PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR INDONESIA DI LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa sesuai prinsip nasionalitas yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri, mulai tahun anggaran 2010 program BOS telah dirintis dan dilaksanakan dengan sasaran untuk pertama kalinya adalah satuan pendidikan dasar yang berada di wilayah Kota Kinabalu, Sabah - Malaysia;

b.

bahwa terhitung mulai tahun anggaran 2011, sebagaimana tersebut dalam huruf a, sasaran BOS satuan pendidikan dasar Indonesia di luar negeri diperluas dan dilaksanakan di satuan pendidikan Indonesia di negara-negara lain;

selain untuk telah dasar

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah bagi Satuan Pendidikan Dasar Indonesia di Luar Negeri Tahun Anggaran 2012;

: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

www.bphn.go.id

2

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157;

7.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

8.

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 Mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

9.

Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 191/81/01 dan Nomor 051/U/1981 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR INDONESIA DI LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2012. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bantuan operasional sekolah, yang selanjutnya disebut BOS adalah program Pemerintah di bidang pendidikan dalam rangka penyediaan pendanaan biaya operasi bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar 9 (sembilan) tahun. 2. Bantuan operasional sekolah bagi satuan pendidikan dasar Indonesia di luar negeri, yang selanjutnya disebut BOS Satuan Pendidikan Dasar Indonesia di Luar Negeri adalah program pemberian bantuan operasional sekolah bagi satuan pendidikan dasar Indonesia di luar negeri penyelenggara wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang ditetapkan oleh Pemerintah. 3. Satuan Pendidikan Dasar Indonesia di Luar Negeri adalah satuan pendidikan Indonesia pada jenjang pendidikan dasar yang didirikan dan diselenggarakan untuk anak masyarakat Warga Negara Indonesia di tempat yang ada Perwakilan Republik Indonesia.

www.bphn.go.id

3

Pasal 2 (1) BOS Satuan Pendidikan Dasar Indonesia di Luar Negeri diberikan kepada Satuan Pendidikan Dasar Indonesia di Luar Negeri yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Dasar berdasarkan permohonan dan/atau data jumlah siswa yang ditetapkan oleh Perwakilan Republik Indonesia. (2) Besar biaya satuan dana BOS Satuan Pendidikan Dasar Indonesia di Luar Negeri untuk Tahun Anggaran 2012 dihitung berdasarkan jumlah siswa, dengan ketentuan sebagai berikut. a. tingkat SD/setara SD sebesar Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per siswa per tahun. b. tingkat SMP/setara SMP sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per siswa per tahun. (3) Alokasi dana BOS Satuan Pendidikan Dasar Indonesia di Luar Negeri untuk setiap sekolah ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar. Pasal 3 (1) Dana BOS Satuan Pendidikan Dasar Indonesia di Luar Negeri disalurkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada pihak Perwakilan Republik Indonesia setempat yang bertindak untuk dan atas nama masing-masing kepala satuan pendidikan dasar Indonesia di wilayahnya. (2) Penyaluran dana BOS Satuan Pendidikan Dasar Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Penyaluran (NPP) antara pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan pihak Perwakilan Republik Indonesia, yang formatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Penyaluran dana BOS Satuan Pendidikan Dasar Indonesia di Luar Negeri oleh pihak Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) yang dibuat antara Perwakilan Republik Indonesia setempat yang bertindak untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selaku pemberi hibah dan masing-masing kepala satuan pendidikan dasar Indonesia di wilayahnya selaku pihak penerima hibah BOS Satuan Pendidikan Dasar Indonesia di Luar Negeri. (4) Dokumen asli berupa NPH dan resi penyaluran dan/atau tanda terima penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) disimpan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagai bukti penyaluran, yang salinannya disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang formatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

www.bphn.go.id

4

Pasal 4 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2012 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD. Dr. A. Pangerang Moenta, S.H.,M.H.,DFM NIP 196108281987031003

www.bphn.go.id

SALINAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 26 TAHUN 2012 TANGGAL 26 APRIL 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH BAGI SATUAN PENDIDIKAN INDONESIA DASAR DI LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2012 FORMAT NASKAH PERJANJIAN PENYALURAN (NPP) PERJANJIAN ANTARA DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DENGAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA/KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI KOTA ......................................................... NOMOR .................................../2012 TENTANG PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR INDONESIA DI LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2012 Pada hari ini ....... tanggal ........................ bulan ............... tahun dua ribu dua belas yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ..................................................................................... NIP : ..................................................................................... Jabatan : ..................................................................................... Alamat : Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Gedung E Lantai 5 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270. Dalam hal yang akan diuraikan di bawah ini dalam kedudukannya selaku ............................................, bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. Nama NIP Jabatan Alamat

: : : :

............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................

