Fax

Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Jl. Aun-Alun Utara No.211 Bandung Tlp/Fax 022-7800003

KECAMATAN UJUNGBERUNg KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, Kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP } Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Tahun 2014 selesai disusun dalam bentuk dokumen. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berisi tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014

yang

menggambarkan rencana kerja,

Pengukuran Kinerja, Evaluasi kinerja Program dan kegiatan dengan capaian keluaran

dan

hasil

yang

dicapai

dan

telah

dilaksanakan

Kecamatan

Ujungberung Tahun 2014. Dalam penyusunan Lapora Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang sudah dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan , serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan stakeholder di Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dalam pencapaian sasaran dan program dalam 1 (satu ) Tahun. Peran serta dari seluruh potensi stakeholder Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Kami

menyadari

dokumen

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Intansi

Pemerintah ( LAKIP ) Kecamatan Ujungberung Kota Bandung ini masih jauh dari sempurna, meskipun di dalam proses penyusunannya melibatkan Kelurahan yang ada di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Ujungberung, oleh karenanya kami

mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan

memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya. LKIP (Kecamatan Ujungberung) Kota Bandung Tahun 2014

i

KECAMATAN UJUNGBERUNg IKHTISAR EKSEKUTIF Secara umum Kecamatan Ujungberung telah melaksanakan fungsinya sebagai salah satu unsur pelayanan masyarakat dan Pemerintah Kota Bandung yang baik dan profesional sehingga dapat mewujudkan kesatuan gerak dan langkah dalam suatu rantai kerja yang harmonis diantara unsur perangkat daerah Kota Bandung dan masyarakat Kecamatan Ujungberung. Indikator keberhasilan pelaksanaan fungsi ini adalah adanya suatu tingkat kepuasan, baik masyarakat maupun Pemerintah Kota Bandung, meskipun survey tingkat kepuasan tersebut belum dapat dilakukan secara akurat. Keberhasilan pelaksanaan tugas yang dituangkan di dalam Rencana Stratejik (Renstra) Kecamatan Ujungberung Tahun 2014 – 20018 dapat dilihat pada pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dan diimplementasikan LAKIP setiap tahunnya. Mengacu pada tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Ujungberung Tahun 2014 – 2018, yang intinya adalah peningkatan kualitas SDM, terciptanya K-3 dalam segala bidang, tumbuhnya perekonomian kecamatan yang sehat dan dinamis, serta terbentuknya sosial budaya yang dilandasi hati nurani dan religiusitas warga masyarakatnya. Sebagai upaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut harus dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang meramu dari kemampuan anggaran dan personil yang tersedia dan menggali partisipasi masyarakat sebanyak mungkin. Dari visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kota Bandung

dan

Renstra

Kecamatan

Ujungberung

bahwa

Program

yang

dilaksanakan Tahun 2014 terdiri atas 6 (enam) program dengan 31 ( tiga puluh satu ) kegiatan pada urusan rutin dan 1 (satu) program dengan 5 ( lima ) kegiatan pada urusan wajib. Program

pada

urusan

rutin,

terdiri

atas:

Program

Pelayanan

Administrasi Perkantoran dengan 23 ( duapuluh tiga ) kegiatan, antara lain:

LKIP (Kecamatan Ujungberung) Kota Bandung Tahun 2014

ii

KECAMATAN UJUNGBERUNg 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air,dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp 77.150.000,00; 2) Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan

dan

perlengkapan

kantor,

dengan

alokasi

anggaran

Rp

13.800.000,00; 3) Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Oprasional, dengan alokasi anggaran Rp 10.000.000,00; 4) Kegiatan Penyediaan Jasa

kebersihan kantor, dengan alokasi anggaran

sebesar Rp 38.200.000,00; 5) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor , dengan alokasi anggaran sebesar Rp 54.064.800,00; 6) Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 46.100.000,00; 7) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, dengan alokasi anggaran Rp. 34.302.400,00 8) Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 576.812.514,00; 9) Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 205.952.560,00; 10) Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.220.000,00; 11) Kegiatan Penyediaan makan dan minum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 35.828.000,00 12) Kegiatan rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 161.840.000,00; Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan

dengan 3( Tiga ) kegiatan yaitu : 13) Kegiatan

Kendaraan

dinas,

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

161.840.000,00 14 ) Kegiatan Pengadaan peralatan komunikasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.000.000,00; 15 ) Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala 89.924.446,00

gedung kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16

)

Kegiatan

pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/oprasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 447.030.000,00; 17) Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.100.000.000,00; Program peningkatan disiplin Aparatur 2 ( dua ) Kegiatan yaitu :

18) Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapanya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.081.200,00; 19) LKIP (Kecamatan Ujungberung) Kota Bandung Tahun 2014

iii

KECAMATAN UJUNGBERUNg Pengadaan pakaian hari-hari tertentu beserta perlengkapanya dengan alokasi anggaran Rp.22.312.500,00 Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur 3 ( tiga ) Kegiatan yaitu : 20 ) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.000.000,00 ; 21 ) Bimbingan Tehnis implementasi peraturan perundang-undangan dengan alokasi anggaran Rp. 21.000.000,00; 22) Pembinaan Kinerja aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.379.500,00 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3 ( Tiga ) kegiatan Yaitu : 23) Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.000.000,00; 24) Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.000.000,00; 25 ) Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan, dengan 7 (enam) kegiatan, antara lain: 1) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 59.460.600,00;

2)

Kegiatan

Fasilitasi

Peningkatan

Kualitas

Kehidupan

Pemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 779.440.000,00; 3) Kegiatan Peningkatan Infra Struktur dan Lingkungan Hidup Kecamatan dan Kelurahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.006.359.480,00; 4) Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan dan Kelurahan , dengan alokasi anggaran sebesar Rp 296.041.000,00; dan 5) Kegiatan Fasilitasi Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.060.698.000,00; 6) Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan. 7) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.65.978.000,00. Kendala yang dihadapi Kecamatan Ujungberung sampai saat ini adalah 1) Belum optimalnya prasarana dan sarana aparatur pendukung pelayanan LKIP (Kecamatan Ujungberung) Kota Bandung Tahun 2014

iv

KECAMATAN UJUNGBERUNg masyarakat; 2) anggaran yang yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui APBD masih kurang memadai bila dibandingkan kebutuhan ketahanan dan pembangunan, sehingga menjadi alat pemacu Kecamatan Ujungberung menggunakan strategi yang tepat dan langkah partisipatif kepada masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pembangunan. Langkah-langkah

yang

telah

ditempuh

dengan

melalui

upaya

meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dan pemanfaatan jumlah personil yang ada dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sangat menunjang terhadap keluaran atau hasil yang signifikan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Langkah

mempertahankan

konsistensi

dan

memperbaiki

kinerja

kecamatan yang telah dicapai, sangat diharapkan kerjasama dan saling pengertian berbagai pihak, baik instansi tingkat kecamatan, tingkat kota maupun masyarakat secara luas, dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan dalam

melayani

masyarakat,

sehingga

lambat

laun

tingkat

kepuasan

masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan kecamatan dapat terukur secara akurat. Akhirnya, bermanfaat

semoga

LAKIP

Kecamatan

bagi instansi kecamatan serta

Ujungberung

Tahun

2014

sebagai salah satu bentuk

pertanggungjawan kinerja kecamatan dalam pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Demikian agar maklum dan semoga Allah Swt senantiasa meridhoi, dan melindungi jalan kita menuju kebaikan. Bandung, Agustus 2015 Camat Ujungberng

Drs. TAUFIK Pembina NIP. 19611104 198101 1 003 LKIP (Kecamatan Ujungberung) Kota Bandung Tahun 2014

v

KECAMATAN UJUNGBERUNg DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ...........................................................................i IKHTISAR EKSEKUTIF……………………………………………………..…..iii DAFTAR ISI ......................................................................................vi DAFTAR TABEL……………………………………………………………..…...vii BAB I

BAB II

BAB III

:

:

:

PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang

1

B. Gambaran Umum SKPD

2

C. Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi

7

D. Isu Strategi Yang Dihadapi

17

E. Sitematika

24

PERENCANAAN KINERJA

25

A. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

25

B. Indikator Kinerja Utama

33

C. Perjanjian Kinerja 2014

35

AKUNTABILITAS KINERJA

37

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

37

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

39

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

BAB IV

:

41

D. Akuntabilitas keuangan

113

E. Prestasi dan Penghargaan

115

PENUTUP

117


vi

KECAMATAN UJUNGBERUNg BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam berdayaguna,

rangka

meningkatkan

pelaksanaan

berhasil

guna,

dan

bersih

pemerintah

bertanggung

yang

jawab,

telah

diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

adalah

perwujudan

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai

tujuan

dan

sasaran

yang

telah

ditetapkan

melalui

alat

pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Ujungberung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan

dan

sasaran

pembangunan

yang

dilakukan

tidak

hanya

mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan LKIP (Kecamatan Ujungberung) Kota Bandung Tahun 2014

1

KECAMATAN UJUNGBERUNg pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,

terukur

legitimate

sehingga

penyelenggaraan

pemerintah

dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Ujungberung Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Tahun 2014 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. B. Gambaran Umum Kecamatan Paradigma pemerintah daerah yang mengacu kepada undangundang Nomor 32 Tahun 2004 telah merubah peran pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang di masa lalu terbatas kepada tugas pembantuan. Sekarang tugas dan fungsi Camat telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan Pasal 126 ayat (2) dan (3) Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kecamatan sebagai Perangkat Daerah berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kewilayahan. Tugas pokok dan fungsi Camat lebih strategis yaitu melaksanakan sebagaian kewenangan Pemerintah Kota yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008. LKIP (Kecamatan Ujungberung) Kota Bandung Tahun 2014

2

KECAMATAN UJUNGBERUNg Dengan dilaksanakannya pelimpahan sebagian kewenangan kepada Kecamatan,

maka

diharapkan

penyelenggaraan

pemerintahan

dapat

dilaksanakan lebih efisien serta didukung adanya pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Kecamatan. Dimasa depan Tugas Pemerintah Kota lebih difokuskan kepada persoalan yang strategis yang bersifat makro. Sedangkan persoalan teknis kewilayahan, termasuk didalamnya penyelesaian persoalan-persoalan kemasyarakatan dapat diselesaikan oleh para Camat. Pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat mengindikasikan adanya otoritas dan kapasitas Camat untuk : 1. Melakukan identifikasi potensi local di wilayahnya masing-masing sekaligus strategi mengembangkannya; 2. Memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus kewenangan yang telah dilimpahkan; 3. Memiliki kemampuan untuk mendinamisasi aktivitas dan kreativitas warga di wilayahnya; 4. Mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan; 5. Melaksanakan fungsi pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dengan prinsip tepat sasaran dan tepat manfaat. Secara

subtantif,

kewenangan

yang

dilimpahkan

meliputi

kewenangan yang bersifat internal, yakni kewenangan Camat unuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pemerintah secara utuh, termasuk didalamnya kewenangan yang menyangkut masalah-masalah kepegawaian, barang daerah dan juga pengelolaan keuangan (APBD) serta kewenangan yang bersifat eksternal, yakni kewenangan yang menyangkut pelaksanaan tugas pembinaan dan koordinasi kemasyarakatan secara utuh, antara lain tugas untuk mengakomodasi berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat, sekaligus dapat melakukan tindakan nyata sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. LKIP (Kecamatan Ujungberung) Kota Bandung Tahun 2014

3

KECAMATAN UJUNGBERUNg 1. Kondisi Eksisting Kecamatan Ujungberung Kecamata Ujungberung terletak di sebelah Timur Kota Bandung, Kecamatan Ujungberung yang terletak disebelah timur kota , mempunyai luas wilayah 661,258 Ha, terdiri atas 5 kelurahan, 58 Rukun Warga, dan 305 Rukun Tetangga. Batas wilayah Kecamatan Ujungberung adalah sebagai berikut : A. Sebelah Utara

:

Kecamatan Cilengkrang Kab. Bandung.

B. Sebelah Timur

:

Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

C. Sebelah Selatan

:

Kecamatan Cinambo Kota Bandung.

D. Sebelah Barat

:

Kecamatan Mandalajati kota Bandung.

Gambar 1.1 Peta Kecamatan Ujungberung Di Wilayah Kota Bandung


4

KECAMATAN UJUNGBERUNg

2. Kondisi Geografis Keadaan geografis kecamatan Ujungberung merupakan kawasasan pengembangan daerah pemukiman dengan jumlah penduduk berdasarkan data kependudukan bulan Desember 2014 adalah 64.654 jiwa terdiri atas 17.903 umpi, yang dikelompokan juga berdasarkan jenis kelamin, agama, dan mata pencaharian (sebagaimana tabel berikut ini). TABEL 1 DATA PENDUDUK KECAMATAN UJUNGBERUNG BERDASARKAN JENIS KELAMIN No

Kelurahan

Laki-laki (Jiwa)

Perempuan (Jiwa)

Jumlah (Jiwa)

1.

PASIR ENDAH

5.535

5802

11.337

2.

CIGENDING

6.181

6.418

12.599

3.

PASIR WANGI

6.482

6.283

12.765

4.

PASIR JATI

7.852

7.177

15.029

5.

PASANGGRAHAN

7.188

7.419

14.4607

3.3238

33.099

66.337

JUMLAH

Sumber : Laporan kecamatan Ujungberung bulan Desember 2014 Jumlah penduduk berdasarkan pemeluk agama adalah sebagai berikut :


5


TABEL 2 DATA PENDUDUK KECAMATAN UJUNGBERUNG BERDASARKAN AGAMA No

Jumlah (Jiwa)

Agama

Keterangan

1.

ISLAM

65113

2.

KRISTEN

754

3.

KATHOLIK

360

4.

HINDU

67

5.

BUDHA

73

6.

LAIN-LAIN

-

JUMLAH

66.367

Sumber : Lap. Kecamatan Ujungberung bulan Desember 2014 Di

samping

itu,

Kecamatan

Ujungberung

mempunyai

sarana

perekonomian yang menggerakan denyut kehidupan masyarakat sekitar, yaitu antara lain: TABEL 3 SARANA PEREKONOMIAN No

Sarana Perekonomian

Jumlah

Keterangan

1.

Pasar Tradisional

2.

Toko/Kios

3.

Koperasi

28

4.

Bank

10

5.

Usaha Kecil Sektor Informal

235

6.

Perusahaan

153


1 138

6

KECAMATAN UJUNGBERUNg JUMLAH

360

Sumber : Lap. Kecamatan Ujungber bulan Desember 2014

Sarana penting yang ada di wilayah Kecamatan Ujungberung adalah sebagai berikut: 1.

Puskesmas berjumlah 1 buah;

2.

Poliklinik Umum berjumlah 6 buah;

3.

Rumah Bersalin berjumlah 4 buah;

4.

Apotek berjumlah 6 buah;

5.

Posyandu berjumlah 63 buah. Produk unggulan Kecamatan Ujungberung yang sudah menjadi

sentra di Kota Bandung adalah produk Bunga Plastik

(bonsai Interior),

pemasaranya sudah sampai Luar Negri, recal ( Dudukan Al-Quran ), pakaian jadi,Cistik dan Makroni di Kelurahan Cigending , Peci/Kopiah, sandal, bordir, tas, dan awug di kelurahan Pasir Endah.

Lukisan di kelurahan Pasir Jati.

Kripik singkong, sumbu kompor, sel karet Mobil di kelurahan Pasanggrahan.

C. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang (SOTK SKPD) Kelurahan dan Kecamatan dan kedudukan kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin, oleh camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk

melaksanakan

tugas

dan

kewajibannya,

Kecamatan

Ujungberung mempunyai fungsi sebagai berikut :


7

KECAMATAN UJUNGBERUNg a) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; d) mengkoordinasikan pemerliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e) mengkoordinasikan

penyelenggaraan

pemerintahan

di

tingkat

Kecamatan; f)

membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;

g) melaksanaan pelayanan ketatausahaan Kecamatan. h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas dan fungsinya. Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Ujungberung Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sebagai berikut : 1)

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi : a. mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat; b. mengkoordinasikan ketenteraman dan ketertiban umum; c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;


8

KECAMATAN UJUNGBERUNg e. membina pemerintahan kelurahan di wilayah kerjanya.Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan Ujungberung dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh: 1. Sekretaris Kecamatan, membawahi: a.

Sub bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub bagian Program dan Keuangan 2. Seksi-seksi sebagai unsur Lini terdiri dari : a.

Seksi Pemerintahan

b.

Seksi Keamanan dan Ketertiban

c.

Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan

d.

Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

e.

Seksi Pelayanan

3. Kelompok Jabatan Fungsional 4. Lurah, membawahi a.

Sekretaris Kelurahan

b.

Seksi Pemerintahan

c.

Seksi Kemasyarakatan

d.

Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

e.

Seksi Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural a.

b. sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:


KELURAHAN PASANGGRAHAN

9


Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 maka Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Kecamatan sebagai berikut: 1) Camat Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Camat mempunyai fungsi : a. Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat b. Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum c. Mengkoordinasikan

Penerapan

Penegakan

Peraturan

Perundang-

undangan d. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas e. Membina Pelayanan Umum Pemerintahan Kelurahan diwilayah Kerjanya 2)

Sekretaris sebagian

Kecamatan; tugas

mempunyai

Kecamatan

di

tugas

bidang

pokok

melaksanakan

kesekretariatan.

