MANAJEMEN RISIKO
MEMINDAHKAN KERUGIAN (LOSS TRANSFER)
OUTLINE 2
Pengertian dan Alasan Memindah Kerugian Dasar Hukum dan Cara Memindahkan Kerugian Kontrak Bukan Asuransi Kontrak Asuransi
FE Unlam Banjarmasin
Abdul Hadi, 2010
3
Pengertian dan Alasan Memindah Kerugian
Pengertian Memindah Kerugian Memindahkahkan atau mentransfer kerugian, atau juga disebut sebagai memindahkan risiko, terjadi apabila seseorang mengalami kerugian di mana akibat keuangan dari kerugian tersebut sebagian atau seluruhnya ditanggung oleh orang lain.
FE Unlam Banjarmasin
Abdul Hadi, 2010
4
Pengertian dan Alasan Memindah Kerugian
Alasan Memindah Kerugian Dalam manajemen risiko biasanya terdapat 3 situasi yang memungkinkan timbulnya alasan untuk memindahkan kerugian,, yaitu: Kerugian yang terjadi diperkirakan terlalu besar untuk ditanggung sendiri dan atau dapat menghambat tercapainya tujuan perusahaan. Sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku yang mewajibkan perusahaan mentransfer kerugian tertentu kepada orang lain. Pemindahan kerugian telah diperhitungkan sebagai cara yang paling efisien, meskipun ada kewajiban menanggung sendiri dan tidak ada ketentuan yang mewajibkannya.
FE Unlam Banjarmasin
Abdul Hadi, 2010
5
Dasar Hukum dan Cara Memindahkan Kerugian
Dasar Hukum Memindahkan Kerugian Adanya peraturan atau ketentuan hukum yang mewajibkan suatu organisasi untuk menjamin hari tua bagi anggotanya. Adanya perjanjian antara dua orang atau dua pihak, yang biasa disebut kontrak dalam transaksi dunia usaha, di mana isi kontrak tersebut juga menyangkut kesediaan satu pihak mengganti kerugian pihak lain dalam pelaksanaan transaksi tersebut. Adanya perjanjian pertanggungan antara seseorang dengan perusahaan asuransi, di mana perusahaan asuransi bersedia mengganti sejumlah kerugian yang diderita seseorang yang terjadi pada masa berlakunya perjanjian, sedangkan seseorang tersebut bersedia membayar premi juga selama masa berlakunya perjanjian tersebut dalam jumlah dan cara pembayaran yang telah ditentukan.
FE Unlam Banjarmasin
Abdul Hadi, 2010
6
Dasar Hukum dan Cara Memindahkan Kerugian
Cara Memindahkan Kerugian Melalui berlakunya ketentuan undangundang atau peraturan tertentu menyangkut kewajiban penggantian kerugian orang lain. Melalui kontrak bukan asuransi. Melalui kontrak asuransi.
FE Unlam Banjarmasin
Abdul Hadi, 2010
7
Dasar Hukum dan Cara Memindahkan Kerugian
Cara Lain Memindahkan Kerugian Berfungsinya organisasi sosial atau organisasi sukarela yang secara otomatis dapat mengatasi kerugian-kerugian seseorang sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Berfungsinya lembaga-lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan, misalnya penanggulangan berbagai bencana atau kerugian-kerugian yang dialami oleh masyarakat. Adanya pembentukan organisasi perusahaan dalam bentuk badan hukum yang membatasi tanggung jawab pemilik terhadap sesuatu kerugian yang dialami oleh badan hukum tersebut.
FE Unlam Banjarmasin
Abdul Hadi, 2010
Kontrak Bukan Asuransi 8
Pengertian Umum Kontrak bukan asuransi: suatu perjanjian antara dua pihak yang banyak terjadi dalam kegiatan bisnis dengan tidak melibatkan perusahaan asuransi. Beberapa Contoh Kontrak Bukan Asuransi Kontrak Bangunan Kontrak Sewa Kontrak Pengiriman Barang Kontrak Penjualan/Supply Kontrak Pemberian Jasa Kontrak Jaminan Kredit Kontrak Anjak Piutang
FE Unlam Banjarmasin
Abdul Hadi, 2010
Kontrak Bukan Asuransi (cont’d) 9
Faktor yang Perlu Diperhatikan dan Kriteria Dalam Kontrak Faktor yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu kontrak yang menyangkut pemindahan kerugian: 1) Kekuatan landasan hukum daripada persyaratan-persyaratan kontrak. 2) Kesanggupan daripada masing-masing pihak untuk mengelola risiko dan menanggung risiko. 3) Harga yang dibayar untuk pemindahan kerugian.
