fokusdesa Dari Total 60 Unit PAUD, PT OKI Pulp Realisasikan Pembangunan Tahap II

16

TABLOID DESA Edisi 17 - Periode 07 Oktober - 20 Oktober 2016

fokusDesa

Dari Total 60 Unit PAUD, PT OKI Pulp Realisasikan Pembangunan Tahap II

Program satu desa satu sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI) terealisasi di tahun ini. Kekurangan sarana gedung PAUD dipenuhi oleh PT. OKI Pulp and Paper Mills melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR). Tidak tangung-tanggung, PT. OKI Pulp mengucurkan Rp 9.3 miliar untuk membangun 60 unit PAUD di Kabupaten OKI, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). PT OKI Pulp and Paper Mills salah satu unit usaha Sinar Mas Group bersama Yayasan Eka Tjipta Foundation kembali merealisasikan pembangunan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) tahap II sebanyak 8 unit, selain itu OKI Pulp juga melepas 10 orang siswa yang mendapatkan beasiswa ke institute teknologi Bekasi yang dibiayai penuh oleh perusahaan.

ditambah dengan ikatan dinas selama 8 tahun mengabdi di perusahaan,” jelasnya.

Direktur PT OKI Pulp and Paper Mills, Gadang H Hartawan mengatakan, bahwa pembangun PAUD ini merupakan Corporate Social Responsibility (CSR) PT OKI Pulp and Paper Mills dalam bidang pendidikan.” Ini salah satu program dari CSR kita, untuk mendukung kemajuan pendidikan di kabupaten OKI terutama pendidikan anak usia dini,” kata Gadang.

Pembangunan PAUD (Lengkap APD luar dalam) beserta tunjangan pengajar (untuk tiga orang masingmasing Rp.500 ribu per bulan atau Rp. 1,5 juta per PAUD per bulan selama 3 tahun dilaksanakan tiga tahap yaitu tahun 2016 sebanyak 15 PAUD, tahun 2017 sebanyak 20 PAUD dan tahun 2018 sebanyak 25 PAUD, total keseluruhannya berjumlah 60 PAUD.

Kata Gadang, pihaknya telah berkomitmen untuk membangun sebanyak 60 unit gedung PAUD, berikut fasilitas di dalamnya tahp pertama kita sudah membangun 7 unit paud ditahap kedua ini sebanyak 8 unit paud. “Kita juga kasih mobilernya, kelengkapan seperti fasilitas bermain, termasuk honor tenaga gurunya akan kita tanggung, jadi kita tidak hanya membangun gedungnya saja, tetapi kita dukung sampai PAUD itu beroperasi,” ujarnya.

Pemberian beasiswa sudah direalisasikan tahun 2014 sebanyak 4 orang siswa ke ATPK Bandung, tahun 2015 sebanyak 10 orang siswa ke ATPK Bandung, tahun 2016

Pendidikan, Husni, SPDI mengatakan, pemerintah OKI terus berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan program satu desa satu paud agar dapat dituntaskan ditahun 2016. Menurutnya, pemerintah juga telah menganggarkan dana rintisan untuk 64 paud. Kalau ini berjalan program 1 desa 1 paud akan terealisasi. Disamping itu, pemerintah daerah juga memberikan insentif sebesar Rp 150ribu perbulan untuk tenaga pendidik di OKI. “Ini bentuk kepedulian pemerintah terhadap pendidikan anak usia dini,” ujarnya. Dirinya juga mengapresiasi kepedulian PT OKI Pulp dengan

Dijelaskan, program CSR dari PT. OKI Pulp akan dibagi menjadi empat tahap. Masing-masing 15 PAUD setiap tahunnya hingga 2019.

Direktur PT. OKI Pulp and Paper Mills, Gadang Hartawan mengatakan, pembangun PAUD ini merupakan bantuan CSR perusahaan dalam mendukung Pemerintah untuk kemajuan bidang pendidikan.

“Ini salah satu program dari CSR kita untuk mendukung kemajuan pendidikan di Kabupaten OKI, terutama pendidikan anak diusia dini,” katanya.

Sejauh ini kata Gadang, sejak 2014 hingga 2016 perusahaan sudah membiayai sebanyak 24 orang putra daerah OKI. “Pada 2014 kita berangkatkan 4 orang, 2015 sebanyak 10 orang, 2016 10 orang dan mereka sumua nantinya akan langsung dipekerjakan di perusahaan,”katanya.

“Kita ingin saling menguntungkan untuk itu dibuat perjanjian dengan bagi penerima beasiswa harus mempertahankan IP nya diatas 3,0

“Tahun ini kita tuntaskan kelembagaannya. Sementara untuk sarana dan prasarananya, kita penuhi secara bertahap dan berkesinambungan. Tentunya dengan dibantu melalui CSR perusahaan, salah satunya melalui CSR PT. OKI Pulp,” ungkapnya saat penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pembangunan 60 Paud dengan PT. OKI Pulp di aula Disdik, Senin 16 Mei 2016 yang lalu.

“Bukan hanya kelembagaanya saja dibangun, tetapi sarananya juga dibantu. Pun termasuk honor tenaga pengajar, juga dibantu oleh perusahaan,” ungkapnya.

Selain itu, katanya perusahaan juga melepas 10 siswa yang lulus seleksi beasiswa PT OKI Pulp kesepuluh siswa tersebut berasal dari beberapa kecamatan di Kabupaten OKI.

Kepada penerima beasiswa dirinya meminta untuk semangat dalam melaksanakan perkuliahannya karena perusahaan punya aturan.

dan tahun ini juga 60 lembaga PAUD tersebut akan segera dipenuhi.

sebanyak 10 orang siswa ke ITSB Bekasi, tahun 2017 sebanyak 15 orang siswa ke ITSB Bekasi, tahun 2018 sebanyak 20 orang siswa ke ITSB Bekasi. Mereka yang lulus akan langsung dipekerjakan di perusahaan OKI Pulp. Sementara itu, sekretaris Dinas

melakukan pembangunan PAUD “Semoga apa yang dilakukan ini bisa ditiru oleh perusahaanperusahaan lainnya,”ungkapnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten OKI, Zulkarnain mengungkapkan, saat ini Kabupaten OKI masih kekurangan 60 lembaga PAUD lagi

Lebih lanjut dikatakan, ada 60 gedung PAUD yang pembangunan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2019. “Satu PAUD yang kita bangun senilai Rp 155 juta, untuk 60 unit PAUD artinya Rp 9,3 miliar. Kita juga kasih mobilernya, kelengkapan seperti fasilitas bermain, termasuk honor tenaga gurunya. Jadi, kita tidak hanya membangun gedungnya saja, kita dukung sampai PAUD itu beroperasi,” tutupnya. n

Untuk Berlangganan dan Pengaduan hubungi: SMS/WA : +62 811 789 6354 Telepon : 0711 - 5710845 #tabloiddesa Redaksi Tabloid Desa tabloiddesa http://www.tabloid-desa.com Edisi 17 - Periode 07 Oktober - 20 Oktober 2016

Tak ada hiruk-pikuk di hari tani nasional 24 SEPTEMBER

MELALUI Keppres No. 169 tahun 1963 Presiden Soekarno menetapkan 24 September sebagai Hari Tani Nasional. Namun, hari besar kaum tani Indonesia ini sudah digadanggadang sebelum itu…

Budidaya

Ikan di Sawah

Pemkab PALI Bangun Puluhan Sekolah Baru

Dalam Mimbar Penerangan volume 13, terbitan Departemen Penerengan Republik Indonesia tahun 1962, didapati sebuah artikel bertajuk 24 September Hari Tani Nasional. “Tanggal 24 September 1962 ini mempunjai arti jang penting di dalam perkembangan revolusi…” tulis artikel tersebut. Maka sepatutnya, “24 September, tanggal lahirnja undang2 pokok agraria ditetapkan sebagai Hari Tani Nasional (beberapa kata tak terbaca) merupakan hari tanggal jang setjacara nasional patut kita peringati.”

Baca lebih lengkap di halaman 3 | DESAutama

2

TABLOID DESA Edisi 17 - Periode 07 Oktober - 20 Oktober 2016

berandaDesa

SalamDESA

Penanganan Konflik di Perkebunan Sawit

Mencari Solusi Bersama “Provokator” Konflik lahan merupakan penyebab utama kemiskinan petani. Bahkan, ketika harga komoditi masyarakat desa semakin anjlok, petanipun ramai-ramai menjual lahan, yang kemudian dibeli oleh perusahaan perkebunan yang kurang arif pada warga sekitar. Sebagian menyesal menjualnya, sebagian petani lainnya hidup dengan merambah hasil perkebunan yang kemudian menjadi korban “keganasan” aparat keamanan, karena mereka mencuri hasil pertanian dari perusahaan tersebut. Inilah sebagian dari sedikit gambaran persoalan konflik agraria yang masih terus terjadi di desa-desa di Indonesia. Banyak laporan dari NGO lokal dan nasional yang pro petani, yang protes terhadap kebijakan pemerintah anti petani dan rakyat miskin. Demikian juga pemerintah kabupaten/kota, terus berupaya sebijak mungkin menjadi mediator konflik, antara masyarakat dan perusahaan. Pun perusahaan perusahaan pertanian yang merasa dirugikan dan ditipu oleh kebijakan pemerintah, yang kurang melindungi aset-aset milik mereka yang “dirampas” oleh masyarakat. Cukup menarik analisa Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan, Achmad Mangga Barani. Dia menyatakan, penyebab konflik di lahan perkebunan sawit ditimbulkan oleh tiga aspek yakni pengusaha, pemerintah dan masyarakat/lembaga swadaya masyarakat. Pengusaha, pemerintah, dan LSM dinilai merupakan tiga “provokator” yang dapat memicu konflik tersebut. Ketiga lembaga tersebut, sebenarnya sama-sama memiliki niat baik dalam menjalankan tujuannya. Pengusaha lewat perusahaan perkebunan dan pertaniannya, seupaya mungkin untuk membangun suatu kawasan yang selama ini “terlantar” kemudian disulap menjadi pertanian yang menghasilkan komoditas ekspor. Konsekuensi yang dihasilkan, akan sengat mempengaruhi perekonomian lokal dan nasional. Pemerintah lewat kebijakannya di sektor pertanian dan perkebunan, seupaya mungkin untuk mengajak masyarakat, pengusaha, perusahaan, dan investor untuk dapat membangun daerahnya. Bukan hanya infrastruktur akan terbangun, tetapi juga kawasan-kawasan yang selama ini kurang menghasilkan dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD). Konsekuensi pembangunan, tentu menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat. Pemerintah tentu akan memberikan peluang kepada investor untuk membangun daerahnya, meski harus sedikit “mengorbankan” masyarakat lewat penggusuran. Ketika muncul ketidakadilan, masyarakat merasa menjadi korban dan disinilah LSM-LSM merasa terpanggil untuk membela hak-hak rakyat yang di pecundangi. LSM kemudian mendesak kepada pemerintah untuk mencabut hak-hak perusahaan yang dinilai telah “semena-mena” mengambil lahan pertanian masyarakat. Perusahaan berusaha keras untuk mempertahankan hak yang telah mereka beli, atau sewa kepada pemerintah. Deadlock tidak bisa dihindari, berbagai aksi demonstrasi kemudian membawa bencana yang berujung tidak kondusifnya kawasan tersebut. Sepertinya, perusahaan, pemerintah, dan LSM menjadi tokoh-tokoh utama pembuat kekacauan saat konflik lahan berlangsung. Nah, dimanakah para petani? Sepertinya mereka menjadi korban kekacauan, hingga para petani bukan hanya merasa tidak nyaman, bahkan hidup mereka juga terancam. Petani kemudian menjadi korban ego sentris para “provokator” yang sama-sama membela kebenaran atas dasar hak yang telah mereka korbankan. Sepertinya kita semua perlu meluruskan tujuan awal pembangunan. Pemerintah membutuhkan pihak ketiga yakni perusahaan untuk membangun daerah, yang tujuannya agar daerah tersebut maju dalam sektor pertanian dan perkebunan. Karena dampaknya akan sangat besar bagi rakyat, karena akan terjadi pembangunan infrastuktur dengan harapan akan membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan juga ingin agar usaha mereka maju, dan pengelolaan bisnis mereka tidak terganggu oleh konflik. LSM juga sebagai gerakan rakyat, harus berfikir tenang dengan tidak gegabah menyulut emosi masyarakat dengan hanya menyalahkan pemerintah atau perusahaan yang hanya mencari keuntungan. Karena tujuan utama pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat, pembangunan berkeadilan, serta keamanan iklim usaha. n (**)

Setiap wartawan TABLOID DESA dilengkapi dengan kartu pers dan tidak diperkenankan meminta imbalan dalam bentuk apapun.

D

alam pembukaan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit, seringkali kali dijumpai konflik yang terjadi antara pelaku usaha dengan masyarakat setempat atau antar perusahaan lain. Semenjak awal, upaya antisipasi perlu dilakukan supaya menghindari dampak kerugian konflik yang mesti ditanggung pelaku usaha.

