F:

Penanggungjawab : Abetnego Tarigan Dewan Redaksi : Khalisah Khalid, Nurhidayati, Ahmad SH, Pius Ginting, Dedi Ratih, M Islah, Zenzi Suhadi, Tumpak Hutabarat Redaktur Pelaksana : Irhash Ahmady Editor : Khalisah Khalid, Irhash Ahmady Design dan Layout: perfarmerLab.Studio Penerbit : Walhi Eknas Distributor : Suhardi, Harno

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia JL. Tegalparang Utara 14, Mampang-Jakarta Selatan 12790 T/F: +6221 79193363/7941673 E: informasi[at]walhi.or.id W: http://www.walhi.or.id

Daftar Isi Kata Pengantar

...................................................... I

Prolog

...................................................... II

Sistem Masyarakat Setengah Jajahan dan Setengah Feodal: Akar Sejati Monopoli Tanah dan Sumber Kekayaan Alam Indonesia Hary Prabowo

...................................................... 1

BUMN Sebagai Instrumen Ekonomi Kerakyatan Dani Setiawan

...................................................... 19

BUMN Sektor Perkebunan sebagai “Bancakan” partai politik dan elit politik di eksekutif dan legislative Uchok Sky Khadafi

...................................................... 31

Reforma Agraria di Perkebunan, Bilakah? (Kajian Konflik Agraria dan Gagasan Pembaruan Agraria di Sektor Perkebunan) Usep Setiawan

...................................................... 40

Eksistensi PTPN XIV Takalar Atas Praktik Perampasan Tanah Masyarakat Polongbangkeng Zulkarnain Yusuf

...................................................... 51

Praktik Perampasan Tanah Rakyat oleh PTPN VII Unit Cinta Manis Anwar Sadat

...................................................... 65

JURNAL TANAH AIR / DESEMBER 2012 - JANUARI 2013

Kata Pengantar


Sejatinya, kekayaan alam dikelola untuk kesejahteraan, kemakmuran dan keselamatan rakyat. Tentulah bukan saja untuk generasi yang ada hari ini, melainkan untuk juga generasi yang akan datang. Berpegan itulah WALHI meyakini bahwa tata kelola kekayaan alam harus berbasiskan pada prinsip keadilan baik secara ekonomi, sosial, budaya dan berkeadilan secara ekologis. Tanpa itu, yang terjadi adalah ketimpangan, kemiskinan, pelanggaran hak asasi manusia dan bencana ekologis. Demikian juga halnya dalam tata kelola perkebunan khususnya perkebunan berbasis komoditas seperti teh, tebu, atau sawit yang sampai saat ini masih dimonopoli penguasaannya oleh segelintir orang atau kelompok. Tanah Air edisi perdana di masa kepengurusan WALHI 2012-2016 ini hadir ke hadapan ibu/bapak, anggota WALHI, mitra dan sahabat WALHI. Kali ini Tanah Air mengangat judul “politik gula dan konflik yang tak berujung; relasi ekonomi politik dan perampasan tanah oleh BUMN Perkebunan”, sebagai sebuah kritik dan solusi yang ditawarkan dalam melihat konflik agraria di perkebunan milik badan usaha milik negara (BUMN). Tanah Air sendiri merupakan jurnal yang diproduksi oleh WALHI, bukan sebagai media outreach semata. Jurnal Tanah Air ini diharapkan menjadi “media” transformasi dan kelola pengetahuan dari orang perorang, menjadi pengetahuan bersama. Yang utama, tentu diharapkan, Tanah Air ini menjadi alat advokasi atau pembelaan terhadap isu lingkungan dan sumber daya alam, yang berlandaskan pada gagasan pemikiran baik secara teori maupun praksis. Termasuk didalamnya memainstream nilai keadilan gender dan hak asasi manusia dalam gerakan mewujudkan keadilan ekologis. Sebagai organisasi publik, bagi WALHI pengetahuan memang tidak bisa diletakkan di atas menara gading. Dialektikanya tumbuh dan berkembang bersama dengan kerja-kerja praksis beradvokasi di lapangan dan berhadapan dengan realitas atas krisis yang dialami oleh rakyat. Dia harus diletakkan didalam cita-cita bersama rakyat yang sampai hari ini masih hidup di tengah krisis, dengan situasi negara yang seringkali abai dan korporasi yang kian rakus merampas wilayah kelola rakyat. Setelah sekian lama tak hadir menjumpai Bapak/Ibu dan Sahabat WALHI sekalian, Jurnal Tanah Air edisi perdana ini diharapkan dapat mengobati kerinduan dan dahaga banyak pihak terhadap pengetahuan yang dibangun dengan landasan teori dan dialektika yang tumbuh bersama rakyat. Karenanya, dukungan dan kontribusi pemikiran para pembaca yang budiman, menjadi asupan yang teramat penting bagi pengembangan dan keberlanjutan media pengetahuan ini ke depannya. Akhirnya, selamat membaca. Menyelami pikiran, gagasan, dan perjuangan yang ditorehkan dalam setiap kalimatnya.

Salam Adil dan Lestari, Abetnego Tarigan Direktur Eksekutif Nasional WALHI

I

Prolog Politik Gula dan Konflik yang Tak Berujung


Relasi Ekonomi Politik dan Perampasan Tanah BUMN Perkebunan oleh: Khalisah Khalid

Jika melihat dari sejarahnya, pembangunan perekonomian Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dari semangat nasionalisme yang ditumbuhkan untuk menjadi sebuah bangsa yang mandiri, setelah sekian waktu lamanya dibawah jajahan imperialisme baik secara ekonomi maupun politik. Perkebunan menjadi salah satu sektor strategis yang menjadi objek dari nasionalisasi pengelolaan kekayaan alam Indonesia yang berbentuk badan usaha milik negara (BUMN), dimana PTPN menjadi salah satu BUMN strategis yang menguasai dan mengelola perkebunan dalam berbagai komoditas, sebutlah gula salah satunya. Sebagai sebuah unit ekonomi yang dijalankan oleh sebuah badan usaha milik negara, sudah menjadi keharusan pedoman pokok dari pelaksanaan operasionalnya mengacu pada amanat Konstitusi pada pasal 33 dimana negara menguasai aset penghidupan untuk kesejahteraan dan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat melalui cabang-cabang produksi strategis untuk kepentingan nasional. Ironinya, belum lagi cita-cita kemandirian negara melalui unit ekonomi yang dikelola BUMN perkebunan salah satunya, dalam prakteknya jauh dari pelaksanaan amanah konstitusi tersebut. Rasanya hampir tidak beda, unit usaha yang dikuasai dan dikelola oleh perusahaan negara dengan pengelolaan yang dilakukan oleh swasta baik asing maupun nasional. Bahkan, watak yang dikritik dari kolonialisasi ekonomi di sektor perkebunan, diduplikasi oleh BUMN.

dan persoalan agraria dan sumberdaya alam di Indonesia. Tanah rakyat yang diambil paksa di jaman kolonial, berlanjut pada pengambilan paksa yang dilakukan oleh negara yang mengambil alih eks perkebunan yang ditinggalkan oleh kolonial Belanda. Tanah rakyat diambil secara paksa atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Monopoli atas tanah dan sumber daya alam, berujung pada perampasan tanah-tanah rakyat, hilangnya sumber penghidupan rakyat dan terdegradasinya lingkungan hingga menghilangkan potensi varietas lain. Perubahan skema pengelolaan perkebunan negara dari Orde Lama yang lebih berorientasi pada pelayan terhadap rakyat dan membangun keberdayaan masyarakat sekitar perkebunan, diubah menjadi perkebunan yang berorientasi pasar dan lebih mementingkan keuntungan besar bagi PTPN yang ada. Akibatnya persaingan antar PTPN tidak dapat dielakkan. Konsekuensi logis dari hal tersebut tentu adalah hilangnya ruang hidup dan penghidupan akibat perluasan dan perampasan tanah oleh negara. Kekerasan dan konflik yang terus meningkat dari tahun ke tahun menjadi sebuah cerita yang menghiasi perjuangan rakyat untuk mempertahankan sumber penghidupannya.

Kritik terhadap BUMN di sektor perkebunan tidak hanya berhenti pada soal bagaimana monopoli mereka atas tanah dan sumber daya alam. Tata kelola BUMN perkebunan juga dinilai buruk. Ditengah upaya meningkatkan persaingan terhadap perkebunan swasta. Perkebunan Negara justru menghadapi berbagai persoalan internal Kebijakan perkebunan negara di kelembagaan, salah satunya regulasi BUMN jaman Orde baru menambah beban konflik jauh lebih banyak daripada swasta. Ditambah

II


d e n g a n p e r s o a l a n k o r u p s i k o l u s i d a n penguasaan negara atas tanah dan sumber nepotisme, akhirnya badan usaha negara ini k e h i d u p a n r a k y a t s e b a g a i m a n a y a n g menjadi sapi perahan dan ladang emas bagi dituliskan oleh Harry Prabowo. elit politik, partai politik, penguasa dan lain-lain. Yang menjadi penting untuk secara Jurnal Tanah Air edisi kali ini mengupas fundamental dilihat adalah bagaimana Perkebunan Gula yang dikelola oleh PTPN penataan ulang sektor perkebunan ini jika dalam sebuah relasi ekonomi politik. Sedikit dihubungkan dengan skema lain dalam banyak, pilihan tema ini memang dipengaruhi pengelolaan sabang produksi ekonomi negara oleh maraknya konflik agraria dan sumber di bawah BUMN yang memang sudah berjalan. daya alam yang diadvokasi oleh WALHI dan Karena itulah penting untuk melihat kembali menjadi perhatian publik luas, antara lain yang mandat dan tujuan dibentuknya BUMN. Dani Setiawan dalam tulisannya sesungguhnya ingin terjadi pada dua kebun tebu/gula milik PTPN . mendudukkan BUMN sebagai sebuah WALHI mencatat lebih dari 10 kasus instrumen ekonomi kerakyatan dan ditujukan konflik lahan yang berhubungan dengan PTPN. bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Nyawa yang hilang, kekerasan, kriminalisasi sebagaimana mandat konstitusi. Pemaparan dialami oleh rakyat yang memperjuangkan Tulisan ini menjadi penting di tengah kebijakan hak atas tanahnya di berbagai tempat, antara melakukan upaya privatisasi BUMN salah lain Ogan Ilir dan Takalar. Perkebunan gula s a t u n y a d i s e k t o r p e r k e b u n a n . B U M N negara tidak pernah dirasakan manisnya bagi merupakan alat negara untuk menjalankan rakyat yang ada di sekitarnya. Secara subjektif, demokrasi ekonomi di Indonesia sesuai dengan pilihan tema dalam Tanah Air ini juga dilandasi amanat Undang Undang Dasar 1945 pasal 33. atas meningkatnya eskalasi pelanggaran hak Menata ulang pengelolaan asasi manusia dengan pengerahan pasukan keamanan (kepolisian) yang ditujukan untuk perkebunan gula dan komoditas lain tentulah mengamankan bisnisnya. Kami melihat ada tidak segampang membalikkan telapak koneksi yang begitu kuat dan relasi yang saling tangan. Hambatan terbesarnya ada pada terikat antara kepentingan ekonomi dan political will pengurus negara ini, apakah mau politik, sehingga praktek buruk industri gula merubah cara pandangnya dalam melihat yang dikelola oleh badan usaha negara terus k e k a y a a a n a l a m d a n b a g a i m a n a berlangsung dan hampir tidak tersentuh secara memandang unit usaha ekonomi yang dijalankan oleh badan usaha negara tersebut. hukum. Mungkin klise terdengarnya, namun political will J u r n a l T a n a h A i r m e n c o b a ini menjadi penting untuk diangkat mengingat mengangkat edisi terkait dengan praktek ada persoalan lain yang tidak kalah dalam buruk BUMN perkebunan gula, dalam relasinya pertarungan yang kritis yakni kepentingan dengan ekonomi politik sebagai sebuah p o l i t i k k e k u a s a a n . S i s t e m p o l i t i k y a n g k e s a t u a n y a n g s a t u s a m a l a i n s a l i n g transaksional dinilai oleh banyak kalangan mendukung. Analisis yang dituangkan oleh sebagai pemicu pelanggengan model kelola para penulis terkait dengan politik pergulaan badan usaha negara yang carut marut seperti dan bagaimana relasi ekonomi politiknya ini. Ucok Sky Khadafi dalam tulisannya m e n j a d i j a l a n u n t u k m e n g e m b a n g k a n mencoba mengungkap bagaimana poladiskursus wacana kedalam kerja-kerja praksis pola atau modus-modus operasional BUMN advokasi di lapangan bersama dengan perkebunan yang membuka peluang menjadi masyarakat untuk memperjuangkan keadilan bancakan politik oleh para elit politik dan partai ekologis dan reforma agraria. politik pendukungnya. Sehingga berproduksi dengan cara-cara yang kotor dan melanggar Selain membahas fakta-fakta atas HAM menjadi sebuah keniscayaan. praktek buruk BUMN perkebunan gula yang dituliskan oleh Direktur WALHI Sulawesi Selatan Konflik agraria kini telah menjadi dan WALHI Sumatera Selatan dari kerja perhatian publik, setidaknya sejak kasus advokasi yang dilakukan selama ini, apa yang penembakan dan kriminalisasi terhadap terjadi dalam berbagai kasus di perkebunan warga terjadi di Ogan Ilir, reforma agraria gula ini tidak bisa dilepaskan dari apa yang kembali bergulir dan terus diperbincangkan d i s e b u t s e b a g a i s e b u a h m o n o p o l i dalam diskursus baik di tingkatan elit, kelompok

III


masyarakat sipil dan sedikit banyak mulai menggeliat menjadi “bakaran” api yang memantik perjuangan di berbagai daerah. Harapannya, tentulah persoalan agraria tidak bisa hanya didekati pada penanganan kasus perkasus atau konflik perkonflik. Penyelesaian konflik agraria harus dilihat sebagai sebuah jalan menuju perwujudan reforma agraria. Usep Setiawan mecoba melihat dan menawarkan konsep dan gagasan reforma agraria di sektor perkebunan yang pengelolaanya diserahkan kepada petani sebagai sebuah jawaban atas terus meningkatnya konflik agraria di perkebunan negara. Ini sejalan dengan semangat awal nasionalisasi untuk membangun kemandirian bangsa. Penataan ulang sektor perkebunan dengan memberikan hak pengelolaan perkebunan kepada rakyat dinilai sebagai sebuah jalan atas penyelesaian konflik agraria yang terjadi di perkebunan. Berbagai pandangan yang ditulis dalam jurnal Tanah Air ini tidak dilihat sebagai bagian yang satu sama lain saling terpisahkan. Karena pada akhirnya kita berharap, bahwa carut marutnya pengelolaan kekayaan alam di Indonesia sudah waktunya berubah dan berpihak kepada rakyat, konflik agraria di kebun-kebun negara seperti PTPN harus segera diakhiri dan diselesaikan dengan memenuhi rasa keadilan bagi rakyat dan pada akhirnya kita berharap reforma agraria, demokrasi ekonomi dan keadilan ekologis benar-benar dapat diwujudkan.

IV

Sistem Masyarakat Setengah Jajahan dan Setengah Feodal: Akar Sejati Monopoli Tanah dan Sumber Kekayaan Alam Indonesia Oleh : Hary Prabowo


1

monopoly capitalists and landlords to continue to expand the land grabbing in Indonesia. In A r t i k e l i n i a k a n m e n g u r a i s e j a r a h conclusion, the author mentions that the p e r k e m b a n g a n m a s y a r a k a t d a n p o l a genuine agrarian reform became an important perampasan tanah sumber daya alam di solution to change the system in Indonesia Indonesia serta bagaimana solusi atas persoalan monopoli sumber agraria di I. Pendahuluan Indonesia. Perhatian utama tulisan ini akan Perkembangan sistem ekonomi difokuskan menjelaskan mengapa imperialism menyeret juga berbagai negara di dunia kapitalis yang eksesif dan merusak saat ini telah termasuk Indonesia. Serta berbagai solusi palsu memasuki era imperialisme sebagai tahap 2 y a n g d i t a w a r k a n o l e h n e g a r a - n e g a r a tertinggi dan terakhir. Situasi umum di era Imperialis pimpinan Amerika Serikat. Tulisan ini imperialisme ditandai dengan krisis demi krisis juga menjelaskan mengapa Indonesia menjadi yang terus terjadi secara periodik, baik yang negara semi kolonial semi feudal sejak jaman bersifat turun dan naik (boom and bush) di kolonial Belanda hingga hari ini. Tulisan ini juga negeri-negeri utara ( baca; imperialis) maupun menjelaskan perkebunan menjadi alat untuk krisis yang semakin akut di negeri-negeri memonopoli tanah dan menjadi solusi atas krisis berkembang ( jajahan, setengah jajahan dan energi fosil. SBY- Boediono mengumbar isu setengah feudal). Kedua karakter krisis tersebut reforma agrarian untuk kepentingan kapitalis terjadi dalam periode sekarang dan terus m o n o p o l i d a n t u a n t a n a h a g a r t e r u s menyeret dunia dalam jurang resesi ekonomi memperluas perampasan tanah di Indonesia. yang semakin dalam dan tidak ada jalan Dalam kesimpulan, penulis menyebutkan keluar. Hanya memberikan solusi-solusi palsu bahwa reforma agrarian sejati menjadi solusi untuk menyelesaikan krisis yang ada. Sistem y a n g p e n t i n g u n t u k m e r u b a h s y s t e m kapitalisme telah melewasi masa kejayaannya dan menuju masa kehancurannya. masyarakat di Indonesia Abstrak

Abstract

Di era resesi ekonomi global dewasa ini, masyarakat sedang menghadapi berbagai skema kebijakan politik, ekonomi, kebudayaan dan militer dari negara-negara imperialis dunia di bawah pimpinan AS. Seluruh skema tersebut hendaklah dimaknai sebagai serangkaian kebijakan dan tindakan negeri-negeri imperialis mengatasi krisis keuangan dan resesi ekonomi yang mereka alami. Kebijakan dana talangan (bail-out) bagi perusahaan besar milik kapitalis monopoli maupun program penghematan anggaran (austherity program) yang merampas anggaran publik menjadi kebijakan domestik di negeri-negeri imperialis.

This article will break down the history of the development of society and patterns of landgrabbing of natural resources in Indonesia and how the solution to the problem of monopoly agrarian resources in Indonesia. The main concern of this article will focus on explaining why the imperialism crisis drag all countries across the world, including Indonesia. and other false solutions offered by the imperialist nations led by the United States. This paper also explains why Indonesia is the semi-feudal semi-colonial country since the Dutch colonial era to the present day. This article also describes a means to monopolize the farm land and a solution to Sementara kebijakan luar negeri the energy crisis of the fossil. SBY-Boediono spit memiliki karakter khusus yang mencerminkan agrarian reform issues for the benefit of the kepentingan kekuatan kapitalis monopoli yang

1

Sistem Masyarakat Setengah Jajahan dan Setengah Feodal: Akar Sejati Monopoli Tanah dan Sumber Kekayaan Alam

mengkontrol kebijakan negeri-negeri imperialis tersebut. Kebijakan negeri-negeri imperialis semakin menunjukkan watak mereka yang aslinya yakni fasis dan bar-bar. Di bawah pimpinan AS, mereka lancarkan perang agresi terhadap negeri-negeri berdaulat yang melawan atau mengancam kepentingan dan dominasi imperialisme AS. Mencaplok dan menguasai sumber-sumber daya alam dan energi vital untuk pemenuhan kebutuhan industri imperialis. Disaat yang sama mereka semakin mengintensifkan eksploitasi dan penindasan untuk mengeruk super-profit sebesar-besarnya di negeri-negeri di bawah pemerintahan boneka imperialis yang kaya sumberdaya seperti Indonesia. Instrumen utama yang dilakukan oleh imperialis adalah dengan menjalankan kebijakan politik neo-kolonial dan kebijakan ekonomi neo-liberal; mempromosikan demokrasi palsu ala AS melalui demokrasi elektoral untuk melahirkan pemerintah boneka dan menjalan neo-liberal dengan melancarkan de-nasionalisasi, deregulasi, privatisasi dan liberalisasi perdagangan. Dominasi politik melalui pemerintah boneka merupakan skema utama untuk memastikan seluruh kepentingan ekonomi imperialis bisa berjalan berdasarkan undang-undang yang berlaku di negeri tersebut yang telah disesuaikan dengan kepentingan mereka. Ekspor kapital melalui skema penanaman investasi asing (foreign direct investment) merupakan instrumen penting bagi kapitalis monopoli di negeri-negeri imperialis. Hal ini dilakukan agar kapital yang mereka rampas dari penghisapan bisa terus terakumulasi. Eksport kapital merupakan sarana penghisapan yang vital guna mengakumulasi profit di tengah krisis ekonomi jangka panjang yang dihadapi.

dari wilayah Asia Pasifik merupakan salah satu sasaran prioritas untuk melayani kepentingan mereka di kawasan. Konsentrasi AS sebagai pimpinan telah menjalankan kebijakan tersebut dengan menggerakkan seluruh mesin kekuatannya ke Asia Pasifik: ekonomi (eksport kapital dan mengamankan jalur perdagangan), politik (memperkuat kedudukan pemerintah boneka), kebudayaan (penjajahan ideologi liberal) dan militer (menambah jumlah pasukan militer dan armada perang-nya di USPACOM – United States Pacific Command dan bantuan militer kepada pemerintah-pemerintah bonekanya). Rakyat dan kekayaan alam Indonesia merupakan sasaran empuk bagi seluruh skema kepentingan AS untuk mengatasi krisis saat ini. Jika menilik sejarah, hal yang dilakukan tidak jauh berbeda dilakukan ketika Indonesia dijadikan korban dalam penyelesaian krisis sistem feodal di negeri Belanda. Dan melahirkan kolonialisasi di Nusantara selama ratusan tahun. Kolonialisasi ini mendapatkan perlawanan luas dari rakyat Indonesia. Demikian pada akhirnya pasca PPD II kolonialisasi Belanda runtuh ditandai dengan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Hanya berselang beberapa tahun kemenangan penuh rakyat Indonesia dirampas kembali oleh Imperialis AS. AS terus menjalankan politik neo-kolonialisme atau penjajahan melalui pemerintah boneka yang mereka sokong agar bisa melayani kepentingan tuan imperialis-nya 4 .Terhitung sejak Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) 1948, status Indonesia sebagai negeri setengah jajahan dan setengah feodal terus berlangsung hingga sekarang dan tidak ada perubahan fundamental.

2

" ! " " " !!" " !! " !

“Perampokan sumber kekayaan alam Sejak tahun 2008 setelah resesi dalam bahasa resmi pemerintah SBY ekonomi melanda AS, Eropa hingga Jepang, dimaknai sebagai usaha meningkatkan AS telah menetapkan kebijakan strategis Asiapenanaman investasi asing untuk Pasifik. Wilayah ini dinilai paling strategis secara menjaga pertumbuhan ekonomi, geo-politik dunia dan menjadi kawasan meningkatkan kesejahteraan dan prioritas bagi penyelesaian taktis krisis ekonomi mengurangi pengangguran 3 AS . Wilayah Asia Pasifik merupakan rumah bagi merupakan program ekonomi kunci bagi populasi terbesar dunia yang akan menjadi pemerintah boneka imperialis di seluruh buruh murah siap pakai. Tempat sumber daya negeri.” alam dan bahan mentah paling kaya dan paling murah di dunia. Wilayah ini juga sekaligus pasar bagi barang komoditas industry Perampokan sumber kekayaan alam kapitalis monopoli. Indonesia sebagai bagian dalam bahasa resmi pemerintah SBY dimaknai

II. Ada Apa Dibalik Perampasan Tanah dan Kekayaan Sumberdaya Alam. “Demagogi (manipulasi kenyataan) yang selama ini digembar-gemborkan oleh negeri-negeri imperialis adalah adanya ancaman krisis energi dan krisis pangan dunia serta jalan keluar yang mereka tawarkan. “


sebagai usaha meningkatkan penanaman investasi asing untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi pengangguran - merupakan program ekonomi kunci bagi pemerintah boneka imperialis di seluruh negeri. Pemerintah boneka ini hanya melayani kepentingan kapital monopoli asing sekaligus menguntungkan kelompok borjuis komprador dan tuan tanah di dalam negeri. Kondisi ini telah memposisikan Indonesia sebagai negeri bergantung, dan tidak memiliki kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kebudayaan nasional.

Demagogi (manipulasi kenyataan) yang selama ini digembar-gemborkan oleh negeri-negeri imperialis adalah adanya ancaman krisis energi dan krisis pangan dunia Dewasa ini, kebijakan politik ekonomi serta jalan keluar yang mereka tawarkan. SBY-Boediono yang pro modal asing semakin besar membanjiri berbagai sektor Krisis energi merupakan problem yang penghidupan rakyat baik di perkotaan bersumber dari kerakusan imperialis yang maupun pedesaan. Atas nama investasi dan melakukan monopoli atas sumber-sumber p e m b u k a a n l a p a n g a n k e r j a n e g a r a energi vital seperti minyak bumi dan gas. Krisis melegitimasi perampasan tanah dan sumber energi bukan disebabkan oleh keringnya kekayaan alam untuk kepentingan Imperialis ladang minyak-gas dunia, namun karena baik yang dilakukan secara langsung maupun monopoli oleh imperialis. Kenaikan harga dilakukan oleh kaki tangannya di dalam negeri minyak dunia juga bukan disebabkan oleh seperti borjuis komprador dan tuan tanah tingginya permintaan dan langkanya barang, (termasuk negara sebagai tuan tanah). tapi disebabkan monopoli serta diperkeruh Pemandangan ini jamak kita temukan oleh politik bar-bar melalui agresi militer khususnya di pedesaan; perampasan tanah imperialis AS yang melancarkan perang dan untuk kepentingan perluasan perkebunan efek perlawanan dari berbagai negeri skala besar, pertambangan asing skala besar, produsen minyak dunia yang diserang. lahan pertanian skala besar (food estates), taman nasional dan proyek infrastruktur bagi Mereka secara manipulatif dan pengembangan fasilitas industri imperialis sepihak membuat kebijakan untuk mengatasi ( p e r l u a s a n k a w a s a n i n d u s t r i , K E K , kelangkaan energi maka penting untuk p e m b a n g u n a n j a l a n t o l , p e l a b u h a n , membuat sumber energi alternatif berbasiskan jembatan, dsb). nabati (biofuel). Penggunaan energi

Pendek kata, seluruh skema imperialis pimpinan AS untuk mengatasi krisis tengah berlangsung dan kian menghancurkan Indonesia dengan berbagai cara: skema multilateral (G-20, APEC, WTO), maupun bilateral (comprehensive partnership AS-Indonesia, Jerman-Indonesia, Jepang Indonesia, dsb). Di sisi lain, telah berdiri barisan pelaksana yang terdiri atas koorporasi besar asing (MNC dan TNC) dan perbankan besar asing (City Bank, Bank of America, Deutsche Bank, BPN Paribas, Credis Suisse, UBS AG, Sumitomo Mitsui Banking, JP Morgan, IFC, dsb) telah bersekutu dengan Bank Dunia, ADB, IMF, dikawal oleh USPACOM, dan dilayani oleh para pelayan domestik dalam negeri yang tunduk setia pada majikannya: pemerintah boneka, borjuis komrador, dan tuan tanah.

berbahan bakar nabati ini telah menjadi kebijakan energi dari sejumlah negeri imperialis utama seperti AS, Uni Eropa, dan Jepang. Di AS sendiri, kebijakan untuk mengunakan energi berbahan bakar nabati (agrofuel) telah mulai diperkenalkan sejak tahun 1973, saat negerinegeri Arab menghentikan pasokan minyaknya ke AS. Kebijakan untuk menggunakan energi berbahan bakar nabati dewasa ini diikuti secara serentak oleh berbagai negeri jajahan, setengah jajahan dan negeri bergantung lainnya. Kebijakan penggunaan energi nabati tersebut menjadi prasyarat baru bagi bantuan pembangunan (utang, hibah, dan proyek) dari lembaga-lembaga kreditor multilateral seperti WB (World Bank) dan ADB (Asian Development Bank). Data menunjukkan bahwa Amerika Serikat adalah konsumen

3

energi nabati terbesar, terutama bioetanol, dengan pasokan bioetanol dari Brazil yang diolah dari komoditas pangan tebu. Sementara Uni Eropa adalah konsumen terbesar biodiesel (bio-solar) terbesar dengan pasokan bahan baku komoditas pertanian kelapa sawit dari Indonesia.


“Data menunjukkan bahwa Amerika Serikat adalah konsumen energi nabati terbesar, terutama bioetanol, dengan pasokan bioetanol dari Brazil yang diolah dari komoditas pangan tebu. Sementara Uni Eropa adalah konsumen terbesar biodiesel (bio-solar) terbesar dengan pasokan bahan baku komoditas pertanian kelapa sawit dari Indonesia.” Dengan teknologi yang mereka punya semakin rakus mengincar tujuh komoditas pertanian pangan yang dapat diubah menjadi bahan baku energi nabati. Tujuh komoditas tersebut adalah tebu, kedelai, jagung, gandum, tanaman jarak, kelapa sawit, dan singkong. Inilah yang dimaksudkan dengan bahan baku energi nabati atau bioenergi generasi pertama melalui pertanian skala luas atau perkebunan (agrofuel), yang rakus merampas tanah dan meluas dalam 10 tahun terakhir.

melibatkan organisator kekuasaaan kolonial di tangan The gangs of three: Deandels, Raffles dan van Den Bosch5. Ketiga orang ini telah memancang perubahan signifikan struktur ekonomi-politik Jawa di bawah kekuasaan pemerintah kolonial. Di periode Deandels, ia melakukan pembangunan infrastruktur Jalan Pos sepanjang 1000 km dari Anyer ke Panarukan, khususnya untuk melapangkan jalur distribusi hasil komiditi yang dirampas. Raffless, memperkenalkan Teori Domein (semua tanah adalah milik raja atau pemerintah kolonial) dan sistem sewa tanah (landrente) di mana petani diwajibkan membayar pajak sebesar 2/5 dari hasil tanah garapannya. Teori Raffles ini mempengaruhi politik agraria selama abad ke-19 6 . Dan terpenting adalah Van Den Bosch dengan mengintegrasikan seluruh kerajaan taklukan di bawah kekuasaan feodal pemerintah Belanda dan menjalankan sistem tanam paksa yang mewajibkan petani menanam tanaman komoditas yang paling laku di pasar dunia dan paling menguntungkan pemerintah Belanda. Usai Perang Jawa (Diponegoro) 18251830, sebagai penanda berakhirnya kekuasaan feodal lokal, kekuasaan kolonialisme Belanda tidak lagi tertandingi sekaligus menandai fase konsolidasi kekuasaan sebagai periode puncak feodalisme di bawah sistem politik kolonialisme. Terkecuali di beberapa tempat di luar Jawa, seperti Bali, Lombok dan Tapanuli, peperangan baru benar-benar berakhir pada awal abad 20. Secara ekonomi politik dan militer kekuasaan kolonial telah terkonsentrasi di Batavia. Akan tetapi para petinggi pemerintah kolonial sadar betul bahwa pengaruh penguasa-penguasa pribumi (tuan tanah) sangat kuat. Hal ini bisa dilihat dari pertentangan dan perang yang harus mereka hadapi dengan ongkos yang sangat mahal. Maka itu mereka tidak punya pilihan lain kecuali melibatkan para tuan tanah lokal dalam struktur kekuasaan namun berada di bawah kontrol penuh pemerintahan jajahan.

4

" ! " " " !!" " !! " !

Pada saat yang sama kebijakan untuk mengatasi krisis pangan dan meningkatkan ketahanan pangan dunia, Negara ini memiliki skema yang melibatkan industri pertanian yang sangat besar. Mereka adalah perusahaanperusahaan besar yang bergerak di bidang komoditas pertanian dan melakukan monopoli agroindustri, seperti Monsanto, Cargill, DuPont, Dow Agrisciences, Syngenta, ADM, dsb. Perusahaan-perusahaan MNC ini telah mengubah secara drastis lahan-lahan yang tadinya produktif ditanam oleh komoditas pangan local, menjadi lahan yang lebih memiliki nilai jual yang lebih tinggi, seperti jagung, kedelai. Bahan pagan ini kemudian bukan untuk dikonsumsi melainkan untuk diolah Hal inilah yang kemudian dipahami menjadi bahan baku energi alternatif. Seluruh dan dilaksanakan dengan sangat baik oleh skema ini telah berjalan dan sedang diperluas Van den Bosch dalam memulai Sistem Tanam puluhan juta hektar termasuk di Indonesia. Paksa (Cultuurstelsel)7. Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa itu merupakan fondasi dari sistem III. Sejarah Perkebunan di Indonesia: Akar perkebunan yang diletakkan dan dijalankan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosh selama Semi-Feodalisme Yang Paling Dalam 40 tahun (1830-1870)8 yaitu, menggabungkan Perubahan penting sejarah Hindia u s a h a m e m b a n g u n p e r k e b u n a n d a n B e l a n d a t e r j a d i p a d a a b a d 1 9 y a n g pertanian tanaman komoditi yang sangat

Proposal ekonomi dan keuangan Van den Bosch mengenai sistem tanam paksa (cultuurstelsel) adalah kebijakan untuk mengatasi kebangkrutan keuangan Kolonial Belanda akibat Perang Besar di Jawa. Proposal tersebut lahir dari pelajaran atas kebijakan Kerajaan Belanda di era Daendels dan Raffles. Hal terpenting proposal Van den Bosch adalah mengenai sikap resmi Kerajaan Belanda terhadap kedudukan kerajaan-kerajaan dan praktek penghisapan feodal yang mereka lakukan atas rakyat di wilayahnya, di luar rencana ekonominya yang sangat menindas dan menghisap. Bahwa Kerajaan Belanda tetap menghormati dan melindungi hak-hak istimewa yang dimiliki oleh raja dan bangsawan feodal, asalkan mereka bersedia tunduk dalam kekuasaan penuh pemerintah Jajahan Hindia Belanda sebagai tuan tanah nomor satu dan paling berkuasa. Mereka tetap sebagai pihak “berkuasa” atas rakyat secara langsung, dan menjadi bagian utuh dari pemerintah negara jajahan bentukan Belanda. Fase penyatuan seluruh kerajaan di Hindia Belanda di bawah kekuasaan politik pemerintah kolonial Hindia Belanda ini dimaknai sebagai puncak dari sejarah feodalisme di Indonesia.

kekuasaan negara jajahan di tingkat lokal sebagai bagian utuh dari negara jajahan yang terpusat di Batavia dan mengefektifkan penghisapan feodal agar memperoleh super-profit dari tanah Hindia Belanda di daerah yang telah ditundukkan sepenuhnya. Kedua, melakukan ekspansi besar-besaran ke seluruh bagian Hindia Belanda yang berada di luar pulau Jawa dan membangun sistem kekuasaan yang sama dengan tujuan ekonomi jajahan yang sama.”


menguntungkan serta pabrik pengolahannya. Sistem Tanam Paksa (STP) dibangun dan dicangkokkan di atas sistem ekonomi feodal pedesaan yang masih terbelakang sebagaimana gambaran Raffles dalam The History of Java. Jawa adalah “negeri tanpa perdagangan atau pembuatan barang (manufactures)” dan juga tempat tidak lebih dari 1/16 penduduk bekerja dalam industri di luar pertanian9.