Untuk

melaksanakan tugas pokok Sekretariat mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan kecamatan; b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan kecamatan dan kelurahan; c. pelaksanaan

pengkoordinasian

penyusunan

rencana,

program,

evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan; d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Seksi; e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan; f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administrative kegiatan kesekretariatan dan kecamatan; dan LKIP (Kecamatan Ujungberung) Kota Bandung Tahun 2014

10

KECAMATAN UJUNGBERUNg g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 3) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pemerintahan, untuk melaksanakan tugas pokok SeksiPemerintahan mempunyai fungsi: a. penyusunan data dan materi bahan lingkup pemerintahan; b. pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tentangga; c. pelayanan administrasi pertanahan; d. pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan; e. fasilitasi

dan

pengkoordinasian

kegiatan

pemerintahan

dengan

Instansi terkait; dan f. pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan. 4) Seksi

Ketentraman

dan

Ketertiban

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban,

untuk

melaksanakan

tugas

Seksi

Ketentraman

dan

Ketertiban mempunyai fungsi : a. penyusunan data dan bahan materi lingkup ketentraman dan ketertiban; b. pembinaan ketentraman dan ketertiban; c. pembinaan potensi perlindungan masyarakat; d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana; e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ketentraman dan ketertiban dengan Instansi terkait; dan f. pelaporan pelaksanaan lingkup ketentraman da ketertiban. 5) Seksi

Pendidikan

dan

Kemasyarakatan

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pendidikan dan kemasyarakatan, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi : a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pendidikan dan LKIP (Kecamatan Ujungberung) Kota Bandung Tahun 2014

11

KECAMATAN UJUNGBERUNg kemasyarakatan; b. inventarisasi dan fasilitasi masalah sosial kemasyarakatan; c. inventarisasi potensi bidang pendidikan formal dan informal; d. pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan; e. fasilitasi

pembinaan

bidang

keagamaan,

ketahanan

keluarga,

partisipasidan pemberdayaan perempuan serta generasi muda; f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang pendidikan dan kemasyarakatan dengan Instansi terkait; dan g. pelaporan

pelaksanaan

lingkup

bidang

pendidikan

dan

kemasyarakatan 6) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugaspokok

melaksanakan

sebagian

tugas

Kecamatan

di

bidang

ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi : a. penyusunan data dan bahan materi lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup; b. fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. c. inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan; d. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial; e. fasilitasi

pemberdayaan

masyarakat

dalam

upaya

pelestarian

lingkungan hidup; f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan, pembangunan, serta lingkungan hidup dengan Instansi terkait; dan g. pelaporan

pelaksanaan

lingkup

ekonomi,

pembangunan

dan

lingkungan hidup. 7) Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas LKIP (Kecamatan Ujungberung) Kota Bandung Tahun 2014

12

KECAMATAN UJUNGBERUNg Camat dibidang pelayanan, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pelayanan mempunyai fungsi: a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan; b. pelayanan data dan informasi Kecamatan; c. pelayanan administrasi kependudukan; d. pelayanan administrasi umum lainnya; e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan Instansi Terkait; dan f. pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan. 8) Sub

Bagian

Umum

dan

Kepegawaian

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang umum dan kepegawaian, untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. penyusunan

bahan

rencana

dan

program

pengelolaan

lingkup

administrasi umum dan kepegawaian; b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi pengelolaan

naskah

penyelenggaraan

dinas,

penataan

kerumahtanggaan

kearsipan

Kecamatan,

Kecamatan,

pengelolaan

perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas, serta pelaksanaan administrasi kepegawaian; dan c. pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian. 9) Sub

Bagian

melaksanakan

Program sebagian

dan

Keuangan

tugas

mempunyai

Sekretariat

tugas

Kecamatan

di

pokok bidang

keuangan dan program, untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Kecamatan; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan

bahan

penyusunan


rencana

anggaran,

koordinasi

13

KECAMATAN UJUNGBERUNg penyusunan

anggaran,

koordinasi

pengelola

dan

pengendalian

keuangan dan menyusun laporan keuangan Kecamatan; c. pelaksanaan pengendalian program bahan

penyusunan

rencana

meliputi kegiatan penyiapan

kegiatan

kecamatan,

koordinasi

penyusunan rencana dan program serta koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan; dan d. pengkoordinasian pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Kecamatan. 10) Lurah

mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

sebagian

urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Walikota kepada Lurah, dalam melaksanakan tugas pokok Lurah mempunyai fungsi : a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan; b. pemberdayaan

masyarakat,

perekonomian

dan

kesejahteraan

rakyat; c. pelayanan masyarakat; d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; e. pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup; dan f. pembinaan lembaga kemasyarakatan. 11) Sekretaris Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang kesekretariatan, untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Lurah mempunyai fungsi: a. penyusunan data dan bahan materi lingkup kesekretariatan Kelurahan; b. penyusunan rencana program dan kegiatan Kelurahan; c. pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian; d. pengkoordinasian kegiatan seksi di Kelurahan; e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Kelurahan dengan Instansi LKIP (Kecamatan Ujungberung) Kota Bandung Tahun 2014

14

KECAMATAN UJUNGBERUNg Terkait; dan f. pelaporan pelaksanaan lingkup kesekretariatan dan Kelurahan. 12) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang pemerintahan, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pemerintahan; b. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW); c. pengkoordinasian

dan

fasilitasi

kegiatan

ketentraman

dan

ketertiban; d. pembinaan ketentraman dan ketertiban; e. pembinaan potensi perlindungan masyarakat; f. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan dengan Instansi Terkait; dan g. pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan. 13) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup, untuk melaksanakan tugas pokok

Seksi

Ekonomi,

Pembangunan

dan

Lingkungan

Hidup

mempunyai fungsi : a. penyusunan data dan materi bahan lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup; b. fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; c. inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan; d. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial; e. fasilitasi

pemberdayaan

masyarakat

dalam

upaya

pelestarian

lingkungan hidup; f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup dengan Instansi terkait; dan LKIP (Kecamatan Ujungberung) Kota Bandung Tahun 2014

15

KECAMATAN UJUNGBERUNg g. pelaporan

pelaksanaan

lingkup

ekonomi,

pembangunan

dan

lingkungan hidup. 14) Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas

Lurah

di

bidang

kemasyarakatan,

untuk

melaksanakan tugas pokok Seksi Kemasyarakatan mempunyai fungsi: a. penyusunan data dan bahan materi lingkup kemasyarakatan; b. inventarisasi potensi bidang kemasyarakatan; c. inventarisasi dan Fasilitasi bidang pendidikan; d. pembinaan

terhadap

lembaga

kemasyarakatan

di

tingkat

Kelurahan; e. fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda; f. pemberdayaan

masyarakat

dalam

pencegahan

dan

penanggulangan bencana; g. inventarisasi dan fasilitasi ketahanan pangan; h. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang kemasyarakatan dengan Instansi terkait; dan i.

pelaporan pelaksanaan lingkup kemasyarakatan.

15) Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang pelayanan, ntuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pelayanan mempunyai fungsi: a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan; b. pelayanan data dan informasi Kelurahan; c. pelayanan administrasi kependudukan; d. pelayanan administrasi umum lainnya; e. fasilitasi

dan

pengkoordinasian

kegiatan

pelayanan

dengan

Instansi Terkait; dan f. pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan. 16) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Kecamatan dan LKIP (Kecamatan Ujungberung) Kota Bandung Tahun 2014

16

KECAMATAN UJUNGBERUNg Kelurahan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Camat untuk Kecamatan dan Lurah untuk Kelurahan. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan

kebutuhan

dan

beban

kerja,

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku. D. Isu Strategis Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan

dapat diidentifikasi ada beberapa klasifikasi

permasalahan pelayanan Kecamatan Ujungberungl, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan dan teknis operasional. Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Ujungberung dapat didentifikasi

permasalahan

utama

pelayanan

Pemerintah

Kecamatan

Ujungberung sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya kualitas pelayanan Public pada Kecamatan, nilai IKM Kecamatan Tahun 2013 = 2.93

2. Belum optimlanya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dintandai dengan nilai AKIP Kecamatan Tahun 2012 sebesar 42,55

3. Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;

4. Dalam pelaksanaanya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/ belum sesuai jadwal yang di tetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya


17

KECAMATAN UJUNGBERUNg menjalin

dan

mengatur

koordinasi

antar

Instansi

dalam

urusan

perencanaan;

5. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan

akurat

sehingga

menimbulkan

kendala

dalam

perencanaan

pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;

6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan;

7. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan; Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Ujungberung dapat diidentifikasi

permasalahan

pelayanan

Pemerintah

Kecamatan

Ujungberung, sebagai berikut:

1. Kelurahan yang telah melaksanakan tertib adminsitrasi Kelurahan sebesar 60 %

2. Ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebesar 75 %

3. Realisasi program dan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik hasil musrenbang Kecamatan 30 %

4. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan

5. Rata-rata peningkatan swadaya murni masyarkat sebesar 5 % (data tahun 2009 = Rp4.146.291.932 tahun 2013 = Rp. 19.374.736.500.

6. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD 7. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008 8. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah 9. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan 10. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam LKIP (Kecamatan Ujungberung) Kota Bandung Tahun 2014

18

KECAMATAN UJUNGBERUNg penanganan kebencanaan masih rendah

11. Masing

kurangnya

pemahaman

aparatur

terhadap

PBJ

(metode

swakelola) Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut

1.

Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;

2.

Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan Program dan kegiatan kepada Pemerintah Kota Bandung

3.

Belum

dioptimalkannya

pemanfaatan

teknologi

informasi

dalam

membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Ujungberung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok adalah factor internal dan eksternal Kecamatan Ujungberung, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung antara lain : 1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja. 2. Masih

lemahnya

pemahaman

Tupoksi

para

aparat

pemerintah

mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi. 3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja. 4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efesien. Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung adalah : 1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah yang dapat

menimbulkan kesenjangan dalam

penyelenggaraan pemerintahan. 2. Tuntutan dan Aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan LKIP (Kecamatan Ujungberung) Kota Bandung Tahun 2014

19

KECAMATAN UJUNGBERUNg yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan; 3. Masih adanya aparat pemerintah dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif; 4. Bervariasinya tingkat pendidikan, social ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola piker dan pola tindakan dari masyarakat di kecamatan Ujungberung; Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dalam kurun waktu 2013-2018, adalah sebagai berikut : 1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik) Birokrasi

Pemerintah

Daerah

merupakan

faktor

yang

sangat

menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa

harus

dilanjutkan

secara

terus

menerus

sehingga

mampu

beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global

yang

senantiasa

mempengaruhi

manajemen

penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN. 2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services LKIP (Kecamatan Ujungberung) Kota Bandung Tahun 2014

20

KECAMATAN UJUNGBERUNg excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Ujungberung dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance. 3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan

manajemen

kelembagaan/organisasi pemerintahan

Kecamatan

publik

menyangkut dan

baik.

pembenahan

kelurahan,


yang

sedangkan

seluruh

Penataan unsur

penyelenggaraan

21

KECAMATAN UJUNGBERUNg manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK,

Karang

Taruna,

dan

lain-lain

Lembaga

Kemasyarakatan

tingkat

Kecamatan sebagai shareholder. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan prima perlu melakukan

perubahan

menuju

profesionalisme

birokrasi

dan

lebih

menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki

reward

and

punishment

system,

perbaikan

kesejahteraan

pegawai, serta mengubah kultur organisasi. 4. Pengelolaan Keuangan dan Barang Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget). Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencaaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolasan LKIP (Kecamatan Ujungberung) Kota Bandung Tahun 2014

22

KECAMATAN UJUNGBERUNg anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas prima (primaic accountability). Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan,

penganggaran,

pengadaan,

pendistribusian

(termasuk

penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah. E. Landasan Hukum LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3.

Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5.

Peraturan

Presiden

Nomor

29

Tahun

2014

tentang

Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP}; 6.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi


23

KECAMATAN UJUNGBERUNg Birokrasi Republik Indonesia Nomor

53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 7.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.

E. Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Tahun 2014 adalah : BAB I

PENDAHULUAN Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA Meliputi Perencanaan Strategis sebelum Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja 2014 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Meliputi

Capaian

IKU,

Pengukuran,

Evaluasi

dan

Analisis

Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan BAB IV PENUTUP


24

KECAMATAN UJUNGBERUNg BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilias Kinerja Tahun 2014 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2.1 Perencanaan Strategis sebelum Reviu A. Rencana Strategis Rencana

Strategis

Kecamatan

Ujungberung

Kota

Bandung

adalah

merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Ujungberung Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Ujungberung Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Nomor

900/Kep.36-Kec.

Uber/2013

tentang

Penetapan

Rencana

Strategis

Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Tahun 2013-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana

Strategis Kecamatan

Ujungberung Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Ujungberung Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 20132018. LKIP (Kecamatan Ujungberung) Kota Bandung Tahun 2014

25

KECAMATAN UJUNGBERUNg Penyusunan Renstra Kecamatan Ujungberung Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013 - 2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum

SKPD,

sehingga

Renstra

Kecamatan

Ujungberung

kota

Bandung

merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Ujungberung Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ujungberung Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dimuat program dan kegiatan

prioritas

yang

diusulkan

untuk

dilaksanakan

pada

satu

tahun

mendatang. 1. Visi Visi

adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa

mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Ujungberung Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara”. Visi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah: “Mewujudkan Kecamatan Ujungberung sebagai Mitra Utama dalam Pengembangan Kawasan Timur Kota Bandung Tahun 2018 Melalui Pelayanan Prima” Dalam pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci sebagai berikut: 1. Kecamatan Ujungberung Kecamatan Ujungberung adalah salah satu Kecamatan di Kota Bandung berupaya

untuk mewujudkan kehidupan sosial yang kondusif di Kecamatan

Ujungberung membutuhkan apratur Kecamatan Ujungberung yang profesional LKIP (Kecamatan Ujungberung) Kota Bandung Tahun 2014

26

KECAMATAN UJUNGBERUNg dan bertanggung jawab terhadap tupoksinya. 2. Mitra utama Mitra utama (Main Partners) artinya teman, sahabat kawan kerja dengan kondisi yang lebih utama, karena mitra utama (Main Partners) itu tidak cukup rekann kerja saja, maka visi ini mendorong aparatur untuk bertindak, berperilaku, melayani

masyarakat

dan

hal-hal

Ujungberungl selalu “MITRA UTAMA”,

yang

mengatas-namakan

Kecamatan

di Kota Bandung untuk mendukung

perwujudan Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara” atau mitra utama

diantara Kota di Provinsi Jawa Barat maupun di tingkat

Nasional. Dan “HEBAT” ( Hidup, Edukatif, Bersih, Aman dan Taqwa ) menjadi motto juang Aparatur dan masyarakat di Kecamatan ujungberung untuk berkiprah dalam mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera. 3. Pengembangan kawasan timur upaya Kecamatan Ujungberung untuk memenuhi keinginan dan harapan dari masyarakat Ujungberung agar tercipta kehidupan sosial yang kondusif di wilayah Ujungberung. 4. Pelayanan prima (costumer service) Secara umum pelayanan prima (customer service) diartikan sebagai segala upaya untuk memenuhi kebutuhan (needs), keinginan (wants), dan harapan (expectation) masyarakat / pelanggan. 2. Misi Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Tahun 2013-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut : a. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima b. Meningkatkan kinerja pemeritah Kecamatan Ujungberung secara Efektif, transparan dan akuntabel. LKIP (Kecamatan Ujungberung) Kota Bandung Tahun 2014

27


Untuk dapat merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas, Kecamatan Ujungberung Kota Bandung sebagai unsur dari pemerintah Kota Bandung menentukan kualitas pelayanan publik Kota yang didukung oleh aparatur Kecamatan dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dituntut untuk : 1. Konsisten, yaitu suatu sikap dan perilaku aparatur yang tidak berubah terhadap suatu kesepakatan dalam implementasi kebijakan. Nilai Konsisten bagi aparatur merupakan hal yang sangat penting, karena Inkonsistensi akan menyebabkan tidak dapat diterapkannya standar-standar pelayanan yang harus

dipedomani,

yang

pada

akhirnya

akan

menghambat

mekanisme

penyelenggaraan pemerintahan; 2. Kreatif, yaitu setiap anggota organisasi harus mempunyai kemampuan dalam melakukan terobosan-terobosan sebagai upaya meningkatkan pelayanan dalam mendayagunakan

kewenangan

serta

dalam

rangka

optimalisasi

penyelenggaraan pelayanan dengan tetap berpegang kepada koridor dan normatif yang ada, mengingat arus perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat; 3. Objektif, yaitu dalam melakukan pemecahan masalah dalam tugas dan pelayanan didasarkan atas data dan informasi sehingga perumusan kebijakan dan keputusan pelayanan yang dihasilkan mampu menjawab permasalahan yang

ada.

Dalam

hal pemberian

pelayanan

kepada masyarakat

harus

berlandaskan kepada norma dan standar yang berlaku dengan tidak membedabedakan pelayanan secara parsial sehingga dapat menciptakan tertib dan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan; 4. Loyalitas, yaitu setiap anggota organisasi harus memiliki integritas, disiplin dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mengemban visi dan misi organisasi dengan berorientasi kepada kredibilitas dan kapabilitas individu, sehingga optimalisasi pencapaian hasil yang diharapkan dapat terwujud. LKIP (Kecamatan Ujungberung) Kota Bandung Tahun 2014

28

KECAMATAN UJUNGBERUNg Dengan adanya konsistensi, kreatif, objektif dan loyalitas di dalam segenap aparatur di lingkungan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung diharapkan dapat serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur staf dalam merumuskan kebijakan Pimpinan serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. 3. Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 3 sasaran strategis. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan nara sumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bandung Ujungberung Tahun 2014.


29


Hasil reviu pada rencana strategis Kecamatan terutama merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indikator juga merevisi penempatan

indikator

kinerja

strategis

menjadi

lebih

menggambarkan

keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Ujungberung Tahun 2013 2018. Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain: 1. Rekomendasi Bappeda Kota Bandung  Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus masing-masing.  Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk dihapus.

2. Rekomendasi Narasumber Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator yang dapat menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan  Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan  Kriteria indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif perlu ditambah kriteria yang lainnya  Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masing-masing kepala seksi dan Lurah dengan penghitungan bobot dari masing-masing capaian kinerja.


30

KECAMATAN UJUNGBERUNg Berdasarkan hasil reviu tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut:


31

KECAMATAN UJUNGBERUNg Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Sebelum Reviu dan Setelah Reviu Kecamatan Ujungberung Kota Bandung SEBELUM REVIU NO

TUJUAN

(1) 1.

(2) Meningkat kan kualitas pelayanan publik

INDIKATOR TUJUAN

1.

IIndeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(3)

(4)

SETELAH REVIU

TARGET KINERJA PADA TAHUN 2014 (5)

2015 (6)

2016 (7)

2017 (8)

2018 (9)

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

1.

IIndeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat


2.93

3.20

3.35

3.40

3.50

32

INDIKATOR KINERJA (10)


1. Indeks 77 Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Persentase keluhan/penga 100 duan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti 3. Nilai Standar kepatuhan 850 pelayanan publik versi ombudsman RI

2015 (12)

2016 (13)

2017 (14)

2018 (15)

80

82

85

87

100

100

100

100

850

870

880

900

KECAMATAN UJUNGBERUNg SEBELUM REVIU NO

TUJUAN

(1) 87 02 .

(2) Meningkat kan kinerja penyeleng garaan Tugas Umum Pemerinta han Kecamata n

3.

Meningkat kan Akuntabili

INDIKATOR TUJUAN

2.

3. 4.

Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik Persentase RW Juara Persentase Lembaga Kemasyarak atan Aktif

2.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(3)

(4) 2. CCapaian Kinerja TUP Kecamatan: Bidang pemerintahan, perekonomian, Pembangunan, Lingkungan Hidup, Pendidikan dan kemasyarakat an, ketentraman dan ketertiban serta pelayanan

Meningkatn ya kinerja penyelengga raan Tugas Umum Pemerintaha n Kecamatan

5.Nilai 3. Meningkatny 3. a AKIP Akuntabilitas Kecamatan

2014 (5)

0,89

Nilai AKIP 70.00 Kecamatan Ujungberung


SETELAH REVIU


0,92

2016 (7)

0,93

2017 (8)

0,95

2018 (9)

1,00

INDIKATOR KINERJA (10) 4. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu 5. Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu 6. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik 7. Persentase RW Juara 8. Persentase Lembaga Kemasyarakat an Aktif 9. Rasio Anggota Linmas

TARGET KINERJA PADA TAHUN 2014 (11) 60

2015 (12) 95

2016 (13) 96

2017 (14) 97

2018 (15) 98

60

95

96

97

98

40

80

80

80

100

43,10

70.68

74.13

81.03

84.48

46.77

73.33

80.00

86.66

93.33

1:1

1:1.2

1:1.3

1:1.4

1:1.5

50

75

77

79

80

10. Nilai AKIP 71.00

73.00

75.10

77.00

33

Kecamatan Ujungberung

KECAMATAN UJUNGBERUNg SEBELUM REVIU NO

TUJUAN

(1)

(2) tas Kinerja Pemerinta h Kecamata n

INDIKATOR TUJUAN

Ujungberu ng

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(3) Kinerja Kecamatan

(4) 4.

5.

