INDUSTRY
No.02/Tahun I/2006
COOPERATION...
AICO Scheme Toward Achieving Competitive Industry
The scheme is based on an agreement known as Basic Agreement on The ASEAN Industrial Cooperation Scheme signed in April 1996 by ministry of industries of ASEAN members. Under the agreement, industrialist who applies the AICO scheme will be given a preferential import tariff as low as 0%. On April 21, 2004, members sign amendment of AICO scheme under which the scheme is to be adjusted with AFTA agreement, when the AICO preferential tariff is fixed to 0%. There are at three main objectives that could be achieved through AICO. The first is increasing competitiveness of ASEAN industry both in regional and global market. The second is to increase investment among ASEAN members and from outside ASEAN to the region. The third is to boost level of trade among member countries. The AICO scheme is estimated to generate a US$1.724 billion intra trade annually.
AICO Scheme Up until February 2006 there are 200 proposals for application of AICO Number of Approval AICO Application (as of February 2006) Sector Approval % Agricultural machinery 1 0.75 Automotive CKD pack 100 74.63 Automotive CKD-CBU 1 0.75 Automotive CBU 1 0.75 Automotive Components 16 11.94 Electronic Products 6 4.48 Food Processing 7 5.22 Safety Glass 1 0.75 Electrical 1 0.75 Total 134 100 Source : The ASEAN Secretariat
12 | Industry Going Globally
google.com
scheme from ASEAN members. Of the total application, 134 were approved, 40 applications were rejected and the remainder was still being reviewed. Of the total approved application, 88.07% are granted to automotive industry. Honda as an example obtains 41 approvals while Toyota got 33 approvals.
use the scheme while small and medium companies never use such a scheme.
There many factors that explain why the AICO scheme is mostly granted to the automotive industry. The first is because there are many automotive components that can be exchanged among producers in the region. The second is because the automotive industry in the region is driven by multi national companies so that the AICO arrangement could be easily formulated.
To address the issue, the ASEAN members must review procedures for obtaining licenses and shorten the period for granting it. The procedures should be made at enabling SME and trading companies to obtain preference under AICO scheme. Members need to formulate new industrial cooperation arrangement after 2010 when the FTA has been fully implemented. W
Other industries such as textile and electronic has the similar characteristic as the automotive industry but rarely used the scheme because the two industries belong to the fast track arrangement in which tariff reduction has been uninitiated since 1998. As a result tariff on both industries is already very low.
Not Yet Popular Until recently very few companies have applied for the AICO scheme. According to Mitsubishi Research Institute Inc, that is because very few companies know detail of the scheme. Apart from that the procedures for obtaining the procedure are complicated and the process for obtaining the license is too long. At present only big companies
Ke China, Menperin Jajaki Kerjasama Pengembangan Industri China adalah fenomenal. Itulah kata yang pas untuk menggambarkan kemajuan dan perkembangan ekonomi dan industri negeri Tirau Bambu itu saat ini. Bersama India, negeri berpenduduk lebih dari 1 miliar jiwa ini dijuluki Asian Drivers dan diprediksi bakal menjadi kekuatan baru ekonomi dunia. pihak China State Shipbuilding Corporation (CSSC), pemegang saham mayoritas di galangan kapal Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co, Ltd (SWS). Pihak CSSC dengan SWS-nya yang memiliki kapasitas produksi lebih dari 2 juta DWT per tahun dan saat ini memproduksi kapal ±175 ribu DWT dengan teknologi 80% domestik berkeinginan untuk memberikan kemampuan yang dimilikinya kepada pihak Indonesia.
humas depperin
INDUSTRY
Pemimpin Umum : Agus Tjahajana Pemimpin Redaksi : Ramelan Subagyo Dewan Redaksi : A. Riyanto, Euis Saedah Anggota Dewan Redaksi : Mediarman, Hamzah, Dani Rudiawan Sekretaris Redaksi : Riris Marhadi Tata Usaha : Tatang Hidayat, Tri Sopandi, Purwina, Sukiman Diterbitkan oleh : Pusat Administrasi Kerjasama Internasional, Departemen Perindustrian Alamat Redaksi : Gedung Depperin, Lt.4 Jl. Gatot Subroto Kav.52-53, Jakarta Telp./Fax.: (021) 525 1438, 525 5509 Redaksi menerima artikel, naskah dan foto, serta berhak menyuntingnya tanpa mengubah isi.
Itulah sebabnya, pada 15-19 Juni lalu Menteri Perindustrian Fahmi Idris melakukan kunjungan kerja ke China untuk mengetahui lebih dekat kemajuan yang telah dicapainya, terutama bidang industrinya, serta menjajaki kemungkinan kerjasama di bidang tersebut. Selama di sana, delegasi Menperin yang seluruhnya berjumlah 20 orang (antara lain 4 Dirjen, 2 anggota DPRRI, Ketua Kadin, Dirut Krakatau Steel, dan Direktur Jamsostek) mengadakan pertemuan dengan kalangan industri otomotif, perkapalan, baja, industri kecil dan menengah serta mengadakan pertemuan khusus dengan kementerian perindustrian dan perdagangan China.
