FORUM PENELITIAN AGRO EKONOMI Volume 32 Tahun 2014
ISSN. 0216 – 4361
Terakreditasi No. 444/AU2/P2MI-LIPI/08/2012 Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa izin penerbit/penulis
Tri Bastuti Purwantini (Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor) Pendekatan Rawan Pangan dan Gizi: Besaran, Karakteristik, dan Penyebabnya Forum Penelitian Agro Ekonomi 2014, Vol. 32 No. 1, hlm. 1 – 17 Selama 1990-2012 trend perkembangan Human Development Index (HDI) di Indonesia membaik, namun masih banyak kejadian rawan pangan maupun rawan gizi kronis. Tulisan ini bertujuan menganalisis besaran, identifikasi dan karakteristik rawan pangan dan rawan gizi serta penyebabnya. Dengan demikian diharapkan akan lebih dini dalam penanganan kasus kejadian tersebut. Pemutakhiran pemetaan kerawanan/kerentanan pangan dan gizi secara berkala sangat relevan dilakukan. Data empirik menunjukkan bahwa tingkat kerawanan pangan dan gizi di Indonesia tergolong mendekati tinggi. Dikaitkan dengan target sasaran dari MDGs, kondisi tersebut masih jauh dari besaran yang ditargetkan. Untuk itu perlu terobosan dalam menurunkan prevalensi rawan pangan dan gizi kronis, yakni menurunkan prevalensi gizi kurang pada balita dan penduduk yang defisit energi. Selain itu, perlu adanya penyediaan pangan yang berkelanjutan dengan meningkatkan produksi pangan melalui kemandirian pangan. Mengingat pentingnya perwujudan ketahanan pangan dan gizi, maka ke depan diharapkan pendekatan ketahanan pangan harus dipadukan dengan pendekatan penanganan masalah gizi. Dengan demikian pendekatan ketahanan pangan dan gizi menjadi alternatif untuk diimplementasikan dalam penanganan masalah rawan pangan dan gizi dengan meningkatkan sinergi lintas sektor. Kata kunci: rawan pangan, rawan gizi, karakteristik
Tajuddin Bantacut (Institut Pertanian Bogor, Bogor) dan Saptana (Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor) Politik Pangan Berbasis Industri Tepung Komposit Forum Penelitian Agro Ekonomi 2014, Vol. 32 No. 1, hlm. 19 – 41
Penduduk Indonesia saat ini lebih dari 250 juta jiwa menimbulkan banyak permasalahan pada pangan pokok sehingga perlu mendapatkan perhatian serius. Pangan pokok sumber karbohidrat yang banyak dikonsumsi adalah beras dan terigu. Sebagai sumber karbohidrat penting, terigu bukan produksi lokal yang membawa persoalan ketahanan pangan dan menguras devisa negara. Indonesia memiliki beragam sumber karbohidrat lainnya, baik dari serealia, umbi-umbian, maupun palma yang belum dimanfaatkan. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengkaji pentingnya politik pangan berbasis industri tepung komposit dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Pertumbuhan industri tepung secara alamiah tidak dapat diharapkan terjadi dengan cepat dan berkontribusi nyata terhadap ketahanan pangan. Produksi dan perdagangan terigu telah menjadi bagian dari sistem pangan, industri, dan ekonomi nasional sehingga pengendalian yang tidak cermat dapat menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi. Membiarkan berjalan tanpa kendali dapat menimbulkan kesulitan pangan dimasa mendatang, sebaliknya mengatur secara ketat menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi terkait kesempatan kerja. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan komprehensif yang mendorong perkembangan industri tepung komposit. Penyelarasan antara pertumbuhan konsumsi tepung dengan pemanfaatan bahan pangan lokal melalui pengembangan tepung komposit perlu diatur dengan kebijakan komprehensif yang kondusif. Kebijakan yang diperlukan meliputi pendampingan, keringanan, dan promosi. Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah dapat dipertimbangkan sebagai salah satu upaya mendorong importir gandum dan industri terigu untuk mengembangkan tepung komposit. Kata kunci: politik pangan, bahan pangan lokal, tepung komposit, ketahanan pangan