2014 (5)

Persentase 100% temuan BPK / Inspektorat yang sudah ditindaklan juti Tertib administrasi barang/Aset Daerah


SETELAH REVIU

TARGET KINERJA PADA TAHUN

100%

2015 (6)

2016 (7)

2017 (8)

2018 (9)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

34

INDIKATOR KINERJA (10)

11. Persentase

temuan BPK / Inspektorat yang sudah ditindaklanju ti


2015 (12)

2016 (13)

2017 (14)

2018 (15)

100%

100%

100%

100%

100%

KECAMATAN UJUNGBERUNg B. Indikator Kinerja Utama Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor:

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 090/341-Bag.Orpad tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2013-2018. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ujungberung Kota Bandung tahun 2014 adalah sebagai berikut: Bersamaan dengan Review rencana strategis Kecamatan juga dilakukan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil. Ada beberapa indikator kinerja yang tidak dimasukan ke Indikaotr Kinerja Utama antara lain : Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI, Rasio Anggota Linmas dan Nilai AKIP Kecamatan karena merupakan unsur penunjang dan merupakan tupoksi SKPD lain sehingga tidak masuk indikator kinerja

utama

di

Kecamatan

yang

tertuang

pada

SK

IKU

Kecamatan

Ujungberung No.050/kep.047-kec.uber/2014 (SK terlampir). Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ujungberung tahun 2014 sebelum dan setelah Revieu berikut :


35

KECAMATAN UJUNGBERUNg Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Sebelum dan Setelah Reviu Kecamatan Ujungberung kota Bandung Tahun 2014 SEBELUM REVIU NO

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Kualitas Pelayanan 1 Publik

INDIKATOR KINERJA

1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat B. C.

SETELAH REVIU TARGET

INDIKATOR KINERJA

1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti

4.

Meningkatnya 3 Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

2. Capaian Kinerja TUP Kecamatan: Bidang pemerintahan, perekonomian, Pembangunan, Lingkungan Hidup, Pendidikan dan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta pelayanan

0.96

3.

Nilai AKIP Kecamatan

70

4.

Presentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

100

5. Tertib administrasi barang/Aset Daerah


77

2.93

3. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan 2 Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

TARGET

5.

100

60

Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu

60

Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik

40

6.

Persentase RW Juara

7.

Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif

100

36

43.10 46.66


C. Perjanjian Kinerja 2014 Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan

perspektif

mengenai

apa

yang

diinginkan

untuk

dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Tahun 2014 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Tahun 2013 - 2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2014. Kecamatan Ujungberung Kota Bandung telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2014. Sesuai Kecamatan

dengan hasil

tujuan

Review

dan

dan

sasaran

sebagai

jangka

bahan

menengah

tahun

2014

diperjanjikan antara Camat dengan Walikota adalah sebagai berikut

LKIP

37

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Tahun 2014 Sebelum Review NO

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Setelah Review Satu an

Target

Nilai

77

2. Prosentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti

%

100

3. Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI

Nilai

850

4. Rata-rata Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu

%

60

5. Rata-rata prosentase waktu pelayanan Adm. Umum lainnya tepat waktu

%

60

6. Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik

%

40

7. Prosentase RW Juara

%

43,10

8. Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif

%

46,66

9. Rasio Anggota Linmas

Rasio

1:1

10. Nilai AKIP Kecamatan

Kriteria

50

Target

Indikator Kinerja 1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat

1

2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masya rakat

2. Capaian Kinerja TUP Kecamatan: Bidang pemerintaha n, perekonomi Meningkatnya an, Pemba kinerja ngunan, penyelenggar Ling kungan aan Tugas Hidup, Umum Pendidikan Pemerintahan dan Kecamatan kemasya rakatan, keten traman dan ketertiban serta pelayanan 3. Nilai AKIP Kecamatan

3

4. Prosen tase Temuan Meningkatnya BPK/ Kapasitas Inspektorat dan yang akuntabilitas ditindak kinerja lanjuti birokrasi 5. Tertib adminis trasi barang/ Aset Daerah

LKIP

38

(Kecamatan

Ujungberung)

2.93

0,96

70

100% 11. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

%

100

100%

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Ujungberung Kota Bandung selaku

pengemban

berakuntabilitas Ujungberung

amanah

melalui

Kota

masyarakat

penyajian

Bandung

yang

melaksanakan

Laporan dibuat

Kinerja

kewajiban Kecamatan

sesuai ketentuan yang

diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran

kinerja

digunakan

untuk

menilai

keberhasilan

dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi KecamatanUjungberung. A. Kerangka Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

LKIP

39

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian

indikator

kinerja

utama

(IKU)

diperoleh

berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No

Capaian Kinerja

Interpretasi

1.

> 100 %

Melebihi/Melampaui Target

2.

=100 %

Sesuai Target

3.

< 100 %

Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2014. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja

digunakan

LKIP

(Kecamatan

40

untuk

menilai

Ujungberung)

keberhasilan

Kota

Bandung

dan

kegagalan

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2014 hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Camat Ujungberung Kota Bandung Nomor : 050/Kep.047Kec. Uber/2015, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :  Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator  Sasaran 2 terdiri dari 6 indikator  Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator B. Capaian Indikator Kinerja Utama Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama

kali

yang

perlu

dilakukan

instansi

pemerintah

adalah

menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Ujungberung Kota bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat

Ujungberung

Kota

Bandung

Nomor

:

050/Kep.047-Kec.

Uber/2015 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung Tahun

2013-2018.

Upaya

untuk

meningkatkan

akuntabilitas,

Kecamatan Ujungberung Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator

Kinerja

Utama,

dalam

melakukan

reviu

dengan

memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang

sangat

mempengaruhi

keberhasilan

suatu

organisasi.

Hasil

pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Ujungberung Kota LKIP

41

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg Bandung tahun 2014 menunjukan hasil sebagai berikut:

No. 1 1

2

3

4

5 6 7

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Tahun 2014 Renstra (2018) Ket. Indikator Kinerja Capaian Satuan Target Realisasi Target Capaian Utama % (%) 3 4 5 6 7 8 9 2 Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu Persentase waktu pelayanan administrasi Umum lainnya tepat waktu Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik Persentase RW Juara Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif RATA-RATA CAPAIAN IKU

Nilai

77

81.00

103.91

87

93.10

%

100

100

100

100

100

%

60.00

98.69

164.48

85

116.10

%

60.00

99.97

166.62

85

117.61

%

40

40

100

100

40.00

%

43.10

46.55

108

84.48

55.10

%

46.66

53.33

114.29

93.33

50.71

122.47

Rata-rata Capaian IKU Kecamatan Ujungberung tahun 2014 sebesar 103.33 %. Dapat dilihat pada Diagram di bawah ini :

LKIP

42

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg Diagram 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Tahun 2014

CAPAIAN IKU 28.57 %

MELEBIHI TARGET

71.42 %

SESUAI TARGET TIDAK MENCAPAI TARGET

Capaian kinerja yang melebih/melampaui target ditunjukan pada indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan capaian kinerja 103.91, Prosentase administrasi kependudukantepat waktu,

dengan

capaian

164.48%,

Prosentase

waktu

pelayanan

administrasi umum lainya tepat waktu, dengan capaian 166.62 %.pada indikator Persentase RW juara dengan capaian kinerja 108.00%, pada indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif , dengan capaian kinerja 114.29 %, Capaian

kinerja

yang

sesuai

target

atau

mencapai

100%

ditunjukan pada indikator Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti, dengan capaian kinerja 100 %, Pada indikator Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik, dengan capaian kinerja 100 %. C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Secara umum Kecamatan Ujungberung Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 3 (tiga) sasaran. Tahun

2014

adalah

tahun

pertama

pelaksanaan

Rencana

Strategis Kecamatan, dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran LKIP

43

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg Kecamatan Ujungberung Kota Bandung adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Ujungberung Kota Bandung tahun 2014 RENSTRA (2018) No.

1

2

3

4

5

6

Indikator Kinerja Utama

Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu Persentase waktu pelayanan administrasi Umum lainnya tepat waktu Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik

Realis asi

Capaia n %

REALISASI (2013)

TARG ET

CAPAIAN (%)

77

81.00

103.91

78,61

87

93.10

100

100

100

n/a

100

100

820

925

108.82

900

102.77

%

60.00

98.97

164.48

85.00

116.80

%

60.00

99.97

166.62

85.00

117.61

%

40

40

100

n/a

100

40.00

Satua n

Target

Nilai

%

Nilai

n/a

n/a

n/a

7

Persentase RW Juara

%

43.10

46.55

108.00

n/a

84.48

55.10

8

Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif

%

46.66

53.33

114.29

n/a

93.33

50.71

9

Rasio Anggota Linmas

Rasio

1:1

1:1.07

107

n/a

1 :1.5

71.55

Nilai AKIP Kecamatan

Kriter ia

50.00

51.53

103.06

42.53

80.00

63.75

%

100

100

100

100

100

100

10 11

Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan pada beberapa tabel berikut :

LKIP

44

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Tahun 2014 NO.

SASARAN STRATEGIS

CAPAIAN

1


72.72 %

2

Sesuai Target

27.27 %

3


-

Dari 11 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut: Tabel 3.4 Tingkat Pencapaian No.

Sasaran

Jumlah Indikator Sasaran

Melampaui target (>100%)

Sesuai Target (100%)

1

Sasaran 1

3

Jumla h 2

2

Sasaran 2

6

5

83.33

1

16.66

3

Sasaran 3

2

1

50.00

1

50.00

11

8

72.72

3

27.27

Jumlah

66.67

Juml ah 1

33.33

%

%

Belum Mencapai Target (<100%) Jum % lah -

-

-

-

Pencapaian target Sasaran

Dari 3 sasaran dengan 11 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

LKIP

45

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014


Tabel 3.5 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran No.

Kategori

Jumlah Indikator

Presentase

A.

Sasaran 1

1


2

66.67

2

Sesuai Target

1

33.33

3


-

-

B.

Sasaran 2

1


5

83.33

1

16.6600

-

-

1

50.00

1

50.00

-

-

2 3

Sesuai Target Tidak Mencapai Target

C.

Sasaran 3

1


2 3

Sesuai Target Tidak Mencapai Target

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Dalam

melakukan

evaluasi

kinerja,

perlu

juga

digunakan

pembandingan-pembandingan antara lain : -

kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

-

kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

-

kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.

LKIP

46

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standar

-

nasional. Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2014 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 11 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana

telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan

Ujungberung Kota Bandung tahun 2013-2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan

secara rinci dapat

dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.6 Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik N o

1 2

3

Satua n

Indikator Kinerja

Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI

Nilai

%

Nilai

Tahun 2014

Tahun 2018

%

Target Realisasi

%

Target

77

81.00

103.91

87

93.10

100

100

100

100

100

850

925

108.82

900

102.77

Rata-rata Capaian Kinerja

104.24

98.62

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator: Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat, Persentase

LKIP

47

keluhan/pengaduan

(Kecamatan

Ujungberung)

pelayanan

Kota

administratif

Bandung

Tahun

yang

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg ditindaklanjuti,

Nilai

standar

kepatuhan

pelayanan

publik

versi

ombudsman RI 1. Analisis Pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Capaian

kinerja

nyata

indikator

Indeks

Pelayanan/Indeks

Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 81.00 dari target sebesar 77 yang direncanakan

dalam

Perjanjian

Kinerja

Tahun

2014,

sehingga

persentase capaian kinerjanya adalah 103.91 % atau melebihi target yang

diperjanjikan.

Capaian ini

lebih baik dari capaian tahun

sebelumnya yaitu meningkat 83.78. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 103.91%

bila dibandingkan dengan target akhir renstra

kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 98.62 %. penunjang

capaian

kinerja

indikator

Indeks

Data

Pelayanan/Indeks

Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari Kasi Pelayanan Sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.7 Data Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ujungberung Tahun 2014 Jumlah No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kriteria Pertanyaan

TAHUN 2013

TAHUN 2014

Respond

KETERANGAN

en

NILAI RATARATA UNSUR PELAY ANAN

Prosedur pelayanan Persyaratan pelayanan Kejelasan dan kepastian petugas Kedisiplinan petugas Tanggungjawab petugas Kemampuan petugas Kecepatan pelayanan Keadilan pelayanan Kesopanan dan keramahan petugas

150 150 150 150 150 150 150 150 150

Kewajaran biaya Kesesuaian biaya Ketepatan pelayanan Kenyamanan lingkungan Keamanan unit pelayanan Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan

150 150 150 150 150

Masyarakat

NILAI INDEK S UNIT PELAY ANAN

NILAI RATARATA UNSUR PELAY ANAN

NILAI INDEK S UNIT PELAY ANAN

456 455 452 454 460 459 450 454 454

3,04 3,03 3,01 3,03 3,07 3,06 3,00 3,03 3,03

456 455 452 454 460 459 450 454 454

3,04 3,03 3,01 3,03 3,07 3,06 3,00 3,03 3,03

Diatas Diatas Diatas Diatas Diatas Diatas Diatas Diatas Diatas

304 7 520 475 514

3.04 0.04 3,53 3,15 3,43 3.03 X

304 8 530 475 514

3,03 0.05 3,53 3,15 3,43

Diatas rata-rata Dibawah rata-rata Diatas rata-rata Diatas rata-rata Di atas rata-rata

6637

25 =

6658

75.75

LKIP

48

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata rata-rata

3,24X 25=81

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg Kinerja Pelayanan Sumber : KecamatanUjungberung

Nilai Unsur Pelayanan atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Ujungberung terhadap 150 responden dengan perhitungan sebagai berikut: Nilai Indeks Unit Pelayanan = Nilai Unsur Pelayanan (NRR) x penimbang (0,071) Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks Unit Pelayanan x Nilai Dasar (25), maka diperoleh hasil : Nilai IKM setelah dikonversi = 3,24 x 25 = 81.00. Grafik 3.1 Grafik perbandingan rata-rata nilai unsur pelayanan Kecamatan Ujungberung 2013-2014

Perbandingan rata-rata nilai unsur pelayanan tahun 2013-2014 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

2013 2014

Hasil

survey

pada

Kecamatan

Ujungberung

Kota

Bandung

berdasarkan 14 indikator pada Kepmenpan No.25/M/PAN/2/2014 menunjukkan dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2014 terdapat nilai unsur pelayanan tertinggi yang perlu dipertahankan adalah ketepatan pelayanan dengan nilai 3,53 hal ini LKIP

49

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg menandakan bahwa kategori baik, dengan demikian nilai indeks unit pelayanan setelah dikonversi = nilai indeks x nilai dasar = 3,24 x 25 = 81,00. Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang

mempunyai

nilai

paling

rendah,

sedangkan

unsur

yang

mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan.Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diambil Kesimpulan : a. Nilai dalam kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada unsur kesesuaian biaya nilai 0,05 & Kejelasan dan kepastian petugas pelayanan nilai 3,01 1. Kesesuaian biaya Faktor Penghambat kenapa Kecamatan Ujungberung pada unsur Kesesuaian biaya, mendapat nilai rendah yaitu dengan nilai 0.05, hal itu dikarenakan masih terdapat petugas di Kecamatan Ujungberung yang ragu-ragu dalam memberi keterangan kepada masyarakat bahwa pelayanan yang diberikan tidak dipungut biaya (gratis).

Karena

tidak/kurang

hal

jelas

tersebut, mengenai

membuat kepastiaan

masyarakat biaya

jadi

pelayanan

diberikan  Solusi untuk Permasalahan tentang Kepastian biaya pelayanan adalah sebaiknya Kepala Seksi Pelayanan agar menegur kepada petugas Pelayanan untuk memberikan informaji yang jelas dan menginformasikan dengan pengumuman bahwa pelayanan KK, KTP dan yang lain-lain gratis, agar masyarakat mengetahui hal tersebut. 2. Kejelasan dan kepastian petugas Faktor Penghambat untuk unsur kedua yang mendapat nilai rendah adalah dari unsur Kjelasan dan kepastian petugas Pelayanan

yaitu

dengan

nilai

3,01.

kenapa

Kecamatan

Ujungberung pada unsur Kejelasan dan kepastian petugas Pelayanan mendapat nilai rendah, hal itu dikarenakan masih terdapat petugas di Kecamatan Ujungberung yang memberikan Penjelasan tentang kapan selesainya tidak pasti/tidak ditentukan LKIP

50

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg dengan waktu berapa hari kerja. Karena hal tersebut, membuat masyarakat harus banyak meluangkan waktu untuk bolak-balik ke kecamatan.  Solusi untuk Permasalahan tentang Kejelasan dan kepastian petugas,

sebaiknya

kesepakatan himbauan

Kepala

retensi

kepada

waktu

seluruh

Seksi

Pelayanan agar

penyelesaian petugas

dan

pelayanan

membuat

memberikan agar

dalam

memberikan penjelasan batas waktu kapan selesai dengan jelas, sehingga masyarakat merasa puas. b. Nilai dalam kelompok paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu pada unsur keamanan unit pelayanan dengan nilai 3,43 & Kenyamanan lingkungan dengan nilai 3,53. 1. Keamanan unit pelayanan & Kenyamanan lingkungan Faktor Pendukung kenapa Kecamatan Ujungberung pada unsur Keamanan unit pelayanan dan kenyamanan lingkungan mendapat nilai Tinggi yaitu dengan nilai 3,43, hal itu dikarenakan

di

kecamatan Ujungberung pintu gerbang masuk kecamatan ada petugas dari staf trantib yang menjaga pintu gerbang masuk sekaligus memberikan informasi. Oleh sebab hal itulah maka untuk unsur keamanan unit pelayanan mendapat nilai tinggi. Faktor Pendukung untuk unsur kedua yang mendapat nilai Tinggi adalah dari unsur kenyamanan lingkungan yaitu dengan nilai 3,15. Karena Kecamatan Ujungberung pada ruang tunggu sudah dilengkapi dengan fasilitas AC, tempat duduk yang nyaman, air minum dan tempat parkir mobil dan motor yang luas. Oleh sebab hal itulah maka untuk unsur Kenyamanan lingkungan mendapat nilai tinggi. 

