KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu serta Peraturan Bapepam dan LK No.X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT LIPPO CIKARANG TBK (”Perseroan”). Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.
PT Lippo Cikarang Tbk Berkedudukan di Kabupaten Bekasi, Indonesia Kegiatan Usaha : Bergerak dalam bidang perusahaan real estat, industrial estat, urban development, penyelenggaraan pengelolaan kawasan siap bangun. Kantor Operasional: Easton Commercial Centre Jalan Gunung Panderman Kav 05 Lippo Cikarang - Kabupaten Bekasi 17550 Indonesia Telpon: (021) 8972484 Faksimili: (021) 8972093/ 8972493 website: http://www.lippo-cikarang.com email:
[email protected] U.p. Corporate Secretary Bekasi, 13 Mei 2014 Direksi PT Lippo Cikarang Tbk
Direksi dan dewan komisaris perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan di dalam keterbukaan informasi ini dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa informasi yang tersedia sehubungan dengan transaksi afiliasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah benar dan tidak ada fakta penting material dan relevan yang berhubungan dengan Transaksi Afiliasi yang tidak diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam keterbukaan informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
DEFINISI Akuntan Publik
:
Kantor Akuntan Publik RSM Aryanto, Amir, Jusuf, Mawar & Saptoto, selaku auditor independen yang terdaftar di Bapepam & LK (sekarang bernama Otoritas Jasa Keuangan), yang melakukan audit dan reviu terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.
Afiliasi
:
(a) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Bapepam dan LK
:
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Benturan Kepentingan
:
Perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, pemegang saham utama Perseroan atau pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama.
GTN
:
PT Graha Teknologi Nusantara, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
Keterbukaan Informasi
:
Keterbukaan Informasi ini yang memuat informasi-informasi terkait dengan Transaksi yang disiapkan dalam kerangka memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1.
KJPP JKR
:
Kantor Jasa Penilai Publik Independen Jennywati, Kusnanto & rekan, penilai independen yang terdaftar di Bapepam dan LK (sekarang bernama Otoritas Jasa Keuangan) yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas 20,00% saham GTN dan memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.
MUM
:
PT Manunggal Utama Makmur, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Tangerang – Kota Tangerang.
MLPT
:
PT Multipolar Technology Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
OJK
:
Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (dahulu dikenal dengan nama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), yang melakukan fungsi dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan termasuk di sektor Pasar Modal.
Peraturan No. IX.E.1
:
Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. X.K.1
:
Peraturan Bapepam dan LK No. X.K.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996, tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.
Perusahaan Terkendali
:
Perusahaan Terkendali adalah suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.
Transaksi
:
Transaksi penjualan saham milik MUM dalam GTN sebanyak 15.295.000 saham senilai dengan Rp15.295.000.000,- atau setara dengan 20% saham dalam GTN, masing-masing kepada MLPT sejumlah 15.220.000 saham atau setara dengan 19,90% saham dalam GTN dan kepada TS sejumlah 75.000 saham atau setara dengan 0,10% saham dalam GTN.
Transaksi Afiliasi
:
Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perusahaan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d Peraturan No. IX.E.1.
TS
:
PT Tryane Saptajagat, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
I.