Dari lawatan tiga hari tersebut didapat beberapa hasil yang cukup menggembirakan, yaitu disepakatinya kerjasama di bidang industri antara kedua negara. Di sektor industri otomotif, misalnya, pihak China berniat melakukan investasi ke Indonesia dengan kemungkinan pendekatan investasi langsung atau joint investasi dengan partner multinational company. Rencana produk investasinya meliputi sedan kecil dan jenis kendaraan komersial. Selanjutnya, di sektor industri perkapalan berhasil ditandatangani MoU antara Departemen Perindustrian, yang diwakili Ditjen Industri Alat Transportasi dan Telematika, dengan
Sebagai tindak lanjut dari MoU tersebut akan dilakukan assessment (penilaian) kemampuan industri perkapalan Indonesia dengan menggunakan dana hibah dari pemerintah China sebesar US$ 750.000. Assessment tersebut akan ditekankan antara lain pada upaya
MENU EDISI INI
ASEAN Industrial Cooperation (AICO) is a scheme devised by members of the ASEAN countries to develop industry in South East Asia. The scheme which was initiated about a decade ago, is aimed at increasing competitiveness of industries in the region
N o . 0 2 / Ta h u n I / 2 0 0 6
1 | FOKUS
Ke China, Menperin Jajaki Kerjasama Pengembangan Industri
3 | KERJASAMA
SKEMA AICO Sarana Menuju Industri yang Kompetitif
5 | REGULASI
Mewujudkan Kawasan Ekonomi Khusus Batam
6 | HEADLINES
Minister of Industry Visits China to Develop Industrial Cooperation
8 | OPINI
Strategi Pengembangan Industri Alat Angkut dan Telematika Menghadapi Persaingan Global
9 | KILAS
Tarik Ulur di Pertemuan Tingkat Menteri WTO
10 | PROMOTION
Revitalizing National Rattan Industry
11 | AT GLANCE
Jordan and India Seek Industrial Cooperation
12 | COOPERATION
Pusat Administrasi Kerjasama Internasional, Departemen Perindustrian
AICO Scheme Toward Achieving Competitive Industry
No.02/Tahun I/2006
No.02/Tahun I/2006
FOKUS...
Sementara di sektor industri baja, telah dilakukan pertemuan dengan China Metalurgical Construction Corporation (CMCC) dalam rangka melanjutkan pembicaraan pendirian pabrik baja di Kalimantan Selatan.
Kerjasama Pengembangan IKM Adapun kerjasama di bidang pengembangan industri kecil dan menengah, telah ditandatangani MoU antara Departemen Perindustrian yang diwakili Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) dengan China National Light Industri (CNLI) group. Kerjasama yang diarahkan untuk memanfaatkan keahlian dan teknologi China dalam pengembangan IKM di Indonesia ini meliputi capacity building dalam bentuk pertukaran staf untuk meningkatkan kemampuan SDM dan peneliti di Balai-Balai Besar. Lalu, melakukan penelitian bersama untuk pengembangan teknologi proses dan pengembangan produk, serta pertukaran teknologi industri untuk meningkatkan competitive advantage kedua negara. Serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan komersial terutama di sektor industri kulit dan produk kulit, pulp dan kertas serta CPO.
Selain itu juga berhasil disepakati kerjasama dengan Shanghai Arts and Crafts Research Institute yang berpengalaman dalam mengolah batu dan batumulia menjadi berbagai produk kerajinan. Rekanan dari China ini akan membantu menyediakan tenaga ahli dan mengirim mesin peralatan yang diperlukan Indonesia serta melatih para perajin batu mulai di Pacitan, Jawa Timur. Kerjasama juga dilakukan dengan perusahaan Bang Fu Chun di Beijing untuk investasi pengolahan batu perhiasan dan membuka outlet di Bali, serta melatih perajin batu perhiasan Indonesia untuk ditampung di outlet tersebut. Tidak hanya itu, selama di sana juga dicapai kesepakatan kerjasama dengan Asosiasi Industri Kecil dan Menengah China dalam rangka memanfaatkan teknologi dan mesin peralatan dari China untuk meningkatkan produktivitas dan mutu hasil produksi IKM di Indonesia. Adapun teknologi yang akan dikembangkan adalah fraksinasi minyak atsiri, finishing furnitur, finishing keramik, dan lain-lain. Selain itu dicapai kerjasama dengan anggota asosiasi tersebut, yaitu China Tuhsu Flavour & Fragranses Import & Export dan China National Construction and Agriculture Machineries Corporation untuk meningkatkan perdagangan minyak atsiri dari Indonesia ke China. humas depperin
Jordan and India Seek Industrial Cooperation PRESIDENT of the Jordan Businessmen Association (JBA) Hamdi Tabba last month received an Indian delegation, headed by Secretary General of the Ministry of Fertilizers and Chemicals Madmuka Cupta. google.com
peningkatan kemampuan Pusat Desain dan Perekayasaan Kapal Nasional yang berlokasi di Surabaya yang telah diresmikan pada April lalu.
AT GLANCE...
Pertemuan dengan MOFCOM Di samping berhasil dicapai beberapa kesepakatan dalam berbagai sektor industri, seperti yang telah diuraikan di atas, dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan China (MOFCOM), Mr. Chen Sien, Menperin juga sempat mengutarakan keprihatinannya atas penggunaan SKA asal Indonesia oleh eksportir China untuk produk tekstil, sepatu/alas kaki, udang dan coumarin untuk pasar tujuan AS dan Eropa. Sebab, apabila praktek transshipment ini terbukti maka akan berakibat fatal. Yaitu dapat menghambat kelangsungan ekspor Indonesia ke negara tujuan ekspor utama kita tersebut. Selain itu, Menperin juga menyampaikan mengenai banyaknya barang-barang impor asal China yang masuk ke Indonesia secara illegal (penyelundupan), seperti tekstil, elektronika, alas kaki, keramik, dan lain-lain, sehingga sangat memukul industri dalam negeri kita. Mendengar pengaduan tersebut, pihak MOFCOM berjanji akan menindaklanjuti masalah transshipment dan illegal import tersebut karena China pada dasarnya sangat menentang adanya kegiatan bisnis yang melanggar hukum. Kedua pihak sepakat melakukan pertemuan lanjutan dan melibatkan Bea Cukai masing-masing negara guna menyelesaikan kedua masalah tersebut, dengan mengumpulkan data yang lebih lengkap, seperti perusahaan yang terlibat dan dari mana SKA diterbitkan. Diusulkan, penyelesaian masalah tersebut akan diagendakan dalam Joint Commission ke-8 Indonesia-China di Bali pada Agustus mendatang. W
2 | Industry Going Globally
During the meeting, the two sides discussed possibility of joint cooperation in the fields of IT technology, infrastructure, such as Amman- Zarqa railway project and water pipelines industry and pharmaceutical industries. The two sides also agreed to promote cooperation in phosphate mining, fertilizers, and other spheres. Tabba extended an invitation to the Indian companies to participate in the Arab- Indian forum for business and investment, to be held early next year. Indian economy grew 8.5% last year making it the second best world performer after China. India and China is predicted to become world major economic players in the next several years. W
google.com
EU-Japan Holds Summit in Tokyo ON APRIL 24, the European Union and Japan held a summit in Tokyo to discuss fields of cooperation including cooperation in trade and industrial sector as well as global politics. The summit was attended by. Wolfgang Schussel, Federal Chancellor of Austria, in his capacity as President of the European Council, assisted by High Representative Javier Solana, and Jose Manuel Barroso, President of the European Commission and was chaired by Japanese Prime Minister Junichiro Koizumi. During the summit, both sides recognised the importance of further expanding market opportunities for business, including for small and medium-sized enterprises. Japan and the EU will further enhance their dialogue and cooperation to promote trade and investment so that they reach their full potential. Japan and the EU will promote open and competitive government procurement, which can bring important savings for public budgets. Summit leaders welcomed the agreement in substance on the Customs Cooperation Agreement which will facilitate mutual assistance in customs matters and trade. They recognised the importance of the and the activities of the EU-Japan Centre for Industrial Cooperation. W google.com
Germany-Korea Extend Research and Industrial Cooperation THE FEDERAL Republic of Germany early last month signed agreement to extend cooperation in research and industrial sector with South Republic of Korea under which both sides has agreed to conduct joint research program for industrial purposes. German is strong in mechanical and chemical production while South Korea is known as a savvy new electronic player. The German side was represented by Federal Ministry of Education and Research (BMBF) and the Korean side was represented by Korean Ministry of Commerce, Industry and Energy (MOCIE). The cooperation covers research activities in the field of biotechnology, particular sensor-ubiquitous-health, material sciences, production technologies and manufacturing systems. Both sides hope the cooperation which was started in 2002 would benefit to the people in both nations. W Industry Going Globally | 11
No.02/Tahun I/2006
No.02/Tahun I/2006
PROMOTION...
