanja Barang Operasional Lainnya 521213 - Honor Output Kegiatan 521219 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya 522151 - Belanja Jasa Profesi 523121 - Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
10
Honor Dosen Non PNS
2014.994 - Layanan Perkantoran
Pembayaran dosen tidak tetap/kontrak
521213 - Honor Output Kegiatan 522151 - Belanja Jasa Profesi
11
Dosen Tamu
2014.994 - Layanan Perkantoran
Pembayaran dosen tidak tetap/kontrak dari luar PT
521213 - Honor Output Kegiatan 522151- Belanja Jasa Profesi 524111 - Belanja Perjalanan Biasa 524119 - Belanja Perjalanan Lainnya
12
Kegiatan lain yang merupakan prioritas dalarn Renstra PT
2014.067 - Pedoman Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM 2013.084 - Perguruan Tinggi yang mempunyai kerjasama
1. Pengembangan sistem tata kelola kelembagaan dan SDM 2. Pengembangan kerjasama PT dengan
521119 - Belanja Barang Operasional Lainnya 521213 - Honor Output Kegiatan
industri, Pemerintah, dan masyarakat 3. Pengembangan kegiatan prioritas
521219 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya 522151 - Belanja Jasa Profesi
dengan industri berbasis penelitian dan pengembangan
Renstra lainnya
524111 - Belanja Perjalanan Biasa 524119 - Belanja Perjalanan Lainnya