Tudingan bahwa perkebunan kelapa sawit menjadi pemicu konflik perlu menjadi perhatian serius pemangku kepentingan sawit di negeri ini, karena semenjak beberapa tahun terakhir kasus konflik perkebunan kian meningkat seiring dengan perluasan lahan kelapa sawit. Achmad Mangga Barani, Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan, mengatakan konflik yang terjadi di perkebunan lebih banyak berkaitan dengan masalah lahan misalkan saja perusahaan yang berencana membebaskan lahan dapat berpotensi menciptakan konflik dengan masyarakat. Menurut Achmad Mangga Barani, faktor penyebab konflik perkebunan dipicu oleh keterbatasan lahan sehingga lebih mudah menimbulkan konflik di daerah. Lain halnya, kalau lahan masih tersedia maka potensi konflik tidak terlalu besar. Selain itu, faktor kesejahteraan masyarakat juga mendorong konflik yang terjadi di perkebunan. Berdasarkan analisis Achmad Mangga Barani, penyebab konflik di lahan perkebunan sawit ditimbulkan oleh tiga aspek yakni pengusaha, pemerintah dan masyarakat/lembaga swadaya masyarakat. Pertama, konflik yang ditimbulkan oleh pemerintah dapat terjadi akibat peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah tidak sejalan. Dampaknya, papar Mangga Barani, terjadi tumpang tindih kepentingan penggunaan lahan seperti

antara perebutan lahan antara perkebunan dengan tambang, perkebunan dengan perkebunan, dan perkebunan dengan hutan. Di daerah, konflik yang terjadi antar perusahaan perkebunan karena arahan yang dikeluarkan pemerintah daerah menunjuk lahan yang sebenarnya sudah dimiliki perusahaan perkebunan lain. “Jadi, perusahaan perkebunan itu memperebutkan lahan yang sama dengan berpegangan kepada izin dari bupati setempat,” ujar dia. Sadar atau tidak, menurut Mangga Barani, pemerintah juga berperan terhadap konflik yang terjadi di perkebunan sawit. Sebagai contoh, pengusaha yang mengajukan permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha lahan sawitnya tetapi prosesnya lambat di tingkat Badan Pertanahan Nasional dan lama dikeluarkan. Akibatnya, lahan tersebut berpotensi menjadi rebutan pihak lain dan terancam diokupasi masyarakat setempat, karena status HGU lahan dianggap sudah tidak lagi diperpanjang. Faktor lainnya adalah pengawasan pemerintah terhadap kondisi lapangan sangatlah kurang. Pengawasan ini berkaitan dengan implementasi peraturan yang seringkali bertabrakan dengan regulasi lain. Dengan wewenang lebih besar di pemerintah daerah, idealnya konflik lahan perkebunan sawit dapat ditekan karena pemerintah setempatlah yang mengetahui lebih pasti kondisi di wilayahnya. Kedua, faktor pemicu konflik diciptakan oleh perusahaan. Achmad Mangga Barani menjelaskan, pemicu konflik disebabkan pula oleh tindakan perusahaan semisal ketika membuka lahan tidak mensosialisasikan kegiatan operasionalnya dulu kepada masyarakat. Padahal sosialisasi ini penting supaya perusahaan juga dapat memerhatikan aspek sosial dan lingkungan dengan mendengarkan masukan dari masyarakat sebagai contoh terdapat makam leluhur di lahan itu sebaiknya dapat dikonservasi oleh perusahaan. Tak hanya itu, tindakan perusahaan yang mengabaikan alokasi lahan plasma juga mendorong sikap resisten masyarakat terhadap kehadiran perkebunan kelapa sawit. Hal ini pun jelas melanggar Undang-undang nomor 18 Tahun 2004 mengenai perkebunan. Achmad Mangga Barani

Diterbitkan oleh PT. Cipta Desa Mandiri Pemimpin Umum: Abdul Aziz Kamis, Wakil Pemimpin Umum: Joncik Muhammad, Pemimpin Redaksi: Abdul Aziz Kamis, Sekretaris Redaksi / Litbang: Devi Irwan, Koresponden Palembang: Rino Dwi CP, Prabumulih: Chandra Wahyudi, Pagar Alam: Rina Santoso, Muara Enim: Edwar Pusra, OKU: Kadin Kumala, Musi Banyuasin: Edi Setiawan Design Grafis: PADIStudio, Pemimpin Perusahaan: M. Nasir, Staf Keuangan: Dedek, Marketing & Sirkulasi: Marto Ali.

menegaskan penyediaan lahan plasma menjadi keharusan supaya masyarakat tidak lagi menjadi penonton saja dengan kehadiran perkebunan sawit di daerah mereka.

Pemicu konflik juga berasal dari tindakan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Bentuknya seperti kasus penyerobotan areal perkebunan sawit perusahaan yang dilakukan masyarakat khususnya terhadap lahan yang belum diberikan perpanjangan HGU. Rendahnya kesejahteraan masyarakat petani ditengarai pula akibat tindakan mereka yang melakukan pemindahtanganan lahan plasma miliknya kepada pihak lain. Modus lain yang dilakukan masyarakat lewat menuntut pengembalian lahan yang telah diberikan ganti rugi. Biasanya, kata Mangga Barani, tuntutan ini dilakukan oleh generasi sekarang padahal perjanjian jual beli lahan telah selesai dilakukan antara perusahaan dengan generasi sebelumnya. Achmad Mangga Barani menganjurkan pemerintah supaya memecahkan masalah sengketa lahan dengan memperkuat dan memperjelas regulasi, sebagai contoh penuntasan tata ruang wilayah provinsi. Konsistensi dan sinergi peraturan semestinya dijalankan pula mulai dari pemerintah pusat sampai daerah. Untuk perusahaan, dia mengajukan solusi supaya program kemitraan inti plasma dijalankan sungguh-sungguh dan lebih transparan. Program Corporate Social Responsability (CSR) diprioritaskan kepada masyarakat sekitar perkebunan dan harus menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. “Jadi, perusahaan membangun hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan masyarakat. Dengan masyarakat yang sejahtera secara ekonomi maka konflik pun dapat ditekan,” kata Achmad Mangga Barani. Sumber: sawitindonesia.com

Diterbitkan pertama kali pada 10 Oktober 2004 sebagai usaha untuk membuka isolasi informasi pedesaan. Merupakan satu-satunya media di Sumatera Selatan yang mengupas tuntas tentang dan untuk masyarakat desa. Alamat Redaksi: Jl. Kolonel Sulaiman Amin Perum Pemda Blok I-1 No. 4-B Km 7 Palembang. Telp 0711-5710845, - eMail: [email protected] Dicetak Oleh: Surya Mas (Isi diluar tanggung jawab percetakan)

desaUtama

TABLOID DESA

Edisi 17 - Periode 07 Oktober - 20 Oktober 2016

3

Reformasi Agraria Jalan Ditempat belum juga direalisasikan.

K

emiskinan dan konflik lahan masih akan terus terjadi, sepanjang pemerintah belum “serius” melakukan reformasi agraria. Para petani masih terbentur dengan persoalan konflik lahan, rendahnya harga hasil pertanian, dan kondisi para petani yang berada dibawah garis kemiskinan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan gerakan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan mengurangi konflik agraria hingga terwujud kesejahteraan bersama.

Hal itu terungkap dalam pernyataan sikap, Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) dalam peringatan hari tani nasional 24 September lalu. Koordinator umum KNPA, Dewi Kartika mengatakan, hingga saat ini nasib para petani masih berada kurang baik, kemiskinan di pedesaan semakin meluas. “Lantaran semakin banyaknya persoalan yang ditimpakan kepada para petani. Akibat ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah, yang disertai konflik agraria yang tak kunjung diselesaikan,” tegas Dewi. Dia menjelaskan,pemerintah sepertinya belum serius untuk mengatasi persoalan tersebut meski perundangundangan secara tegas mengamanatkan, bahwa salah satu upaya untuk

mengatasi persoalan tersebut lewat reformasi agraria. “Padahal Undang-Undang Dasar 1945, UUPA No. 5/1960 hingga Tap MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PA-PSDA) mengamanatkan, agar pelaksanaan reforma agraria sebagai jalan keluar dari masalah-masalah tersebut,”tegas dia. Kenyataannya, tambah Dewi Kartika, untuk mengimplementasikan UUPA pemerintah justru menjalankan undang-undang yang memperioritaskan tanah untuk kepentingan pemodal dan investor. Sementara UUPA yang telah 56 tahun dijadikan undangundang belum diimpelemntasikan. Bahkan, janji pemerintahan Jokowi-JK pada masa kampanye pilpres 2014 lalu,

“Bahkan cenderung membelokkan reforma agraria menjadi sertifikasi tanah semata. Rencana redistribusi tanah untuk rakyat tak kunjung direalisasikan, karena kerangka reforma agraria Jokowi-JK yang hanya menekankan pada sertifikasi dan redistribusi tanah. Hal itu tidak menjawab persoalan ketimpangan struktur agraria maupun penyelesaian konflik agraria yang dihadapi masyarakat,” kata dia. Dia menjelaskan, monopoli pemilikan dan penguasaan tanah maupun sumber agraria terus terjadi di Indonesia. Bahkan rata-rata penguasaan tanah oleh petani di pedesaan kurang dari 0,5 Hektare. Sementara 531 konsesi hutan skala besar menguasai 35,8 juta Ha. “Khusus di Jawa, monopoli atas tanah di kawasan hutan dilanggengkan oleh PT. Perhutani yang menguasai lebih dari 2,5 juta Ha hutan Jawa. Di sektor perkebunan, korporasi sawit telah menguasai 13,4 juta Ha dan tiap tahunnya bertambah setengah juta hektar. Bahkan, sebagian lahan tersebut merupakan hasil konversi lahan hutan maupun lahan pertanian produktif masyarakat,”tambah dia. Senada dikatakan anggota Dewan Nasional KPA, Anwar Sadat. Menurut dia, seperti halnya di jawa di

provinsi Sumsel juga terjadi hal yang sama dalam persoalan konflik pertahanan antara petani, pemerintah, dan korporasi. Yang sangat menyedihkan, kata dia, hingga kini konflik agraria di Sumsel belum terlihat progress yang nyata.

“Konflik agraria saat ini belum terlihat progress penyelesaiannya. Beberapa masalah agraria belum ada substansi yang pasti. Solusinya memastikan usaha serius dalam hal penanganan konflik yang ada nah, tinggal bagaimana political will dari pemerintah daerah untuk merealisasikan hal tersebut,” kata dia. Pada maret tahun 2016, tambah dia, desa masih menjadi penyumbang angka kemiskinan di Indonesia. Tercatat sebanyak 17,67 juta penduduk miskin hidup di desa, sementara 10,34 juta penduduk miskin hidup di kota. Kemudian, Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 2,40 di tahun 2015 menjadi 2,74 dan Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,67 di tahun 2015 menjadi 0,79 di tahun ini (BPS, 2016). “Dari kenyataan tersebut kaum perempuan yang paling dirugikan,

karena faktanya pemililkan tanah masih didominasi oleh laki-laki. Kaum perempuan tak bisa meningkatkan taraf hidupnya akibat sistem hukum, adat dan budaya patriarki,”kata Sadat. Konsekuensi karena proses deagrarianisasi secara masif telah mengakibatkan negeri ini tak mampu mencapai kedaulatan pangan hingga terjebak pada impor pangan seperti beras, kedelai, jagung, gandum, daging sapi, ayam, bahkan ubi kayu (singkong), kacang tanah dan bawang merah. Di sisi lain, petani yang kehilangan sumber penghidupannya dipaksa berpindah profesi menjadi buruh migran, buruh-buruh perkebunan, di pabrik-pabrik, atau mereka terlempar ke sektor informal perkotaan sebagai pekerja kasar dengan upah murah. “Ini yang perlu mendapat perhatian serius,”kata Sadat. Persoalan konflik lahan, dan ketidak tersediaan lahan bagi para masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang layak menyebabkan banyaknya masyarakat petani yang menjadi korban penangkapan oleh aparat keamanan. Dari data KNPA, sepanjang tahun 2004-2015, KPA mencatat 1.673 orang ditangkap oleh aparat keamanan dengan tuduhan beberapa pasal dalam KUHP dan beberapa UU

4

TABLOID DESA Edisi 17 - Periode 07 Oktober - 20 Oktober 2016

desaUtama

sektoral, terutama UU Perkebunan, Kehutanan, hingga P3H. “Secara nasional, jumlah petani yang tewas dalam kurun waktu tersebut berjumlah 90 petani, 149 orang tertembak dan 757 orang mengalami penganiayaan,” tambah Anwar Sadat. Bahkan kriminalisasi menyasar pada petani yang mengolah lahan secara tradisional. Padahal petani memiliki kearifan lokal dalam sistem perladangan mereka. Hingga agustus 2016, terdapat 454 petani yang telah ditetapkan sebagai tersangka karena berladang dengan pola tebas bakar. Kondisi demikian terus langgeng dan memburuk karena lahirnya kebijakankebijakan sektoral, sebut saja, UU Nomor 41 tahun 1999 dan UU nomor 19 tahun 2004 tentang Kehutanan, UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), UU Holtikultura, UU Migas, dan UU Penanaman modal. “Beragam rancangan UU juga berpotensi melanggengkan ketimpangan, seperti RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU Perkelapasawitan dan sebagainya. Berbagai peraturan perundangan tersebut telah membuka lebar keran investasi dan praktik-praktik perampasan tanah skala raksasa atas nama pembangunan,” kata Sadat. Yang harus dilakukan saat ini, kata dia, untuk mewujudkan kedaulatan pangan dengan cara memperkuat basis produksiekonomi kerakyatan, menghentikan impor pangan, dan hentikan perluasan investasi korporasi pangan skala besar. “KNPA menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memperkuat persatuan gerakan rakyat untuk menuntut reforma agrarian,”tegas Sadat.

Solusi Penanganan Konflik Agraria

Berbagai upaya dilakukan untuk mengelola dan menangani konflik antara petani, pemerintah, dan korporasi. Seperti halnya dalam kasus perkebunan kelapa sawit, kian meningkat seiring dengan perluasan lahan kelapa sawit. Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan, Achmad Mangga Barani mengatakan,

konflik yang terjadi di perkebunan lebih banyak berkaitan dengan masalah lahan misalkan saja perusahaan yang berencana membebaskan lahan dapat berpotensi menciptakan konflik dengan masyarakat. “Faktor penyebab konflik perkebunan dipicu oleh keterbatasan lahan sehingga lebih mudah menimbulkan konflik di daerah. Lain halnya, kalau lahan masih tersedia maka potensi konflik tidak terlalu besar. Selain itu, faktor kesejahteraan masyarakat juga mendorong konflik yang terjadi di perkebunan,”kata dia. Achmad Mangga Barani menyebutkan, penyebab konflik di lahan perkebunan sawit ditimbulkan oleh tiga aspek yakni pengusaha, pemerintah dan masyarakat/ lembaga swadaya masyarakat. Pertama, konflik yang ditimbulkan oleh pemerintah dapat terjadi akibat peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah tidak sejalan. “Dampaknya, terjadi tumpang tindih kepentingan penggunaan lahan seperti antara perebutan lahan antara perkebunan dengan tambang, perkebunan dengan perkebunan, dan perkebunan dengan hutan,”kata dia.

mengajukan permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha lahan sawitnya tetapi prosesnya lambat di tingkat Badan Pertanahan Nasional dan lama dikeluarkan. “Akibatnya, lahan tersebut berpotensi menjadi rebutan pihak lain dan terancam diokupasi masyarakat setempat, karena status HGU lahan dianggap sudah tidak lagi diperpanjang,”tegas dia.

Kebijakan Belum Pro Rakyat

Meski banyak yang mempertanyakan upaya keseriusan pemerintah dalam mengangkat kesejahteraan petani, namun pemerintah juga terus berupaya untuk mengangkat kesejahteraan rakyat tersebut. Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumsel, pernah mengusulkan agar pemerintah memfasilitasi para petani dengan cara meminjamkan alat berupa traktor tangan yang diswakelola oleh kelompok tani, untuk mengurangi aksi pembakaran lahan di Sumsel.

Konflik yang terjadi antar perusahaan perkebunan karena arahan yang dikeluarkan pemerintah daerah menunjuk lahan yang sebenarnya sudah dimiliki perusahaan perkebunan lain. “Jadi, perusahaan perkebunan itu memperebutkan lahan yang sama dengan berpegangan kepada izin dari bupati setempat,” ujar dia.

