Forum HRD Bekasi 25 Oktober 2013 Hotel Sahid Jaya Lippo Cikarang A. Kemalsjah Siregar
[email protected] KEMALSJAH & ASSOCIATES Plaza Bapindo – Menara Mandiri Lantai 22 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta 12190
Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1.1 UU No. 2/2004 Perselisihan hubungan industrial adalah: a. Perbedaan pendapat b. Yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh c. Karena adanya perselisihan mengenai 1. Hak, 2. Kepentingan, 3. Pemutusan hubungan kerja atau 4. Antar serikat pekerja/buruh dalam 1 perusahaan.
Pasal 1.2 UU No. 2/2004 Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak terpenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan per UU an, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Pasal 1.3 UU No. 2/2004 Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan/atau perubahan syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
Pasal 1.4 UU No. 2/2004 Perselisihan PHK adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Pasal 1.5 UU No. 2/2004 Perselisihan antar SP hanya dalam 1 perusahaan adalah perselisihan antar SP hanya dalam 1 perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan.
Fenomena Umum Penyebab Perselisihan Hubungan Industrial Yang Berakhir Dengan Mogok Kerja 1. Kurangnya pemahaman mengenai peraturan per UU an antara serikat pekerja dan pengusaha. 2. Kurangnya pemahaman serikat pekerja dan pengusaha mengenai apa yang dimaksudkan sebagai HAK dan KEINGINAN.
3. Kurangnya pemahaman serikat pekerja dan pengusaha mengenai fungsi mereka masingmasing. 4. Rendahnya tingkat komunikasi antara serikat pekerja dan pengusaha. 5. Terlalu mudahnya menggunakan mogok kerja sebagai alat penekan dengan tujuan mencapai tujuan.
Contoh-contoh penyebab perselisihan hubungan industrial: 1. Pengusaha menolak permintaan serikat pekerja untuk melakukan perundingan pembuatan PKB.
2. Gagalnya perundingan pembaharuan PKB.
pembuatan
atau
3. Pengusaha menolak keinginan dari serikat pekerja untuk memberikan tambahan benefit atau menaikkan nilai benefit. 4. Pengusaha melanggar peraturan per UU an terkait penyerahan pelaksanaan sebagian pekerjaan dan/atau penyediaan jasa pekerja atau PKWT. 5. Pengusaha tidak melaksanakan PKB.
Strategi Mengelola Hubungan Industrial Yang Humanis Berpagar Hukum Untuk Mengakhiri Kunjungan Solidaritas Massa Di Perusahaan 1. Upayakan membangun dan meningkatkan komunikasi antara manajemen dan pekerja/serikat pekerja. 2. Hidupkan dan gerakkan Lembaga Kerjasama Bipartite. 3. Adakan pertemuan-pertemuan berkala antara manajemen dan PUK agar saling mengenal lebih dekat dan akrab sehingga memudahkan melakukan komunikasi informal.
Penafsiran Sosiologi Hukum Perda Bekasi No. 6 Tahun 2001 Tentang Kewajiban Perusahaan Menyediakan Saran Dan Fasilitas Peribadatan Di Perusahaan Pasal 80 UU No. 13/2003 Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.
Penjelasan Pasal 80 UU No. 13/2003 Yang dimaksud kesempatan yang secukupnya yaitu menyediakan tempat untuk melaksanakan ibadah yang memungkinkan pekerja dapat melaksanakan ibadahnya secara baik sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan. Pasal 185 UU No. 13/2003 mengatur ancaman hukuman atas pelanggaran Pasal 80 berupa pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100,000,000,- dan paling banyak Rp.400,000,000,-.
Perda Bekasi No. 6 Tahun 2001 Pasal 4 Perda No. 6/2001: Prioritas penyediaan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan diatur dengan Keputusan Bupati.
Putusan Mahkamah Konsitusi No. 19/PUU-IX/2011 Pasal 164 UU No. 13/2003 Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 tahun atau keadaan memaksa tetapi perusahaan melakukan efisiensi.
Cara baca yang salah Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja karena perusahaan tutup: a. Bukan karena mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 tahun atau b. Keadaan memaksa c. Perusahaan melakukan efisiensi.
Cara baca yang benar Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja karena: a. Perusahaan tutup b. Bukan karena mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 tahun atau c. Keadaan memaksa d. Perusahaan melakukan efisiensi.
Bagian Pertimbangan Putusan MK: [3.21] tidak ditemukan definisi yang jelas dan rigid frasa “perusahaan tutup” dalam UU No. 13/2003 apakah tutup secara permanen atau tutup sementara. Siapa saja dapat menafsirkan norma tersebut sesuai kepentingannya misalnya menganggap penutupan perusahaan sementara untuk melakukan renovasi merupakan bagian dari efisiensi yang menjadikannya sebagai dasar melakukan PHK.
Tafsiran yang berbeda-beda tersebut dapat menyebabkan penyelesaian hukum yang berbeda dalam penerapannya karena setiap pekerja dapat diputuskan hubungan kerjanya kapan saja dengan dasar perusahaan tutup sementara atau operasionalnya berhenti sementara.
Hal demikian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kelangsungan pekerjaan bagi pekerja dalam menjalankan pekerjaannya yang bertentangan dengan Pasal 28 D ayat 2 UUD 1945. [3.22] PHK merupakan pilihan terakhir sebagai upaya melakukan efisiensi perusahaan setelah sebelumnya dilakukan upaya-upaya lain dalam rangka efisiensi tersebut.
Menurut Mahkamah perusahaan tidak dapat melakukan PHK sebelum menempuh upaya-upaya sebagai berikut: a. Mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas misalnya manajer dan direktur; b. Mengurangi shift; c. Membatasi/menghapus kerja lembur; d. Mengurangi jam kerja; e. Mengurangi hari kerja; f. Meliburkan atau merumahkan pekerja secara bergilir untuk sementara waktu; g. Tidak memperpanjang kontrak bagi pekereja yang sudah habis kontraknya; h. Memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat.
Karena pada hakikatnya tenaga kerja harus dipandang sebagai salah satu aset perusahaan maka efisiensi saja tanpa penutupan perusahaan dalam pengertian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraph [3.21] tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan PHK. Rujukan MK adalah SE Menakertrans No. SE907/Men/PHI-PPHI/2004 tanggal 28 Oktober 2013.
Amar Putusan MK menyatakan bahwa: 1. Pasal 164 (3) bertentangan dengan UUD RI sepanjang frasa “perusahaan tutup” tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”. 2. Pasal 164 (3) pada frasa “perusahaan tutup” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”.
Fokus Putusan MK adalah memberikan pengertian tentang apa yang dimaksudkan sebagai perusahaan tutup. Kesalahan fatal MK dalam membuat pertimbangannya karena kesalahan MK dalam membaca dan memahami Pasal 164 (3).
Putusan MK tidak menyatakan kalau tidak tutup maka tidak boleh melakukan PHK dengan alasan efisiensi.