PENDAHULUAN
Informasi dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1, yaitu transaksi penjualan saham milik MUM yang merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan atas saham yang dimilikinya dalam GTN sebanyak 15.295.000 saham senilai Rp15.295.000.000,- kepada MLPT sejumlah 15.220.000 saham atau setara dengan 19,90% saham dalam GTN dan TS sejumlah 75.000 saham atau setara dengan 0,10% saham dalam GTN. Transaksi merupakan suatu Transaksi Afiliasi dikarenakan MUM (yang merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan) melakukan transaksi dengan MLPT dan TS yang merupakan afiliasi dari Perseroan. MLPT, TS dan Perseroan mempunyai hubungan afiliasi dikarenakan keduanya memiliki kesamaan pengendali sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI A. OBYEK TRANSAKSI
Obyek dari Transaksi adalah penjualan sebanyak 15.295.000 saham dalam GTN yang dimiliki oleh MUM (yang merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan) senilai dengan Rp15.295.000.000,atau setara dengan 20% saham dalam GTN, masing-masing kepada MLPT sejumlah 15.220.000 saham atau setara dengan 19,90% saham dalam GTN dan kepada TS sejumlah 75.000 saham atau setara dengan 0,10% saham dalam GTN. B. MANFAAT DAN NILAI TRANSAKSI GTN merupakan perusahaan yang bergerak dibidang data center. Dengan penjualan seluruh saham GTN dari Perseroan melalui anak perusahaan yaitu MUM, diharapkan Perseroan akan lebih fokus pada core business nya yaitu Properti. Transaksi jual beli saham GTN disepakati dengan harga Rp15.295.000.000,- (lima belas miliar dua ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan beban pajak yang akan ditanggung oleh masingmasing pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. C. KETERANGAN MENGENAI PIHAK-PIHAK YANG BERTRANSAKSI a. MUM sebagai anak perusahaan Perseroan selaku Penjual 1. Riwayat Singkat MUM didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 5 Agustus 2011 dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-41064.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal 12 Agustus 2011 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 82 tanggal 12 Oktober 2012 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 62007/2012, yang diubah dengan Akta No.1 tanggal 1 Agustus 2013 dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Tangerang mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris dan pengalihan saham-saham, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perusahaan tersebut telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya No. AHU-AH.01.10-41785 tanggal 10 Oktober 2013. 2. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari MUM berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp1.000,- per saham Keterangan Jumlah Saham Modal Dasar
Nilai Nominal (Rp) Jumlah
%
2.000.000
2.000.000.000
450.000 150.000
450.000.000 150.000.000
75,00 25,00
600.000
600.000.000
100,00
1.400.000
1.400.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham PT Cahaya Ina Permai PT Mahkota Sentosa Ekanusa Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Jumlah Penuh Saham Dalam Portepel
3. Dewan Komisaris dan Direksi MUM Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham MUM No. 1 tanggal 1 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H. MKn, Notaris di Kabupaten Tangerang, susunan Dewan Komisaris dan Direksi MUM adalah: Dewan Komisaris Presiden Komisaris Komisaris Komisaris
: Ketut Budi Wijaya : Elia Yudhistira Susiloputro : Ganesh Chander Grover
Direksi Presiden Direktur Direktur Direktur
: Hong Kah Jin : Ju Kian Salim : Ninik Prajitno
4. Kegiatan Usaha MUM MUM melakukan kegiatan usaha dalam bidang Perdagangan, Pembangunan dan Jasa. b. MLPT selaku Pembeli 1. Riwayat Singkat MLPT didirikan dengan nama PT Netstar Indonesia didirikan berdasarkan Akta Pendirian MLPT Terbatas No. 37 tanggal 28 Desember 2001, dibuat dihadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C-02253.HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Februari 2002, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No.090315235148 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 366BH.09.03/III.2002 tanggal 4 Maret 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 38 tanggal 10 Mei 2002 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 4619 Tahun 2002. Anggaran Dasar MLPT telah beberapa kali diubah dan perubahan seluruh anggaran dasar MLPT dalam rangka melakukan penawaran umum saham (go public) adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 12 tanggal 21 Februari 2013 dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusannya No. AHU-09278.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 27 Februari 2013, telah didaftarkan dalam daftar perseroan dengan No. AHU-0016153.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 27 Februari 2013 dan telah diterima pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya No. AHUAH.01.10-07218 tanggal 28 Februari 2013 dan telah diterima pemberitahuan perubahan data perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya No. AHU-AH.01.10-07219 tanggal 28 Februari 2013, dan anggaran dasar terakhir dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 13 tanggal 10 April 2014 tentang Perubahan Pasal 15 Anggaran Dasar MLPT dan Pasal 18 Anggaran Dasar MLPT serta Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah diterima pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya No. AHU-00409.40.21.2014 tanggal 14 April 2014 dan pemberitahuan perubahan data perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya No. AHU02234.40.22.2014 tangal 14 April 2014. Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, MLPT berdomisili di Berita Satu Plaza, Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta Selatan 12950. 2. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari MLPT berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp100 per saham Keterangan Jumlah Saham
Nilai Nominal (Rp) Jumlah
6.000.000.000
600.000.000.000
1.499.750.000 250.000 375.000.000
149.975.000.000 25.000.000 37.500.000.000
79,99 0,01 20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1.875.000.000
187.500.000.000
100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel
4.125.000.000
412.500.000.000
Modal Dasar
%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham PT Multipolar Tbk PT Tryane Saptajagat Masyarakat
3. Dewan Komisaris dan Direksi MLPT Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat MLPT No. 13 tanggal 10 April 2014, yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H.,Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi MLPT adalah sebagai berikut:
4.