Anggota DPRD Sumsel, Efrans Effendi dalam pandangan umum Fraksi saat rapat peripurna DPRD Sumsel beberapa waktu lalu menyatakan, salah satu upaya untuk mengurangi kebakaran lahan oleh para “petani”, yakni dengan cara meminjamkan alat pertanian pada masyarakat petani. “Penyebab kesengajaan ini kami yakin telah diketahui bersama, bahwa para petani tidak mampu membuka lahan dengan cara yang benar. Karena tidak memiliki peralatan dan biaya untuk membuka lahan,”tegas Efrans.

Sadar atau tidak, menurut Mangga Barani, pemerintah juga berperan terhadap konflik yang terjadi di perkebunan sawit. Sebagai contoh, pengusaha yang

Dia menjelaskan, Pemerintah layaknya mempertimbangkan untuk memberikan fasilitas bagi para petani yang membuka lahan dengan peralatan seperti hand

tracktor dan tidak menggunakan api dengan membakar lahan tersebut. “Contohnya, pemerintah melalui dinas terkait dalam hal ini dapat menyediakan traktor tangan diswakelola oleh kelompok tani, untuk mengurangi aksi pembakaran lahan di Sumsel,”tambah dia. Senada dikatakan anggota DPRD Sumsel Rusdi Tahar. Dia menilai, pemerintah provinsi harus segera mengatasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Sumsel. Bukan hanya pembakaran lahan oleh masyarakat tetapi juga harus segera melakukan pemanggilan terhadap perusahaan yang terindikasi sengaja membakar lahan mereka untuk panen. Pemerintah provinsi Sumsel optimis akan terjadi peningkatan hasil pertanian bagi masyarakat Sumsel tahun 2017 akan datang. Karena anggaran pertanian mencapai Rp1,2triliun lebih diharapkan dapat mendorong peningkatan hasil pertanian dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumsel Budiarto Marsul menjelaskan, anggaran pemerintah daerah untuk sektor pertanian di Sumsel pada tahun sebelumnya hanya berkisar Rp80 sampai 90 miliar per tahun. “Pada tahun 2016 ini naik lagi Rp1,2 triliun , Sumsel belum pernah mendapatkan anggaran pertanian yang luar biasa seperti ini,” kata Budiarto. Dia menjelaskan, dana tersebut sebagian besar digunakan untuk alat pertanian agar dapat mendorong peningkatan hasil produksi padi, gabah, dan modernisasi sektor pertanian di Sumsel. “Kini di Sumsel sudah banyak alat-alat pertanian, traktor tangan, alat pengering padi,

alat perontok padi, dan sebagainya,”kata dia. Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menjelaskan, alokasi anggaran tersebut diperuntukan mekanisasi pertanian, karena sumber daya manusia di sektor pertanian sudah tidak banyak angkatan muda mau menjadi petani, sehingga usia petani di atas rata-rata sudah 40 tahun. “Dengan begitu salah satunya alternatif bagaimana mendorong, di sisi lain diminta untuk meningkatkan produktivitas, menghasilkan pangan supaya menunjang swasembada pangan,” katanya. Menurutnya jika membangun generasi pertanian masih butuh waktu, makanya dilakukan dengan by pass mekanisasi pertanian. Kemudian anggaran itu dialokasikan untuk cetak sawah yang ditargetkan pada tahun 2016 seluas 200 ribu hektare, tetapi karena kekurangan anggaran dipotong menjadi sekitar 150 ribu ha. “Dari jumlah tersebut realisasi sampai Juni 2016 ini untuk cetak sawah itu sekitar 80 ribu ha yang sudah tercapai, tinggal kita dorong,” katanya. Anggaran lainnya, tambah dia, untuk sektor perkebunan rakyat yaitu penanaman kembali (replan) kebun-kebun tua yang sudah kurang produksinya. Seperti tanaman karet, sawit, kakao, kopi, cengkeh, termasuk jeruk merupakan andalan masyarakat pertanian. “Ini kita harapkan kalau di Jawa kita paksakan hasilnya begitubegitu saja, makanya pendapatan petani mentok. Kita harapkan dengan uji coba 10 ribu ha di Jawa menjadi prioritas, karena lahan irigasi teknisnya paling siap dan menambahi pendapatan petani,”tegas dia. (Ronald)

Budidaya

Budidaya

TABLOID DESA

Edisi 17 - Periode 07 Oktober - 20 Oktober 2016

5

Ikan di Sawah

Mina padi adalah suatu usaha memelihara ikan di sawah bersama-sama dengan tananam padi. sehingga mina padi merupakan usaha intensifikasi pertanian, karena pada petak sawah yang sama yaitu usaha tani pada satu tempat dapat ditingkatkan hasilnya yasng berupa padi dan ikan sekaligus. Apalagi bila pada pematang atau galengan sawah itu ditanami sayuran, tentu akan lebih menguntungkan lagi, sebab kita dapat memungut tiga macam sekaligus yaitu hasil padi, ikan dan sayuran dalam satu musim. Selain menggunakan kolam, proses budidaya ikan juga bisa dilakukan di sawah bersamaan dengan tumbuhan padi. Istilah ini disebut dengan minapadi. Budidaya ikan di sawah sangat cocok dilakukan mengingat keterbatasan lahan sekarang ini. Metode budidaya semacam ini sebenarnya sudah dilakukan sejak dahulu. Dengan minapadi, keuntungan yang dihasilkan dari sawah akan berlipat. Namun budaya jenis ini juga tidak mudah dilakukan karena dalam waktu bersamaan harus mengurus tanaman dan ikan. Jenis ikan yang cocok dibudidayakan dengan kolam sawah adalah jenis ikan air tawar konsumsi. Menanam padi sekaligus budidaya ikan di sawah jelas akan memberikan keuntungan tersendiri. Berikut beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dari teknik minapadi.

n Masa pemeliharaan singkat Waktu pemeliharaan budidaya ikan di sawah sangat singkat. Hal ini dikarenanakan semua kebutuhan alami untuk pertumbuhan ikan tercukupi. Seperti yang kita tahu, tanah persawahan memang sangat subur dikarenakan perawatan yang dilakukan.

n Kesuburan tanah terjamin

Tanah persawahan biasanya sangat subur dibandingkan jenis tanah lain. Pemeliharaan padi yang dilakukan secara tidak langsung juga akan merawat lahan tersebut. Tanah yang subur akan menyediakan banyak makanan alami untuk medukung perkembangan ikan

n Tersedianya makanan alami

Tanah yang dangkal akan memberikan keuntungan tersendiri dalam suplai makanan. Tanah yang dangkal memungkinkan sinar matahari masuk hingga mencapai permukaan tanah. Tumbuhan yang terdapat pada dasar tanah dapat melakukan fotosintesis sehingga akan tetap tumbuh.

n Banyaknya kandungan organic

Sawah yang telah ditebas biasanya akan meninggalkan batang padi. Batang padi yang terendam air biasanya akan memicu perkembangan sejenis kutu air. Untuk beberapa jenis ikan, kutu air merupakan makan utama sebagai sumber pangan.

n Persiapan kolam

Ada banyak cara yang bisa dipakai untuk budidaya ikan di sawah,

terutama dalam menyiapkan kolam budidaya. Metode ini biasanya dipengaruhi oleh luas lahan sawah yang dipakai.

n Bergantian dengan padi

Teknik persiapan kolam dengan cara ini adalah dengan memanfaatkan waktu jeda penanaman padi. Para petani biasanya memanfaatkan waktu ini untuk melakukan budidaya ikan. Persiapannya juga dinilai cukup mudah. Hanya dengan meninggikan pematang sawah dan membersihkan bagian lahan sawah, kolam sudah dapat digunakan untuk budidaya.

n Bersamaan dengan padi

Cara ini digunakan bersamaan dengan tanaman padi. Tidak ada persiapan khusus dalam pembuatan kolam jenis ini. Bibit ikan hanya perlu ditabur dalam sawah. Untuk pakan, ikan biasanya akan mencari dengan sendirinya karena sawah sudah menyiapkan.

n Pinggiran sawah

Metode ini memanfaatkan pinggiran sawah dan biasanya lebarnya hanya sekitar 1-2 meter. Secara teknis, tanaman padi akan berada di tengah, kemudian pada bagian pinggir sawah, tanah akan dibuat cekungan

agak dalam sekitar 50 cm sebagai tempat budidaya ikan.

n Pemupukan dasar kolam

Dalam menggunakan sawah sebagai tempat budidaya ikan, lahan tidak perlu dipupuk. Ini dikarenakan lahan hasil persawahan masih dinilai cukup subur untuk melakukan budidaya ikan. Namun untuk sawah yang baru pertama akan digunakan untuk budidaya, perawatan yang dibutuhkan hanya membersihkan lahan.

n Penebaran benih

Untuk menebarkan benih, hal ini akan tergantung dari jenis ikan yang akan dibudidaya. Untuk beberapa jenis ikan, metode penebaran benih biasanya dilakukan deng menyertakan wadah. Perlakukan ini dimaksudkan agar ikan beradaptasi dengan lingkungan air yang baru.

n Pemberian pakan

Pakan tidak perlu diberikan secara terus menerus. Ini dikarenakan lahan persawahan menyimpan cadangan makanan yang cukup sebagai sumber pangan ikan budidaya. Namun untuk mempercapat pertumbuhan, beberapa pakan lain perlu diberi dan tergantung dari jenis ikan yang dibudidaya.

n Pemanenan

Masa panen biasanya tergantung dengan jenis ikan. Namun panen biasanya dapat dilakukan lebih cepat jika dibandingkan penggunaan kolam biasa. Sebagai perbandingan, ikan yang dibudidayakan dalam kolam biasa dalam waktu dua bulan akan mencapai berat 100 gram, sedangkan jika di kolam sawah akan mencapai 300 gram. n Sumber : ilmu hewan.com

6

TABLOID DESA Edisi 17 - Periode 07 Oktober - 20 Oktober 2016

opiniDesa

Hari Tani Nasional di ‘Lumbung Pangan’-Ku Oleh: Afriantoni (Pemerhati Kajian Pertanian/Wakil Ketua HKTI Sumatera Selatan)

H

ari Tani Nasional yang dirayakan setiap tanggal 24 September tahun ini sepi dari hiruk pikuk isu nasional. Apalagi di Sumsel-Ku ini, meski telah mendapat ikon ‘Lumbung Pangan’, namun pertanian masih jauh dari capaian yang kita angan-angankan.

Padahal sektor pertanian salah satu isu strategis yang harus diperhatikan. Tanggal ini memiliki arti penting dalam perkembangan revolusi tentang penetapan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (UUPA 1960) yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960 dan ditetapkan sebagai Hari Tani Nasional. Hari ini diperingati oleh Presiden Soekarno pertama kali berdasarkan Keppres No. 169 tahun 1963 Presiden Soekarno menetapkan 24 September sebagai Hari Tani Nasional tertanggal 1 Agustus 1963. Keterangan tentang Hari Tani Nasional ini didukung tulisan dalam Mimbar Penerangan volume 13, terbitan Departemen Penerengan Republik Indonesia tahun 1962, didapati sebuah artikel bertajuk 24 September Hari Tani Nasional yang secara nasional patut diperingati dan dirayakan dengan kegiatan-kegiatan positif secara khidmat dan dilaksanakan penyusunan rencana kerja ke arah mempertinggi taraf hidup rakyat tani menuju masyarakat adil dan makmur. Pertanyaan penting bagi Sumsel, mengapa pemerintah tidak melaksanakan Hari Tani Nasional di wilayahnya. Mengapa Hari Tani Nasional ini seolah diabaikan. Apakah Sumsel telah melupakan sektor pertanian, atau bahkan kurang tersentuh secara maksimal. Mengapa perayaan Hari Tani dengan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat tani di Sumsel makin terlupakan. Padahal, masih segar dalam ingatan kita tentang jargon Sumsel sebagai Lumbung Pangan. Semua seolah kurang penting. Padahal, Bung Karno pernah mengatakan,”Persoalan pangan adalah hidup dan mati”. Jika, para petani tidak mau menanam padi, maka bagaimana masyarakat akan makan dan hidup lebih lama. Hiruk pikuk Hari Tani Nasional memang tidak dirasakan oleh petani di daerah-daerah yang sedang

menikmati dana desa untuk pembangunan desa yang kini kian melangit. Beberapa daerah di Indonesia mencoba menyambut hari khusus untuk petani ini.Tetapi sangat berbeda dengan Sumsel, seolah sektor pertanian dan perkebunan “menutup mata” untuk potensi yang dimiliki dan “nyenyak” dalam hiruk pikuk menyambut “Asian Game 2018” yang masih lama. Sedangkan soal hidup, makan, minum dan bahan pokok adalah kebutuhan setiap individu petani yang juga menanggung “perut” hidup para pemangku kepentingan di Sumsel.

