I*,u,11)
ffi PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
NOMOR
:4
TAHUN 20A1
T E N
I A N
G
:.
PAJAK REKLATfIE
PEMERINTAIIAN KABUPATEN KEPULAUAI\T RIAU PERATURAN DAERAII KABUPATEN KEPULAUAN RIAU NOMOR: 4 TAIIUN2004
TENTANG PAJAK REKLAIVIE DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN RIAU Menimbang:
a.
.b
bahwa dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomo-5 lg rahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,..rnaka-dipandang perlu aaanyi Peratwan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau yang mengatur pajak Reklame;
bahwa untuk maksud tersebut pada huruf
a
diatas, dalam rangka peningkatan pendapatan.Daerah, perlu menetapkan pajak Reklame dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Riau yang diatur daiam suatu peraturan
Daerah.
Mengingat:
l. undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah swatantra Tingkat I Sumater Tengan (Lembaran Negara Tahun 19546 Nomor 25);
Undang-undang Nomor 6l rahun l95g tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomr 19 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai undang-undang (Lembaran Negara Tahun !958 Nomor : I 12);
Undang-undang Nomor 8 Tahun l98l tentang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Tahun 198r, Tambahan Limbaran Negara Nomor
3839); 4.
undang-undang Nomor l8 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nom-or 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 36s5) sebagaimana terah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Norior 246] Tambahan Lembaran Negara Nomor a048);
5.
undang-undang Nomor 19 Tahun r997 teniirng penagihan pajak dengan sunat Paksa (Lembaran Negara Tahun lggT Nomor 42, Tambaf,an Lembaran Negara 3686);
t Pejabat Piry Pendapatan Daerah adalah ?inu: Penclaparan Kabupaten Kepulauan Riau; 6' pegawai yang diberi tugas',"rr"iru di bidang perpajakan
"dulf _ !,engan peraturan perundang-*dungan 7. Kas Daerah
ying bertat
Daerah sesuai
u;
adalah Kas Kabupaten Kepuluuui niuu;
8' Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak uauiurt pajak atas penyelenggaraan reklame; 9' Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurui bentuk dan corak
ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperke-narun, r*ngun:*tun atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian uriur-t"puda suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan aiau yangdapat dilihat, dibaca, auJuiuu didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuari dilakukan oleh pemerintah; I0' wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajaian paeratr-iiwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang; Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yan_g selanjutnya dapat disingkat SpTpD, adalah surat yang oleh wajib Pajak atau kuasanya digunakan untuk melaporkin penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau harta dan kewajiban, 1n"nu*t ketentuan peraturan _ perundang-undangan perpajakan Daerah ; 12' surat Ketetapan Pajak Daerah, selanjutnya dapat disingkat sKpD, irurur, surat. ketetapan paja! yang menentukan Jang besarnyaiumtatr por.ok pajak; -^ 13' surat Setoran Pajak Daeralr, yang selanjutnya dapat oisingtat 6spn, adalah wajib Pajak digunakan untuk meiakukan pembayaran u,uu"p."v*o;ib.i"t surat yang oleh yang terutang ke Kas Daerah atau ke.tempat rain yang ditunjuk otetr Bupati ; 14' Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Biyar, yang selanjutnya dapat disingkat SKpDKB adalah surat ketapan pajak yang menentuian u.rul*yu j;titl"h p#;k pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi adminishasi dan jumlah yang masih harus dibayar ; l5' Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tam-bahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan; 16' Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat sKpDLB, adalah surat ketetap-al yang. jum'lah menentukan L"l.uittun-p!*u"v*"T'0":"t"L"'r# jPajak jumlah kredit pajak lebih besar dari.pajak yang te-rutang atau tidak seharusnya terhutang ; 17'.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, y1ng sJlanjutnya dapat disingkat sKpDN, adalah surat 'ketetapan pajak yang menentukan pokok palak sama besarnya dengan jumlah kredit 1.1,iturratau pajak tidak terutang dan tidak qajak ada kredit pajak ; _^ l8' Surat Tagihan Pajak Daerah, yang. dapat disingkai srpD, adalah surat untuk melakukan ' lagihan pajak dan/atausanksi administrasi berupa-bunga dan/atau denda; 19' Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan uniuk mJncari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk meng$i kepatuhan p"*".,i,tun kewaliban perpajakan Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangk-fmelaksanatan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah; 20' Penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri-Sipil (PNS) yang selanjutnya diseut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti. y*g dengan bukti ltu -emuuat terang tindak pidana dibidang Perpajak3l Daerah yang terjadi r!.tu tersangkanta; --.n.mukan 2l' Juru Sita Pajak adalah pelaksani tindakan penagihan pajak yan;r"iiplti pengihan seketika sekaligus, pemberitahuan Surat paksa, pinyiLan dan penyanderaan, _^ 9_"n 22' Kantor Lelang.gq$ kantor yang berwenang melaksanakan penjualan ,".uru langsung; 23' Surat Paksa adalah Surat perintah membayai utang pajak dan tagihan ---o-"-"' yung r '"' ue.Laitan dengan
ll'
!
i !