KERJASAMA...
Revitalizing National Rattan Industry
SKEMA AICO Sarana Menuju Industri yang Kompetitif
humas depperin
INDONESIA is seeking to develop rattan based industry as the country has abundant resources of the commodity and has abundant supply of skilled workers to process the commodity. The industry is also believed to become an absorber of workforce. The labor who work for rattan based industry reached 2.4 million people.
with 23% share. Despite having abundant raw rattan, Indonesia only supplies roughly 10% of global export. China and Italy imported unprocessed rattan from Indonesia to be processed into finished products. That explains why both countries have bigger global market share than Indonesia. To help develop rattan based furniture industry in Indonesia the government initiated various policies including training for worker, better processing, improved design and quality.
Indonesia is the biggest supplier of rattan. Roughly 70% of world rattan supply comes from Indonesia. Rattan can be found mostly in forest area in Sulawesi and Kalimantan although some type of commodity is purposely planted by farmers. In early development of rattan industry in 1970, Indonesia exported mostly unprocessed product (87%) and only 13% was processed into finished product such as furniture. Little benefit was generated from the export of unprocessed rattan. The value added was simply too small. To help develop rattan industry the government had introduced a regulation barring export of unprocessed and semi finished products. Under the regulation the rattan must be processed into furniture products such as table, handicraft, sofa and bed set. Following the implementation of the regulation the rattan based furniture particularly in Java strongly develop as they could secure supply of raw materials from rattan producer in Kalimantan and Sulawesi. At present there are over 500 rattan producers in Indonesia producing over 600,000 ton semi finished products and over 500,000 finished products.
Indonesia is the biggest exporter of unprocessed rattan occupying 49% of the global export. However, Indonesias export of finished product is below China and Italy. China is the biggest exporter of finished products, occupying 25% of global while Italy ranks second
10 | Industry Going Globally
One more important thing is the government will fight smuggling of rattan out of Indonesia to ensure that furniture producers in the country obtain sufficient supply of rattan at affordable price. W
Agenda JADWAL SIDANG/ PERTEMUAN BULAN AGUSTUS - NOVEMBER 2006 (TENTATIVE) NO
NAMA SIDANG/PERTEMUAN
A.
ASEAN Pertemuan ke 7 AANZTNG (ASEAN-Australia & New Zealand) Pertemuan ke 42 CCCA EEM-ASEAN Pertemuan Pre SEOM AEM ke 38 38th AEM & Other Related Meetings Pertemuan AEM ke 38 Pertemuan ke 7 AANZTNC (ASEAN-Australia dan New Zealand) Pertemuan ke 24 ACTNC dan ke 26 ACTNG (ASEAN-Cina) ASEM SOMTI ASEM SUMMIT Peremuan ke 14 AITNG (ASEAN- India)
Market Opportunity The global market for rattan based products both raw materials and finished products is quite alluring. Market for raw unprocessed and semi processed rattan reached US$58.4 million while market for finished products reached US$1.1 billion.
The government is also inviting foreign investor to set up production facilities in Indonesia. The investors are expected not only to bring money but also expertise in the design, production and marketing of the products.
B.
C.
TEMPAT
WAKTU
Australia Indonesia Malaysia Kuala Lumpur, Malaysia Malaysia
01 - 05 Agustus 2006 07 - 09 Agustus 2006 09 - 10 Agustus 2006 16 - 19 Agustus 2006 21 - 26 Agustus 2006 21 - 25 Agustus 2006
-
21 - 31 Agustus 2006
Helsinki, Finlandia Helsinki, Finlandia -
05 - 08 September 2006 08 - 09 September 2006 10 - 11 September 2006 11 - 15 September 2006
BILATERAL Perundingan JI-EPA ke V JCM Indonesia-RRC ke 8 Joint Commission ke 10 Indonesia-Iran Misi Dagang dan Pameran Indonesia
Bali, Indonesia Indonesia Jakarta, Indonesia Casablanca, Maroco
02 - 05 Agustus 2006 11 Agustus 2006 05 - 06 September 2006 13 - 15 September 2006
APEC Pertemuan Tingkat Tinggi APEC ke 14
Hanoi, Vietnam
12 - 19 November 2006
google.com
SKEMA kerjasama industri antara negara-negara anggota ASEAN melalui ASEAN Industrial Cooperation Scheme (Skema AICO) merupakan bentuk kerjasama sektor industri yang paling akhir, dan masih diberlakukan hingga kini.
industri yang masuk dalam kategori fast track (pada awal-awal penerapan skema CEPT-AFTA) sehingga bea masuknya sudah mencapai 0-5% pada tahun 1998. Dengan demikian preferensi tarif AICO tidak ada lagi pengaruhnya.