Sebelum memulai sistem tanam paksa, Van den Bosch membangun sistem politik yang dapat memobilisasi tanah, sewa tanah, pajak dan tenaga kerja dengan efektif. Untuk itu dia mengajukan dibangun dua sistem birokrasi negara. Di tingkat lokal di Jawa dan berikutnya sistem yang sama diberlakukan di seluruh Hindia Belanda. Van den Bosch membangun birokrasi Belanda (Bienenlandshe Bestuur) yang dijabat oleh orang-orang Belanda dengan berbagai variasi yaitu Keresidenan (dipimpin oleh seorang Residen), Asisten Residen dan Controleur yang berhubungan langsung dengan birokrasi bumi putra. Sementara itu birokrasi bumi putra (inlandsche bestuur) terdiri dari pemerintahan Regentshap (Afdeling). Regentschap dipimpin oleh seorang regent atau bupati yang bertugas untuk memimpin beberapa district (onder-afdeling). District dipimpin oleh seorang wedana yang bertugas untuk memimpin beberapa unit pemerintahan orderdistrict yang dipimpin oleh asisten wedana. Unit terendah dari birokrasi bumi putra adalah desa yang dipimpin oleh kepala desa. Birokrasi bumi putra ini dalam pekerjaan sehariharinya diawasi oleh controleur. Birokrasi bumi putra yang diisi oleh para sultan dan bangsawan yang menyerah inilah yang menjadi ujung tombak Van den Bosch dalam menjalankan sistem tanam paksa. Mereka dapat menerapkan penghisapan feodal apapun atas rakyatnya, yang terpenting dapat menjalankan kewajibannya pada keresidenan dan gubernur jenderal Hindia Belanda.

Gubernur Jenderal Van Den Bosch telah melakukan dua hal penting sekaligus, yaitu membangun organ kekuasaan negara jajahan di tingkat lokal sebagai bagian utuh dari negara jajahan yang terpusat di Batavia dan mengefektifkan penghisapan feodal agar memperoleh super-profit dari tanah Hindia Belanda di daerah yang telah ditundukkan sepenuhnya. Kedua, melakukan ekspansi besar-besaran ke seluruh bagian Hindia Belanda yang berada di luar pulau Jawa dan Era sistem tanam paksa adalah membangun sistem kekuasaan yang sama periode kelam bagi rakyat di Hindia Belanda. dengan tujuan ekonomi jajahan yang sama. Sistem tanam paksa merupakan sistem pertanian yang mengandalkan monopoli “Gubernur Jenderal Van Den tanah luas yang dimiliki dan dijalankan secara Bosch telah melakukan dua hal penting langsung oleh pemerintah jajahan Hindia sekaligus, yaitu membangun organ Belanda dengan mempraktekkan

5


penghisapan feodal atas kaum tani hamba yang luas di Jawa dan diperluas di luar Jawa. Proposal awal Van den Bosch adalah mengubah sistem sewa tanah yang diberlakukan di zaman Raffles dari 2/5 dari hasil panen menjadi 1/5 dari tanahnya harus ditanami dengan tanaman yang dikehendaki oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah untuk dieksport10. Sistem Van den Bosch sejatinya adalah kaum tani harus menanam tanaman komoditas (cashcrops) dengan sistem monokultur seperti tebu, kopi, teh, tembakau dan indigo yang laku keras dan berharga tinggi di pasar Eropa di atas tanah mereka sendiri yang dikonsolidasikan menjadi perkebunan besar. Petani bekerja secara langsung dan hasilnya dijual kepada pemerintah dengan harga yang telah ditentukan. Van den Bosh menginginkan beberapa keuntungan sekaligus yaitu: pertama, petani dapat membayar sewa tanah kepada pemerintah dengan uang tunai yang diperoleh dari penjualan tanamannya dengan ketentuan sekurang-kurangnya 20% dari seluruh hasil panen. Kedua, pemerintah jajahan memperoleh keuntungan sangat besar dari proses penentuan harga komoditas dengan cara feodal, menentukan pembelian dengan harga murah dari kaum tani untuk memastikan mereka dapat membayar sewa tanah, dan menjual dengan sangat mahal komoditas tersebut di pasar Eropa. Ketiga, seluruh proses pengolahan, penanaman dan pemeliharaan hingga panen menjadi tanggung jawab kaum tani sepenuhnya. Dengan demikian biaya produksi dan tenaga kerja dapat ditekan hingga tingkatan yang sangat rendah. Keempat, seluruh pengawasan atas penyerahan tanah tenaga kerja produksi hingga hasil komoditas berada di bawah pengawasan para pemerintah bumi putra. Hal ini akan mengurangi kebencian rakyat utamanya kaum tani terhadap pemerintah jajahan, utamanya birokrasi Belanda dalam negara jajahan. Laporan Knight yang menyoroti bagaimana STP dipaksakan, pada tahun 1848 bupati dan wedana di Batang dan pekalongan telah dipecat ketika mereka tidak mau diajak kerjasama yang dibutuhkan untuk mensukseskan STP. Tindakan tegas tersebut sebagai pelajaran terhadap bupati lainnya yang tahun-tahun kemudian dilaporkan bertindak sangat kooperatif dan menunjukkan

6

loyalitasnya kepada STP sebagai proyek besar kolonial11. Residen, Wedana, asisten Wedana dan demang adalah ujung tombak pihak perkebunan dan pabrik gula dalam melakukan pemaksaan tanam dan kerja wajib. Mereka juga yang melakukan perampasan tanahtanah rakyat untuk kebutuhan penanaman tebu dan pendirian pabrik gula. Sebagai birokrat jajahan mereka dibayar sangat mahal dengan menggunakan uang dan insentif yang jumlahnya mengalahkan gaji seorang menteri di Kerajaan Belanda. Sebagai gambaran, Residen memperoleh 15.000 gulden/tahun dengan tambahan persen 25.000 gulden/tahun. Para Bupati mendapat 15.000 dan Wedana 1500. Sedangkan gaji menteri di Belanda hanya 15.000 gulden/tahun. Sementara keuntungan yang diperoleh oleh STP yang langsung menjadi bagian Pemerintah Kerajaan Belanda 725 juta Gulden pada tahun 1870, merupakan seperlima hingga sepertiga pendapatan negara Belanda. Inilah sumber keuangan pokok yang digunakan untuk melunasi utang Kerajaan Belanda, menurunkan pajak di Belanda, subsidi pabrik tenun di Belanda, pembangunan perkereta apian negara dan pembuatan bangunan pertahanan serta pembangunan pelabuhan Amsterdam dan aktifitas pelayaran lainnya. Perampasan super profit ini telah terjadi secara aktraktif sebagai buah segar bagi mereka. Demikianlah sistem ini berlaku efektif di Jawa dan menjadi model pembangunan pertanian feodal di seluruh Hindia Belanda hingga dihentikan pada tahun 1870 akibat penderitaan berat kaum tani di Jawa dan badai kritik di Parlemen Belanda dari kaum liberal yang juga mengincar keuntungan besar serupa. Sistem tanam paksa adalah sistem perkebunan terbelakang yang mempraktekkan secara lengkap berbagai bentuk penghisapan feodal yang lahir dari kekuasaan atas tanah monopoli di mana pemerintah jajahan Hindia Belanda bertindak sebagai tuan tanah utama dengan bantuan para tuan tanah lokal. Dalam lapangan ekonomi tanam paksa mempertahankan sistem produksi feodal yang telah eksis selama ratusan tahun di Indonesia, sekurangkurangnya sejak abad ke 15 di mana kesultanan-kesultanan Islam menjadi negara feodal yang berdominasi atas rakyat. Dengan

Sekalipun masih terbatas, di Hindia Belanda telah berkembang pabrik pengolahan (processing industry) sekurangkurangnya lima pabrik gula seperti pabrik gula Balong Bendo berdiri pada tahun 1838 di Sidoarjo, pabrik gula Soember Kareng Cultuur Mij di Probolinggo tahun 1838, Pabrik Barongan, Padokan, dan Bantul pada tahun 1860 dan 1870 di Jogjakarta. Juga ada beberapa agen penjualan pemasok mesin dan beberapa bengkel perbaikan. Misalnya di Batavia telah berdiri Maclaine Watson&Co, sebuah perusahaan dagang tertua yang bergerak di bidang permesinan dan peralatan pabrik pada 1825; Taylor & Lawson yang bergerak di bidang jasa perdagangan dan pemasangan konstruksi baja, pabrik teh dan gula berdiri pada Tahun 1857; NV.Machine Fabriek Dapoean yang bergerak di bidang perdagangan menyediakan mesin-mesin pabrik gula, di Surabaya pada tahun 1856. Juga ada bengkel reparasi mesin pabrik gula yang lebih lengkap N.V Machine en Werking Handel Mij “de Vlight,” di Semarang. Penemuan mesin uap juga membawa kelimpahan produksi baru dalam produksi gula. Kelahiran dari berbagai pabrik tersebut menandai kelahiran klas baru yang maju di tengah masyarakat setengah jajahan dan setengah feodal yaitu klas buruh. Klas ini berasal dari kaum tani yang terampas tanahnya di pedesaan akibat ketidakmampuannya membayar sewa tanah yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena usianya yang masih sangat muda, klas buruh ini

tidak bisa berbuat banyak menghadapi tindasan kapitalis dalam pabrik dan seiring dengan pertambahan jumlahnya di penghujung abad 19. Mereka tahap demi tahap menajamkan perjuangan klas di Hindia Belanda. Periode 1870an hingga 1890an merupakan era terpenting transisi besarbesaran kekuatan kapitalis persaingan bebas di Eropa Barat seperti Inggris dan Perancis menjadi kekuatan kapitalisme monopoli dunia. Perkembangan ini terus berlangsung hingga sistem kapitalisme persaingan bebas mengalami kebangkrutan total ketika krisis tahun 1900-1903 dan kapitalisme monopoli berkuasa atas seluruh sistem kemasyarakatan yang berlaku di dunia. Terbentuknya kekuasaan kapital finans atas kapital industri yang menciptakan apa yang disebut oligarki finans ditandai oleh terkonsentrasinya finans disegelintir bank-bank besar di dunia yang bersekongkol dengan Industri besar monopoli, mengambil-alih dan memaksa bank-bank lebih kecil atau perusahaan lebih kecil menjadi cabangnya di berbagai negeri. Proses ini terus berlangsung sejak masa transisi yang disebutkan di atas. Hanya beberapa negeri di dunia yang berhasil menempatkan dirinya menjadi kekuatan imperialis utama seperti disebutkan di atas yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belanda dan negeri Skandinavia menyusul belakangan Jerman, Italia dan Jepang menjadi satu-satunya wakil Asia. Negara-negara dan kekuatan itulah yang membagi dunia antar mereka sendiri secara ekonomi dan politik dengan kekuatan militer.


menggunakan secara efektif sistem kuno ini, pemerintah jajahan mengeruk keuntungan yang besar dalam produksi yang sebelumnya tidak didapatkan di era VOC yaitu dalam bentuk sewa tanah, tenaga kerja murah dan tidak dibayar. Pendapatan yang tidak kalah besar dari perdagangan monopoli serta impor atas berbagai barang kebutuhan hidup rakyat yang secara pelan namun pasti mulai mendominasi pasar dalam negeri. Secara sistematis sistem tanam paksa telah menghancurkan sistem produksi skala kecil untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) oleh kaum tani dengan mengintensifkan tanaman komoditas yang terhubung dengan pasar dan uang sebagai alat tukar yang masif. Persentase pembayaran sewa tanah, jumlah hari kerja wajib dan luasan tanah yang harus diserahkan pada pemerintah jajahan berubah-ubah sesuai kepentingan dan kehendak pemerintah kolonial.

“Perkembangan sistem kapitalisme persaingan bebas di Eropa Barat yang memasuki massa transisi menjadi kapitalisme monopoli atau imperialisme memiliki pengaruh besar atas sistem ekonomi feodal yang berlaku di Hindia Belanda” Perkembangan sistem kapitalisme persaingan bebas di Eropa Barat yang memasuki massa transisi menjadi kapitalisme monopoli atau imperialisme memiliki pengaruh besar atas sistem ekonomi feodal yang berlaku di Hindia Belanda. Kapital finans mulai membentuk oligarki finans (finance oligarchy) melalui bank-bank dan institusi keuangan besar monopoli bersama-sama dengan kapital industri memaksa negeri jajahan dan setengah jajahan manapun membuka dirinya menjadi

7


pasar eksport kapital dan pasar barang jadi. Kerajaan Belanda yang sebelumnya sangat protektif terhadap tanah jajahannya mulai menyadari perkembangan baru ini agar tetap mempertahankan kekuasaannya di Hindia Belanda. Desakan kaum liberal yang mulai muncul akibat ekonomi kapitalis di negeri Belanda semakin kuat dalam pengambilan kebijakan politik di Belanda mendesak Kerajaan Belanda melepaskan monopoli feodalnya, memberlakukan pasar bebas dan sekaligus memperkuat kontrolnya atas Hindia Belanda. Kaum liberal mendesak agar memperluas pembangunan ekonomi di Belanda, tidak hanya meningkatkan eksport hasil perkebunan di Hindia Belanda. Mereka berjanji bila ekonomi Belanda berkembang maka secara langsung akan mengangkat kehidupan penduduk lokal di negeri jajahan. Namun Depresi yang terjadi pada periode itu memblejeti dan menjelaskan semua ini hanya ilusi12. Secara ekonomi tentu saja apa yang berlangsung di dunia secara umum, yaitu transisi menuju kapitalisme monopoli dari tahun 1870-1890 tidak serta mengubah sistem produksi feodal di Indonesia. Upaya negeri Belanda mengejar ketertinggalannya atas negeri kapitalis lainnya melahirkan berbagai kebijakan baru di Hindia Belanda untuk mengefektifkan sistem feodalisme agar tetap

8

menjadi sumber bahan mentah dengan membangun perkebunan yang lebih luas, minyak bumi serta mineral untuk mendukung kemajuan listrik, otomotif, serta elektronika. Sementara negeri-negeri kapitalis lainnya seperti Inggris, Perancis, Amerika Serikat dan Jerman berhasil memperoleh kapital berlebih sangat besar karena kartel dan trust yang berhasil dibentuk dan penghisapan dari tanahtanah jajahan. Hingga pada periode 19001903, seluruh dunia berada dalam kekuasaan satu sistem yaitu sistem kapitalisme monopoli atau imperialisme. Sejak saat itu, sistem kemasyarakatan yang berlaku di Indonesia tidak lagi sistem jajahan dan feodal melainkan sistem jajahan dan setengah feodal. “Sejak saat itu, sistem kemasyarakatan yang berlaku di Indonesia tidak lagi sistem jajahan dan feodal melainkan sistem jajahan dan setengah feodal. “ Transisi dari kompetisi bebas menuju monopoli ditandai dengan perkembangan ekonomi kapitalis menuju imperialis. Karakter imperialisme berhubungan dengan monopoli dan perkembangan dasar-dasar monopoli itu sendiri. Dengan demikian, imperialisme sering dikenal dengan kapitalis monopoli. Kelahiran kapitalisme monopoli melalui tiga tahap dasar13.

Kapitalisme b e r u b a h m e n j a d i imperialisme


TAHAP KETIGA Akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20

Akumulasi dan konsentrasi kapital berkembang pesat. Kapital semakin terkonsentrasi di tangan perusahaan besar. Perusahaan monopoli semakin meningkat dan mengontrol berbagai sektor manufaktur utama dan membangun dasar bagi seluruh kehidupan ekonomi. Pada awal abad ke-20, perusahaan monopoli di AS mengontrol 70% industri metalurgi, 66 % industri baja, 81% industri kimia, 85% produksi aluminium, 80% tembakau, dan industri gula, dan 95% produksi batubara dan minyak. Sejak saat itu, kompetisi bebas kapitalisme berkembang menjadi kapitalisme, kapitalisme berubah menjadi imperialisme. Lima karakter dasar Imperialisme: (1) Konsentrasi kapital dan produksi telah berkembang luas dan kehidupan ekonomi didominasi oleh perusahaan monopoli, (2) Kapital bank dan kapital industri telah bergabung, melahirkan oligarki finans, (3) Eksport kapital telah berkembang, yang membedakan dari eksport komoditas, (4) Kapitalis monopoli internasional telah terbentuk yang membagi dunia di antara mereka, (5) Pembagian ekonomi dunia oleh kekuatan imperialis tak terhindarkan yang diikuti dengan pembagian dan pembagian ulang atas teritori dunia dalam koloni-koloni.

9


Perkembangan ini seiring dengan persaingan yang dilakukan oleh kekuatan imperialis di Indonesia melalui ekspor kapitalnya, yang tidak mengubah secara mendasar fondasi sistem ekonomi melainkan hanya menambah massifnya tipe tuan tanah yang baru, yaitu klas borjuasi besar komprador yang merangkap menjadi tuan tanah besar perseorangan. Mereka membangun usahausaha perkebunan feodal dan juga membangun pabrik pengolahan yang masih terbelakang. Mereka tidak membangun industri otomotif atau elektronik yang maju di Hindia Belanda seperti halnya industri yang berkembang di negeri imperialis sendiri. Menjadi jelas sudah, kapitalisme monopoli atau imperialis untuk era-era selanjutnya menjadi penghalang utama Indonesia untuk menjadi negeri Industri yang kuat, tetap menjadikannya sebagai pelayan industri imperialis semata dengan hanya menjadi penyedia buruh murah, bahan mentah, pasar barang jadi milik imperialis. Pada abad 20 Belanda telah berkembang menjadi salah satu kekuatan imperialis di dunia sebagai hasil dari penghisapan dan penindasan rakyat Hindia Belanda. Dominasi imperialisme Belanda semakin berkembang subur, menjadikan sistem produksi feodal sebagai basis sosial dari kekuasaannya. Secara berturut-turut Kerajaan Belanda mengeluarkan regulasi mengenai perbankan, agraria dan berikutnya regulasi untuk membuka investasi sektor pertambangan serta mengatur tentang tarif bea-ekspor dan impor yang baru. Sejak saat itu, meskipun Pemerintah Jajahan Hindia Belanda tetap menjadi tuan tanah paling berkuasa, dan para raja dan bangsawan lokal menjadi tuan tanah ke-2. Tanah koloni, dalam era semifeodal, tidak semata-mata untuk menghasilkan barang-barang konsumsi yang menguntungkan seperti kopi, gula, teh dan tembakau. Lebih penting lagi adalah suplai bahan mentah yang ditawarkan untuk industri di Barat. Akibatnya, dalam periode ini minat investor diarahkan ke luar jawa, tempat kekayaan mineral Indonesia, minyak timah, bauksit, dan batubara ditemukan dalam jumlah besar. Pembukaan investasi ini diawali dengan pasifikasi yang diselesaikan oleh van Heutsz, Gubernur Jenderal periode 1904-190914. “Perubahan-perubahan penting dalam lapangan ekonomi mulai terlihat terutama sejak keluarnya Agrarische Wet

10

1870. Sebuah undang-undang yang nampak melindungi kepemilikan perseorang kaum tani atas tanah, akan tetapi dalam kenyataannya hanyalah kedok bagi pemerintah jajahan untuk memberikan Hak Erfact kepada pengusaha perkebunan besar dengan masa konsesi 75 tahun.” Perubahan-perubahan penting dalam lapangan ekonomi mulai terlihat terutama sejak keluarnya Agrarische Wet 1870. Sebuah undang-undang yang nampak melindungi kepemilikan perseorang kaum tani atas tanah, akan tetapi dalam kenyataannya hanyalah kedok bagi pemerintah jajahan untuk memberikan Hak Erfact kepada pengusaha perkebunan besar dengan masa konsesi 75 tahun. Bahkan para pengusaha perkebunan tersebut dapat menyewa tanah milik kaum tani untuk masa waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Untuk memastikan hak negara memberikan sewa kepada pengusaha perkebunan pada tanggal 20 Juli 1870 diundangkan Agrarische Besluit dalam Stb. 1870 No.118. Besluit ini sekaligus menjadi aturan pelaksanaan dari Agrarische Wet, yang sebelumnya diundangkan dalam Stb. Tahun 1870 No.55 tanggal 9 April 1870. Pasal 1 Besluit ini memuat pernyataan domeinverklaring.:

“..Semua tanah yang tidak terbukti bahwa atas tanah itu ada hak milik mutlak (eigendom), adalah domen negara (tanah milik mutlaknya negara)15.” Aturan tersebut telah dijadikan dasar yang sangat fleksibel bagi pengusaha perkebunan untuk memperluas perkebunanya dengan mengambil tanah-tanah milik rakyat, yang mustahil dapat menunjukkan kepemilikannya, pada saat itu karena politik administrasi tanah negara jajahan sengaja menciptakan situasi semacam ini. Hal ini mengingatkan kita pada seluruh peraturan pertanahan di Indonesia saat ini yang juga menerapkan prinsip penguasaan negara atas tanah dan hak negara untuk mengambil tanah yang dibutuhkan untuk berbagai kepentingan. Kekuasaan keuangan dunia (oligarki finans) yang mulai berkembang di Eropa Barat dan Amerika Serikat mulai memiliki pengaruh di Hindia Belanda. Hal ini ditandai dengan

Sejak pemberlakuan peraturan ini segera bermunculan berbagai perkebunan besar di seluruh daerah yang telah ditaklukan oleh Belanda dan telah berdiri keresidenan. Di Jawa perkebunan sekaligus pabrik gula bermunculan seperti cendawan di musim hujan terutama di Jawa Tengah, Jogyakarta dan Jawa Timur. Sedikitnya ada sekitar 20 perkebunan tebu dan pabrik gula sebelum abad 20. Mesin-mesin untuk pabrik penggilingan tebu (pengolahan) mulai didatangkan, demikian pula dengan bengkelbengkel perbaikan mesin mulai ramai dibuka. Sekalipun tanam paksa telah dihapus secara resmi pada tahun 1870, akan tetapi praktek yang dilakukan oleh pengusaha perkebunan swasta tidak berbeda dengan praktek perkebunan milik pemerintah jajahan sendiri. Lagi pula mereka memperoleh perlindungan penuh kontrak atas tanah dengan para sultan, dibantu penuh oleh para pangreh praja serta mendapat perlindungan politik luar biasa dari kekuatan militer dan polisi Pemerintah Hindia Belanda.

Belanda dan menggaris takdirnya sebagai negeri penyedia bahan mentah pertanian dan tambang, menjadi pasar bagi barang-barang jadi, dan lebih fundamental adalah menjadi pasar bagi kapital finans milik imperialis dunia dalam bentuk investasi dan utang. Harapan untuk pembentukan kapital di Hindia Belanda lenyap, klas-klas borjuasi harus menyediakan dirinya menjadi agen investasi dan utang dari imperialis agar dapat berkembang menjadi borjuasi besar di Hindia Belanda.


berkembangnya bank dan lembaga pembiayaan lainnya untuk mendukung perkebunan besar dan perdagangan feodal monopoli. De Javache Bank didirikan oleh King Willem I dengan Hak Oktroy berlaku sebagai pencetak uang di Hindia Belanda dan memiliki cabang di seluruh Hindia Belanda. Pada tahun 1870 Nederlansche Handel Maaschapij (NHM) yang sebelumnya hanya perusahaan ekspedisi yang menghubungkan Batavia dengan Belanda mengembangkan dirinya menjadi bank untuk membiayai perusahaan finans yang mendukung pembiayaan perkebunan besar. Bank ini membuka cabang di seluruh dunia dan menjadi salah-satu bank monopoli terbesar dunia, ABN AMRO setelah merger dengan de Twentsche Bank. Ada juga Post Spaartbank dan Javasche Bank yang juga memiliki cabang sangat luas di Hindia Belanda. Javasche Bank merupakan cikal bakal Bank Indonesia (Bank Sentral).

“Seluruh perkebunan tebu dan pabrik gula yang dibangun diarahkan untuk memenuhi pasar internasional, hanya 3% dari keseluruhan produksi gula diperuntukkan bagi Hindia Belanda. Demikian pula dengan komoditas perkebunan lainnya seperti kapas, tembakau, nila dan indigo.” Seluruh perkebunan tebu dan pabrik gula yang dibangun diarahkan untuk memenuhi pasar internasional, hanya 3% dari keseluruhan produksi gula diperuntukkan bagi Hindia Belanda. Demikian pula dengan komoditas perkebunan lainnya seperti kapas, tembakau, nila dan indigo.

Perkembangan kapitalisme monopoli yang pesat mendorong imperialis Belanda memperkuat kedudukannya di pulau-pulau besar lainnya. Dengan kekuatan militer besar dan dukungan finansial yang sangat besar, imperialis Belanda mempercepat penaklukannya secara penuh atas Aceh melalui perang Aceh yang sangat kejam, penaklukan Bali melalui Perang Puputan, penaklukan di Kalimantan melalui Perang Banjar, Penaklukan Lombok dan Sumbawa serta keseluruhan Nusa Tenggara. Untuk selanjutnya daerah-daerah tersebut dibuka konsesi besar-besaran eksploitasi sumber daya alam utamanya perkebunan besar berbagai komoditas dan pertambangan minyak bumi, batu bara dan gas serta berbagai bahan mineral lainnya sesuai dengan kebutuhan Pertanian kecil perseorangan milik negeri imperialis. kaum tani yang berproduksi untuk kepentingan Perkebunan tembakau yang sangat sendiri mengalami kemerosotan besar. Barangbarang jadi diimpor dan mendominasi pasar luas dibangun di sepanjang pantai timur dalam negeri, utamanya tekstil dan alat-alat Sumatera. Hanya dalam tempo beberapa kebutuhan rumah tangga dan sehari-hari yang tahun saja produksinya mencapai empat kali sebelumnya dilayani oleh usaha kerajinan kecil lipat produksi perkebunan tembakau di Jawa. tradisional. Seluruh unsur-unsur di atas Seiring dengan meningkatnya kebutuhan atas menyediakan syarat-syarat kematian bagi minyak dan ban kendaraan bermotor, di Hindia perkembangan tenaga produktif di Hindia B e l a n d a , p e n a n a m a n k a r e t d a n

11


pertambangan minyak digencarkan sedemikian rupa. Pemerintah jajahan memberikan konsesi luas bagi karet di Sumatera dan Jawa dan serta melakukan penambangan minyak di Langkat. Di akhir abad 19 perkebunan karet besar mulai berdiri seperti Anglo Sumatra Rubber Company Lt, Java Rubber Onderneming Mij, British Sumatra Rubber Estate, Sabang Rubber Onderneming Mij, Verenigde Java Onderneming Mij, dan Bandar Sumatra Rubber Mij. “Di akhir abad 19 perkebunan karet besar mulai berdiri seperti Anglo Sumatra Rubber Company Lt, Java Rubber Onderneming Mij, British Sumatra Rubber Estate, Sabang Rubber Onderneming Mij, Verenigde Java Onderneming Mij, dan Bandar Sumatra Rubber Mij.” Seluruh fundasi sistem ekonomi semifeodal ini praktis tidak berubah secara mendasar dalam periode yang panjang. Memasuki periode revolusi nasional 1945, secara ekonomi dan politik juga tidak ada pemutusan yang signifikan atas sistem ini baik melalui perundingan damai maupun kebijakan “nasionalisasi palsu” dalam periode pemerintah Sukarno karena program nasionalisasi hanya menyasar perusahaan asing yang kalah selama Perang Dunia ke-2. Pada masa berikutnya, nasionalisasi seluruh perusahaan asing hanya jatuh ke tangan kekuatan militer kanan dan negara, berikutnya kembali lagi ke tangan imperialis dalam periode Suharto. Pada tahun 1967, Suharto mulai menjalankan rencana-rencana ekonominya. Dimulai dengan pencabutan atas seluruh regulasi negara yang menghambat jalannya ekspor kapital milik imperialis ke Indonesia, dan menggantikannya dengan regulasi baru yang sangat pro-imperialis dan anti-rakyat. Yaitu antara lain Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA No.1 tahun 1967), Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN No. 6 th 1968), UndangUndang Pertambangan No.11 th 1967, Undang-Undang Kehutanan No.5 th 1967, Undang-Undang Transmigrasi No.3 th 1972. Seluruh kebijakan dan regulasi yang melindungi kaum tani dan klas buruh dan hak-hak ekonomi rakyat Indonesia secara umum dicabut atau dinyatakan tidak berlaku. Undang-undang yang memiliki kaitan langsung dengan

12

landreform semuanya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sementara Undang-Undang Pokok Agraria no.5 th 1960 yang memiliki aspek membela perkebunan besar dan dapat dipergunakan sebagai kedok oleh Suharto sengaja dibiarkan hidup sebagai tanpa aturan dan perangkat pelaksana. Pada masa Suharto bangsa dan masyarakat Indonesia mengalami kemunduran ekonomi yang luar biasa. Citacita untuk membebaskan dirinya dari cengkeraman imperialis harus berhadapan dengan kebijakan ekonomi Suharto dan Orde Barunya yang didukung penuh Imperialisme AS. Tidak berselang lama setelah regulasi itu ditetapkan dengan pengaturan Bank Dunia dan IMF, perusahaan monopoli pertambangan raksasa berdatangan dan mengikat kontrak jangka panjang dengan Suharto. Yaitu Freeport Mc Moran, Chevron, Caltex, Unocal, Exxonmobile, Stanvac berdatangan dan menguras kekayaan minyak bumi, gas dan batu bara di Indonesia sejak tahun 1967. Beberapa imperialis lain yang menjadi sekutu AS setelah perang dunia ke-2 juga tidak ketinggalan. Imperialis Jepang bertugas membangun infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan laut, listrik dan membangun berbagai industri rakitan otomotif di Indonesia sejak tahun 1970-an awal. “Cita-cita untuk membebaskan dirinya dari cengkeraman imperialis harus berhadapan dengan kebijakan ekonomi Suharto dan Orde Barunya yang didukung penuh Imperialisme AS” Untuk mendominasi kebijakan ekonomi Indonesia, Imperialis AS tidak hanya menggunakan IMF dan Bank Dunia, tetapi AS mengambil inisiatif membentuk persekutuan kapital bagi Indonesia dengan imperialis lainnya yaitu Inter-Governmental Group of Indonesia (IGGI) bersama dengan Kerajaan Belanda pada tahun Februari 1967. Pada tahun 1969 Indonesia secara resmi menjadi anggota Bank Dunia, IMF, Asian Development Bank. Dengan sokongan kapital pertama dalam bentuk utang $325 juta US, imperialisme AS mengontrol Indonesia secara ekonomi agar tidak dapat membangun Industri nasionalnya sendiri. Dengan kata lain ia harus setia menjadi penghasil bahan mentah pertanian maupun pertambangan untuk ekspor, sementara kebutuhan dalam negeri diatur sedemikian rupa dari impor dan beberapa barang

Seluruh instrumen hukum tersebut menyediakan landasan yang kokoh bagi imperialisme secara sah dan resmi untuk mengeksploitasi kekayaan alam dan rakyat Indonesia. Peranan negara melalui pemerintah Republik Indonesia sangat terang melayani kepentingan imperialisme secara ekonomi, politik, kebudayaan hingga militer. Pemerintah Republik Indonesia sendiri telah mendefinisikan seluruh aset dan investasi Skema imperialis AS mempertahan imperialis sebagai obyek vital yang dilindungi negeri ini sebagai negeri setengah jajahan dan oleh hukum dan dijaga polisi-militer secara setengah feodal mendapatkan sukses besar. langsung. Indonesia selama pemerintahan Suharto Pemerintahan SBY jelas pemerintah hanya bergantung hidup dari pemberian izin Hak Penguasahaan Hutan (HPH) di hutan luas anti landreform sejak berkuasa pada tahun Sumatera dan Kalimantan sejak tahun 1967 2004. Ia telah mengeluarkan kebijakan untuk kepentingan ekspor; melanjutkan sistem landreform palsu untuk memperkuat dominasi ekonomi penjajah ia membangun perkebunan imperialisme atas penghisapan feodal yang besar di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan berlangsung di Indonesia melalui klas borjuasi S u l a w e s i s e j a k a w a l t a h u n 1 9 7 0 - a n ; besar komprador, tuan tanah dan kapitalis pertambangan minyak bumi dan gas; dan b i r o k r a t . P r o g r a m l a n d r e f o r m p a l s u dengan bantuan imperialis membangun pemerintahan SBY yang utama adalah beberapa industri rakitan otomotif, elektronik Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) dan tekstil di dalam negeri. Hingga saat ini dan Revitalisasi Pertanian, Kehutanan dan Indonesia tidak dapat membuat mesin paling Perikanan. Seluruh program ini mengacu pada sederhana sekali pun karena bahan mineral program Bank Dunia di Indonesia termasuk untuk produksi baja dan teknologi permesinan Land Administration Project (LAP) yang telah dijalankan sejak pemerintahan Megawati dikontrol oleh imperialisme AS. Sukarno Putri. Sebuah program sangat biadab “Hingga saat ini Indonesia tidak dapat berkedok program sertifikasi murah namun membuat mesin paling sederhana menyimpan tujuan jahat untuk sekali pun karena bahan mineral untuk mempermudah perampasan tanah milik kaum produksi baja dan teknologi tani, menjadikan tanah sebagai komoditas permesinan dikontrol oleh imperialisme serta jaminan utang pada perbankan (kapital AS.” finans).