I
i
pajak;
24' Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib pajak memungut, memperhitungkan dan melaport an s"erta menybtorkan pajak terutang, {a!am - - Tahun 25' Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun iakwin t<ecuati bila wajlt pajak menggunakan tahun yang tidak sama dengan tahun takwin; reframl yans diserenggarakan dengan
tt
l:ll;;1:"I""ji*":t,j|:,1"
_,lg:,?.1
4
sejenis, dipasang pada tempat yang disedrakan lberdrri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan pada benda lain; 27. Reklame kain / umbul-umbul / spanduk/ banner adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastic, karet, bagor atau bahan lain; 28. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, ditempel atau dipasang pada benda lain. 29. Reklame selebaran adalah reklame yang disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan untuk tidak ditempelkan, diletakan pada tempat lain; 30. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah: reklame yang diselenggarakan dengan cara berjalan/ berkeliling dimana reklame tersebut ditempelkan pada kendaraan; 31. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakffi gs, pesawat dan alat lain yang sejenisnya; 32. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau mengunakan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat atau pesawat apapun; 33. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu, sebaga! alat yang diproyeksikan dan atau diperagakan pada layer atau benda lain untuk dipancarkan melalui' pesawat televisi; 34. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara-memperagakan suatu barang dengan dan atau tampa disertai suara.
BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK Pasal 2
(l)
Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggarmn reklame.
(2)
Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame meliputi
:
Reklame papan/billboard / megatron / videotron; Reklame kain / spanduk ; Reklame melekat (stiker); Reklame selebaran, Reklame berjalan termasuk pada kendaraan; Reklame udara; Reklame q? Reklame film/slide; Reklame peragaan.
suara;
Pasal 3
Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini adalah :
a.
Penyelenggariurn reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian/mingguan/bulanan dan
b.
sejenisnya; Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan oleh keputusan Bupati.
Pasal 4
(l)
:.
I
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.
5
a
Dalam hal reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang kepentingin maka- *diu p"r"k adarah orant
fr1Ttrffffi#1ffi;i"*
'Ina-,'
b' Dalam hal penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh pihak ketiga, seperti perusahaan Jasa Periklanan, maka wajib pajak adarah
pil,*
I"iiga-terseuut.
BAB ItI
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGIIITUNGAN PAJAK
I
Iri
Pasal
i+
(l)
Dasar Pengenaan
5
pajak adalahnilai sewa reklame;
(2) Nilai sewa reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (.1) Pasal ini diperhitungfan dengan memperhatikan pemasangany'penempuiun, j"nir, jangka waktu penyelenlgur*n i* .lokasi ukuran media reklame;
(3)
I
!.ara gerhitungan nilai sewa rekrame sebagaimana dimaksud
ditetapkan dengan Keputusan B upati;
i
I
(4)
i I
pada
ayat (2) Pasal ini
Hasil perhitungan nirai sewa rekrame sebagaimana dfiaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan B upati. Pasal 6
I
Tarif Pajak diteapkan sebesar 25% (duapuluh lima persen).
i
Pasal 7 BeSamya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
maksud
pada
pasal
Peraturan Daerah ini.
tarif pajak sebagaimana di 6, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud paJa pasal 5
BAB ry
MA-SA PAJAK SAAT PA}AK TERIIUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH pasal 8 Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya saat waktu penyelenggaraan reklame untuk
I (satu) tahun takwim untuk reklame tetap, dan
rekraml
tia*
tetap (insidentir);
Pasal 9 Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraa reklame. :"
Pasal (I
)
Setiap Waiib paiak waiih menoici
qprDn
.
l0
(2)
SPTPD sebagaimana dimaksud plda ayat (l) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta.ditandatangani oleh wajib eaiat atau Kuasanya dan jisampaikan t"puJu Bupati atau Pejabat yang berwenang, sesuai denganjangka waktu yang ditentukan ;
(3) IPTPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penaturan Daerah ini harus disampaikan kepada Bupati selambat- lambatnya l5 (lima belas) hari setelah berakhirnya Masa pajak :
(4)
Bentuk, isi dan tata cara pengisian sprpD ditetapkan oleh Bupati.