Syahyuti (Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor) Peran Strategis Penyuluh Swadaya dalam Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian Indonesia Forum Penelitian Agro Ekonomi 2014, Vol. 32 No. 1, hlm. 43 – 58
181
Pelibatan petani sebagai pendukung dan pelaku langsung dalam kegiatan penyuluhan telah berlangsung cukup lama dengan berbagai pendekatan. Di Indonesia, hal ini dimulai dari pelibatan kontak tani pada era Bimas sampai Supra Insus, lalu pendekatan “penyuluhan dari petani ke petani” (farmer to farmer extension) di P4S, serta pengangkatan penyuluh swakarsa (tahun 2004), dan terakhir penyuluh swadaya (sejak tahun 2008). Keberadaan penyuluh swadaya diakui secara resmi semenjak diundangkannya UU No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Namun, meskipun sudah berjalan hampir 10 tahun, perkembangan peran penyuluh swadaya belum optimal. Tulisan ini merupakan review dari berbagai tulisan termasuk penelitian tentang penyuluh swadaya terakhir, untuk mempelajari potensi dan permasalahan penyuluh pertanian swadaya saat ini. Ditemukan bahwa penyuluh swadaya memiliki kapabilitas dan posisi sosial yang khas, sehingga batasan perannya mestilah diberikan secara tepat. Dukungan yang tepat harus diberikan kepada penyuluh swadaya sebagai sosok penyuluh pertanian yang strategis di masa mendatang, yang mesti dibedakan dengan penyuluh pemerintah dan penyuluh swasta. Kata kunci: penyuluhan pertanian, paradigma baru penyuluhan, penyuluh pertanian swadaya
I Wayan Rusastra (Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor) Perdagangan Ternak dan Daging Sapi: Rekonsiliasi Kebijakan Impor dan Revitalisasi Pemasaran Domestik Forum Penelitian Agro Ekonomi 2014, Vol. 32 No. 1, hlm. 59 – 71 Dalam satu dasa warsa terakhir ini, rataan konsumsi nasional daging sapi meningkat dengan laju 4,5 persen/tahun, tetapi dengan laju impor yang tinggi yaitu 21,6 persen/tahun vs laju peningkatan produksi domestik hanya 2,6 persen/tahun. Pengembangan sapi potong membutuhkan investasi jangka panjang, sehingga disinsentif kebijakan impor akan memiliki konsekuensi psikologis dan ekonomi yang besar bagi peternak. Tujuan tulisan ini adalah merumuskan harmonisasi kebijakan impor dan pemasaran domestik untuk mendukung pengembangan dan keberlanjutan agribisnis sapi potong. Dalam konteks UU Pangan No.18 Tahun 2012 kebijakan impor ternak dan daging sapi adalah pilihan terakhir dan harus dilakukan dengan prinsip penuh kehati-hatian. Dibutuhkan koordinasi dan konsolidasi antar institusi parastatal (Bulog) dan asosiasi importir dalam eksekusi kebijakan stabilisasi harga secara efektif dan efisien. Kebijakan impor berbasis harga referensi harus dalam satu paket kebijakan dengan kebijakan pengembangan sistem logistik yang
182
handal dan perbaikan efisiensi pemasaran domestik, sehingga memberikan insentif yang memadai bagi peningkatan populasi, produksi, dan kesejahteraan peternak. Arah kebijakan pemasaran ternak dan daging sapi domestik adalah menjaga diversifikasi konsumsi daging, deregulasi sistem retribusi dan tataniaga, penguatan kelembagaan dan posisi tawar peternak, dan pelaksanaan penghapusan kuota perdagangan sapi antar pulau secara terpadu dengan penguatan kebijakan pengembangan produksi usaha ternak sapi potong. Kata kunci: perdagangan ternak sapi, kebijakan impor, pemasaran domestik, rekonsiliasi kebijakan
Hermanto (Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor) Peran Cadangan Beras Darurat di Kawasan Asia Tenggara Forum Penelitian Agro Ekonomi 2014, Vol. 32 No. 1, hlm. 73 – 85 Akhir-akhir ini dampak negatif perubahan iklim global terhadap penyediaan pangan global sudah mulai dirasakan. Sebagai kawasan produsen, yang sekaligus merupakan kawasan konsumen beras, serta sebagai kawasan yang rawan bencana, negara anggota ASEAN bekerja sama dengan Jepang, Republik Korea dan RRT secara resmi membentuk cadangan beras regional untuk keperluan darurat (APTERR) pada tahun 2012. Pembentukan cadangan beras APTERR ini diwarnai oleh