Skema ini merupakan suatu terobosan di bidang industri di negara-negara anggota ASEAN yang bermanfaat dalam meningkatkan daya saing, dan mendorong terciptanya kerjasama resource sharing di antara industri manufaktur di kawasan ini. Skema AICO mulai diberlakukan 1 Nopember 1996 sejak ditandatanganinya Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation Scheme. Dalam ketentuan skema AICO yang baru diatur bahwa perusahaan industri yang menggunakan skema ini, akan mendapatkan preferensi bea masuk hingga 0%. Pada garis besarnya terdapat tiga tujuan utama dari penerapan skema AICO. Pertama, meningkatkan daya saing industri ASEAN, baik di pasar regional maupun global. Kedua, mendorong peningkatan investasi dari dalam dan luar kawasan ASEAN melalui komplementasi kegiatan-kegiatan industri. Dan ketiga, memperluas pasar ASEAN melalui pemanfaatan keterkaitan intra ASEAN.
Pemanfaatan Skema AICO Secara keseluruhan hingga 23 Februari 2003 tercatat 200 buah aplikasi kerjasama AICO dari semua negara ASEAN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 aplikasi ditolak, 134 aplikasi disetujui dan yang telah dikeluarkan COE nya sebanyak 129 buah. Diperkirakan dengan menggunakan fasilitas AICO ini transaksi intra ASEAN yang terjadi sebesar US$ 1,724 juta per tahun. Khusus untuk Indonesia, sampai saat ini telah memberikan
persetujuan tak kurang dari 51 aplikasi. Indonesia merupakan negara keempat terbanyak memberikan persetujuan aplikasi AICO, setelah Thailand, Filipina dan Malaysia.
Didominasi Otomotif Dilihat dari jenis industri yang disetujui aplikasinya, maka industri otomotif menempati urutan pertama, yaitu 88,07% dari total aplikasi yang disetujui. Sedangkan jika dilihat dari nama perusahaan, perusahaan otomotif Toyota (33 aplikasi) dan Honda (41 aplikasi) adalah perusahaan yang banyak menggunakan fasilitas AICO ini. Banyaknya industri otomotif yang mendominasi kerjasama AICO ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain banyaknya komponen di bidang industri otomotif yang memungkinkan untuk dipertukarkan antara produsen di negara yang berbeda, sehingga jenis ini mempunyai tingkat komplementer yang tinggi. Alasan lain adalah industri otomotif kebanyakan merupakan industri multinasional, dimana walau industri tersebut berlokasi di negara yang berbeda tetapi mempunyai prinsipal yang sama, sehingga kerjasama AICO dapat lebih mudah diatur. Alasan lain yang dapat dikemukakan, bahwa jenis industri lain, seperti industri tekstil dan elektronika merupakan
Kurang Dikenal Selain itu, berdasarkan studi yang pernah dilakukan Mitsubishi Research Institute Inc, permasalahan yang dihadapi oleh dunia usaha dalam penerapan skema AICO adalah kurangnya informasi sehingga AICO kurang dikenal. Masalah-masalah lainnya adalah kesulitan memenuhi persyaratan aplikasi, prosedur aplikasi yang rumit, waktu persetujuan yang lamban, standar persetujuan (approval) yang tidak konsisten dan sedikitnya manfaat yang diharapkan dari AICO. Sementara ditilik dari skala industrinya, perusahaan-perusahaan yang mengajukan aplikasi AICO adalah perusahaan-perusahaan besar, sedang perusahaan berskala kecil belum ada yang memanfaatkannya. Karena itulah, dalam keputusan salah satu Sidang WGIC disepakati bahwa guna membantu perusahaan-perusahaan kecil, dimungkinkan trading companies untuk ikut mengajukan permohonan AICO bagi industri kecil. Pencapaian implementasi penuh AFTA tahun 2010 telah di ambang pintu, dan pada saat itu insentif AICO sudah tidak akan lagi efektif karena bea masuk semua produk telah menjadi 0%. Untuk itu perlu dipikirkan untuk kerjasama regional yang bisa dilaksanakan setelah tahun 2010. [ramelan s] W Industry Going Globally | 3
No.02/Tahun I/2006
No.02/Tahun I/2006
KERJASAMA...
KILAS...
Babak Baru Kerjasama Indonesia-Pakistan ditjenkpi.go.id
Langkah Berani Yang jelas, kerjasama ini dianggap sangat penting bagi kedua negara. Bagi Indonesia, kerjasama bilateral ini merupakan langkah berani Pakistan untuk membuka pasar domestiknya. Betapa tidak, pengenaan tariff barangbarang yang masuk ke Pakistan relatif masih tinggi. Hal ini terlihat dari 486 pos tariff ekspor Indonesia ke Pakistan sebanyak 254 pos tariff masih dikenalan BM sebesar 20% hingga 65%, sebaliknya sebagian besar pos tariff Indonesia hanya berkisar pada pengenaan BM 0% hingga 10%.