IV. Program Reforma Agraria palsu di Bawah Pemerintah SBY Pasca pemerintahan fasis Suharto, kebijakan senada seirama terus berlangsung hingga periode pemerintah SBY sekarang ini. Lahirnya UU Penanaman modal no. 25/2007, UU Minerba No. 4/2009, Undang-Undang (UU) Perkebunan No.18 tahun 2004, UU No.41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah (PP) No.18 tahun 2010 tentang Budidaya Tanaman. Perampasan tanah di dalam sektor kehutanan juga dibentengi dengan landasan hukum UU No.41 tahun 1999. Perampasan tanah untuk menunjang proyek infrastruktur menggunakan UU Pengadaan Lahan 2011.


kebutuhan yang dapat dirakit lebih murah di Indonesia dapat didirikan khususnya manufaktur dengan teknologi rendahan yang selalu dikontrol perkembangannya. Dengan dominasi tersebut, imperialis AS memastikan negeri ini tidak dapat menggunakan kekayaan alam dan penduduknya yang sangat besar untuk menjadi negeri industri yang besar di dunia.

Produksi pertanian yang bersandarkan pada monopoli tanah luas yang menjalankan berbagai bentuk dan variasi penghisapan feodal tetap menjadi andalan utama negara dan gantungan hidup bagi mayoritas rakyat. Sekitar 40 juta tenaga kerja terserap pada usaha pertanian ini, yang dalam keadaan sekarang, telah terbagi dalam dua kategori besar yaitu perkebunan besar monopoli milik tuan tanah dan pertanian berskala kecil yang dimiliki oleh rakyat, utamanya untuk tanaman pangan. Kedua cabang produksi pertanian tersebut berada dalam dominasi imperialisme dan menjadi sumber keuntungan yang luar biasa baik melalui operasi oligarki finansialnya dan sistem perdagangan monopoli yang mereka lakukan.

13

“Selama SBY memerintah, ekspansi perkebunan sawit, perkebunan kayu untuk bubur kertas (pulp) dan tebu megalami peningkatan berlipat-lipat.”


Melalui program land reform palsu tersebut, pemerintahan SBY terus memperluas penguasaan tanah mengandalkan regulasi negara yang berpihak pada tuan tanah besar dan penanaman kapital milik imperialis dan tindasan militer, polisi dan milisi bayaran. Selama SBY memerintah, ekspansi perkebunan sawit, perkebunan kayu untuk bubur kertas (pulp) dan tebu megalami peningkatan berlipat-lipat. Hutan tropis primer yang sangat kaya vegetasi tumbuhan dan hewan, hutan gambut dan rawa di samping menjalankan secara kontinyu perampasan tanah milik kaum tani dengan berbagai metode seperti Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dan KKPA. Pada masa pemerintahan fasis Suharto perkebunan sawit seluas 5 juta hektar dan telah berkembang menjadi 15 juta hektar saat ini. Demikian pula dengan perkebunan kayu meningkat tajam seiring dengan dijadikannya bubur kertas sebagai komoditas ekspor prioritas negara. Bila di zaman Suharto perkebunan-perkebunan tersebut hanya massif di Jawa dan Sumatera, maka sejak zaman pemerintahan SBY, sebagaian besar lahan eks HPH di Kalimantan, Sulawesi dan Papua menjadi tempat ekspansi primadona. Perluasan kepemilikan tanah monopoli oleh tuan tanah disokong oleh kapital finans imperialis berbanding terbalik dengan penguasaan rakyat atas tanah yang terus menyempit. Di Jawa, kepemilikan kaum tani atas tanah rata-rata 0,35 hektar, turun secara kontinyu dari 0,5-1 hektar di era sebelumnya. Demikian pula dengan kaum tani di Sumatera, Kalimantan dan Papua. Sekalipun mereka berdiam di pulau yang sangat besar dan jarang penduduk, kepemilikan kaum tani atas tanah terus mengalami kemerosotan dari sebelumnya rata-rata 2 hektar mejadi ratarata 1 hektar. Tanah-tanah petani plasma yang terintegrasi dalam tanah monopoli milik tuan tanah hampir dipastikan bukan milik kaum tani lagi. Dengan berbagai manipulasi terselubung maupun represif, tanah-tanahtanah tersebut telah berpindah tangan karena kelicikan tuan tanah dan bank pendukung dana perkebunan. Pemerintahan SBY terus berusaha memperkecil kepemilikan kaum tani atas tanah dengan berbagai regulasi

14

pengadaan tanah untuk proyek pembangunan khususnya infrastruktur. Liberalisasi perdagangan komoditas pertanian di bawah pemerintahan SBY tetap menjadi prioritas utama. Dimulai dengan pencabutan subsidi terhadap harga sarana pertanian seperti pupuk dan bibit, subsidi atas harga komoditas kaum tani juga dihapus dan dikorup oleh para kapitalis birokrat yang berurusan langsung dengan komoditas pangan maupun non pangan seperti BULOG dan unit pelaksana teknis pertanian dalam birokrasi negara. Gula, beras, kedelai, jagung dan berbagai tanaman pangan lainnya sama sekali tanpa subsidi negara dan dalam waktu bersamaan produk impor masuk dengan bea masuk 0%. Sementara itu produk pertanian miliki imperialis Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang adalah produk bersubsidi besar, dibiayai seluruh proses eksportasinya ke Indonesia, serta diproteksi dari barang yang sama dari luar dengan bea masuk mencapai 50%. “Peta Pertambangan Indonesia yang dibuat di era pemerintahan Megawati Sukarno Putri dimanfaatkan oleh pemerintahan SBY untuk menarik sebesarnya kapital imperialis di sektor pertambangan.” Di bawah pemerintahan SBY, Indonesia menjadi surga bagi penanaman kapital finans milik imperialis. Uang-uangnya ditanam selain dalam perkebunan seperti dijelaskan di atas, juga dalam pertambangan besar, dalam bank-bank dan berbagai institusi keuangan non bank, dan utang berbunga tinggi. Pemerintahan SBY adalah pemerintah anti industri nasional. Bangsa dan rakyat Indonesia kehilangan syarat-syarat untuk menjadi negara industri maju karena seluruh bahan mentah pertanian dan tambang, energi, dan tenaga kerja Indonesia diabdikan untuk kepentingan imperialis. Selain pertanian, dominasi terbesar dari imperialisme berlangsung dalam sektor pertambangan. Pertambangan minyak, gas, batubara, aneka logam menjadi andalah pemerintah SBY untuk mengatasi defisit anggarannya. Di bawah pemerintahan SBY penguasaan imperialis terhadap pertambangan mencapai 85,4% dari seluruh konsesi minyak dan gas. Peta Pertambangan Indonesia yang dibuat di era pemerintahan Megawati Sukarno Putri

dari perjuangan atas pelaksanaan landreform sejati. Program minimum landreform sejati meliputi penurunan sewa tanah secara bertahap, menghapuskan segala bentuk peribaan, menaikkan upah buruh tani – termasuk buruh tani yang bekerja pada tanah perkebunan yang dikelola secara kapitalis, menurunkan harga input dan output pertanian, serta menaikkan harga dan melindungi produk pertanian rakyat Indonesia. Sedangkan program maksimum landreform sejati adalah pelaksanaan penghapusan pengisapan feodal dan semi feodal dengan melakukan distribusi tanah bagi buruh tani dan petani miskin, pengelolaan pertanian (input dan output) secara mandiri, modernisasi pertanian yang dilayani oleh industri nasional, V. Jalan Keluar Tunggal: Landreform Sejati dan pada tahap berikutnya adalah Akar masalah monopoli tanah dan kolektifikasi pertanian. seluruh kekayaan agraria bersumber pada tiga Penghapusan pengisapan feodal dan masalah pokok rakyat Indonesia, yakni: imperialisme, feodalisme dan kapitalisme s e m i f e o d a l s e r t a k e m b a l i n y a s e l u r u h birokrat. Imperialisme secara langsung telah kekayaan alam ke tangan rakyat menjadi menciptakan klas-klas reaksi di dalam negeri syarat pokok bagi program industrialisasi yakni borjuasi komprador dan tuan tanah yang nasional di Indonesia. Tanpa landreform sejati mengontrol negara Republik Indonesia. mustahil terbangun industri nasional yang kuat, Imperialisme juga melahirkan pemerintah mustahil juga membangun demokrasi sejati. boneka sebagai mesin politik yakni jajaran Untuk menjamin hari depan yang gilang kapitalis birokrat sipil dan militer yang melayani g e m i l a n g m a k a m u t l a k m e n u n t u t kepentingan imperialis. Perjuangan rakyat kepemimpinan klas buruh dalam pelaksanaan Indonesia yang mendambakan Indonesia landreform sejati. Karena itu, masalah baru yang bebas, demokratis, kuat dan landreform sejati bukan hanya aspirasi kaum sejahtera harus terlebih dahulu mengalahkan tani semata namun juga klas buruh, semi tiga musuh pokok rakyat tersebut. Tanpa proletar, borjuis kecil, borjuasi nasional – seluruh menghancurkan batu gunung beban tersebut rakyat Indonesia yang anti feodal dan anti imperialis. maka mustahil melahirkan Indonesia baru.


dimanfaatkan oleh pemerintahan SBY untuk menarik sebesarnya kapital imperialis di sektor pertambangan. Dengan kedok menutupi defisit anggaran belanja negara, pemerintahan SBY berusaha meningkatan produksi minyak dan gas serta sumber energi alamiah yang penting seperti batubara. Perusahaan tambang besar milik imperialis AS dan imperialis asing lainnya seperti ExxonMobile oil, Chevron, British Petrolium, Santa fe, Santos, menguras minyak bumi, gas alam dan batubara. PT Freeport McMoran, Inco, Newmont, Unocal menguras berbagai biji besi, emas, nikel, bauksit dan berbagai bahan mineral industri lainnya.

“Landreform sejati adalah jawaban tunggal bagi sistem masyarakat setengah jajahan dan setengah feodal karena memutus basis sosial penghisapan imperialisme di Indonesia.” Perjuangan untuk menghentikan monopoli tanah dan seluruh sumber kekayaan alam kemudian mengembalikan pada pemiliknya yakni rakyat Indonesia merupakan perjuangan yang mutlak dilakukan. Landreform sejati adalah jawaban tunggal bagi sistem masyarakat setengah jajahan dan setengah feodal karena memutus basis sosial penghisapan imperialisme di Indonesia. Tujuan utamanya Landreform sejati adalah meniadakan pengisapan feodal dan semi feodal atas kaum tani yang luas di pedesaan. Karena itu kaum tani menjadi kekuatan pokok

15

Catatan Kaki

Utama, 2001, hal. 7.

7. Penulis perlu memberikan sedikit keterangan, bahwa sebelum pemberlakuan cultuurstelsel oleh van den Bosch 1830, masa sebelumnya telah dikenal Sistem Kuota yang Ditentukan (contingenten) dan Sistem Penyerahan paksa 2. Watak khusus imperialisme: (1) Imperialisme (gedwongene leveringen) yang diberlakukan adalah kapitalisme monopoli, (2) Imperialisme selama periode VOC sekitar awal abad 17 adalah kapitalisme yang membusuk dan s a m p a i a k h i r a b a d 1 8 . parasit, (3) Imperialisme adalah kapitalisme yang sekarat. Lihat V. I. Lenin dalam buku 8. Supeno, Sejarah Ringkat Gerakan Rakyat Imperialism, The Highest Stage of Capitalism, Indonesia untuk Kebebasan, 1982, hal 7. Progress Publisher, Moscow, 1975. 9. Raffles, Sir Thomas Stamford, The History of 3. Lihat pidato Leon Panetta, Sekretaris Java, London, 1817, hal. 138 & 107. Pertahanan AS di Hotel Shangri-la, Singapura, 2 J u n i 2 0 1 2 . I s i p i d a t o b i s a d i u n d u h d i : 10. Gunawan Wiradi, ibid. http://www.defense.gov/speeches/speech.as 11. Knight, G.R, Capitalism and Colonial px?speechid=1681 Production, Hamza Alavi (editor), Croom Helm, 4. Samir Amin, Beyond US Hegemony? Assesing London & Canberra, 1982, hal 23. the Prospects for a Multipolar World, Strategic Information Research Development (SIRD), 12. Adrian Vickers, A History of Modern Indonesia, Cambridge University Press, hal 16. Malaysia, 2006. hal 4.


1. Penulis adalah Researcher Program Agraria pada The Institute for National and Democracy Studies (INDIES). Korespondensi bisa dilakukan melalui alamat email: [email protected]

5. H.W. Deandels, Gubernur Jenderal 1808- 13. Lenin, V.I, Imperialism, The Highest Stage of 1811; Thomas S. Raffles, Gubernur Jenderal Capitalism, Progress Publisher, Moscow, 1975 1811-1816; van den Bosch, Gubernur Jenderal 14. Wertheim, W.F, Masyarakat Indonesia 1830-1870, Jenderal Komisioner 1823-1833. dalam Transisi, Studi Perubahan Sosial, Penerbit 6. Gunawan Wiradi, dalam pengantar Prinsip- Tiara Wacana, Yogyakarta, 1999, hal 71. prinsip Reforma Agraria Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat, Lapera Pustaka 15. Dikutip dari Gunawan Wiradi, ibid.

16

Daftar Pustaka

Perjalanan Politik Agraria Indonesia, Insist-KPAPustaka Pelajar, 1999.


Adrian Vickers, A History of Modern Indonesia, Supeno, Sejarah Singkat Gerakan Rakyat Cambridge University Press, New York, 2005. Indonesia untuk Kebebasan, 1982, tidak Boeke, J.H, Economics and economic Policy of dipublikasikan. Dual Societies as Exemplified by Indonesia, Samir Amin, Beyond US Hegemony? Assesing Haarlem, 1953. the Prospects for a Multipolar World, Strategic Geertz, C, Agricultural Evolution. The Process of Information Research Development (SIRD), Ecological Change in Indonesia, University of Malaysia, 2006. California Press, 1963. Sediono M.P. Tjondronegoro, Gunawan Wiradi Gunawan Wiradi, dalam kata pengantar (Penyunting), Dua Abad Penguasaan Tanah, P r i n s i p - p r i n s i p R e f o r m a A g r a r i a J a l a n Pola Penguasaan Pertanian di Jawa dari Masa Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat, ke Masa, Yayasan Obor Indonesia dan PT. Lapera Pustaka Utama, 2001. Gramedia Jakarta, 1984. K n i g h t , G . R , C a p i t a l i s m a n d C o l o n i a l Thomas Stanford Raffless, The History of Java, vol Production, Hamza Alavi (editor), Croom Helm, I edisi kedua, London, John Murray, Albemarle London & Canberra, 1982. Street. Gilbert and Rivingtone, Printers, 1817. Jean Gelman Taylor, Indonesia, Peoples and V. I. Lenin, Imperialism, The Highest Stage of Histories, Yale University Press, 2003. Capitalism, Progress Publisher, Moscow, 1975. M. Tauchid, Masalah Agraria, I, Penerbit Wertheim, Wim F. Dunia Ketiga Dari dan Ke Tjakrawala, 1952 mana? Negara Protektif versus Pasar Agresif, Het Spinhuis, 1997, diterjemahkan oleh Ira M.C Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200- Iramanto. 2008, Penerbit PT Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2008. Wertheim, W.F, Masyarakat Indonesia dalam Transisi, Studi Perubahan Sosial, Penerbit Tiara Noer Fauzi, Petani dan Penguasa, Dinamika Wacana, Yogyakarta, 1999

17

BUMN Sebagai Instrumen Ekonomi Kerakyatan

Abstraksi Artikel ini akan memeriksa tentang peran dan kedudukan BUMN dalam perekonomian di Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 33. Perhatian utama tulisan ini akan difokuskan menjelaskan tujuan utama pengelolaan BUMN sebagai instrumen ekonomi kerakyatan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Akan tetapi, keberadaan BUMN dianggap memiliki tata kelola yang buruk serta cenderung menjadi alat kekuasaan dan terancam oleh kebijakan privatisasi. Tulisan ini juga menjelaskan bagaimana posisi BUMN sektor perkebunan di Indonesia dalam perekonomian nasional. Perkembangan lanskap perekonomian global serta tantangan internal yang dihadapinya, menuntut perusahaan perkebunan ini meningkatkan peranannya dalam perekonomian dan menjalankan tugas sebagai instrumen negara dalam praktek ekonomi kerakyatan di sektor perkebunan. Pembentukan Holding Company dengan menggabungkan 15 perusahaan perkebunan negara merupakan tantangan sendiri bangaimana peran perusahaan ini ke depan dalam menjawab dinamika internal dan eksternal dalam lingkup sosial, ekonomi dan keamanan manusiawi. Dalam kesimpulan, penulis menyebutkan bahwa pendelegasian wewenang pengelolaan kepada BUMN perkebunan belum disertai dengan mandat yang tegas dalam melaksanakan amanat konstitusi. Kata Kunci: BUMN, UUD 1945 pasal 33, Ekonomi Kerakyatan, Perkebunan Abstracs This article will examine the role and position of SOEs in the Indonesian economy, as mandated by the UUD 1945, Article 33. The main concern of


Oleh : Dani Setiawan1

this paper will focus on explaining the main purpose of management of SOEs as an instrument of the economic democracy and aimed for the maximum prosperity of the people. However, the existence of SOEs considered to have poor governance and tends to be an instrument of power and threatened by privatization policies. This paper also describes how the position of state-owned plantation sector in the national economy. Developments in global economic landscape as well as internal challenges it faces, demanding the company to increas its role in the economy and as an instrument of the state in carrying out the practice of economic democracy in the plantation sector. Establishment of Holding Company by combining 15 state plantation firms own challenges and how the role of this company in answering internal and external dynamics in the social, economic and human security. In conclusion, the authors stated that the delegation of authority to the management of state-owned plantations have not been accompanied by a clear mandate to implement the constitutional purposes. Keywords: SOEs, UUD 1945 article 33, Economic Democracy, Plantation Latar Belakang Dalam Undang Undang Dasar 1945 Republik Indonesia pasal 33, terdapat cita-cita yang tertanam untuk mendorong kedaulatan rakyat dalam perekonomian nasional. Dimana hal tersebut merupakan dasar perekonomian yang semakin jauh dari sifat individualisme dan semakin dekat kepada kolektivisme. Secara historis, gagasan ini didorong sebagai cara untuk merombak struktur ekonomi kolonial yang diwariskan hingga masa kemerdekaan. Sebagaimana dikemukakan Soekarno, meski kemerdekaan Indonesia dianggap sesuatu

19

yang menjanjikan, akan tetapi belum pasti menentukan perbaikan hidup dan kesejahteraan rakyat bilamana sistem kapitalisme dan imperialisme masih bertahan1.

pelaksanaan reformasi pengelolaan BUMN. Bahkan pelaksanaan privatisasi secara masif sebagai persyaratan utang IMF, ADB, dan Bank Dunia, telah berhasil menciutkan jumlah BUMN dan memperbesar porsi modal asing dalam Dari sudut ini, penyelidikan mengenai penguasaan sektor ekonomi di Indonesia. peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai dilakukan. Salah satu aktor dalam ekonomi Salah satu BUMN yang sering menjadi Indonesia yang dibentuk segera setelah sasaran kritik adalah perusahaan-perusahaan kemerdekaan Indonesia dan tetap bertahan y a n g b e r g e r a k d i s e k t o r p e r k e b u n a n . hingga saat ini. BUMN berperan sebagai alat Perusahaan negara yang merupakan hasil dari negara untuk melakukan penguasaan dan kebijakan nasionalisasi perusahaan asing pada pengelolaan terhadap kekayaan negara dan masa orde lama ini, menjadi salah satu sumber memiliki fungsi dalam penyediaan kebutuhan i n e fi s i e n s i d a l a m t u b u h B U M N . B a h k a n rakyat. Sehingga pada akhirnya negara dapat keberadaannya telah menimbulkan persoalan memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk sosial di tengah masyarakat. Pada bulan Maret mendistribusikan hasil dari pemanfaatan 2012, Pemerintah menggabungkan 14 PT kekayaan nasional bagi kemakmuran seluruh Perkebunan Nusantara (PTPN) dan PT Rajawali rakyat Indonesia. Nusantara Indonesia (RNI) dengan membentuk holding company. Diperkirakan total aset yang “BUMN berperan sebagai alat negara dimerger mencapai Rp50 triliun dengan potensi untuk melakukan penguasaan dan meraup laba bersih sekitar Rp5,3 triliun pada pengelolaan terhadap kekayaan tahun 20122. Strategi ini diharapkan mampu negara dan memiliki fungsi dalam menjawab masalah produktivitas dan penyediaan kebutuhan rakyat.” kemampuan leverage yang rendah serta tuntutan untuk memberi kontribusi optimal bagi Meski demikian, perkembangan BUMN negara3. Di sisi lain, BUMN perkebunan juga tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan. tengah menghadapi persoalan pelik seperti BUMN menghadapi sejumlah persoalan yang banyaknya sengketa lahan dengan rakyat bersifat internal maupun eksternal. Di antara yang terjadi di hampir seluruh wilayah yang sering dikemukakan adalah rendahnya operasinya. tata kelola di dalam tubuh BUMN sehingga menimbulkan kerugian bagi negara. Situasi ini Mencermati perkembangan BUMN secara struktural banyak disebabkan oleh dewasa ini serta berbagai persoalan yang desain kelembagaan BUMN yang cenderung tengah dihadapinya, pertanyaan penting menjadi alat kekuasaan dan dimanfaatkan yang relevan untuk diajukan adalah apakah untuk kepentingan pribadi dan kelompok. s e s u n g g u h n y a m i s i d a n t u j u a n Selebihnya, banyak persoalan BUMN juga penyelenggaraan BUMN dalam konstitusi? disebabkan birokrasi pemerintah yang Serta bagaimana posisi dan peran BUMN sektor menghambat budaya kerja BUMN yang efektif Perkebunan dalam Perekonomian nasional? dan efisien. Perusahaan negara ini juga masih Tulisan ini bermaksud untuk menjawab dua harus menghadapi berbagai persoalan sosial masalah di atas sekaligus mencoba untuk dan ekologi misalnya persoalan pencemaran mengeksplorasi perdebatan yang muncul di lingkungan dan konflik lahan. seputar masalah tersebut. Untuk itu, tulisan ini akan dibagi menjadi tiga bagian. Bagian “Privatisasi seolah menjadi satu-satunya pertama akan membahas secara singkat obat mujarab bagi pelaksanaan perkembangan BUMN selama ini serta peran reformasi pengelolaan BUMN” dan kedudukan BUMN dalam sistem ekonomi di Indonesia. Bagian kedua dalam tulisan ini akan Akan tetapi, eksistensi BUMN juga m e n g u l a s t e n t a n g t a t a k e l o l a B U M N mendapat ancaman dengan masih kuatnya perkebunan dan posisinya dalam konstitusi. keinginan sejumlah pihak untuk memaksakan B a g i a n k e t i g a a k a n d i t u t u p d e n g a n privatisasi BUMN. Sebagaimana dapat dilihat kesimpulan. dengan masih tetap dicantumkannya pos p r i v a t i s a s i d a l a m s t r u k t u r p e n e r i m a a n II. Sejarah BUMN pembiayaan dalam APBN. Privatisasi seolah Keberadaan BUMN dalam perekonomian menjadi satu-satunya “obat mujarab” bagi I n d o n e s i a t e l a h d i m u l a i s e j a k a w a l

20

“Pengambilalihan ini merupakan pukulan keras bagi modal asing di Indonesia dan berhasil mengubah susunan ekonomi secara fundamental.”

15 persen dari total PDB dengan kepemilikan aset sebesar Rp200 triliun. Pada tahun 2011, jumlah BUMN mengalami penurunan hingga hanya sekitar 141 perusahaan dan kepemilikan negara minoritas di 15 perusahaan. Total aset yang dimiliki BUMN hingga tahun 2011 berjumlah Rp2.926 triliun dan berkontribusi kepada negara dalam bentuk pembayaran deviden dan pajak diproyeksikan sebesar Rp143,7 triliun8. Meningkat dari tahun sebelumnya, dimana sumbangan BUMN dalam APBN berjumlah Rp129,8 triliun, yang terdiri dari pembayaran pajak dan deviden9.


kemerdekaan dengan dibentuknya sejumlah perusahaan. Diantaranya yaitu Bank Negara Indonesia 1946, Bank Industri Negara (BIN), Perusahaan Dagang Pusat (Central Trading Company), Perusahaan Pelayaran Nasional (PELNI), Garuda Indonesia Airways (GIA), dan Djawatan Angkutan Mobil Republik Indonesia (DAMRI)4. Jumlah perusahaan BUMN mengalami peningkatan sangat pesat ketika terjadi pengambilalihan perusahaanperusahaan Belanda pada tahun 1957-1958. Tindakan ini dilakukan terhadap perkebunan Belanda, Bank, dan beberapa perusahaan Belanda lainnya sebagai reaksi dari memuncaknya sengketa Irian Barat. Sebuah catatan bahkan menyebutkan, lebih dari 400 perusahaan perkebunan/pertanian telah diambilalih dalam kebijakan nasionalisasi ini5. Hal ini kemudian diikuti dengan pengambilalihan perusahaan-perusahaan milik Inggris, Amerika dan negara-negara Barat lainnya pada periode 1963-1965.

Namun, dari total aset BUMN tersebut, belum seluruhnya dimanfaatkan secara optimal guna menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari rasio return on asset (ROA) BUMN yang masih relatif kecil, yaitu sebesar 4,18% dari total aset BUMN yang mencapai Rp2.962 trilliun. Laba BUMN pada akhir tahun 2011 hanya mencapai Rp123.935 triliun, dengan return on equity (ROE) sebesar 17,28%10 Dari 141 BUMN yang ada, sebagian besar merupakan perusahaan dengan kinerja dan skala usaha yang relatif kecil. Berdasarkan data Kementerian BUMN tahun 2008, sebanyak 25 BUMN (25 BUMN besar) mempresentasikan 97,16% dari total aset, 91,73% dari total ekuitas, 86,69% dari total penjualan dan 98,11% dari total laba bersih seluruh BUMN. Tabel 1 Perkembangan Kinerja BUMN

Pengambilalihan ini merupakan pukulan keras bagi modal asing di Indonesia dan berhasil mengubah susunan ekonomi secara fundamental. Hal itu meliputi perubahan kepemilikan 90% hasil perkebunan, 60% perdagangan luar negeri, 246 pabrik dan tambang, juga sejumlah bank serta berbagai Deskripsi/Tahun 2011 RKAP 2012 macam industri jasa6. Tindakan perubahan Total Aktiva (Rp Milyar) 2,962,699 3,422,422 kepemilikan oleh negara ini juga ditenggarai Total Ekuitas (Rp Milyar) 717,424 853,280 1,338,667 1,495,689 akibat kaum kapitalis pribumi terbukti masih Total Pendapatan (Rp Milyar) 123,935 145,564 terlalu lemah untuk mengelola perusahaan- Total Laba Bersih (Rp Milyar) 4.18% 4.25% perusahaan warisan kolonial ini. Sebagaimana ROA 17,28% 17,06% ROE diketahui karena pada mulanya pemerintah CAPEX (Rp Milyar) 142,327 217,383 sendiri ragu untuk mengambilalih perusahaan- OPEX (Rp Milyar) 1,226,551 1,216,456 perusahaan ini setelah dimulai dengan aksi Dividen (Rp Milyar)* 28,171 30,776 pengambilalihan spontan yang dilakukan oleh Sumber: Kementerian BUMN, 2011. serikat buruh. Hingga sampai dikeluarkannya dekrit presiden tahun 1959 sebagai permulaan Catatan: Dividen untuk APBN TA 2011 (TB 2010) masa ekonomi dan demokrasi terpimpin, belum termasuk Dividend saham PT Krakatau perusahaan-perusahaan negara ini mulai Steel Tbk sebesar Rp 956 M yang berasal dari menjadi alat kebijaksanaan negara. kapitalisasi laba Januari s.d September tahun 2011 dalam rangka pelaksanaan IPO Dividen Pada tahun 1980-an, Indonesia untuk APBNP TA 2012 berasal dari laba tahun 7 memiliki lebih dari 200 perusahaan BUMN . buku 2011 yang saat ini masih dalam proses Termasuk perusahaan-perusahaan besar yang RUPS. mendominasi sektor ekonomi strategis, seperti Pertamina, Garuda Indonesia, perbankan, dan perusahaan telekomunikasi. Pada tahun 1991, total produksi yang dihasilkan BUMN mencapai

21

III. Peran dan Kedudukan BUMN

“Hatta (1977), menyebut asas kekeluargaan itu adalah Koperasi.”

Kenyataan mengenai keberadaan BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi di Terdapat beragam definisi mengenai sistem Indonesia tidak dapat dipisahkan dari e k o n o m i k e r a k y a t a n , s a l a h s a t u n y a k e h a d i r a n p a s a l 3 3 d a l a m U U D 1 9 4 5 . dikemukakan oleh Baswir (2009) Sebagaimana dikemukakan dalam bagian “Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah penjelasan pasal tersebut, “Dalam Pasal 33 sebuah sistem perekonomian yang sangat tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi menekankan pentingnya partisipasi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah seluruh anggota masyarakat dalam proses pimpinan atau penilikan anggota-anggota penyelenggaraan perekonomian. masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah Sehubungan dengan itu, dalam Sistem yang diutamakan, bukan kemakmuran orang Ekonomi Kerakyatan, setiap anggota seorang. Sebab itu, perekonomian disusun masyarakat tidak dapat hanya sebagai usaha bersama berdasar atas azas diperlakukan sebagai objek kekeluargaan. Bangun perusahaan yang perekonomian. Ia adalah subjek sesuai dengan itu ialah koperasi.” perekonomian, yaitu yang memiliki hak untuk berpartisipasi secara langsung “Tidak banyak penelitian akademik di dalam proses penyelenggaraan Indonesia dewasa ini yang memulai perekonomian, serta dalam mengawasi penyelidikan mengenai posisi dan berlangsungnya proses perekonomian peran BUMN dengan melihat tersebut.”13 penjelasan pasal 33 sebagai tujuan utama dari penyelenggaraan ekonomi Didasarkan pada definisi ini, maka nasional” sebuah politik perekonomian yang ditujukan Tidak banyak penelitian akademik di bagi peningkatan peran serta rakyat dalam I n d o n e s i a d e a w a s a i n i y a n g m e m u l a i seluruh kegiatan ekonomi secara tidak penyelidikan mengenai posisi dan peran BUMN langsung memberi legitimasi bagi campur dengan melihat penjelasan pasal 33 sebagai tangan negara. Dengan demikian dapat tujuan utama dari penyelenggaraan ekonomi d i p a h a m i b a h w a k e d u d u k a n B U M N nasional. Melalui penjelasan pasal 33 itu dapat merupakan instrumen campur tangan negara diketahui bahwa ayat 1, 2, dan 3 pasal 33 UUD dalam menguasai cabang-cabang produksi 1945 merupakan dasar dari demokrasi ekonomi yang penting bagi negara serta bumi, air, dan atau Sistem Ekonomi Kerakyatan yang hendak s e g a l a y a n g t e r k a n d u n g d i d a l a m n y a diselenggarakan di Indonesia. Singkatnya, sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 dan 3 ketiga ayat dalam pasal 33 UUD 1945 yang asli UUD 1945. Yang dimaksud dengan dikuasai merupakan instrumen transformasi ekonomi oleh negara dalam Pasal 33 ayat 2 itu lebih d a l a m m e n j a l a n k a n s i s t e m e k o n o m i ditekankan pada segi dimilikinya hak oleh kerakyatan di Indonesia. Secara historis, hal negara (bukan pemerintah) untuk melakukan tersebut mengandung pengertian bahwa pengendalian. Artinya, dengan dikuasainya segala bentuk sistem ekonomi kapitalisme yang cabang-cabang produksi yang penting bagi berwatak individualisme yang diwariskan pada negara dan yang menguasai hajat hidup masa penjajahan, hendak diubah dengan orang banyak tersebut oleh negara, berarti sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan negara memiliki hak untuk mengendalikan kekeluargaan (kolektivisme). Hatta (1977), kegiatannya. “Penyelenggaraannya secara menyebut asas kekeluargaan itu adalah langsung dapat diserahkan kepada badanKoperasi 11 . Meskipun tidak semua bangun badan pelaksana—BUMN atau perusahaan perusahaan harus berbentuk koperasi. Di swasta, yang bertanggungjawab kepada samping koperasi juga terdapat perusahaan pemerintah, yang kerjanya dikendalikan oleh 14 negara (BUMN) dan perusahaan swasta. Tetapi negara.” kedua bangun perusahaan ini harus tetap Pada 21 Desember 2004, dalam amar mengikuti asas kekeluargaan dan kebersamaan atau harus berjiwa koperasi dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pengujian UU Migas Nomor 22/2001, MK bersemangat koperasi12. memberikan tafsir atas makna dikuasai oleh negara dengan menyatakan:

22

dan “yang menguasai hajat hidup orang banyak” dalam berbagai peraturan dan dokumen resmi pemerintah.” Salah satu kelemahan mendasar dari penyelenggaraan BUMN saat ini adalah tiadanya penjelasan yang memadai mengenai definisi “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara” dan “yang menguasai hajat hidup orang banyak” dalam berbagai peraturan dan dokumen resmi pemerintah. Bahkan sebaliknya, sebagaimana dilihat dalam UU Keuangan Negara dan UU BUMN justeru dengan sengaja mengatur secara khusus mengenai privatisasi BUMN. Satusatunya penjelasan yang bisa ditemui adalah pengertian pemerintah mengenai “menyangkut hajat hidup orang banyak,” dimana hal tersebut tetap harus dipertahankan kepemilikan mayoritas negara pada BUMN tersebut. Sedangkan terhadap BUMN yang bidang usahanya atau produk/jasa yang dihasilkan tidak termasuk dalam kategori “menyangkut hajat hidup orang banyak”, maka kepemilikan Negara pada BUMN tersebut dapat dipertimbangkan untuk tidak mayoritas atau bahkan dilepas (divestasi), tertutama untuk sektor-sektor atau BUMN yang dirasakan Negara tidak perlu lagi ikut serta dalam sektor usaha tersebut.