Solusi

untuk

mempertahankan

dan

meningkatkan

unsur

penilaian tentang Keamanan unit pelayanan dan kenyamanan lingkungan adalah, tetap menjaga keamanan dengan menjadwal staf trantif secara bergiliran untuk menjaga pintu gerbang masuk kecamatan, LKIP

51

(Kecamatan

dan menjaga ruang tunggu serta lingkungan Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg kecamatan dengan bersih, sejuk dan nyaman bebas dari sampah yang berserakan. Data hasil survey kepuasan Pelayanan Kecamatan Tahun 2014 secara lengkap dapat dilihat pada lampiran. Tabel 3.8

Data Perbandingan Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Instansi lain (Kecamatan lain) NO

NAMA SKPD / UNIT KERJA

TARGET

IKM

CAPAIAN (%)

1

KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL

75,00

89,20

104,00

2

KECAMATAN CIBENYING KALER

75,00

86,30

115,07

3

KECAMATAN RANCASARI

71,25

81,90

114,95

4

KECAMATAN LENGKONG

75,00

81,68

108,00

5

KECAMATAN BUAHBATU

72,10

81,30

109,39

6

KECAMATAN UJUNG BERUNG

77,00

81,00

105,19

7

KECAMATAN BANDUNG WETAN

80,86

81,00

100,17

8

KECAMATAN ANDIR

81,00

82,00

101,23

9

KECAMATAN ANTAPANI

75,00

80,20

106,69

10

KECAMATAN BOJONGLOA KALER

79,95

80,02

100.00

11

KECAMATAN SUKASARI

70,86

79,50

112,00

12

KECAMATAN MANDALATI

70,00

79,50

112,92

13

KECAMATAN BABAKAN CIPARAY

73,57

79,15

105,00

14

KECAMATAN BANDUNG KIDUL

70,00

78,00

101,08

15

KECAMATAN PANYILEUKAN

75,00

77,86

103,81

16

KECAMATAN ASTANAANYAR

74,96

77,25

103,05

17

KECAMATAN COBLONG

65,00

77,05

118,54

18

KECAMATAN ARCAMANIK

70,00

75,60

105,00

19

KECAMATAN GEDEBAGE

75,42

75,43

100.00

20

KECAMATAN REGOL

75,40

75,40

100,00

21

KECAMATAN CICENDO

75,00

75,25

100,33

22

KECAMATAN CIDADAP

73,00

75,20

103,01

23

KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL

74,00

74,92

101,25

24

KECAMATAN SUMUR BANDUNG

75,00

74,57

99,43

25

KECAMATAN CIBIRU

73,00

73,60

100,82

26

KECAMATAN BANDUNG KULON

72,50

73,60

100,00

27

KECAMATAN BATUNUNGGAL

70,00

28

KECAMATAN KIARACONDONG

68,11

69,75

102,57

29

KECAMATAN CINAMBO

65,00

69,63

107,11

LKIP

52

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

70,50

Bandung

101,61

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg 30

KECAMATAN SUKAJADI

65,00

66,67

102,60

Untuk melihat capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat seluruh Kecamatan, dapat dilihat pada Grafik berikut :

Grafik 3.2 Capaian IKM Kecamatan Kota Bandung Tahun 2014 KECAMATAN SUKAJADI KECAMATAN CINAMBO KECAMATAN KIARACONDONG KECAMATAN BATUNUNGGAL KECAMATAN BANDUNG KULON KECAMATAN CIBIRU KECAMATAN SUMUR BANDUNG KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL KECAMATAN CIDADAP KECAMATAN CICENDO KECAMATAN REGOL KECAMATAN GEDEBAGE KECAMATAN ARCAMANIK KECAMATAN COBLONG KECAMATAN ASTANAANYAR KECAMATAN PANYILEUKAN KECAMATAN BANDUNG KIDUL KECAMATAN BABAKAN CIPARAY KECAMATAN MANDALATI KECAMATAN SUKASARI KECAMATAN BOJONGLOA KALER KECAMATAN ANTAPANI KECAMATAN ANDIR KECAMATAN BANDUNG WETAN KECAMATAN UJUNG BERUNG KECAMATAN BUAHBATU KECAMATAN LENGKONG KECAMATAN RANCASARI KECAMATAN CIBENYING KALER 1

66,69 69,63 69,75 70,5 73,6 73,6 74,57 74,92 75,2 80,02 75,4 75,43 75,6 77,05 77,25 77,84 78,8 79,15 79,5 79,5 80,02 80,02 80,02 81 81 81,3 81,68 81,9 86,3 89,2

0

20

40

60

80

100

Sumber data SiLKIP Kota Bandung Tahun 2015

Capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ujungberung adalah 81,00 dari target 77 dengan capaian realisasi adalah 105.19 % dengan peringkat ke-6 (enam) dari hasil IKM 30 Kecamatan di Kota Bandung. Capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan Ujungberung memiliki nilai lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil IKM dari Kecamatan Buah Batu dengan nilai IKM 81.30. Kecamatan Buah Batu dengan capaian realisasi adalah LKIP

53

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg 109,39 % dengan peringkat ke-5 (lima) dari hasil IKM 30 Kecamatan di Kota Bandung. Capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan Ujungberung memiliki nilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil IKM dari Kecamatan Bandung Wetan dengan nilai IKM 81.00 Kecamatan Bandung Wetan dengan capaian realisasi adalah 100.17 % dengan peringkat ke-7 (Tujuh) dari hasil IKM 30 Kecamatan di Kota Bandung. 2.

Analisis

Pencapaian

Indikator

Persentase

Keluhan

/

Pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti Capaian kinerja nyata indikator Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti adalah sebesar 100% atau dalam arti semua pengaduan sudah ditindaklanjuti, dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %. Laporan Keluhan / Pengaduan yang masuk sistem Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Pemerintah Kota Bandung, adalah 6 ( Enam ) pengaduan, diantaranya: 1. 1 (satu) Keluhan / pengaduan tentang sarana air bersih 2. 1 (satu) Keluhan / pengaduan tentang Hutang piutang antara guru PAUD yang ada di wilayah Ujungberung. 3. 4 (Empat) Keluhan / pengaduan tentang Pelayanan Untuk melihat Capaian kinerja nyata indikator Persentase keluhan/pengaduan

pelayanan

administratif

yang

ditindaklanjuti,

dapat dilihat pada tabel berikut :

LKIP

54

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014


Tabel 3.9 Data Persentase Keluhan / Pengaduan yang ditindaklanjuti oleh Kecamatan Ujungberung No

Jenis Keluhan/

Lapora

Tindak

Pengaduan

n

lanjut

1

Sarana Air bersih

1

1

100 %

Ekbang - LH

2

Hutang

1

1

100 %

Dikmas

4

4

100%

Pelayanan

Piutang

Capaian

Kasi yang menangani

tentang guru PAUD 3

Pelayanan

KK,

domisili

perusahaan

dan

professional

aparat

Umum

dalam

memberikan pelayanan JUMLAH

6

6

Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan : a.

Jumlah Keluhan / Pengaduan yang paling banyak adalah Keluhan / Pengaduan tentang Pelayanan umum KTP, Domisili perusahaan, Profesional

aparat

sebagai

pelayan

masyarakat

4

(Empat)

pengaduan. 1. Keluhan / Pengaduan tentang pelayanan Umum Keluhan / Pegaduan tentang pelayanan Umum adalah keluhan / Pengaduan yang

paling

banyak

dilaporkan

oleh

Masyarakat,

hal

ini

dikarenakan di wilayah Kecamatan Ujungberung masih ada petugas / aparat yang masih belum memahami akan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.  Solusi untuk Keluhan / Pengaduan tentang Pelayanan Umum tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Kecamatan Ujungberung melalui Kasi Pelayanan dengan cara memberikan informasi dan LKIP

55

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg jawaban.Camat Ujungberung selaku Pimpinan SKPD kecamatan Ujungberung akan memberi peringatan dan menegur secara langsung kepada aparat yang lalai dalam melaksanakan tugas pokoknya secara profesional. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 100 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 100 %. Data penunjang capaian kinerja

indikator

Persentase

keluhan/pengaduan

pelayanan

administratif yang ditindaklanjuti yang diperoleh dari Kasi Pelayanan secara lengkap dapat dilihat pada lampiran. Capaian

kinerja

indikator

Persentase

keluhan/pengaduan

pelayanan administratif yang ditindaklanjuti sebesar 100 % sama dengan capaian Kecamatan Ujungberung dengan pengaduan yang ditindaklanjuti sebanyak 6 pengaduan lebih kecil, bila dibanding dengan

jumlah pengaduan Kecamatan Bandung Wetan & Kecamatan

AstanaAnyar capaian tersebut sama. Tabel 3.10 Data perbandingan Persentase keluhan/pengaduan yang ditindaklanjuti dengan Kecamatan Bandung Wetan & Kecamatan Astanaanyar No

Nama Kecamatan

Pengaduan

Tindak

Capaian

lanjut 1

Kecamatan Ujungberung

6

6

100 %

2

Kecamatan Bandung Wetan

18

18

100 %

3

Kecamatan Astana Anyar

17

17

100%

Grafik 3.3 Data perbandingan Persentase keluhan/pengaduan Pelayanan administratif yang ditindaklanjuti dengan Kecamatan Bandung Wetan & dan Kecamatan Astana Anyar

LKIP

56

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg 25 20

KECAMATAN UJUNGBERUNG KECAMATAN BANDUNG WETAN KECAMATAN ASTANAANYAR

15 10 5

0 PENGADUAN TINDAKLANJUT

3.

Analisis

Pencapaian

Indikator

Nilai

Standar

Kepatuhan

Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI Capaian kinerja nyata indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI adalah sebesar 925 dari target sebesar 850 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 108,82% atau melebihi target yang diperjanjikan. Data

penunjang

capaian

kinerja

indikator

Nilai

standar

kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI yang diperoleh dari Kasi Pelayanan, Sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.11 Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik Di Kecamatan Ujungberung Tahun 2014 NO

Variabel Penilaian

1

Pelayanan Terpadu Satu Atap / Satu Pintu

2

Standar Layanan a. Dasar Hukum b. Persyaratan Layanan c. SOP Layanan d. Bagan Alur Layanan e. Produk Layanan

LKIP

57

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bobot

Nilai

Capaian %

60

0

0

50

50

100

50

50

50

0

0

50

50

100

50

50 Bandung

100

100 Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg f. Jangka Waktu Layanan

100

100

100

100

100

100

20

20

100

10

10

100

20

20

100

10

10

100

10

10

10

10

10

10

100

10

10

100

20

0

0

10

0

0

10

10

100

50

50

100

100

100

100

5

0

0

5

0

c. Pegangan Rambatan

5

0

0

d. Toilet Khusus di Unit Pelayanan

5

0

0

g. Biaya / Tarif Layanan 3

Sarana, Prasarana atau Fasilitas a. Ruang Tunggu b. Pendingin Ruangan / AC di Unit Layanan c. Tempat Duduk d. Sarana Antrian e. Toilet f. Televisi g. Loket / Meja Pelayanan h. Tempat Parkir i.

Profile petugas / Person In Charge / Jumlah Pelaksana

j.

Tata tertib Layanan

k. Kode Etik layanan 4

Maklumat Pelayanan

5

Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)

6

Sarana Bagi Berkebutuhan Khusus a. Ram b. Jalur Pemandu

LKIP

58

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

100 100

0

Tahun

2014


7

e. Ruang Khusus ibu menyusui dan Anak

5

f. Loket khusus

5

0

0

a. Deks/Unit/Fungsi pengaduan

10

10

100

b. Pejabat Pengelola Pengaduan

20

20

100

c. Loket pengaduan / Ruang pengaduan

10

10

100

d. Sarana Pengaduan

20

20

100

10

10

100

10

0

0

0

0

Pengelolaan Pengaduan

e. Prosedur / Tata cara pengaduan f. Informasi Hasil Pengelolaan pengaduan 8

Sarana Pengukuran Kepuasan Pelanggan

20

20

100

9

Visi dan Misi Pelayanan

20

20

100

10

Moto Layanan

10

10

100

11

ISO 9001-2008

20

20

100

12

Atribut 10

10

100

10

10 820 MERAH

a. Pakaian Seragam b. ID Card TOTAL NILAI ZONA KEPATUHAN

100

Tabel 3.12 Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik Di Kecamatan Ujungberung Self Assment Mandiri Tahun 2014 No LKIP

59

Komponen (Kecamatan

Ujungberung)

Nilai Kota

Bandung

Ket Tahun

2014


Visi-Misi-Motto 1. Adanya visi dan misi yang dijabarkan dalam perencanaan

28

2. Penetapan Moto pelayanan

15

3. Moto pelayanan diumumkan 2

3

4

Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan 1. Penyusunan, penetapan dan penerapan 2. Maklumat pelayanan yang dipublikasikan

LKIP

60

200 50

Sistem mekanisme dan prosedur 1. Memiliki sertifikasi ISO 9001 :2008

10

2. Menerapkan Sistem manajemen mutu

10

3. Penetapan SOP

25

4. Penetapan Uraian Tugas dan dipapangkan

25

Sumber Daya Manusia 1. Penetapan dan Penerapan kode etik Pegawai 2. Sikap dan prilaku pegawai dalam memberikan layanan 3. Tingkat kedisiplinan pegawai dalam memberikan layanan 4. Tingkat kepekaan/respon pegawai dalam memberikan layanan 5. Tingkat Ketrampilan pegawai dalam meberikan layanan 6. Menetapkan kebijakan pengembangan pegawai dalam peningkatan kualitas pelayanan

5

7

30 30 30 30 25 25

Sarana Dan Prasarana Pelayanan 1. Sarana dan prasarana yang digunakan untuk proses pelayanan 2. Sarana dan prasarana yang tersedia memberikan kenyamanan kepada pengguna layanan

30

3. Sarana Pengaduan

20

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

15

Bandung

Tahun

2014


Penanganan Pengaduan 1. Sistem/ prosedur pengolahan pengaduan pengguna layanan 2. Unit Petugas khusus yang menangani pengaduan 3. Jumlah pengaduan yang dapat diselesaikan 4. Pengelolaan pengaduan yang mengacu Permen PAN-RB tentang kualitas pelayanan

7

9

10

30 20 20

Indeks Kepuasan Masyarakat 1. Pelaksanaan Survai dalam pereode penilaian 2. Survai IKM yang dilakukan yang mengacu kemenpan 25 tahun 2004 3. Rata-rata skor IKM yang diperoleh rata-rata sekor IKM 4. Tindaklanjut dari hasil survai IKM tindak lanjut

8

30

10 10 25 25

Sistem Informasi Pelayanan Publik 1. Sistem Informasi secara elektrik

25

2. Penyampaian informasi pelayanan public kepada pengguna anggaran 3. Tingkat keterbukaan informasi pelayanan kepada pengguna layanan Produktivitas dalam pencapaian target pelayanan

20

1. Penetapan target Kinerja Pelayana

40

2. Tingkat Pencapaian target Kinerja

40

25

Atribut 1. Petugas penylenggara layanan menggunakan seragam 2. Petugas layanan menggunakan ID card

2 1 925

JUMLAH Sumber : Kecamatan Ujungberung

Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan :

LKIP

61

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg a.

Hasil indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI yang masih mendapat penilaian kurang yang perlu

ditingkatkan

adalah

dari

SOP

Pelayanan,tata

tertib

pelayanan dan Sarana untuk berkebutuhan Khusus, diantaranya adalah Ruang Khusus Ibu Menyusui dan anak. Hasil tersebut dikarenakan di Kecamatan Ujungberung belum memiliki Ruang Khusus untuk Ibu Menyusui dan Anak, yang mengakibatkan

apabila

ada

Warga

masyarakat

yang

membutuhkan ruangan tersebut jadi terhambat.  Solusi untuk Meningkatkan Penilaian Ombudsman tentang belum adanya SOP pelayanan dan tata tertib pelayanan akan segera dilengkapi dan dilakukan perbaikan, kalau

tersedianya Ruang

Ibu Menyusui dan Anak, maka di tahun 2015 Kecamatan Ujungberung akan menganggarkan untuk pembuatan ruang ibu menyusui bila memungkinkan dan anggaran terbatas akan memanfaatkan ruangan kosong untuk menyediakan ruangan untuk ibu menyusui dan anak, agar warga yang memiliki balita dapat

memanfaatkan

fasilitas

yang

ada

di

kecamatan

Ujungberung. b.

Hasil indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI yang

mendapat penilaian baik dan harus tetap

dipertahankan adalah dari unsur penilaian Jangka Waktu Layanan dan Biaya / tarif layanan. Hasil tersebut dikarenakan di Kecamatan Ujungberung Semua Jenis Pelayanan diselesaikan dengan tepat waktu dan tidak ada pungutan biaya sama sekali (Gratis).  Solusi untuk Meningkatkan Penilaian Ombudsman yaitu tentang unsur penilaian Jangka Waktu Layanan dan Biaya / tarif layanan, maka di tahun 2015 Kecamatan Ujungberung akan selalu memberikan pelayan yang baik kepada warga masyarakat dan selalu memberikan informasi kepada warga masyarakat bahwa LKIP

62

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg semua pelayanan kependudukan yang ada di Kecamatan dan kelurahan tidak dikenakan biaya (Gratis). Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 108,82%


kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 102,77 %. Setelah dilakukan

perbaika

Unit

Pelayanan

Kecamatan

Ujungberung

melakukan self assment secara mandiri dengan hasil 925 berada di zona hijau sebagaimana table berikut ini : Keadaan perbandingan

Kecamatan nilai

Ujungberung

Standart

kepatuhan

bila

dilihat

pelayanan

dari

data

publik

versi

ombudsman RI seluruh kecamatan di kotan Bandung sebagaimana table berikut ini : Tabel 3.13 Data perbandingan Nilai standar kepatuhan pelayanan publik Versi ombudsman RI Seluruh Kecamatan di Kota Bandung

NO

TARGET

NILAI

CAPAIAN %

1

KECAMATAN SUKASARI

850

980

115,29

2

KECAMATAN SUKAJADI

810

975

108,02

3

KECAMATAN COBLONG

800

960

120,00

4

KECAMATAN CINAMBO

800

955

119,36

5

KECAMATAN PANYILEUKAN

825

950

115,15

6

KECAMATAN ANDIR

850

940

110,59

7

KECAMATAN CIBEUNYING KALER

850

940

110,59

8

KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL

800

935

116,87

9

KECAMATAN BOJONGLOA KALER

800

930

116,25

10

KECAMATAN BABAKAN CIPARAY

830

930

112,05

11

KECAMATAN UJUNGBERUNG

850

925

108.82

12

KECAMATAN SUMUR BANDUNG

800

920

115,00

13

KECAMATAN ARCAMANIK

850

915

107,65

14

KECAMATAN CIDADAP

850

910

107,06

15

KECAMATAN ANTAPANI

820

900

109,76

16

KECAMATAN BANDUNG WETAN

820

895

109,15

LKIP

63

NAMA SKPD / UNIT KERJA

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014


KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL

825

895

108,48

18

KECAMATAN BANDUNG KULON

848

890

104,71

19

KECAMATAN LENGKONG

840

890

105,95

20

KECAMATAN CIBIRU

850

885

104,11

21

KECAMATAN BATUNUNGGAL

840

880

104,76

22

KECAMATAN MANDALAJATI

850

880

103,52

23

KECAMATAN RANCASARI

850

870

102,35

24

KECAMATAN ASTANAANYAR

800

870

108,75

25

KECAMATAN BANDUNG KIDUL

850

850

100,00

26

KECAMATAN CICENDO

810

825

101,85

27

KECAMATAN REGOL

820

820

100,00

28

KECAMATAN BUAH BATU

800

820

102,50

29

KECAMATAN GEDEBAGE

860

820

95,34

30

KECAMATAN KIARACONDONG

800

810

101,25

Untuk melihat capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat seluruh Kecamatan, dapat dilihat pada Grafik berikut : Grafik 3.4 Data perbandingan Nilai standar kepatuhan pelayanan publik Versi ombudsman RI Seluruh Kecamatan di Kota Bandung

LKIP

64

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014


KECAMATAN KIARACONDONG KECAMATAN GEDEBAGE KECAMATAN BUAH BATU KECAMATAN REGOL KECAMATAN CICENDO KECAMATAN BANDUNG KIDUL KECAMATAN ASTANAANYAR KECAMATAN RANCASARI KECAMATAN MANDALAJATI KECAMATAN BATUNUNGGAL KECAMATAN CIBIRU KECAMATAN LENGKONG KECAMATAN BANDUNG KULON KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL KECAMATAN BANDUNG WETAN KECAMATAN ANTAPANI KECAMATAN CIDADAP KECAMATAN ARCAMANIK KECAMATAN SUMUR BANDUNG KECAMATAN UJUNGBERUNG KECAMATAN BABAKAN CIPARAY KECAMATAN BOJONGLOA KALER KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL KECAMATAN CIBEUNYING KALER KECAMATAN ANDIR KECAMATAN PANYILEUKAN KECAMATAN CINAMBO KECAMATAN COBLONG KECAMATAN SUKAJADI KECAMATAN SUKASARI

810 820 820 820 825 850 870 870 900

880 885 890 890 895 895 900 910 915 920 925 930 930 935 940 940 950 955 960 975 980 0

200

400

600

800

1000

Capaian kinerja indikator indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI adalah 925 dari target 850 dengan capaian realisasi adalah 108.82% dengan peringkat ke-11 (Sebelas) dari 30 kecamatan di kota Bandung, dengan hasil Penilaian Standar Kepatuhan publik versi ombudsman yang dilakukan secara self assasmen mandiri ( data teruptudet di kecamatan Ujungberung). Dengan demikian kecamatan Ujungberung melaporkan capaian kinerja di sakip online sebesar 108,82% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 102,77 %. Capaian kinerja sasaran 1 didukung oleh program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan & program penunjang (non urusan) di LKIP

65

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

1200

KECAMATAN UJUNGBERUNg antaranya

program

peningkatan

pelayanan

disiplin

aparatur,

administrasi program

perkantoran,

optimalisasi

program

pemanfaatan

teknologi informasi, program pembinaan dan pengembangan aparatur, program

peningkatan

peran

kecamatan

dan

kelurahan.

