FOKUS PROGRAM DAN KEGIATAN KETAHANAN PANGAN TA.2015
1
ARAHAN UU NO. 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN A. KERANGKA KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN
Kedaulatan Pangan
OUTCOME Masyarakat dan perseorangan yang sehat, aktif, dan produktif, secara berkelanjutan
Ketahanan Pangan
Kemandirian Pangan Keamanan Pangan
B. SISTEM KETAHANAN PANGAN NASIONAL • • Sumberdaya
Lahan Air SDM Teknologi Kelembagaan Budaya
Pasar Pangan DN/LN
Kebijakan Ekonomi dan Pangan Kebijakan Otonomi dan Desentralisasi KETAHANAN PANGAN
Ketersediaan Keterjangkauan Pemanfaatan (Konsumsi Pangan dan Gizi)
SDM yang tangguh (sehat, aktif, produktif)
Lingstrat LN & DN: Penduduk, Perubahan Iklim, Kinerja Ekonomi, Dinamika Pasar Pangan, Shock/Bencana
3
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT TAHUN 2015 1. TUJUAN
Mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan. 2. SASARAN
Memantapkan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan 4
TARGET PEMANTAPAN KETAHANAN PANGAN 2015-2019 DENGAN INDIKATOR KENERJA UTAMA : No. IKU 1. Skor PPH 2. Kons. Energi (kkal/kap/hr)
2013 81,4 1.930
2015 85,9 2.004
2016 88,2 2.040
2017 90,5 2.077
2018 92,7 2.113
2019 95,0 2.150
3.
55,71
56,1
56,4
56,6
56,8
57,0
Sesuai HPP
Sesuai HPP
Sesuai HPP
Sesuai HPP
Sesuai HPP
Sesuai HPP
4.
5.
Kons.Protein (gr/kap/hr) Stabilnya harga pangan (gabah) di tingkat produsen Stabilnya harga pangan (beras) di tingkat konsumen
1,34 %
CV<10% CV<10% CV<10% CV<10%
CV<10%
5
FOKUS PENAJAMAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN TAHUN 2015 1. Fokus Program dan Kegiatan: • Pencapaian sasaran ketahanan pangan dengan anggaran secara berimbang, • Penguatan program dan kegiatan ketahanan pangan 2. Dasar Perencanaan Program dan Kegiatan: • Renstra BKP 2010-2014 • e-Proposal tahun 2014 dari daerah • Review program dan kegiatan tahun 2013 • Hasil Pra-Musrenbangtan 2014 • Prioritas lokasi FSVA 2012 6
Lanjutan... 3. Penajaman Program dan Kegiatan 2015 • Perbaikan dan penyempurnaan konsep program aksi ketahanan pangan (KRPL, Kawasan Mandiri Pangan, Lembaga Usaha Pangan Masyarakat/LUPM); • Stabilisasi harga pangan di tingkat produsen pada sentra produksi pangan dan harga pangan di tingkat konsumen; • Penyelarasan pengisian lumbung pangan masyarakat dengan pembangunan lumbung melalui DAK Bidang Pertanian; • Penguatan analisis dan perumusan kebijakan pangan dan ketahanan pangan (RPP, Rperpres, Permentan)
7
PROGRAM AKSI KETAHANAN PANGAN TAHUN 2015 Untuk mencapai tujuan dan sasaran, program aksi dilaksanakan melalui 6 kegiatan utama sebagai berikut : 1. P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan) / KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) 2. Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) 3. Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan 4. Penguatan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) 5. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat 6. Analisis stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen
8
1. P2KP (PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN) / KRPL (KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI) • Tujuan: Memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan masyarakat yang B2SA yang diindikasikan dengan meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH). • Sasaran : 3.300 Kelompok Wanita di 354 Kab/Kota di 33 Provinsi; 11 Kelompok di 10 Kabupaten untuk MP3L • Pelaksanaan/Kegiatan : – Sosialisasi B2SA (ODNR, Promosi makan ikan, telur, buah, dan sayur); – Optimasi pemanfaatan lahan pekarangan, termasuk pengembangn kebun bibit kelompok; – Pengembangan Kebun Sekolah; – Peningkatan Pengetahuan wanita tentang pengembangan menu B2SA; – Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) 9
Pengembangan KRPL di Prov. Jawa Tengah, Kab. Wonogiri, Desa Semin 10
2.
PENGEMBANGAN KAWASAN MANDIRI PANGAN
• Tujuan: Memberdayakan masyarakat miskin/rawan pangan menjadi masyarakat mandiri dalam mengatasi kemiskinan dan rawan pangan, untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat. • Sasaran : 144 Kawasan pada 95 Kab di 23 Provinsi yang mempunyai potensi pengembangan komoditas unggulan spesifik lokasi dan potensi pengembangan titik tumbuh sebagai pusat ekonomi di Prioritas 1 FSVA Tahun 2012. • Pelaksanaan dalam 5 tahapan: (1) Persiapan; (2) Penumbuhan; (3) Pengembangan; (4) Kemandirian; dan (5) Strategi Keberlanjutan Kegiatan. 11
3. PENGUATAN LEMBAGA USAHA PANGAN MASYARAKAT (LUPM) •
Tujuan:
Memberdayakan Gapoktan agar mampu mengembangkan unit usaha ekonomi berbasis pangan, termasuk pengelolaan cadangan pangan masyarakat/kelompok; • Sasaran : 327 Gapoktan (75 Gap. Baru dan 252 Gap. Lanjutan) di sentra produksi pangan dengan kepemilikan lahan sendiri dengan unit usaha distribusi/ pemasaran/ pengolahan dan unit pengelolaan cadangan pangan • Pelaksanaan Kegiatan : a) Mengembangkan usaha ekonomi di wilayah melalui peningkatan usaha pembelian dan penjualan pangan; b) Meningkatkan nilai tambah produk petani anggotanya melalui kegiatan penyimpanan atau pengolahan atau pengemasan dan lain-lain; c) Memperluas jejaring kerja sama distribusi/pemasaran yang saling menguntungkan dengan mitra usaha, baik di dalam maupun di luar wilayahnya; d) Pada tahap kemandirian; mengembangkan berbagai usaha produktif 12 berbasis ekonomi pangan.