Kemudian pada amar putusan tanggal 13 November 2012 mengenai pengujian kembali UU Migas, MK kembali menegaskan kewenangan negara c.q pemerintah, melalui lembaga yang dibentuknya (BUMN) untuk menjalankan amanat pasal 33 UUD 1945. Sebagai mana disebutkan, “...Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya negara, c.q. Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dalam pengertian ini, menjadi jelas bahwa penguasaan negara terhadap “cabangcabang produksi yang penting bagi negara” dan “menguasai hajat hidup orang banyak” tersebut tetap harus memiliki misi yang jelas, yaitu ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebab negara sangat mungkin melakukan penguasaan terhadap sumber daya alam secara penuh tetapi tidak memberikan manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di satu sisi negara dapat menunjukkan kedaulatan pada sumber daya alam, namun di sisi lain rakyat tidak serta merta mendapatkan sebesar-besar kemakmuran atas sumber daya alam tersebut.

Adapun kriteria BUMN yang “menyangkut hajat hidup orang banyak” mencakup beberapa hal, yaitu: Amanat Pendirian oleh Peraturan Perundangan untuk tetap dimiliki oleh Negara; Mengemban Public Service Obligation (PSO); Terkait erat dengan Keamanan Negara; Melakukan Konservasi Alam/Budaya; Berbasis Sumber Daya Alam yang menurut Undang-undang harus dimiliki mayoritas oleh Negara; dan penting bagi stabilitas ekonomi/Keuangan Negara15. Kriteria tersebut tetap mengandung kelemahan. Bukan saja posisinya yang tidak dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan manapun, sebaliknya pemerintah justeru menetapkan dalam UU Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 bahwa pada prinsipnya pemerintah membuka hampir semua sektor bagi kepemilikan modal asing di dalam negeri.

“Salah satu kelemahan mendasar dari penyelenggaraan BUMN saat ini adalah tiadanya penjelasan yang memadai mengenai definisi “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara”

Menurut MK, terdapat empat hal yang bisa dikuasai oleh negara, yaitu: 1) cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan sekaligus menguasai hajat hidup orang banyak; 2) cabang-cabang produksi yang


“...pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya,” termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat...”

23

penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak; 3) cabang-cabang produksi yang tidak penting tetapi menguasai hajat hidup orang banyak; 4) bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan air itu. Satu hal yang dapat kita lihat disini, bahwa keberadaan BUMN di berbagai sektor mendapat legitimasi konstitusional sebagai instrumen dari demokrasi ekonomi. Meskipun dalam pelaksanaannya, BUMN dapat bekerjasama dengan perusahaan swasta, koperasi, maupun usaha-usaha perseorangan dengan cara menunjuknya sebagai kontraktor, rekanan, atau franchise. Secara kepemilikan, saham BUMN tidak harus 100 persen berada di tangan pemerintah pusat, tetapi dapat dibagi dengan pemerintah daerah, serikat pekerja, konsumen, atau kelompok kepentingan lainnya. IV. Peran BUMN Perkebunan Riwayat perusahaan perkebunan di Indonesia memiliki sejarah panjang. Pembukaan perkebunan-perkebunan besar di Asia Tenggara, Afrika, Asia Selatan adalah bagian dari proses kolonialisasi untuk meraih surplus ekonomi melalui perdagangan bahanbahan mentah di pasar internasional. Oleh karena sistem perkebunan besar ini dilakukan untuk tujuan yang eksploitatif, maka sistem sosial ekonomi di dalam perkebunan besar mencerminkan tujuan eksploitasi ini. Di antaranya seperti yang telah banyak diteliti mengenai praktek penindasan yang dilakukan terhadap kaum buruh di dalam pengelolaan perkebunan-perkebunan besar yang dikelola oleh pihak asing pada masa kolonialisme. Nasionalisasi perusahaan perkebunan milik asing yang dimulai pada tahun 1957, yang diikuti dengan peralihan manajemen kepada pihak Indonesia tidak banyak mengubah sifat stratifikasi sosial di dalam perkebunanperkebunan besar milik negara ini. Hal tersebut telah semakin diperparah dengan strategi pembangunan di masa orde baru yang menekankan keberpihakan pada faktor modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana diungkapkan oleh Arif (2002), sektor pertanian, tempat sebagian besar rakyat menggantungkan hidupnya, telah dijadikan sektor perolehan surplus ekonomi dan ditransfer untuk membiayai pertumbuhan ekonomi16. Pasca orde baru, seiring dengan dibukanya perekonomian indonesia bagi modal asing dengan dihilangkannya berbagai

24

hambatan ekonomi, telah berangsur-angsur mengurangi peran perusahaan perkebunan milik negara dan meningkatkan peran swasta asing dan domestik. Di sisi lain, hal ini telah semakin meningkatkan persoalan sosial dengan berupa konflik agraria akibat kepemilikan lahan ganda, pengambilalihan lahan warga dan lahan negara secara ilegal, termasuk dialami oleh perusahan BUMN. Dari keterangan ini dapat kita saksikan bahwa peruahaan perkebunan milik negara belum berfungsi dalam mendorong emansipasi rakyat Indonesia. Saat ini terdapat 15 perusahaan perkebunan milik negara yang terdiri dari 14 PT Perkebunan Nusantara dan PT Rajawali Nusantara Indonesia. Keduanya merupakan hasil dari politik nasionalisasi perusahaan Belanda pada tahun 1957-1958 dan perusahaan China pada tahun 1962-1963. Perkembangan kinerja BUMN sektor perkebunan dapat dilihat dari data berikut ini. Pada tahun 2005-2009, perusahaan perkebunan mengalami pertumbuhan aset rata-rata sebesar 14,6% per tahun, atau dari hanya sekitar Rp21.686 triliun pada 2005 menjadi Rp37.221 triliun pada 2009 dan bahkan disebutkan aset perusahaan perkebunan mengalami peningkatan hingga mencapai Rp50 triliun pada tahun 2012. Terjadi pula peningkatan laba bersih rata-rata 26,9%, sedangkan ekuitas meningkat rata-rata 16,7%17. Total luas lahan yang dikelola oleh BUMN perkebunan relatif kecil dibandingkan perusahaan swasta. Misalnya luas lahan untuk perkebunan kelapa sawit yang dikelola BUMN hanya sekitar 8% dari total luas lahan perkebunan sawit. Sementara perusahaan swasta menguasai 50% lahan dan sisanya adalah perkebunan rakyat18. Beberapa BUMN perkebunan juga termasuk di antara perusahaan negara yang selalu mengalami kerugian. Sebagai perusahaan negara yang dipercaya oleh konstitusi untuk mengurus salah satu cabang produksi, penilaian terhadap kinerja BUMN perkebunan memang tidak bisa hanya diletakan sebagai lembaga ekonomi yang bertugas mengejar keuntungan semata. Terdapat misi penting untuk meningkatkan peran dan partisipasi rakyat dalam pengelolaannya sehingga keberadaannya dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Hal tersebut dapat tercermin dalam pembuatan skema-skema kerjasama antara

Hal inilah yang mungkin dapat menjadi salah satu ukuran dalam melihat peran perusahaan perkebunan negara dewasa ini. Peran strategis dan penting yang digelutinya, sangat tergantung sejauhmana pemerintah memposisikannya dalam kerangka kepentingan ekonomi nasional dan pemenuhan tingkat kemakmuran rakyat. Dalam kontkes kebijakan, pemerintah diharapkan membuat landasan pengelolaan perusahaan yang sesuai dengan amanat konstitusi sekaligus menjauhkannya dari kepentingan sempit kekuasaan. Secara operasional dapat dikatakan bahwa visi dan V. Dimana Posisi BUMN Perkebunan? misi BUMN perkebunan harus dapat Dengan tidak adanya penjelasan m e r e fl e k s i k a n t u j u a n u t a m a d a r i yang memadai tentang kriteria “cabang- pengelolaannya sebagai instrumen negara cabang produksi yang penting bagi negara” dalam melaksanakan demokrasi ekonomi. dan “menyangkut hajat hidup orang banyak,” Dalam perkembangannnya, BUMN maka pengelolaan BUMN akhirnya sangat tergantung pada kebijakan pemerintah, perkebunan merupakan salah satu pilar dalam hal ini presiden. Menurut UU Penanaman kekuatan ekonomi nasional yang diharapkan Modal Nomor 25/2007, presiden dapat berperan semakin nyata di masa yang akan menentukan sektor-sektor yang tertutup atau datang. Perananannya diharapkan terus terbuka bagi modal swasta asing/domestik. meningkat sebagai bagian dari penciptaan Sebuah bidang usaha/jasa yang digeluti oleh nilai tambah bagi perekonomian nasional. sebuah BUMN, dikatakan penting dan Perkembangan lanskap perekonomian dunia d i b u t u h k a n o r a n g b a n y a k s e h a r u s n y a saat ini, suka tidak suka mengharuskan didasarkan pada visi pengelolaan BUMN yang Indonesia menempati posisi yang lebih strategis didasarkan pada amanat pasal 33 UUD 1945. ke depan. Kesepakatan-kesepakatan yang Misalnya pemerintah dapat saja mengatakan menyangkut perdagangan dan investasi yang b a h w a s e k t o r k e u a n g a n ( p e r b a n k a n ) bebas, baik secara bilateral maupun di dalam bukanlah cabang produksi penting bagi kerangka kawasan menjadi tantangan baru negara, dan bisa dikelola oleh badan swasta bagi peran-peran perusahaan negara, atau modal asing. Akan tetapi, peran sentral khususnya BUMN di sektor perkebunan. Apalagi pemerintah di dalam pengelolaan lembaga di tengah meningkatnya peran modal swasta keuangan (bank) dalam perekonomian (asing maupun domestik) skala besar di sektor nasional amatlah penting dalam menyokong p e r k e b u n a n , n e g a r a d i t u n t u t d a p a t permodalan bagi usaha rakyat dengan biaya menjalankan strategi politik ekonomi yang yang murah. Jika tidak, maka dikhawatirkan mendorong kerjasama yang semakin kuat terjadi praktek kesewenang-wenangan yang antara perusahaan negara dengan rakyat. dilakukan modal swasta ini dalam mengontrol “Menghadapi situasi ini, perusahaan sistem keuangan sesuai dengan kehendak dan perkebunan negara dituntut tidak kepentingan mereka sendiri dan menindas hanya berorientasi pada penciptaan orang banyak. nilai dalam menghadapi kompetisi gl ob a l, teta p i menj a di instrumen emansipasi bagi rakyat (petani) dalam menghadapi cengkraman modal besar yang mengancam kehidupan mereka di masa datang akibat praktek monopoli perdagangan yang dilakukan di tingkat global.”


perusahaan dengan petani pemilik lahan dalam meningkatkan produktifitas lahan perkebunan. Peminggiran rakyat (termasuk petani), dan memonopoli penguasaan dan pengelolaan perkebunan hanya pada tangan pemerintah, hanya akan membuat BUMN ini cenderung sebagai sapi perah kekuasaan. Sebagaimana sudah menjadi rahasia umum, selain dipakai sebagai alat untuk memberi insentif kepada para birokrat pemerintah dan DPR, BUMN juga cenderung dipakai sebagai alat untuk membeli dukungan politik. 19

Dari aspek ini dapat kita sebutkan, bahwa dalam situasi perkembangan ekonomi yang mendorong globalisasi modal dan

25

produksi, kecenderungan menjadikan Indonesia “terkunci” hanya sebagai penyedia bahan mentah dalam rantai produksi dan perdagangan global harus dihindari. Situasi ini hanya akan menjurus pada praktek eksploitasi ekonomi di kalangan rakyat serta menghasilkan industri yang tidak berkelanjutan, sebagaimana fenomena yang sedang dialami dalam industri sawit Indonesia dewasa ini20. Menghadapi situasi ini, perusahaan perkebunan negara dituntut tidak hanya berorientasi pada penciptaan nilai dalam menghadapi kompetisi global, tetapi menjadi instrumen emansipasi bagi rakyat (petani) dalam menghadapi cengkraman modal besar yang mengancam kehidupan mereka di masa datang akibat praktek monopoli perdagangan yang dilakukan di tingkat global. “BUMN perkebunan diharapkan sebagai kekuatan ekonomi dominan yang bisa menentukan harga pasar baik di tingkat nasional maupun internasional” Indonesia tidak diragukan lagi merupakan salah satu negara terkaya dalam hal sumber daya alam, baik yang bersifat di bawah tanah seperti pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, batubara, maupun perkebunan seperti sawit, karet, cokelat, dan sebagainya. Keunggulan dari kekayaan alam dan tenaga produktif ini, tidak otomatis menjadikan Indonesia memiliki posisi tawar yang tinggi dalam hal produksi dan perdagangan dunia. Bahkan dalam kontek komoditas perkebunan misalnya, kebijakan harga masih sangat ditentukan oleh pasar luar negeri. Disinilah peran BUMN sangat penting. BUMN perkebunan diharapkan sebagai kekuatan ekonomi dominan yang bisa menentukan harga pasar baik di tingkat nasional maupun internasional21. Sebuah situasi yang tidak mudah dilakukan di tengah struktur hirarki global yang didominasi oleh kekuatan monopoli kapitalisme global saat ini. Dengan semakin rendahnya kapasitas negara dalam mengendalikan dinamika industri perkebunan baik di tingkat nasional dan internasional, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa peran perusahaan negara dalam penguasaan komoditas pertanian dan perkebunan dapat dikaitkan dengan strategi keamanan nasional. Terutama bagaimana negara dapat mencegah ancaman terhadap keamanan manusiawi (human security) akibat

26

dari praktek monopoli pasar global serta praktek eksploitasi secara berlebihan yang dilakukan oleh modal internasional yang akan berdapak bagi kehidupan rakyat umum. Kontrol negara terhadap sumber daya alam dalam hal kepemilikan dan pengelolaan, secara alamiah akan menimbulkan kontrol efektif negara atas kesejahteraan masayarakatnya. Keputuskan pemerintah untuk membentuk Holding Company (HC) yang menggabungkan 15 perusahaan BUMN Perkebunan mengandung maksud untuk memperbaiki pola kelembagaan. Strategi ini dianggap dapat menjawab lima persoalan: pertama, mengatasi hambatan dalam hal hubungan antara kebijakan pemerintah (Kementerian BUMN) dengan kebijakan perusahaan. Kedua, mengatasi hambatan birokrasi di dalam perusahaan BUMN. ketiga, mengatasi kendala keuangan yang banyak dihadapi oleh PTPN. Keempat, anak perusahaan di bawah HC dapat lebih fokus mengurusi perusahaan dan menghindari tekanan yang berasal dari politisi, parlemen, dan partai politik. Dan Kelima, menghilangkan kewenangan yang terlalu besar dari kementerian dalam pengambilan kebijakan di dalam internal perusahaan. “Secara umum dapat dilihat bahwa strategi penggabungan BUMN perkebunan ditujukan untuk mengatasi teknis-operasional yang dihadapi. Akan tetapi satu hal yang kurang mendapat perhatian adalah bagaimana strategi yang ditempuh oleh perusahaan gabungan ini dalam melaksanakan amanat konstitusi” Secara umum dapat dilihat bahwa strategi penggabungan BUMN perkebunan ditujukan untuk mengatasi teknis-operasional yang dihadapi. Akan tetapi satu hal yang kurang mendapat perhatian adalah bagaimana strategi yang ditempuh oleh perusahaan gabungan ini dalam melaksanakan amanat konstitusi. Termasuk upaya-upaya apa yang akan dilakukan dalam menyelesaikan berbagai konflik sosial dan persoalan lingkungan di wilayah operasi perkebunan negara. Jika tidak, kebijakan penggabungan ini hanya akan menjadi masalah baru yang akan menghadaphadapkan rakyat dengan negara melalui lembaga BUMN yang sangat besar. Orientasi

VI. Kesimpulan Penjelasan singkat yang dikemukakan dalam tulisan ini memberi pengertian bahwa BUMN merupakan alat negara untuk menjalankan demokrasi ekonomi di Indonesia sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945 pasal 33. Kedudukan BUMN sebagai bentuk dari campur tangan negara dalam perekonomian, telah berkembang seiring dengan perubahan politik di Indonesia. Fungsi penguasaan dan pengelolaan yang dimiliki BUMN telah berperan sangat penting dalam ekonomi, baik dalam hal kontribusi pajak dan deviden maupun penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Termasuk peranannnya dalam menyediakan pelayanan publik bagi masayarakat luas. Meski demikian, pengelolaan BUMN kerap dikritik karena besarnya intervensi kekuasaan yang menimbulkan inefisiensi dan praktek korupsi. “Kurangnya komitmen pemerintah dalam menjalankan BUMN juga telah berkontribusi pada pelemahan peran strategis negara dalam perekonomian nasional”

tersebut ditandai dengan tidak jelaskan visi dan misi pemerintah dalam penyelenggaraan BUMN sebagai instrumen pelaksanaan sistem ekonomi kerakyatan. Akibatnya, alih-alih ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, BUMN dipakai sebagai alat untuk memberi insentif kepada para birokrat pemerintah dan DPR, juga cenderung dipakai sebagai alat untuk membeli dukungan politik. Alasan ini pulalah yang digunakan oleh kepentingan modal internasional seperti IMF, Bank Dunia, ADB dan para ekonomi berhaluan neoliberal untuk memindahkan penguasaan BUMN ke tangan swasta dengan pelaksanaan privatisasi.


untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan rakyat harusnya menjadi misi utama perusahaan perkebunan negara dalam menghadapi persoalan yang tidak hanya berasal dari dalam, tetapi juga persaingan dalam tingkat global. Bahkan seharusnya perubahan kelembagaan ini menjadi momentum bagi demokratisasi pengelolaan BUMN dengan cara diikutsertakannya pemerintah daerah, karyawan, petani, dan unsur masyarakat lainnya dalam mengendalikan BUMN ini dengan cara kepemilikan saham.

Hal ini pulalah yang terjadi dalam pengelolaan perusahaan perkebunan negara. Keberadaan perusahaan perkebunan negara yang sangat panjang, tidak semerta-merta menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Bahkan perkembangannya selalu diwarnai oleh kerugian dan menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat. Keputusan untuk membentuk Holding Company baru dilakukan untuk mengatasi persoalan internaloperasional, tetapi belum menjabarkan secara jelas peranan BUMN ini dalam menjalankan amanat konstitusi. Terutama bagaimana penggabungan perusahaan ini mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial yang tengah dihadapinya.

Catatan Kaki 1. Ir. Soekarno, Indonesia Merdeka, Yogyakarta: Kreasi Wacana, Februari 2007, hal. 145.

2. http://duniaindustri.com/berita-agroindustriindonesia/830-ri-bentuk-holding-bumnKurangnya komitmen pemerintah perkebunan-dengan-aset-rp-50-triliun.html, dalam menjalankan BUMN juga telah berkontribusi pada pelemahan peran strategis diakses tanggal 15 November 2012. negara dalam perekonomian nasional. Hal 3. Master Plan Badan Usaha Milik Negara Tahun 2010-2014, Jakarta: Kementerian Negara BUMN, 2010. 4. Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia, Jakarta: LP3ES, cetakan ketiga, April 1994, hal. 93. 5. Yasmin Sungkar, Indonesia's State Enterprises: from State Leadership to International

27

Consensus, Journal of Indonesian Social Tahun 2010-2014, Jakarta: Kementerian Negara Sciences and Humanities Vol. 1, 2008, pp. BUMN, 2010, hal. 31. 95–120. 18. Amran Sulaiman, M. Saleh S. Ali, Mursalim 6. Richard Robinson, Soeharto dan Bangkitnya a n d R a h m a n M a p p a n g a j a , I n c r e a s i n g Kapitalisme Indonesia, Depok: Komunitas Performance and Efficiency of State Plantation Company Through Bureucratic Reforms, World Bambu, 2012, hal. 57. Applied Sciences Journal 18 (5): 665-672, 2012, hal. 668. 7. Yasmin Sungkar, Indonesia's State Enterprises: from State Leadership to International 19. Revrisond Baswir, Bahaya Neoliberalisme, Consensus, Journal of Indonesian Social Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009, hal. 151-152. Sciences and Humanities Vol. 1, 2008, hal. 98. 20. A. Prasetyantoko, Aloy Deno Hervino, 8. Kinerja BUMN tahun 2011-2012, Kementerian Indonesia Dalam Mata Rantai Perdagangan BUMN, 2012. Dunia: Menyoal Ekspor Minyak Sawit Mentah, Jakarta, Institute for Global Justice, 2011, hal. 55. 9. Dr. Ir. Mustafa Abubakar M.Si., Ministry of State-Owned Enterprises – Indonesia Towards World Class Corporations, 29 September 2010. 21. Iman Sugema, Revrisond Baswir, M. Iqbal Irfany, Penguatan Badan Usaha Milik Negara, 10. Op.cit., hal. 4. dalam Soegeng Sarjadi dan Iman Sugema 11. Muhammad Hatta, Cita-cita Koperasi (editor), Ekonomi Konstitusi: Haluan Baru Dalam Pasal 33 UUD 1945, dalam Sri Edi Kebangkitan Ekonomi Indonesia, Jakarta, Swasono (editor), Sistem Ekonomi dan Soegeng Sarjadi Syndicate, 2009, hal. 233. Demokrasi Ekonomi, Jakarta: UI Press, 1985, hal. 16. 12. Sri Edi Swasono, Bahasan: Landasan dan Daftar Pustaka Penafsiran Yuridis Sistem Ekonomi Pancasila, dalam Sri Edi Swasono (editor), Sistem Ekonomi Abubakar, Mustafa, Ministry of State-Owned dan Demokrasi Ekonomi, Jakarta: UI Press, 1985, Enterprises – Indonesia Towards World Class hal. 125. Corporations, 29 September 2010. 13. Revrisond Baswir, Menggugat Rampokisasi Amin, Samir, Capitalism in the age of BUMN, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Globalization: The Management of Kerakyatan UGM, Juni 2009. Contemporary Society, Delhi, 1997. 14. Mohammad Hatta, (1963), Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia, dalam Swasono dan Ridjal, ed., Mohammad Hatta: Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.

Arif, Sritua, Ekonomi Kerakyatan Indonesia: Mengenang Bung Hatta, Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2002.

Baswir, Revrisond, Menggugat Rampokisasi 15. Master Plan Badan Usaha Milik Negara BUMN, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Tahun 2010-2014, Jakarta: Kementerian Negara Kerakyatan UGM, Juni 2009. BUMN, 2010. ______________, Bahaya Neoliberalisme, 16. Sritua Arif, Ekonomi Kerakyatan Indonesia: Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009. Menganang Bung Hatta, Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia, Surakarta, Hatta, Muhammad, Cita-cita Koperasi Dalam Muhammadiyah University Press, 2002, hal. 22. Pasal 33 UUD 1945, dalam Sri Edi Swasono (editor), Sistem Ekonomi dan Demokrasi 17. Master Plan Badan Usaha Milik Negara Ekonomi, Jakarta: UI Press, 1985.

28

Ekonomi Konstitusi: Haluan Baru Kebangkitan Ekonomi Indonesia, Jakarta, Soegeng Sarjadi Syndicate, 2009.

Sulaiman, Amran, M. Saleh S. Ali, Mursalim and Rahman Mappangaja, Increasing Performance and Efficiency of State Plantation Company Through Bureucratic Reforms, World Kementerian BUMN, Kinerja BUMN tahun 2011Applied Sciences Journal 18 (5): 665-672, 2012. 2012, Kementerian BUMN, 2012. Kementerian BUMN, Master Plan Badan Usaha Sungkar, Yasmin, Indonesia's State Enterprises: Milik Negara Tahun 2010-2014, Jakarta: from State Leadership to International Consensus, Journal of Indonesian Social Kementerian Negara BUMN, 2010. Sciences and Humanities Vol. 1, 2008. Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia, Jakarta: LP3ES, cetakan ketiga, April Swasono, Sri Edi, Bahasan: Landasan dan Penafsiran Yuridis Sistem Ekonomi Pancasila, 1994. dalam Sri Edi Swasono (editor), Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, Jakarta: UI Press, 1985. ________, Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalisme menuju Ekonomi Kerakyatan, Yogyakarta, Aditya Media, 1999. Dani Setiawan, Lahir di Bogor pada tanggal 05 Agustus. Mantan Sekretaris Jenderal Lingkar Prasetyantoko, A. Aloy Deno Hervino, Indonesia Studi-Aksi untuk Demokrasi Indonesia (LS-ADI) Dalam Mata Rantai Perdagangan Dunia: dan saat ini aktif sebagai Ketua Koalisi Anti Menyoal Ekspor Minyak Sawit Mentah, Jakarta, Utang (KAU) dan Regional Committee Institute for Global Justice, 2011. Members of Jubilee South Asia-Pacific Movement on Debt and Development (JSRobinson, Richard, Soeharto dan Bangkitnya APMDD). Bersama sejumlah ekonom, dosen Kapitalisme Indonesia, Depok, Komunitas dan aktifis, terlibat sebagai deklarator dan Bambu, 2012. Pelaksana Harian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI). Organisasi ini menjadi wadah Smith, J. W., Economic Democracy: The Political serius bagi pegiat ekonomi kerakyatan yang Struggle of the Twenty-first Century, New York, b e r b a s i s k o n s t i t u s i d a n m e n j a l a n k a n kegiatannya agar tercapai kesejahteraan Institute for Economic Democracy, 2000. bersama sebagaimana amanat UUD 1945. Aktif menulis di berbagai media massa serta jurnal Soekarno, Ir., Indonesia Merdeka, Yogyakarta: nasional, serta terlibat dalam penulisan buku Kreasi Wacana, Februari 2007. “Ekonomi-Politik Pancasila” (Kalam Nusantara, 2010) dan “Pendanaan Iklim” (Walhi, 2010). Sugema, Iman Revrisond Baswir, M. Iqbal Irfany, D a p a t d i h u b u n g i m e l a l u i e m a i l : Penguatan Badan Usaha Milik Negara, dalam [email protected] Soegeng Sarjadi dan Iman Sugema (editor),


____________(1963), Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia, dalam Swasono dan Ridjal, ed., Mohammad Hatta: Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.

29

BUMN Sektor Perkebunan sebagai Bancakan partai politik dan elit politik di eksekutif dan legislatif

I. Pendahuluan Pemerintah melalui kementerian BUMN sedang mengabungkan semua BUMN Perkebunan, mulai dari PTPN I sampai XIV. Penggabungan perusahaan BUMN ini berbentuk Holding sebagai alternatif untuk memperbaiki perusahaan ke depan. Alternatif ini sebagai bentuk lain dari upaya konvensional yang sudah dilakukan seperti likuikdasi dan atau merger. Alasan penggabungan BUMN perkebunan adalah berbentuk holding yang merupakan alternative yang paling tepat, dan baik karena karakteristik bisnis perkebunan berupa areal yang cukup luas sehingga memerluhkan manajemen yang lebih focus dengan rentang kendali yang tidak terlalu meluas. Pertimbangan kondisi BUMN perkebunan dewasa ini, memerluhkan kemampuan menghimpun dana luar yang cukup besar untuk pembiayaan program konsolidasi dan pertumbuhaan; membangun cros fertilization antar BUMN perkebunan dengan melakukan sentralisasi pernghimpunan dana luar pada perusahaan induk, serta mendistribusikan dana sesuai kebutuhaan dan beban bunga pinjaman secara professional sesuai dengan kemampuan earning power masing-masing BUMN perkebunan; dengan system sentralisasi penghimpunan dana pada perusahaan induk, akan terhindar dari subsidi silang; Dan dengan mempertahankan eksistensi PTPN akan dapat meminimalisasi dampaksocial dari proses penggabungan BUMN perkebunan1.” Maksud dan tujuan penggabungan BUMN (holding) adalah agar menjadi Perusahaan yang menerapkan prinsip-perinsip Good Corporate Governance (GCG) seperti Transparansi (Transparency), Kemandirian (Independency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), dan Kewajaran (fairness),yang bertujuan, seperti (1) Memaksimalkan nilai


Oleh : Uchok Sky Khadafi

perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional dan internasional; (2) Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemadirian organ; (3) Mendorong organ (RUPS) dalam membuat keputusan dan dalam menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Peusahaan terhadap stakeholder maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN; (4) Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional;(5) Meningkatkan iklim investasi nasional;(6) Mensukseskan program privatisasi. jadi, maksud tersirat dari pengabungan perusahaan adalah untuk cepat dijual atau diprivatisasi dengan harapan agar dengan satu administrasi, dan asetnya menjadi satu dalam perusahaan holding ini, jadi bisa sekali jual kepada public. Penggabungan Perusahaan Holding sesuai dengan “nafas” undang-undang No.19/2003 tentang BUMN yang dalam privatisasi menyebutkan bahwa: “Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk memperluas kepemilikan masyarakat atas persero; meningkatan efisiensi dan produktivias perusahaan; menciptkan stuktural keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat; menciptkan struktur industry yang sehat dam kompetitif; menciptakan persero yang berdaya saing dan berorientasi global; menumbuhkan iklim usaha, ekononi makro, dan kapasitas pasar. Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatan

31

peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham persero” (pasal 74) “Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tansparansi, kemandirian, akutanbilitas, pertanggung jawaban, dan kewajaran.: (Pasal 75) BUMN Sektor Perkebunan sebagai “Bancakan” partai politik dan elit politik di eksekutif dan legislative

Minimnya perusahaan perkebunan menyetorkan laba pendapatan ke kas Negara disebabkan adanya factor mis manajemen perusahaan perkebunan sendiri. Alasan ini yang melatarbelakangi wacana holding. Banyak factor yang membuat perusahaan negara ini tidak berjalan sesuai dengan mandate konstitusi. Faktor yang paling menonjol adalah banyaknya orang “titipan” dari birokrasi lain maupun dari partai politik terlepas apakah organisasional maupun individu. Tujuan mereka jelas, membangun jaringan di perusahaan perkebunan agar menjadi “orang kita” untuk kepentingan “menjarah” aset dan “merampok” keuntungan perusahaan negara untuk menambah modalitas politik dan bisa memperluas jaringan politik serta mempengaruhi kebijakan Negara agar berpihak kepada kepentingan kelompok mereka sendiri. Penjarahan dan perampokan asset perusahaan ini akan berhasil dan sukses bila didukung oleh sistem rekruitmen karyawan yang selama ini tidak professional untuk menduduki posisi jabatan di perusahaan Negara. Oleh karenanya, terkesan asal-asalan, tidak berdasarkan kemampuan individual tetapi lebih memilih kepada karyawan yang berstatus sebagai titipan dari orang-orang tertentu untuk diperkerjakan di perusahaan Negara. “Posisi strategis di perusahaan negara BUMN merupakan posisi yang paling diincar oleh para politisi dan birokrasi lainnya” Posisi strategis di perusahaan negara BUMN merupakan posisi yang paling diincar oleh para politisi dan birokrasi lainnya. Pimpinan atau direksi yang dipilih untuk menduduki jabatan stategis diperusahaan BUMN bukan lagi berdasarkan kompetensi tapi lebih kepada titipan pejabat public atau politisi yang berpengaruh, dan juga ada yang berdasarkan senioritas. Padahal dalam mengelola perusahaan yang berorientasi profit untuk

32

kepentingan dan kemakmuran rakyat yang membutuhkan kepemimpinan yang berjiwa kewirausahaan, justru mendapatkan pemimpin yang berjiwa birokratis sekali. Implikasinya jelas mempengaruhi kinerhja dan watak birokratis. Menjalankan bisnis perusahaan harus menunggu perintah dari atas. Karyawan tidak akan punya ide-ide kreatif dan semangat untuk mengembangkan bisnis. Pola rekruitmen kepemimpinan maupun karyawan BUMN yang lazim terjadi hari ini telah mengkonfirmasi kepada publik bahwa perusahan Negara bukan untuk dikembangkan menjadi perusahaan yang punya keunggulan dan kompetitif. Sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar kepada pendapatan Negara dan memberikan kemakmuran pada rakyat. Namun faktanya perusahaan Negara yang semangatnya diambil alih dari colonial dan didirikan untuk kepentingan rakyat, tidak lebih hanya untuk menjadi “sapi perahaan” pajabat Negara dan politisi. Alih-alih meningkatkan pendapatan negara, BUMN khususnya perkebunan malah menjadi persoalan di tingkat lapangan. Konflik agrarian yang terjadi hari banyak terjadi di wilayah perusahaan milik negara seperti perhutani dan PTPN. II. Modus-Modus Penyimpangan Anggaran di BUMN Sektor Perkebunan Akibat amburadulnya pengelolaan dan managemen perusahaan negara sektor perkebunan ini berimplikasi berantakannya pengelolaan keuangan negara. Penyimpangan administrasi keuangan ini dilakukan oleh hampir di semua perusahaan perkebunan. Contoh banyaknya pelanggaran administrasi keuangan perusahaan perkebunan ini adalah PTPN XIV2. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2007, PTPN XIV memperoleh PMN (Penyertaan Modal Negara) dari Pemerintah sebesar Rp. 100 Milyar. Tujuan dari PMN adalah untuk meningkatan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan perusahaan di tiga pabrik gula yakni Pabrik Gula Takalar, Camming, dan Arasoe Kabupaten Bone. Hal ini tertera dalam nota kesepatan atau Letter of Intent antara direktur utama dengan Kementerian Negara BUMN. Dalam perjalanannya, Manajemen PTPN XIV mengajukan revisi kepada Menteri BUMN agar

4.227.980.000 juta. Dan pelanggaran yang terakhir adalah penggunaan anggaran sebesar Rp. 46.273.030.000 atau 46,27 % dari dana PMN untuk kepentingan membentuk badan baru yaitu, BPPG (Badan Pengelola Pabrik Gula). Dimana anggaran ini diperuntukan kepada, a). uang muka pihak ketiga sebesar Rp. 21.726.670.000 , b). biaya bunga sebesar Rp. 3.847.290.000 c). Modal kerja dan gaji kantor Direksi sebesar Rp.19.021.620.000, d). PBB dan SHT sebesar Rp. 469.420.000 jutaan, dan e). Biaya umum dan rapat sebesar Rp. 208.020.000 jutaan


dialihkan untuk business plan dan PO dana PMN untuk revitalisasi unit bisnis kepala sawit PTPN XIV di daerah Luwu timur sebesar Rp. 49 Milyar. Revisipun diterima oleh Menteri BUMN melalui Surat No.S-621/MBU/2008 tertanggal 29 Juli 2008. Maka PMN yang awalnya diperuntukan untuk meningkatkan produktivitas tebu dialihkan dananya 50% untuk perkebunan kelapa sawit di Burau, Luwu Timur. Dalam kasus ini telah melanggar penggunaan PMN, meskipun managemen PTPN XIV telah mengajukan revisi terhadap PMN dan itu disetujui oleh Menteri BUMN. Namun dalam pengajuan revisi tersebut dana PMN yang diperuntukan untuk tiga unit tersebut terlanjur dieksekusi sebelumnya sebesar Rp. 1.818.790.000 yang diperuntukan ; (1) Modal kerja lump plasma karet di Beteleme tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp. 1.359.200.000; (2) Pemindahan dana ke rekening operasional PTPN XIV periode bulan Juli 2008 sebesar Rp. 459,590 juta untuk pembayaran uang muka kepada pihak III atas pekerjaan di tiga pabrik gula yang telah dikerjasamakan dengan PT RNI.

