'
,
r
Jq;
i:-+,
fil}
tt i:t
-
-
'
'a-a-a-a-^
ffi
rl\'
. .4, , 1-, :
\r ,*' ot
.r#
q
h:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
NOMOR
: 8 TAHL|N
2003
E
T
A
11.
F-
;:fJ li
.
:-.
:: -1,
{ "t ;
1l + r-
::a
lt
RETRIBUSI ATAS IZII\ USAHA DIBIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
-!PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIALI
NOMOR: 8TAHUN2003
TENTANG RETRIBUSI ATAS IZIN USAHA DIBIDANG INDUSTRI T}AN PERDAGANGAN
DENGAN RA.HMAT TUHAI'J YANG IJI,AHA ESA, BUFATI KEPULAUAN RIAU
e.
bahwa sejalan dengan perkembanqan perekonomian daerah Kabupaten Kepulauan Riau usaha-usaha di sektor industri dan perdagangan telalr tumbr-rh dan berkembang pesat
b.
;
bahwa dalam rangka peningkaian pen
diharapkan seldor industri dan percjagangan dapat memberikan kontrikrusinya
.h-ra
g
i .r-|eni ng kata n pend a rrata n d aera h
;
bahl.ra untuk mencapai inaksud teisebiii Ci atas Clpandang p'erlu
untuk i,'iengatiir retrii;usi peiiziiiaii usa-iiia
iii
bidang iitiiustti dan
ilerdagangair eiaiam suatu Pei'atuilari Daeiah.
I
Mengingat
:
1.
Undang-undanq Nomor
-I'ahr-rn
l2
1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam !-ingkungan Daerah Swatantra
tingkat al^--^-,_* r rr/1ll\rt
I
$us''tatera Tengah {Lernbaran !'Jegai'a Tahun 1955
^r\ z.rt
Undang-r.rndang i'jomor
:l
Tahrrn ig82 ieniang fvajib Dafiar
Perusahaan (Lembaran Negara Tahun i982 Nomor Tambahan Lenrbaran l.legara I'lomlr' ?
rj-
l-l:-.-r.^.r q !r--lrn.,:-r:nd:n.- ;ii'-';;;u'i T=h;:l J i Giiu;i
-e-:r\ji12:iv-iii;'!ici;L; ! *1-*r^-$[-€il:;--€ia:1
? -^--.^r^
'*JAiC
:4:{..4 i (r;iuii
2?-?.' i:'-''-
321.
7,
4\.
Pcr'!n.4i r=-tr!en iivv93-4 tani2n.n i=ii..r.r!
:-'-*.-' i"-"'-
^? ai-
-!-as!r*lr*r - ott!r-'9rl
!'-glllLrol
1
4-
undang-undang Nomor 1g rahun 1gg7 tenbng pajak Daerah dan Rebibusi Daerah (Lemhraran |tregara Tahun 1gg7 l,lomor
41, Tambahan Lembaran Negara Ncmor 36gs). sebagaimana terah
diubah dengan undang-undang rdomor
94
Tahun 20c0 (Lembaran i.legara Tahun 2000 irromor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 383gi.
5.
undang-undang lrlomor 23 Tahun 1gg7 tentang pengolahan Lingkungan Hidup( Lembaran frlegara Tahun lggr l.Jomor 6g, Tanrbahan Lenrbaran l.Jegara l.Jonior 36gg),
llndang-undang Nomor 22 Tahun i 999 tentanq Pemerintairan l)aerah ilembaran Neoara Tahun i999 Nomor 60, Tambahan
I
Lernbaran Neoara fJomor 3g3g).
7.
Peraturan pemerintah l.,tomcr 27 Tai-un iggg ientang Anarisis Mengenai Dampak Lingkungan ( Lembaran r,regara Tahun
lggg
Nomor 59, Tambahan Lembaran firegara Nomor 3g3g );
B.
Peraturan pemerintah Nomor zs Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran l,tegara Tahun zaffi FJomcr 54, Tambahan Lembaran Negara l.,Joitror 3gS2).
ti
9.