BAB V PENETAPAN PAJAK Pasal l1 (I
il
) Berdasarkrrn SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal l0 ayat ( I ) peraturan Daerah ini, Bupati atau Pdahat yang diberi wewenang untuk menetapkan'pajak terutang arngun
tllt I !* It
il
menerbitkan SKPD;
(2) Apabila SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pasal ini, tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh ) hari sejak SKPD d.iterima, dikenak-an sanisi administrasi berupa bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan dan dita!;ih dengan menerbitkan
il
STPD
. Pasal 12
(l)
wajib Pajak yang membayar sendiri,-SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal I I ayat (l) Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung memperhitungkan dan menetapf
(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saar terutangnya pajalq Bupati menerbitkan
dapat
:
SKPDKB ; . a. b. SKPDKBT;
c.
SKPDN.
-:i SKPDKB sebagaimana
a
dimaksud pada ayat(2) huruf a. Pasal ini diterbitkan
:
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi a&inistrasi berupa bunga sebesar IN 616rt*n) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibaya-r utuk jangka waktu patini lama24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajal ;
b- Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah diteg'r secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa Uunga sebesar 2 o/o (drn p"olol sebulan terhitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk paling lama24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.:-gtu'.,*kn;
c- Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung
secara
Jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan-seb-esar ZS ,1" q.u_pulun
ti-.
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak
saat
persen) dari Pokok Pajak yang terutang ditambah sanksi administrasiberupa bunga sebesar 2 Y' (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dib";,
terutangnya pajak;
j
SKPDKBT sebasaimana dimaksrrrl t\edq qttqt /?\ h,,,,,t: l- D^^^r :-: r:1^-L:1r-^-
r-r
7
jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar I00 % darijumlah kekurangan pajak tersebut ;
(5) SKPDN seba8aimlna dimaksud pada ayat (2) huruf c
pasar ini, diterbitkan apabila jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajaktidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
(6) Apabila kewajiban
membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKpDKBT sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a dan b Pasal ini, tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih 'srpo dengan menerbitkan ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar z-v" 6"a"persen) sebulan,
r
?i
Penambahan
j"*!!
dikenakan pada pemeriksaan.
yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (4) perda Pajak apabila LelapJrkan sendiri sebelurn jiuht"n
P-ujut
wajib
ini tidak tindakan
BAB Vt
TATA CARA PEMBAYARAN Pasal iI
)
-
13
Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah_atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai rvaktu yang
ditentukan dalam sprpD, sKpD, sKpDKB,
(2i
srio{er au" drpo;
Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambaflambatnya -yang I X 24 jam atau dalam wa}tu ditentukan oleh Bupati;
t-1) Pembayaran pajak sebagaimana dinla_llg pada ayat dengan menggunakan SSpD, SKPD, SKPDKB, STpt.
(l) dan ayat (2) pasal ini dilakukan
Pasal 14
l) Pembayaran (li
pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
Bupati dapat memberikan persetujuan kepada.ffajib Pajak untuk_mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tefientu, seterah memenuhi p"iry-uln yang ditentukan;
{3, Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga2 ;/o ldua peJenl sebulan dari -c jumlah pajak yang belum atau kurang dibuyu.; (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waltu yang ditentukan t"9"1 memenutri persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan sanksi 2 % (dua persen) sebulan dari jumiah pajak yang[i;, atau kurang dibayar:
(5)
Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran stirta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayar (2) dan ayat (4) pasal ini ditetap kan oleh Bupati.
Pasal 15
(l)
Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan'
{2)
Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.
BAB VII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK Pasal
l6
(t) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang
sejenis sebagai arlXal tindakan jatuh tempo pembayaran; (tujuh) hari sejak saat 7 pelaksanaan penagihan pajak, diketuarkan (2) balam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang,
(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat ) (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Pasal 17
(l)
("?)
Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaima na ditentukagdalan Surat Teguran atau Surat Peringkatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar, ditagih dengan Surat Paksa; Pejabat menerbitkan Surat Paksa dengan segera setelah lewat 2l (dua puluh satu) hari sejak tanggal Srrat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
Pasal
l8
-\pabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 Jam sesudah tanggal rtemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Pasal
l9
Setelah dilaksanakan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lenat uaktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Penyitaan, Pejabat nengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Pasal 20
Setclah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Jgnrsita Pajak memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.
{
: I
II
i I { I
I i
Pasal 2l
Benruk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksairaan penagihan Pajak Daerah Sitetapkan oleh Bupati.