Pada kasus lain yang terjadi di PTPN IX, modus yang berbeda yakni penyimpangan dalam administrasi keuangan dalam perusahaan perkebunan. Modus itu adalah pelaksanaan lelang asuransi kesehatan untuk karyawan PTPN IX. Pada pelelangan ini PTPN IX melakukan penunjukan langsung tanpa proses tender/bidding, kepada PT AJT (PT. Asuransi Jasa Tania) dan PT JTM (Jasa Tania Medika). Selain itu PTPN IX mengaja tidak membuat HPS (harga perkiraan sendiri)3. Upaya ini merupakan pelanggaran fatal dalam “Pelanggaran yang lain dilakukan oleh mekanisme pengadaan barang dan jasa. Hal manajemen PTPN XIV adalah merealisasi ini bisa dibuktikan dengan surat keputusan anggaran untuk kebutuhaan non sawit direksi No.PTPN.IX.0/SK/001A/2003.SM tentang yang tidak sesuai dengan business plan pedoman pengadaan barang dan jasa, yang sudah diajukan kepada menteri dimana pengadaan pelayanan kesehatan BUMN” seharus ditentukan melalui lelang, bukan dipilih Pelanggaran yang lain dilakukan oleh melalui petunjukan langsung. manajemen PTPN XIV adalah merealisasi “Kerja sama tanpa proses pelelangan anggaran untuk kebutuhaan non sawit yang tersebut PTPN IX juga membuat tidak sesuai dengan business plan yang sudah manipulasi realisasi anggaran” diajukan kepada menteri BUMN. direalisasikan untuk ; (1) Angaran sebesar Rp. 6.211.860.000 Kerja sama tanpa proses pelelangan atau 6,21% dari dana revisi PMN dipergunakan untuk, a). modal kerja sebesar Rp. 3.230.950.000 tersebut PTPN IX juga membuat manipulasi b). biaya umum sebesar Rp. 2.100.750.000 c). realisasi anggaran. Kasus yang terjadi adalah Santunan Hari tua (SHT) sebesar Rp. 125,110 dengan PT JTM. Kerja sama yang dituangkan juta, d). biaya angkut sebesar Rp. 665.550 juta, dalam kepakatan dimana salah satu klausal; e). pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. apabila jumlah karyawan yang berobat, baik 45.000.000 juta, dan f). Biaya Rapat Direksi dan mempergunakan pelayanan laboratorium, Dewan komisaris di LO Jakarta sebesar Rp. menginap rumah sakit, dan menembus obat di 44.500.000 juta. (2) Anggaran sebesar Rp. apotik realiasasi anggaran di atas Rp. 9.924.120. 000 atau 9,92% dari dana revisi PMN 14.100.000.000. Maka PT JTM akan membayar digunakan untuk kebutuhaan kantor direksi kelebihaan anggaran pelayanan kesehatan seperti gaji karyawan kantor direksi sebesar Rp. k a r y a w a n i n i . T e t a p i , a p a b i l a r e a l i s a s i 2.326.170.000. Gaji direksi sebesar Rp.93.630.000 a n g g a r a n n y a m a s i h d i b a w a h R p . juta, honorarium Komisaris sebesar Rp. 14.100.000.000 maka pihak PTPN IX akan 291.420.000 juta. Pembayaran hutang PTPN XIV bertanggung jawab terhadap pengeluaran (diluar tujuan PMN) sebesar Rp. 2.984.920.000 realisasi anggaran ini. Ini adalah bentuk juta. Tambahan kas Kantor Direksi sebesar Rp. komitmen dari penunjukan langsung dilakukan

33

oleh managemen perusahaan kepada pihak untuk menyukseskan agenda ini adalah BUMN asuransi. di dalamnya perkebunan negara.

BUMN Sektor Perkebunan sebagai “Bancakan” partai politik dan elit politik di eksekutif dan legislative

Dalam laporan realisasi jumlah pengeluaran pelayanan kesehatan karyawan perusahaan perkebunan menghabiskan anggaran sebesar Rp. 17.065.717.625. Padahal pagu anggaran yang disediakan atau disepakati sebesar Rp.14.100.000.000. Dengan demikian, realiasasi anggaran untuk pelayan kesehatan telah melampaui pagu anggaran atau ada kelebihan pengeluaran anggaran sebesar Rp.2.965.717.625. Dimana beban kerugian ditanggung pihak perusahaan asuransi sebesar Rp.1,4 milyar. Nominal angka milyar ini berasal dari perhitungan pembayaran dari kelebihan pengeluaran anggaran sebesar Rp. 2.965.717.625 dikali dengan 50%. Sebuah laporan keuangan yang tidak masuk akal. Hal ini tidak bisa diterima karena bila mencermati antara realisasi anggaran dengan kesepakatan antara PTPN IX dengan pihak perusahaan asuransi, diyakini bahwa program kerjasama tentang pelayanan kesehatan disengaja untuk mengalami kerugian. Analisisnya sederhana karena dalam berbisnis tidak ada perusahaan asuransi yang mau merugi apalagi sampai 1,4 Milyar.

Maka untuk itu, partai politik melalui anggotanya harus bekerja keras mencari anggaran untuk operasional partai dalam rangka pemenangan pemilu. Tentu yang akan memberikan anggaran untuk partai adalah orang-orang yang titipan partai atau orangorang yang merasa “berutang budi” karena sudah didukung menduduki jabatan di perusahaan-perusahaan Negara. Sekarang, para pimpinan perusahaan Negara harus menyiapkan dana segar untuk membantu operasional partai. “Tahun kemarin, sudah dibantu partai untuk menduduki jabatan di perusahaan Negara. Maka untuk tahun “pemilu” para pimpinan perusahaanakan membantu anggaran partai sebagai modal kampanye agar partai punya kursi di parlemen”. Sumber anggaran yang akan diberikan kepada partai bukan berasal dari kantong pribadi orang-orang titipan partai, tetapi, lebih kepada diambil dari anggaran p e r u s a h a a n d e n g a n c a r a melakukanpenyimpangan dalam realisasi anggaran.

III. BUMN Primadona di dalam Pesta “Seorang calon anggota DPR membutuhkan anggaran operasional kampanye sebesar Rp.2.3 milyar sampai Rp.10 milyar” Tidak dapat dipungkiri bahwa pesta demokrasi di Indonesia berbiaya mahal. Demokrasi procedural yang membutuhkan mobilisasi seluruh sumberdaya baik manusia maupun dana. Pesta demokrasi daerah seperti pemilihan kepala daerah tidak kurang masingmasing calon membutuhkan dana sekita 30 Milyar. Dan salah salah satu yang menjadi lumbung tersebut adalah perusahaan milik daerah. Begitu juga ketika pesta demokrasi lima tahunan pemilihan presiden dan anggota legislative. Seorang calon anggota DPR membutuhkan anggaran operasional kampanye sebesar Rp.2.3 milyar sampai Rp.10 milyar. Dan besar-kecilnya anggaran kampanye ditentukan wilayah dan tingkat popularitas calon anggota legislatif tersebut. Seluruh sumberdaya dikerahkan untuk memenangi kursi baik di legislative maupun eksekutif. Pada level nasional lumbung uang

34

“Modus-modus penyimpangan realisasi anggaran dan fluktiatif laporan keuangan perusahaan berkorelasi dengan hajatan politik.” Modus-modus penyimpangan realisasi anggaran dan fluktiatif laporan keuangan perusahaan berkorelasi dengan hajatan politik. Gambaran ketidakstabilan keuntungan pendapatan perusahaan cukup menggambarkan fakta tersebut. Dalam laporan keuangan perkebunan untuk tahun 2008 sebesar Rp.5.8 Triliun, pada tahun 2009 sebesar Rp. 4 Triliun, pada tahun 2010 sebesar Rp.8.5 Triliun, dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 5.8 Triliun. Gambar 1: Laba BUMN Pertahun. Laba BUMN Pertahun 2011 2010 2009 2008 5,000,000,000,000

10,000,000,000,000

Sumber seknas FITRA diolah dari LKPP 2009, 2010, 2011, dan 2012

partai atau pejabat politik. Asumsinya pemberian dana rutin dengan jumlah yang cukup besar untuk kepentingan politik golongan maka posisi dan kedudukan di perusahaan negara khususnya di perkebunan Laporan keuangan tersebut bisa tidak akan “diganggu”. menjadi indikasi bahwa adanya penurunan laba PTPN bisa disebabkan pada tahun Gambaran diatas memperlihatkan tersebut berlangsung perhelatan pesta m o d u s - m o d u s p e n y i m p a n g a n , d a n demokrasi yakni Pemilu tahun 2009. Indikasi ini perampasan tanah rakyat yang dilakukan oleh terlihat ketika pasca pemilu 2009, keuntungan perusahaan perkebunan. Dan modus-modus PTPN meningkat drastis dibandingkan tahun ini mengkonfirmasikan kepada public bahwa 2008. perusahaan Negarahanya sebagai sapi perahaan politisi dan pejabat public. Sehingga S e l a i n b e r a n i m e l a k u k a n perusahaan Negara, yang seharusnya penyimpangan anggaran untuk setoran dana memberikan kesejahteraan kepada rakyat, ini politik, orang-orang perusahan perkerbunan malahan menjadi perusahaan Negara yang juga berani melakukan “perampasan” tanah selalu merugi dan ada juga yang tidak milik rakyat. Alasan perampasan tanah rakyat memberikan kontribusi pendapatan untuk kas dilakukan perusahaan perkebunan karena Negara. Dibawah ini gambar 2 adalah merasa yang punya HGU atas tanah tersebut. pendapatan keuntungan yang diberikan Perampasan tanah juga dilakukan untuk perusahaan negara kepada kas Negara memperbesar lahan perkebunan agar bisa sebagai berikut: mendapatkan keuntungan yang besar supaya bisa menambah dana setoran ke orang-orang Tahun No

BUMN

2007

2008

2009

2010

2011


“adanya penurunan laba PTPN bisa disebabkan pada tahun tersebut berlangsung perhelatan pesta demokrasi yakni Pemilu tahun 2009. “

PT Perkebunan 1

Nusantara I (PTPN I) PT Perkebunan

2

Nusantara II (PTPN II)

37.605.130.291

400.000.000

600,000,000

PT Perkebunan 3

Nusantara III (PTPN III)

72,622,526,000 175,486,952,000 273.415.496.000

55.944.228.000 284,304,741,340

PT Perkebunan 4

Nusantara IV (PTPN IV)

43,120,790,936 138,093,838,717 260.774.628.122 125.357.640.000 217,107,566,539

PT Perkebunan 5

Nusantara V (PTPN V)

24,152,396,982

61,294,320,350 112.619.182.000

43.605.615.050

68,312,383,172

3,401,468,124

10,285,004,582

33.124.732.000

43.918.986.003

48,399,875,120

44,439,401,899

64,489,074,536

65.209.972.000

45.106.798.271

75,973,160,102

PT Perkebunan 6

Nusantara VI (PTPN VI) PT Perkebunan

7

Nusantara VII (PTPN VII)

35

PT Perkebunan 8

Nusantara VIII (PTPN VIII)

15,499,354,920

17,864,675,468

17.281.146.561

18.002.341.511

29,243,355,702

3,042,400,700

10.308.273.900

5.777.555.380

25,018,120,379

29,026,586,000

18,038,489,000

4.904.336.100

25.812.908.900

27,156,410,428

24,880,612,609

7,647,595,000

1.215.393.303

16.785.476.328

6,030,021,137

10,508,744,023

10,340,456,000

23.157.246.300

13.221.628.002

20,199,006,644

3,781,161,500

35,398,916,000

42.198.290.700

24.417.699.909

50,623,490,000

PT Perkebunan 9

Nusantara IX (PTPN IX)


PT Perkebunan 10

Nusantara X (PTPN X) PT Perkebunan

11

Nusantara XI (PTPN XI) PT Perkebunan

12

Nusantara XII (PTPN XII) PT Perkebunan

13

Nusantara XIII (PTPN XIII) PT Perkebunan

14

Nusantara XIV (PTPN XIV)

Jumlah

271,433,042,993 541,981,722,353 881.813.827.277 518.350.877.354 852,968,130,563 Sumber Seknas FITRA diolah dari LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 2007,2008, 2009,2010,2011, dan 2012

Jika merujuk pada fakta-fakta di atas bahwa pemasukan negara di sektor perkebunan tidak berbanding lurus dengan keinginan menjadikan BUMN menjadi perusahaan yang sehat. Sudah sedikit memberikan kontribusi kepada negara dan ditambah lagi menjadi bancakan elit politik dan bikrokasi di Indonesia. Pun demikian halnya dengan perusahaan yang sama sekali tidak berkontribusi kepada kas negara padahal setiap tahun perusahaan tersebut mendapatkan subsidi berupa Penyertaan Modal Negara diantaranya PT Perkebunan nusantara XIV dan PT Perkebunan Nusantara I sejak tahun 2007 sampai tahun 2011. Sedangkan PT. Perkebunan Nusantara II tahun 2007 dan tahun 2008 serta PT. Perusahaan Nusantara IX pada tahun 2007, juga tidak memberikan pendapatan kontribusi kepada kas Negara.

milyar, untuk tahun 2008 sebesar Rp.38.7 milyar, untuk tahun 2009 sebesar Rp.62.9 milyar, untuk tahun 2010 sebesar Rp.37 milyar, dan pada tahun 2011 sebesar Rp.60.9 milyar. Jadi, dari kecilnya rata-rata pertahun ini memperlihatkan minim kontribusi pendapatan laba perusahaan perkebunan yang diberikan kepada kas Negara disebabkan kemungkinan banyak setoran yang diberikan kepada pejabat public di pemerintahan dan para politisi di legislative. Celakanya dengan kondisi ini, baik pejabat public, politis dan pimpinan managemen perusahaan tidak melihat kondisi keuangan perusahaan yang penting setor untuk mengamankan posisi. Mereka berprilaku sama dengan pejabat public dan politisi yang ikut-ikutan mengerus keuangan perusahaan perkebunan yang mereka pimpin sendiri.

Selain itu tindakan koruptif juga Secara umum, rata-rata perusahaan dilakukan oleh managemen perusahaan Negara memberikan kontribusi kepada kas melalu berbagai cara salah satunya adalah Negara untuk tahun 2007 hanya sebesar Rp.19 pemberian bonus kepada direksi, komisaris,

36

dinyatakan perusahaan masih mengalami akumulasi rugi, maka tidak ada pembagian laba, namun demikian pada butir III.5, RUPS tetap memberikan bonus kepada Direksi dan Komisaris yang dibebankan tahun 1996 sebesar Rp1.199.938.950,00 dan pajak atas tatiem (bukan bonus) ditanggung pihak penerima. Kemudian pada butir III.6 RUPS menyetujui pengalokasian dana PKBL sebesar Rp.600.000.000 yang dibiayakan pada tahun buku 2006, serta pada butir III.8 RUPS menyetujui pemberian bonus kepada karyawan yang dibebankan sebagai biaya pada tahun berjalan sebesar Rp21.600.000.000 (belum termasuk apresiasi dan insetif sebesar Rp15.680.000.000,00)” Dibawah ini besaran bonus yang diberikan kepada direksi, komisaris dan karyawan pada tahun buku 2004 dan 2005 yang dijelaskan dalam gambar 3 sebagai berikut4


dan Karyawan perusahaan. Padahal perkembangan keuangan perusahaan perkebunan masih mengalami akumulasi kerugian. Kasus ini terjadi di PTPN IX pada tahun 2003 perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.262 milyar. Pada akhir tahun 2005, perusahaan yang kerugian sebesar Rp.100.6 milyar. Upaya koruptis ini adalah bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 01 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas pada pasal 62, yang menjelaskan bahwa RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dapat menetapkan bahwa sebagian atau seluruh laba bersih akan digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham, atau pembagian lain seperti Tantiem untuk direksi, komisaris, dan bonus untuk karyawan. Fenoma lain untuk mengakali manajemen keuangan agar direksi, komisaris dan karyawan mendapat uang bonus dari perusahaan yang jelas-jelas merugi, bisa dijelaskan dari laporan audit BPK tahun 2006 sebagai berikut “Dalam risalah RUPS pada butir III.4

Tahun No

Uraian

1

Direksi dan Komisaris

2

2004

2005

500,000,000

1,199,938,950

Karyawan

13,004,581,922

21,600,000,000

Jumlah

13,504,581,922

22,799,938,950

Sumber diambil dari audit BPK tahun 2006

Padahal, PTPN IX memberikan kontribusi pendapatan laba kepada kas Negara pada tahun 2007 nol, pada tahun 2008 sebesar Rp.3 milyar, pada tahun 2009 sebesar Rp.10 milya, dan tahun 2010 sebesar Rp.5 milyar, dan pada tahun 2011 sebesar Rp.25 milyar. Dengan demikian, bila membandingkan antara kontribusi pendapatan laba untuk kas Negara dengan bonus kepada direksi, komisaris, dan karyawan sudah jelas perbandingan pendapatan ini lebih mengutamakan kebutuhaan para pimpinan manajemen perusahaan perkebunan daripada untuk pemasukan ke kas Negara. Dengan demikian perusahaan BUMN Negara ini dibentuk bukan untuk kesejahteraan rakyat tetapi lebih menguntungkan manajemen pimpinan perusahaankarena, meraka selalu mengakali anggaran baik untuk kebutuhan pribadi mereka maupun untuk

setoran kepada pejabat public dan politisi agar tidak dicopot kekuasaan mereka di perusahaan perkebunan tersebut. IV. Kontrol Rakyat Terhadap Perusahaan Negara Amanah konstitusi menjelaskan bahwa perusahaan negara adalah milik rakyat bukan milik segelintir pejabat korup yang tidak bekerja untuk rakyat. Perbaikan system managen perlu mendapat perhatian serius. Cara pemerintah melalui kementerian BUMN untuk memperbaiki perusahaan perkebunan dengan cara melakukan holding untuk memulihkan kondisi perusahaan dan menghindari kebocoran keuangan patut dicurigai apabila tidak melakukan perubahan struktur kebijakan , pergantian direksi dan managemen yang kompeten.

37

Bentuk holding perusahaan ini tidak untuk mengurangin kebocoran tetapi, lebih kepada untuk mendapatkan pinjaman hingga Rp.5 Triliun, dan angka nominal pinjaman ini diperoleh dari total asset perusahaan perkebunan yang telah mencapai sebesar Rp.50 Triliun5.


Saat ini, rakyat dapat mengakses informasi dan dokumen perkebunan karena perkebunan ini adalah milik negara. Melalui UU Keterbukaan Informasi Publik memberikan akses legal kepada rakyat untuk selalu memantau setiap kebijakan perusahaan negara. Dengan memperoleh data dan dokumen dari perusahaan, maka masyarakat dapat melihat cash flow keuangan perusahaan, dan dapat mendeteksi apabila terjadi korupsi pada perusahaan perkebunan tersebut. Walaupun memang harus diakui bahwa data dan dokumen memang tidak memungkin atausangat sulit diperoleh dari perusahaan biarpun masyarakat meminta kepada perusahaan sudah berlandasan dengan undang-undang kebebasan public.

orang-orang kaya melalui pembelian saham. Dan perusahaan perkebunanpun akan melakukan investasi perusahaan dengan cara, misalnya bisa melakukan perampasan tanah rakyat demi mencari keuntungan untuk orangorang kaya sebagai yang punya saham pada perkebunan Negara.

Catatan Kaki 1. Lihat Chairul Muluk, Ahmad Diponegoro, Irvin Fauzan Lubis, Rektrukturisasi BUMN perkebunan melalui Holding Company” dalam Jurnal Tranpormasi Bisnis Vol. 2 No.5 Juli 2007 2. Laporan Hasil Pemeriksan BPK atas Pemeriksaan dengan tujuan tertentu kerjaha sama dengan pihak ketiga dan pengadaan baeang dan jasa tahun buku 2007, 2008, dan 2009 pada perkebunan Nusantara XIV di makassar dan Jakarta

3. Resume Hasil Pemeriksaan BPK atas Pendapatan, biaya, Investasi, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya pada PT. D a t a d a n d o k u m e n k e u a n g a n Perkebunan Nusantara IX di semarang dan perusahaan sangat baik untuk dimiliki Surakarta. masyarakat. Karena dokumen dan data keuangan ini bisa menjadi amunisi untuk 4. Audit BPK tahun 2006 ditabel diatas untuk melakukan perlawanan kepada perusahaan memperlihatkan bonus untuk direksi dan perkebunan ketika mereka melakukan komisaris walaupun perusahaan dalam perampasan terhadap tanah rakyat. Dan kerugian besar. perampasan hak tanah rakyat, kemungkinan sebentar lagi akan terjadi ketika holding 5. www.tempo.co/read/news/2012/03/01 perusahaan perkebunan dilaksanakan. 090387/Holding-BUMN-Perkebunan-UrusiKarena, telah terjadi perubahaan dalam Investasi pimpinan manajemen perusahaan akan menerapkan model kepmimpinan sangat “centralistik” kepada PTPN yang digabung dalam holding ini pada satu sisi. Pada sisi lain holding perusahan akan mendapatkan pinjaman dari para donor. Dan hal ini, sekali Uchok Sky Khadafi akan dampak kepada meluasnya “perampasan” tanah rakyat oleh perusahaan berkerja di seknas FITRA sebagai Kordinator lantaran perusahaan holding sudah sangat I n v e s t i g a s i d a n A d v o k a s i . D a n s u d a h pede dengan anggaran yang sudah mereka menyelesaikan S2 Manajemen Lingkungan di Universitas Jakarta.Pada waktu mahasiswa utang. dikenal sebagai pendiri FORKOT (forum Kota) Dengan demikian, dengan akan dan FAMRED (Front Aksi mahasiswa untuk adanya holding perusahaan perkebunan reformasi dan Demokrasi). Pernah menulis bukan untuk memperbaiki kondisi perusahaan tentang “membangun gerakan Pro Poor atau adanya pengawasan masyarakat Budget” tahun 2006; sumbangan tulisan untuk terhadap perusahaan perkebunan. Akan “naskah Rekomendasi Kebijakan Revisi tetapi, holding perusahaan perkebunan ini p e r i m b a n g a n k e u a n g a n ” t a h u n 2 0 1 2 ; hanya akan merugikan rakyat saja lantaran sumbangan tulisan untuk modul advokasi asset perkebunan Negara akan menjadi milik anggaran berbasis ormas Islan tahun 2007.

38

Reforma Agraria di Perkebunan, Bilakah? (Kajian Konflik Agraria dan Gagasan Pembaruan Agraria di Sektor Perkebunan)


Oleh : Usep Setiawan1

Abstrak Konflik agraria dan ketimpangan penguasaan tanah di kawasan perkebunan di Indonesia masih menjadi fakta yang sulit dibantah. Perkembangan sektor perkebunan cenderung meminggirkan hak-hak rakyat atas penguasaan dan pengusahaan keagrariaan di lapangan. Sektor perkebunan telah menjadi masalah agraria yang menuntut pemecahan segera secara sistematis. Sudah saatnya pengembangan perkebunan skala besar dengan modal raksasa, digeser menjadi pengutamaan pengembangan perkebunan skala kecil – perkebunan rakyat. Pemerintah hendaknya memastikan tanah (dan perkebunan) menjadi sumber kemakmuran dan kesejahteraan rakyat banyak. Penyediaan tanah untuk perkebunan rakyat yang didistribusikan melalui koperasi petani penting untuk menjadi pilihan utama. Pengadaan berbagai sarana dan prasarana pendukung bagi peningkatan usaha perkebunan rakyat pun perlu diprioritaskan. Tulisan ini mengkaji konflik agraria dalam kaitannya dengan keperluan bagi pelaksanaan reforma agraria di sektor perkebunan. Di dalam tulisan ini dibahas akar penyebab dan karakteristik konflik, serta pentingnya pembaruan kebijakan perkebunan sebagai bagian dari agenda reforma agraria. *** Abstract Agrarian conflicts and land tenure inequality in plantation areas in Indonesia are still a real fact that can not be denied. The development of the plantation sector tends to marginalize peoples' rights over the control and utilization of agrarian resources in the field. Plantation sector has been the agrarian problem that requires immediate solution systematically. It is time for the development of large-scale plantation with huge capital shifted to prioritizing the development of smallholder plantations – people's plantation. The Government should

40

ensure the land (and plantation) becomes a source of prosperity and welfare of the people. Provision of land for smallholder plantations distributed through farmer cooperatives is very important to be a prime choice. Supplying a variety of supporting facilities and infrastructure for the improvement of the peoples' plantation venture also need to be prioritized. This paper review agrarian conflict in relation to the need for the agrarian reform implementation in the plantation sector. In this paper discussed the root causes of conflict and the characteristics of the conflict, and the importance of plantation policy reform as part of the agrarian reform agenda I. Pengantar Perkebunan merupakan salah satu sektor andalan di lapangan agraria. Kemampuan sektor perkebunan dalam memasok berbagai kebutuhan hasil kebun bagi pasar domestik maupun luar negeri telah jadi kebanggan tersendiri bagi Indonesia sebagai negeri agraris. Berbagai komoditi strategis telah dikembangkan perkebunan di berbagai wilayah. Sektor perkebunan juga telah menyerap tenaga kerja yang pertumbuhannya cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu. “Hingga kini, konflik agraria dan ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia di kawasan perkebunan masih menjadi fakta yang sulit dibantah.” Namun pada saat yang sama, keberadaan perkebunan-perkebunan besar ini sekaligus merupakan kerikil tajam persoalan agraria di lapangan. Hingga kini, konflik agraria dan ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia di kawasan perkebunan masih menjadi fakta yang sulit dibantah. Perkembangan sektor perkebunan pun cenderung meminggirkan hak-hak rakyat atas

Konflik agraria yang dimaknai sebagai benturan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang memperebutkan hak atas tanah dan kekayaan alam lainnya. Konflik agraria merupakan konflik yang bersifat struktural dan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Pada perkembangan terkini, konflik agraria kian mengeras di hampir semua sektor, terutama di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan proyek pembangunan infrastruktur. Pada intinya, akar penyebab konflik agraria di berbagai sektor ini dipicu oleh pilihan politik agraria nasional yang kapitalistik dan anti-rakyat. Politik agraria yang terlalu condong memfasilitasi modal besar telah menjadikan rakyat kecil termiskinkan dan termarjinalisasi secara struktural. Tulisan ini akan fokus pada kajian atas konflik agraria di sektor perkebunan dalam kaitannya dengan keperluan pelaksanaan reforma agraria di sektor perkebunan. Lebih lanjut akan ditinjau mengenai akar penyebab dan karakteristik konflik, serta usulan pembaruan kebijakan perkebunan sebagai bagian dari agenda reforma agraria di masa depan. II. Sekilas Kebijakan Perkebunan di Indonesia

cengkraman imperialisme dan kolonialisme asing” Setelah masa kolonialisme berlalu, Indonesia masuk ke era kemerdekaan. Kebijakan perkebunan di Indonesia di era pemerintahan Soekarno sangat diwarnai semangat nasionalisme yang tinggi dan berkobar menyertai kemerdekaan Indonesia dari cengkraman imperialisme dan kolonialisme asing. Nasionalisasi perkebunan besar peninggalan penjajah ditempatkan sebagai kebijakan penting dan program strategis dalam upaya menjadikan tanah dan kekayaan alam dikembalikan pada penguasaan Bumi Pertiwi, bangsa Indonesia.


penguasaan dan pengusahaan keagrariaan di lapangan. Sektor perkebunan telah menjadi masalah agraria yang menuntut pemecahan segera secara sistematis.

Secara umum, maksud dan hasil dari nasionalisasi ini telah membangkitkan semangat rakyat, khususnya petani yang menduduki sebagai kawasan perkebunan, untuk meningkatkan usaha perkebunannya secara mandiri. Di banyak lokasi dilaporkan bahwa nasionalisasi perkebunan asing ini telah mendorong petani untuk berdiri di atas kaki sendiri. Setelah berpuluh tahun menjadi buruh bahkan kuli di kebun milih penjajah, program nasionalisasi ini membuka kesempatan bagi rakyat untuk “naik kelas” menjadi petani pemilik yang berdaulat penuh atas tanah dan kebunnya. Hal inilah yang menjadi salah satu ciri penting dari makna kemerdekaan bagi rakyat di pedesaan sekitar perkebunan, dari “bukan siapa-siapa” menjadi warga negara Indonesia merdeka yang mempunya hak atas tanah.

Salah satu cermin dari politik agraria nasional adalah praktek kebijakan perkebunan yang berkembang di lapangan. Kebijakan perkebunan di Indonesia mengalami pasang surut mengikuti dinamika politik agraria nasional yang berlaku. Sejarah perkebunan di Indonesia tak bisa dilepaskan dari sejarah kolonialisme yang berlangsung di Indonesia. Di era penjajahan Belanda, pengembangan perkebunan besar menjadi primadona politik agraria kolonial. Melimpahnya pasokan hasil kebun yang berhasil memakmurkan bangsa penjajah telah menjadi sejarah panjang perkebunan di Nusantara. Tanah dan kebun di Nusantara tempo dulu dikuasai dan diusahakan secara efektif oleh perusahaan asing yang dinaungi politik dan hukum agraria kolonial.

Namun sayangnya, upaya nasionalisasi yang belum tuntas di era Bung Karno ini, telah diputar-balikan kembali oleh rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Keberadaan perusahaan perkebunan yang semua dikuasai asing berpindah tangan pengelolaannya pada berbagai badan usaha baru baik, perusahaan negara maupun swasta. Sebagian lahan perkebunan tersebut dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kemudian dikenal sebagai Perusahaan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN). Tak tanggung-tanggung, PTPN menguasai dan mengelola jutaan hektar tanah eksperkebunan kolonial yang berada di pulau Sumatera dan Jawa.

“di era pemerintahan Soekarno sangat diwarnai semangat nasionalisme yang tinggi dan berkobar menyertai kemerdekaan Indonesia dari

“Di era Orde Baru, perkebunan besar menjadi salah satu sektor strategis yang dikembangkan melalui berbagai kebijakan agraria yang memfasilitasi

41

dan mempermudah masuknya investasi bermodal besar di sektor perkebunan”

"tanah negara", yang bersumber pada konsep "hak menguasai negara atas tanah" (HMN) yang tertera di Konstitusi dan UUPA 1960. Negara sebagai organisasi rakyat tertinggi yang mengatur keagrariaan, memiliki peran kunci dalam "menguasai" dan "menetapkan hubungan hukum" atas tanah, serta "mengatur peruntukkan dan penggunaan" tanah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan rakyat.


Di bawah penguasaan langsung negara, pemerintah Orde Baru menjadikan sektor perkebunan sebagai andalan bagi pemasukan atau penerimaan kas negara di luar sektor minyak dan gas bumi. Keunggulan sektor perkebunan ini, selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga untuk memasok kebutuhan negara lain melalui mekanisme ekspor produk-produk perkebunan. Bahkan, “Dalam konteks penyediaan aneka sejumlah komoditi tertentu yang dihasilkan akses terhadap sarana dan perkebunan Indonesia cukup menentukan prasarana yang dibutuhkan rakyat kondisi pasokan secara global. Di era Orde miskin (akses reform), tak mungkin Baru, perkebunan besar menjadi salah satu terwujud jika tanah sebagai faktor sektor strategis yang dikembangkan melalui produksi utama tak terlebih dahulu berbagai kebijakan agraria yang memfasilitasi didistribusikan dan diredistribusikan dan mempermudah masuknya investasi secara adil (landreform)” bermodal besar di sektor perkebunan. Regulasi Dalam konteks penyediaan aneka mengenai penerbitan HGU baru dan akses terhadap sarana dan prasarana yang perpanjangan HGU lama untuk badan usaha dibutuhkan rakyat miskin (akses reform), tak perkebunan dipermudah. mungkin terwujud jika tanah sebagai faktor Dari sekian banyak HGU yang produksi utama tak terlebih dahulu diserahkan pemerintah kepada badan usaha didistribusikan dan diredistribusikan secara adil berskala besar itu, tidak semuanya produktif. (landreform). Untuk itu, realisasi landreform Tak sedikit perkebunan besar yang terindikasi termasuk yang objeknya bersumber dari tanah menelantarkan tanah. Menurut catatan Badan negara bekas tanah terlantar, kian urgent Pertanahan Nasional (BPN), luas tanah yang dijalankan agar akses lainnya segera dinikmati diidentifikasi telantar di Indonesia mencapai para subjek reforma agraria. Penyediaan 11,1 juta hektar. Rinciannya, tanah yang tanah bagi rakyat miskin harus diikuti langkah ditelantarkan memiliki hak guna usaha (HGU) konkret yang memastikan "tanah negara bekas dan hak guna bangunan (HGB) luasnya tanah telantar" itu ditetapkan sebagai objek mencapai 1,191 juta hektar. Tanah negara hasil Reforma Agraria Sejati untuk kepentingan pelepasan kawasan hutan yang luasnya jika rakyat miskin. Kemudian, pengelolaan "tanah digabung dengan HGU dan HGB mencapai 8,1 n e g a r a b e k a s t a n a h t e l a n t a r " p e r l u juta hektar. Dan tanah telantar yang tidak dikembangkan dalam model kolektif dengan memilik status peruntukan seluas 3 juta hektar2. mengandalkan kekuatan gotong-royong masyarakat, melalui badan usaha milik rakyat, P r e s i d e n Y u d h o y o n o t e l a h koperasi produksi dan distribusi pertanian, dan menandatangi Peraturan Pemerintah Nomor sejenisnya. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar (22 Januari Peran organisasi rakyat perlu diperkuat 2010) yang menggantikan PP No.36/1998 yang dengan cara menggencarkan agenda dan mengatur hal yang sama. Keseluruhan PP program pendidikan yang sistematis guna 11/2010 ini mengandung 8 bab dan 20 pasal, melahirkan kesadaran baru, memberdayakan serta dilengkapi penjelasan. Kedelapan bab kepemimpinan, dan mengorganisir kader serta tersebut meliputi; Ketentuan umum; Objek massa luas dalam organisasi rakyat yang solid penertiban tanah telantar; Identifikasi dan dan mandiri. Perlu kebijakan dan strategi penelitian; Peringatan; Penetapan tanah pembaruan agraria yang memberikan ruang telantar; Pendayagunaan tanah negara bekas lebih luas bagi keterlibatan rakyat sehingga tanah telantar; Ketentuan peralihan, dan; dalam praktiknya dapat didongkrak oleh Ketentuan penutup. kemauan rakyat yang sadar dan kemampuan rakyat yang terorganisir (agrarian reform by Beragam konteks melatari lahirnya leverage). Di samping itu, konteks politik dari kebijakan tanah telantar ini. Secara filosofis, implementasi PP 11/2010 erat kaitannya konsepsi "tanah telantar" tak lepas dari konsep d e n g a n k e p e r l u a n a d a n y a k e t e g a s a n

42

komitmen Presiden RI untuk benar-benar menjalankan reforma agraria. Jajaran eksekutif, legislatif, yudikatif, dan militer di pusat maupun daerah, harus mengerahkan energinya dalam mewujudkan penyediaan tanah dan akses strategis bagi rakyat miskin melalui reforma agraria.