PADA 13-14 Juni lalu digelar Technical Negotiating Committee (TNC) di Islamabad, Pakistan sebagai tindak lanjut dari Framework Agreement on Comprehensive Economic Partnership (FACEP) dan Joint Statement antara pemerintah Indonesia dan Pakistan yang telah disepakati pada 24 November 2005 lalu di kota yang sama. Dalam TNC pertama ini dibahas beberapa hal, antara lain mengenai konfirmasi ratifikasi FACEP oleh Pakistan dan Indonesia, lalu pembicaraan mengenai tema kesepakatan, pembicaraan mengenai modalitas PTA (Preferential Trade Agreement), road map PTA dan FTA ( Free Trade Area), pembicaraan mengenai draft kesepakatan PTA antara kedua negara, dan item-item lain serta ketetapan mengenai waktu dan tempat pertemuan mendatang. PTA akan ditandatangani pada akhir tahun ini dan mulai terapkan pada 1 Januari 2007. Bahkan, PTA ini akan diperluas menjadi FTA dan diharapkan dapat diterapkan pada 1 Januari 2008 mendatang. Saat ini, komite negosiasi teknis kedua negara sedang menyusun request list barang-barang yang akan di-PTA-kan. Ruang lingkup request list tidak terbatas pada traded goods kedua negara namun dapat diusulkan pula barang-barang yang memiliki potensi pasar di masing4 | Industry Going Globally
masing negara. Selanjutnya, akan dilakukan tukarmenukar request list pada bulan depan. Pembahasan secara rinci tentang request list dan rules of origin (ROO) akan dilakukan pada pertemuan TNC II di Jakarta pada Agustus, bulan depan. Dalam rangka PTA kedua negara sepakat pada modalitas pengurangan tariff dengan metode margin of preference berdasarkan pada MFN applied rate dengan rincian sebagai berikut: MFN Tariff 5% 5% < 10% 10% < 15% > 15%
Tariff for PTA Zero (100% MOP) 50% MOP 40% MOP 20% MOP
Keterangan: MFN = Most Favoured Nation PTA = Preferential Trade Agreement MOP = Margin of Preference
Namun, di samping pengurangan tariff dengan MOP, kedua belah pihak sepakat kemungkinan adanya barang tertentu yang memperoleh special interet untuk pengurangan tariff. Keseriusan Pakistan pada kerjasama ini terlihat dari telah diratifikasinya FACEP Indonesia-Pakistan oleh parlemen mereka. Untuk itu, pihak Pakistan meminta Indonesia agar dapat melakukan hal yang sama.
Jika PTA diterapkan di awal 2007 dan FTA di awal 2008, maka Indonesia dapat memanfaatkan kerjasama tersebut dengan kemampuan daya saing yang lebih besar dibanding negara lain, khususnya melalui preferential tariff arrangement. Sementara bagi Pakistan, kerjasama ini merupakan jembatan penting bagi akses pasar barang-barang mereka ke Indonesia, terutama jeruk mandarin asal Pakistan yang lebih dikenal dengan jeruk kinno. Buah eksotik ini sangat diminati oleh konsumen Indonesia.
Semester I 2006, Pusakin Gelar 5 Kegiatan MESKI terbilang unit baru dalam struktur Departemen Perindustrian, Pusat Administrasi Kerjasama Internasional (Pusakin) toh tidak canggung membuat gebrakan. Terbukti, lembaga ini berhasil membuat banyak terobosan dan menorehkan kinerja yang cukup menggembirakan. Sebagai contoh, selama semester I tahun 2006 ini Pusakin berhasil menggelar 5 kegiatan workshop dan sosialisasi dari soal ketentuan asal barang (rules of origin), pemanfaatan bantuan luar negeri hingga penyusunan MoU dalam rangka kerjasama dengan lembaga/negara donor di berbagai kota. Pada 23 Maret 2006, misalnya, Pusakin menyelenggarakan workshop tentang Peranan Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) dalam Peningkatan Daya Saing Industri di Jakarta. Acara yang dibiayai JICA ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan serta wawasan para aparat pemerintah yang secara substansial terkait dalam penanganan kesepakatan-kesepakatan internasional di bidang perdagangan, khususnya Rules of Origin (ROO). Lalu, pada 17-20 April 2006, lembaga ini mengadakan workshop bertema Computer Model Feasibility Analysis and Reporting (COMFAR) III Expert and Application for Project Appraisal di Puncak, Bogor.
Nilai ekspor barang ini pada tahun 2001 mencapai US$ 13,74 juta dan US$ 6,67 juta pada Januari-Oktober 2004 silam. Namun sejak diberlakukannya harmonisasi tariff tahap I, jeruk kinno dikenakan bea masuk sebesar 25%.
Acara ini dimaksudkan untuk melatih SDM pada institusi pendidikan di bawah Departemen Perindustrian dan sektor swasta (UKM) dalam mengaplikasikan metodologi UNIDO untuk kajian teknis dan analisis suatu investasi dengan menggunakan komputer model.
Akibatnya, ekspor jeruk kinno Pakistan ke Indonesia merosot tajam hingga hanya sebesar US$ 1,39 juta per Januari-Oktober 2005, atau kehilangan peluang pasar sebesar US$ 5,27 juta dibanding Januari-Oktober 2004.
Selanjutnya, pada 22 Mei 2006 juga di Puncak, Bogor diselenggarakan workshop kembali tentang Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) dalam rangka Peningkatan Kapasitas SDM Industri dalam Fora Kerjasama Internasional. Tujuannya sama dengan workshop yang digelar pada 23 Maret 2006 di Jakarta.