Program

peningkatan peran kecamatan dan kelurahan dengan kegiatan fasilitasi peningkatan

pelayanan

kepada

masyarakat.

Output

program

peningkatan peran kecamatan dan kelurahan dan kegiatan tersebut antara lain terfasilitasinya kegiatan sosialisasi tertib administrasi kependudukan, operasi yustisi, pemutakhiran data penduduk, dan terlaksananya

e-KTP

di

Kecamatan

Ujungberung,

dimana

output

tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.

Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran 1 Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Ujungberung di dukung oleh Program :

No.

PROGRAM

URAIAN/ PENJELASAN

(1)

(2)

(3)

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (program penunjang)

Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah tersedianya (jasa komunikasi, sumber daya air, kebutuhan listrik dan internet), jasa kebersihan kantor, jasa perbaikan peralatan kerja, Alat Tulis Kantor (ATK), barang cetakan dan penggandaan, peralatan dan perlengkapan kantor, Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan, makanan dan minuman dan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (program penunjang)

Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya Gedung Kantor yang memadai, Kendaran dinas operasional yang memadai, Terpeliharanya gedung kantor dan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur (program penunjang)

Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya Pakaian Dinas Lengkap beserta atribut, Tersedianya pakaian batik dan pakaian olahraga

4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (program penunjang)

Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Meningkatnya kinerja pegawai kecamatan Ujungberung terlaksananya kegiatan pembinaan kinerja aparatur

LKIP

66

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014


Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.14 Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan No

Program

Kegiatan

1

Program Peningkat an Peran Kecamata n dan Kelurahan

Fasilitasi peningkata n pelayanan kepada masyarakat

2

Program Penunjang (Non Urusan)

Pagu Anggaran

Realisasi Anggaran

3.288.977.0 80

3.223.721. 140

4.291.622.9 20

3.707.066. 092

Output

Menunjan g /Kurang

terfasilitasinya kegiatan sosialisasi tertib administrasi kependudukan, operasi yustisi, pemutakhiran data penduduk, dan terlaksananya e-KTP di Kecamatan Ujungberung, dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran

Menunjang

Menunjang

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Ujungberung disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut : Faktor pendukung 1. Anggaran

yang

memadai

ditunjang

oleh

swadaya

murni

masyarakat;

LKIP

67

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg 2. Kecamatan

Ujungberung

memiliki

Standar

Operasional

dan

Prosedur (SOP) Pelayanan dan telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan; 3. Sarana pengaduan yang memadai berupa ruang pengaduan, kotak saran, LAPOR dan saluran telepon dan sms pengaduan; 4. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Ujungberung.

Faktor Penghambat 1. Peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis berubah-rubah; 2. Pengesahan APBD dan APBDP Kota Bandung yang lambat; 3. Kurangnya koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Ujungberung; 4. Sarana dan prasarana yang masih belum memenuhi kebutuhan; 5. Kurangnya

kebutuhan

jumlah

SDM

aparatur

dalam

pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas

pelayanan

publik

di

Kecamatan

Ujungberung,

berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut : 1. Penetapan peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis secara pasti dan lebih awal; 2. Pengesahan APBD dan APBDP Kota Bandung tepat waktu; 3. Adanya sistem yang memadai dalam mengatur koordinasi dengan SKPD

terkait

dalam

pelaksanaan

yang

beririsan

dengan

Kecamatan Ujungberung; 4. Perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana; 5. Permohonan penambahan jumlah SDM aparatur Kecamatan serta pelatihan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas SDM.

LKIP

68

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg Sasaran 2 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Tugas

Umum

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.15 Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum pemerintah Kecamatan

Tahu N

Indikator Kinerja

o

Satuan

Tahun 2014

n

%

Target Realisasi 1

2 3

Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik

%

2018 Target

%

60.00

98.69

164.48

85.00

116.80

%

60.00

99.97

166.62

85.00

117.61

%

40

40

100

100

40.00

4

Persentase RW Juara

%

43.10

46.55

108

84.48

55.10

5

Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif

%

46.66

53.33

114.29

93.33

50.71

6

Rasio Anggota Linmas

rasio

1:1

1:1.07

107.00

1:1.5

71.55


126.73

73.52

Sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan dapat dilihat dari 6 (enam) indikator, sebagai berikut : 1. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu 2. Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu 3. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik 4. Persentase RW Juara 5. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif 6. Rasio Anggota Linmas

LKIP

69

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg 1. Analisis

Pencapaian

Indikator

Persentase

Pelayanan

Administrasi Kependudukan Tepat Waktu Capaian

kinerja

nyata

indikator

Persentase

pelayanan

administrasi kependudukan tepat waktu adalah sebesar 98.69 dari target sebesar 60.00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 164.48% atau sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar

100 %

bila

dibandingkan

dengan

target

akhir

renstra

kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 116.80 %. Data penunjang capaian kinerja indikator Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu yang diperoleh dari Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Ujungberung sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.16 Data Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu Tahun 2014 KTP KTP TIDAK YANG TEPAT DILAYANI WAKTU

BULAN

KTP TEPAT WAKTU

1

2

3

4 = 2+3

JAN FEB MAR APR MEI

680 811 679 730 831

2 2 3 4 4

682 813 682 734 835

LKIP

70

(Kecamatan

% KTP TEPAT WAKTU 5= 2/4*100% 99.70 99.75 99.56 99.45 99.52

Ujungberung)

Kota

KK TEPAT WAKTU

KK TIDAK KK YANG TEPAT DILAYANI WAKTU

6

7

8= 6+7

535 624 502 600 540

8 14 3 7 8

543 638 505 607 548

Bandung

Tahun

2014

% KK TEPAT WAKTU 9= 6/8*100% 98,52 97.80 99.40 98.84 98.54

KECAMATAN UJUNGBERUNg JUN JUL AGU

733 672 784

7 9 7

740 681 791

98,52 98.67 99.11

556 555 407

8 15 11

564 570 518

98.58 97.36 78.57

SEP

922

12

934

98.71

661

16

677

97.63

OKT NOV DES

879 812 867

5 11 11

884 823 873

99.43 98.66 99.31

682 554 675

15 12 8

697 556 683

97.84 99.64 98.82

JUMLAH

9.400

77

9.477

99.18

6.891

125

7.016

98.21

=

98.69%

=99.18+98,21 / 2 Sumber : Kecamatan Ujungberung

Grafik 3.5 Data Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu Tahun 2014 100 98 96

KTP

94

KK

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP

Column1 OKT

NOV

DES

Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan : a. Jumlah pelayanan administrasi kependudukan yang dilayani oleh Kecamatan Ujungberung adalah sebanyak 16493 yang terdiri dari pelayanan

administrasi

kependudukan

KTP

(Kartu

Tanda

Penduduk) sebanyak 9477 yang dilayani dan 7016 administrasi kependudukan KK (Kartu Keluarga ) yang dilayani. Dari hasil tersebut didapat 9400 KTP yang dilayani dengan tepat waktu dan 77 KTP yang tidak tepat waktu. Lalu untuk administrasi kependudukan KK didapatkan hasil 6891 yang dilayani dengan tepat waktu dan 125 yang tidak tepat waktu. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa masih terdapat sekitar 1,31% pelayanan yang tidak tepat waktu. Hal ini dikarenakan LKIP

71

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg masih ada beberapa kendala yang dihadapi untuk pelayanan administrasi kependudukan KTP dan KK, diantaranya seperti kesalahan dalam pencetakan KTP atau KK yang akhirnya mengakibatkan pencetakan ulang KTP dan KK tersebut dan membuat waktu pelayanan menjadi tidak tepat waktu. Standar untuk pelayanan KTP biasanya waktu maksimal pelayanan adalah 7 hari kerja dan untuk KK adalah 14 hari kerja. Karena adanya kesalahan dalam pencetakan, waktu pelayanan menjadi lebih lama dari waktu standar.  Solusi untuk meningkatkan Pelayanan KTP dan KK tepat waktu adalah mengurangi kesalahan dalam pencetakan ulang KTP dan KK dengan cara pembinaan kepada Operator Pelayanan yang mencetak KTP dan KK agar tidak terjadi lagi kesalahan dalam pencetakan KTP dan KK. Dengan cara diverivikasi data dengan selektif tingkat kebenaranya, dengan Langkah ini diharapkan akan meminimalisir kesalahan dalam pencetakan KTP dan KK tersebut. b. Jumlah pelayanan administrasi kependudukan yang dilayani oleh Kecamatan Ujungberung adalah sebanyak 16943 dengan hasil persentase keseluruhan pelayanan tepat waktu sebesar 98,69%, yang terdiri dari pelayanan administrasi kependudukan KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebanyak 9477 yang dilayani dan 7016 administrasi kependudukan KK (Kartu Keluarga ) yang dilayani. Dari hasil tersebut didapat data, 9400 KTP yang dilayani dengan tepat waktu dan 77 KTP yang tidak tepat waktu. Lalu untuk administrasi kependudukan KK didapatkan hasil 6.891 yang dilayani dengan tepat waktu dan 125 KK yang dilayani tidak tepat waktu. Ini menunjukan bahwa pelayanan Administrasi Kependudukan sudah termasuk kedalam kategori perlu ditingkatkan dalam hal pelayanan Administrasi kependudukan tepat waktu, hal ini dikarenakan Kecamatan Ujungberung belum memiliki Website yang dapat diakses LKIP

72

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg oleh seluruh warga masyarakat Kecamatan Ujungberung yang sedang membuat KTP atau KK apakah KTP atau KK tersebut sudah selesai atau belum. Faktor pendukung inilah yang membuat hasil pelayanan yang ada di Kecamatan Ujungberung dalam hal Pelayanan administrasi Kependudukan tepat waktu memiliki kategori perlu ditingkatkan.  Solusi

untuk

Meningkatkan

Pelayanan

Administrasi

Kependudukan tepat waktu adalah dengan cara mengadakan sarana website yang belum ada untuk meningkatkan atau bahkan tidak ada lagi pelayanan administrasi Kependudukan yang tidak tepat waktu. Capaian kinerja indikator Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu sebesar 100.00 % lebih rendah dari capaian Kecamatan Sumur Bandung & Bojongloa Kaler. Bila dibandingkan dengan kecamatan Sumur Bandung & Bojongloa Kaler capaian tersebut lebih rendah.

Tabel 3.17 Data perbandingan Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu No 1 2 3 4 5 6 7 8 LKIP

73

Nama Kecamatan

Realisasi 93 65 70 70 70 79,54 98,24 82,01

Kec. Sukasari Kec. Sukajadi Kec. Cicendo Kec. Andir Kec. Cidadap Kec. Coblong Kec. Bandung Wetan Kec. Sumur Bandung (Kecamatan

Ujungberung)

Keterangan

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Kec. Astanaanyar Kec. Bojongloa Kaler Kec. Babakan Ciparay Kec. Bojongloa Kidul Kec. Bandung Kulon Kec. Regol Kec. Lengkong Kec. Batununggal Kec. Bandung Kidul Kec. Kiaracondong Kec. Cibeunying Kidul Kec. Cibeunying Kaler Kec. Antapani Kec. Cinambo Kec. Mandalajati Kec. Arcamanik Kec. Ujung Berung Kec. Cibiru Kec. Buahbatu Kec. Rancasari Kec. Gedebage Kec. Panyileukan Rata Rata Sumber Data : Aplikasi Silakip Kota Bandung

100 80 100 66 68 69 75 60 89,65 90,05 99,5 78,25 91,78 97,71 100 79,15 98.69 78,01 65 89,20 100 63 80,90

Grafik 3.5 Data perbandingan Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu

LKIP

74

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014


Kec. Panyileukan Kec. Gedebage Kec. Rancasari Kec. Buahbatu Kec. Cibiru Kec. Ujung Berung Kec. Arcamanik Kec. Mandalajati Kec. Cinambo Kec. Antapani Kec. Cibeunying Kaler Kec. Cibeunying Kidul Kec. Kiaracondong Kec. Bandung Kidul Kec. Batununggal Kec. Lengkong Kec. Regol Kec. Bandung Kulon Kec. Bojongloa Kidul Kec. Babakan Ciparay Kec. Bojongloa Kaler Kec. Astanaanyar Kec. Sumur Bandung Kec. Bandung Wetan Kec. Coblong Kec. Cidadap Kec. Andir Kec. Cicendo Kec. Sukajadi Kec. Sukasari

93,55 100 89,2

65 78,01 98,69 79,15 100 97,71 91,78 78,25 99,5

90,05 89,65 60 75 69 68 66 100 80

100 82,01 98,24 79,54 70 70 70 65 93 0

20

40

60

80

100

120

Sumber data SiLKIP Kota Bandung Tahun 2015

Realisasi indikator prosentase pelayanan kependudukan tepat waktu menduduki level enam masih perlu perbaikan dari jaringan intternet maupun ketelitian pemeriksaan berkas sehingga mengurangi ketepatan waktu. Keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator pelayanan kependudukan tepat waktu disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut : Faktor pendukung : 1. Adanya pembagian tugas dari masing masing aparatur 2. Sarana gedung yang sudah memadai 3. Kenyamanan lingkungan untuk pelayanan

LKIP

75

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg Faktor Penghambat: 1. Kurangnya jumlah SDM dalam pelaksanaan tugas Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatkan pelayanan publik, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut : 1. Memberlakukan nomor antrian agar lebih tertib di loket sehingga pemeriksaan berkas lebih teliti 2. Melakukan kerjasama dengan petugas dari jaringan internet untuk pemeriksaan/perawatan berkala.

2.

Analisis Pencapaian Indikator Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu Capaian kinerja nyata indikator Persentase waktu pelayanan adm.

Umum lainnya tepat waktu adalah sebesar 99.97 dari target sebesar 60.00

yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014,

sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 166.62 % atau melebihi target yang diperjanjikan. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar

100 %

bila

dibandingkan

dengan

target

akhir

renstra

kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 7117.61 %. Data penunjang capaian kinerja indikator Persentase pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu yang diperoleh dari Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Ujungberung Sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.18 Data Pelayanan Administrasi Umum Lainnya Tepat Waktu LKIP

76

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg Tahun 2014

Tahun

2014

Jenis Pelayanan

Tepat Waktu

Tidak Tepat Waktu

Yang Dilayani

% Tepat Waktu

Legalisasi

3.457

3.457

100

Keterangan tidak Mampu

2.820

2.820

100

Surat Keterangan Miskin

615

615

100

SKCK

290

290

100

Domisili Perusahaan

107

109

98.16

Domisili Kelembagaan

82

82

100

7371

99.97

∑6𝑖=1 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 5

2

7369

2

Sumber: Kecamatan Ujungberungan Grafik 3.6 Data Pelayanan Administrasi Umum lainnya Tahun 2014

4000 3000 2000

TEPAT WAKTU

1000 TEPAT WAKTU

0

TIDAK TEPAT WAKTU YANG DILAYANI

Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan :

LKIP

77

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg a. Jumlah pelayanan administrasi umum lainnya yang dilayani oleh Kecamatan Ujungberung adalah sebanyak 7371 yang terdiri dari pelayanan administrasi umum yang tepat waktu adalah sebanyak 7369 dan sebanyak 2 pelayanan yang dilayani tidak tepat waktu. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa masih terdapat sekitar 0.03 % dari keseluruhan pelayanan administrasi umum lainnya yang tidak tepat waktu. Dari jenis pelayanan yang ada di Kecamatan Bandung Ujungberung pelayanan Domisili Perusahaan dan SKTM adalah pelayanan administrasi yang pelayanan tidak tepat waktu nya lebih besar dibanding pelayanan lainnya. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa kendala yang dihadapi untuk pelayanan administrasi Domisili Perusahaan dan SKTM, diantaranya seperti masih kurang petugas di kecamatan yang bertugas untuk mengecek ke lapangan yang menjadi salah satu syarat dikeluarkan nya Domisili perusahaan dan SKTM, yang mengakibatkan pelayanan administrasi Domisili Perusahaan dan SKTM tersebut jadi tidak tepat waktu.

 Solusi untuk meningkatkan Pelayanan administrasi Domisili Perusahaan dan SKTM agar tepat waktu adalah dengan cara menambah jumlah petugas yang bertugas untuk mengecek ke lapangan. Agar tidak terjadi lagi keterlambatan dalam pembuatan administrasi umum tentang Domisili Perusahaan dan SKTM. b.

Jumlah pelayanan administrasi umum lainnya yang dilayani oleh Kecamatan Ujungberung terdiri dari 6 jenis pelayanan umum diantaranya adalah Legalisasi,SKTM , surat keterangan Miskin, SKCK,

dan Domisili Perusahaan dan Domisili Kelembagaan. Dari

data diatas didapat hasil bahwa pelayanan yang dilayani dengan tepat waktu diantaranya adalah Legalisasi, Surat keterangan miskin, SKCK. Dan domisili kelembagaan. Ini menunjukan bahwa pelayanan Administrasi Kependudukan sudah termasuk kedalam kategori baik dalam LKIP

78

hal

(Kecamatan

pelayanan

Administrasi

Ujungberung)

Kota

umum Bandung

lainnya, Tahun

hal

ini 2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg dikarenakan petugas di Kecamatan Ujungberung yang melayani tanggap dan cepat dalam menindaklanjuti permohonan pelayanan warga masyarakat. Solusi



untuk

Mempertahankan

&

meningkatkan

Pelayanan

Administrasi umum lainnya adalah terus memberikan himbauan kepada petugas pelayanan di Kecamatan Ujungberung agar selalu memberikan pelayanan terbaik kepada warga masyarakat. Capaian kinerja indikator Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu sebesar 100 %

rendah

Kecamatan

Bandung

Bojongloa

dibandingkan

dengan

Kaler

&

Kecamatan

kecamatan

Bojongloa

Kaler

dari capaian Kidul.