Disadari, substansi dari PP No.11/2010 tak sepenuhnya ideal seperti yang diinginkan oleh organisasi rakyat pendorong reforma agraria. Lepas dari itu, implementasi PP ini harus diupayakan sebagai pintu masuk baru bagi penyiapan batu-bata pelaksanaan reforma agraria sejati untuk kepentingan rakyat yang melarat. Namun patut disesalkan, pelaksanaan PP tentang tanah terlantar ini telah mengalami kemandekan serius seiring dengan menguapnya komitmen pemerintahan yang dipimpin SBY untuk menjalankan reforma agraria.


tentu memperparah kondisi agraria di sektor perkebunan. Di sisi lain, ekspansi perkebunan besar di berbagai wilayah juga terus melaju kencang. Misalnya perluasan arela HGU untuk perkebunan sawit di wilayah Kalimantan dan Sumatera terus menunjukan gejala peningkatan yang signifikan. Bahkan tak sedikit, badan usaha yang bergerak di sektor A g a r p e n e r t i b a n d a n perkebunan itu investornya adalah pihak asing, pendayagunaan tanah telantar berjalan semisal dari negeri jiran Malaysia. efektif dan dapat mengatasi problem-problem pokok agraria, perlu sejumlah langkah strategis: Gagalnya penertiban tanah Pertama, perlu aturan yang lebih operasional perkebunan yang terlantar dan meluasnya untuk memperjelas tanah-tanah yang dapat ekspansi perusahaan perkebunan besar di segera diproses dan dinyatakan sebagai tanah Indonesia menjadi gejala terkini berpotensi telantar. Kedua, perlu kejujuran, ketegasan menjadi bom waktu di kemudian hari. Pada dan konsistensi aparatur pelaksana dengan satu titik akumulatif, akibat dari hal ini adalah menghindari kolusi dengan pihak penelantar meluasnya konflik agraria dan menajamnya tanah. Ketiga, perlu koordinasi efektif ketimpangan pemilikan dan penguasaan instansi/aparat BPN dengan Pemda yang lebih tanah di lapangan. Makin parahnya konflik dan dekat subjek serta punya kewenangan yang ketimpangan inilah yang sejak lama jadi relatif lebih luas di era otonomi daerah. pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia. Keempat, perlu dukungan politik yang kuat dari S e c a r a u m u m , j a l a n t e m p u h u n t u k parlemen pusat maupun daerah melalui menyelesaikannya tak lain ialah pelaksanaan legislasi, anggaran (APBN/D), dan kontrol serta reforma agraria menyeluruh, termasuk di sektor a n t i s i p a s i a t a s k e m u n g k i n a n r e s i s t e n s i perkebunan. penerapan peraturan ini. Kelima, perlu m e n g e m b a n g k a n p e m b e r d a y a a n d a n III. Konflik Agraria di Sektor Perkebunan pengorganisasian rakyat penerima manfaat Selama pemerintahan Yudhoyono agar sadar, tahu, mau dan mampu menata berkuasa (2004-2013), KPA mencatat telah a g r a r i a b e r c o r a k k o l e k t i f m e l a l u i terjadi setidaknya 618 konflik agraria di seluruh pengembangan "gerakan masyarakat untuk wilayah Republik Indonesia, dengan areal reforma agraria". konflik seluas 2.399.314,49 hektar, dimana ada lebih dari 731.342 KK harus menghadapi ketidakadilan agraria dan konflik berkepanjangan. Ketidakberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang tengah berkonflik, tindakan intimidasi dan kriminalisasi, serta pemilihan cara-cara represif oleh aparat kepolisian dan militer telah menjadi modus utama dalam penanganan konflik dan sengketa agraria selama ini. Dalam catatan KPA, konflik agraria di era Yudhoyono setidaknya telah mengakibatkan 941 orang ditahan, 396 mengalami luka-luka, 63 orang diantaranya mengalami luka serius akibat peluru aparat, serta meninggalnya 44 orang di wilayah-wilayah konflik tersebut. Pada umumnya kelompok masyarakat petani dan komunitas adat menjadi korban konflik agraria tersebut. Bahkan, dalam tiga tahun terakhir ini (2010-2012) grafik kejadian konflik agraria di tanah air terus meningkat3.

Pada periode awal 2012 hingga sekarang, setelah pergantian Kepala BPN RI dari Joyo Winoto ke Hendarman Supandji (14 Juni 2012), pemerintah terkesan melempem dalam menertiban HGU perkebunanperkebunan besar yang terlantar. Jutaan hektar tanah yang sudah diindikasikan Begitu banyak sengketa agraria terlantar, gagal ditertibkan apalagi d i d a y a g u n a k a n u n t u k k e p e n t i n g a n disebabkan oleh Hak Guna Usaha. Merujuk masyarakat melalui reforma agraria. Hal ini data KPA sebelumnya (sampai 2001), kasus di

43


areal perkebunan yang sempat terekam berjumlah 344 kasus. Jumlah ini kita bisa bandingkan dengan aksi re-claiming yang dilakukan petani atau masyarakat adat pascareformasi. Data yang ditunjukkan oleh Imam Koeswahyono yang diolah dari data Direktorat Jenderal Perkebunan, sampai September 2000, sebanyak 118.830 Ha perkebunan milik negara yang telah direclaiming dengan kerugian sekitar 46,5 miliar rupiah, sedang perkebunan swasta 48.051 Ha. “Tanah-tanah HGU jadi konflik karena sejak penetapannya diawali dengan manipulasi, dan seringkali dengan cara kekerasan” Tanah-tanah HGU jadi konflik karena sejak penetapannya diawali dengan manipulasi, dan seringkali dengan cara kekerasan. Akibatnya, rakyat kehilangan tanah, dan petani tak bertanah atau berlahan sempit pun semakin meluas. Penetapan lahan untuk areal HGU juga tidak menguntungkan secara ekonomi. Di era otonomi daerah, banyak perkebunan yang sama sekali tidak berkontribusi pada peningkatan PAD. Begitu pun dari segi ekologi sangat merusak lingkungan, karena penggunaan pestisida yang tinggi. Jenis tanaman yang berjangka panjang mengakibatkan kesuburan tanah menjadi hilang. Banyaknya hutan yang dikonversi menjadi areal HGU telah mengakibatkan kebakaran (pembakaran?) hutan yang akhir-akhir ini menghebohkan, bahkan ekspor asapnya hingga ke negeri jiran. Konflik agraria di sektor perkebunan termasuk yang paling menonjol di antara sektor keagrariaan yang lain. Konflik di sektor perkebunan ini, dapat dilihat dalam sejumlah karakter dan latar belakang. Terjadinya konflik agraria di wilayah perkebunan adalah konflikkonflik di wilayah perkebunan warisan kolonial, yang banyak terdapat di Jawa, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Lampung. Perkebunan-perkebunan tersebut saat ini mayoritas telah dikelola oleh BUMN Perkebunan dalam hal ini PTPN. Lahan PTPN yang dimaksud, pada umumnya diperoleh dari proses nasionalisasi perkebunan milik perusahaan asing, khususnya warga Belanda pada tahun 1950-an. Perkebunan tersebut dahulunya dibangun dengan cara-cara merampas tanah-tanah rakyat khususnya masyarakat adat setempat, dan hingga sekarang tidak pernah dikembalikan kepada masyarakat.

44

Selain itu, karakter konflik di kawasan perkebunan juga kerap disebabkan oleh izin lokasi, atau izin prinsip, yang diberikan di atas tanah-tanah yang sebelumnya dimiliki atau dikelola oleh masyarakat. Dalam proses ini, kerap kali ganti kerugian (kompensasi) yang diberikan penuh dengan manipulasi baik terkait nilai tanah, penerima ganti rugi maupun ukuran tanah. Dengan kata lain, selama ini banyak pembangunan perkebunan yang melegalkan perampasan tanah secara sistematis. “Dalam model yang lain, pembangunan perkebunan yang bermitra dengan masyarakat dengan pola inti plasma juga sering membuahkan konflik agraria” Dalam model yang lain, pembangunan perkebunan yang bermitra dengan masyarakat dengan pola inti plasma juga sering membuahkan konflik agraria. Awalnya, masyarakat menyerahkan lahan untuk dibangun kebun plasma oleh perusahaan. Sebelum melangkah kepada pembangunan kebun, perusahaan melakukan kesepakatan kerja (MoU) dengan masyarakat. Karena pemerintah daerah dan dinas pertanian seringkali gagal melindungi warga, kerapkali perjanjian kerjasama yang merugikan petani tidak dipahami oleh masyarakat/petani sendiri. Akibatnya, sering ditemukan tanahtanah milik masyarakat yang diserahkan kepada perusahaan perkebunan untuk dibangun kebun plasma, justru dimasukan dalam sertifikat HGU perusahaan. Selain itu, banyak terjadi petani yang menerima kebun plasma justru lahannya jauh dari lokasi rumah dan tidak adanya sarana transportasi, lahan kurang subur, luas tidak sesuai, daftar penerima plasma fiktif, bibit kualitas asalan, jumlah pokok tanaman yang sedikit, hingga jumlah kredit yang melambung. Konflik juga kerap terjadi karena banyaknya pemotongan tidak wajar yang dilakukan perusahaan kepada petani plasma dan koperasi dalam mencicil kredit. IV. Penataan Ulang Sektor Perkebunan4 Keberadaan Hak Guna Usaha (HGU) bagi perkebunan-perkebunan besar merupakan salah satu sumber ketidakadilan agraria di Tanah Air. HGU untuk perkebunanperkebunan besar mulai dikenal di Indonesia seiring dengan ditetapkan dalam UUPA No

selama-lamanya 20 tahun.” Ini artinya sejak tahun 1980 lalu, HGU yang berasal dari tanah ex erfpacht sebenarnya harus sudah tidak ada.

Kedua, HGU yang bukan ex erfpacht dilakukan audit total yang meliputi: (1) produktif/dikelola sendiri secara aktif atau tidak produktif/tidak dikelola sendiri secara aktif. Yang tidak produktif dan tidak dikelola oleh pemiliknya sendiri, diambil alih oleh negara dan dijadikan objek land reform. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa banyak HGU yang ditelantarkan oleh pemiliknya, serta tidak dikerjakan sendiri oleh pemiliknya secara aktif; (2) berdasarkan asal-muasal HGU, yang terbit dengan cara merampas dan menggusur tanah-tanah rakyat, atau ganti rugi tapi tidak Dalam perkembangannya, sengketa s e s u a i , d i k e m b a l i k a n p a d a p e m i l i k agraria di tanah-tanah ber-HGU tidak hanya sebelumnya. dari tanah-tanah ex erpfacht yang dikonversi, Ketiga, HGU jangan diterbitkan di atas tetapi juga HGU yang terbit karena penetapan tanah-tanah yang sudah dikuasai dan digarap pemerintah. Hal ini dimungkinkan karena politik hukum agraria nasional kita memberi ruang oleh rakyat. Fenomena maraknya reclaiming yang disebut hak menguasai negara. Modus dan okupasi yang dilakukan rakyat atas tanahoperasi HGU semakin melebar dengan t a n a h p e r k e b u n a n p a s c a - r e f o r m a s i keluarnya PP No.40/1996, di mana hak itu bisa h e n d a k n y a m e n j a d i i n d i k a s i p e r l u n y a ditetapkan di atas tanah yang bukan milik pengakuan secara legal formal atas tanah rakyat tersebut. Legalisasi tanah rakyat hasil negara melalui mekanisme pelepasan hak. reclaiming dan okupasi mesti diupayakan Karena salah satu agenda penting dari serius. pembaruan agraria adalah penataaan soal Keempat, HGU untuk perkebunan penguasaan, peruntukan, dan pemanfaatan besar hanya untuk usaha bersama dan dalam sumber-sumber agraria, kami merekomendasikan beberapa hal pokok. bentuk koperasi. Perombakan tata produksi Pertama, HGU yang berasal dari tanah ex dan tata kelola di sektor perkebunan besar erpfacht dihapuskan, dan dijadikan tanah mestilah diletakkan dalam kerangka reforma negara dan menjadi objek land reform. agraria sejati. Keberadaan perkebunanDasarnya adalah bahwa masa HGU ex p e r k e b u n a n b e s a r m e s t i l a h m e n g a n u t erpfacht ini sudah habis, karena ketentuan semangat pelibatan rakyat di sekitar dan yang konversi dalam UU PA No 5/1960 disebutkan bekerja di dalamnya sebagai sama-sama bahwa ”hak erfpacht untuk perkebunan besar pemilik atas aset perkebunan tersebut. Pola yang ada pada mulainya undang-undang ini, k e m i t r a a n y a n g a d i l d a n s e r a s i l a y a k sejak saat tersebut menjadi hak guna usaha dikembangkan.


5/1960. Asal-muasal hak ini adalah konversi dari hak erfpacht yang dikenal di Barat dan digunakan pada masa kolonial. Sejarah mencatat, selama penggunaan hak erfpacht ini, kekayaan atas sumber-sumber agraria Indonesia tersedot oleh dan untuk kepentingan pengusaha dan mengakibatkan rakyat Indonesia menjadi miskin. Karenanya tidak mengherankan kalau banyak kalangan mengatakan bahwa sebagian konflik agraria di Indonesia adalah warisan kolonial. Salah satu jejaknya adalah hak erfpacht ini yang dikonversi mejadi Hak Guna Usaha. Namanya beda, tapi praktiknya sama, yakni memberi jaminan hukum untuk penguasaan tanah skala luas pada pihak asing.

Pasal 28 Ayat (1) yang akan berlangsung HGU untuk Perkebunan Rakyat5 selama sisa waktu hak erfpacht tersebut, tetapi Merujuk UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA): “Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia… karunia Tuhan Yang Maha Esa … dan merupakan kekayaan nasional. Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa… adalah hubungan yang bersifat abadi” (Pasal 1 ayat 1,2,3). Dalam UUPA, HGU diatur dalam Pasal 28-30 dan aturan konversi Pasal III. Dengan demikian, HGU selain sebuah bentuk hak baru juga merupakan “kelanjutan” dari

45


erpacht Agrarische Wet 1870 dan peraturan consessie. Namun, dalam penjelasan umum dan penjelasan pasal per pasal UUPA, HGU diperuntukkan untuk koperasi bersama milik rakyat bukan korporasi. Inilah rencana UUPA dalam menghentikan bentuk ekonomi dualistik yang dihasilkan oleh penjajahan. Bentuk dualistik itu adalah adanya perkebunan modern di satu sisi bersanding dengan pertanian subsisten dan masyarakat pertanian yang feodal di sisi yang lain. Lebih lanjut, hak erpacht yang dikonversi ke dalam HGU diberi jangka waktu selama-lamanya 20 tahun untuk segera dikembalikan kepada negara. Secara khusus, Bung Hatta dalam pidato sebelum pengesahan UUPA (September 1960) merasa perlu memberi catatan bahwa perkebunan yang mempunyai hak erpacht tersebut dahulunya memperoleh tanah dengan cara merampas dari masyarakat. Sehingga, harus segera dikembalikan kepada masyarakat sekitar setelah habis masanya. Jadi, semestinya keruwetan hak barat atas tanah semestinya sudah selesai pada tahun 1980-an.

dalam AW 1870 yang memanipulasi Hak Menguasai Negara atas tanah dalam UUPA yang seharusnya dipandu oleh kewajiban diabdikan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan mempunyai fungsi sosial. Pemberian HGU selama ini telah mempertahankan dualisme ekonomi pertanian kita. Modus pemberian HGU semakin melebar dengan keluarnya PP No.40/1996, di mana hak itu bisa ditetapkan di atas tanah yang bukan milik negara melalui mekanisme pelepasan hak. Era ini telah membuat pengambilalihan tanah masyarakat adat semakin meluas dengan memanfaatkan minimnya pengetahuan hukum pertanahan oleh rakyat.

Penelusuran singkat ini, membuktikan bahwa praktek pemberian HGU di Indonesia selama ini sebenarnya “illegal” dalam pandangan masyarakat sekitarnya dan secara nyata berdiri di atas pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Identiknya perkebunan sebagai simbol perselingkuhan hukum dan modal menjadikan perusahaan perkebunan sasaran okupasi dan reklaiming tanah. Keadaan ini menjelaskan bahwa umumnya P e m e r i n t a h O r d e B a r u e n g g a n perusahaan perkebunan berdiri di atas mengembalikan tanah-tanah tersebut dengan perlawanan masyarakat dan setiap saat selalu mengeluarkan Keppres No. 32/1979 tentang berpotensi meletupkan konflik sosial. Pokok-Pokok Kebiaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Pemerintah dan DPR mestilah Hak-Hak Barat, dan Peraturan Menteri Dalam bersepakat untuk segera membentuk sebuah N e g e r i N o . 3 / 1 9 7 9 t e n t a n g K e t e n t u a n - badan independen yang bersifat adhoc untuk Ketentuan Mengenai Permohonan dan melakukan audit terhadap seluruh HGU yang Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi ada dan menyelesaikan segenap persoalan di H a k - H a k B a r a t . B e b e r a p a a l a s a n dalamnya. Sebagai langkah awal, Badan dikeluarkannya aturan tersebut dikarenakan Pertanahan Nasional RI (lembaga pemerintah u m u m n y a p e r k e b u n a n t e r s e b u t t e l a h yang berwenang mengatur HGU) perlu segera dinasionalisasi dan dijadikan BUMN sekaligus mengidentifikasi dan mengklasifikasi ulang HGU melihat kenyataan bahwa sebagian besar yang ada untuk kemudian diadakan evaluasi direksi dan komisaris perusahaan ini adalah total terhadapnya sebagai bagian dari para pensiunan pejabat tinggi atau perwira program pembaruan agraria nasional. militer yang dirasa penting diberi priveledge. 6 Hilanglah kesempatan rakyat mendapatkan Reforma Agraria di Sektor Perkebunan kembali tanahnya. Prinsip dasar, semangat, dan filosofi “Di lain pihak, korporasi swasta juga telah diberi keleluasaan lebih luas dalam mendapatkan HGU di atas tanah yang diklaim sebagai tanah negara” Di lain pihak, korporasi swasta juga telah diberi keleluasaan lebih luas dalam mendapatkan HGU di atas tanah yang diklaim sebagai tanah negara. Inilah bentuk pengulangan praktek Domein Verklaring

46

UUPA perlu diberi konteks ekonomi politik yang tepat, dalam arti sungguh-sungguh memihak kepentingan rakyat banyak. Terkait keberadaan HGU, Pasal 29 UUPA menggariskan, "Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun. Untuk perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama dapat diberikan hak guna-usaha untuk waktu paling lama 35 tahun. Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud

atau subjek reforma agraria. Harus dicegah sedemikian rupa proses jual beli tanah objek reforma agraria. Harus dibendung hasrat mengkomersilkan dan menjadikan tanah sebagai alat spekulasi dan eksploitasi yang bermotif keserakahan. Hindari rekonsentrasi penguasaan aset di tangan segelintir orang. Tanah objek reforma agraria idealnya dikuasai dan dimiliki petani melalui wadah bersama berbentuk koperasi petani atau badan usaha milik petani yang berlandaskan semangat maju dan berkembang bersama. Karena salah satu tujuan utama pembaruan agraria ialah merombak struktur agraria agar tak terjadi ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah, maka tanah yang sudah didistribusikan kepada rakyat miskin (petani kecil) hendaknya dicegah agar tak lepas lagi ke tangan para “tuan tanah”.


ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 tahun". Masih menurut UUPA, "Yang dapat mempunyai hak guna-usaha ialah: (a) warga-negara Indonesia; (b) badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia" (Pasal 30, Ayat 1). Pemberian fasilitas dan kemudahan berlebih kepada penanam modal akan menjauhkan rasa keadilan sosial dalam sanubari rakyat. Pelaksanaan UU Penanaman Modal dapat memicu kontestasi (pertarungan) dalam bentuknya yang paling konkrit, yakni konflik agraria yang semakin massif. Keberadaan HGU untuk ke depan hendaknya hanya diperuntukkan bagi koperasi bersama milik rakyat sehingga terdapat desain nasional bagi petani kita untuk membentuk badan usaha bersama milik petani dan badan usaha bersama milik desa. Dengan begitu, reforma agraria akan membuka jalan bagi pembangunan ekonomi kerakyatan yang dimotori kaum tani menuju keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia.

Harus diciptakan prosedur dan mekanisme formal yang memungkinkan tanah objek reforma agraria itu sulit dijual, digadaikan atau dikomersilkan. Itu semua kuncinya ada di dua faktor: ketatnya aturan keagrariaan menyangkut hal ini, dan kekuatan organisasi tani dalam mencegah dan mengendalikan watak “borjuasi kecil” yang melekat pada jati diri kaum tani.

Namun perlu juga diingat bahwa, "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Untuk tidak merugikan kepentingan umum, pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Hanya Melalui organisasi tani, penataan warga-negara Indonesia dapat mempunyai produksi pertanian melalui pengusahaan hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa…" (Pasal 6,7 dan 9, Ayat 1). bersama perlu dikembangkan. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melansir perlunya Dalam rangka operasionalisasi prinsip- mengembangkan model baru pembangkitan prinsip dan agenda agraria yang dikandung ekonomi pedesaan dengan konsepsi “desa UUPA, maka reforma agraria perlu segera maju bersama”, yang disingkat “Damara”. dijalankan. Pelaksanaan reforma agraria di H a d i r n y a “ d e s a m a j u b e r s a m a ” u n t u k I n d o n e s i a m u t l a k m e n y e n t u h s e k t o r membantu petani dan masyarakat pedesaan perkebunan. Dalam prakteknya, peran mengembangkan tananan sosial baru yang organisasi tani amat strategis posisinya untuk adil makmur melalui pembaruan agraria. terlibat dari awal persiapan, pelaksanaan, Dalam konsepsi “Damara”, dibayangkan hingga evaluasi akhir program pembaruan terjadi perombakan struktur penguasaan agraria. Organisasi tani yang independen, kuat tanah dan berkembangnya corak produksi dan solid ialah batu-bata utama “gerakan baru di pedesaan dengan tumpuan kerja masyarakat untuk reforma agraria”. Partisipasi bersama segenap komponen masyarakat aktif rakyat lewat organisasi tani akan desa dengan memanfaatkan beragam m e m u n g k i n k a n p e n e m u a n d a n potensi yang ada di sekitarnya. Diidealkan, pengembangan model penataan struktur tanah dikuasai bersama, proses produksi juga pemilikan dan penguasaan tanah yang tepat dijalankan bersama, dan pengolahan serta agar hak rakyat atas tanah makin kuat dan p e m a s a r a n b e r b a g a i p r o d u k y a n g kokoh. Legitimasi dan legalisasi tanah secara dihasilkannya secara bersama pula, melalui bersama (kolektif) melalui organisasi tani jadi kelembagaan ekonomi kerakyatan yang pilihan ideal agar tanah benar-benar dikuasai profesional, mandiri dan demokratis. rakyat yang berhak. Penguasaan tanah dan Tak boleh ada pelepasan tanah objek pengusahaannya secara bersama diyakini pembaruan agraria dari para penerima tanah akan mendorong proses kreatif masyarakat

47


desa dalam menggali protensi yang dimilikinya, mengantisipasi kelemahan yang ada, dan mengembangkan kemampuan produktif bersamanya di lapangan agraria. Keunggulan potensi alamiah (“sumberdaya alam”) dan kependudukan (“sumberdaya manusia”) mestilah jadi dasar utama bagi pengembangan Damara. Selain pertanian dan perkebunan sebagai sektor utama, keberadaan peternakan, perikanan, kerajinan tangan, industri rumahan, pengolahan hasil pertanian, dan sebagainya mestilah mendapat ruang pengembangannya. Pengembangan ekonomi rakyat di pedesaan akan diwarnai tumbuhnya multi-usaha dengan keragaman peluang bagi pembangkitan dan pemajuan ekonomi rakyat seluas-luasnya. Dengan bangkitnya ekonomi rakyat di pedesaan, niscaya akan menguatkan tatanan ekonomi nasional keseluruhan. Ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan akan lebih mudah diraih jika “Damara” jadi kenyataan. Berkurangnya kemiskinan di pedesaan bukan angan-angan belaka, kesempatan kerja pedesaan akan berdampak positif bagi pengurangan pengangguran, mencegah urbanisasi serta “mengungsinya” atau “terlemparnya” tenaga-tenaga produktif pedesaan ke kota-kota besar, bahkan keluar negeri menjadi buruh migran. Keberhasilan kita memajukan perkebunan rakyat melalui pelaksanaan pembaruan agraria sejati, akan meringankan langkah Indonesia dalam menyongsong zaman global yang penuh tantangan yang tak ringan. Indonesia harus bangkit dari keterpurukan, dengan didasari tatanan agraria yang berkeadilan sosial dan menyokong produktivitas rakyat. V. Penutup Bilakah realisasi reforma agraria di sektor perkebunan terjadi? Hal ini terjadi jika dan hanya jika komitmen politik yang kuat dari pemerintah tersedia, dan rakyat terorganisir dengan baik. Secara lebih operasional, perkebunan rakyat berbasis koperasi petani layak ditampilkan sebagai alternatif dari model pengembangan perkebunan skala besar yang bermodal besar seperti ditampilkan selama ini. Pengembangan perkebunan rakyat hendaknya jadi prioritas pemerintah ke depan untuk memastikan tanah (dan kebun) dapat menjadi sumber kemakmuran rakyat. Karenanya, penyediaan tanah untuk perkebunan rakyat yang didistribusikan melalui

48

koperasi petani penting untuk menjadi pilihan utama. Demikian halnya dengan pengadaan berbagai sarana dan prasarana pendukung bagi peningkatan usaha perkebunan rakyat perlu diutamakan. Selain peningkatan produktivitas berbagai komoditi perkebunan rakyat, pengembangan koperasi petani yang mengelola perkebunan pun akan turut menyerap tanaga kerja dan meningkatkan kualitas kinerja perkebunan rakyat di masa depan. Untuk itu, peningkatan kemampuan teknis pertanian dan perkebunan rakyat perlu dikembangkan. Demikian halnya kemampuan manajemen usahanya perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dengan badan usaha perkebunan lainnya, baik milik swasta maupun negara. Proteksi dan subsidi untuk para pekebun rakyat akan meredam kecenderungan migrasi penduduk dalam mencari kerja ke luar desa. Lebih jauh, peningkatan produktivitas perkebunan rakyat akan berdampak positif pada gairah pembangunan ekonomi pedesaan. Keberadaan desa menjadi medium bagi kemajuan ekonomi rakyat secara bersama. Agar reforma agraria dapat dijalankan untuk menjawab ketimpangan struktur diperlukan kreativitas para pemimpin, pejabat dan aparat pemerintahan yang bertanggung jawab merealisasikan pembaruan agraria. Bersama dengan itu, gerakan sosial untuk reforma agraria yang diwadahi serikat petani dan organisasi rakyat jadi kunci keberhasilan pembaruan agraria yang demokratis. Rakyat yang terorganisir dan terkonsolidasi, perlu bergerak bersama pemerintah pro-reforma agraria guna mewujudkan keadilan dan kemakmuran bersama. Catatan Kaki 1. Usep Setiawan adalah Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Alamat KPA: Jl. Pancoran Indah I, Blok E3, No. 1, Duren Tiga - Pancoran, Jaksel, 021-7984540; Email: [email protected]; Website KPA: www.kpa.or.id 2. Diolah dari Usep Setiawan, “Tanah Telantar Demi Reforma Agraria”, Jurnal Nasional, 13 April 2010. 3. Lihat: Laporan Akhir Tahun 2012 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), “Terkuburnya Keadilan Agraria Bagi Rakyat Melalui Reforma Agraria”, 28 Desember 2012.

4. Diolah dari Usep Setiawan dan Idham Arsyad, ”HGU Perkebunan, Masihkah Relevan?”, Sinar Harapan, 6 September 2006.

6. Diolah dari Usep Setiawan, “Jika HGU 95 Tahun!”, Kompas, 10 April 2007, dan; Usep Setiawan, “Menuju Desa Maju Bersama Melalui Pelaksanaan Pembaruan Agraria”, dalam buku “Setengah Abad Agraria Nasional”, BPNKPA, 2010.


5. Diolah dari Usep Setiawan dan Iwan Nurdin, ”Hak Guna Usaha untuk Siapa?”, Sinar Harapan, 12 Mei 2007.

49

Eksistensi PTPN XIV Takalar Atas Praktik Perampasan Tanah Masyarakat Polongbangkeng

Abstrak

Abstract

Tujuan tulisan ini adalah untuk mengurai sejarah dan eksitensi PTPN XIV – Pabrik Gula Takalar dan praktik perampasan tanah di Polongbangkeng. Tulisan ini juga menguraikan peran WALHI Sulsel dengan masyarakat dalam melawan perampasan tanah yang terjadi di Polongbangkeng. Sejarah permapasan tanah di polongbangkeng dimulai dari rencana pembangunan industri Gula dan perkebunan tebu di Takalar pada tahun 1974. Pembebasan lahan dimulai sejak tahun 1978-1979 oleh PT. Madu Baru. Pada tahun 1982, pembebasan lahan dilanjutkan oleh PTP XXIV-XXV. Tahun 1996, pemerintah mendirikan PTPN XIV yang khusus bergerak di sektor perkebunan dan pertanian di kawasan timur indonesia. Sejak saat itu, pengolahan perkebunan tebu dan industri gula di Takalar dikelola sepenuhnya oleh PTPN XIV Takalar. Praktik perampasan tanah di Polongbangkeng tidak lepas dari skema yang dibangun secara sistematis oleh pihak perusahaan dan pemerintah. Skema tersebut dimulai dengan memberikan janji tentang sewa-menyewa tanah untuk perkebunan tebu dan pabrik gula selama 25 tahun. Pembebasan lahan dilakukan dengan cara yang tidak adil, sarat dengan manipulasi, dan tindakan intimidasi baik mental dan fisik. Politik peralihan perusahaan dan penerbitan HGU adalah bagian terpenting untuk memsatikan pengalihan hak penguasaan dan kepemilikan tanah oleh masyarakat kepada pihak PTPN XIV Takalar. Kehadiran WALHI Sulsel telah membawa pengaruh signifikan terhadap perjuangan masyarakat di Polongbangkeng. Masyarakat telah sadar tentang perampasan tanah yang dialami hingga saat ini. Dengan kesadaran tersebut, WALHI Sulsel bersama organisasi lainnya berkomitmen untuk berjuang bersama masyarakat. Saat ini, perjuangan masyarakat Polongbangkeng telah terpimpin dalam sebuah organisasi massa, Serikat Tani Polongbangkeng (STP) Takalar.

The aims of the journal are to reveal the history and exsistence of PTPN XIV Takalar, and the land-grabbing parctice in Polongbangkeng. This also reveal the role of WALHI of South Sulawesi with the people of Polongbangkeng againists the land-grabbing practice in Polongbangkeng. The history of land-grabbing in Polongbangkeng began with the plan of goverment to build the sugar industry and large-scale palntation of cane in Takalar regency on 1974. The exemption of the land began in 1978-1979 by PT. Madu Baru. In 1982, the exemption of the land was continued by PTP XXIV-XXV. In 1996, the goverment built the PTPN XIV which especially worked in farming and platation sector in eastern of Indonesia. Since that time, plantation and sugar industry in Takalar regency manufactured by the PTPN XIV Takalar. The land-grabbing in Polongbangkeng was not able to be separated with sitemathic scheme designed by the company and goverment. Those scheme began form the agreement of 25 years land use-contract for plantatioan and sugar industry. The exemption of the land was did by unfair way, full of manipulation, and intimidation both mentally and physicly. The change of the corporation and publication of HGU were most important part to make sure the transition of mastery and ownership of the land to the PTPN XIV Takalar. The exsitence of WALHI Sulsel made significant influence to the people struggle in Polongbangkeng. The people of Polongbangkeng conscious about the landgrabbing in Polongbangkeng. This consciousness made WALHI Sulsel with the other organiztions committed to struggle with the people of polongbangkeng. Today, the people struggle was leaded by the mass organization, United Farmers of Polongbangkeng-Takalar (Serikat Tani Polongbangkeng-Takalar).