Peraturan Pemerintah Nomor G6 Tahun 2OO0 tentang Retribusi Daerah (Lembaran llegara Tahun 20O,! Nomor 119, Tambahan Lembaran Neoara lrlomor 4139).
10.
Keputusan presiden I'Jornor 44 Tahun lggg tenkng Teknis Penyusunan Feraturan perundang-undangan, bentuk
I
rancangan
undang-rrndang, Rancangan peraturan pemerintah dan Rancangan Keputusan presiden (Lembaran Negara Tahun lggg IJomor 701).
Dengan.....
- _t-
Elengan Persetujuan
IWAH PERWAKILAN
RAKYAT DA.ERAH f\ABUP.^.TEt,t KEPULF.UAN
R|,A.U
MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH MBUPATEN KEPULAUAN RIAU TENTANG
RETRIBUSI ATAS
EIN
DIBIDANIG IIIDUSTRI DAN
USAHA
PEP.DA.GANGAI{.
BAB
I
KETENTUAN UMI-IM
Pasal
1
Dalam Peraturan Daerah iniyang dinnaksr_rd Cengan
a. b. c. d.
.
Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Riau. Pemerintah Daei'ah adalair pemerintah Kabupaten F(epulauan Riau; Brrpati adalah Kepala Daerah Kah,rp21*n Ko;-,rrfa,r:l Fi:,:,
Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Riau:
e.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupatsn Kepulauan Riau.
f.
Perusalraan adalali setiap bentuk usaha 'lailg iit€itjalankan setiap jenis usaiia bersifai tetap dan terus menerus eian yairg clidirikaii, i:ekerja aiau berkedudukan dalam wilayah Kabupaien Kepulauan Riau. untuk tujuan memperoleh keuntunga"n dan atau laba.
g-
lndustri adalah keoiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan dibidang industri.
h
lnvcstasi dibidang industri adalah nilai dari mesin-mesin dan peralatan yang digunakan.
i.
Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan dlsertai imbalan atau kompensasi.
j. Perizina
...2
Perizinan dibklang lndusti adalah melipr_rti Tanda
Har
lnduslri,
Persef.rjuan Prinsip, lzin Usaha lndustri dan !z!n perluasan. L
surat lzin usaha Perdagangan yanE disingkat slup acalah surat lzin untuk dapat melaksanakan kegiatair usaha Ferciagangan.
Retribusi lzin Usaha adalah Retritiusi atas kegiatan tertentu penrerintah Daerah dalam rangka pemberian izin usaha lndustri dan perdagangan
kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber da.ya atam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas teitentu guna rnelindungi kepentingan umunr dan menjaga kelestarian lingkungan.
BAB II KEWENANGA.N
[frcal ? , gggt 1
(t)
Pemberian Perizinan Usaha dibidang industri dan Perdagangan yang dimaksud dalam peraturan Daerah merupakan kewenangan Bupati
ini
(2).
Bupati dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada Kepala Dinas. BAB III SURAT IZIN USAHA INDUSTRI DAI\I SURAT IZIN USAHA PENNNGAI{GA.I{ Bagian Pertarna
Surat lzin Usaha lndustri Pasai 3
(1). Setiap Perusahaan lndustri diwajibkan memiliki salah satu perizinan Usaha lndustri.
t2)' Untuk mendapatkan Perizinan Usaha lndusti'i seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, harus mengajukan permoironan dengan melenCI ka
pi persva ratan-oersva r alan tekn is dan adnri n i
ffiil}.
Fqfrr fclr*s lebih lanlut akan diatur dengan Ke.ourtr-rsan ru - C r tr{u* persyaratan ACminlst"as.! ben-:pa a- rffin Surat lzin Tempat Usaha (SITU).
Bupati.
:
b- lHrpirkan
c
izin Gangguan i HC.
l.lo.nor Pokok li/ajib Paiak (hlPWP).
d- B4iUsaha berbadan hukum e. Tanda Daftar Perusahaan.
melampirkan Akta Pendirian.
f.
Fhets copy KJP Pemohon.
g.