&

Bila

Kecamatan

Bandung Kidul capaian tersebut lebih rendah. Tabel 3.19 Data perbandingan Persentase waktu pelayanan Adm. Umum lainnya tepat waktu kota Bandung Tahun 2014 No

Nama Kecamatan

Nilai

Keterangan

1

Kec. Sukasari

77.02

2

Kec. Sukajadi

65

3

Kec. Cicendo

70

4

Kec. Andir

70

5

Kec. Cidadap

70

6

Kec. Coblong

81.83

7

Kec. Bandung Wetan

81.61

8

Kec. Sumur Bandung

79.01

9

Kec. Astanaanyar

100

10

Kec. Bojongloa Kaler

11

Kec. Babakan Ciparay

12

Kec. Bojongloa Kidul

59

13

Kec. Bandung Kulon

68.73

14

Kec. Regol

69

15

Kec. Lengkong

75

16

Kec. Batununggal

60

LKIP

79

(Kecamatan

Ujungberung)

80 100

Kota

Bandung

Tahun

2014


Kec. Bandung Kidul

82.67

18

Kec. Kiaracondong

91.43

19

Kec. Cibeunying Kidul

100

20

Kec. Cibeunying Kaler

95.42

21

Kec. Antapani

100

22

Kec. Cinambo

100

23

Kec. Mandalajati

100

24

Kec. Arcamanik

90

25

Kec. Ujung Berung

99.97

26

Kec. Cibiru

95.16

27

Kec. Buahbatu

65

28

Kec. Rancasari

98.89

29

Kec. Gedebage

70

30

Kec. Panyileukan

61

Rata rata

81.09

Sumber Data : Aplikasi Silakip Kota Bandung

Grafik 3.6 Perbandingan Capaian Prosentase pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu dengan Instansi lain (Kecamatan lain) 94,54 Kec. Gedebage

70 98,89

Kec. Buahbatu

65 112,16

Kec. Ujung Berung

99,97 90

Kec. Mandalajati

100 100 100 95,42 100 91,43

Kec. Antapani Kec. Cibeunying Kidul Kec. Bandung Kidul

82,67 60

Kec. Lengkong

75 69 68,73

Kec. Bandung Kulon 59 Kec. Babakan Ciparay

100 80

Kec. Astanaanyar

100 79,01 81,61 81,83

Kec. Bandung Wetan Kec. Cidadap

70 70 70

Kec. Cicendo 65 Kec. Sukasari

77,02 0

LKIP

80

(Kecamatan

20 Ujungberung)

40 Kota

60

80

Bandung

Tahun

100 2014

120

KECAMATAN UJUNGBERUNg Capaian

pada

pelayanan

administrasi

umum

tepat

waktu

menduduki urutan ke 25 dan dibawah rata-rata kecamatan se Kota Bandung namun perlu adanya peningkatan untuk mencapai hasil yang maksimal.

3.

Analisis Pencapaian Indikator Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik Capaian kinerja nyata indikator Persentase Kelurahan yang

memenuhi standar kriteria baik adalah sebesar 40.00 dari target sebesar 100.00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau sama dengan target yang diperjanjikan. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar

100 %

bila

dibandingkan

kecamatan

maka

capaian

penunjang

capaian kinerja

dengan

kinerjanya indikator

target

mencapai

akhir

40.00

renstra

%.

Data

Persentase Kelurahan yang

memenuhi standar yang diperoleh dari Kepala Seksi Ekbang – LH Kecamatan Ujungberung Sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.20 Data Kelurahan Yang Memenuhi Standar Kriteria Baik KELURAHAN NO 1 2

KRITERIA Menyampaikan minimal 75% dari seluruh laporan rutin tepat waktu Menuntaskan dan atau turut serta membantu penuntasan minimal 75% dari keluhan masyarakat dalam pelayanan administratif

PASIR WANGI

PASIR ENDAH

PASANG GRAHAN

CIDEN DING

PASIR JATI

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

3

Rasio Sumur Resapan min 1 : 2 baik

√

√

√

X

X

4

Rasio Lubang Biopori min 1:1 baik

√

X

√

X

X

√

√

√

√

√

√

X

√

X

X

1

0

1

0

0

5 6

Kerb telah dicat warna hitam dan putih tidak pudar pada triwulan ke 3 setiap tahun Terpelihara / tidak ada rumput liar / gulma yang mencolok setiap triwulan JUMLAH KELURAHAN YANG MEMENUHI KRITERIA BAIK

LKIP

81

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg Prosentase Kelurahan berstandar baik =

Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria Jumlah Kelurahan se Kecamatan

𝑥 100%=

2/5x100% = 40.00% Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan : a. Kelurahan yang memenuhi Kriteria baik di lihat dari data diatas adalah Kelurahan Pasirwangi dan Pasanggrahan, karena Kelurahan Tersebut memenuhi semua Kriteria untuk kelurahan berkriteria baik. Untuk Kelurahan Cigending, Pasirjati dan Pasirendah belum memenuhi standar Kriteria kelurahan baik, hal ini dikarenakan Kedua Kelurahan tersebut masih belum memenuhi semua kriteria kelurahan baik. Kriteria yang belum dipenuhi kedua kelurahan tersebut adalah tentang Terpeliharanya / Tidak ada rumput liar / gulma yang mencolok setiap triwulan. Penyebab tidak terpenuhinya kriteria tentang terpelihara/tidak ada rumput liar / gulma yang mencolok di setiap triwulan, rasio sumur resapan, rasio lubang biopori, karena masih ada beberapa daerah di wilayah tersebut yang masih tidak dilaporkan oleh ketiga Kelurahan tersebut, dikarenakan jumlah petugas di Kelurahan tersebut masih terbatas.  Solusi untuk Menangani permasalahan pada ketiga kelurahan tersebut adalah dengan cara menambah petugas yang memiliki keahlian dalam hal tersebut, agar di tahun yang akan datang, ketiga kelurahan bisa menjadi kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik. Capaian kinerja indikator Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik pada tahun 2014 adalah 100 % sama dengan capaian Kecamatan lain sekota Bandung

LKIP

82

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg Tabel 3.21 Data perbandingan Persentase Kelurahan Yang memenuhi standar kriteria baik per kecamatan kota Bandung Tahun 2014 No

Nama Kecamatan

Nilai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Kec. Sukasari Kec. Sukajadi Kec. Cicendo Kec. Andir Kec. Cidadap Kec. Coblong Kec. Bandung Wetan Kec. Sumur Bandung Kec. Astanaanyar Kec. Bojongloa Kaler Kec. Babakan Ciparay Kec. Bojongloa Kidul Kec. Bandung Kulon Kec. Regol Kec. Lengkong Kec. Batununggal Kec. Bandung Kidul Kec. Kiaracondong Kec. Cibeunying Kidul Kec. Cibeunying Kaler Kec. Antapani Kec. Cinambo Kec. Mandalajati Kec. Arcamanik Kec. Ujung Berung Kec. Cibiru Kec. Buahbatu Kec. Rancasari Kec. Gedebage Kec. Panyileukan Rata Rata Sumber Data : Aplikasi Silakip Kota Bandung

LKIP

83

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

100 60 33,33 80 66,67 50 33,33 25 16,66 17,99 16,66 70 73 28,57 71 37,5 25 33,33 83,33 25 50 50 60 50 40 25 25 50 25 25 44,88

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg Grafik 3.7 Data perbandingan Persentase Kelurahan Yang memenuhi standar kriteria baik dengan Kecamatan Lain se- Kota Bandung Tahun 2014

25 25 25 25 25

Kec. Panyileukan Kec. Gedebage Kec. Rancasari Kec. Buahbatu Kec. Cibiru

40

Kec. Ujung Berung

50

Kec. Arcamanik

60

Kec. Mandalajati

50

Kec. Cinambo

50

Kec. Antapani

25


83,33


33,33

Kec. Kiaracondong

25

Kec. Bandung Kidul

37,5

Kec. Batununggal

71

Kec. Lengkong

28,57

Kec. Regol

73 70

Kec. Bandung Kulon Kec. Bojongloa Kidul

16,66 17,99 16,66 25

Kec. Babakan Ciparay Kec. Bojongloa Kaler Kec. Astanaanyar Kec. Sumur Bandung

33,33

Kec. Bandung Wetan

50

Kec. Coblong

66,67

Kec. Cidadap

80

Kec. Andir

33,33

Kec. Cicendo

60

Kec. Sukajadi

100

Kec. Sukasari

0

20

40

60

80

100

120

Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Ujungberung berada diatas rata rata dan bila dilihat dari realisasi indikator menduduki urutan ke 25 sama dengan kecamatan lainnya yang menduduki urutan dengan capaian 40% bila dibandingkan dengan target akhir renstra. Capaian tiap kecamatan ini dipengaruhi LKIP

84

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg pula dari jumlah kelurahan yang ada diwilayah kecamatan masing – masing. Keberhasilan

/

kegagalan

pencapaian

indikator

kinerja

Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut : Faktor pendukung : 1. Jumlah kelurahan yang sedikit 2. 48 % komplek/perumahan

Faktor Penghambat 1. Luas kompek yang tidak merata 2. Perkampungan yang cukup padat dan rumahnya kecil kecil Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja prosentase kelurahan yang memenuhi kriteria baik, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut : 1. Penyuluhan kepada masyarakat tentang gerakan sejuta biopori, sumur resapan dan pembersihan gulma/rumput liar terutama wilayah disekitar sungai 2. Pengerahan tenaga kebersihan dan pasukan gorong gorong untuk membersikan gulma / rumput liar. 3. Penambahan pembuatan lubang biopori di komplek-komplek dan lahan lahan sekitar jalan guna memenuhi target dikarenakan lahan di perkampungan padat sulit. 4.

Analisis Pencapaian Indikator Persentase RW Juara Capaian kinerja nyata indikator Persentase RW Juara adalah

sebesar 46.55 % dari target 43.10 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 108.00 % atau melebihi target yang diperjanjikan. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 108.00 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra pada

LKIP

85

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg tahun 2018,

maka capaian kinerjanya mencapai 55.10 %. Data

penunjang capaian kinerja indikator Persentase RW Juara yang diperoleh dari Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Ujungberung Sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah : Tabel 3.22 Data Capaian Kriteria RW Juara Kelurahan (Total 58 RW) %

No

Metode

Pasir Pasire

Cigen

Pasirj

wang

ndah

ding

ati

i

7 RW

11 RW

14

12 RW

Pas gra han 14 RW

Metode Pengelolaan Sampah 1

Berbasis Masyarakat (5 Kriteria)

%

ang

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

-

2

1

1

5

4

6

5

5

17.24 %

Min 1 Kriteria Syarat Administratif RW (7

2

Kriteria) Min 3 Kriteria RW Juara (21 Kriteria) Min 5

3

Kriteria Jumlah RW yang memenuhi semua Kriteria JUMLAH RW JUARA

JUMLAH RW DI KECAMATAN Sumber : Kecamatan Ujungberung

17.24 % 8.62%

25

43.10

58

%

Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan : a.

RW yang memenuhi Kriteria sebagai RW juara ada 25 RW yang terdiri dari 5 RW dari Kelurahan Pasirendah, 4 RW dari kelurahan Cigending, 6 RW dari Kelurahan Pasirjati, 5 RW di Kelurahan

LKIP

86

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg Pasanggrahan . Kelurahan Pasirjati merupakan kelurahan yang paling banyak memenuhi kreteria RW juara. Hal ini disebabkan karena wilayah Kelurahan Pasirjati adalah wilayah yang termasuk wilayah yang padat penduduk dan telah banyak warganya yang sudah dapat mengelola sampah untuk dijadikan komposter

dan lain-lain. Untuk Kelurahan Cigending,

Pasirendah, Pasanggrahan dan Pasirwangi

juga termasuk wilayah

yang didominasi oleh perumahan tetapi masih belum memanfaatkan pengelolaan sampah.  Solusi untuk Menangani permasalahan tersebut adalah dengan cara mensosialisasikan kepada warga di Kecamatan Ujungberung tentang kriteria-kriteria RW juara agar tahun yang akan datang RW yang belum juara jadi RW Juara. Capaian kinerja indikator Persentase RW Juara sebesar 108.00 % lebih

besar

dari

capaian

Kecamatan

Rancasari

&

Kecamatan

Astanaanyar. Bila dibandingkan dengan capaian dengan kecamatan lain di kota Bandung Tabel.3.23 Data perbandingan Prosentase RW Juara Per-Kecamatan Kota Bandung Tahun 2014 No

Capaian

1

Kec. Sukasari

71,87

2

Kec. Sukajadi

60

3

Kec. Cicendo

17,85

4

Kec. Andir

75

5

Kec. Cidadap

70

6

Kec. Coblong

47,11

7

Kec. Bandung Wetan

34,26

8

Kec. Sumur Bandung

16,67

9

Kec. Astanaanyar

21,27


21,23

10

LKIP

87

Nama Kecamatan

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Keterangan

Tahun

2014



21,27

12


25

13

Kec. Bandung Kulon

50

14

Kec. Regol

68

15

Kec. Lengkong

65,55

16

Kec. Batununggal

30,12

17

Kec. Bandung Kidul

35,29

18

Kec. Kiaracondong

58,82

19


42,91

20


65,22

21

Kec. Antapani

40,33

22

Kec. Cinambo

64

23

Kec. Mandalajati

58,82

24

Kec. Arcamanik

31,37

25

Kec. Ujung Berung

46,55

26

Kec. Cibiru

35,84

27

Kec. Buahbatu

45,46

28

Kec. Rancasari

31,37

29

Kec. Gedebage

30,77

30

Kec. Panyileukan

60

Rata Rata Sumber Data : Aplikasi Silakip Kota Bandung

LKIP

88

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

44,71

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg Grafik 3.8 Prosentase RW Juara Kecamatan Tahun 2014 RW Juara 100

Rangking

40

Rata Rata

Kec. Cicendo

Kec. Sumur Bandung


Kec. Astanaanyar


Kec. Rancasari


Kec. Gedebage

Kec. Batununggal

Kec. Arcamanik

Kec. Bandung Wetan

Kec. Cibiru

Kec. Bandung Kidul

Kec. Antapani

Kec. Buahbatu


Kec. Ujung Berung

Kec. Kiaracondong

8

8 Kec. Mandalajati

Kec. Sukajadi

6

5

4

3

7

Kec. Panyileukan

Kec. Cinambo


Kec. Lengkong

Kec. Regol

Kec. Cidadap

Kec. Andir

0

Kec. Sukasari

1

10

2

10

20

10

30

13

50

12

50 47,11 46,55 14 45,46 15 42,91 16 40,33 17 35,84 18 35,29 19 34,26 20 31,37 21 30,77 23 30,12 24 31,37 21 25 25 21,27 26 21,27 26 21,23 28 17,85 29 16,67 30 44,73

60

Kec. Coblong

70

Kec. Bandung Kulon

80

75 71,87 70 68 65,55 65,22 64 60 60 58,82 58,82

90

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa kecamatan Ujungberung menduduk urutan ke 25 dari 30 Kecamatan dan berada dibawah rata rata kecamatan se-Kota Bandung. Hal ini disebabkan belum setiap RW memiliki 1 jenis pengelolaan sampah sebagai penyebab pertama dan penyebab selanjutnya adalah belum meratanya RW RW memiliki 5 kondisi kampung juara. Keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator kinerja RW Juara disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut: Faktor pendukung : 1. Adanya RW yang menjadi motivator dalam pengolahan sampah. 2. Adanya dinas terkait berperan serta menangani pengolahan sampah. LKIP

89

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg Faktor Penghambat 1. Belum adanya kesiapan warga dalam mengolahan sampah 2. Belum

didukungnya

pengalokasian dana

untuk pengolahan

sampah. 3. Adanya

keterbatasan

lahan

sebagian

RW

untuk

tempat

pengolahan sampah. Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja prosentase RW Juara, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa

yang

akan

datang

direkomendasikan/solusi

perbaikan

sebagai berikut : 1. Mengalokasikan dana untuk pengolahan sampah 2. Penyuluhan tentang pemanfaatan sampah 3. Mengajukan bantuan sarana pengolahan sampah pada BPLH Kota Bandung 4. Pelatihan pelatihan kegiatan yang mendukung 25 kondisi RW juara. 5.

Analisis Pencapaian Indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif Capaian

kinerja

nyata

indikator

Persentase

Lembaga

Kemasyarakatan Aktif adalah sebesar 53.33 dari target sebesar 46.66 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 114.29 % atau melebihi target yang diperjanjikan. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 114.29%


kecamatan

capaian

maka

kinerjanya

mencapai

50.71

%.

Data

penunjang capaian kinerja indikator Lembaga Kemasyarakatan Aktif yang diperoleh dari Kepala Seksi DIKMAS Kecamatan Ujungberung Sebagaimana tabel berikut :

LKIP

90

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg Tabel 3.24 Data Lembaga Kemasyarakatan Aktif TP PKK KELURAHAN

NO

KRITERIA AKTIF

TP PKK KEC

P S

LPM KELURAHAN

PS

PS

P

LPM

C

P

PS

P

D

JT

W

S

KEC

G

S

W

S

D

J

E

KELURAHAN

ANG

CG

G

KARANG TARUNA

KAR

PSE

G

TAR UNA KEC

T

FOR P

CG

P

P

P

D

S

S

S

J

W

G

S E

UM RW

MU I

T

Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/keluraha n mempunyai rencana/agenda/prog 1

ram kerja tahunan yang menunjang

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

X

√

X

X

√

X

√

√

√

X

X

√

X

√

√

√

x

√

x

1

1

1

√

√

√

√

x

√

X

X

x

√

x

x

x

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup (Kecamatan/Keluraha n) Minimal 60% Ketua Lembaga kemasyarakatan 2

Kecamatan dan Kelurahan hadir

X

√

dalam pembahasan musrenbang Kecamatan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/keluraha n melaksanakan 3

minimal 60% dari seluruh

√

X

√

X

√

agenda/program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan Ketua Lembaga Kemasyarakatan aktif 4

mengikuti kegiatan /lomba /kejuaraan di

√

x

x

x

x

x

x

x

√

tingkat Kota minimal 2 kegiatan JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN AKTIF

1

1

1

1

0

0

0

0

1

Sumber : kecamatan Ujungberung

LKIP

91

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

1


Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif =

Jumlah Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi kriteria aktif Jumlah Lembaga Kemasyarakatan x Kelurahan dan Kecamatan

100%

= 8/15 x 100% = 55.53% Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan : a.

Jumlah

Lembaga

Ujungberung

Kemasyarakatan

adalah

15

lembaga

aktif

di

Kecamatan

kemasyarakatan

aktif,

1

diantaranya adalah lembaga Kemasyarakatan yang merupakan pendukung persentase

saja

atau

Lenbaga

tidak

di

hitung

Kemasyarakatan

dalam

perhitungan

aktif

,

lembaga

kemasyarakatan tersebut yaitu Forum RW dan MUI. Jumlah Kelembagaan yang memenuhi semua Kriteria Lembaga Kemasyarakatan aktif ada 8 Lembaga Kemasyarakatan dari 15 lembaga

Kemasyarakatan,

2

diantaranya

memenuhi

semua

kriteria dari 4 Kriteria lembaga Kemasyarakatan yang aktif, dan 8 lembaga yang hanya memenuhi 3 kriteria dari 4 kriteria Lembaga Kemasyarakatan aktif. Lembaga Kemasyarakatan yang tidak memenuhi Kriteria sebagai Lembaga Kemasyarakatan aktif ada 7 lembaga diantaranya 5 lembaga Kemasyarakatan yang hanya memenuhi 1 kriteria saja, sedangkan 2 lembaga yaitu lembaga Karang taruna kecamatan tidak sama sekali memenuhi kiteria dari 2 kriteria lembaga Kemasyarakatan yang ada. Hal ini dikarenakan Karang Taruna Kecamatan pada tahun 2014, hanya forum saja, atau tidak berjalan sebagai mestinya.  Solusi untuk meningkatkan kinerja dari lembaga Karang Taruna Kecamatan adalah dengan mengerakkan kembali Karang Taruna Kecamatan dengan cara membentuk kembali kepengurusan Karang Taruna Kecamatan. lembaga LPM dan Karang Taruna Kelurahan

LKIP

92

(Kecamatan

membantu dari segi anggaran, karena LPM

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

dan

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg Karang Taruna kecamatan tidak memiliki anggaran, agar Karang Taruna dan LPM Kecamatan dapat aktif sebagaimana mestinya. Capaian kinerja indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif sebesar 114.29 % lebih besar dari capaian Kecamatan Andir & Kecamatan Cibeunying Kaler. Bila dibandingkan dengan kecamatan Andir & Kecamatan Cibeunying Kaler capaian tersebut lebih besar. Tabel 3.25 Data Perbandingan Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif Per-Kecamatan Di Kota Bandung Tahun 2014 No

Nama Kecamatan

Capaian

1

Kec. Sukasari

60

2

Kec. Sukajadi

65

3

Kec. Cicendo

67.67

4

Kec. Andir

70

5

Kec. Cidadap

70

6

Kec. Coblong

42.86

7

Kec. Bandung Wetan

71.43

8

Kec. Sumur Bandung

16.67

9

Kec. Astanaanyar

23.8

10


11


12


59

13

Kec. Bandung Kulon

68

14

Kec. Regol

68

15

Kec. Lengkong

70

16

60

17

Kec. Batununggal Kec. Bandung Kidul

18

Kec. Kiaracondong

19


71.43

20


60

21

Kec. Antapani

62.5

22

Kec. Cinambo

66.67

23

Kec. Mandalajati

66.67

LKIP

93

(Kecamatan

Ujungberung)

Keterangan

28.43 23.8

33.33 65

Kota

Bandung

Tahun

2014

0

LKIP

94

(Kecamatan


Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan

Ujungberung masih dibawah rata rata Kecamatan se-Kota Bandung

dan menduduki urutan ke 25 dari kecamatan kecamatan lain yang

ada di Kota Bandung.