Oleh : Zulkarnain Yusuf

51

penduduk 45.961 jiwa. 19.465 diantaranya tercatat sebagai petani (BPS, kecamatan dalam angka tahun 2011). Perjalanan ke Polongbangkeng Utara menempuh jarak 50 km dari Kota Makassar dengan berkendara selama 1 jam. Sekitar 200 m setelah memasuki gerbang kabupaten Takalar, disebelah kiri, sebuah gapura perkebunan tebu PTPN XIV Takalar berdiri sebagai simbol penyambutan. Jalan aspal yang tak lagi mulus akan membawa pada area perkebunan tebu di I. Pendahuluan kecamatan Polongbangkeng Utara dan Polongbangkeng Selatan. Di wilayah inilah Tulisan ini memuat gambaran praktik lokasi 11 desa yang telah berkonflik puluhan perampasan tanah akibat ekspansi dan tahun dengan PTPN XIV. eksploitasi PTPN XIV di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. PTPN XIV Pabrik Gula Takalar “Sampai saat ini, masyarakat masih merupakan salah satu dari dua pabrik gula yakin bahwa proses pengambil alihan yang ada di Sulawesi Selatan. Pabrik gula lahan mereka hanya merupakan lainnya terletak di Kec. Camming, Kabupaten bentuk sewa menyewa tanah (kontrak) Bone. Perampasan tanah yang awalnya selama 30 tahun dengan PT. Madu berkedok sewa menyewa telah menjadikan Baru/PTPN XIV yang terhitung sejak rakyat Polongbangkeng sebagai petani tak tahun 1978 dan sudah seharusnya bertanah selama puluhan tahun. dikembalikan di tahun 2007-2008”


“Punna Pade' Tenamo Nakkulle Kugappa Tanaku. Lappassangma Abbundu'! Bajikangangi Mate Acceraka, Daripada Mate Kacipurrang,. Jika Memang Sudah Tidak Bisa Kudapatkan Kembali Tanahku, Biarkan Saya Berlawan! Lebih Baik Mati Berdarah, Daripada Harus Mati Kelaparan,. (Pekik Tani Polongbangkeng)”

Masuknya PTPN XIV telah membuat perubahan drastis bagi kehidupan rakyat. Dari yang awalnya berkecukupan menjadi tidak berkecukupan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka harus keluar daerah mencari kerja. Laki-laki dan perempuan, bahkan anak-anak harus bekerja lebih keras. Ada yang memilih jadi tukang becak, buruh bangunan, buruh angkut, menjadi TKI di luar negeri. Sebagian besar ke daerah penghasil beras di Sulawesi Selatan, seperti kab. Pinrang, Wajo, Soppeng, dan Sidrap untuk menjadi buruh tani atau memungut sisa-sisa padi hasil panen. Sisa-sisa hasil panen itu dibawa pulang untuk di konsumsi. Tak jarang mereka harus memakan ubi atau jagung sebagai pengganti nasi untuk menyambung hidup. Warga yang memilih tidak meninggalkan kampung, harus rela menjadi buruh tebang tebu di perusahaan dengan kerja ekstra berat dan upah yang sangat minim. Diantara mereka ada yang terpaksa menggarap pinggiran lahan tebu dengan resiko penangkapan dan didenda karena dianggap menyerobot areal HGU dan merusak tebu. Kecamatan Polongbangkeng Utara berbatasan dengan kabupaten Gowa di sebelah utara, timur dan barat, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Polongbangkeng Selatan. Luas kecamatan ini 212,25 km² dengan total jumlah

52

Sampai saat ini, masyarakat masih yakin bahwa proses pengambil alihan lahan mereka hanya merupakan bentuk sewa menyewa tanah (kontrak) selama 30 tahun dengan PT. Madu Baru/PTPN XIV yang terhitung sejak tahun 1978 dan sudah seharusnya dikembalikan di tahun 2007-2008. Disisi lain, PTPN XIV Takalar tetap berupaya mempertahankan penguasaan dan pengolahan lahan di Polongbangkeng Utara dan selatan dengan bukti HGU dan HGB yang secara formal akan berakhir di tahun 20232024. Situasi ini menimbulkan banyak pertanyaan dan juga sekaligus menjadi dasar dalam melihat asal muasal dan akar konflik yang sebenarnya. Bagaimana proses pengambilan lahan warga sejak tahun 1978? Dan bagimana bisa HGU yang dimliki PTPN XIV Takalar dengan kontrak selama 30 tahun tetapi berakhir pada tahun 2023-2024? Betulkah tanah masyarakat Polongbangkeng dirampas oleh PTPN XIV? Sesaat, nampak bentuk dan posisi konflik yang sederhana, namun penyelesaain konfliknya akan nampak semakin rumit jika dikorelasikan dengan kondisi saat ini. PTPN XIV Takalar sebagai salah satu perusahaan strategis negara mendapat dukungan kuat dari pemerintah yang secara linear mengharuskan PTPN XIV berupaya keras mempertahankan asset (lahan dengan

“Untuk memaksimalkan produksi PTPV XIV-Pabrik Gula Takalar, pengolahan lahan dan operasi pabrik Gula Takalar telah ditangani oleh PTPN X terhitung sejak tahun 2010” Untuk memaksimalkan produksi PTPV XIV-Pabrik Gula Takalar, pengolahan lahan dan operasi pabrik Gula Takalar telah ditangani oleh PTPN X terhitung sejak tahun 2010. Alasan peralihan ini karena beberapa tahun PTPN XIV terus menerus mengalami kerugian. PTPN X dianggap sebagai salah satu yang memiliki manajemen dan pengelolaan keuangan yang baik di Indonesia. Medio September 2012, pengolahan telah dilakukan kembali dengan mengubah pola tanam, penanaman bibit baru dan merawat tanaman tebu yang sudah ada. Untuk proses ini, sekitar 30 aparat kepolisian telah disiagakan di areal perusahaan dan menjaga pengolahan lahan yang dilakukan pegawai/buruh PTPN XIV-PTPN X. II.Eksistensi PTPN XIV dan perampasan tanah di Polongbangkeng II.1. Sejarah PTPN XIV Takalar Eksistensi PTPN XIV di kabupaten Takalar melewati beberapa proses yang pada awalnya sangat sulit dipahami oleh masyarakat pemilik lahan di Polongbangkeng. Program pemerintah untuk membangunan pabrik gula di Kabupaten Takalar pada tahun 1974 merupakan cikal bakal hadirnya PTPN XIV di Takalar. Proyek ini dianggap sebagai bentuk balas jasa Sri Sultan Hamengkubuwono IX atas dedikasi masyarakat Takalar sebagai para

prajurit yang telah membantu mempertahankan Yogyakarta dari serangan Belanda ketika perang kemerdekaan. Dibawah pimpinan Ir. Samad Ali dari Departemen Pertanian, dimulailah Proyek Percobaan Industri Gula (PPIG) di Kabupaten Takalar dimana saat itu Suaeb Pasang menjabat sebagai Bupati Takalar. Tahun 1978-1979, proyek ini mencakup tiga lokasi percontohan yang tersebar di tiga desa yakni; 25 Ha untuk areal perumahan karyawaan ditempatkan di Desa Sombala Bella Kec. Polongbangkeng, dan 1.600 Ha untuk areal kebun tebu di Desa Parangpunganta dan Moncong Komba. Dari proyek ini juga telah diperoleh hasil survey bahwa kadar gula dari tebu di takalar mencapai 12 persen, dan kemudian menjadi dasar penyimpulan bahwa Takalar dapat menjadi tempat pengembangan industri gula. Hasil survey ini dijadikan dasar pertimbangan masuknya PT. Madu Baru pada tahun 1978 untuk mengolah industri gula di kabupaten Takalar.


legalitas HGU) di Polongbangkeng. Saat ini pemerintah sedang mengupayakan swasembada gula di tahun 2014. Gula hendak dibangkitkan kembali, mengingat Indonesia pernah berjaya dengan industri gula di tahun 1930 dengan produktifitas tebu mendekati 140 ton perhektar. Dinas perkebunan telah menyiapkan areal perkebunan tebu. Selain areal tebu yang ada saat ini, terdapat areal potensial sekitar 284,5 ribu ha untuk mendukung ekspansi industri gula di Indonesia yang tersebar di Sumatera, Sulawesi, Maluku dan Papua. (Peta Jalan (Road Map) dan Kebijakan Pengembangan Industri Gula Nasional http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/index.php ?option=com_content&task=view&id=200&Ite mid=41).

“PT. Madu Baru merupakan perusahaan yang mengawali ekspansi lahan di Polongbangkeng untuk dijadikan perkebunan tebu dan industri gula. Dengan menggunakan panitia pembebasan lahan, 800 Ha tanah masyarakat (sekitar 500 KK) di Desa Parangpunganta berhasil dibesakan sampai tahun 1979.” Singkatnya, PT. Madu Baru merupakan perusahaan yang mengawali ekspansi lahan di Polongbangkeng untuk dijadikan perkebunan tebu dan industri gula. Dengan menggunakan panitia pembebasan lahan, 800 Ha tanah masyarakat (sekitar 500 KK) di Desa Parangpunganta berhasil dibesakan sampai tahun 1979. Namun, dengan banyaknya masalah yang muncul dari proses pembebasan lahan, perusahaan ini memutuskan untuk tidak melanjutkan proses usahanya. Kondisi ini mendasari terjadinya pengalihan asset PT. Madu Baru (1974-1979) di Polongbangkeng ke PT. Perkebunan XXIV-XXV pada tahun 1982. Pada tahun yang sama, PTP XXIV-XXV segera membentuk panitia 9 (sembilan) sebagai tim pembebasan tanah untuk mempercepat ekspansi (perluasan lahan) di Polongbangkeng.

53

“PTPN XIV di Sulawesi Selatan diorientasikan secara khusus bergerak di bidang perkebunan Tebu dan Kelapa Sawit.”


Akhirnya, puncak pengalihan perusahaan pengolah perkebunan tebu dan industri Gula di Takalar terjadi pada tahun 1996. Tanggal 11 Maret 1996, melalui Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1996, PTPN XIV didirikan dengan menggabungkan beberapa BUMN yang bergerak di bidang perkebunan dan pertanian di Indonesia bagian Timur, yakni; PT. Perkebunan XXVIII (Persero), PT. Bina Mulya Ternak (Persero), dan PT Perkebunan XXXII (Persero). PTPN XIV di Sulawesi Selatan diorientasikan secara khusus bergerak di bidang perkebunan Tebu dan Kelapa Sawit. Dengan demikian, perekebuan tebu dan industri gula di Kab. Takalar secara resmi ditangani oleh PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Takalar setelah mengalami proses peralihan dari PTP XXXII Takalar.

Konflik agraria di Polongbangkeng tidaklah menampakkan kondisi yang dijabarkan dalam uraian diatas. Negara tidak berperan sebagai wasit yang adil dalam menciptakan proses pengalihan penguasaan dan pemilikan tanah, melainkan berposisi sebagai pihak yang cenderung berkontribusi besar dalam skema perampasan tanah masyarakat di Polongbangkeng. Dengan kata lain, fasilitasi yang dilakukan negara lebih memberikan porsi keuntungan yang lebih besar terhadap perusahaan (PTPN XIV) dalam pengambil alihan hak penguasaan dan kepemilikan tanah. Sedangkan, kerugian akibat kehilangan tanah, ganti rugi yang tidak adil, intimidasi, tindakan kekerasan, teror, hingga penangkapan menjadi harga yang harus dibayar masyarakat polongbangkeng. Iming-iming tengtang hari depan yang lebih sejahtera, pekerjaan yang layak, dan kerjasama yang saling menguntungkan tak pula kunjung datang hingga hari ini.

II.2. Mengurai praktik perampasan tanah II.2.1. Janji dan muslihat praktik sewa menyewa tanah masyarakat Polongbangkeng “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.” (pasal 28H ayat 4 UUD 1945) Kewenangan negara dalam pengambilalihan hak atas tanah yang biasa disebut dengan Hak Menguasai Negara yang dalam Undang-undang Pokok Agraria (UU No.5 Thn 1960) menempatkan Negara sebagai personifikasi seluruh rakyat untuk mengatur, menyelenggarakan peruntukkan, mengatur dan menentukan hubungan rakyat dan tanah, tetapi hanya bersifat hukum publik. Menurut asas ini, Negara tidak dapat memiliki tanah sebagaimana perseorangan, meskipun Negara dapat menguasai tanah Negara. Prinsip ini harus ditafsirkan sebagai peran Negara, yaitu sebagai wasit yang adil yang menentukan aturan main yang ditaati oleh semua pihak dan bahwa Negara juga tunduk pada peraturan yang dibuatnya sendiri ketika turut berperan sebagai aktor. (Maria SW. Sumardjono, 2005, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi, edisi revisi, Kompas, Jakarta, hal. 43)

54

Awalnya, masyarakat memanfaatkan tanah di Polongbangkeng Utara dan Selatan sebagai lahan pertanian untuk menopang kehidupan mereka secara turun-temurun sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya sekitar tahun 1942. Sebagian petani telah tercatat namanya sebagai pembayar pajak sejak tahun 1960 yang didasari bukti penguasaan fisik/ penggarapan dengan pengakuan dan saksi-saksi sesama penduduk serta Kepala Desa. Pada tahun 1980-an, sebagaian besar dari mereka telah memperoleh surat pengakuan hak dari pemerintah setempat sebagai bentuk legitimasi pemerintah atas kepemilikan lahan masyarakat. Bukti penguasaan lainnya adalah Kampung Pakkawa, Kel. Parangluara, Kec. Polongbangkeng Utara yang telah dihuni oleh masyarakat sekitar tahun 1961. Bukti ini diperkuat dengan adanya kuburan tua di Kampung Kunyika dan di Je'ne Mattallasa yang diperkirakan sudah ada sejak pendudukan Belanda di Takalar. Tidak salah jika kampung ini disebut sebagai perkampungan tua yang sekaligus menjadi bukti bahwa masyarakat di Polongbangkeng telah menguasai tanahtanah puluhan tahun sebelum dimulainya ekspansi perkebunan tebu-industri gula di Polongbangkeng.

Tahun 1974, pemerintah mulai merencanakan pembangunan pabrik Gula di Takalar dimana saat itu, Bupati Takalar dijabat oleh Suaib Pasang. Departemen Pertanian segera menjalankan Proyek Percobaan Industri Gula (PPIG) yang dipimpin oleh Ir. Samad Ali di Desa Mattompodalle yang kemudian dipindahkan ke Desa Parangpunganta. Total areal percontohan adalah 1.625 Ha yang meliputi 3 desa; desa Sombala Bella, Parangpunganta, dan Moncong Komba. Inilah titik awal skema dan praktik permapasan tanah yang sangat rapi dan sistematis di Polongbangkeng. Di tahun yang sama (1974), telah tersebar informasi bahwa di kabupaten Takalar akan dibangun perkebunan tebu dan pabrik gula di atas lahan/tanah pertanian dan perkebunan yang sudah dikuasai dan digarap oleh masyarakat di Polongbangkeng. Pengumuman tersebut disampaikan pertama kali oleh Abdul Bahar Nyonri, BA (Camat Polongbangkeng Utara) dan Nanrang Daeng Nai (Kepala Desa Parappunganta), serta seorang anggota DPRD Kabupaten Takalar di sebuah Masjid di Desa Parappunganta yang sekarang menjadi lokasi pabrik gula. Mereka mengumpulkan masyarakat di Masjid tersebut untuk menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan pembebasan lahan. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk menyerahkan tanahnya untuk lokasi pabrik gula dan perkebunan tebu dengan mendapat sejumlah ganti rugi. Selan itu, masyarakat juga dihimbau untuk menyetor uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) sebagai biaya pengukuran tanah sehingga nantinya akan mendapat surat ukur. Menurut mereka, dengan surat ukur tersebut masyarakat akan memperoleh biaya ganti rugi tanah yang lebih tinggi dibanding dengan status tanah garapan biasa yang tidak memiliki surat ukur. Namun, saat itu belum ditetapkan besaran nilai ganti rugi yang akan mereka peroleh. “Janji dan amplop ini menjadi wasiat dan pusaka yang sangat berharga dan dijaga dengan baik hingga hari ini”

Mappa Karaeng Temba sebagai Camat Polombangkeng, Kol. Purn. M. Daeng Sibali sebagai Tokoh Masyarakat sekaligus mantan Bupati Takalar menjanjikan kepada masyarakat bahwa tanah yang dibebaskan tersebut akan dikembalikan setelah berakhirnya masa sewa tanah selama 25 tahun. Masyarakat juga diingatkan untuk menyimpan dengan baik amplop (pa'roko' doe') bukti pembayaran sebagai bukti yang untuk pengembalian tanah nantinya. Janji dan amplop ini menjadi wasiat dan pusaka yang sangat berharga dan dijaga dengan baik hingga hari ini. Malangnya lagi, janji tersebut sangat diyakini oleh warga. Sebagian masyarakat menjual kerbau, sepeda dan barang yang bernilai lainnya untuk disetor sebagai biaya pengukuran tanah dengan harapan agar tanahnya kelak mendapat nilai ganti rugi yang lebih tinggi. Namun, setelah masyarakat menyetor biaya pengukuran tersebut, beberapa hari kemudian pengukuran tanah dilaksanakan tanpa melibatkan mereka selaku pemilik tanah. Sungguh ini adalah skema yang tidak tidak lebih dari upaya muslihat untuk memuluskan proses pengambilalihan tanah dari masyarakat polongbangkeng.


“Tahun 1974, pemerintah mulai merencanakan pembangunan pabrik Gula di Takalar dimana saat itu, Bupati Takalar dijabat oleh Suaib Pasang”

II.2.2. Pembebasan lahan yang tidak adil dan penuh intimidasi Tahun 1978, sebagai hasil proyek PPIG yang dimulai sejak tahun 1974, PT. Madu Baru masuk ke Polongbangkeng sebagai perusahaan yang akan mengelola perkebunan tebu-pabrik gula di Takalar. Dari Proyek PPIG diketahui bahwa kadar gula dari tebu di Polongbangkeng mencapai 12 persen. Takalar dianggap sebagai daerah yang layak untuk pembangunan industri gula. Bulan Juni tahun 1978, keluar Surat Keputusan Bupati KDH Tk. II yang saat itu dijabat oleh Kol. M. Suaib Pasang tanpa musyawarah dan kesepakatan dari masyarakat. Isi SK Bupati Takalar tersebut pada intinya menjelaskan bahwa memberi izin kepada PT. Madu Baru untuk pembangunan pabrik gula dan pengelolaan lahan perkebunan tebu di atas tanah yang terletak di Polongbangkeng Utara dan Polongbangkeng Selatan dan menetapkan nilai ganti rugi sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) permeter persegi (/M2) untuk tanah-tanah yang telah dilakukan pengukuran. Pembebasan lahan di tahun 1978 dimulai dengan membentuk Panitia yang menjalankan pembebasan lahan berdasarkan

55


SK Bupati KDH Takalar No.24/Kpts/1978, tanggal 1 Maret 1978 tentang Penetapan besaran ganti rugi. SK tersebut menetapkan besarnya ganti rugi: Sawah kelas I :

sebesar Rp. 350.000,-/Ha

Sawah milik kelas II dan III :

sebesar Rp 275.000,-/Ha

Tanah darat atau tegalan :

sebesar Rp 200.000,-/Ha

Tanah garapan atau tanah P2 : sebesar Rp. 107.000/Ha.

Tabel 1. Panitia Pembebasan Lahan di Polongbangkeng, Kab. Takalar tahun1978 Nama Kol. M. Suaib Pasang Zainal Abidin

Jabatan Bupati KDH Tk.II Takalar Kepala Dinas Agraria

L.Dairi

Kepala Kantor Dinas Luar/IPEDA Ujung Pandang

Djuma Sarro BBA

Kepala Dinas PU

A.Kasim

Kepala Sub Dit Pertanian Rakyat

Drs. Amirullah Burhan

Kepala Dinas Pemerintahan Umum Kab. Takalar Kepala Sub Dit. Sosial Politik Camat polongbangkeng Kepala Desa Parangpunganta Perwakilan PT. Madu Baru

T.Ismail Dul Bahar Nyonri BA Nanrang Dg. Nai Poerboyo

Dari kerja panitia pembebasan lahan, PT. Madu Baru telah membebaskan 800 Ha tanah masyarakat di Desa Parangpungata (kurang lebih 500 KK) sampai tahun 1979. Namun, dalam proses pembebasan lahan tersebut terdapat berbagai macam persoalan dan kecurangan, diantaranya :

Tugas Ketua Panitia Wakil Ketua : mengidentifikasi tanah warga yang akan diganti rugi Anggota Anggota: Menghitung dan menakar bangunan-bangunan yang akan kena pembebasan Anggota: Mengidentifikasi tanah warga yang akan diganti rugi Anggota Anggota Anggota Anggota

3. Pengukuran lahan tidak melibatkan pemilik lahan dan tetangga yang berbatasan dengan pemilik lahan.

4. Masyarakat yang menolak pembebasan lahan mendapat ancaman/intimidasi, tindakan kekerasan, bahkan akan dituduh sebagai anggota PKI yang menghambat 1. Penetapan nilai ganti rugi tanah ditetapkan pembangunan dengan ancaman akan sepihak oleh Bupati melalui SK Bupati KDH ditangkap. Takalar No.24/Kpts/1978 dan tidak pernah di s o s i a l i s a s i k a n s e b e l u m n y a a t a u p u n 5. Hasil pengukuran Panitia pembebasan lahan tidak sesuai dengan luas tanah milik dimusyawarakan dengan para pemilik lahan. masyarakat, yakni luas tanah masyarakat 2. Pemotongan dana ganti rugi lahan juga semakin berkurang. dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah 6. Sebagian masyarakat tidak terdaftar dalam tanpa persetujuan dari pemilik lahan. berita acara penerima ganti rugi.

56

Saat itu, masyarakat tidak hanya melawan pihak PT. Madu Baru, tapi juga terhadap penyelewangan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan. Proses ganti rugi lahan oleh sebagian pejabat disalahgunakan. Atas kecurangan tersebut, masyarakat melaporkan adanya penyelewengan dalam proses ganti rugi tanah masyarakat. Penyelewengan yang dilaporkan itu berupa belum sepenuhnya mendapat ganti rugi. Selain itu, adanya pejabat beserta anak dan keluaganya yang ikut-ikut menerima ganti rugi meski tidak memiliki tanah milik di daerah tersebut, disamping pungutan untuk ongkos ukur tanah tersebut dari penduduk pemilik/penggarap. Laporan disampaikan kepada DPR RI, Menpan, Menhankam, Pangkomkamtib/Ketua Obstib, Kejaksaan Agung, dan Kapolri oleh Abdullah Tawang dan Djuma Sarro. (Koran Pelita, Rabu,27 Juni 1979)

(6) P. To (Isteri camat Polongbangkeng) seluas 10 Ha; (7) Ketua DPRD Takalar (pada saat pembebasan, berinisial Hsj Mu) seluas 10 Ha; (8) Kasubdit Agraria Kab. Takalar (pada saat pembebasan, berinisial Ach An) seluas 10 Ha; (9) Kasubdit Sospol Kab. Takalar (pada saat pembebasan, berinisial Rud Is) seluas 6 Ha.


Ratusan penduduk desa menjadi korban kehilangan tanah garapan bahkan ada yang tidak menerima ganti rugi sedikitpun karena tidak terdaftar sebagai penggarap di desa masing-masing. Di sisi lain, beberapa orang yang semula diketahui tidak punya tanah garapan ternyata masuk dalam daftar sebagai pemilik dan menerima pembayaran ganti rugi. “Mereka diperalat oleh Kepala Desa/Lingkungan untuk terlibat dalam permainan pengukuran tanah, sehingga banyak penduduk yang dikorbankan dan sebagian diperalat untuk kepentingan pejabat setempat.” (Koran Tegas, edisi Sabtu,4 November 1978).

Berbagai ketidakjelasan dan kecurangan membuat warga sejak awal tidak sepakat dan menentang proses pembebasan lahan. Penolakan warga atas rencana pembangunan pabrik gula dan perkebunan tebu mendapat respon yang buruk dari pihak perusahaan, pemerintah dan aparat keamanan. Beberapa peristiwa intimidasi dan kekerasan yang tercatat memiliki hubungan sangat erat dengan sikap penolakan dan perlawanan warga atas permapasan tanah yang terjadi. 1). 5 Nopember 1978, seorang penduduk desa Parapunganta yang juga pemilik tanah yang belum menerima biaya ganti rugi yakni Lewa Dg. Rowa tewas terbunuh, dimana jenazahnya yang diketemukan delapan hari setelah kematiannya dalam keadaan tergantung (kepala dibawah, kaki di atas) disebuah sumur di Kab. Gowa, yang bersebelahan dengan Kab. Takalar.

2). Mei 1978, terjadi pemukulan terhadap penduduk bernama Musa Bin Battu yang dilakukan oleh oknum anggota ABRI berinisial K l a i m k e p e m i l i k a n t a n a h d i H.M. D.T. Polongbangkeng oleh beberapa pejabat 3). 4 Juni 1978, terjadi penembakan terhadap Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dan petani Desa Parappunganta bernama Pemkab. Takalar dengan Total luas lahan 88 Sembang Budi yang dilakukan oleh oknum TNI Ha. berinisial ”D” dengan menggunakan senjata (1) Mantan Gubernur Sulsel (Achmad Lamo) senjata api (pistol). seluas 12 Ha; 4). Koran Pikiran, edisi Rabu, 6 Juni 1979 m emberitakan Petani yang bernama (2) Anak mantan Gubernur Sulsel berinisial Gi AL Sembang Budi Penduduk desa seluas 15 Ha; Parappunganta, menjadi korban (3) Mantan Sekwilda Prop. Sulsel berinisial A.Ptr penembakan seorang oknum ABRI dengan bersama anaknya Kam Patr, masing-masing menggunakan senjata pistol, dia di rawat di rumah sakit labuang baji Ujung Pandang seluas 10 Ha; dalam keadaan yang luka parah. (4) Sekwilda Prop. Sulsel (pada saat pembebasan, berinisial Drs. M. Dg. Np.) seluas 5). 10 Oktober 2008, beberapa warga Polongbangkeng Utara telah mengolah 10 Ha; kembali dan atau mencoba mengabilalih (5) S Arn DT (Anak Sekwilda Prop. Sulsel) seluas 5 kembali lahan mereka yang dikuasi oleh PTPN Ha; XIV dengan asumsi kontrak sewa PTP XIV telah

57

berakhir. Warga mengalami kekerasan yang kemudian dikenal dengan “Insiden Pakkawa”. Dalam insiden tersebut 2 warga terkena tembak dan beberapa mengalami luka-luka. Selain itu, warga juga ditangkap dan menjalani proses hukum.


6). 15 Juli 2009, masyarakat melakukan aksi Unjuk Rasa di lokasi PTPN XIV hingga sempat terjadi keributan antara warga dengan pihak PTPN XIV yang melakukan aktifitas pengelohan tebu di lahan masyarakat dan atau yang telah diambil alih oleh warga. Bentrok ini dipicu oleh pernyataan staf PTPN VIV di tengah-tengah perkebunan dan kerumunan warga/petani yang menyatakan warga tidak berhak atas lahan tersebut. Akibat kejadian tersebut, Polres Takalar melakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penangkapan terhadap 10 orang warga yang beberapa diantaranya dijemput paksa dan 2 orang ditahan di Kantor Polres Takalar. “pemberhentian Juma Sarro sangat erat kaitannya dengan keberaniannya untuk tidak menandatangani surat berita pembebasan lahan” Bupati Takalar (Ibrahim Tulle) melalui SK Bupati KDH Takalar No.69/KPTS/1979 tertanggal 30 Juni 1979 memberhentikan Juma Sarro, BBA sebagai Kepala Dinas PUD Takalar dengan alasan indisipliner karena berangkat ke Jakarta tanpa ijin atasan. Namun sebenarnya, pemberhentian Juma Sarro sangat erat

kaitannya dengan keberaniannya untuk tidak menandatangani surat berita pembebasan lahan dan melaporkan kecurangan dalam pembebasan lahan kepada DPRD Takalar, MENPAN RI (Sudomo), DPR RI komisi II, dan berbagai macam instansi terkait. Dia juga memberikan laporan kepada Poerboyo selaku Pimpinan PT. Madu Baru bahwa proses pembebasan lahan telah dimanipulasi dan bermasalah. Panitia Pembebasan lahan melaporkan 1.000 Ha lahan telah dibebaskan, sedangkan menurut Juma Sarro hanya ada 100 Ha tanah yang telah dibebaskan dan tidak bermasalah. II.2.3. Peralihan perusahaan sebagai penegasan hilangnya hak rakyat atas tanah Laporan Juma Sarro memang terbukti benar adanya. Pembuktian yang dilakukan Poerboyo (Pimpinan PT. Madu Baru) atas laporan Juma Sarro membuat PT. Madu Baru terpaksa melepasakan asetnya di kab.Takalar. Pelepasan aset tersebut juga disertai dengan perlihan perusahaan sebagai pengelola perkebunan tebu-pabrik gula di Takalar kepada PTP XXIV-XXV (Persero). Tahun1982, PTP XXIV-XXV segera membentuk panitia pembebasan lahan dan bekerja berdasarkan SK Mendagri No.15 Tahun 1975 jo. SK Bupati Kepala Daerah TK II Takalar tanggal 01 Agustus 1981 No.67/KPTS/1981 dan SK. Bupati Kepala Daerah TK II Takalar tanggal 02 Januarai 1982 No.04/KPTS/1982.

Tabel 2. Panitia pembebasan lahan di Polongbangkeng Kab.Takalar, tahun 1982

Nama Ibrahim Tulle

Jabatan Bupati Kepala daerah TK II Takalar

Zainal Abidin

Kepala Kantor Agraria Kab. Takalar

Drs. M. Saudi Tubung Sidikno BaC

Kepala bagian pemerintahan Kepala perwakilan PTP. XXIV-XXV (Persero) Kepala Dinas Luar TK I/IPEDA Ujung Pandang Kepala Dinas Tanaman Pangan Kab. Takalar Kepala dinas P.U.D Kabupaten Takalar Kepala wilayah Kec. Polongbangkeng Utara Kepala Desa Komara

Drs. Soegianto A.M Kasim Syahruddin BA Iskandar M.S BA M. Arif Gassing Mangisengi M.BA

58

Tugas Ketua panitia merangkap anggota wakil ketua merangkap anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Sekretaris bukan anggota

melainkan proses ganti rugi atas pembelian tanah dari masyarakat yang selanjutnya menjadi hak milik perusahaan. “ Dari sekian kali peralihan perusahaan pengelola Perkebunan tebu-Industri gula yang disertai dengan peralihan dan perluasan aset (tanah) dari PT. Madu Baru (1978-1979) ke PTP XXIV-XXV (1982), PTP XXXII Takalar, hingga PTPN XIV Takalar (1996), tidak pernah ditemukan adanya pelibatan masyarakat untuk membicarakan status tanah yang dulunya mereka kuasai dan miliki. Menurut pemerintah dan perusahaan bahwa pembebasan lahan yang dimulai sejak tahun 1978-1979 hingga tahun 1982 bukanlah proses kontrak (sewa tanah selama 25 tahun), melainkan proses ganti rugi atas pembelian tanah dari masyarakat yang selanjutnya menjadi hak milik perusahaan. Muslihat sewa tanah dan janji pengembalian tanah setelah 25 tahun teruak sudah. Yang artinya, mimpi masyarakat untuk mendapatkan kembali tanah mereka dari tangan perusahaan setelah 25 tahun terhitung sejak tahun 1978 hanyalah mimpi belaka.


Panitia ini membebaskan lahan di Blok I (desa Ko'mara) yang dimiliki oleh 522 orang dengan luas lahan mencapai 162.47 Ha dengan berita acara pembebasan No. 10/PPHT/TK/IV/1982. Biaya ganti rugi lahan adalah Rp. 47.949.080, namun yang dibayarkan hanya mencapai Rp. 35.960.169. Dengan kata lain, kecurangan tetap saja terjadi saat pembebasan lahan di tahun 1982 dengan modus yang tidak jauh beda dengan pembebasan lahan di tahun 1978 oleh PT. Madu Baru. Bedanya, proses pembebasan lahan ditahun 1978 mendapat kritik dari internal panitianya namun, hal ini tidak terjadi dalam pembebasan lahan tahun 1982.

Tanggal 11 Maret 1996, melalui Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1996, PTPN XIV didirikan dengan menggabungkan beberapa BUMN yang bergerak di bidang perkebunan dan pertanian di Indonesia bagian Timur. Dengan demikian, perekebuan tebu dan industri gula di Kab. Takalar secara resmi ditangani oleh PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Takalar setelah sebelumnya mengalami proses peralihan dari PTP XXXII Takalar. (Tidak ditemukan data terkait proses Dari skema panjang praktik peralihan perusahaan pengelola dari PTP XXIVperampasan tanah, total luas lahan yang XXV ke PTP XXXII Takalar) dikelola PTPN XIV-Pabrik Gula Takalar hingga “Menurut pemerintah dan perusahaan saat ini adalah 6,728.15 Ha yang terdiri dari bahwa pembebasan lahan yang 6,546.22 Ha (10 sertfikat HGU) dan 181.93 Ha dimulai sejak tahun 1978-1979 hingga (sertifikat HGB). Luasan tersebut tersebar di dua tahun 1982 bukanlah proses kontrak kecamatan, mencakup kec. Polongbangkeng (sewa tanah selama 25 tahun), Utara dan Selatan, Kab. Takalar.