perbedaan pendapat para pakar tentang manfaat cadangan beras regional. Sebagian dari pakar berpendapat bahwa pasar merupakan lembaga yang efisien dalam mendistribusikan pangan. Pada saat krisis pun pelaku pasar dapat membayar asuransi untuk mengantisipasi terjadinya gejolak pasar. Sebagian pakar lain berpendapat bahwa cadangan beras regional dalam jumlah yang relatif kecil dan terdesentralisasi akan efektif untuk penanganan kerawanan pangan dalam suatu kawasan. Keberadaan APTERR bagi Indonesia dapat dipandang sebagai suatu tambahan sumber daya bagi Cadangan Beras Pemerintah. Indonesia dapat mengakses bantuan beras APTERR untuk penanganan pasca bencana, serta untuk penanganan masalah kemiskinan dan kerawanan pangan. Setelah melalui proses pembentukan yang panjang, APTERR pada saat ini telah mempunyai sistem pengelolaan dan mekanisme pemanfaatan cadangan beras regional yang sesuai untuk mengantisipasi dan menangani keperluan darurat di kawasan. Tantangannya adalah bagaimana agar proses pemberian bantuan beras dapat lebih efektif dan efisien, serta ke depan agar APTERR dapat berperan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di kawasan. Untuk itu perlu penyempurnaan mekanisme pengelolaan
cadangan, peningkatan ketersediaan dana dan stok, serta peningkatan kerja sama dengan pihak swasta dan lembaga internasional untuk efisiensi distribusi bantuan beras APTERR. Kata kunci: cadangan beras, penanganan bencana, kerawanan pangan, cadangan pangan regional
Tri Ratna Saridewi (Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor, Bogor), Setia Hadi (Institut Pertanian Bogor), Akhmad Fauzi (Institut Pertanian Bogor, Bogor), dan I Wayan Rusastra (Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor) Penataan Ruang Daerah Aliran Sungai Ciliwung dengan Pendekatan Kelembagaan dalam Perspektif Pemantapan Pengelolaan Usahatani Forum Penelitian Agro Ekonomi 2014, Vol. 32 No. 2, hlm. 87 – 102
Pengembangan Padi Hibrida: Pengalaman dari Asia dan Prospek Bagi Indonesia Forum Penelitian Agro Ekonomi 2014, Vol. 32 No. 2, hlm. 103 – 121 Ketahanan pangan selalu menjadi prioritas utama pemerintah dalam pembangunan nasional karena memiliki implikasi yang luas terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik nasional. Dengan peran yang strategis tersebut kebijakan untuk meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani selalu menjadi agenda penting, terutama di Kementerian Pertanian. Dengan terus meningkatnya permintaan akan pangan (beras) serta kecenderungan terjadinya pelandaian produksi maka pemerintah berupaya melakukan sejumlah terobosan di antaranya dengan memperkenalkan padi hibrida. Varietas ini diharapkan mampu mendongkrak produksi beras secara nyata walaupun peran tersebut masih menimbulkan perdebatan. Paper ini bertujuan melihat potensi dan tantangan pengembangan padi hibrida di Indonesia sekaligus memaparkan kondisi pengembangan di beberapa negara sebagai studi perbandingan. Hasil studi menunjukkan bahwa secara teori dan faktual di beberapa negara lain padi hibrida memiliki potensi hasil lebih tinggi dari inbrida asalkan memenuhi persyaratan agronomis. Namun demikian, pengembangan hibrida di luar negara China secara umum masih menghadapi sejumlah kendala di antaranya ketidakstabilitan produksi, kerentanan terhadap hama penyakit, harga benih yang mahal, kualitas gabah yang rendah, dan rasa nasi yang belum sesuai dengan keinginan konsumen. Dalam konteks Indonesia, di mana padi hibrida masih menjadi komoditas yang relatif baru (inovasi), maka dalam pengembangan memerlukan tahapantahapan yang terencana dan proses sosialisasi yang matang. Massalisasi padi hibrida melalui program dan hanya berorientasi pada target realisasi menyebabkan ketidakefektifan baik dari sisi capaian output maupun anggaran. Kondisi agroekosistem serta karakteristik petani baik aspek sosial, ekonomi dan budaya menjadi faktor kunci bagi keberhasilan pengembangan padi hibrida ke depan.