4.
PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT •
Tujuan: 1.
Meningkatkan volume stok cadangan pangan di kelompok lumbung pangan untuk menjamin akses dan kecukupan pangan bagi anggotanya terutama yang mengalami kerawanan pangan;
2.
Meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota kelompok dalam pengelolaan cadangan pangan;
3.
Meningkatkan fungsi kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan.
•
Sasaran : Pengisian 1.483 unit Lumbung Pangan Masyarakat yang telah dibangun di wilayah Sentra Pangan dan Rawan Pangan dengan alokasi DAK bidang Pertanian Tahun 2013-2014
•
Pelaksanaan dalam 3 tahapan: (1) Penumbuhan ; (2) Pengembangan; dan (3) Kemandirian.
•
Pendanaan/Biaya : – Dana APBN untuk pengisian bahan pangan tahap Pengembangan dan Kemandirian (2013 dan 2014)
13
Lumbung Pangan Masyarakat di Prov. Sumatera Selatan, Kab. Banyuasin, Desa Banyuurip
14
ALOKASI PROGRAM DAN ANGGARAN TA. 2015 LINGKUP BADAN KETAHANAN PANGAN No
Kegiatan
1 Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan
Program Aksi
Sasaran Renja Lanjutan 192 Gap
Baru 135 Gap
Pengembangan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat Jumlah Lumbung 407 Unit 1.076 Unit pangan yang diberdayakan 2 Pengembangan Jumlah desa Mandiri 429 Desa - Desa Ketersediaan Pangan yang dan diberdayakan Penanganan Jumlah kawasan 109 Kwsn 40 Kwsn Rawan Pangan mandiri pangan yang diberdayakan
Alokasi Anggaran (Rp. Juta) 99.399,00
108.355,1
Lanjutan... No
Kegiatan
3 Pengembangan Penganekaraga man Konsumsi dan Keamanan Pangan 4 Dukungan Manajemen Badan Ketahanan Pangan TOTAL
Program Aksi Pendampingan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP)
Alokasi Anggaran Lanjutan Baru (Rp. Juta) 1.950 Desa 1.350 Desa 108.350,0 Sasaran Renja
12 Bln Lynn
266.340,8
582.384,9
RANCANGAN SATKER TA. 2015 LINGKUP BADAN KETAHANAN PANGAN KRITERIA SATKER 2015 : a. Kesinambungan Satker b. Terdapat/kedekatan dengan KPPN Setempat c. Kinerja Kegiatan dan Anggaran Tahun Terakhir d. Kemudahan dalam aplikasi di RKA-K/L e. Jarak ke provinsi No
Keterangan
2013
2014
2015
692,07
529,18
582,38
1
Anggaran (Rp. Milyar)
2
Jumlah Satker
170
162
125
3
Jumlah DIPA
200*
164**
127**
Ket : *) Terdiri dari 2 Povinsi SOLID (Maluku dan Maluku Utara) dan 28 Provinsi Penerima Pengadaan Mobil dan Lab Mini Keamanan Pangan Segar **) Satker Provinsi Pelaksana Kegiatan SOLID, terdiri dari Provinsi Maluku dan Maluku Utara 17
AGENDA KEGIATAN TA. 2015 LINGKUP BADAN KETAHANAN PANGAN No.
Agenda
Waktu Perkiraan
1.
Evaluasi dan Sinkronisasi Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Januari-Februari 2015
2.
Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan
Juni- Juli 2015
3.
Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia (HPS)
Oktober 2015
3.
Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2015
November 2015
18
DUKUNGAN REGULASI UNTUK AKSELERASI KETAHANAN PANGAN Regulasi yang Sudah Ada : Undang – Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menekankan pada pencapaian Ketahanan Pangan dengan berbasis pada Kedaulatan dan Kemandirian pangan Peraturan Pemerintah (PP) No.3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah Kepada Masyarakat. Bagian Kedua Pasal 3 ayat 2 (m) “Ketahanan Pangan Merupakan Urusan Wajib Pemerintah Daerah”
PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Bab II Pasal 7 ayat 2 (m) “Ketahanan Pangan Merupakan Urusan Wajib Pemerintah Daerah” 19
Lanjutan... Permentan No. 65 Tahun 2010 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KETAHANAN PANGAN PROV DAN KAB/KOTA Sebagai pedoman/acuan bagi Pemda Prop. dan kab/kota dalam menyelenggarakan urusan wajib di bidang ketahanan pangan Tahun 2015 merupakan tahun terakhir dalam pencapaian target implementasi SPM
20
Lanjutan... Regulasi yang diperlukan Perpres Kelembagaan Ketahanan Pangan PP tentang Ketahanan Pangan dan Gizi PP tentang Label dan Iklan Pangan PP tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 Renstra Badan Ketahanan Pangan tahun 2015-2019 Permentan tentang Pedoman Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Perda, Pergub, Perwalikota/bupati yang mendukung penyelenggaraan Ketahanan Pangan di daerah
21
22