Dengan adanya kerjasama ini, Pakistan berharap pangsa pasar jeruk kinno dapat kembali meningkat sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya. Yang pasti, kerjasama kedua negara ini merupakan langkah terobosan luar biasa bagi Indonesia dan Republik Islam Pakistan untuk dapat memanfaatkan peluang pasar yang cukup besar di kedua negara bersahabat ini. [faiz a] W
Sementara pada 19 Juni 2006, Pusakin menyelenggarakan workshop tentang Pemanfaatan Bantuan Luar Negeri dalam Menunjang Sektor Industri di Padang, Sumatera Barat. Dan terakhir, pada 27 Juni 2006 lembaga ini menggelar kegiatan sosialisasi Penyusunan MoU dalam rangka Kerjasama dengan Lembaga/Negara Donor di Jakarta. W
Tarik Ulur di Pertemuan Tingkat Menteri WTO MARKAS besar WTO di Jenewa Swiss pada 29 Juni-2 Juli lalu kembali ramai oleh Pertemuan Informal Tingkat Menteri WTO (Informal Ministerial Meeting) yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal WTO. Pertemuan yang dihadiri oleh 40 menteri itu difokuskan pada perundingan isu-isu sektor pertanian khususnya menyangkut tiga pilar utama, yaitu domestic support, export subsidies, dan market access, serta akses pasar produk non-pertanian (NAMA) dalam kerangka Doha Development Agenda (DDA). google.com Pertemuan yang diharapkan dapat menghasilkan suatu kesepakatan agar perundingan DDA dapat diselesaikan pada akhir tahun 2006, ternyata belum memberikan hasil yang diinginkan. Negara-negara maju yang diharapkan dapat memperlihatkan leadership-nya dalam perundingan dengan memberikan fleksibilitas, masih bersikukuh pada posisinya. Amerika Serikat belum menunjukkan political will-nya untuk menurunkan subsidi domestiknya di bawah US$ 20 miliar per tahun sesuai dengan permintaan negaranegara berkembang. Selain itu AS juga menginginkan agar negara-negara berkembang menurunkan tarif untuk produk pertanian dan produk industri minimal 50%, dimana hal ini tidak dapat diterima oleh kelompok negara berkembang. Sebaliknya, Uni Eropa telah menunjukkan political will untuk berubah dari posisinya selama ini. Uni Eropa telah menunjukkan keinginan untuk meneruskan perundingan pertanian dengan kesediaannya untuk memotong tarif bagi produk pertanian mendekati tingkat yang diminta oleh negara berkembang. Namun demikian, kesediaan UE tersebut masih meminta persyaratan penurunan subsidi domestik AS secara lebih substansial, serta penurunan tarif produk industri secara lebih besar di negaranegara berkembang, termasuk dibukanya akses pasar yang lebih luas untuk perdagangan sektor jasa. Menyikapi semakin kerasnya posisi negara-negara maju dalam perundingan, negaranegara berkembang mulai berupaya untuk memperkuat aliansi di antara mereka. Sejumlah kelompok negara-negara berkembang bergabung dalam suatu aliansi yang disebut G-110, telah mengeluarkan Joint Ministerial Statement pada 1 Juli 2006. Dalam pernyataan bersama tersebut para menteri menekankan bahwa perundingan DDA yang merupakan perundingan pembangunan harus mengedepankan kepentingan negara berkembang. Para menteri tersebut menyatakan bahwa mereka siap untuk memberikan kontribusinya dalam perundingan DDA. Namun demikian, mereka meminta agar negara-negara maju menunjukan kepemimpinan dan fleksibilitasnya. Ditegaskan bahwa negara-negara berkembang akan menolak upaya untuk mengarahkan perundingan yang bertujuan mengubah segala sesuatu yang telah disepakati di Deklarasi Hong Kong dan kesepakatan yang dicapai pada tanggal 1 Agustus 2004 serta ruang lingkup dan program kerja perundingan yang telah disepakati pada Doha Development Agenda. Mengingat kesepakatan mengenai modalitas utama NAMA (penurunan tarif, fleksibilitas dan perlakuan unbound) akan berdampak pada dunia usaha, khususnya kalangan industri dalam negeri, maka Departemen Perindustrian perlu sejak awal menginfomasikan perkembangan perundingan yang terjadi dan kemungkinan diambilnya posisi minimal oleh Indonesia berkaitan dengan keputusan yang mempertimbangkan kepentingan negara anggota WTO lainnya baik dalam kelompok negara maju, negara berkembang, negara kurang berkembang, maupun negara dengan ekonomi yang kecil. W
Industry Going Globally | 9
No.02/Tahun I/2006
No.02/Tahun I/2006
REGULASI...
OPINI...
Mewujudkan Kawasan Ekonomi Khusus Batam
Strategi Pengembangan Industri Alat Angkut dan Telematika Menghadapi Persaingan Global Oleh Budi Darmadi Dirjen Industri Alat Angkut dan Telematika, Depperin
KITA akan terus meningkatkan kemampuan industri alat angkut dan Telematika kita agar mampu bersaing di tingkat global sebab dalam waktu ke depan persaingan di tingkat global akan semakin ketat. Untuk industri angkutan laut yaitu perkapalan, pengembangannya didasarkan atas Inpres No.5 tahun 2005 yang mengamanatkan semua kapal yang beroperasi di wilayah nusantara menggunakan bendera Indonesia. Selain itu, jika kapal tersebut terkait dengan APBN maka pembuatan dan reparasinya harus dilakukan pada galangan kapal dalam negeri. Dengan adanya Inpres tersebut aktivitas galangan kapal dalam negeri diharapkan bisa meningkat. Dalam 5 tahun ke depan kita berharap bisa membangun 800-900 kapal untuk ukuran menengah dan besar yaitu antara 3.000 hingga 50.000 ton. Saat ini permintaan pembuatan kapal pada galangan kita sangat besar. Sebagai contoh, PT PAL banyak menolak pesanan karena kapasitas sudah penuh. PT IKI mendapat order pembuatan 11 kapal dari Belanda. PT Dok Perkapalan Surabaya juga mendapat pesanan dari luar negeri seperti Yunani, Korea Selatan dan Hong Kong. Untuk mengembangkan industri perkapalan kita telah menetapkan b e b e r a p a k e b i j a k a n . Pe r t a m a , mengusahakan penurunan PPN dari hulu ke hilir hingga 0%. Sekarang perusahaan pelayaran kalau membeli kapal PPN nya 0% tetapi perusahaan galangan kapal tetap terkena PPN. Kita usahakan insentif bisa dinikmati dari sektor hulu sampai hilir. Jadi beban tidak ditanggung oleh satu bagian saja. Yang kedua, dari sisi teknologi. Saat ini kita telah mempunyai Pusat Desain 8 | Industry Going Globally
Kapal, bekerja sama dengan Institut Sepuluh November Surabaya. Pusat Desain Kapal tersebut akan menciptakan kemandirian engineering kapal terutama untuk membuat desain standard. Dengan adanya desain standard waktu dan biaya pembuatan kapal bisa dikurangi. Untuk industri angkutan darat fokus kita adalah industri mobil terutama untuk tipe sedan kecil dan multi purpose vehicle (MPV) serta kendaraan komersial. Saat ini kita telah berhasil menjadi production base untuk MPV seperti Toyota Kijang, Toyota Avanza, Suzuki APV dan Daihatsu Xenia. Fokus kita ke depan adalah pengembangan sedan kecil. Untuk mendorong pengembangan industri otomotif, kita berusaha memberikan insentif berupa keringanan bea masuk terutama untuk bahan baku komponen yang belum dibikin di Indonesia. Untuk industri otomotif pesaing kita adalah Thailand sebab negara ini mempunyai infrastruktur yang lebih baik. Selain jalan tol yang lebar, mereka juga mempunyai pelabuhan khusus mobil dengan kapasitas bongkar muat hingga satu juta unit per tahun. Untuk mengejar ketertinggalan, kita juga akan membangun pelabuhan khusus mobil di Tanjung Priok. Sekarang ini lagi dalam proses tender. Diharapkan pelabuhan tersebut bisa beroperasi pertengahan tahun depan. Untuk industri motor saat ini kita sudah sangat maju. Hampir semua bagian motor mulai dari kerangka, rem, ban, body hingga jok sudah bisa dibuat di dalam negeri. Kandungan lokal untuk motor sudah mencapai 94%. Saat ini Indonesia menjadi produsen motor ketiga terbesar di dunia setelah China
google.com
mungkin, yang kemudian akan diikuti oleh peningkatan perdagangan luar negeri di kawasan tersebut.