Dalam hal yang akan diuraikan di bawah ini dalam kedudukannya selaku Perwakilan Republik Indonesia/Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota ................................... yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor ..../.... Tahun 20.. Tanggal ........................... 20..., dan 1 www.bphn.go.id

oleh karenanya selaku Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan dan beralamat sebagaimana tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Satuan Pendidikan Dasar Indonesia di Luar Negeri Penerima BOS Satuan Pendidikan Dasar Indonesia di Luar Negeri Tahun Anggaran 2012 setempat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan dan menyadari sepenuhnya halhal sebagai berikut. 1. Bahwa Perjanjian ini merupakan bagian dari pelaksanaan Program BOS pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk penyaluran dana BOS pada Satuan Pendidikan Indonesia Di Luar Negeri Penyelenggara Pendidikan Dasar tingkat ...................... di Kota ........................................ yang dibebankan pada DIPA Nomor : .../.............../-/201... tanggal ..................................... dan DIPA Nomor : .../.............../-/201... tanggal ..................................... 2. Bahwa Perjanjian ini bersifat khusus semata-mata untuk kepentingan efektifitas dan efisiensi penyaluran dan pemanfaatan dana BOS pada Satuan Pendidikan Indonesia tingkat SD/SMP di Luar Negeri di Kota ......................................., berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .......... Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah bagi Satuan Pendidikan Dasar Indonesia di Luar Negeri Tahun Anggaran 2012. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat dan saling menyetujui untuk melaksanakan Perjanjian yang diatur dan ditentukan sebagai berikut. Pasal 1 Dasar Pelaksanaan Perjanjian Perjanjian ini dilaksanakan berdasarkan: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ......... Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah bagi Satuan Pendidikan Dasar Indonesia di Luar Negeri Tahun Anggaran 2012. 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 2 Ruang Lingkup Perjanjian (1) PIHAK PERTAMA akan menyalurkan uang sebesar Rp................................ (................................................................ rupiah) sebagai dana BOS Satuan Pendidikan Dasar Indonesia di Luar Negeri kepada PIHAK KEDUA melalui rekening bank yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA, yaitu Bank .......... Nomor Rekening: ................... atas nama .................................................. (2) PIHAK KEDUA setelah menerima transfer dana BOS Satuan Pendidikan Dasar Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja wajib menyalurkan uang tersebut dengan mekanisme hibah kepada satuan pendidikan indonesia di luar negeri penyelenggara pendidikan dasar di Kota ................................ dengan besaran per sekolah sesuai jumlah siswa dan biaya satuan yang telah ditetapkan dalam 2 www.bphn.go.id

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor ................... Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah bagi Satuan Pendidikan Dasar Indonesia di Luar Negeri Tahun Anggaran 2012. (3) Atas penyaluran dana BOS Satuan Pendidikan Dasar Indonesia di Luar Negeri oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan salinan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) dan resi penyaluran dan/atau tanda terima penyaluran yang dibuatnya dengan masing-masing pihak Satuan Pendidikan Dasar Indonesia di Luar Negeri penerima BOS Satuan Pendidikan Dasar Indonesia di Luar Negeri di wilayah setempat kepada PIHAK PERTAMA. (4) Biaya yang timbul atas pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dibebankan pada anggaran PARA PIHAK. Pasal 3 Penggunaan Dana BOS Dana BOS Satuan Pendidikan Dasar Indonesia di Luar Negeri yang diterima oleh Satuan Pendidikan Dasar Indonesia di Luar Negeri dapat digunakan untuk pembelian/penggandaan buku teks pelajaran, kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa, kegiatan ulangan dan ujian, pembelian bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah, pembayaran honorarium guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, pengembangan profesi guru, membantu siswa miskin (untuk transport, seragam, buku tulis dan peralatan sekolah lainnya), pembiayaan pengelolaan BOS, pembelian komputer (maksimum satu unit dalam satu tahun anggaran), dan alat peraga/media pembelajaran (jika komponen lainnya sudah terpenuhi). Pasal 4 Pemantauan dan Pelaporan (1) PIHAK PERTAMA berwenang untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini. (2) PIHAK KEDUA membuat laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA atas pemanfaatan dan penyaluran dana BOS Satuan Pendidikan Dasar Indonesia di Luar Negeri pada Satuan Pendidikan Dasar Indonesia penerima BOS paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya sebagaimana tercantum dalam Format 1, terlampir. Pasal 5 Pernyataan Kesanggupan Untuk menjamin pelaksanaan Perjanjian ini agar penggunaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor ...... Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah bagi Satuan Pendidikan Dasar Indonesia di Luar Negeri Tahun Anggaran 2012, PIHAK KEDUA membuat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana tercantum dalam Format 2, terlampir. Pasal 6 Penyelesaian Perselisihan (1) Segala perselisihan yang terjadi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara koordinatif oleh PARA PIHAK sesuai tugas fungsi masing-masing dengan jalan musyawarah mufakat.