BAB VIII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK Pasal22
il) Bupati, berdasarkan
permohonan Wajib Pajak, dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ;
r.2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud
a-r'at
(l) pasal ini, ditetapkan
Daerah (DPRD)
oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
BAB
IX
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGIIAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 23
{l)
Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat
:
a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT ?tau STPD yang
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hiiirng, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Perundang-undangan perpaj akan daerah ; b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar ; c- Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga denda dan kenaikan pajak yang'terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
(.2)
Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau peirlggrntgarr^ sanksi admirfstrasi atas SKPD SKPDKB, SKPDKBT, STPD sebagaimana dimaksud pada ayat(l) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib pajak-kepada Bupati atau Pejabat selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yangjelas;
_:)
Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pdaayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan;
Apabila setelah lewat waktu 3(tiga) bulan-Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
BAB X TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING Pasal 24 i
I
r
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas sesuatu
a SKPD; b. c,
d
SKPDKB; SKPDKBT; SKPDLB ; SKPDN.
:
r4, Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pernbayaran pajak cebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasll ini langsung diperhitungkan untuk melunasi tcrte ih rlahulu huang pajak dimaksud;
5i
Pengembalian
pembayaran pajak dilakukan dalam wakru paling lama 2 (dua) -\elebihan bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat perintatr rra.,nUuv"i Kel ebihan Paj ak (SPMKp)
'6i
;
Apabila pengernbalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, R-upati atau Pejabat memberikan imbalan bunga r"b"rui 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. Pasal 28
Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimakud dalam Pasal27ayat (4) Perda ini, pembayaran dllakutan Jengan cara pemindaf,bukuan dan bukri pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XII KADALTIWARSA
PE
NAGIIAN
Pasal 29
(l) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa
setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejat saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan
tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apa
bila:
Diterbitkan Surat Teguran dan Surat paksa atau; b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung. a.
BAB XIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG KADALUWARSA pasal 30
(l) liu-tTg Pajak yang tidak
mungkin ditagih
tgi
kadal uwarsa dapat dihapuskan;
karena hak unruk melakukan penagihan sgdah
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang - sudah kadaluwarsa setelah persetujuan dari Dewan perwakilan Rakyat Daerah
6pnOl
BAB XTV KETENTUAN PIDANA Pasal
i
3l
l
'
(t) wajib
Pajak yang karena kealpaanya tidak menyampaikan Spi?D arau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap melampirkan keterangati yang tidak benar sehingga merugikarl keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan-paling lama I (satu) tahun dary'atau denda paling banyak 2 (dua) kalijumlah pajak yang terutang;
'12 .tr *ffi'ry,CIib @e ]Bg dengan s€ngaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak & tirhk tmgkep atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan fl@Ar Drcrah dapar dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau iliF;- ffiilg bultsk
4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
Pasal 32
I sEf,uiuh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya ' qr,g;'n Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak. BABXV PENYIDIKAN Pasal 33
il)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
(2)
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Pasal ini adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ; Memeriksa d. buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah , e. Melalcukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah , g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang sqseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memoftet seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah : i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; Menghentikan penyidikan ; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat di pertanggungiawabkan.
.
j. '
(3) Penldik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (2) berita ae,arasetiap tindakan tentang : n. Pemeriksaaan tersangka ; b. Pemasukan rumah; c. Penyitaan benda ; d. Pemeriksaan surat; e. Pemeriksaan saksi ;
y*al ini membuar
ttr l+
13
Ijj k: f l'
I I
?-t-'.::k
sebagaimana dimaksud a1'at (l) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan =- =enlampaikan hasil penf idikannya kepada Penuntut Umum melalui plnyiOit polisi i.:3ara Republik lndonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Acam Pidana yang berlaku. --,!iurn
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 34 Dengan berlaku Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1998 tentang pajak Reklame ( Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 1998 Nomor 5 Seri A Noirori ; dunyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Pasal 35 Hal-hal yang belum diatur dalarn Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannra akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. c
Pasal 36 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar-supaya setiap orang mengetahuinya, manerintahkan pengundangan peraturan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan F.iuu;
|Jung
9,*6 =
F!!t:B
lLlL-{\-FI-rf
Diundang di Tanjungpinang pada tanggal25 Februari 2004
DABRAII UAN RIAU
f sero :{'u----
\Qh# LEMBARAN DAERAH KABI'PATEN KEPELAI-A\ SERI B NOMOR 1.
Rf{t T+91} ffi* rrffiFrt f