Dewan Komisaris Presiden Komisaris Independen Wakil Presiden Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Komisaris Komisaris
: : : : : : :
Prof. DR. H. Muladi, S.H. Al Chendra Dr. Isnandar Rachmat Ali, SE, MM Antonius Agus Susanto Jeffrey Koes Wonsono Harijono Suwarno Wellianto Halim
Direksi Presiden Direktur Direktur Independen Direktur Direktur Direktur Direktur
: : : : : :
Wahyudi Chandra Halim D. Mangunjudo Hanny Untar Jip Ivan Sutanto Suyanto Halim Soegondo
Kegiatan Usaha MLPT Konsultasi, Integrasi dan Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi dan Penyertaan Pada Entitas Anak yang Bergerak Dalam Bidang Teknologi Informasi.
5.
Ikhtisar Data Keuangan Penting MLPT Berdasarkan Laporan Keuangan MLPT untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik RSM Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto, dapat disampaikan beberapa data keuangan penting sebagaimana tabel di bawah ini:
(dalam ribuan rupiah) 31 Desember
31 Desember
2013
2012
ASET Aset Lancar
853.224.849
611.348.300
Aset Tidak Lancar
393.262.844
392.897.694
1.246.487.693
1.004.245.994
Liabilitas Jangka Pendek
660.879.530
583.363.244
Liabilitas Jangka Panjang
142.023.529
226.571.500
802.903.059
809.934.744
187.500.000
150.000.000
139.690.992
-
-
(5.676.113)
-
-
89.916.442
33.220.585
JUMLAH ASET LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS
JUMLAH LIABILITAS EKUITAS Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Tambahan modal disetor Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali Proforma modal yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali Saldo laba Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikankepada Pemilik Entitas Induk Kepentingan non-pengendali JUMLAH EKUITAS JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
177.544.472 26.477.270
16.766.778
443.584.634
194.311.250
1.246.487.693
1.004.245.994
c. TS selaku Pembeli 1. Riwayat Singkat TS didirikan dengan nama PT Tryane Saptajagat didirikan berdasarkan Akta Pendirian TS No. 127 tanggal 17 Juni 1993 dibuat dihadapan Sri Bandaningsih S.H., pengganti Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. 02-9588 HT.01.01.Th.94 tanggal 22 Juni 1994, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 2011/95/HKM/1994/PN.JAK.SEL tanggal 22 Nopember 1994. Anggaran Dasar TS telah beberapa kali diubah dan perubahan seluruh anggaran dasar TS terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 15 tanggal 20 Pebruari 2009 dibuat di hadapan Unita Christina Winata S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang yang berkedudukan di Serpong, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusannya No. AHU22931.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 26 Mei 2009 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0029372.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 26 Mei 2009 (“Akta No. 15/2009”). Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, TS berdomisili di Jakarta Selatan.
2. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari TS berdasarkan Akta No. 15/2009 jo. Akta No. 2 tanggal 7 Oktober 2013 dibuat di hadapan Rini Yulianti S.H., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah dicatat dan disimpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-AH.01.10-45612 tanggal 31 Oktober 2013 adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp500 per saham Keterangan
Modal Dasar
Jumlah Saham
Nilai Nominal (Rp) Jumlah
200.000
100.000.000
196.000 4.000 200.000
98.000.000 2.000.000 100.000.000
0
0
%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham PT Multipolar Tbk Alferd Purbo Susatio P Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel 3.