dezet
dan India. Industri angkutan udara juga akan kita kembangkan. Saat ini kita telah berhasil merestrukturisasi PT Dirgantara Indonesia sehingga kondisinya sudah cukup baik. PT DI banyak mensuplai komponen bagi perusahaan lain seperti Airbus dan Boeing dan beberapa komponen untuk pesawat militer.
Pengembangan Industri Telematika Industri telematika sendiri terdiri dari dua kelompok besar, yaitu industri elektronika dan industri information and communication technology (ICT). Kontribusi industri telematika terhadap ekspor Indonesia cukup besar yaitu mencapai US$8 miliar. Dari jumlah tersebut, US$6,3 miliar merupakan ekspor produk elektronika konsumsi dan sisanya produk ICT terutama software dan animasi. Untuk pengembangan industri elektronika kita akan fokus pada produk peralatan rumah tangga. Tapi kita akan geser ke arah produk digital sedang untuk white product seperti AC, kulkas, mesin cuci, rice cooker diharapkan bisa dipenuhi produsen dalam negeri. Untuk pengembangan industri ICT, fokus kita adalah pengembangan industri piranti lunak. Kita mempunyai SDM yang cukup kuat di bidang itu. Untuk hardware, fokus kita hanya pada produk yang tidak terlalu rumit teknologinya seperti monitor komputer. Kita telah mampu mengeskpor monitor computer senilai US$ 1 miliar pertahun. Untuk industri ICT pesaing utama kita adalah India. Mereka mempunyai SDM yang sangat kuat di bidang itu. Meski cukup berat, ke depannya kita berusaha untuk mengejar ketertinggalan kita dari India. W
SETELAH maju-mundur mengenai rencana pembentukan zona ekonomi bebas (free trade zone) Batam, kini pemerintah menggagas formula baru yaitu kawasan ekonomi khusus (special economis zone) meliputi Batam, Bintan dan Karimun. Pada 25 Juni lalu, Indonesia dan Singapura menandatangani nota kerangka kerjasama tersebut di Batam. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong turut menyaksikan penandatanganan kerjasama pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang diteken Menko Perekonomian Boediono dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Singapura Lim Hng Kiang itu. Pengembangan KEK Batam ini akan berpedoman pada kerangka institusional yang efektif, kejelasan dan konsistensi kebijakan, penyederhanaan prosedur investasi, pengembangan infrastruktur yang efisien, serta pengelolaan administrasi kawasan yang efektif. Selain kerjasama pengembangan KEK, kerjasama yang disepakati juga mencakup pariwisata dan pengembangan peristirahatan, pertanian, budi daya laut, promosi UKM, pelatihan teknis, pengembangan SDM, dan jasa pendidikan. Yang pasti, KEK yang juga merupakan kawasan bebas pajak dan pertambahan nilai ini dibuat dengan tujuan tidak lain untuk menarik investasi asing sebanyak
Investasi asing ditarik dengan p a y u n g hukum paling tinggi agar iklimnya kondusif, terutama dengan insentif yang menarik agar modal asing dan domestik datang ke kawasan tersebut. Saya berharap para investor di Indonesia maupun Singapura dapat mengambil keuntungan melalui pengembangan KEK tersebut, ujar Presiden SBY.
Perizinan Satu Atap Untuk mempercepat realisasi pembentukan KEK tersebut pada tahun 2007, dipastikan sistem perizinan satu atap di Batam, Bintan dan Karimun siap sebelum September mendatang. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Muhammad Lutfi mengungkapkan, prioritas sistem perizinan satu atap tersebut meliputi izin tenaga kerja, investasi, dan penyelesaian master list bea cukai. Menurutnya, seluruh infrastruktur perizinan perlu segera dibereskan untuk mempermudah investasi Singapura di Indonesia. Targetnya, untuk perizinan bisa diselesaikan dalam waktu 14 hari kerja.
Selain itu, lanjut Lutfi, pemerintah harus menyiapkan dua hal lainnya, yaitu masalah pajak dan bea cukai serta meningkatkan nilai kompetitif kawasan Batam-Bintan. Data BKPM menyebutkan, sejak 2001 ekspor dari Batam dan Bintan terus menurun hingga tinggal US$ 4,68 miliar. Terkait soal pajak dan bea cukai, ia akan berusaha melobi anggota DPR, masalahnya rancangan undang-undang (RUU) Pajak dan Kepabeanan yang tengah dibahas di DPR belum mengakomodasi keberadaan kawasan khusus tersebut. Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah mengatakan, rencana pembentukan zona ekonomi khusus untuk sementara akan menggunakan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Batam. Sambil menunggu aturan apa saja yang akan dikeluarkan pemerintah pusat, jelas Ismeth. Sementara itu Ketua Komisi VI DPR-RI Didik J. Rachbini menyatakan bahwa KEK harus dikelola secara khusus pula, bukan lewat birokrasi pemerintah tetapi dengan otorita seperti swasta, yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Tanpa pengelolaan yang profesional, maka kawasan ekonomi khusus tersebut akan gagal, tandas politisi asal PAN tersebut. Tentu saja kita berharap mega proyek prestisius ini tidak mengulang kisah kegagalan yang sudah seringkali menimpa negeri ini. Lagipula Singapura sudah dikenal piawai dalam mengelola kawasan semacam ini baik di China, India maupun Vietnam. Semoga! W
Jenis Kawasan Perdagangan Nama
Luas Area
Fasilitas
Kawasan perdagangan bebas (free trade zone)
< 50 hektare
Bebas pajak
Kawasan ekonomi khusus* (special economic zone)
> 100 hektare
insentif pajak khusus
SUMBER: WIKIPEDIA DAN BEARINGPOINT INC.