Duka Petani Sumsel

Perkembangan sektor pertanian di Sumsel mengalami penurunan tajam, bukan hanya akibat pembakaran hutan yang luas pada tahun 2015 lalu, tetapi tidak pulihnya hargaharga pangan dan hasil perkebunan membuat sektor ini “tidak hidup dan

tidak mati”. Hasilnya, tidak dapat disangkal lagi bahwa telah terjadi penurunan kesejahteraan petani dan meningkatnya kriminalitas yang mencapai 19.568 tindak pidana di Sumsel (Data BPS Sumsel 2016). Kriminalitas yang terjadi mulai dari penganiayaan, pencurian/ perampokan, pembunuhan, penipuan, kesusilaan, dan pelanggaran lainnya. Walaupun secara umum, jumlah tindak kejahatan pada tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 20.755 tindak pidana atau 12,34 persen. Tetapi, tahun 2016 walau belum didata secara akurat terus mengalami peningkatan. Walaupun korelasi ini tidak selalu benar, tetapi setiap

masyarakat tani menginginkan adanya perlindungan hukum dan keamanan wilayah. Terlepas dari kenyataan peningkatan kriminalitas tersebut, bahwa harapan setiap orang dan petani hidup layak yang sesuai dengan standar kehidupan menjadi nomor satu. Namun sampai dengan sekarang kehidupan para petani tidak sesuai dengan harapan dan semakin memprihatinkan. Padahal banyak sekali persoalan di tingkat desa yang kemudian tidak menjadi perhatian bersama. Para petani Sumsel saat ini mengalami banyak persoalan, tetapi pemerintah tidak bergeming untuk memperhatikan sektor ini. Alasannya, sektor ini adalah bukan sektor unggulan dan sektor yang diutamakan, karena sudah cukup dibantu oleh dana desa yang telah bergulir. Salah satu contoh terkait duka petani

ini adalah petani padi. Bagi petani padi memang harga beras tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi, petani di Sumsel hidup dalam kecemasan dari serangan hama dan kekeringan. Cuaca yang selalu berubah-ubah, belum lagi dipengaruhi oleh pembakaran hutan dan asap di sekitar tanaman padi. Sering kali persoalan alam ini menjadi penyebab utama disamping ada juga yang dilakukan tangan jahil manusia karena faktor persaingan. Sedangkan program asuransi bagi petani tidak dimaksimalkan, sehingga kerugian yang diderita petani harus ditanggung sendiri. Contoh berikutnya adalah petani karet. Berbeda dengan harga jual padi, maka harga jual karet sampai

sekarang masih tidak membaik. Situasi saat ini sangat mencekik kehidupan masyarakat. Sedangkan harga bahan pokok semakin meningkat. Bayangkan modal yang harus dikeluarkan oleh petani mulai dari menyadap, mengumpulkan getah, memprosesnya agar siap jual, dan menjual karet tersebut. Kalau dihitung berapa banyak tenaga dan dana yang harus dikeluarkan oleh petani. Sedangkan harga jual karet berkisar 6.000 rupiah per kilogram jauh turun dibandingkan pada masa keemasanya 3-4 tahun lalu Rp 15.000- 23.000 rupiah per kilogram. Tentu duka ini semakin dirasakan oleh anak petani yang merantau untuk sekolah. Akibatnya, sudah hampir tiga tahun petani ramairamai menjaual lahan mereka dan mencari pekerjaan lain sebagai tukang ojek, kuli bangunan, kuli pasar, atau tidak tetap lainnya. Jika ditinjau kondisi saat ini maka kurangnya perhatian mulai dari pemerintah pusat sampai daerah menyebabkan petani berduka dan menjerit. Wajar kemudian permasalahan ini berdampak pada peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Kelas buruh dan masyarakat miskin kota hidup menderita akibat pendapatan yang tidak sebanding dengan biaya kebutuhan hidup yang meningkat. secara keseluruhan maka dapat dikatakan bahwa pemerintah telah turut membantu sektor pertanian ini dengan cara pemberian bibit dan pengadaan peralatan pertanian. Tapi, semua ini adalah “proyek semata” yang belum dapat menyelesaikan persoalan pertanian. Karena itu, perlu terus didiskusikan dan diformulasikan sehingga dapat menjadi kebijakan apa yang dapat digotongroyongkan secara baik dan menjadi agar para petani dalam hidup lebih baik.

Pertanian Sumsel Kini

Pada tahun 2015, rata-rata produksi pertanian per hektar padi sawah mencapai 49,98 kuintal per ha, sedangkan rata-rata produksi padi ladang sebesar 27,69 kuintal per ha. Jika dibandingkan rata-rata produksi padi ladang tahun 2014 sebesar 25,11 kuintal per ha, produksi padi ladang tahun 2015 naik 10,28 persen.

opiniDesa Komoditas jagung dan kacang kedelai mengalami peningkatan produksi yang cukup tinggi yakni masing-masing mencapai 50,54 persen dan 34,01 persen atau sebesar 97.033 ton dan 4.268 ton dibandingkan dengan produksi di tahun 2014. Peningkatan produksi tersebut terutama disebabkan karena penambahan luas panen jagung yaitu dari 31.939 ha di tahun 2014 menjadi 46.315 ha di tahun 2015 dan kacang kedelai yaitu dari 7.237 ha di tahun 2014 menjadi 11.145 ha di tahun 2015. Berbeda halnya dengan jagung dan kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi kayu mengalami penurunan produksi yakni masingmasing sebesar 25,7 persen, 17,6 persen, dan 1,00 persen dari tahun sebelumnya. Sumsel memiliki keragaman produksi tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan. Pada tahun 2015, dari lima komoditi sayur-sayuran, yaitu bawang merah, cabai, kentang, kubis, dan petai, empat komoditi diantaranya mengalami penurunan produksi sedangkan untuk komoditi buahbuahan menunjukan kecendrungan peningkatan produksi. Pada komoditi sayur-sayuran, bawang merah menunjukan peningkatan produksi yang cukup tinggi, yakni sebesar 286,7 persen atau 4.321 kuintal dibandingkan dengan tahun sebelumnya sedangkan untuk lima komoditi lainnya mengalami penurunan produksi. Penurunan produksi komoditi tersebut disebabkan adanya penurunan luas panen yang terjadi pada tahun 2015. Pada komoditi buah-buahan, mangga, durian, jeruk, dan pepaya menunjukan peningkatan produksi pada tahun 2015 dimana durian merupakan komoditi dengan peningkatan produksi tertinggi, yakni sebesar 132,69 persen atau 185.672 kuintal dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, terjadi penurunan produksi pada komoditi pisang dan nanas dimana pisang mengalami penurunan yang cukup tinggi, yakni sebesar 51,37 persen atau 1.692.030 kuintal. Hal ini disebabkan karena terjadinya serangan hama pada lahan di kabupaten sentral penghasil pisang yaitu Kabupaten OKU Timur sehingga menunjukan penurunan produksi yang signifikan. Peternakan secara umum, populasi ternak yang didominasi oleh kambing mengalami kenaikan sebesar 5,98 persen dengan total populasi mencapai 751.630 ekor di tahun 2015. Sementara untuk populasi unggas yang didominasi oleh ayam pedaging mengalami kenaikan sebesar 9,09 persen dengan total populasi mencapai mencapai 40.836.780 ekor di tahun 2015. Sama halnya dengan populasi ternak dan unggas, produksi daging ternak dan unggas mengalami kenaikan masingmasing sebesar 7,5 persen dan 9,63 persen dibandingkan dengan 2014. Sedangkan, kehutanan poduksi kayu hutan pada tahun 2015 di Sumsel didominasi oleh kayu bulat mengalami kenaikan sebesar 18,85 persen dengan total produksi 4.953.611,12 m3. Lalu, sektor perkebunan selama tahun 2013, karet, kelapa sawit, kopi, dan kelapa

merupakan komoditas yang berproduksi secara signifikan dibandingkan komoditas perkebunan lainnya. Produksi komoditas ini berturut-turut mencapai 1.071.452 ton, 390.420 ton, 139.790 ton, dan 60.603 ton. Berdasarkan data tersebut, dukungan pemerintah pusat sangat penting mengembangkan sektor pertanian ini, sebab dalam program pemerintah provinsi tidak terlihat secara jelas, maka sebenarnya mulai dari pertanian, peternakan, kehutanan dan perkebunan secara umum mengalami peningkatan mungkin sebatas data yang diterima, tetapi pada kenyataannya masyarakat menerima kriminalitas karena faktor kemiskinan yang mulai berkembang akhir-akhir ini. Berdasarkan data BPS tahun 2016 bahwa secara umum, persentase penduduk miskin di Sumsel cenderung mengalami peningkatan mulai 1.043,62 ribu orang (13,48 persen) pada tahun 2012 menjadi 1.112,53 ribu orang (13,77 persen) pada tahun 2015. Walau demikian, dilihat dari tingkat pengagguran justru mengalami penurunan mencapai 19.345.00 jiwa atau tingkat penganggurannya mencapai. 6,07 persen (BPS Sumsel 2016). Angka penurunan pengangguran ini tidak signifikan jika dibandingkang dengan tingkat kemiskinan yang cenderung terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data tersebut, jelas bahwa penghidupan kaum tani di pedesaan mengalami berbagai bentuk penghisapan dan penindasan yang terstuktur. Permasalahan dan duka para petani ini seharusanya tidak berlanjut, bahkan mendorong eksistensi penati yang mandiri. Jika mengacu pada upah harian buruh tani sebesar Rp. 49.000 perhari, maka sesungguhnya angka kemiskinan di Indonesia, jauh lebih besar dibandingkan jumlah yang ditetapkan pemerintah. Petani mandiri adalah petani yang bertahan dalam menjalankan kehidupannya.

Belajar dari Belanda

Untuk memberikan salah satu semangat atau spirit bagi petani Sumsel agar dapat membuat petani tersenyum dan memikirkan kembali masa depannya untuk membangun kemandiriannya. Spirit kemandirian itu benar-benar dimulai dari diri sendiri. Petani bukan semata-mata bekerja kepada urusan sawah-ladang yang mengedepankan otot atau tenaga. Tetapi sudah saatnya petani harus menggunakan otaknya untuk membangun pertanian di Sumsel. Salah satunya belajar dari Belanda yang memadukan otak dan tenaga untuk membangun sektor pertanian mereka. Teknologi Belanda sangat mengagumkan dengan luas wilayah yang relatif kecil (41.526 km persegi) bila dibandingkan Sumsel seluas 87. 421,18 km persegi dan Indonesia 1.919.440 km persegi, dan bahkan hampir seluruh wilayah di Belanda berada di bawah permukaan laut. Produk-produk seperti kentang, tomat, buah peer, wortel, kol dan daun bawang, juga ketimun, apel, jamur, paprika, terong, daun sla, witlof, kembang kol dan bawang merah adalah hasil panen Belanda

yang membanjiri pasaran Eropa. Selain itu, produk-produk pertanian Belanda juga mempunyai peranan yang sangat besar bagi terciptanya lapangan pekerjaan. Sektor pertanian mampu menciptakan 660.000 lapangan kerja atau 10% dari lapangan kerja nasional Belanda. Anehnya, pada tahun 2011 Belanda mampu menjadi negara pengekspor hasil pertanian terbesar kedua setelah Amerika (USA) dan negara pengekspor bunga serta benih terbesar ketiga di dunia dan memasok seperempat dari sayuran yang di ekspor ke Eropa dengan nilai ekspor 72,8 miliar Euro, sehingga menjadi pendorong utama ekonomi menyumbang 20% pendapatan nasional Belanda. Kunci dari majunya pertanian di Belanda adalah kebijakan dan teknologi berdasarkan riset yang dilakukan para ahli di satu pusat riset pertanian yang terkenal yaitu Universitas Wageningen. Hasil risetnya diterapkan Pemerintah Belanda dalam menjalankan roda pertaniannya. produksi pertanian yang sangat elastis dimana hasilnya disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan pasar. Penduduk yang bekerja di bidang pertanian jumlahnya sangat terbatas, yaitu di bawah 20%, bahkan kadang-kadang hanya mencapai 5%. Selain itu, kemampuan mengeks­ plorasi ilmu, serta budaya diskusi membuat sistem pendidikannya maju. Karena pendidikannya maju, maka sektor-sektor lain juga mengikuti kemajuan tersebut termasuk pertanian. Pemerintah Belanda berupaya untuk membuat pendidikan tinggi Belanda semudah mungkin dapat diakses oleh mahasiswa dalam dan dari luar Negeri ataupun dari kalangankalangan profesional manapun yang ingin belajar di Belanda.

TABLOID DESA

Edisi 17 - Periode 07 Oktober - 20 Oktober 2016

7

penyerbukan bunga tomat sehingga menghasilkan warna merah cerah, tekstur daging buah yang renyah dan cita rasa manis seperti madu. Paprika dan mentimun juga merupakan hasil utama dari green house yang dilengkapi teknologi yang canggih sehingga mengefisienkan waktu kerja. Sistem seperti itu dapat membuat produk olahan pertanian dari Negeri Cokelat dan Keju ini banyak beredar di seluruh dunia. Sistem tersebut juga telah melahirkan teknologi-teknologi baru dalam bidang pertanian. Teknologiteknologi tersebut antara lain penggunaan green house yang efisien melalui “Dutch Process” dalam pengolahan cokelat, pembuatan keju berkualitas, pemanfaatan Bioteknologi, manajemen air untuk pertanian, perkembangan ilmu science yang mendukung danbanyak lagi. Salah satu hasil olahan pertanian Belanda yang terkenal di seluruh dunia adalah cokelat Van Houten yang merupakan olahan dari kakao yang dihasilkan dari teknologi “Dutch Process”. Ketiga, selalu berinovasi. Bagi Belanda inovasi tiada henti dan kreativitas tanpa batas. Kedua hal tersebut yang membuat kemajuan sektor pertanian Belanda tidak hanya berfokus pada optimalisasi keuntungan namun juga sangat memperhatikan keberlanjutan dan ramah lingkungan. Bahkan Pemerintah Belanda membentuk Menteri Ekonomi, Pertanian dan Inovasi yang bertugas untuk memadukan inovasi pertanian untuk mencapai ekonomi yang kuat dengan mengutamakan keberlanjutan lingkungan hidup. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah juga memberikan biaya penelitian pertanian sangat besar, ditambah kerja sama petani dan perguruan tinggi, mampu menghasilkan teknologi tepat guna dalam memproduksi produk olahan unggulan dari hasil pertanian Belanda. Inovasi ini bagi Belanda juga terkenal dengan keju Edam dan Gouda. Sekali lagi, kunci utama keberhasilan pertanian Belanda adalah riset.

Beberapa hal yang patut dipelajari dari pertanian di negara maju seperti Belanda sebagai berikut: Pertama, menerapkan kemajuan teknologi. Jika memperhatikan sektor pertanian negara maju, maka pengelolaan pertanian dalam menerapkan dan mengembangkan teknologi pertanian cenderung modern. Penggunaan dan pengembangan bibit ungul dilakukan lintas sektoral,yaitu dengan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi, lembaga pertanian serta beberapa perusahaan yang terkait. Memang, wilayah-wilayah pinggir laut Belanda yang dulu seharusnya adalah laut, sekarang menjadi lahan pertanian yang subur. Potensi alam Belanda sangat baik untuk pertanian dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakatnya. Belanda menerapkan manajemen efisien, mekanisme pemasaran dan transportasi yang cepat menjadi kunci dalam usaha pemanfaatan potensi alam di bidang pertanian ini, efisiensi dalam bekerja, serta pemberlakuan sistem insentif.

Penulis yakin bahwa SDM Sumsel sangat banyak dan berkualitas, maka Sumsel harus belajar dan bangkit jika tidak ingin tertinggal dari provinsi lain. Catatan pentingnya disini adalah bahwa sektor pertanian di Sumsel harus berbasiskan riset, teknologi per­tanian yang sepenuhnya didu­kung oleh pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya berpihak kepada petani.

Kedua, menerapkan green house. Kemajuan sektor pertanian Belanda ini juga dimulai dari green house yang menerapkan green house seluas 10.000 Ha dan separuhnya digunakan untuk menanam sayuran yang memproduksi honing tomaten sejenis tomat ceri yang unik karena melibatkan lebah madu sebagai predator alami untuk membantu

Dengan demikian, maka petani Sumsel akan kemajuan dan mampu mengatur dan menata lahan pertanian mereka sehingga menjadi teratur, tertata dan mensejahterakan petani. Selain itu, dukungan para peneliti dan penerimaan para petani untuk menciptakan inovasi dan melaksanakan hasil riset di sektor pertanian. n (***)

Oleh karena itu, Belanda dapat dikatakan sebagai negara agraris yang produktif, inovatif, kreatif, berskala dunia namun tetap menomor satukan konsep ramah lingkungan, penggunaan teknologi berkelanjutan, efisiensi energi dan berorientasi kepuasan konsumen.