98 2 100
Dewan Komisaris dan Direksi TS Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat TS No. 11 tanggal 4 April 2014 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti S.H., Notaris di Jakarta Timur, akta mana sedang dalam proses Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keterangan No.056/NOT/IV/2014 tanggal 7 April 2014, yang susunan Dewan Komisaris dan Direksi TS adalah sebagai berikut:
4.
Dewan Komisaris Komisaris
: Harijono Suwarno
Direksi Presiden Direktur Direktur
: Chrysologus Radja Nampeken Sinulingga : Djony Rosnipa
Kegiatan Usaha TS TS melakukan kegiatan usaha dalam bidang Perdagangan, Perindustrian, Pembangunan, Pertambangan, Pertanian, Pengangkutan darat, Jasa dan Percetakan.
5.
Ikhtisar Data Keuangan Penting TS Berdasarkan Laporan Keuangan TS untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2014 dan 31 Desember 2013 (non audit), dapat disampaikan beberapa data keuangan penting sebagaimana tabel di bawah ini: 31 Maret 2014
31 Desember 2013
ASET Aset Lancar
26.633.308
27.290.331
Aset Tidak Lancar
329.500.000
329.500.000
JUMLAH ASET
356.133.308
356.790.331
Liabilitas Jangka Pendek
-
-
Liabilitas Jangka Panjang
289.800.000
289.800.000
JUMLAH LIABILITAS
289.800.000
289.800.000
Modal Ditempatkan dan disetor penuh
100.000.000
100.000.000
Tambahan modal disetor
-
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS
EKUITAS
Proforma modal yang timbul dari: transaksi restrukturisasi entitas sepengendali
-
Saldo Laba
(33.666.692)
(33.009.669)
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk
66.333.308
66.990.331
Kepentingan non pengendali
-
-
JUMLAH EKUITAS
66.333.308
66.990.331
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
356.133.308
356.790.331
D. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PARA PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI AFILIASI Transaksi merupakan suatu Transaksi Afiliasi dikarenakan MUM (yang merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan) melakukan transaksi dengan MLPT dan TS yang merupakan afiliasi dari Perseroan. MLPT, TS dan Perseroan mempunyai hubungan afiliasi dikarenakan keduanya memiliki kesamaan pengendali sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. E. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI 1. MUM (yang merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan) , MLPT dan TS adalah samasama perusahaan dalam satu kelompok usaha yang sama yaitu Lippo Group. 2. Transaksi ini memberikan kesempatan kepada Perseroan lebih fokus pada core business nya yaitu Properti. 3. Dengan melaksanakan Transaksi, tidak akan mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Perseroan menjadi memiliki dana cash sebagai tambahan modal kerja untuk mengembangkan bisnis propertinya. III. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI Pihak-pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah : a. Makes & Partners Law Firm, dalam rangka mempersiapkan Keterbukaan Informasi ini. b.
[Kantor Akuntan Publik RSM Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto yang melakukan audit atas Laporan Keuangan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dalam laporannya tertanggal 20Februari 2014].
c.
KJPP Jennywati, Kusnanto & rekan selaku penilai independen yang terdaftar di Bapepam dan LK (sekarang bernama Otoritas Jasa Keuangan) yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas 20,00% saham GTN dan memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.