3 www.bphn.go.id

(2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat, PARA PIHAK bersepakat untuk memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan catatan apabila terjadi penyalah gunaan wewenang dan/atau tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK tunduk pada ketentuan hukum Indonesia yang berlaku untuk itu. Pasal 7 Penutup (1) Semua dokumen yang mendahului Perjanjian ini merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini dan bersifat mengikat PARA PIHAK. (2) Perjanjian ini dibuat rangkap 4 (empat), rangkap pertama dan rangkap kedua masing-masing dibubuhi materai cukup, lembar lainnya tanpa materai tetapi memiliki kekuatan hukum yang sama. (3) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berakhir dengan sendirinya apabila masing-masing PIHAK telah melaksanakan hak dan kewajibannya yang diterima oleh PARA PIHAK satu sama lainnya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(Nama Kepala Konsulat Jenderal RI.............) NIP. ......................................

(...............................) NIP. .........................

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD. Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM NIP 196108281987031003

4 www.bphn.go.id

SALINAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 26 TAHUN 2012 TANGGAL 26 APRIL 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR INDONESIA DI LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2012 FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH (NPH) PERJANJIAN ANTARA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA/KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI KOTA ……………………………………. DENGAN KEPALA SEKOLAH INDONESIA …………................. NOMOR …………………………………………………… TENTANG PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH BAGI SATUAN PENDIDIKAN INDONESIA DI LUAR NEGERI PENYELENGGARA PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2012 Pada hari ini ………. tanggal ……… bulan …… tahun dua ribu dua belas, yang bertanda tangan di bawah ini: 1.

Nama NIP Jabatan Alamat

: : : :

…………………………………....................……………………………… …………………………………....................……………………………… …………………………………....................……………………………… …………………………………....................………………………………

Dalam jabatan dan kedudukan sebagaimana tersebut di atas, bertindak atas nama perwakilan Republik Indonesia di …....……., bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Direktur Jenderal Pendidikan Dasar untuk menyalurkan hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2.

Nama NIP. Jabatan Alamat

: ……………………………………………………..………… : ……………………………………………………………….. : Kepala Sekolah Indonesia……….. selaku Penangungjawab Tim Manajemen BOS Satuan Pendidikan Dasar Indonesia di Luar Negeri. : ………………………………………………………………

Dalam jabatan dan kedudukan sebagaimana tersebut di atas bertindak sebagai penanggungjawab satuan pendidikan dasar negeri/swasta di negara ……….………, untuk menerima hibah, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 1

www.bphn.go.id

menyepakati bahwa PIHAK PERTAMA menyalurkan BOS Satuan Pendidikan Dasar Indonesia di Luar Negeri Tahun Anggaran 2012 kepada PIHAK KEDUA, dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1 Tujuan Pemberian Hibah BOS Pemberian BOS Satuan Pendidikan Dasar Indonesia di Luar Negeri bertujuan untuk membebaskan siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun dan meringankan beban biaya operasi sekolah pada Satuan Pendidikan Dasar Indonesia di Luar Negeri dengan mengikuti peraturan perundang-undangan dengan mekanisme manajemen berbasis sekolah. Pasal 2 Jumlah Hibah BOS PIHAK PERTAMA menyalurkan BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar Indonesia di wilayah kerja Pemberi Hibah, berupa uang sebesar Rp ................................,(............................................................... rupiah). Pasal 3 Hak dan Kewajiban Pemberi Hibah (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOS dari PIHAK KEDUA. (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyalurkan BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar Indonesia di wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana BOS Satuan Pendidikan Dasar Indonesia di Luar Negeri diterima oleh Perwakilan Republik Indonesia. Pasal 4 Hak dan Kewajiban Penerima Hibah (1) PIHAK KEDUA berhak menerima BOS Satuan Pendidikan Dasar Indonesia di Luar Negeri dari PIHAK PERTAMA yang disalurkan sekaligus dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan. (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan surat pernyataan tanggungjawab kepada PIHAK PERTAMA. (3) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas penggunaan BOS. (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan kepada PIHAK PERTAMA dan menyimpan dokumen bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 5 Penyaluran Penyaluran BOS dilakukan dengan mentransfer dari rekening kas Perwakilan Republik Indonesia ke rekening masing-masing Satuan Pendidikan Dasar Indonesia.