8

fokusDesa

TABLOID DESA Edisi 17 - Periode 07 Oktober - 20 Oktober 2016

Peringatan HUT OKU Ke-106 “OKU Bekerja, Untuk Indonesia Kerja Nyata”

P

eringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Ogan Komering Ulu ke-106 dilaksanakan di Aula Gedung DPRD OKU, Rabu (10/8) dengan menggelar Rapat Istimewa V DPRD Kabupaten OKU masa persidangan ke-2 Tahun Sidang 2016. Adapun Tema HUT OKU 106 tahun ini, “OKU Bekerja, Untuk Indonesia Kerja Nyata”. Dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumsel Ir H Ishak Mekki MM dan Wakil Ketua DPRD Sumsel H Chairul S Matdiah SH MH serta 1000 tamu undangan lain, acara ini berlangsung meriah. Rapat paripurna istimewa dibuka oleh Ketua DPRD OKU, Zaplin Ipani didampingi Wakil Ketua DPRD OKU, Ferlan Yuliadi Id Murod dan Indrawati. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan

khidmat. Bupati OKU Drs H Kuryana Azis dalam sambutannya, mengajak

semua masyarakat OKU bersyukur karena menginjak 106 tahun usia Kabupaten OKU dalam keadaan kondusif. Itu semua adalah bukti

nyata sinergisitas antara legislatif, eksekutif dan seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya Kuryana mengimbau agar momen ini menjadi motivasi dalam melakukan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat ke depannya. Sedangkan Ishak Mekki dalam sambutannya mengatakan Kabupaten OKU merupakan kabupaten yang memiliki banyak potensi terutama di bidang kesehatan dan lokasinya yang strategis, agar ke depannya harus dimaksimalkan demi kesejahteraan baik untuk masyarakat OKU sendiri, juga untuk kabupaten tetangga. Dalam rangkaian paripurna tersebut, panitia menyajikan sebuah film singkat yang berisi selayang pandang Kabupaten OKU: sejarah terbentuknya daerah ini berikut siapa saja yang pernah memimpin OKU, juga potensi – potensi yang ada. Kemudian puncak acara ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Bupati OKU. Selain Wakil Gubernur Sumsel, acara peringatan HUT OKU kali ini terasa berbeda dengan kehadiran mantan Gubernur Sumsel yang juga mantan Bupati OKU H Ir Syahrial Oesman MM, juga pejabat-pejabat tinggi kabupaten tetangga seperti Bupati Lahat H Saifudin Aswari Rivai SE, Walikota Prabumulih H Ridho Yahya MM dan masih banyak lagi. n

“OKU Bekerja, Untuk Indonesia Kerja Nyata”

fokusDesa

TABLOID DESA

Edisi 17 - Periode 07 Oktober - 20 Oktober 2016

DPRD OKU Sahkan Lima Raperda

R

apat Pembahasan dan evaluasi Raperda Kabuten Ogan Komering Ulu (OKU) tahun 2016 berlangsung selama 12 hari di gedung DPRD OKU, yakni dimulai dari tanggal 15 sampai dengan 26 Juli 2016. Rapat ini membahas lima raperda (rancangan peraturan daerah) yang diajukan oleh Pemkab OKU dan digodok oleh tiga panitia khusus (pansus).

Adapun raperda yang dibahas tersebut yaitu raperda pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa oleh pansus I, raperda tentang bangunan dan gedung oleh pansus II, raperda administrasi kependudukan dan tanda daftar usaha pariwisata oleh pansus III dan raperda tentang RPJMD 2016-2021 oleh gabungan seluruh pansus. Setelah berlangsung selama 12 hari, dimulai dari tanggal 15 sampai dengan 26 Juli 2016, kelima raperda tersebut berhasil disepakati oleh seluruh anggota DPRD OKU. Selain itu, ada tambahan lain yang disetujui

dalam RPJMD tahun ini, yakni usulan pemekaran Kabupaten OKU yang sebenarnya sudah diusulkan sejak 1 tahun lalu. Kelima raperda tersebut disahkan pada Rabu keesokan harinya (27/7) melalui rapat paripurna ke VI DPRD OKU masa persidangan ke dua Tahun sidang 2016 di gedung DPRD OKU, yang dipimpin oleh Ketua DPRD OKU Zaplin Ipani SE bersama wakil ketua Dra Hj Indrawati MH, Ferlan Yuliansyah ID Murod dan dihadiri Bupati OKU Drs H Kuryana Aziz didampingi wakil bupati Drs Johan Anuar SH MM serta unsur FKPD. Bupati OKU Drs H Kuryana Azis dalam sambutannya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas kinerja DPRD OKU dalam menuntaskan bahasan raperda RPJMD, mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan dapat memberikan kebaikan pada masyarakat OKU. “Sesuai UU No 24 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, terutama RPDMJ. Mengingat ini dokumen pembangunan daerah jangka waktu 5 tahun. Penjabaran visi misi dan program kepala daerah, kinerja untuk mengukur pembangunan daerah,” katanya. Pentingnya RPDMJ ini, pada akhirnya ada pemahaman sama. Dengan disetujuinya RPDMJ ini, pihaknya akan melakukan penyesuaian dan mempedomani yang sudah disetujui bersama. “Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dewan perwakilan rakyat OKU. Hasil persetujuan lima Raperda OKU ini akan segera diajukan ke pihak provinsi dalam hal ini Gubernur Sumsel,” ungkapnya. n

9

10

TABLOID DESA Edisi 17 - Periode 07 Oktober - 20 Oktober 2016

ragamDesa

Pemkab PALI Berupaya Tingkatkan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Sumatera Selatan telah melakukan kajian terhadap menurunnya pendapatan daerah serta melakukan upaya meningkatkan pendapatan. Namun, dalam upaya peningkatan pendapatan daerah itu terdapat kendala misalnya mengenai retribusi daerah yang menurun drastis, karena disebabkan salah satu faktor seperti retribusi pemanfaatan ruang menara Telkomsel dibatalkan oleh MK, kata Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Ferdian Andreas Lacony di PALI, Kamis (28/9). Wakil bupati menyatakan sepakat pada pemandangan umum fraksi-fraksi dewan sehari sebelumnya yang menyebutkan bahwa daerah maju dilihat dari meninggkatnya pendapatan asli daerah (PAD), serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. "Kami sadari itu, dan telah berupaya maksimal melakukan peningkatan kinerja untuk mendongkrak PAD, serta telah melakukan penghematan terhadap belanja yang tidak prioritas," katanya. Rencana pinjaman daerah kepada pihak lain atau perbankan, dijelaskan Wabup adalah untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Sementara, terkait dengan penundaan penyaluran dana alokasi umum (DAU), wakil ketua II DPRD PALI, Darmadi Suhaimi pada rapat paripurna pembahasan Raperda APBD Perubahan 2016 sebelumnya mengatakan bahwa rencana penundaan tersebut diharapkan tidak terjadi dan segera disalurkan. Dikemukakan Darmadi, penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), pemerintah telah mengirim surat kepada Menteri Keuangan agar bisa direalisasikan tahun ini juga. Terkait dengan kemungkinan akan terjadi penundaan penyaluran DAU, pihak pemerintah daerah berupaya akan melakukan pinjaman kepada pihak lain atau perbankan agar pembangunan di PALI yang merupakan daerah otonomi baru pecahan dari kabupaten induk Muara Enim itu tetap berjalan. n

Bappeda PALI Gelar Rakor Tanggulangi Kemiskinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, di Gedung PESOS Komplek Pertamina Pendopo, Kabupaten PALI, Kamis (29/09). Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mensinergikan penuntasan kemiskinan menuju Kabupaten PALI Serasi Nia. Wakil Bupati Kabupaten PALI Ferdian Andreas Lacony S.Kom MM dalam sambutannya menyampaikan, di Indonesia bukan hanya kabupaten Pali yang mengalami perlambatan ekonomi. Tetapi kita tidak bisa hanya berpangku tangan. Ada banyak cara yang kita lakukan. Butuh kebijakan-kebijakan kreatif diluar kebiasaan. Butuh langkah-langkah inovatif dan kreatif untuk membangun Kabupaten PALI kedepan. “Persoalan apa yang paling mendasar yang dialami masyarakat PALI,” Wabup bertanya. Menurut Wabup, komoditi seperti Karet yang merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat PALI, karena harga Karet menggunakan harga Internasional dan dikendalikan oleh internasional maka menurut Wabup caranya kita harus berpikir, mendorong masyarakat menambah penghasilan dari bidang atau potensi yang lain. Masyarakat perlu bersinergi dengan pemerintah daerah. “Saya sarankan Kabupaten PALI harus ada Lembaga Inkubator, yang mendampingi masyarakat mengelola dana dari pusat, membantu masyarakat mencarikan dana yang ada dipusat dan membantu masyarakat dalam penggunaan dana desa dengan baik dan transfaran. Jangan sampai uang negara menguap dan habis dengan sia-sia,” ujar Wabup. “Saya menegaskan kembali, penting saling koordinasi. Saya akan kontrol SKPD karena saya tidak ingin 1 Rupiah-pun uang negara menguap sia-sia,” tegas Wabup. Pada kesempatan ini juga, Wabup menginstruksikan kepada Bappeda PALI, untuk mencatat dan membuat Surat Peringatan (teguran,red) kepada Kepala Dinas Pendidikan PALI maupun SKPD yang lain, yang tidak menghadiri kegiatan yang sangat penting ini. “Saya yang akan tandatangani,” ungkap Wabup dengan nada kesal. Plt Kepala Bappeda Kabupaten PALI Syahron Nazil SH dalam sambutannya mengharapkan peserta dapat mengikuti Rakor ini sampai selesai dan sebaik-baiknya. “Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua dan khususnya untuk penaggulangan kemiskinan di Kabupaten PALI,” ungkapnya. Sementara itu Gentares Nainggolan Kepala Bidang Ekonomi Sosial Budaya (Kabid Ekososbud) Bappeda PALI memaparkan, kondisi Kabupaten PALI secara umum dan bagaimana cara-cara penanggulangan kemiskinan di Kabupaten PALI yang angkanya masih cukup tinggi. n

Pemkab PALI Bangun Puluhan Sekolah Baru

D

inas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan membangun 21 unit sekolah baru untuk meningkatkan sumber daya manusia di daerah itu.

Pembangunan 21 sekolah baru itu yakni enam unit Sekolah Dasar (SD), sembilan unit SMP, tiga unit SMA dan tiga unit SMK pada lima Kecamatan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), kata Kepala Dinas Pendidikan Nasional Penukal Abab Lematang Ilir Abu Hanifah, di Penukal Abab, Kamis. Ia menjelaskan dibangunya 21 unit sekokah baru tersebut selain untuk mendukung program wajib belajar serta meninggkatkan sumber daya manusia, juga menghindarkan penumpukan siswa melebihi kapasitas kelas. Dia mengungkapkan berdasarkan data statistik kabupaten setempat tahun 2014, Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Indeks Prestasi Manusia (IPM) sangat rendah, terutama APK untuk SLTA dan SLTP. “Kondisi ini tidak sebanding antara kuota lulusan SD yang ada dengan ketersediaan gedung sekolah tinggkat SLTP. Begitu juga dengan jumlah kuota lulusan sekolah tinggkat SLTP dengan ketersediaan gedung sekolah SLTA,” katanya. Menyikapi hal mendasar ini,

kata dia, Pemkab memandang perlu untuk didirikannya sejumlah unit sekokah baru. Selain itu masyarakat di Kabupaten PALI banyak yang menyekolahkan anaknya ke luar kabupaten, dengan alasan lebih hemat biaya transpor, akan tetapi mereka masih dibebankan oleh biaya kos. “Untuk itu, dengan adanya sekolah yang jaraknya dekat, orang tua bisa menghemat biaya pendidikan untuk anak-anak mereka,” kata Abu Hanifah. Sementara, jika dilihat unit sekolah yang didirikan pada tahun 2015, belum bisa memenuhi kuota pada penerimaan siswa baru tahun ini, karena setiap tahun mengalami peninggkatan kuota lulusan baik dari tinggkat SD, SMP, SMA,maupun SMK. “Dalam pelaksanaan pendirian unit sekolah baru pihaknya banyak menerima apresiasi dari masyarakat, meskipun demikian hal itu dibarengi dengan berbagai kritik dan saran, namun saya menganggap itu adalah hal yang wajar-wajar saja,” ujar Abu.