2014

Kec. Panyileukan

Kec. Gedebage

Kec. Rancasari

12

16

23 21 29

20

60

53,33

50

53,33 66,66

90

Kec. Buahbatu

21

100

Kec. Cibiru

60

Kec. Ujung Berung

60

73,33

Kec. Gedebage

1

29

Kec. Arcamanik

53.33

66,67

28 Kec. Buahbatu Kec. Rancasari

10

27

Kec. Mandalajati

66.66

66,67

Kec. Cibiru

10

26

62,5

71,43

53.33

Kec. Cinambo

60

65

Kec. Ujung Berung

16

33,33

25

15

25

70

68

68

73.33

Kec. Antapani

2

13

16

60

59

Kec. Arcamanik


4

7

7

20

71,43

70

70

67,67

65

24


Kec. Kiaracondong

Kec. Bandung Kidul

Kec. Batununggal

Kec. Lengkong

Kec. Regol

Kec. Bandung Kulon



42,86

30 16,67 27 23,8 28,43 26 23,8 27

40

Kec. Astanaanyar

Kec. Sumur Bandung

2

24

30

Kec. Bandung Wetan

4

4

9

50

Kec. Coblong

Kec. Cidadap

10

Kec. Andir

13

60

80

Kec. Cicendo

16

20

Kec. Sukasari

70

Kec. Sukajadi


50

30

20 Kec. Panyileukan Rata Rata 55.56 Sumber Data : Aplikasi Silakip Kota Bandung Grafik 3.9 Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif per kecamatan Tahun 2014 Lembaga Aktif

Ranking

KECAMATAN UJUNGBERUNg Keberhasilan Meningkatkan

/

kegagalan

Kualitas

Pelayanan

pencapaian

kinerja

Publik

disebabkan

sasaran faktor

pendukung dan penghambat sebagai berikut : Faktor pendukung : 1. Teralokasinya dana PIPPK untuk Lembaga Kemasyarakatan 2. Adanya pemantauan pemanfaatan dana PIPPK secara rutin. Faktor Penghambat 1. Prasarana yang belum memadai 2. Kurangnya

komunikasi

sesama

anggota

tim

work

karena

mempunyai kesibukan masing-masing. 3. Pengelolaan dana tidak langsung oleh Lembaga Kemasyarakatan. Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatkan pelayanan publik, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut : 1. Perencanaan kinerja yang matang 2. Mengadakan evaluasi triwulan terkait dengan realisasi dana yang dimanfaatkan oleh lembaga kemasyarakatan 6.

Analisis Pencapaian Indikator Rasio Anggota Linmas Capaian kinerja nyata indikator Rasio Anggota Linmas adalah

sebesar 1:1.07 dari target sebesar 1:1 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 107.00% atau lebih besar dengan target yang diperjanjikan. Jumlah RT di Kecamatan Ujungberung adalah 305 sedang kan jumlah Linmas di Kecamatan Ujungberung adalah 327, ini menunjukkan bahwa jumlah Linmas > (lebih banyak) dibanding dengan jumlah RT. Jumlah ini bisa menggambarkan Rasio linmas adalah 1 : 1.067 Data Linmas di Kecamatan Ujungberung dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

LKIP

95

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014


Tabel 3.26 DATA POTENSI LINMAS SE KECAMATAN UJUNGBERUNG

NO

KELURAHAN

JUMLAH RW

JUMLAH RT

JUMLAH LINMAS

RASIO

1

PASIENDAH

7

49

64

1 :103

2

CIGENDING

11

66

65

1 : 1.99

3

PASIRJATI

14

67

61

1 : 1.91

4.

PASIRWANGI

12

64

57

1 : 1.89

5.

PASANGGRAHAN

14

61

80

1 : 1.03

58

305

327

1:1.07

Jumlah

Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan : a. Jumlah Linmas yang ada di Kecamatan Ujungberung adalah 327 Linmas dari 305 RT. Dan Jumlah Linmas yang ada di Kelurahan Cigending dan Kelurahan Pasirjati adalah jumlah Linmas yang paling banyak dibanding dengan Kelurahan Psanggrahan, pasir Endah, dan Pasirwangi. Jumlah linmas di Kelurahan Cigending adalah 65 linmas dari 66 RT atau kurang 1 linmas dengan jumlah jumlah RT. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 107.00 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan yaitu 1 : 1.07 maka capaian kinerja tahun 2014 di bandingkan dengan target akhir tahun renstra adalah 71.55 % dari capaian di tahun 2014. Capaian kinerja indikator Rasio Anggota Linmas sebesar 107.00 % lebih tinggi bila dibanding dengan capaian Kecamatan Bojongloa Kaler & Kecamatan Kiaracondong.

LKIP

96

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014


Tabel 3.27 Data Perbandingan Rasio Linmas Kecamatan se-Kota Bandung Tahun 2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Nama Kecamatan Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec.

Capaian

Keterangan

Sukasari Sukajadi Cicendo Andir Cidadap Coblong Bandung Wetan Sumur Bandung Astanaanyar Bojongloa Kaler Babakan Ciparay Bojongloa Kidul Bandung Kulon Regol Lengkong Batununggal Bandung Kidul

1,4 1,1 1,23 1,5 1 0,7 1 0,9 0,96 1 0,96 1,3 0,4 0 1,2 0,75 1,47 1 Kec. Kiaracondong 0,84 Kec. Cibeunying Kidul 1,31 Kec. Cibeunying Kaler 0,94 Kec. Antapani 1,12 Kec. Cinambo 1,19 Kec. Mandalajati 1,2 Kec. Arcamanik 1,07 Kec. Ujung Berung 1,06 Kec. Cibiru 1,2 Kec. Buahbatu Kec. Rancasari 1,13 0,9 Kec. Gedebage 0,7 Kec. Panyileukan Rata Rata 0,98 Sumber Data : Aplikasi Silakip Kota Bandung

LKIP

97

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014


Tabel 3.10 Data perbandingan Rasio Anggota Linmas 29 30

30

Rasio

27

26

25

27

Rank

25

23

23

22 20

20

20

16

16 14

13

15

12

11

10 10

7

rasio

0,9

0,7

1,2

1,13

1,06

1,2

1,07 Kec. Ujung Berung

Kec. Cibiru

1,19

Kec. Arcamanik

Kec. Buahbatu

1,12

1,31

0,94 Kec. Antapani

Kec. Cinambo

0,84 Kec. Cibeunying Kidul

Kec. Kiaracondong


1,47

1

Kec. Bandung Kidul

1,2

0,75

2

untuk

Kecamatan

Kec. Rancasari

Kec. Batununggal

Kec. Lengkong

0 Kec. Regol

Kec. Bandung Kulon

1,3 Kec. Bojongloa Kidul

linmas

7

4 0,4

1

0,96 Kec. Babakan Ciparay

0,96 Kec. Astanaanyar


1

0,9 Kec. Sumur Bandung

0,7 Kec. Coblong

Kec. Bandung Wetan

1,5

Kec. Andir

Capaian

1

1,23 Kec. Cicendo

1

Kec. Cidadap

1,4

1,1

Kec. Sukasari

0

3

Kec. Sukajadi

5

7

5

Kec. Mandalajati

6

Kec. Gedebage

15

16

Kec. Panyileukan

16

Ujungberung

melampai target yang telah diperjanjikan pada tahun 2014 tetapi bila dibandingkan dengan kecamatan kecamatan se-Kota Bandung pada posisi urutan ke 25 dan diatas rata rata rasio linmas kecamatan se Kota Bandung. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan Rasio Linmas disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut : Faktor pendukung : 1. Perekrutan anggota linmas antar wilayah kelurahan/kecamatan 2. Sebagian satpam bersedia menjadi anggota linmas. Faktor Penghambat 1. Kesulitan merekrut warga komplek untuk menjadi anggota linmas 2. Masih adanya linmas yang pro dan kontra pada RW terpilih LKIP

98

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg sehingga anggota linmas untuk tingkat kelurahan mengalami fluktuasi naik atau turun. 3. Minimnya gaji anggota linmas 4. Ada batasan Usia, anggota Linmas minimal 18 tahun dan maksimal 45 tahun, Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja rasio linmas, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang

akan

datang


perbaikan

sebagai

berikut : 1. Merekrut satpam untuk menjadi anggota linmas 2. Memberikan pembinaan kepada anggota linmas untuk bertahan menjadi anggota linmas Capaian

kinerja

sasaran

Meningkatkan

Kinerja

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan didukung oleh program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan dengan kegiatan

Fasilitasi

Kecamatan

dan

Kemasyarakatan Infrastruktur

dan

Peningkatan

Kelurahan,

Perekonomian

Peningkatan

Kecamatan Lingkungan

dan

Kualitas

Kelurahan,

Hidup

Masyarakat

Tingkat

Kehidupan Peningkatan

Kecamatan

dan

Kelurahan, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan

Umum

Kecamatan

dan

Kelurahan,

Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Fasilitasi

Output program dan

kegiatan tersebut antara lain Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan : (Tersedianya data potensi ekonomi bidang usaha non formal), Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan : (Kegiatan isra mirad dan nonton bareng), Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan : (potnisasi trotoar,petugas kebersiahan/gorong-gorong,

urban

farming,

pengecata

kerb),

Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Keamanan Pemilu, penertiban PKL, penertiban rumah di tanah pemerintah), Fasilitasi Peningkatan LKIP

99

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan (Lomba Kinerja kelurahan, Penertiban Administrasi Kepengurusan RW), Fasilitasi Peningkatan

Pelayanan

kependudukan)

Kepada

dimana

Masyarakat

output

tersebut

(Sosialisasi

menunjang

/

Perda kurang

menunjang pencapaian kinerja sasaran. Capaian

kinerja

sasaran

2

didukung

oleh

program

peningkatan peran kecamatan dan kelurahan & program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan. Output program dan kegiatan tersebut antara lain Terlaksananya pembinaan tugas & fungsi RT/RW, Pembinaan Aparat Kecamatan & Kelurahan,

Penyusunan

Laporan

Kependudukan

&

Tipologi

Kecamatan, Laporan PBB, dan terlaksananya lomba kelurahan di Kecamatan

Ujungberung

dimana

output

tersebut

menunjang

pencapaian kinerja sasaran. Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.28 Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No

Program

1

Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

Pagu Anggaran

Kegiatan

3.288.977.080

Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan & kelurahan Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan kemasyarakat an kecamatan

LKIP

100

Realisasi Anggaran

(Kecamatan

59.460.600,00

779.440.000,0 0

Ujungberung)

Dampa k Baik/ Kuran g

Output

3.223.721.140

53.346.900,00

754.813.750,00

Kota

Bandung

Baik

Terfasilitasinya kegiatan untuk mendukung perekonomian masyarakat di Kecamatan Bandung Ujungberung Terfasilitasinya kegiatan sosial kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan,olahra ga, keagamaan,

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg & kelurahan

Peningkatan Infrastruktur & Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan & Kelurahan Peningkatan kualitas penanganan ketentraman & ketertiban tingkat Kecamatan & Kelurahan

Fasilitasi peningkatan pemerintahan umum kecamatan & kelurahan

2

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan

1.006.359.480 ,00

1991.928.630,00

296.041.000

289.984.950

1.060.698.

1.048.600.410

0

0

seni & budaya, peringatan harihari Besar Nasional & HJKB di Kecamatan Ujungberung Terselenggaranya kegiatan penataan Infrastruktur & Lingkungan Hidup di Kecamatan Ujungberung Terfasilitasinya kegiatan pelaksanaan penegakan Perda K-3, Penertiban PKL, Penyuluhan Siskamling, serta Pembinaan Linmas & Satwankar Kecamatan Bandung Wetan Terlaksananya pembinaan tugas & fungsi RT/RW, Pembinaan Aparat Kecamatan & Kelurahan, Penyusunan Laporan Kependudukan & Tipologi Kecamatan, Laporan PBB, dan terlaksananya lomba kelurahan di Kecamatan Ujungberung

Pada Tahun 2014 Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Pemerintahan

Kinerja Kecamatan

Penyelenggaraan Ujungberung

Tugas disebabkan

Umum faktor

pendukung dan penghambat sebagai berikut :

LKIP

101

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg Faktor pendukung 1.

Komitmen yang tinggi dari aparatur Kecamatan Ujungberung

2.

Adanya swadaya murni masyarakat;

3. Peran aktif masyarakat Kecamatan Ujungberung walaupun masih perlu peningkatan; 4. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Ujungberung.

Faktor Penghambat 1. Tidak adanya Anggaran pada Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan sebagai program pendukung pencapaian sasaran

2. Peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis berubah-rubah; 3. Pengesahan APBD dan APBDP Kota Bandung yang lambat; 4. Kurangnya koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Ujungberung; 5. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur di Kecamatan dan Kelurahan.


pelayanan

publik

di

Kecamatan

Ujungberung,

berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut : 1. Alokasi Anggaran pada Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan

Kewilayahan

sebagai

program

pendukung

pencapaian sasaran; 2. Penetapan peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis secara pasti dan lebih awal; 3. Pengesahan APBD dan APBDP Kota Bandung tepat waktu; 4. Perbaikan

sistem

koordinasi

dengan

SKPD

terkait

dalam

pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Ujungberung lebih ditingkatkan;

LKIP

102

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg 5. Permohonan

penambahan

jumlah

SDM

aparatur

untuk

Kecamatan dan Kelurahan.

Sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.29 Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan No 1 2

Satu an

Indikator Kinerja Nilai Akip Kecamatan Ujungberung Persentase temuan BPK / Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti

Tahun 2018

Tahun 2014 %

Realisas Target i

%

Target

Nilai

50.00

51.53

103.06

80.00

63.75

%

100

100

100

100

100


101.53

Pencapaian Sasaran Kedua “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Kecamatan

Ujungberung”

dapat

dilihat

dari

2

(dua)

indikator, sebagai berikut : 1

Nilai AKIP Kecamatan Ujungberung

2

Persentase Temuan BPK/ Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti Dua indikator dalam sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Kecamatan Ujungberung merupakan Rencana Strategis Kecamatan Ujungberung tahun 2014-2018 sebelum review, untuk dokumentasi sudah awal tahun, berikut analisis per indikator-indikator 1.

Analisis

Pencapaian

Indikator

Nilai

Akip

Kecamatan

Ujungberung Capaian

kinerja

nyata

indikator

Nilai

Akip

Kecamatan

Ujungberung adalah sebesar 51.53 dari target sebesar 50.00 yang LKIP

103

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg direncanakan

dalam

Perjanjian

Kinerja

Tahun

2014,

sehingga

persentase capaian kinerjanya adalah 103.06 % atau melebihi

target

yang diperjanjikan. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 103.06%


kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 63.75 %. Data penunjang capaian kinerja indikator Nilai Akip Kecamatan Ujungberung yang diperoleh dari Kasubag Program dan Keuangan Sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.30 Data nilai Akip Kecamatan Ujungberung Tahun 2014 NO 1

KOMPONEN PENGUKURAN AKIP

NILAI

PERENCANAAN KINERJA

19.83

Perencanaan Strategis

6.6

Pemenuhan RENSTRA

2.46

Kualitas RENSTRA

4.33

Implementasi RENSTRA

0

Perencanaan Kinerja Tahunan

2

3

4

13.15

Pemenuhan Perencanaaan Kinerja Tahunan

4.14

Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

5,63

Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

3,38

PENGUKURAN KINERJA

11.2

Pemenuhan Pengukuran Kinerja

4.13

Kualitas Pengukuran Kinerja

5,08

Implementasi Pengukuran Kinerja

2,00

PELAPORAN KINERJA

10.5

Pemenuhan Pelaporan Kinerja

4.33

Penyampaian Informsi Pelaporan Kinerja

3.93

Pemanfaatan Informasi Pelaporan Kinerja

2.24

PENCAPAIAN SASARAN DAN KINERJA ORGANISASI

10 51.53

LKIP

104

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014


Diagram 3.2 KOMPONEN PENGUKURAN AKIP

KOMPONEN PENGUKURAN AKIP PERENCANAAN KINERJA

10 19,83

PENGUKURAN KINERJA

8,51

PELAPORAN KINERJA 11,2 PENCAPAIAN SASARAN DAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan : a. Penilaian Akip Kecamatan Ujungberung Tahun 2013 adalah 51.53 (limapuluh

satu

koma

lipapuluh

tiga)

dari

4

Komponen

Pengukuran AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bandung. Nilai

terkecil

dari

4

Komponen

penilaian

yang

diperoleh

Kecamatan Ujungberung adalah dari komponen Pelaporan Kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan nilai 10.5 (sepuluh koma lima), yang terdiri dari: 1. Pemenuhan Pelaporan 4.33 (Empat koma tigapuluh tiga ). Lakip Kecamatan Ujungberung Kota bandung telah dibuat dan telah disampaikan tepat waktu akan tetapi belum menyajikan pencapaian IKU. 2. Evaluasi atas penyajian informasi kinerja 3,93 (Tiga koma sembilan puluh tiga) Lakip Kecamatan Ujungberung belum menyajikan Informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome dan belum LKIP

105

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome dan belum menyajikan perbandingan realisasi tahun ini dengan tahun sebelum nya, sehingga informasi kinerja dalam lakip kurang dapat diandalkan. 3. Evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja 2.24 (dua koma duapuluh empat). Informasi yang disajikan belum digunakan untuk perbaikan perencanaan,

belum

digunakan

untuk

menilai

dan

memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan dan belum digunakan untuk peningkatan kinerja serta penilaian kinerja.  Solusi

untuk

meningkatkan

Penilaian

AKIP

Kecamatan

Ujungberung Kota Bandung di tahun yang akan datang adalah : 1. Kecamatan Ujungberung akan memebentuk Tim dengan SK Camat dalam Penyusunan Renstra 2. Dalam Renstra Kecamatan Ujungberung harus memuat target tahunan dan indikator kinerja tujuan yang memuat jangka menengah 3. Tujuan dan sasaran Kecamatan Ujungberung akan lebih berorientasi pada output dan outcome penting yang akan diwujudkan 4. Dalam LAKIP Kecamatan Ujungberung pada tahun yang akan datang akan menggambarkan pencapaian dari sasaran dan akan menggambarkan hasil dari outcome. Tabel 3.31 Data perbandingan Nilai Akip Kecamatan Seluruh Kecamatan Kota Bandung