Pembangunan yang sangat pesat di Daerah Aliran Sungai Ciliwung mendorong terjadinya konversi lahan pertanian menjadi lahan terbangun. Hal ini menyebabkan berkurangnya daerah resapan air sehingga terjadi banjir. Banjir tersebut merupakan indikasi bahwa tata ruang saat ini tidak sesuai dengan daya dukung wilayah. Selama ini, kebijakan pemerintah untuk penyelesaian pengelolaan kawasan DAS lebih didominasi oleh penyelesaian secara struktural. Selain itu, perencanaan penataan ruang yang telah disusun seringkali menimbulkan adanya konflik sektoral dan kewilayahan. Melalui studi literatur, dapat diketahui bahwa pendekatan yang bersifat nonstruktural harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pendekatan struktural. Penataan ruang menggunakan pendekatan kelembagaan merupakan bagian dari pendekatan nonstruktural. Pendekatan kelembagaan dalam pengelolaan kawasan DAS Ciliwung dapat mengacu pada Ostrom’s Institutional Analysis and Development (IAD). Mekanisme imbal jasa lingkungan dan pemberian kompensasi dapat dilakukan melalui operasi dan pemeliharaan irigasi serta pengelolaan DAS secara bersamaan. Kualitas DAS yang terjaga dengan baik mampu menanggulangi banjir sekaligus menjaga kontinuitas air irigasi sehingga produktivitas usahatani meningkat. Alokasi tata ruang kawasan DAS Ciliwung yang optimum dapat diperoleh dengan mengakomodir kebutuhan konservasi dan ekonomi secara bersamaan. Interaksi kelembagaan yang efektif merupakan langkah yang tepat untuk menjamin implementasi pengelolaan DAS secara terpadu.
Achmad Suryana (Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor)
Kata Kunci: DAS Ciliwung, tata ruang, pendekatan kelembagaan, pengelolaan usahatani
Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan dan Penanganannya
Ashari dan I Wayan Rusastra (Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor)
Kata Kunci: pembangunan, Indonesia
ketahanan pangan, program padi hibrida, kualitas gabah,
Forum Penelitian Agro Ekonomi 2014, Vol. 32 No. 2, hlm. 123 – 136
183
Permasalahan dan tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan Indonesia berkelanjutan bersifat multidimensi, mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Indentifikasi permasalahan dan tantangan tersebut dapat dilakukan melalui analisis penawaran dan permintaan pangan. Dari sisi penawaran, tantangan tersebut di antaranya berupa persaingan pemanfaatan sumber daya alam, dampak perubahan iklim global, dan dominasi usahatani skala kecil. Dari sisi permintaan, diantara tantangan tersebut adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi beserta dinamika karakteristik demografisnya, perubahan selera konsumen, dan persaingan permintaan komoditas pangan untuk konsumsi manusia, pakan, dan bahan baku energi. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis kondisi ketahanan pangan Indonesia saat ini, mengkaji tantangan 10 tahun yang akan datang, dan merumuskan alternatif kebijakan untuk mewujudkan ketahanan pangan Indonesia berkelanjutan menuju 2025. Dari hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa selama lima tahun terakhir secara makro Indonesia mampu menyediakan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan warganya, namun kualitas konsumsi pangan rata-rata masyarakat Indonesia masih di bawah rekomendasi para ahli gizi. Tantangan menuju ketahanan pangan Indonesia berkelanjutan tahun 2025 akan semakin berat. Untuk mengatasi tantangan tersebut, dalam artikel ini disarankan perlunya dilakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan, khususnya dalam menetapkan tujuan, memilih cara mencapai tujuan, dan menentukan sasaran ketahanan pangan nasional. Kata kunci: ketahanan pangan berkelanjutan, dinamika penawaran dan permintaan pangan, perubahan arah kebijakan
demikian, berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi, mulai dari hulu hingga hilir, termasuk dalam sistem distribusi dan impor sapi dan daging sapi yang masih belum tertata dengan baik, menyebabkan swasembada daging sapi masih belum dapat diwujudkan sesuai target, yaitu paling lambat pada tahun 2014. Dengan demikian, impor sapi dan produknya masih dibutuhkan untuk menjaga agar terjadi pertumbuhan populasi sapi potong di Indonesia di samping menjaga agar harga daging sapi tetap terjangkau oleh masyarakat. Dalam upaya mempercepat pencapaian target, selain perbaikan dari sisi produksi, upaya pembenahan sistem distribusi sapi maupun daging sapi beserta infrastruktur pendukungnya mutlak untuk dilakukan. Hal lain yang penting untuk diperhatikan adalah keakuratan data, baik ketersediaan pasokan domestik maupun permintaan domestik, sehingga akan diperoleh data keperluan impor yang juga akurat. Pembenahan dalam administrasi dan birokrasi serta transparansi dalam pelaksanaan impor sangat diperlukan untuk menghindari kekisruhan impor sapi hidup maupun daging sapi dan produk-produk sapi lainnya. Dukungan dari berbagai institusi terkait sangat diperlukan untuk terwujudnya swasembada daging sapi nasional. Kata kunci: swasembada, daging pengendalian impor, sistem distribusi