Sementara, target dan tujuan didirikannya unit sekolah baru bukan hanya untuk mencari murid, melainkan untuk mencerdaskan para generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. “Selain itu, jika di setiap kecamatan telah didirikan sekolah baru, dibangunya SMKN 1 Penukal Utara di Suka Rame, jalan tersebut tidak sepi kegiatan ekonomi juga akan hidup di sana. Pemerintah Kabupaten akan mendukung fasilitas umum seperti jalan cor dan diberi lampu jalan,” katanya. Ia bersyukur, PALI tahun ini dapat ruang praktek sekolah untuk SMKN 1 Talang Ubi, pembangunan SMAN 2 dan SMAN 3 Penukal dari dana pusat. Sedangkan di tahun 2017, diharapkan pembangunan SMAN 4 dan SMAN 5 Talang Ubi. Sementara untuk mendukung peningkatan mutu sekolah dan pendidik, setiap tahun Diknas Kabupaten PALI mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) untuk seluruh guru. “Tahun 2016 ini kita adakan bimtek di tujuh tempat yang akan dilaksanakan pada awal Agustus untuk seluruh guru dari tingkat SD, SMP, SLTA dan SMK,” kata Abu Hanifah. n

ragamDesa

TABLOID DESA

Edisi 17 - Periode 07 Oktober - 20 Oktober 2016

11

Jambore Pemuda Daerah Sumsel 2016 Digelar di OKU Kejaksaan Tahan Mantan Kepala BPBD OKU Mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan, M Nasir, Rabu, ditahan Kejaksaan Negeri Baturaja, karena diduga melakukan korupsi pembangunan talud senilai Rp267 juta. Kuasa hukum M Nasir, Bambang Irawan, di Baturaja, Rabu, membenarkan kliennya ditahan kejaksaan namun pihaknya berkeyakinan tindak pidana korupsi itu tidak dilakukan seorang diri. “Tak mungkin M Na sendiri yang melakukannya. Bisa jadi ada dua tiga orang tersangka lain di atasnya, k arena biasanya atas perintah,” kata Bambang seperti dikutip dari sumsel.antaranews. com. Sementara itu, tersangka M Nasir menyatakan dirinya akan mengungkap siapa saja yang terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

J

ambore Pemuda adalah salah satu dari acara tahunan pemuda yang digelar oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Setiap tahunnya, perwakilan pemuda dari tiap provinsi seluruh Indonesia yang berumur 16 sampai dengan 30 tahun berkumpul untuk mengikuti kegiatan ini. Perwakilan pemuda yang dikirim untuk mengikuti Jambore Pemuda Indonesia (JPI) adalah perwakilan pemuda yang terpilih dari setiap kabupaten dan kota dalam Jambore Pemuda Daerah yang dilaksanakan di setiap provinsi. Tahun ini, Jambore Pemuda Daerah tingkat Provinsi Sumatera Selatan diadakan di Kabupaten Ogan Komering Ulu 22-26 Juli lalu. “Perehelatan Jambore Pemuda Daerah tingkat provinsi Sumatera Selatan tahun ini diselenggarakan di Kabupaten OKU. Jadi, kami dari Disporabudpar (Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata) Kabupaten OKU mendapat amanah dari panitia penyelenggara yaitu Disporabudpar Provinsi Sumsel untuk menyiapkan diri menjadi tuan rumah dan mengawasi jalannya acara hingga selesai,” demikian kata Paisol Ibrahim, SE, MM, Kepala Disporabudpar Kabupaten OKU kepada Tabloid Desa. Acara ini diselenggarakan di Gedung Olahraga Baturaja dan diikuti oleh 300 peserta, yaitu dari 14 kabupaten dan kota di Sumsel, dengan pengecualian 3 kabupaten dan kota, yaitu Kota Palembang, Kota Lubuklinggau, dan Kabupaten Ogan Ilir karena berhalangan hadir. Meski begitu, acara tetap terselenggara. Selama lima hari acara ini diisi dengan berbagai kegiatan positif kepemudaan,

Paisol Ibrahim menerangkan, “Perwakilan pemuda mempertunjukkan kreatifitasnya dengan tujuh perlombaan yaitu, pentas seni tarian dan lagu khas daerah, senam poco-poco, olahraga tradisional, pameran souvenir khas daerah, diskusi panel dengan tema NKRI dan wawasan kebangsaan, lomba kuliner khas daerah, dan lomba yel-yel. Selain lomba juga kepada kontingen diberikan pembekalan materi, seperti materi tentang narkoba dari pihak kepolisian, pengetahuan hukum oleh kejaksaan, dan kiat-kiat membangun organisasi kepemudaan oleh KNPI. Sebagai hiburan kami juga mengadakan outbond.” Pada JPD kali ini, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) berhasil merebut juara umum, disusul Kab OKU sebagai juara kedua dan juara ketiga berhasil diraih Kota Prabumulih. Usai mengumumkan kontingen terbaik atau juara umum, panitia juga mengumumkan 28 pemuda dari 14 kabupaten/ kota (masing - masing 2 orang)

yang menjadi peserta JPD tahun ini, untuk menjadi wakil Sumsel dalam ajang Jambore Pemuda Indonesia (JPI), 28 Oktober mendatang, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda di Kalimantan Tengah (Kalteng). Paisol menambahkan, diadakannya Jambore Pemuda Daerah ini bukan hanya bertujuan agar pemuda saling bersaing untuk menjadi nomor satu dalam perlombaan dan lolos seleksi ke Jambore Pemuda tingkat nasional, melainkan bertujuan untuk mempererat tali silahturahmi dan mempersatukan antar pemuda Sumsel, mendidik dan melatih kreatifitas kepada pemuda sehingga diharapkan ke depannya pemuda memiliki karakter daya saing, kemandirian dan jati diri sebagai generasi penerus, serta saling mengenalkan dan melestarikan budaya khas daerah masing-masing. Pun setelah perhelatan JPD ini telah usai, silahturahmi antar perwakilan pemuda tak akan putus dengan adanya PPMI (Purna Prakarya Muda Indonesia) yaitu wadah penampung aspirasi para alumni Jambore Pemuda yang berjenjang dari kabupaten hingga pusat. Lanjutnya, setiap daerah akan mendapat kesempatan menggelar Jambore Pemuda Daerah, karena setiap tahunnya perhelatan akan digilir pada setiap daerah. Selanjutnya, tahun 2017 telah ditetapkan Jambore Pemuda Daerah akan diseleng­ garakan di Kabupaten OKU Timur. n

“Saya siap buka-bukaan dan mengungkap siapa saja terlibat terhadap kasus dugaan korupsi yang melilitnya itu di pengadilan nanti,” katanya. Sementara M Na ditahan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Baturaja atas dugaan kasus korupsi pembangunan talud di wilayah Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur dengan anggaran sebesar Rp267 juta pada APBD 2013 lalu. Akibat kasus korupsi tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp90 juta. Saat itu yang bersangkutan selaku PPK. M Na lengser dari jabatannya sebagai kepala BPBD OKU pada Jumat (23/9) saat Bupati OKU merombak kabinetnya pada eselon III dan IV di halaman rumah dinas bupati. M Na termasuk pejabat yang masuk bangku panjang dan menjadi staf biasa pada bagian organisasi Setda OKU. n

267 Jamaah Haji Asal OKU Tiba di Baturaja Sebanyak 267 jamaah haji asal Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan tiba di Baturaja, Kamis, sekitar pukul 07.00 Wib disambut Staf Ahli Bupati OKU Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Syaiful Kamal. Pantauan di lapangan, ribuan keluarga jamaah sudah memadati kawasan Islamic Center Baturaja sejak pukul 06.00 WIB. Suasana haru dan gembira terpancar dari wajah para keluarga saat menyambut kedangan orang yang dicintainya itu dari menunaikan ibadah haji. Bahkan, ada keluarga jamaah yang menangis terharu saat melihat ayahnya tercinta pulang ke tanah air dalam keadaan sehat, padahal usianya sudah tua dan sakit-sakitan. “Alhamdulilah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kami sehingga bisa berkumpul lagi,” kata Heriansyah (39), salah seorang keluarga jamaah haji Ogan Komering Ulu (OKU) asal Desa Lubuk Batang. Selain diwarnai tangisan, pada penyambutan tersebut juga ada beberapa jamaah haji yang kelelahan tidak mampu lagi berjalan karena lanjut usia, sehingga terpaksa harus digendong oleh petugas. Ketua Tim Pembimbing Haji Daerah (TPHD), Jauhari melaporkan, pada musim haji ini 267 jamaah haji semuanya kembali ke tanah air dalam keadaan selamat. “Berangkat sejak 18 Agustus lalu dan sekitar 40 hari kami meninggalkan OKU untuk menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah kami dapat kembali ke tanah kelahiran dengan selamat sehat tanpa kekurangan satu apupun,” kata Jauhari. Dia mengatakan, dari 267 jamaah haji yang berkumpul di aula Islamic Center ini, 33 orang di antaranya langsung dijemput oleh keluarga masing-masing di embarkasi Palembang, sedangkan sisanya diberangkatkan dari Palembang dengan menggunakan delapan unit bus yang disiapkan oleh Pemkab OKU. Ketua Panitia Penyambutan dan Penjemputan penyelenggara Haji, Kabag Kesra Setda OKU, Kadarisman menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jamaah haji asal OKU yang tiba dengan sehat tanpa kekurangan. “Jumlah jamaah haji yang diberangkatkan berjumlah 267 orang termasuk TPHD dan TKHD, terdiri atas 140 jamaah haji perempuan dan 127 jamaah laki-laki. Alhamdulillah semua kembali dengan selamat dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga mereka masing-masing,” katanya. n

12

TABLOID DESA Edisi 17 - Periode 07 Oktober - 20 Oktober 2016

ragamDesa

Urus Sertifikat Tanah atau Balik Nama di BPN Muara Enim Kelar Dalam Sehari Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu kantor pelayanan publik yang menangani berbagai masalah pertanahan, baik mengenai surat kepemilikan / sertifikat tanah, balik nama, BPN kabupaten Muara Enim akan selalu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dikatakan Husin, SH, Kepala Seksi (Kasi) Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah didampingi Zulkipli D, SH Kasubsi Peralihan Hak dan PPAT BPN Kabupaten Muara Enim mengtakan, “BPN Muara Enim sekarang ini ingin memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, karena masyarakat yang ingin mengurusi sertifikat tanahnya atau ingin balik nama sertifikat tersebut, itu selesai dalam satu hari, dengan ketentuan syarat-syaratnya lengkap. Syarat-syarat yang dimaksud; Surat Akte Jual beli, Lunas BPHTB, foto copy lunas PBB, foto copy KTP penjual dan pembeli, jika hal tersebut lengkap kita akan proses langsung tidak ditundatunda lagi,” katanya seperti dikutip beritapali.com. Lanjut Husin, seluruh yang berkaitan dengan urusan tanah, kita akan siap melayani, karena kami ini merupakan salah satu pelayan publik, jadi masyarakat Kabupaten Muara Enim jangan ragu-ragu untuk mengurusi surat kepemilikannya. Contoh surat sertifikat tanah atas nama Usdek Sembiring warga Muara Enim bisa selesai dalam sehari, dan jika masyarakat belum jelas silakan tanya dan datang lansung ke kantor BPN Muara Enim. n

BPN Muara Enim sekarang ini ingin memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Ratusan Pelajar di Lawang Kidul Diminta Jauhi Narkoba Puskesmas Tanjung Enim bekerjasama PT Pama Persada, PT Bukit Asam, dan Polres Muara Enim menyelenggarakan sosialisasi narkoba untuk pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kamar Bola Tanjung Enim, Kamis (29/09). Peserta sebanyak 200 orang, mereka siswa dari 4 SMK negeri dan swasta di Kecamatan Lawang Kidul. Agung Dwi Anggoro, perwakilan manajemen PT Pama Persada Nusantara dalam sambutannya meminta kepada para pelajar untuk menjauhi narkoba, dan sex bebas. Agung meminta kepada generasi muda di Kecamatan Lawang Kidul untuk melakukan kegiatan positif, guna mendukung akademik dan karir ke depan. “Menggunakan napza (narkoba,red) ini hanya merusak kesehatan dan masa depan. Kalau mau jadi orang sukses jangan sekali-kali mencoba,”ungkap Agung seperti dikutip kabarmuaraenim.com. Dikatakan Agung, kegiatan ini merupakan salah satu program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pama Persada bidang kesehatan. Lanjut, Agung, selain program bidang pendidikan yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, bekerjasama UPTD Disdik Kecamatan Lawang Kidul. “Sebelumnya PT Pama bekerjasama dengan UPTD Pendidikan Lawang Kidul menggelar pelatihan kompetensi guru-guru Se-Lawang Kidul,”kata Agung. Sementara itu, dr Maisaroh, Kepala Puskesmas Tanjung Enim dalam acara itu mengatakan, sosialisasi yang melibatkan ratusan pelajar ini mengenai 3 materi yang dekat dengan dunia remaja. Diantaranya, penyuluhan narkoba, infeksi penyakit menular seksual, dan sex bebas. “Tiga materi ini sangat dekat dengan pergaulan remaja. Sex bebas dan narkoba sudah menyerang semua kalangan. Ini sangat mengkhawatirkan, dan yang paling potensial mereka generasi muda penerus bangsa,”ungkap Maisaroh. Ia berharap, dengan adanya penyuluhan remaja ini mampu meng­­hin­dar­kan para pelajar dari kejahatan narkoba, dan pergaluan sex bebas. Dengan membekali ilmu pengetahuan tentang reproduksi yang benar akan mampu mencegah siswa hamil diluar nikah. “Mewakili dinas kesehatan dan Puskesmas Tanjung Enim, saya mengucapkan terima kasih kepada PT Pama dan PT Bukit Asam yang telah mendukung acara penyuluhan remaja ini,” imbuh Maisaroh. n

7 Sikap KNPI Muara Enim, Tolakan Truk Batubara Melintas di Jalinsum

T

erkait masih maraknya truk batubara yang melintas di jalan umum, pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Muara Enim menyampaikan tujuh point pernyataan sikap kepada Polres Muara Enim.

“Kita acungi jempol atas niat baik KNPI Muara Enim sebagai Mata Pemuda untuk melihat berbagai persoalan di tengah masyarakat salah satunya persoalan angkutan truk batubara,” tutur Kapolres Muara Enim AKBP Hendra Gunawan Sik melalui Wakapolres, Kompol M. Adil didampingi Kabag Ops Kompol Zulkarnain dan Kasubag Humas AKP Arsyad, saat menerima rombongan KNPI bersilaturrahmi di Mapolres Muara Enim, Rabu (28/09).

Sebelumnya, Ketua DPD KNPI Muara Enim, Ardiansyah SE, didampingi pengurus harian DPD KNPI Muara Enim lainny mengatakan, maksud dan tujuan datang ke Polres Muara disamping bersilatur­ rahmi dengan jajaran Kepolisian Muara Enim. Juga ingin menyampaikan pernyataan sikap terkait polemik yang dihadapi saat ini terkait angkutan batubara yang makin hari semakin menjadi persoalan yang tak kunjung selesai.

Terkait dengan pernyataan sikap tersebut, kata Wakapolres, dirinya menyambut baik dan berterima kasih karena telah menyampaikan aspirasi dengan santun dan terkoordinir tanpa adanya aksi yang dapat memperpanjang masalah.

“Kita sampaikan tujuh point sikap berkaitan dengan angkutan batubara yang masih melintas di jalan umum. Adapun sikap tersebut diantaranya menolak keberadaan truk Batubara yang masih melintasi jalan umum dalam wilayah Kabupaten Muara Enim.

“Pernyataan sikap yang terdiri tujuh point tersebut akan kami sampaikan kepada Kapolres selanjutnya akan di konsolidasikan ke Pemkab Muara Enim dan pihak terkait,” terangnya.