Fas Photo 3 r.4 cm sebanyek 4 (empat) lembar. Pasal 4
(1)
Kegiatan usaha industri yang nilai investasi sampai dengan Rp. 10.000.000,- ($epuluh juta rupiah) tidak diwajibkan memiliki Tanda Daftar lndustri.
(2)
Kegiatan usaha industri denoan nilai inryestasinya diatas Rp.
trr.
Usaha lndustri dengan lnvestasi lvlesin Peralatan diatas Rp. 200.000.0iJ0,- (Dua ratus juta rupiah) diwajibkan memiliki Surat lzin Usaha lndr-rstri.
(4).
Sebelum memiliki surat lzin usaha lndustri diwajibkan memiliki lzin Prinsip.
(5).
Apabila Perusahaan telah menambah lnvestasi / kapasitas produksi diatas 300,6 diwajibkan memiliki lzin Perluasan.
i0.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) sampai ciengan Rp. 200.000.0O0.- (Dua ratus juta ruoiah) wajib memiliki Tanda Daftar lndustri.
BagianKedua $urat lzin Usaha Perdagangan
Pasal 5
(1). Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha
di
bidang
Perdagangan wajib memilikisll lP.
(2). SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasel ini dikatagorikan sebagai berikut:
4
a. SIUP Ked!. b. SIUP Mene-ngeh.
c. SIUP Besar. Pasal 6 (.1). Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan dengan modal kerla dan kekayaan berslh (Netto) seluruhnya sampai
dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak ternnasuk tanalr dan bangunan tempat usaha, r'vaiitr menriliki SIUP Kecil.
(2). Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan dengan modal kerja dan kekayaan bersih (Netto) seluruhnya di atas
Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak terrnasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP Menengah'
(3). Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan dengan modal kerja dan kekayaan bersih (Netto) seluruhnya di atas Rp. 500.0Cr0.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangrlnan tempat ttsaha' wajihr memiliki SIUP Besar' Bagian Ketiqa lviasa Berlaku lzin
Pasal
T
Masa berlaku Perizinan Usaha dibidang lndustri dan Perdagangan selama perusahaan melakukan kegiatan dan ll€jib didaftar ulang setap tahunnya dengan dikenakan biaya Retribusi. BAB IV BESARNYA RETRIBUSI DAN CARA PEMBAYARA}IT'IYA
G^-i1l'l Pertarna rJdglc Besar Reiribusi lzin Usatia Bitiang indusiri
a
Pa6al 8
{t}- sdb p.*:+rc*an ci bicai:g lnduss i€rrg nrelipr:ti ra*da tr\dtat ir*r#i. Fersehrjuan Prlnsip, lzin Usaha lndu$ri dan Ein Perluasan diwajibkan untuk memtrayar Rehibusi.
(2).
Besarnya Retribusi seperti pada avat (1) pasat
ini
ditetapkan
sebagai berikut:
a. Untuk Tanda Daftar Industri diwajlbkan membayar Retsibusi Rp. 150.000,- (Seratus linra puluh ribu rupiah) i Daftar lndusEr.
b. Untuk Persetujuan Prinsip divrajibkan membayar Retritusi Rp. 400.tiCCI,- (Empat ratus ribu rupiah) I Persetuiuan Prinsip.
c. Untuk lzin usaha
lndustri diwajibkan membayar Retribusi
Rp.60O.0C)0,- (Enam ratus ribu ruoiah) / lzin Usaha lndustri.
d. Untuk !z!n Perlr;asan dlwa;lbkan rnembayar ReLribus! Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) i Ein Perluasan.Besarnya Retribusi uniuk daftar iilang sebesai 75 sf' dari ayat {'2) pasal ini Bagian Kcdtta Besar Retri!:r-tsl Biclang lzin Llsaha Per-clagangan
Dno.rl I CtJCtt
(i)
C)
i/
.Setiap Permohonan r.rniuk mendapaikan Surat tzin Ljsaira Perdagangan diwajibkan untuk membayar Retribusi.
(2).