sapi,
Iwan Setiajie Anugrah (Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor), Sarwititi Sarwoprasodjo (Institut Pertanian Bogor, Bogor), Kedi Suradisastra (Komplek Duta Pakuan C-6/10, Bogor Baru, Bogor) dan Ninuk Purnaningsih (Institut Pertanian Bogor, Bogor)
Ening Ariningsih (Pusat Sosial Kebijakan Pertanian, Bogor)
Ekonomi
dan
Sistem Pertanian Terintegrasi – Simantri: Konsep, Pelaksanaan, dan Perannya dalam Pembangunan Pertanian di Provinsi Bali
Kinerja Kebijakan Nasional
Daging
Sapi
Forum Penelitian Agro Ekonomi 2014, Vol. 32 No. 2, hlm. 157 – 176
Swasembada
Forum Penelitian Agro Ekonomi 2014, Vol. 32 No. 2, hlm. 137 – 156 Program Swasembada Daging Sapi telah dicanangkan sejak tahun 2000 dan hingga kini program tersebut telah tiga kali dicanangkan. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan dan pencapaian Program Swasembada Daging Sapi Nasional beserta kendala dan permasalahan yang dihadapinya, dan alternatif strategi pemecahannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa upaya pencapaian swasembada mengalami dinamika dari waktu ke waktu dan secara umum telah terjadi perbaikan baik dari sisi konsep, instrumen kebijakan, maupun tata kelola program/manajemen pada PSDS 2014. Walaupun
184
Sistem pertanian terintegrasi (Simantri) merupakan salah satu program unggulan daerah Pemprov Bali untuk peningkatan peran sektor pertanian mendukung Bali Mandara. Makalah ini bertujuan mendeskripsikan tentang potensi, peluang, dan dukungan kebijakan pemerintah daerah terhadap sekor pertanian untuk kesejahteran petani melalui program Simantri. Inisiasi kegiatan didasarkan pada ide, gagasan, dan pemikiran Gubernur Bali (20082013) dan model Prima Tani. Implementasi Simantri dimulai tahun 2009 pada 10 lokasi percontohan gapoktan Simantri di 7 kabupaten. Perkembangan Simantri 2009-2013 telah mencapai 400 lokasi, dari target 1000 lokasi Simantri tahun 2018 di 9 kabupaten/kota. Jumlah anggaran Pemprov Bali untuk kegiatan Simantri (2009-2013) mencapai lebih dari Rp80 miliar dalam bentuk bansos dan CSR.
Konsep Simantri selain memberdayakan hubungan fungsi masing-masing kegiatan juga mendorong pada pemanfaatan limbah pertanian dan ternak menjadi komponen pendukung integrasi di tingkat kelompok Simantri. Kegiatan ini berorientasi pada usaha pertanian tanpa limbah (zero waste) dan menghasilkan 4 F (food, feed, fertilizer, dan fuel). Beberapa hasil penelitian terkait dengan Simantri di Provinsi Bali, menunjukkan bahwa pelaksanaan pola integrasi tanaman ternak di lokasi Simantri telah memberikan dampak pada tumbuhnya kegiatan usaha kelompok, lapangan pekerjaan, pemenuhan kebutuhan pangan, pakan, pupuk, dan pestisida organik serta biogas di tingkat kelompok
maupun untuk tujuan komersial melalui dukungan kebijakan pemda setempat. Potensi, peluang, dan dukungan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan Simantri diharapkan menjadi embrio bagi keberlanjutan program pembangunan sektor pertanian daerah menuju sistem pertanian energi terpadu untuk kemandirian pangan dan kesejahteraan petani. Dengan asumsi bahwa keberlanjutan program ini tidak terdistorsi oleh proses pergantian pimpinan daerah dan kepentingan kebijakan yang menyertainya. Kata Kunci: Simantri, potensi, kebijakan, Bali
185
FORUM PENELITIAN AGRO EKONOMI Volume 32 Year 2014
ISSN. 0216 – 4361
Accredited No. 444/AU2/P2MI-LIPI/08/2012 This abstract sheets may be reproduced without permission of charge
Tri Bastuti Purwantini (Indonesian Center for Agricultural Socio Economic and Policy Studies, Bogor) Food and Nutrition Insecurity Approach: Volumes, Characteristics and Causes Forum Penelitian Agro Ekonomi 2014, Vol. 32 No. 1, p. 1 – 17 Human Development Index (HDI) on development trend during 1980-2012 in Indonesia improved, but food insecurity is still frequently found and prone to chronic malnutrition. The paper aims to analyze the magnitude and characteristics of food insecurity and nutrition vulnerability as well as to identify their causes. Thus, it is expected that the incident case management can be handled earlier. Periodically performing and updating food and nutrition insecurity mapping are very relevant. The level of food insecurity and malnutrition in Indonesia is almost high. In relation to the MDG target, conditions are still far from the targeted magnitude. It requires a breakthrough in reducing the prevalence of malnutrition among infants and energy deficit population. In addition, it needs sustainable food supply by increasing food production through food self-sufficiency. Thus, food and nutrition security approach is alternative to implement for handling food insecurity and malnutrition by increasing cross-sector synergy. Keywords: food insecurity, nutrition insecurity, characteristics