NO

KECAMATAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

PERINGKAT

50

68,69

137,38

1

64,33

64,33

100,00

2

1

COBLONG

2

BOJONGLOA KALER

3

ASTANANYAR

60

62,29

103,82

3

4

BANDUNG KIDUL

62

62,02

100,03

4

LKIP

106

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014


BUAH BATU

62

62

100,00

5

6

BABAKAN CIPARAY

61,57

61,57

100,00

6

7

CIBEUNYING KALER

61

61,13

100,21

7

8

SUKAJADI

60

60,75

101,25

8

9

CIDADAP

55

60

100,00

9

10

SUKASARI

50

58,46

116,92

10

11

ANDIR

60

58,18

105,78

11

12

GEDEBAGE

57

57

100,00

12

13

LENGKONG

55

55,43

100,00

13

14

SUMUR BANDUNG

55

55

100,00

14

15

REGOL

55

55

100,00

15

16

CICENDO

53

53,81

101,53

16

17

ANTAPANI

52

53,33

102,56

17

18

RANCASARI

50

53

106,00

18

19

BANDUNG KULON

53

52,61

100,21

19

20

BOJONGLOA KIDUL

60

51,93

86,55

20

21

UJUNG BERUNG

50

51,53

103,06

21

22

PANYILEUKAN

51

51,36

100,71

22

23

BATUNUNGGAL

50

51,29

102,58

23

24

CIBEUNYING KIDUL

50,01

50,08

100,14

24

25

BANDUNG WETAN

45,00

46,58

103,51

25

26

CINAMBO

50

43,35

86,70

26

27

CIBIRU

40

38,76

96,90

27

28

ARCAMANIK

37

37,94

102,54

28

29

MANDALAJATI

50

37,74

75,48

29

30

KIARACONDONG

59,48

0

0,00

30

LKIP

107

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014


Grafik 3.11 Data perbandingan Nilai Akip Seluruh Kecamatan Kota Bandung 51,36

Kec. Panyileukan Kec. Gedebage Kec. Rancasari Kec. Buahbatu Kec. Cibiru Kec. Ujung Berung Kec. Arcamanik Kec. Mandalajati Kec. Cinambo Kec. Antapani Kec. Cibeunying Kaler Kec. Cibeunying Kidul Kec. Kiaracondong Kec. Bandung Kidul Kec. Batununggal Kec. Lengkong Kec. Regol Kec. Bandung Kulon Kec. Bojongloa Kidul Kec. Babakan Ciparay Kec. Bojongloa Kaler Kec. Astanaanyar Kec. Sumur Bandung Kec. Bandung Wetan Kec. Coblong Kec. Cidadap Kec. Andir Kec. Cicendo Kec. Sukajadi Kec. Sukasari

57 50,94 62 38,76

51,53 37,94 75,48 43,35

53,33 61,13 50,08 59,48 62,02 51,29 55,43 55 52,61 51,93 61,57 64,33 62,29 55 46,58 68,69 60 58,18 53,81 60,75 58,46

0

10

20

30

40

50

60

70

Dari Tabel dan Grafik diatas dapat terlihat 21 kecamatan yang masih berada dibawah rata rata nilai AKIP kecamatan sebanyak 16 Kecamatan dan kecamatan Ujungberung menduduki urutan ke 21, hal ini membuktikan bahwa masih belum dipahami yang menjadi kriteria penilaian AKIP dan masih belum dipahami pembuatan LKIP Kecamatan

LKIP

108

sehingga

(Kecamatan

dapat

Ujungberung)

disimpulkan

Kota

bahwa

Bandung

pemahaman

Tahun

2014

80

KECAMATAN UJUNGBERUNg hubungan dari perencanaan (Rentra, RKT, Renja, RKA) kegiatan (DPA) dan laporan (LKIP) belum sinkron.

Keberhasilan pencapaian indikator Nilai AKIP disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut : Faktor pendukung : 1. Adanya dukungan dari pimpinan untuk meningkatkan nilai AKIP 2. Adanya kesiapan SDM untuk mengembangkan pengetahuan tentang LKIP 3. Tersedianya

sarana

prasarana

untuk

mengembangan

pengetahuan Faktor Penghambat 1. Penempatan posisi jabatan yang tidak sesuai dengan background pendidikan yang dimiiliki dari pemegang kegiatan 2. Belum adanya pelatihan untuk peningkatan pembuatan Renstra, RKT, Renja dan LKIP ditingkat kota. Untuk meningkatkan capaian indikator Nilai AKIP, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut : 1. Mengikutsertakan aparat dalam pembinaan dan pengembangan pembuatan Perencanaan hingga pelaporan (LKIP) 2. Melakukan sosialisasi materi penilaian kinerja hingga tingkat kelurahan guna mendukung data kegiatan dalam penilaian kinerja Capaian kinerja indikator Nilai AKIP Kecamatan Ujungberung adalah 51.53 dari target 50,00 dengan capaian realisasi adalah 103.06 % dengan peringkat ke-21 (Dua puluh satu) dari hasil Nilai AKIP 30 Kecamatan di Kota Bandung.

LKIP

109

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg 2.

Analisis Pencapaian Indikator Persentase temuan BPK / Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti Capaian kinerja nyata indikator Persentase temuan BPK /

Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau melebihi target yang diperjanjikan. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 100% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 100 %.

Data penunjang capaian

kinerja indikator Persentase temuan BPK / Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti yang diperoleh dari Kasubag Program dan Keuangan Sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.32 Data jenis temuan BPK / Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti Kecamatan Bandung Wetan Tahun 2014

No

UNSUR PEMERIKSAAN

TEMUAN

REKOMENDASI

DITINDAKLANJUTI

1

Kebijakan Daerah

0

0

0

2

Kelembagaan

0

0

0

3

Pengelolaan Pegawai Daerah

1

1

1

4

Pengelolaan Keuangan Daerah

1

1

1

5

Pengelolaan Barang Daerah

1

1

1

Jumlah

3

3

3

LKIP

110

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

% 33.33% 33.33% 33.33% 100 %

2014


Diagram 3.3 Temuan BPK / Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti

TEMUAN BPK & INSPEKTORAT 0% 0

KEBIJAKAN DAERAH

33%

KELEMBAGAAN

33%

PENGELOLAAN PEGAWAI DAERAH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLAAN BARANG DAERAH

33%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat diketahui temuan Inspektorat yaitu sebanyak 3 temuan yang terdiri dari 1 temuan tentang Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

1

temuan

tentang

Pengelolaan

Keuangan Daerah dan 1 temuan tentang Pengelolaan Barang Daerah. Dari 3 temuan masing –masing komponen 1Temuan dengan prosentase rata-rata 33.33%, dari ketiga komponen tersebut sudah ditindaklanjuti. Untuk Pegawai daerah, di kecamatan Ujungberung ada kekosongan pejabat

struktur

yang

belum

terisi,

SKPD

sudah

mengusulkan

permohonan ke BKD kota Bandung tetapi belum terrealisasi. Untuk pengelolaan

Keuangan

ada

temuan

kegiatan

pembangunan

fisik

kelurahan Pasirwangi yang spek tidak sesuai dengan RAB, sehingga harus menyetorkan dana sebesar Rp. 200.000,00 ke kas daerah.

LKIP

111

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg Ada hal yang perlu diperhatikan

dari ketiga temuan tersebut

diantaranya Penyimpan barang / pengurus barang di Kecamatan Ujungberung Kota Bandung belum melaksanakan belum membuat kartu

pemeliharaan

barang,serta

lemahnya

pengawasan

dan

pengendalian dari pimpinan terhadap pengelolaan barang milik daerah. Hal

tersebut

mengakibatkan

barang

daerah

tidak

terawat

dan

terpelihara dengan baik.  Solusi : Camat Ujungberung selaku Pengguna

Barang akan

melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan barang

dan

akan

melakukan

teguran

secara

tertulis

dan

memberikan sosialisasi kepada pengurus dan penyimpan barang dengan ketentuan yang berlaku. Capaian kinerja indikator Persentase temuan BPK / Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti sebesar 100 %

sama dari capaian

Kecamatan Mandalajati & Kecamatan Gedebage. Bila dibandingkan dengan Kecamatan Mandalajati & Kecamatan Gedebage capaian tersebut sama. Tabel 3.33 Data Perbandingan Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti Per-Kecamatan Tahun 2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 LKIP

112

Nama Kecamatan Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec.

Sukasari Sukajadi Cicendo Andir Cidadap Coblong Bandung Wetan Sumur Bandung Astanaanyar Bojongloa Kaler Babakan Ciparay Bojongloa Kidul Bandung Kulon Regol

(Kecamatan

Ujungberung)

Target

Realisasi

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Kota

Bandung

Capaian (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg 15 Kec. Lengkong 100 16 Kec. Batununggal 100 17 Kec. Bandung Kidul 100 18 Kec. Kiaracondong 100 19 Kec. Cibeunying Kidul 100 20 Kec. Cibeunying Kaler 100 21 Kec. Antapani 100 22 Kec. Cinambo 100 23 Kec. Mandalajati 100 24 Kec. Arcamanik 100 25 Kec. Ujung Berung 100 26 Kec. Cibiru 100 27 Kec. Buahbatu 100 28 Kec. Rancasari 100 29 Kec. Gedebage 100 30 Kec. Panyileukan 100 Sumber Data : Aplikasi Silakip Kota Bandung

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Grafik 3.12 Persentase Temuan BPK/Inspektorat Yang Ditindaklanjuti Tahun 2014

LKIP

113

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100


100

90 80 70 60 50 40 30 20

Kec. Panyileukan

Kec. Rancasari

Kec. Gedebage

Kec. Cibiru

Kec. Buahbatu

Kec. Arcamanik

Kec. Ujung Berung

Kec. Cinambo

Kec. Mandalajati

Kec. Antapani


Kec. Kiaracondong


Kec. Batununggal

Kec. Bandung Kidul

Kec. Regol

Kec. Lengkong

Kec. Bandung Kulon



Kec. Astanaanyar


Kec. Sumur Bandung

Kec. Coblong

Kec. Bandung Wetan

Kec. Andir

Kec. Cidadap

Kec. Cicendo

Kec. Sukasari

0

Kec. Sukajadi

10

Dari data dan tabel diatas bahwa pencapaian ditiap kecamatan data

prosentase

temuan

BPK/Inspektorat

yang

ditindaklanjuti

semuan mencapai 100 %, hal ini mengambarkan bahwa tiap kecamatan selalu menindaklanjuti temuan tersebut. Keberhasilan pencapaian indikator persentase temuan BPK/ Inspektorat yang tindaklanjuti disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut : Faktor pendukung : 1. Kesiapan SDM untuk menindaklanjuti temuan 2. Adanya reward dan dukungan dari pimpinan Faktor Penghambat 1. Minimnya pengetahuan SDM 2. Kurangnya jumlah SDM dalam pembagian job discription LKIP

114

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg Untuk

mempertahankan

capaian

prosentase

temuan

BPK/inspektorat yang ditindaklanjuti, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut : 1. Mengajukan penambahan SDM kepada BKD Kota Bandung 2. Melakukan

pembinaan

aparatur

dengan

mengundang

nara

sumber yang berkompeten 3. Melakukan pembinaan internal pertriwulan Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Kecamatan

Ujungberung

didukung

oleh

Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. Output program dan kegiatan tersebut antara lain laporan RENJA, RENSTRA, RENCANA KERJA TAHUNAN, TAPKIN, LKIP, Rapat Evaluasi Keuangan, KUA, PPAS, RKA, DPA, RKAP, DPPA dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.

Capaian kinerja

kinerja

birokrasi

sasaran

Kecamatan

Meningkatnya Ujungberung

akuntabilitas Tahun

2014

didukung oleh Program : Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.33 Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan No

1 LKIP

115

Program

Kegi atan

Pagu Anggaran

Realisasi Anggaran

Program (Kecamatan

Output

Damp ak Baik/ Kuran g

Tersedianya Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

62.500.000

62.171.0 00

Laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan Akhir Tahun

Baik

Pada Tahun 2014 Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut : Faktor pendukung 1. Komitmen tinggi dari aparatur Kecamatan Ujungberung; 2. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Ujungberung.

Faktor Penghambat 1. Peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis berubah-rubah; 2. Pengesahan APBD dan APBDP Kota Bandung yang lambat; 3. Sistem Pengendalian Internal Kecamatan Ujungberung belum berfungsi dengan baik.


pelayanan

publik

di

Kecamatan

Ujungberung

berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa

yang

akan

datang


perbaikan sebagai berikut : 1. Penetapan peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis secara pasti dan lebih awal; 2. Pengesahan APBD dan APBDP Kota Bandung tepat waktu; 3. Perbaikan fungsi Sistem Pengendalian Internal Kecamatan Ujungberung. D. Akuntabilitas Keuangan Selama tahun 2014 pelaksanaan program dan kegiatan dalam

LKIP

116

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Kecamatan Ujungberung Kota Bandung

dengan

total

nilai

keseluruhan

adalah

sebesar

Rp.

13.142.725.600,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 5.562.125.600,00 yang merupakan komponen gaji, serta Belanja Langsung (BL) Rp. 7.580.600.000,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 12.125.490.500,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL)

Rp.

5.194.703.268,00

6.930.787.232,00

atau

dan

dengan

Belanja

serapan

Langsung

dana

APBD

(BL)

Rp.

mencapai

89.08%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2014 kondisi anggaran adalah Silpa Rp. . 859.607.783,00.Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan Ujungberung Kota Bandung pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.34 Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Ujungberung Kota BandungTahun 2014

No.

Sasaran

1

Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan

2

3

LKIP

117

(Kecamatan

Pagu Anggaran

Realisasi Anggaran

%

4.229.122.920

3.644.895.092

86,18%

3.351.477.080 3.285.892.140

62.500.000

Ujungberung)

Kota

62.171.000

Bandung

98,04%

99.47%

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg Jumlah

7.580.600.000 6.930.787232

92,26 %

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Ujungberung Kota Bandung pada tahun 2014. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Kecamatan Ujungberung, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2014 sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.35 Efektifitas Anggaran Capaian SasaranKecamatan Ujungberung Kota Bandung Tahun 2014 No.

Kategori

A. 1

Sasaran 1, Melebihi/Melampaui Target Sesuai Target Tidak Mencapai Target Sasaran 2, Melebihi/Melampaui Target Sesuai Target Tidak Mencapai Target Sasaran3, Melebihi/Melampaui Target Sesuai Target Tidak Mencapai Target

2 3 B. 1 2 3 C. 1 2 3

Jumlah Indikator

Presentase Capaian Kinerja

2

66.67%

1 -

33.33 % -

5

83.33 %

1 -

16.66 % -

1

50.00 %

1 -

50.00 % -

Anggaran Realisasi (Rp.)

%

3.644.895.092

86,18%

3.285.892.140

98,04%

62.171.000

99.47%

Pencapaian Sasaran pada Tahun 2014 merupakan akumulasi pencapaian kinerja tahun pertama Renstra 2013-2018, dengan demikian diuraikan pula capaian sasaran berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai berikut : Tabel 3.36 Penyerapan Anggaran pada setiap Sasaran Kecamatan Ujungberung Kota Bandung 2014-2018 LKIP

118

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014


No.

Pagu Indikatif Renstra (Rp.)

Sasaran

A.

Sasaran 1

B.

Sasaran 2

Realisasi Anggaran tahun ke-

4.229.122.920

3.351.477.080 C.

Sasaran 3

% (dari Pagu Indikatif)

1

Jumlah sisa (paguRealisasi)/ SILPA

3.644.895.092

584.227.828

86,18%

3.285.892.140

62.500.000

62.171.000

65.584.940

98,04% 99.47%

329.000

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif / terhadap capaian kinerja sasaran organisasi. E. Prestasi dan Penghargaan Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Ujungberung

Kota

Bandung

mengerahkan

sumber

daya

dilakukan dan

potensi

secara yang

optimal dimiliki,

dengan sehingga

Kecamatan Ujungberung Kota Bandung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut : 1. Prestasi Tingkat Internasional No. -

Prestasi -

Penghargaan -

Tahun -

Penghargaan Juara Ke II

Tahun 2014

3. Prestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat No. Prestasi Penghargaan 1. KB Kes Terpadu Juara I 2. Juara Putsal Juara I 3. Juara Seni Juara I

Tahun 2014 2014 2014

2. Prestasi Tingkat Nasional No. 1.

LKIP

119

Prestasi Lomba Karang Taruna

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014


4.

Budaya Lomba Kelurahan

4. Prestasi lainnya No. Prestasi 1. LPTQ 2. HKG

Juara VI

2014

Penghargaan Juara ke III Juara ke II

Tahun 2014 2014

BAB IV PENUTUP Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Tahun 2014 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Tahun 2014. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai LKIP

120

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LAKIP Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Tahun 2014 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2013 Kecamatan Ujungberung Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 ( Tiga ) sasaran dengan 11 ( Sebelas ) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut: Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai

103,66 % atau

interpretasi memuaskan Sasaran 2 terdiri dari 6 indikator dengan nilai 104,16 % atau interpretasi Memuaskan Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 106,32 % atau interpretasi Memuaskan Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak tiga sasaran tersebut, secara umum telah melebihi/sesuai/tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam Tahun Anggaran 2014 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.13.142.725.600,00 terdiri dari BTL Rp. 5.562.125.600,00, BL sejumlah RP. 7.580.600,00 sedangkan realisasi anggaran seluruhnya Rp. 12.125.490.500,00 terdiri dari BTL Rp. 5.194.703.268,00, BL RP. 6.930.787.232,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 92,26 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2014 Kecamatan Ujungberung Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 859.607.783,00.

LKIP

121

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

KECAMATAN UJUNGBERUNg Renstra Kecamatan Ujungberung

Kota

Bandung

2013-2018

menetapkan sebanyak 3 ( Tiga ) sasaran dengan 11 (sebelas ) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun pertama dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2014, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut : Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 103,66 % atau interpretasi memuaskan Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 104,16 % atau interpretasi Memuaskan Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 106,32 % atau interpretasi Memuaskan Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp Rp.13.142.725.600,00 terdiri dari BTL Rp. 5.562.125.600,00, BL sejumlah RP. 7.580.600,00 sedangkan realisasi anggaran seluruhnya

Rp. 12.125.490.500,00 terdiri dari BTL Rp.

5.194.703.268,00, BL RP. 6.930.787.232,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 92,26 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2014 Kecamatan Ujungberung Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 859.607.783,00.Telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung. tersebut

Berdasarkan maka

realisasi

pagu

indikatif

anggaran

Renstra

yang

telah

jumah

anggaran

digunakan

oleh

Kecamatan Ujungberung Kota Bandung adalah 92,26 % dari anggaran indikatif

yang

direncanakan,

hal

tersebut

menunjukan

bahwa

perencanaan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung perlu dioptimal kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung. Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Ujungberung Kota Bandung

kepada

pihak-pihak

terkait

baik sebagai stakeholders

ataupun fihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung. LKIP

122

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014


Bandung,

Agustus 2015

Drs. T A U F I K Pembina Tk I NIP.19611104 198101 100

LKIP

123

(Kecamatan

Ujungberung)

Kota

Bandung

Tahun

2014

Fax

Recommend Documents