Besarnya Retribusi seperti pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
a. b. c. /a\
SIUP Kecil Rp. i50.000,- (Seratus iima puluh ribu rupiah). SIUP Menengah Rp.300.000,- {Tiga ratus ribu rupiah). SIUP Besar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
Besarnya Retribusi untuk daftar r-:lang sebesar 75 % dari ayat (2) ^^^^l |UUgqr
i-l lr rr.
Basian /
Bagian Ketiga Teta Cera pembayaren Reil.ibusi
Pasal i0 (1-'1.
Retribusi Daerah dimaksud pada Basal g dan g peraturan Daerah ini diba;'arkan kepada Bendaharawan Khusus peneiima pada Dinas yang bersangkutan, selanjutnye dlserahken ke Kas Deerah dan tenrbusa;r kepada Dinas pe*dapaten Daeraii.
(2). Setiap pembayaran Reiribusi Aias perizinan lndustri dan Usaha perdagangan diberikan oleh Bendaharawan Khusus penerima
di bidang Usaha
tanda bukti pembayaran
BAB V PET,JGAWASAI.I
Pasal
11
(1)' Dinas perincrustrian dan percragangan, Dinas pencrapatan Daerah, camat dan rnstitusi terkait rainnya merakukan penga!#esan terrradap peraksanaan pemungutan Retribusi perizinan Usaha di bidang liidustri dan perdagangari.
Ol
(2)' Ketentuan dan Tata cara pengawasan seperti tersebut pada ayat (1) pasa! ini, akan diatur rehih lanjut denoan Keoutusan Bupati.
i j l
BAB Vi
a
i
KE TE
:
t\iTUAi.i
Pt
DAi..jA
j
Pasai 12
(1)' Barang siapa yang meranggar ketentuan-ketentr-ran daram pasar 3 dan 5 peraturan Daereh ini diancari: dengan pidena Kurungen serama-rarnanya 3 (tiga) buran atau denda sebesar-besarnya Rf:. S.Otjfi
jr,l-r
!
(2). Tindak Pidana dimaksud ayat
(1) pasat ini dikatagorikan sebagai
pelanggaran.
BAB VII
KETEI{TUAN PET{YIDIKAi{ Pasal 13
(1). selain Pejabat Fenyidik poLRl yang bertugas menyidik tindak pidana, Penyidikan atas tindak pidana sebagainrana dalanr Peraturan Daerah ini. dapat juga ,Ciiakiikan oleh penyidik pegawai
hlegeri sipil di lingkungan pemeriniah Daerah
yang
pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang_ undangari
(2). Dalam melaksanakan penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayai f1) pasal ini bennienang
a menerirna lapnran tindak oidana
:
atar-r pengaduan seseorang tentang adanya
;
b- melakukan tindakan pertama pacla saat itu clitempat kejadian dan
melakukan pemeriksaan
;
c. men.;uruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan ineineiiksa tanda pengenal diritersangka ;
d. meiak-iik-an pei-ryitaan benda dan atau surat ; e. mengambii sidik jari dan memotret seseorang
:
f' memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
;
g. menghad!rkan tenaga
ahli yang
rtencan perneril.lsaan perkara
rJiperlul.ian dalam hubungan
;
h. nrengadakan penghentian penyidikan seteiah terdapat petunjuk
bahwa tidak tercjapat cukup bukii atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahul
i. men'qadakan tincakan lain menurut hukum yang tl
ioefta ii g g rr n g ja."va bka n.
capat
BAB VIII K.ETE T.]TUAI.I P E I.I U TU P
Fasal 14 Hal-hai yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepan.larg mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dergar Keputusan Bupati.
Pasal 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalare Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau' Ditetapkan di TanjungPinang
ianggal 20 Oktober 2003 I
K€PULA,UAN RIAU
RIN HOOD
Diundangkan di Taniungptnang pada tanggal 20 Oktober 2003
w
SETDA
LEMBARAI\J DAERAH KAtsUPATEN KEPULAUA|'\J RiALJ
I
i
C NOMOR 6
TA-.Jii ::i= N#'MF *T