Tajuddin Bantacut (Bogor Agricultural University, Bogor) and Saptana (Indonesian Center for Agricultural Socio Economic and Policy Studies, Bogor) Food Politics Based on Composite Flour Industry Forum Penelitian Agro Ekonomi 2014, Vol. 32 No. 1, p. 19 – 41 Total Indonesian population of 250 million people leads to some crucial problems in provision and management of staple food. Main sources of staple food are cereal, mainly rice. Another important source of carbohydrate is imported wheat flour and it discourages national food security. Meanwhile, as
186
a tropical country, Indonesia has many sources of carbohydrates (food crops) such as tuber crops (cassava, sweet potatoes), cereals (corn), and palm (sago) potentially replace partially or entirely the consumption of rice and wheat flour. This paper discusses the food politics within the perspective of food security based on composite flours as substitution or replacement of wheat flour. Natural growth of local commodity based on flour industry is very slow and it needs some efforts and policies on its acceleration. It suggests some policy recommendations on how to strengthen and accelerate composite flour industries. Required policy includes assistance, value-added tax relief, and promotion. Value-added tax paid by the government is considered as an incentive to wheat importers and flour industry to develop composite flour. Keywords: food politics, local composite flour, food security
food
products,
Syahyuti (Indonesian Center for Agricultural Socio Economic and Policy Studies, Bogor) Strategic Role of Self-Help Extension Workers in the New Paradigm of Indonesian Agricultural Extension Forum Penelitian Agro Ekonomi 2014, Vol. 32 No. 1, p. 43 – 58 Involvement of farmers as actors to support extension activities have been underway for a long time with various approaches. In Indonesia, it started from the involvement of Kontak Tani (Advanced Farmers) in Supra Insus era, then farmer to farmer extension at P4S, as well as Penyuluh Swakarsa (Independent Extension Workers)” (in 2004), and the latest is Penyuluh Swadaya (SelfHelp Agricultural Extension Workers) since 2008. The existence of self-help farmer extension workers are recognized since the enactment of Law No. 16/2006 on Extension System of Agricultural, Forestry and Fisheries. However, even though it runs nearly 10 years, the development of the role of self-help farmer extension workers is not optimal. This paper is a review of various posts including the recent research on self-help farmer extension workers and it aims to study the potential and problems of self-help farmer extension workers. It
shows that the self-help farmer extension workers have a self-help capabilities and distinctive social position and they have to get right role. Appropriate support should be given to self-help farmer extension workers as the agricultural extension worker in the future and it must be distinguished between the government and private extension workers.
Hermanto (Indonesian Center for Agricultural Socio Economic and Policy Studies, Bogor)
Keywords: agricultural extension, new paradigm of agricultural extension, self-help farmer extension worker
Nowadays, negative impact of climate change on global food provision is apparent. As a disasterprone region, ASEAN member countries in collaboration with Japan, Republic of Korea and the PRC have established a regional rice reserve named APTERR in 2012. Experts have split opinions regarding the benefit of regional rice reserve. Some experts argued that market is an efficient institution in distributing food, even in times of crisis. Meanwhile, other experts argue that relatively small and decentralized reserves are effective in coping with the problems of food insecurity in the region. Indonesia can view APTERR as an addition sources to the Government Rice Reserve in handling emergency needs, and in solving food insecurity issues. After a long formation process, APTERR has had appropriate mechanisms in operating a regional rice reserve. The challenge is to make APTERR becomes a more effective and efficient institution, and plays important role in maintaining stable rice price and supplies in the region.