FE Unlam Banjarmasin
Abdul Hadi, 2010
Kontrak Bukan Asuransi (cont’d) 10
Kriteria yang perlu dipenuhi dalam suatu kontrak: 1) Penunjukkan jenis kerugian yang dipindahkan harus jelas dan tidak dibuat-buat. 2) Tiap penanggung risiko diberikan kekuasaan penuh untuk mengadakan usaha-usaha mengurangi dan mengontrol kerugian yang ditanggungnya. 3) Sipenanggung risiko harus sanggup dan bersedia memenuhi kewajiban finansial dalam waktu segera. 4) Pemindahan kerugian dilakukan atas dasar efisiensi, setidaknya sama efisien dengan cara lain dalam menanggulangi risiko. 5) Pemindahan kerugian dilakukan atas dasar harga yang pantas dan menarik bagi kedua belah pihak. FE Unlam Banjarmasin
Abdul Hadi, 2010
Kontrak Asuransi 11
Pengertian Umum Kontrak asuransi: asuransi seseorang mengadakan kontrak dengan perusahaan asuransi di mana didalamnya dinyatakan perusahaan asuransi bersedia mengganti kerugian tertentu yang dialami oleh seseorang dan orang tersebut bersedia membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi yang bersangkutan.
FE Unlam Banjarmasin
Abdul Hadi, 2010
Kontrak Asuransi (cont’d) 12
Beberapa Contoh Kontrak Asuransi Beberapa contoh kontrak asuransi atau perjanjian pertanggungan yang diatur dalam KUH Dagang RI adalah meliputi: Pertanggungan kebakaran Pertanggungan bahaya atas hasil panen Pertanggungan jiwa Pertanggungan laut Pertanggungan bahaya dalam angkutan darat dan perairan di darat.
FE Unlam Banjarmasin
Abdul Hadi, 2010
Kontrak Asuransi (cont’d) 13
Beberapa Contoh Kontrak Asuransi (cont’d) Beberapa jenis perjanjian pertanggungan yang diatur di luar KUHD, namun masih didasarkan pada pasal-pasal tertentu dalam KUHD, yaitu: Pertanggungan terhadap pencurian dan pembongkaran Pertanggungan terhadap kerugian perusahaan Pertanggungan kredit Pertanggungan perusahaan Pertanggungan terhadap tuntutan pihak ketiga mengenai perbuatan melawan hukum dari tertanggung.
FE Unlam Banjarmasin
Abdul Hadi, 2010
Kontrak Asuransi (cont’d) 14
Beberapa Contoh Kontrak Asuransi (cont’d) di samping itu, terdapat perjanjian pertanggungan yang tidak ada kaitannya dengan hukum dagang yang biasa disebut sebagai Pertanggungan Sosial, termasuk dalam lingkup hukum tata pemerintahan, misalnya yang diselenggarakan oleh: Perum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Perum Taspen) yang diatur dalam PP No. 10 tahun a963, bsd. PP No. 15 tahun 1963. Perum Asuransi Sosial Asabri (Perum Asabri) yang diatur dalam PP No.44 tahu 1971 bsd. PP No.45 tahun 1971.
FE Unlam Banjarmasin
Abdul Hadi, 2010
Kontrak Asuransi (cont’d) 15
Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan Pusat (Asuransi Kesehatan atau ASKES) yang diatur dalam Kepres No.230 tahun 1968 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.1 tahun 1968 dan No.1 tahun 1969. Perum Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Perum Astek) yang diatur dalam PP No.33 tahun 1977 bsd. No. 34 tahun 1977. Terakhir dirubah dengan nama Jamsostek yang dikelola oleh PT Jamsostek melalui PP No.36 tahun 1995. Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, yang diatur dalam UU No.33 tahun 1964 (L.N. 1964 -137) Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang diatur dalam UU No.34 tahun 1964 (L.N. 1964 – 138). FE Unlam Banjarmasin
Abdul Hadi, 2010
KEEP YOUR SPRIT TO LEARN MORE 16
FE Unlam Banjarmasin
Abdul Hadi, 2010