59


Tabel 3. Data HGU dan HGB PT.PN XIV-Pabrik Gula Takalar No

Tahun Penerbitan

Masa Berakhir

Masa Berlaku

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

23 Maret 1998 23 Maret 1998 23 Maret 1998 23 Maret 1998 23 Maret 1998 23 Maret 1998 23 Maret 1998 23 Maret 1998 23 Maret 1998 09 Juli 1994

23 Maret 2023 23 Maret 2023 23 Maret 2023 23 Maret 2023 23 Maret 2023 23 Maret 2023 23 Maret 2023 23 Maret 2023 23 Maret 2023 09 Juli 2024

25 Tahun 25 Tahun 25 Tahun 25 Tahun 25 Tahun 25 Tahun 25 Tahun 25 Tahun 25 Tahun 30 Tahun

Total Luas HGU Serifikat Lokasi Sertfikat HGB N0.01/1990 Mattompodalle Parangpunganta Sertfikat HGB N0.01/1990 Total Luas HGB Total Luas HGU & HGB

Lokasi Barugayya Bontokadatto Bulukunyi Lassang Towata Towata Cakura Lantang Mattompodalle Pa’rappunganta, Moncongkomba, Ko’mara, Timbuseng, Barugayya. 6,546.22 Ha

Luas (Ha) 185.32 370.92 422.14 293.37 128.15 61.34 148.46 101.32 272.25 4562.95

Luas 631,800 m2 1,187,500 m2 1,819,300 m2 (181,93 Ha) 6,728.15 Ha Sumber: BPN Kab. Takalar, 2011

III. WALHI dan perjuangan masyarakat (UNM dan UNHAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Makassar. Pada melawan perampasan tanah pertemuan tersebut juga hadir masyarakat III.1. Melatih gerakan rakyat terdidik dan Takalar yang tinggal di Makassar. Pertemuan ini menghasilkan dua rekomendasi; pertama, terorganisir segera mengirimkan tim ke lokasi kejadian Apakah rakyat berdiam diri begitu untuk investigasi peristiwa kekerasan; kedua, saja? Perjuangan petani tak pernah mati. mempersiapkan aksi solidaritas terhadap Merebut hak telah menjadi kewajiban. Sejarah korban kekerasan di kampung Pakkawa dan panjang perlawanan dan bertahan hidup mengecam tindakan aparat kepolisian dalam t e l a h m e n e m p a m e n t a l j u a n g p e t a n i penanganan konflik antara warga PakkawaPolongbangkeng Utara dengan PTPN XIVPolongbangkeng. Pabrik Gula Takalar. 10 Oktober 2008, media memberitakan Dua orang Tim Investigasi bersama peristiwa kekerasan yang memakan korban. P e r i s t i w a p e n e m b a k a n p e t a n i warga berangkat beberapa jam setelah Polongbangkeng Utara dilakukan oleh oknum penembakan. Di lokasi, warga masih aparat Brimob Polda SULSELBAR. 4 (empat) orang petani kampung Pakkawa, Desa Parang Luara mengalami luka tembak dan satu orang di tangkap. Aparat kepolisian segera melakukan penyisiran ke perkampungan warga Pakkawa, disertai dengan penutupan akses jalan menuju kampung Pakkawa. Berdasar atas informasi tersebut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan berinisiatif untuk segera melakukan konsolidasi. Konsolidasi ini melibatkan beberapa organisasi mahasiswa dari berbgai kampus

60

berkumpul, di rumah salah satu korban, Daeng Genda. Momentum ini menjadi titik awal kerja WALHI Sulsel dalam mengkonsolidasikan masyarakat yang bersengketa dengan PTPN XIV Takalar di 9 Desa (Polongbangkeng Utara) dan 2 desa (Polongbangkeng Selatan).

Sekali lagi, untuk memantapkan perkembangan organisasi dan memajukan tahapan perjuangan, MUBES II STP-Takalar dilaksanakan pada tanggal 9-10 Juli 2012. Kesikutsertaan WALHI Sulsel dan organisasi lainnya adalah untuk memastikan kesuksesan pelaksanaan MUBES II STP-Takalar dibawah koordinasi STP Takalar secara langsung. Berbeda dengan sebelumnya, Mubes II kali ini diselnggarakan secara langsung di Desa Timbuseng, Kec. Polongbangkeng Utara dengan menghadirkan ribuan anggota yang berasal dari Ranting dan Badan Persiapan Ranting dari sembilan desa di Polongbangkeng Utara. Sebuah gambaran kemajuan pesat organisasi dalam memimpin perjuangan massa. Dan perjuangan terus rakyat berlanjut,..


Proses advokasi yang dilakukan WALHI Sulsel bersama masyarakat Polongbangkeng dan organisasi lainnya membuat penyimpulan atas berbagai peristiwa yang terjadi. Poin penting dari penyimpulan tersebut adalah; pentingnya melakukan perjuangan yang lebih terorganisir, terdidik, dan terpimpin dalam sebuah organisasi, penting untuk memperluas dukungan melalui aliansi dengan pihak lainnya, dan segera mendesak upaya mediasi melalui lembaga yang berwenang seperti Pemprov. Sulsel dan KOMNAS HAM RI. Sebagai jawaban atas penyimpulan tersebut, tanggal III.2. Meletakkan penyimpulan yang tepat atas 30 oktober – 1 november 2009 dilakukan konflik perampasan tanah di Polongbangkeng Musyawarah Besar (MUBES) di Benteng Somba “Meletakkan penyimpulan yang tepat Opu untuk membentuk organisasi-Serikat Tani atas konflik perampasan tanah di Polongbangkeng dengan keterwakilan dari 11 Polongbangkeng harus dipastikan lahir desa. dari “analisis konkrit diatas situasi konkrit” dan dapat menjadi satu “Secara perlahan hingga di tahun 2012, bentuk sumbangsih yang penting meskipun dengan kondisi pasang surut dalam memajukan perjuangan oragnisasi, STP Takalar telah banyak masyarakat” memimpin kemenangan kecil bagi masyarakat Polongbangkeng” Proses advokasi dalam kurun waktu STP Takalar berdiri sebagai organisasi yang cukup panjang (2008-2012) telah massa yang menghimpun kaum tani dengan memberikan pelajaran yang sangat berharga. garis politik demokratis nasional dengan cita- WALHI Sulawesi Selatan berupaya mengelola cita perjuangan untuk hak masyarakat dengan baik semua pengalaman praktik polongbangkeng atas tanah dan mewujudkan bersama masyarakat polongbangkeng dalam r e f o r m a a g r a r i a s e j a t i . S e j a k a w a l melawan segala bentuk perampasan tanah p e m b a n g u n a n n y a , S T P T a k a l a r t e r u s rakyat. Meletakkan penyimpulan yang tepat memajukan kerja organisasi dan politik. a t a s k o n fl i k p e r a m p a s a n t a n a h d i Konsolidasi dan ekspansi basis dengan Polongbangkeng harus dipastikan lahir dari mendirikan ranting di tiap desa, memajukan “analisis konkrit diatas situasi konkrit” dan dapat program pendidikan bagi seluruh anggota menjadi satu bentuk sumbangsih yang penting organisasi, kampanye massa, negosiasi dan dalam memajukan perjuangan masyarakat. mediasi di tingkat daerah, provinsi, hingga Penyimpulan atas situasi tersebut juga dapat nasional, serta proses bertahan di lahan menjadi dasar pandang bagi siapapun yang perkebunan tebu menjadi aktivitas organisasi siap mengabdikan pikiran dan tindakannya dari hari ke hari. Secara perlahan hingga di untuk melawan segala bentuk perampasan tahun 2012, meskipun dengan kondisi pasang tanah rakyat. surut oragnisasi, STP Takalar telah banyak Beberapa penyimpulan penting terkait memimpin kemenangan kecil bagi masyarakat Polongbangkeng. Pengaruh organisasi yang p e r a m p a s a n t a n a h m a s y a r a k a t semakin luas, anggota yang semakin terdidik polongbangkeng; pertama, proses panjang dan terpimpin, hingga penguasaan lahan pembebasan tanah warga Polongbangkeng dalam jumlah yang cukup luas dan telah sejak 1978 hingga terbitnya Sertifikat HGU pada memaksa pihak PTPN XIV untuk melakukan tanggal 23 Maret 1998 sangat sarat dengan masalah dan kecurangan. Keputusan secara negosiasi dan mediasi dengan masyarakat.

61


sepihak oleh Bupati Takalar tentang besaran biaya pembebasan lahan tanpa melibatkan warga selaku pihak pemilik lahan, tidak dijalankannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, perilaku korup dan caracara manipulative dari pejabat pemerintah daerah Takalar yang bertindak sebagai panitia pembebasan lahan di tahun 1978 dan tahun 1982. Pemalsuan dan penghilangan dokumen dan data-data kepemilihan lahan warga Polongbangkeng, yang akhirnya mengaburkan status kepemilikan tanah warga. Intimidasi dan kekerasan yang terjadi memaksa warga untuk melepaskan haknya. Sangat kuat dugaan adanya pelibatan oknum alat Negara (ABRI/TNI AD) dalam beberapa tindakan intimidasi dan peristiwa kekerasan terhadap masyarakat di Polongbangkeng. “tetapi juga sekaligus menegaskan posisi Negara sebagai Tuan Tanah Besar” Kedua, analisis terhadap keseluruhan peristiwa yang dialami warga Polongbangkeng sejak tahun 1974, pembebasan lahan di tahun 1978-1979 (PT. Madu Baru) dan 1982 (PTP XXIV-XXV), peralihan perusahaan ke PTP XXXII Takalar hingga ke PTPN XIV-Pabrik Gula Takalar di Tahun 1996 merupakan satu kesatuan peristiwa yang terencana dan sistematis sebagai skema praktik penghilangan atau perampasan tanah masyarakat dalam skala yang luas. Dari analisis tersebut dapat dilihat secara objektif bahwa Kebijakan Negara untuk mengembangkan perkebunan tebu skala besar di Kabupaten Takalar tidak hanya menghilangkan sumbersumber penghidupan rakyat (tanah sebagai alat produksi), tetapi juga sekaligus menegaskan posisi Negara sebagai Tuan Tanah Besar. Perwujudannya direpresentasikan melalui penguasaan dan pemilikan tanah dalam skala besar oleh PTPN XIV Takalar. Ketiga, pembangunan industri gula di Kab. Takalar yang direncanakan sejak tahun 1974 secara perlahan telah menghilangkan kepercayaan masyarakat Polongbangkeng atas tanggungjawab Negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Lahan-lahan produktif mereka telah dikuasai dan dikelola oleh negara tidak kurang dari 30 tahun. Namun, kesejahteraan tidak kunjung datang, melainkan tingkat kemiskinan masyarakat

62

Polongbangkeng semakin bertambah. Kesulitan untuk berproduksi, memenuhi kebutuhan sehari-hari, menyekolahkan anak, jaminan kesehatan, hingga kesulitan dalam akses sosial lainnya terus mencngkram masayrakat Polongbangkeng. Janji dan muslihat kesejahteraan telah nampak secara nyata di hadapan masyarakat Polongbangkeng. Berbagai spekulasi muncul dari masyarakat bahwa industri Gula yang dibangun sebenarnya untuk melipatgandakan keuntungan bagi segelintir orang dan masayrakatlah jadi tumbalnya. “Pengalaman praktik berlawan yang cukup panjang semakin mengukuhkan pikiran bahwa kekuatan pokok perubahan ada ditangan rakyat” K e e m p a t , m a s y a r a k a t polongbangkeng telah menyadari dengan baik atas skema perampasan tanah yang mereka alami hingga hari ini. Kesadaran ini telah mempertinggi semangat juang lebih keras guna mendapatkan hak (tanah) yang telah dirampas. Pengalaman praktik berlawan yang cukup panjang semakin mengukuhkan pikiran bahwa “kekuatan pokok perubahan ada ditangan rakyat”. Bukan ditangan segelintir orang apalagi ditangan LSM seperti Walhi. Secara perlahan, masyarakat Polongbangkeng berupaya memperbaiki cara berjuang; membangun dan memperkuat organisasi, konsolidasi basis, menjalankan program pendidikan, kampanye massa, menggalang aliansi, negosiasi, hingga proses bertahan di lahan perkebunan tebu telah menjadi rangkaian berlawan. Pelaksanaan MUBES I (30 Oktober–1 November 2009) dan MUBES II (9-10 Juli 2012) Serikat Tani Polongbangkeng (STP) Takalar; aliansi, kampanye, negosiasi dan mediasi di tingkat daerah, provinsi, hingga Nasional menjadi bukti

IV.Penutup Tidak banyak yang bisa dituliskan pada bagian ini. Uraian diatas telah memberikan gambaran tegas tentang eksistensi PTPN XIV Pabrik Gula Takalar - PTPN X dan praktik perampasan tanah di Polongbangkeng yang masih terus bertahan hingga hari ini. Kondisi ini niscaya berkorelasi dengan semakin panjangnya penyelesaian konflik antara masyarakat polongbangkeng versus PTPN XIV Takalar – PTPN X. Namun mesti ditekankan bahwa praktik perampasan tanahfeodalisme ala negara (PTPN XIV) telah menggali liang kuburnya sendiri dengan mendidik rakyat untuk membangun dan semakin memajukan gerakannya atas tempaan derita dan kemiskinan yang berkepanjangan dan tak kunjuk usai akibat perampasan tanah (land-grabbing).

Daftar Pustaka BPS. 2012. Kecamatan dalam angka tahun 2011; Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kab. Takalar. Koran Tegas. 1978. Kliping Koran, edisi Sabtu,4 November 1978. Makassar. WALHI Sulsel Koran Pelita. 1979. Kliping Koran, Rabu,27 Juni 1979. Makassar. WALHI Sulsel


bahwa perjuangan masyarakat Polongbangkeng yang terpimpin dalam STP Takalar secara politik dan organisasi memiliki bargeining position yang patut diperhitungkan. Kesadaran akan pentingnya memajukan perjuangan yang lebih terorganisir, terdidik, dan terpimpin telah menjadikan WALHI Sulsel dan beberapa organisasi aliansi lainnya menyatakan konsistensi sebagai teman belajar dan berpraktik bersama masyarakat Polongbangkeng melawan segala bentuk perampasan tanah rakyat.

Koran Pikiran. 1979. Kliping Koran, edisi Rabu, 6 Juni 1979. Makassar. WALHI Sulsel. Makassar, LBH. 2009. Legal Opini Sengketa Lahan Perkebunan Tebu PTPN XIV Kabupaten Takalar. Makassar. LBH Makassar. Maria SW, Sumardjono. 2005. Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi, edisi revisi. Jakarta. Kompas. Sulsel, WALHI. 2012. Data, Dokumentasi, dan Laporan Advokasi Kasus PTPN XIV Takalar 2008 – 2012. Makassar. WALHI Sulsel. Anonimous. 2012. Peta Jalan (Road Map) dan Kebijakan Pengembangan Industri Gula N a s i o n a l

h p://pse.litbang.deptan.go.id/ind/index.ph p?op on=com_content&task=view&id=200& Itemid=41 (0nline). Diakses 10 November 2012. Yusuf, Zulkarnain. 2012. Riset Aksi Sengketa Tanah Antara Rakyat Polongbangkeng Dengan PTPN.XIV Pabrik Gula Takalar; Perampasan Tanah Rakyat Polongbangkeng, Bentuk Pemiskinan & Penghilangan Ruang Hidup Rakyat.

63

Praktik Perampasan Tanah Rakyat oleh PTPN VII Unit Cinta Manis Oleh : Anwar Sadat


(Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Selatan)

Banyak saksi sejarah menuturkan, I. Sejarah Keberadaan Perusahaan dan Praktik hampir seluruh orang laki-laki dibanyak desa Perampasan Tanah yang terkena rencana mega proyek PTPN VII PTPN VII Unit Cinta Manis (sebelumnya Unit Cinta Manis tidak berani pulang ke rumah dikenal dengan nama PTP XXI.XXII) didirikan (menginap di dalam hutan) karena takut. b e r d a s a r k a n S u r a t K e p u t u s a n M e n t e r i Mereka dikejar dengan target dimasukkan ke Pertanian Nomor 076/Mentan/I/1981 pada dalam penjara. Beberapa orang mengalami tanggal 2 Februari 1981, tentang izin prinsip stress hingga akhirnya meninggal dunia karena pendirian perkebunan tebu dan pabrik di diintimidasi oleh tentara. Pengukuran lahan S u m a t e r a S e l a t a n . P e n y e d i a a n l a h a n dan ganti kerugian dilakukan dengan pembangunan perkebunan dan pabrik gula pemaksaan, termasuk penggusuran kebun Unit Cinta Manis dilakukan melalui SK Gubernur warga dengan menggunakan Bolduzer yang K D H T i n g k a t S u m a t e r a S e l a t a n N o m o r dikawal oleh Tentara. Tidak sedikit warga yang 379/I/1981 Tanggal 16 November 1981, seluas histeris dan tak tahu harus berbuat apa ketika 21.358 Ha. mendapati lahan usaha perkebunan dan Lahan seluas 21.358 Ha tersebut dibagi pertaniannya telah dirusak (menjadi lahan menjadi 6 (enam) satuan hamparan atau kosong) karena dirusak atau digusur oleh rayon. Rayon I dan II terletak di Desa Burai, perusahaan pada malam harinya. Tanjung Laut, Sentul, dan sekitarnya, Rayon III, IV, dan V berada di wilayah Desa Sri Bandung, Sri Kembang, Tanjung Batu, Tanjung Baru Petai dan sekitarnya. Sementara Rayon VI berada di Desa Rengas, Lubuk Bandung, Betung, Sunor, Lubuk Keliat dan beberapa Desa lainnya. Sebagai sebuah proyek industrialisasi era orde baru, dengan ideologi pembangunan yang bertengger kokoh, tentu mega proyek 'gula' ini harus didukung oleh seluruh elemen negara baik nasional maupun lokal. Apalagi posisi militer yang begitu agresif dan dominan ketika itu, yang selalu ditempatkan sebagai instrumen terdepan dalam menopang perealisasian berbagai proyek pembangunan, terutama milik Pemerintah, proyek ini harus berjalan bagaimana dan apapun caranya. Operasi-pun mulai dijalankan, dari mengumbar janji manis (sesuai dengan namanya Cinta Manis), menggusur lahan rakyat secara paksa (pada waktu siang ataupun malam hari), pemaksaan/intimidasi, ganti rugi murah, penyempitan lahan usaha rakyat yang akan digantirugikan, hingga pemenjaraan terhadap rakyat yang berani melakukan penolakan.

Atas situasi yang demikian, rakyat lebih memilih diam dan pasrah menerima meski dengan uraian air mata. Masyarakat menyebutkan, banyak orang gembira ketika menerima 'uang', namun tidak bagi mereka para korban PTPN VII C i n t a Manis. Ketika menerima uang ganti kerugian rakyat menangis getir karena memang terpaksa. Nilai ganti rugi yang diterimapun sangat murah, yakni 15,-/meter persegi, itupun umumnya hanya terhadap tanah-tanah yang terdapat tanam-tumbuhnya. Manipulasi penyempitan luasan lahan usaha kepemilikan rakyat banyak terjadi dalam proses ganti rugi ini. Belum lagi pemotongan uang kompensasi yang dilakukan oleh berbagai fihak pendistribusi pembayaran. II. Ketidakadilan Agraria dan Kerusakan Ekologi Sebelum masuknya PTPN VII Unit Cinta Manis keberadaan lahan memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat setempat. Secara ekonomi lahan mampu menopang penghidupan masyarakat yang secara mayoritas petani, dengan bertanam karet,

65

Praktik Perampasan Tanah Rakyat oleh PTPN VII Unit Cinta Manis

padi ladang, sayur mayur, buah-buahan dan palawija. Masyarakat-pun dapat memperoleh hasil tambahan dengan membuat arang (dari hasil kayu yang terdapat di lahan), termasuk mengambil hasil ikan dari sungai-sungai kecil (dalam bahasa lokal disebut; Payau) yang banyak terdapat di sekitar areal lahan setempat. Namun sejak hadirnya perusahaan, masyarakat harus terdepak dari lahan penghidupan mereka. Bagi yang memiliki lahan lain yang tidak sempat tergusur oleh PTPN VII Unit Cinta Manis, mereka masih bisa bertahan. Termasuk bagi mereka yang memiliki modal usaha dan ketrampilan lainnya selain bertani, masyarakat beralih profesi menjadi pedagang, pandai besi, dan usaha-usaha lainnya. Meski demikian, jumlah masyarakat dengan katagori ini sangatlah sedikit sekali. Banyak masyarakat akhirnya beralih kelas dari petani mandiri menjadi buruh tani dengan bekerja di perusahaan meski dengan upah yang sangat minim yakni berkisar 13 ribu/hari (saat ini dengan maraknya kegiatan aksi unjuk rasa naik menjadi 18 ribu – 22 ribu/hari), termasuk bekerja mengambil hasil upahan dari kebun karet milik perorangan (bahasa setempat; Paroan). Tidak sedikit masyarakat juga dengan terpaksa harus Eksodus meninggalkan kampung halamannya, baik tetap sebagai petani dengan cara menyewa lahan di wilayah-wilayah lain, menumpang lahan dengan menanam tanaman tumpang sari ataupun bekerja merantau agar bisa bertahan dan mengembangkan penghidupannya. Kurun waktu 30 tahun PTPN VII Unit Cinta Manis telah menguasai lahan penghidupan rakyat setempat, sementara dengan terus bertambahnya jumlah penduduk, realitas yang terlihat yakni semakin mengguratkan ketimpangan agraria yang sangat tajam. Terkonsentrasinya penguasaan lahan di tangan perusahaan, menjadikan keadaan ekonomi rakyat semakin sulit. Sementara pada sisi lainnya, perusahaan tidak pernah memberi jalan keluar atas situasi pahit yang dirasakan masyarakat, selain menjadikan rakyat sebagai 'kuli' musiman dengan upah yang sangat minim. Dalam beberapa penelitian yang dilakukan pada masyarakat yang berada disekitar PTPN VII Unit Cinta Manis menyebutkan dari lahan-lahan yang ada, hanya 30 persen saja yang masih dimiliki oleh masyarakat, sementara 70 persen telah

66

dikuasai oleh perusahaan1. Keadaan tersebut tentu telah berpengaruh secara tajam menjadikan rakyat hidup dalam kubangan lumpur kemiskinan dan kemelaratan. Dalam penelitian lainnya, Abdul Kholek 2 menyebutkan bahwa keadaan masyarakat di sekitar PTPN VII Unit Cinta Manis sangat memprihatinkan. Penyebab utama karena kehadiran perusahaan yang telah menggusur lahan pertanian masyarakat dan menyempitnya lapangan kerja untuk kelangsungan hidup mereka. Belum lagi kerusakan ekologi yang ditimbulkan dari keberadaan dan operasionalisasi perusahaan. Masyarakat tidak bisa lagi mengambil hasil ikan yang sebelumnya banyak terdapat di sungaisungai kecil dekat pemukiman mereka. Termasuk pola land clearing dengan cara membakar yang diperkirakan dilakukan hampir di seluruh wilayah lahan penguasaan perusahaan. Pola ini terus berlangsung di PTPN VII Unit Cinta Manis lakukan setiap masa tanam. Dalam aspek peraturan dan hukum lingkungan hidup yakni UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan – kegiatan ini adalah palanggaran yang dapat diberikan sanksi pidana, namun sepertinya tidak berlaku untuk PTPN VII Unit Cinta Manis yang notabene merupakan perusahaan milik Negara. III. Gerakan Rakyat Sebagai Jalan Keluar Jika mendengar kata gerakan selalu identik dengan ketidakadilan, inequality dan kesenjangan. Gerakan sosial adalah aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok

Sejumlah ahli sosiologi menekankan pada segi kolektif dan gerakan sosial ini, sedangkan diantara mereka ada pula yang menambahkan segi kesengajaan, organisasi dan kesinambungan4. Sebagain sosiolog juga mendefinisikan gerakan sosial sebagai: “any board social alliance of people who are associated in seeking to effect or to block an aspect of social change within a society” artinya, Suatu aliansi sosial sejumlah besar orang yang berserikat untuk mendorong ataupun menghambat suatu segi perubahan sosial dalam suatu masyarakat5

Beberapa strategi perlawanan yang dilakukan yakni diantaranya; pertama, mempertahankan secara langsung lahan garapan yang akan digusur; kedua, menolak ganti rugi yang diberikan oleh tim pembebasan lahan karena dianggap tidak sesuai dengan luasan lahan yang dimiliki; ketiga, melakukan gugatan keperdataan di Pengadilan; keempat, melakukan protes secara personal di lingkungan keluarga dekat yang tidak mau/tidak berani melawan perusahaan untuk turut serta berjuang.


informal yang berbetuk organisasi, berjumlah besar atau individu yang secara spesifik berfokus pada suatu isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan, menolak, atau mengkampanyekan sebuah perubahan sosial3.

Pada sisi lainnya, berbagai strategi perlawanan tersebut dimaksudkan agar dikemudian hari para anak-keluarga mereka dapat melanjutkan perlawanan yang dilakukan6. Secara definisi yang penulis ketahui tentang GERAKAN, yakni sebagai upaya yang dilakukan secara terus menerus yang memiliki strategi-taktik dengan tujuan perjuangan yang jelas serta bersifat massif, kiranya demikian karekter perlawanan yang ditunjukan oleh Petani disekitar PTPN VII Unit Cinta Manis. Meski berbagai cara terus dilakukan perusahaan untuk menjinakan dan meredam setiap gejolak yang ada, namun perlawanan rakyat untuk mendapatkan keadilan agraria. Yakni diperolehnya kembali hak atas tanah yang telah dirampas, tidak pernah surut dilakukan oleh rakyat setempat.

Sedari awal masuknya PTPN VII Unit Cinta Manis, sesungguhnya telah mendapatkan respon negatif dari masyarakat. Masyarakat sendiri secara umum telah menunjukkan ketidak-sukaannya terhadap hadirnya perusahaan. Masyarakat sangat menyadari bahwa PTPN VII Unit Cinta Manis bukanlah 'Sinterklas' yang akan membagibagikan kue kesejahteraan kepada rakyat, karenanya konfrontasi secara terbuka telah Pada sisi lainnya, meski terdapat dilakukan rakyat sejak akan dan mulai pasang-surut perlawanan (karena faktor bercokolnya perusahaan. internal di komunitas maupun tekanan dari luar), namun secara umum sejak periode B e b e r a p a t o k o h m a s y a r a k a t bercokolnya PTPN VII Unit Cinta Manis hingga menyebutkan, sejak tahun 1982 masyarakat saat ini, gejolak perlawanan terhadap sudah melakukan perlawanan, tetapi karena perusahaan tidak pernah terhenti. rezim otoriter orde baru dimana rakyat harus berhadap-hadapan secara langsung dengan kekuatan Militer, banyak masyarakat yang takut. Pun-demikian, meski sedikitnya aktor yang terlibat tidak juga menyurutkan langkah perlawanan yang rakyat lakukan.

Rakyat setempat sangat memahami bahwa di tangan mereka sendirilah keadilan agraria akan bisa didapatkan. Sebagai fihak yang berada pada posisi nyaman, dipastikan tidak akan pernah PTPN VII akan menyerahkan lahan yang telah mereka kuasai begitu saja kepada rakyat. Dalam konteks ini, diperolehnya kembali hak atas tanah melalui inisiatif rakyat (land reform by-leverage), adalah bentuk perjuangan yang harus dilakukan – meski berbagai resiko sangat mungkin mendera rakyat, seperti; pemukulan, penembakan, pemenjaraan, predikat sebagai DPO, hingga korban jiwa. Masih teringat kiranya dalam memori kolektif rakyat, bagaimana kekerasan yang dilakukan PTPN VII dengan memakai tangan

67

Praktik Perampasan Tanah Rakyat oleh PTPN VII Unit Cinta Manis

aparat kepolisian (Brimob) di Desa Rengas Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir terhadap rakyat Desa setempat. Rakyat yang mencoba mengambil kembali tanah yang dikuasai perusahaan, dihadapkan oleh berondongan senjata aparat yang sesungguhnya dibeli juga dari uang rakyat. Dalam peristiwa yang terjadi pada tanggal 4 Desember 2009 ini tercatat 19 petani mengalami luka tembak yang cukup serius. Termasuk peristiwa kekerasan maraton lainnya yang dilakukan oleh gabungan aparat Kepolisian, yang mencapai puncaknya pada 27 Juli 2012 di Desa Limbang Jaya, yang menyebabkan 8 warga mengalami luka pukul dan luka tembak (1 orang diantaranya bernama Rusman hingga diamputasi lengan kanannya). Bahkan dalam peristiwa ini seorang bocah berumur 13 tahun bernama Angga Bin Dharmawan harus kehilangan nyawanya akibat terjangan 'bengis' peluru tajam aparat. Namun muntahnya peluru-peluru tajam aparat tersebut, pada prinsipnya tidak juga melemahkan konfrontasi rakyat terhadap PTPN VII Cinta Manis. Di Desa Rengas misalnya, paska peristiwa kekerasan yang dialami rakyat, telah semakin meneguhkan dan membangkitkan gelora perlawanan petani setempat. Masyarakat menjadikan kejadian berdarah tersebut sebagai api yang membakar massa untuk bangkit bersatu mengambil kembali tanah penghidupan mereka. Alhasil saat ini, lahan tebu yang selama kurun waktu 30 tahun telah berdiri angkuh melukai hati, fikiran, dan perasaan rakyat – telah berubah menjadi tanaman padi, sayur mayur, buah-buahan, umbi-umbian dan tanaman karet yang secara daulat dimiliki rakyat Desa Rengas.

WALHI Sumsel memahami bahwa sesungguhnya rakyat memiliki modal sosial berupa kolektifitas dan mempunyai modal kapital, yaitu kekayaan sumber daya alam/agraria sebagai anugrah Tuhan dalam wilayah kehidupan mereka. Namun modal sosial-kapital tersebut tidaklah kemudian diperkuat atau didukung oleh banyak pihak khususnya Pemerintah sebagai penguasa yang dimandatkan untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat. Adalah yang terjadi penggusuran, perampasan, dan pengambilalihan sumber-sumber agraria rakyat sebagai sumber kelangsungan hidup rakyat terus marak dilakukan oleh industriindustri rakus lahan yang didukung oleh Negara. Situasi ini menjadikan monopoli lahan terjadi, hingga menyebabkan kemiskinan, ketidakadilan, dan konflik-konflik agraria menggurita. Tidak itu saja, proses kapitalisasi di lapangan agraria juga telah menyebabkan terjadinya laju kerusakan lingkungan hidup akibat dari konversi lahan, perubahan bentang alam dan aktifitas industri – yang ditandai dengan semakin meningkatnya bentuk dan angka bencana ekologi.

Dalam hal ini, WALHI Sumsel memandang akar persoalan ketimpangan agraria adalah tidak ditempatkannya rakyat sebagai pemegang daulat kekayaan agraria. Untuk itu diperlukan usaha yang serius, konsisten dan sistematis membangun kekuatan rakyat dalam melawan praktek dan dominasi modal yang telah merampas atau mengancam kelangsungan sumber agraria rakyat. Karena dengan modal persatuan massa yang kuat, berbagai agenda perjuangan merebut dan/atau mempertahankan kekayaan agraria rakyat termasuk di dalamnya meningkatkan hasil produksi agraria dimungkinkan bisa tercapai. Perjuangan agraria yang dilakukan tanpa IV. Peran dan Posisi WALHI dalam Konflik mengikutsertakan rakyat, hanya akan menjadi busa di atas lautan, sementara cengkraman Agraria penindasan dan eksploitasi kekayaan agraria W A L H I S u m a t e r a S e l a t a n y a n g akan semakin buas dilakukan oleh para memposisikan dirinya sebagai organiasi penguasa dan pengusaha. gerakan rakyat dan gerakan sosial – terus Konteks perjuangan WALHI Sumsel berupaya memainkan peran strategisnya bersama masyarakat khususnya rakyat korban, bersama rakyat dalam melawan dominasi melakukan perlawanan secara terbuka akibat lahan oleh perusahaan Negara PTPN VII, penetrasi modal di lapangan agraria yang misalnya, sesungguhnya tidak hanya dilakukan m e n g a n c a m a t a u b e r a k i b a t k e p a d a di unit Cinta Manis Kabupaten Ogan Ilir. WALHI kerusakan lingkungan hidup dan kehancuran Sumsel juga terlibat aktif mendampingi rakyat kelangsungan kehidupan sosial-ekonomi yang tanahnya digusur oleh PTPN VII Unit r a k y a t k h u s u s n y a r a k y a t y a n g b e r a d a Betung Kabupaten Banyuasin. Tercatat lahan seluas 385 Hektar milik rakyat Desa Sido Mulyo dipelosok-pelosok pedesaaan.

68

Catatan Kaki 1. Mulyanto (Unsri; 1991) Mahasiswa S2 UGM; penelitian tahun 2011 2. Prof. Dr. Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004, hlm. 194195. JURNAL TANAH AIR / DESEMBER 2012 - JANUARI 2013

Kecamatan Tungkal Ilir, yang diperoleh secara syah melalui program Transmigrasi juga dirampas oleh PTPN VII Unit Betung sejak tahun 2001 yang kemudian ditanami kelapa sawit oleh perusahaan. Perihal ini memperlihatkan bahwa PTPN sebagai perusahaan Negara dalam menjalankan usahanya hampir merata dibanyak tempat acapkali menggunakan praktek-praktek kolonial, yakni merampas dan menindas.

3. Prof. Dr. Kamanto Sunarto, loc. cit. Untuk itu terhadap berbagai konflik agraria yang ada di Sumsel, termasuk di sektor 4. Julia Jary dan David Jary, Collins Dictionary of p e r k e b u n a n , W A L H I t e r u s b e r u p a y a Sociology, Edisi Kedua, 1995, hlm. 614-615. menempatkan kebersamaannya dengan rakyat guna terwujudnya keadilan agraria 5.Tesis Abdul Kholek Tahun 2011 Hal 107 yakni hak atas tanah bagi rakyat. Atas perjuangan yang dilakukan, tercatat beberapa sukses kemenangan didapatkan, dimana rakyat berhasil menguasai, memiliki, menggunakan dan memanfaatkan lahan, yang pada muara akhirnya diharapkan mampu menciptkan keadilan agraria, yakni tercapainya masyarakat tani yang berdaulat dan mermartabat. Semoga!!!

69

Dukung dengan donasi publik... Masyarakat dapat turut serta melakukan upaya penyelamatan lingkungan hidup Indonesia dengan berdonasi kepada WALHI, dimana dananya akan difokuskan untuk kegiatan penyelamatan lingkungan melalui kegiatan: 1. Pendidikan dan pengembangan pemerhati lingkungan 2. Penguatan kapasitas masyarakat dalam upaya membangun kesadaran lingkungan yang lebih baik 3. Penyebarluasan informasi terhadap publik Donasi tersebut dapat dilakukan melalui rekening: 1. BANK MANDIRI : 0700003016420, atas nama Yayasan WALHI 2. BANK CIMB NIAGA: 9030100901001, atas nama Yayasan WALHI 3. BANK BNI 46: 0218824228, atas nama Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

SCAN QRCODE BERIKUT UNTUK INFO-INFO TERKINI DARI SETIAP ISU KAMPANYE & ADVOKASI WALHI.. http://www.walhi.or.id

F:

Recommend Documents