Lalu, berdasarkan Kedua SK Bupati No.551.11/1438/ DISHUB/2016 agar Dinas Perhubungan mampu dan mau melaksanakan penertiban angkutan batu bara yang melintas di wilayah Kabupaten Muara

Enim. Angkutan batubara yang parkir diterminal regional Muara Enim apabila masih ada, maka DPD KNPI akan melakukan tindakan konfrontatif massif. Mendukung langkah Polres Muara Enim untuk menertibkan angkutan batubara yang masih melintas seseuai protap. Kelima. “Selanjutnya menindak tegas angkutan batubara dan atau kelompok-kelompok masa yang melakukan pungli dalam rangka meloloskan angkutan batubara tanpa izin. Minta pada Polres Muara Enim untuk melakukan tindakan verefentip terhadap gejolak sosial yang timbul oleh angkutan batubara yang tidak berizin. Dan terakhir dalam proses pelaksanaan hal diatas, DPD KNPI Muara Enim akan melakukan monitoring,” terang Ardiansyah. Berdasarkan pantauan, usai bersilaturahmi dan menyampaikan pernyataan sikap di Polres Muara Enim, Pengurus DPD KNPI melanjutkan hal yang sama ke Dinas Perhubungan (Dishub) Muara Enim yang diterima oleh Akmaludin selaku Kabid Angkutan. n

Angkutan Batubara ‘Lecehkan’ Surat Edaran Gubernur Meski Surat Edaran Gubernur Sumsel No 14 Tahun 2015 tentang aturan jadwal pengaturan angkutan melintas hanya boleh pukul 18.00 05.00, masih berlaku, namun sebagian angkutan batubara masih membandel. Akibatnya sebagian para pengguna jalan merasa dirugikan, Minggu (4/9). Dari pengamatan dan informasi yang dihimpun di lapangan, meski volume dan intensitas operasio­ nal angkutan batubara tidak seramai tahun se­be­lum­nya, namun permasalahan yang di­tim­bul­­kan masih saja terjadi. Mulai dari konvoi yang terlalu panjang hingga sampai menyulitkan para pengguna jalan lain akan mendahului, juga aksi supir angkutan batubara yang sering kebut-kebutan terutama ketika kondisi truk kosong sehingga sering menjadi biang kecelakaan lalulintas yang sampai merengut korban jiwa. Selain itu juga, angkutan batubara sering sudah melintas dibawah pukul 18.00 di Jalinsum Lahat

- Palembang. Padahal sesuai Surat Edaran Gubernur jelas dikatakan angkutan Batubara baru boleh berjalan pada pukul 18.00 dari Lahat. Menurut Joni (40) warga Muaraenim, ia beberapa kali kesal dengan ulah angkutan batubara, sebab jika bermuatan mereka sering berjalan konvoi dan terlalu panjang sehingga kesulitan ketika akan mendahului. Dan jika mobil batubara kosong, rata-rata supirnya memacu kendaraan­ nya cukup kencang, dan beberapa kali terjadi kecelakaan, rata-rata supirnya masih muda. “Itu coba Pak Polisi SIM supirnya diperiksa, masa umur 25-an sudah pegang SIM B1. Apakah prosedurnya sudah benar,” ujarnya seperti dikutip tribunnews.com. Hal senada juga dikatakan oleh Randi (35) warga Palembang, bahwa sebagai supir ekspedisi tentu ia merasa sangat kesulitan ketika akan mendahului konvoi angkutan batubara. Bahkan ia nyaris hampir kecelakaan akibat sulitnya mendahului truk batubara tersebut. n

ragamDesa Alih Fungsi SKB Sebagai Upaya Pemberdayaan dan Peluang Peningkatan Akses Masyarakat dalam Layanan Pendidikan Non Formal (Disusun oleh : Dra. Isma Sri Rahayu, MPd. – Praktisi Pendidikan) Berdasarkan Surat Edaran Dirjen PAUD dan Dikmas kepada seluruh Kepala Daerah dengan surat nomor : 1086/C.C4.I/PR/2015 tertanggal 3 Juli 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI meminta kepada seluruh Kepala Daerah untuk mengubah fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menjadi Satuan Pendidikan Non formal sejenis. Yang kemudian diikuti dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 18 Pebruari 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis. Hal ini memberikan implikasi bahwa SKB menjadi Satuan Pendidikan Non Formal „yang dinegerikan“ dan ini lebih jelas „statusnya“ karena memiliki dasar yuridis formal yang jelas dalam perundangundangan yang berlaku yakni diatur dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat (4), dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 pasal 100 ayat (2) dan pasal 105. Sedangkan Sanggar Kegiatan Belajar karena berstatus Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas tidak diatur dalam kedua peraturan perundangan tersebut. Perubahan “status” atau alih fungsi SKB menjadi Satuan Pendidikan Non Formal sejenis memang tidak dipungkiri ada beberapa pihak yang tidak mau berubah alih fungsi karena merasa turun status disamakan dengan PKBM, walaupun pada kenyataannya banyak SKB yang selama ini melaksanakan fungsi layanan program pendidikan non formal daripada menjalankan fungsinya sebagai lembaga percontohan. Konsekuensi seandainya SKB tidak melakukan alih fungsi menjadi satuan pendidikan, SKB hanya sebagai kantor tidak bisa menerbitkan ijazah/sertifikat bagi peserta didiknya. Peserta didik tidak akan bisa mendapatkan nomor induk siswa nasional (NISN) dalam aplikasi DAPODIK PAUD Dikmas karena SKB sebagai kantor tidak berhak mendapatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). Hal ini akan merugikan masyarakat yang hendak mengakses layanan pendidikan non formal di SKB. Dengan adanya perubahan alih fungsi SKB sesuai Permendikbud nomor 4 Tahun 2016 menjadi satuan pendidikan nonformal sejenis memiliki tugas dan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan nonformal. Sesuai dengan pasal 1 bahwa SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis yang menyelenggarakan program pendidikan non formal. Dimana Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui : 1) pendidikan kecakapan hidup, 2) pendidikan anak usia dini, 3) pendidikan kepemudaan, 4) pendidikan pemberdayaan perempuan, 5) pendidikan keaksaraan, 6) pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, 7) pendidikan kesetaraan, 8) pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Sesuai Pasal 4 bahwa SKB yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF sejenis mempunyai hak antara lain : a. Memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional b. Memperolah akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional c. Memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. d. Menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan/atau uji kompetensi peserta didik Program PNF sesuai dengan peraturan Perundangundangan. e. Menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengn peraturan perundang-undangan. Perubahan alih fungsi SKB menjadi satuan pendidikan non formal menimbulkan tanda tanya besar bagi kita, bagaimana peluang dan juga

tantangan SKB dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya pendidikan non formal ?. Apabila kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa urusan bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal. Dinas Pendidikan Kab/Kota sebagai pelaksana penyelenggaraan pendidikan akan lebih terfokus pada penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nor formal, yang selama ini Dinas Pendidikan lebih banyak memperhatikan pendidikan dasar dan menengah serta kejuruan. Dengan perhatian lebih fokus pada ketiga jenis pendidikan tersebut diharapkan dukungan dana pendidikan dari anggaran APBD yang minimal 20% dari keseluruhan APBD Kab/Kota akan lebih mendukung pelaksanaan program Pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal. Sanggar Kegiatan Belajar sebagai satuan pendidikan non formal adalah pelaku tunggal satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh pemerintah, tentunya perlu didukung sepenuhnya oleh dana pendidikan yang memadai melalui APBD maupun APBN. Dengan dukungan dana yang cukup untuk penyelenggaraan SKB ini membuktikan kehadiran negara dan pemerintah daerah dalam memberikan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan non formal. Hal ini menjadi peluang yang sangat baik bagi SKB untuk mengembangkan programprogramnya memberikan layanan pendidikan non formal kepada masyarakat dengan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah dengan penganggaran yang lebih besar di APBD Kab/Kota yang selama ini terkesan „terabaikan“. Dengan posisi yang lebih jelas dan payung hukum yang lebih kuat maka tidak ada alasan lagi Pemerintah Daerah untuk mengabaikan anggaran bagi SKB. Disisi lain hal ini menjadi tantangan bagi SKB bagaimana dapat menyusun Program-program Pendidikan Non Formal yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. SKB harus dapat menyusun Program Pendidikan PAUD unggulan yang didukung oleh sarana dan prasarana lengkap, menyusun Program Pendidikan Kesetaraan yang berkualitas sehingga mampu menghasilkan lulusan yang sama dengan pendidikan formal, menyusun Program Kecakapan Hidup, Pendidikan dan Latihan Keterampilan, Program Kepemudaan dan Program Pemberdayaan Perempuan yang sesuai dengan karakter daerah dan kebutuhan masyarakat serta mampu bersaing dalam era globalisasi serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Semua tantangan ini harus dijawab dengan kerja keras perangkat SKB baik kepemimpinan Kepala SKB, dukungan administrasi dan manajemen, serta peranan Pamong Belajar yang berkualitas yang mampu menyusun Program Kerja dan mampu membaca peluang-peluang untuk pengembangan program. Perangkat SKB harus mampu meyakinkan Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Daerah, perencana anggaran dan pemangku kepentingan untuk lebih memperhatikan Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Satuan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang harus memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Untuk meyakinkan semua pemangku kepentingan agar peduli dengan SKB, tentunya SKB harus mampu menyusun rencana program unggulan yang berbasis kebutuhan masyarakat. Disatu sisi pada kenyataannya bahwa Tenaga Pamong Belajar juga masih kurang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini diharapkan Pemerintah Daerah segera dapat memenuhi kekurangan jumlah Pamong Belajar dan meningkatkan kualitas Pamong Belajar melalui Diklat Pamong dan Diklat Peningkatan Mutu dengan beragam kompetensi. Kita berharap dengan alih fungsi SKB bukan berarti „lonceng kematian“ bagi SKB (ada sebagian fihak menganggap demikian) tetapi menjadi era berkiprahnya SKB dalam memberikan akses kepada masyarakat luas dalam layanan pendidikan non formal secara lebih nyata dan luas. n *

TABLOID DESA

Edisi 17 - Periode 07 Oktober - 20 Oktober 2016

13

Realisasi Tanam Padi Dinas Pertanian OKI Capai 95 Persen Dinas Pertanian OKI Dan Kodim 0402 OKI/OI Adakan Pekan Tanam Akhir Musim di Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam, Kamis (29/09). Kegiatan tanam padi serentak di hamparan lahan cetak sawah tahun 2016 di Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam yang mendapat dukungan Program sarana dan Prasarana dari Kementrian Pertanian RI, dalam rangka peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai yang bersumber dari dana APBN. Acara Pekan Tanam Akhir tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati OKI M Rifai,SE, Wakalaklap Cetak Sawah DITZIAD Kolonel CZI Susanto Budi Raharjo, Dandim 0402 OKI/OI Letkol Kaveleri Dwi Irbaya, S.Sos, yang diwakili Direktur Pengolahan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Ir Tri Agustina Satriani, MM, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Ir Irmantria,MM, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten OKI Syarifuddin, SP, M.Si, SKPD, Ketua Organisasi Wanita Se-Kabupaten OKI, Camat Teluk Gelam, Kepala Desa. Kelompok Tani, Para Penyuluh Pertanian Tokoh Agama dan Masyarakat. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten OKI Syarifuddin, SP, M.Si menyampaikan, pada tahun 2016 Kabupaten OKI mendapat target tanam padi seluas 195.106 Hektar dari luas lahan saat ini 129.594 Hektar. Luas lahan ini termasuk tambahan luas lahan yang diperoleh dari kegiatan cetak sawah tahun 2016 sebanyak 9.146 Hektar dari target 11.000 Hektar. Yang tersebar di enam kecamatan, masing – masing Kecamatan Teluk Gelam 160 Hektar, Kecamatan Tanjung Lubuk 1000 Hektar, Kecamatan Cengal 3052 Hektar, Kecamatan Sungai Menang 2705 Hektar, Kecamatan Tulung Selapan 1364 Hektar, dan Kecamatan Pangkalan Lampam 865 Hektar. “Pekerjaan kita selama tahun 2016 ini dilaksanakan secara swakelola oleh instansi TNI angkatan Darat dan Kodam II Sriwijaya”. Lebih lanjut Syarifuddin, mengatakan “dari target luas tanam, diharapkan Kabupaten OkI dapat memproduksi padi sebanyak 851.511 Ton, dengan estimasi provitas 4,8 Ton/Hektar”. “Sampai tanggal 28 September 2016, realisasi tanam padi Kabupaten OKI sebanyak 185.097 Hektar atau lebih kurang 94,86 %. Realisasi tanam tahun 2015 sebanyak 139.839 Hektar ada peningkatan yang cukup signifikan lebih dari 32%”, sambung Syarifuddin, SP, M.Si seperti dikutip sumselpost.com. Dalam sambutannya Wakil Bupati OKI M Rifai,SE mengatakan kepada para petani untuk segera memanfaatkan lahan sepanjang tahun, dari 1 (satu) kali tanam menjadi 2 (dua) kali tanam bahkan 3 (tiga) kali tanam dalam setahun, sehingga dapat memberikan tambahan produksi padi di tahun 2016 dengan begitu dapat mewujudkan ketahanan pangan yang mencakup ketersediaan, kemandirian dan kedaulatan pangan dapat tercapai. n

13 Warga Hibahkan Tanah Untuk Dibangun Jalan Lingkar Sosial Sebanyak 13 kepala keluarga yang terdiri dari warga dan masyarakat kecamatan Talang Ubi menghibahkan tanah sepanjang 2,200 meter atau 2,2 kilometer kepada pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Mereka menghibahkan untuk tujuan pembangunan akses fasilitas jalan lingkar dari sekolah dasar negeri 14 Talang Ubi menuju kantor kelurahan Handayani Mulia, yang direncanakan pemkab PALI lokasi tersebut akan didirikan rumah sakit type C. “Kami sudah berembuk bersama 13 orang untuk menghibahkan tanah kami kepada pemkab PALI untuk dibangun jalan lingkar dari SDN 14 Handayani menujuh kantor kelurahan Handayani Mulya,” ungkap Haironi BA salah satu penghibah kepada wartawan, Rabu (28/9). Selain itu menurut Haironi mereka menghibahkan tanah tersebut, ini adalah salah satu bentuk masyarakat mendukung program pemerintah khususnya pemkab PALI dibidang pembangunan infstruktur jalan. Serta ikut mensukseskan program Bupati PALI Heri Amalindo yang berkeinginan dalam 3 tahun jalan PALI sudah terbuka. Ditempat yang sama Sunarto selaku ketua RW 02 Handayani Mulia kecamatan Talang Ubi, sekaligus salah satu penghibah tanah mengatakan, ini adalah keinginan masyarakat untuk membuka jalan sampai ke depan kantor lurah. Karena menurutnya jalan ini merupakan salah satu akses masyarakat untuk beraktivitas yang kesehariannya warga berkerja mencari nafka dengan memotong karet dan usaha lainnya. Dengan dibukanya akses jalan ini nantinya sama saja membantu pemerintah dalam bidang pembangunan. “Kami sangat mengharapakan kepada pemerintah kabupaten PALI, dengan sudah diserahkannya tanah ini, supaya cepat dikerjakan sesuai apa yang kami harapkan, yakni pembangunan jalan dengan tujuan supaya masyarakat dapat menggunakanya, karena akses jalan ini merupakan akses masyarakat mencari nafka dan usaha,” harapnya. Tidak itu saja berdasarkan hasil rembuk atau persetujuan dari pihak penghibah, mereka akan menamakan jalan tersebut jalan Sosial dan nama itu sudah disetujui oleh pemerintah kabupaten PALI atas sinergi antara pemerintah dengan masyarakat. Sementara Lurah Handayani Mulya Bambang Saiful SH, mengakui bahwa warga kami menghibahkan tanah 2,200 meter serta mengusulkan untuk dibangunnya jalan lingkar sepanjang 2,2 kilo meter dari 13 orang yang merupakan masyarakat Pendopo khusunya kelurahan Handayani Mulia. Menurutnya usulan itu disambut baik oleh bupati kabupaten PALI, Heri Amalindo. Dan dirinya selaku pemerintah kelurahan Handayani Mulia, sangat mendukung partisipasi masyarakat apa pun segi rencana untuk kemajuam maupun pembangun. Sumber : sumselpos.com

14

TABLOID DESA Edisi 17 - Periode 07 Oktober - 20 Oktober 2016

mimbarDesa

Kontribusi Alquran Terhadap Ilmu Pengetahuan

Oleh: Achyar Zein (Ketua Prodi Ilmu Hadis PPs UIN SU)

P

ertama sekali yang harus diyakini adalah bahwa Alquran diturunkan untuk manusia bukan makhluk yang lain. Ini merupakan isyarat bahwa manusia punya kepentingan terhadap Alquran untuk menjalankan tugas kekhalifahan di muka bumi.