I Wayan Rusastra (Indonesian Center for Agricultural Socio Economic and Policy Studies, Bogor) Livestock and Reconciliation Revitalization
Meat and
Trade: Import Policy Domestic Marketing
Forum Penelitian Agro Ekonomi 2014, Vol. 32 No. 1, p. 59 – 71 For the last decade, average national consumption of beef increases by 4.5 percent/year, with a high trend of import i.e. 21.6 percent/year compared to that of domestic beef production rate of 2.6 percent/year. Development of beef cattle need longterm investment, therefore disincentive of import policy will give substantial impact, psychologically and economically, to the farmers. The objective of this paper is to formulate the harmonization of import policy and domestic marketing in order to support the development and sustainability of beef cattle agribusiness. In the context of the Food Law No.18/2012, the import policy of feeder cattle and beef cattle is the last resort policy and should be conducted with the principle of cautiously. Coordination and consolidation between the logistic institution (Bulog) and the importer association is needed in relation to implementation of price stabilization policy effectively and efficiently. The implementation of import policy based on price reference have to be conducted in conjunction with the powerful logistic system development. The respective policy should be complemented with the enhancement of domestic marketing efficiency for the benefits of increasing beef cattle population, beef production, and the welfare of the farmers. Policy direction of livestock and beef cattle domestic marketing is to maintain meat consumption diversification, deregulation of retribution and marketing system, enhancement of the institutional and bargaining position of the farmers, as well as gradual reducing of beef cattle inter-regional trade quota complemented with production development policy of beef cattle farming. Keywords: beef cattle trade, import policy, domestic marketing, policy reconciliation
Role of Emergency Rice Reserve in Southeast Asia Region Forum Penelitian Agro Ekonomi 2014, Vol. 32 No. 1, p. 73 – 85
Keywords: rice reserve, emergency relieve, food insecurity, regional food reserve
Tri Ratna Saridewi (Bogor Agricultural Extension Institute, Bogor), Setia Hadi (Bogor Agricultural University, Bogor), Akhmad Fauzi (Bogor Agricultural University, Bogor), and I Wayan Rusastra (Indonesian Center for Agricultural Socio Economic and Policy Studies, Bogor) Land Use Planning of Ciliwung Watershed Area Using an Institutional Approach through Farm Management Improvement Perspective Forum Penelitian Agro Ekonomi 2014, Vol. 32 No. 2, p. 87 – 102 Rapid development on Ciliwung watershed converts farmland to other uses causing decreased catchment area and flood. Flood occurrence on Ciliwung watershed indicates that current land use planning is not in accordance with its carrying capacity. Currently, most of the policies issued to manage watershed are dominated by structural approach. Moreover, land use planning often leads regional and sectoral conflicts. Based on a literature study, a non-structural approach should be done prior to a structural approach. Land use planning using an institutional approach is part of a nonstructural approach. An institutional approach in
187
managing Ciliwung watershed could be based on Ostrom’s Institutional Analysis and Development (IAD). Payment mechanism for environmental services and compensation can be carried out through the operation and maintenance of irrigation and watershed management simultaneously. Good watershed quality is able prevent flood incidence and to guarantee continuity of irrigation water supply resulting in farming productivity improvement. Optimum allocation of Ciliwung watershed can be achieved by accommodating both conservation and economic requirements simultaneously. Effective institutional interaction is the appropriate way to ensure implementation of integrated watershed management. Keywords: Ciliwung watershed, land use planning, institutional approach, farming management
Ashari and I Wayan Rusastra (Indonesian Center for Agricultural Socio Economic and Policy Studies, Bogor) Hybrid Rice Development: Lessons Learned from Asia’s Experience and Its Prospect for Indonesia Forum Penelitian Agro Ekonomi 2014, Vol. 32 No. 2, p. 103 – 121 Food security always occupies top government’s priority in national development due to its huge impact in terms of social, economy, and politics of the country. Regarding the strategic role of food, the policy on increasing food production and farmers' welfare constitute a crucial program, particularly in the Ministry of Agriculture. With the increased demand for food (rice) steadily as well as the rice production levelling off, the government seeks a technological breakthrough, such as hybrid rice introduction. This rice variety is expected to boost production significantly, although its role is still debatable. This paper aims to look at the potential and challenges of hybrid rice development in Indonesia as well as to describe the development in some countries as a comparative study. The result shows both theoretically and factually in some countries, the hybrid rice has a higher potential yield than non-hybrid rice as long as it meets the agronomic requirements. Nevertheless, the development of hybrids (mainly outside of China) still encounters a set of problems, i.e. unstable production, susceptibility to pests and diseases, expensive seed prices, low quality grain, and lessfavored rice flavor. Specifically for Indonesia where the hybrid rice is still newly introduced, the hybrid rice development will require a well-planned, gradual, and socialization process. Mass program approaches in hybrid rice which is merely to capture the target oriented, tend to create an ineffectiveness both of output achievement and budget. Agroecosystem aspect and the characteristics of farmers in terms of social, economic and cultural sides