Industry Going Globally | 5
No.02/Tahun I/2006
No.02/Tahun I/2006
HEADLINES...
Minister of Industry Visits China to Develop Industrial Cooperation Phenomenal. It is the right word to describe economic development and industrial progress in China. Last year, the worlds most populous country, overtook Britain as the world fourth biggest economy after the United States, Japan and Germany. Although China does not belong to the G-8 elite group, its economy is larger than the economy of some G-8 members such as Canada, Italy and France as well as Russia. Along with India, the worlds second most populous country, China is predicted to become new economic powers. China with population of over 1.3 billion and India, over one billion population are two most powerful nations in Asia after Japan. They have become Asian Drivers, the locomotives of economic growth in Asia. Chinas economy grew over 10% last year while Indias economy expanded 8.83%, making them the fast growing economies in the world. Realizing the strategic position of China, Indonesia is seeking to establish cooperation with the country and to realize the objective, last month Minister of Industry Fahmi Idris held an official visit to China. The visit, held from June 15 until 19, is aimed at getting knowledge on economic development in the country in general and in particular its industrial development and if possible establish stronger relation with the country.
met with officials from Chinas Ministry of Industry and Trade to discuss cooperation arrangement that may bring benefits to both countries. The result of the visit is quite satisfactory. Several important cooperation arrangements have been signed during the three day visit including cooperation in automotive and shipping and steel industries. In the ship building industry, Indonesia has signed a memorandum of understanding (MOU) with China State Shipbuilding Corporation (CSSC), the share holder of shipbuilding company Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co, Ltd (SWS). CSSC is a big ship building manufacturer with production capacity of 2 million DWT a year. It is constructing now several vessels capable of building up to a 175,000 ton with 80% local content. Under the proposed cooperation, the
SCCS will give technological expertise to Indonesia. Under the agreement, China will assess Indonesias ship building capability. The assessment will be focused on how to improve the performance of Indonesias ship building design and engineering center in Surabaya. The assessment is to be funded by a US$750,000 grant from Chinese government. With an improved capability, the newly established design and engineering ship building center could become a center of development of ship building industry in Indonesia. In the steel industry, Indonesia held a meeting with China Metalurgical Construction Corporation (CMCC) to discuss detail of arrangement the companys plan to establish a steel plant in South Kalimantan.
Development of SME In the area of small and medium
6 | Industry Going Globally
The cooperation is focused on how to develop human resources for SME in Indonesia and how to revitalize industrial research centers to enable them help the SME. The cooperation is also aimed at upgrading manufacturing process at the SMEs in both countries, as well as improving quality of their output and thereby increasing competitive advantage of the SMEs. Both countries would also be involved in joint commercial exhibition particularly in developing markets in wide ranging of products such as leather and leather products, pulp and paper and CPO. Indonesia also has established a cooperation arrangement with Shanghai Arts and Crafts Research Institute which is Chinas center for artistic product. Under the arrangement, the institute will send experts in jewelry production to teach Indonesian craft makers. Indonesia also has set up cooperation with jewelry maker Bang Fu Chun under which the Chinese company is to establish an outlet in tourist island of Bali and teach handicraft makers in the island. Indonesia also has established cooperation with association of small and medium scale industry in the
Minister Fahmi Idris brought with him a delegation 20 from the ministry of industry, parliament and executives from state owned steel company Krakatau Steel and insurance company Jamsostek. The minister and the delegation visited center of automotive industry, shipping manufacturing facilities and steel plant in the country. The Indonesias entourage also visited center of smallMedium Scale industry in the country. Apart from that the delegation also
enterprises (SME), the Center of Research and Development, Ministry of Industry, has signed a MoU with the China National Light Industry (CNLI) group, under which Indonesia may be given knowledge by its Chinese counterparts on how to improve capacity and performance of SME.
humas depperin
country under which the association is to provide production facilities to Indonesian SME. The production facilities include equipments for processing furniture, ceramics and the fragrance distiller as well as other equipments. Indonesias SME has signed agreement with member of the association: China Tuhsu Flavor & Fragrances Import & Export and China National Construction and Agriculture Machineries Corporation to expand atsiri oil export from Indonesia to China.
Meeting with MOFCOM Apart from having a meeting with Chinese big corporation and SME, Indonesia delegation also held a meeting with officials from the Chinas Ministry of Industry and Commerce (MOFCOM).
At the meeting, MOFCOM deputy Mr. Mr. Chen Sien raised his concern over the frequent use of certificate of origin from Indonesia by Chinese exporters particularly in textile, footwear, and shrimp for US and Europe market. If the practice continues, Indonesia might be subject to punitive measure by the US and Europe which might result in the declining export in both regions. At the occasion, Minister Fahmi Idris raised a concern of the smugling of Chinese product to Indonesia including textile, ceramics, footwear and electronics. At the occasion both countries agreed to hold a meeting to address those two issues. The MOFCOM has promised to address those issues. China said it is committed to fair business practices. Indonesia hopes those issues could be settled during the Joint Commission session in Bali ext month. W
GLOSSARY Preferential Trade Agreement: Kesepakatan dagang untuk memberikan perlakuan khusus kepada partner dagang baik berupa tarif bea masuk yang rendah maupun kuota pembelian. PTA biasanya dilakukan antar negara yang terikat dalam Free Trade Agreement atau blok dagang seperti Uni Eropa, North America Free Trade Area (NAFTA) maupun AFTA (ASEAN Free Trade Area). Early Harvest Program: Kesepakatan dagang antara dua negara, dimana masing-masing negara menyepakati percepatan penurunan tarif untuk produk-produk tertentu, seperti produk pertanian dan produk hasil industri. EHP merupakan embrio dari kesepkatan Free Trade Agreement (FTA) yang lebih luas. humas depperin
Industry Going Globally | 7