Pada prinsipnya, semua ilmu adalah untuk kepentingan dunia dan akhirat dan Alquran tidak pernah memperkenalkan adanya istilah dikotomi ilmu (membagi ilmu kepada dua yaitu ilmu dunia dan ilmu akhirat). Dengan kata lain, selama ilmu dipelajari dan dipergunakan untuk kemaslahatan

Kontribusi ini juga dapat dilihat ketika Alquran bertanya dalam nuansa mengejek “apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang tidak berilmu ? Pertanyaan ini menunjukkan tentang kelebihan orang-orang yang beramal karena ilmu atas orang-orang yang beramal karena jahil. Amal tanpa ilmu akan membawa kepada keterpurukan, demikian menurut al-Jaza’iri dalam tafsirnya Aysar al-Tafasir.

Supaya manusia sukses menjalankan tugas ini dengan baik dan benar maka manusia wajib mengacu kepada Alquran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Kewajiban untuk mengacu kepada Alquran disebabkan oleh dua faktor. Pertama, dapat dipastikan bahwa semua ayat-ayat Alquran berbicara tentang ilmu pengetahuan. Kedua, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Alquran bersifat futuristic oriented (orientasi masa depan), sekalipun Alquran banyak juga membicarakan tentang sejarah namun tetap saja punya relasi ke masa depan. Kontribusi Alquran terhadap ilmu pengetahuan dapat dilihat ketika menggunakan kata iqra’ (bacalah) di saat pertama sekali Alquran diturunkan. Padahal pada waktu itu, membaca dan menulis bukan bagian dari kebutuhan, bahkan orang-orang yang pandai membaca dan menulis dijadikan sebagai indikator bahwa yang bersangkutan lemah dalam ingatan. Alquran muncul merubah pola pandang manusia ketika itu dan berani menempatkan ilmu pengetahuan pada posisi yang paling penting. Harta dan kekuasaan yang menjadi indikator kehormatan seseorang ditampik oleh Alquran dengan menempatkan ilmu pengetahuan sebagai harta yang paling berharga dan kekuasaan yang

Bahkan Allah sendiri mengajari Nabi Adam tentang semua nama-nama dan beliau berhasil pula menguasainya dengan baik. Ilmu pengetahuan inilah yang dijadikan Tuhan sebagai indikator kepada malaikat tentang kelayakan Nabi Adam untuk menjadi khalifah.

manusia maka selama itu pula ilmu tersebut berkenaan dengan kehidupan hari akhirat. Secara khusus, terdapat juga di dalam Alquran ayat-ayat yang menunjukkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Penyebutan bumi dan langit yang diulangi sebanyak ratusan kali, begitu juga tentang manusia dan makhluk-makhluk yang lain selalu diiringi oleh Alquran dengan ilmu pengetahuan. Maksudnya, semua yang disebutkan oleh Alquran dapat dijadikan sebagai objek untuk menambah ilmu pengetahuan. Termasuk kesalahan besar sebagian umat Islam ini adalah menyahuti ayat-ayat tentang bumi dan langit hanya pada aspek theologi saja. Seharusnya, ayat-ayat yang seperti ini disahuti juga melalui

Indikasi lain tentang kontribusi ini ialah ketika Alquran memerintahkan manusia agar senantiasa menggunakan akal untuk melihat fenomena alam. Melalui fenomena alam ini manusia akan tahu kapan seharusnya bercocok tanam, kapan sebaiknya melaut dan kapan pula layak untuk terbang. Bibit apa yang cocok untuk ditanam pada struktur bumi yang lembab, basah dan kering dan sebagainya. Janji Alquran untuk mengangkat derajat orangorang yang beriman dan berilmu dapat juga dijadikan alasan tentang kontribusi Alquran terhadap ilmu pengetahuan. Dalam hal ini disebutkan bahwa Allah akan mengangkat derajat mereka beberapa derajat. Menurut al-Baydhawi dalam tafsirnya Anwar al-Tanzil, ilmu sudah memiliki derajat yang tinggi dan jika dibarengi dengan amal akan membuat kedudukannya semakin meninggi lagi. di dalam hadis disebutkan bahwa kelebihan orang yang berilmu dengan ahli ibadah seperti bulan purnama dibanding dengan bintang.

Kemudian Alquran juga menunjukkan kontribusinya pada ilmu ketika tidak mengikutkan orang-orang yang berilmu ke medan perang. Alquran menjelaskan bahwa orang-orang yang berilmu tetap tinggal di tempat untuk terus menyebarkan ilmu mereka Dapat kepada masyarakat. Mereka dipastikan diberikan dispensasi karena bahwa semua takut ilmu mereka tidak dapat diserap oleh masyarakat apabila ayat-ayat mereka ikut berperang atau Alquran meninggal di dalam perang. berbicara

tentang ilmu pengetahuan.

paling terhormat. Perbandingan jumlah ayat-ayat Alquran yang berkenaan dengan harta dan kekuasaan jauh berada di bawah ayat-ayat Alquran yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Jika ayat-ayat Alquran yang berkenaan dengan harta dan kekuasaan hanya ada pada angka ratusan ayat, maka ayat-ayat yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan sudah berada pada angka ribuan ayat. Secara garis besarnya, ilmu-ilmu yang dibicarakan oleh Alquran mencakup ke dalam dua aspek. Pertama, ilmu-ilmu yang berkenaan dengan kehidupan dunia yaitu mengelola dan memakmurkan bumi supaya hidup lebih sejahtera. Kedua, ilmu-ilmu yang berkenaan dengan kehidupan di hari akhirat seperti pahala dan siksa, surga dan neraka supaya manusia dapat membuat persiapan.

aspek-aspek yang lain supaya rahasia-rahasia alam dapat dikuak untuk kepentingan hidup manusia. Sebagian bumi diciptakan subur dan sebagiannya lagi tandus, tentu saja rahasia ini hanya dapat dijabarkan melalui ilmu pengetahuan. Sekiranya, ayat-ayat ini didekati dengan pendekatan ilmu pengetahuan maka tidak ada lagi yang melarat di muka bumi ini. Menurut Sayyid Thanthawi dalam kitab tafsirnya al-Wasith, ada puluhan ayat di dalam Alquran yang berbicara tentang nikmat yang diberikan Allah untuk kehidupan manusia. Menurutnya lebih lanjut, puluhan ayat ini berkenaan dengan penciptaan langit dan bumi. Alquran juga menegaskan bahwa Allah bersikukuh mengangkat Nabi Adam untuk menjadi khalifah di muka bumi dengan alasan ilmu pengetahuan.

Kontribusi lain dari Alquran tentang ilmu pengetahuan dapat dilihat dari peristiwa Nabi Sulayman. Ketika Nabi Sulayman menginginkan agar istana Ratu Balqis dipindahkan ke tempatnya, tiba-tiba jin menawarkan jasa bahwa dia sanggup memindahkannya sebelum Nabi Sulayman berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Nabi Sulayman menawarkan lagi kepada yang lain dengan waktu yang lebih cepat lagi. Tiba-tiba seorang yang memiliki ilmu pengetahuan bangkit dan menawarkan jasa kepada Nabi Sulayman bahwa dia sanggup memindahkan istana Ratu Balqis dengan waktu sangat singkat yaitu sebelum mata Nabi Sulayman berkedip. Beberapa contoh di atas menunjukkan betapa besarnya kontribusi Alquran terhadap ilmu pengetahuan. Perlu diakui, masih banyak lagi kontribusi Alquran tentang ilmu pengetahuan yang belum terserap oleh manusia. Melalui kontribusi ini patut diyakini bahwa Alquran adalah sumber inspirasi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. n Sumber: KoranBeritaSore.com

etnikDesa

TABLOID DESA

Edisi 17 - Periode 07 Oktober - 20 Oktober 2016

15

Wisata Kultur Etnik di Kampung Arab Al Munawar Palembang

K

ampung Arab Al Munawar merupakan sebuah perkampungan yang terletak di kawasan 13 Ulu. Terletak di tepian Sungai Musi dan Sungai Ketemenggungan. Setidaknya di kompleks ini, terdapat delapan rumah yang usianya diperkirakan lebih dari satu abad. Salah satunya, rumah permukiman Arab pertama di Kampung 13 Ulu, Habib Abdurrahman Al Munawar. Keseluruhan rumah berkonstruksi panggung dengan menggunakan bahan kayu unglen dan sebagian lagi menggunakan batu secara keseluruhan. Sebagian dari rumah itu berarsitektur limas seperti rumah Habib Absurrahman dan sebagian lagi telah mendapat sentuhan Timur Tengah dan Eropa. Ini juga terlihat dari bentuk tangga, baik tangga di luar rumah maupun di dalam. Tangga ini dibuat sedemikian rupa, ada rumah yang tangganya berukir biasa, menyerupai bentuk kotak dengan sayatan pada empat sisi di atasnya sehingga, bentuknya sekilas menyerupai limas sekilas dapat menyerupai bentuk

puncak menara masjid bergaya Turki. Demikian pula dengan bentuk terali pembentuk pagar di rumah berlantai dua. Jika diamati, Bentuk engsel berbahan kuningan ini menyerupai burung elang ketika jendela dalam posisi tertutup. Sebagian rumah tua di kampung itu bahkan telah menggunakan batu marmer sebagai lantai. Bahkan, marmer ini tidak hanya dipasang di lantai rumah berukuran sekitar 20 x 30 meter itu saja. konon khusus didatangkan dari Italia dengan bentuk bujur sangkar 50 x 50 cm itu dipasang hingga ke teras. Di kampung ini, juga

terdapat rumah Kapten Arab. Seperti halnya sukubangsa Cina dan India, pada tahun 1825, Pemerintah Belanda di Palembang melakukan pendekatan. Dari tiap sukubangsa itu, diangkatlah pemimpin kaum dengan pangkat Kapten. Kapten terakhir di Kampung Al Munawar ini bernama Ahmad Al Munawar yang wafat pada tahun 1970.

Akulturasi budaya di kawasan ini sungguh nyata, ada melayu, cina, dan arab. Semua berpadu dalam sebuah kawasan yang cukup tua berada di Palembang. Di manakah kawasan itu? Namanya Kampung Arab, dinamai demikian karena awalnya di sinilah para pedagang-pedagang arab bermukim. Konon katanya keberadaan para keluarga pedagang arab ini paling tidak sudah ada hampir 300 tahun. Mereka memiliki tanah yang luas lalu dijadikan pemukiman bagi keluarga dan sanak saudaranya. Tidak heran jika akhirnya masing-masing kawasan ini memiliki nama yang diambil dari nama fam/ marga keluarga para pedagang arab tadi. Salah satu marga keluarga arab tersebut adalah Al Munawar, nama marga yang dijadikan nama salah satu kawasan di Kampung Arab. Beruntung sekali saya mendapatkan kesempatan untuk singgah ke kampung ini karena kebetulan saya mendapat undangan dari Ibu Irene Camelyn Sinaga – Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Selatan untuk menghadiri acara malam pembukaan Festival Sriwijaya XXV 2016 di tepian Sungai Musi. Siang itu rombongan kami

baru saja kembali dari Pulau Kemaro yang berada di tengah Sungai Musi untuk melihat Klenteng dan Pagoda tempat sembahyang masyarakat Cina di Palembang. Dalam perjalanan pulangnya kami menyempatkan diri untuk mampir ke Kampung Arab Al Munawar. Seru sekali karena kami datang lewat jalur sungai, tambah serunya lagi ternyata siang itu permukaan air sungai Musi sedang surut jadi kami semua harus pindah dari perahu besar ke perahu yang lebih kecil, yaitu perahu yang dapat merapat ke tepian sungai dalam keadaan dangkal. Kami langsung disambut oleh Pak Dulloh (Abdullah), warga situ yang juga masih famili Al Munawar. Dari informasi Pak Dulloh, di Kampung Arab Al Munawar ini ternyata sedang ada hajatan kawinan (haul), jadi makin semaraklah suasana di kampung tersebut. Ada banyak sekali rombongan

undangan yang hadir, semua berbusana putih-putih. Tentu saja momen menarik ini tidak dilewatkan begitu saja, kamera foto dan video kami seketika sigap mengambil banyak momenmomen yang khas. Sebelum bergegas kami berkesempatan makan siang di Pesantren Ar Riyadh, yaitu pesantren yang dibangun tahun 70-an oleh orang tua dari salah satu ustadz kondang yaitu ustadz Ahmad Al Habsyi. Sajian makanannya adalah Nasi Minyak berikut daging kambingnya yang begitu lezat. Di sinilah nampak sekali harmonisasi akulturasi budaya, masakan arab bersanding dengan makanan cina namun disajikan dengan gaya melayu. Semua keragaman disajikan dalam perbedaan namun dinikmati dalam kesamaan selera. Indah sekali.. Tidaklah heran dalam perjalanan pulang kami dengan perahu, cukup membuat kami terkantukkantuk, selain karena perut kami yang kenyang, angin sepoi-sepoi Sungai Musi seakan membelai meninabobokan. Namun sesekali kami pun terbangun akibat cipratan air sungai, yang mana ada yang bilang bahwa jika sudah pernah terciprat air Sungai Musi biasanya akan rindu untuk kembali ke Palembang. Semoga saja.. karena rasanya masih banyak tempat menarik yang layak dikunjungi di Palembang apalagi di Sumatera Selatan. Bagaimana dengan kalian? n dari berbagai sumber