188
become a key factor to accomplish the successful hybrid rice development in the future. Keywords: food security, development program, hybrid rice, quality grain, Indonesia
Achmad Suryana (Indonesian Center for Agricultural Socio Economic and Policy Studies, Bogor) Toward Sustainable Indonesian Food Security 2025: Challenges and Its Responses Forum Penelitian Agro Ekonomi 2014, Vol. 32 No. 2, p. 123 – 136 Problems and challenges in achieving sustainable Indonesian food security are multi-dimensional including economic, social, political, and environmental aspects. Identification of those problems and challenges can be approached through food supply and demand analysis. From supply side, those challenges, among others, are a stiff competition in the use of natural resources, impacts of global climate change, and the dominance of small-scale farmers in food farming. From demand side, several challenges are the existence of high population growth and its dynamic characteristics, change in food consumers' preference, and competition in demand for food commodities as human consumption, feed, and energy uses. This paper aims to review current condition of Indonesian food security, to analyze challenges faced by this country, and to formulate policy alternatives in achieving sustainable Indonesian food security toward 2025. This analysis found out that in the last five years Indonesia was able to provide enough food to fulfill its people’s need, however quality of food consumption of an average Indonesian was under standard dietary pattern recommended by nutritionists. Challenges to achieve sustainable Indonesian food security toward 2025 will be more difficult. To response to the challenges, this article recommends some adjustment on policy direction of food security development, especially related to defining goals, choosing means and ways in achieving the goals, and setting targets of food security development. Keywords: sustainable food security, food demand and supply dynamics, policy direction changes
Ening Ariningsih (Indonesian Center for Agricultural Socio Economic and Policy Studies, Bogor) Performance of Policy
National
Beef
Self-Sufficiency
Forum Penelitian Agro Ekonomi 2014, Vol. 32 No. 2, p. 137 – 156
Meat Self-Sufficiency Program (PSDS) since 2000 has been launched three times. This paper aims to assess implementation, achievement, constraints and problems of National PSDS as well as the solution proposed. The study shows that meat selfsufficiency achievement is dynamic and in general there are some improvement on concept, policy instrument, and program management of PSDS 2014. Nevertheless, many constraints are found from upstream to downstream including bad management of cows’ distribution and import. All of these constraints lead to unrealized target of meat self-sufficiency in 2014. Cows and their derivative products import are still required to sustain cows’ population growth in Indonesia and to stabilize domestic meat price. In order to accelerate the achievement of the target, besides production aspect improvement, distribution system of cows and meat including its infrastructure also needs perfection. Another important issue is data accuracy on domestic supply and demand such that the government can estimate accurate required volume of meat import. Administration, bureaucracy and transparency enhancement on meat import implementation are urgent to avoid disorder of cows, meat and its derivative products import. Support from related institutions is needed for the achievement of national meat self-sufficiency. Keywords: self-sufficiency, beef, import control, distribution system
Iwan Setiajie Anugrah (Indonesian Center for Agricultural Socio Economic and Policy Studies, Bogor), Sarwititi Sarwoprasodjo (Bogor Agricultural University, Bogor), Kedi Suradisastra (Komplek Duta Pakuan C-6/10, Bogor Baru, Bogor) and Ninuk Purnaningsih (Bogor Agricultural University, Bogor)
Integrated Agriculture System (Simantri): Its Concept, Implementation, and Role in Agricultural Development in Bali Province Forum Penelitian Agro Ekonomi 2014, Vol. 32 No. 2, p. 157 – 176 Integrated agriculture system (Simantri) is one of the priority program in Bali Province in order to enhance agricultural sector’s role to support Bali Mandara. This paper aims to describe potency, opportunity, and support of the local governments to empower farmers through Simantri program. This program is initiated Bali Governor (2008-2013) and based on Prima Tani model. Simantri was initially started in 2009 in 10 sites of the Gapoktans’ demonstration plots in 7 regencies. During the period of 2009-2013 Simantri developed into 400 sites out of 1,000 targeted sites in 2018 in 9 regencies/cities. Total budget spent by Bali Government Province for Simantri 2009-1013 was more than Rp 8 billion from social assistance and CSR funds. Simantri enhances relation among farm activities and utilizes farm wastes inside the groups. Simantri orients its activities based on agriculture without waste or zero waste and produces 4 F (Food, Feed, Fertilizer and Fuel). Livestock-farm integration implemented by Simantri boosts farmers’ group business, job opportunity, and supplies of food, feed, fertilizer, organic pesticide, and bio gas to meet group members’ demand and for commercial purpose supported by local governments. In the future it is expected that Simantri becomes an integrated agriculture-energy program for food self-reliance and farmers’ welfare. It is as also expected that this program sustains regardless the changes in local government leaders and all attached policies. Keywords: Simantri, potency, policy, Bali
189