2

www.bphn.go.id

Pasal 6 Penggunaan Dana BOS Dana BOS Satuan Pendidikan Dasar Indonesia di Luar Negeri yang diterima oleh PIHAK KEDUA dapat digunakan untuk pembelian/penggandaan buku teks pelajaran, kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa, kegiatan ulangan dan ujian, pembelian bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah, pembayaran honorarium guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, pengembangan profesi guru, membantu siswa miskin (untuk transport, seragam, buku tulis dan peralatan sekolah lainnya), pembiayaan pengelolaan BOS, pembelian komputer (maksimum satu unit dalam satu tahun anggaran), dan alat peraga/media pembelajaran (jika komponen lainnya sudah terpenuhi). Pasal 7 Lain–lain (1) Dalam hal terdapat perubahan jumlah siswa pada Satuan Pendidikan Dasar Indonesia di Luar Negeri yang berpengaruh terhadap jumlah hibah, dilakukan penyesuaian jumlah BOS Satuan Pendidikan Dasar Indonesia di Luar Negeri tersebut. (2) Perubahan jumlah BOS Satuan Pendidikan Dasar Indonesia di Luar Negeri ditetapkan dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPH ini. (3) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPH ini diatur lebih lanjut dalam Addendum. (4) NPH ini dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup, lembar lainnya tanpa materai tetapi memiliki kekuatan hukum yang sama. PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

..................................................... (Nama, Jabatan, NIP, Tanda Tangan & Stempel)

........................................................ (Nama, Jabatan, NIP, Tanda Tangan & Stempel) MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, TTD. Dr. A. Pangerang Moenta, S.H.,M.H.,DFM NIP 196108281987031003 3

www.bphn.go.id

FORMAT 1

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) LAPORAN PENGGUNAAN DANA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA/ KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA KOTA ..................................... TAHUN 2012 Penggunaan dana BOS

No

Nama Sekolah

Alokasi Anggaran

1

2

3

Kegiatan Kegiatan Pembelian/Pen Pembelian Langganan Perawatan pembelajaran Kegiatan dalam ggandaan ringan dan ekstra ulangan dan bahan habis daya dan rangka buku teks sekolah Jasa pakai ujian kurikuler penerimaan pelajaran siswa siswa baru 4

5

6

7

8

9

10

Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer 11

Alat Membantu siswa miskin Pembiayaa Pembelian peraga/med Jumlah Sisa Pengembang komputer ia (transport, Penggunaan n Anggaran an profesi seragam, buku pengelolaa ( 1 unit pembelajar Dana guru dalam 1 an (jika tulis, dan n BOS tahun) komponen peralatan sekolah lainnya sdh 12 13 14 15 16 7 = SUM (4 s.d 16 18 = 3 - 17

Total Perwakilan/Kepala Konsulat Jenderal RI

.........................................

www.bphn.go.id

FORMAT 2 Pernyataan Kesanggupan Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SD/SMP Di Wilayah ....................Tahun Anggaran 2012 Nomor : ...................................... Tanggal : ...................................... Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ....................................................................... NIP : ....................................................................... Jabatan : ....................................................................... Alamat : ....................................................................... Berdasarkan Naskah Perjanjian Penyaluran Nomor : ......................../2012 tanggal ....................................... antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di ................... tentang Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp................................ (.................................................................), dengan ini menyatakan hal- hal sebagai berikut : 1. Kami sanggup memanfaatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2012 sebesar tersebut di atas, untuk disalurkan dan digunakan pada Sekolah-sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terdapat di Wilayah ........................................., sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Kami sanggup membuat laporan pertanggungjawaban atas penyaluran, pemanfaatan dan penggunaan Dana BOS di Sekolah- sekolah Indonesia tingkat SD/SMP di ................................... Tahun Anggaran 2012 untuk diserahkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 3. Kami bertanggungjawab sepenuhnya terhadap seluruh penyelenggaraan kegiatan, termasuk di dalamnya kegiatan akademik dan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah-sekolah Indonesia tingkat SD/SMP penerima program BOS yang terdapat di wilayah .............................................. tahun anggaran 2012 sesuai dengan data yang kami ajukan; 4. Kami bersedia diaudit oleh lembaga atau badan- badan pemeriksa keuangan yang berwenang untuk itu dalam pelaksanaan penggunaan anggaran BOS dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pemblokiran dana dan pengembalian dana yang telah diterima oleh Kami dari Pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program BOS jika terbukti terjadi penyimpangan. Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai cukup. Agar yang berkepentingan menjadi maklum. a.n. Kepala Perwakilan RI. Pejabat ..........................

( Nama Jelas ) NIP. ............................................

www.bphn.go.id