IV. PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN JKR, KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.09.0022 tanggal 24 Maret 2009 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Bapepam dan LK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK No. 05/BL/STTD-P/B/2010 (penilai usaha), telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran No. JK/140317-001 tanggal 17 Maret 2014 untuk memberikan pendapat sebagai penilai independen atas nilai pasar wajar 20,00% saham GTN (selanjutnya disebut ”Obyek Penilaian”). Hasil penilaian atas Obyek Penilaian tersebut tertuang dalam Laporan Penilaian 20,00% Saham GTN dengan No. JK/SV/140502-001 tanggal 2 Mei 2014 dengan ringkasan sebagai berikut: 1. Pihak-pihak yang Bertransaksi Pihak-pihak yang bertransaksi dalam Transaksi adalah MUM, MLPT dan TS. 2. Obyek Penilaian Obyek Penilaian adalah nilai pasar wajar 20,00% saham GTN yang dimiliki MUM. 3. Tujuan Penilaian Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai dari Obyek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Desember 2013. 4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini. Dalam penugasan penilaian ini, JKR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. JKR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. JKR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (update) pendapat JKR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Dalam melaksanakan analisis, JKR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada JKR oleh Perseroan dan GTN atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan dan JKR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. JKR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan GTN bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada JKR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Analisis penilaian Obyek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan diatas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat JKR secara material. JKR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian JKR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang JKR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan. Karena hasil dari penilaian JKR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil dari penilaian JKR. Oleh karena itu, JKR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, JKR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data
yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Obyek Penilaian bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Pekerjaan JKR yang berkaitan dengan penilaian Obyek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, JKR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan GTN berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan GTN. 5. Metode Penilaian yang Digunakan Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian adalah hanya metode pembanding perusahaan terbuka (guideline publicly traded company method) mengingat penilaian dilakukan atas Obyek Penilaian dengan kepemilikan hanya 20,00% serta tidak memiliki kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan tersebut. Metode pembanding perusahaan terbuka digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh GTN. Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang JKR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen GTN. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda. 6. Kesimpulan Penilaian Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah JKR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat JKR nilai pasar wajar Obyek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 14,50 miliar. Selanjutnya, JKR juga telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran No. JK/140317-001 tanggal 17 Maret 2014 untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi. 1. Pihak-pihak yang Bertransaksi Pihak-pihak yang bertransaksi dalam Transaksi adalah MUM, MLPT dan TS. 2. Obyek Transaksi Obyek Transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah divestasi yang dilakukan Perseroan atas 15.295.000 saham GTN senilai dengan Rp 15.295.000.000 atau setara dengan 20,00% saham GTN kepada MLPT dan TS masing-masing sebanyak 15.220.000 saham atau setara dengan 19,90% saham GTN dan sebanyak 75.000 saham atau setara dengan 0,10% saham GTN. 3. Tujuan Pendapat Kewajaran Tujuan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan serta untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan IX.E.1. 4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah JKR telaah. Dalam melaksanakan
analisis, JKR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan GTN dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada JKR oleh Perseroan dan GTN atau yang tersedia secara umum dan JKR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat JKR secara material. JKR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan GTN bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada JKR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, JKR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran JKR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut. JKR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas GTN. Selain itu, JKR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang JKR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. JKR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, JKR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan GTN berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan GTN. Pekerjaan JKR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan. Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, JKR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan. Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap. JKR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. JKR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (update) pendapat JKR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan JKR bertanggung jawab atas laporan Pendapat Kewajaran. Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahanperubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.
5. Tujuan Pendapat Kewajaran Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, JKR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran Transaksi dari hal-hal sebagai berikut: I. Analisis atas Transaksi; II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi; dan III. Analisis atas Kewajaran Transaksi. 6. Kesimpulan Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat Kewajaran ini, JKR berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar.
V. INFORMASI TAMBAHAN Untuk memperoleh informasi lebih lanjut sehubungan dengan Transaksi, pemegang saham dapat menghubungi Perseroan dengan alamat korespondensi sebagai berikut: PT Lippo Cikarang Tbk Kantor Operasional: Easton Commercial Centre Jalan Gunung Panderman Kav. 05 Lippo Cikarang - Kabupaten Bekasi 17550 Indonesia Telpon: (021) 8972484 Faksimili: (021) 8972093/ 8972493 website: http://www.lippo-cikarang.com email:
[email protected] U.p. Corporate Secretary Bekasi, 13 Mei 2014 Direksi PT Lippo Cikarang Tbk
