1
ANALISIS PENGELOLAAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PASCA PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENJADI PAJAK DAERAH DI KOTA BATU (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN KOTA BATU) Fauziah Ekawati1 Hendi Subandi2 Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 165, Malang 1
[email protected] 2
[email protected]
ABSTRACT This research tries to explore the management of receivables of PBB-P2, encountered problems, and the strategic policy. The data of this descriptive qualitative research was obtained through interviews, documentation, and literary studies. The management of receivables of PBB-P2 after its delegation has not been carried out well since the revenue service of Batu had arranged the regulation of the matters. The management was also hampered by problems of old data verification and low human resource. Therefore, the revenue service of Batu set various strategic policy, such as database update and optimization of local tax in settling the receivables of PBB-P2. Keywords: revenue service of Batu, management of receivables of PBB-P2, problems of receivables of PBB-P2, strategic policy.
ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengelolaan piutang PBB-P2, permasalahan yang dihadapi, dan strategi kebijakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptitif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Pengelolaan piutang PBB-P2 pasca pengalihan belum terlaksana secara maksimal. Hal ini dikarenakan Dinas Pendapatan Kota Batu telah menyusun peraturan pengelolaan piutang PBB-P2 secara khusus. Namun belum disahkan oleh Walikota Batu. Selain itu, pengelolaan piutang PBB-P2 juga dihadapkan dengan permasalahan seperti verifikasi data yang lama dan kualitas sumber daya manusia yang terbatas. Terkait permasalahan yang terjadi, Dinas Pendapatan Kota Batu telah menyusun berbagai strategi kebijakan dalam pengelolaan piutang PBB-P2. Salah satunya adalah Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dalam penyelesaian piutang PBB-P2. Kata kunci: Dinas Pendapatan Kota Batu, pengelolaan piutang PBB-P2, permasalahan piutang PBB-P2, strategi kebijakan. J u r n a l I l m i a h M a h a s i s w a E k o n o m i d a n B i s n i s ( J I M F E B ) | 2016
2
tersebut merupakan kewenangan yang diberikan
PENDAHULUAN Indonesia
negara
sepenuhnya dari pemerintah pusat ke pemerintah
kesatuan yang menerapkan otonomi kepada
daerah dalam mengelola potensi sumber daya
daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 32
yang dimiliki daerah.
Tahun
Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun
2004
merupakan
tentang
sebuah
Pemerintah
Daerah,
otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan
2009
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
seluruh kabupaten/kota dimulai paling lambat 1
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
Januari 2014. Pada tahun 2011 hanya satu kota
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
saja yang siap melakukan pengelolaan PBB-P2
peraturan
Berlakunya
yaitu Kota Surabaya. Setelah kota Surabaya
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang
melaksanakan pengelolaan PBB-P2, disusul 17
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membuat
(tujuh belas) kabupaten/kota yang mengelola
pemerintah pusat mengalihkan sebagian pajak
PBB-P2. Kemudian di tahun 2013 ada sekitar
pusat menjadi pajak daerah. Hal ini merupakan
105
wujud tindak lanjut dari kebijakan otonomi
mengelola
daerah dan desentralisasi fiskal. Tujuan dari
Kota Batu.
perundang-undangan.
pengalihan pengelolaan sebagian pajak pusat ke
pengalihan
(seratus
Kota
pengelolaan
lima)
PBB-P2,
Batu
PBB-P2
kabupaten/kota salah
secara
satunya
resmi
ke
yang adalah
menerima
daerah adalah untuk meningkatkan penerimaan
pengalihan pengelolaan PBB-P2 dari pemerintah
daerah. Dengan demikian pemerintah daerah
pusat pada 31 Januari 2013. Sejak pengalihan
dapat
daerah
dari pemerintah pusat terdapat permasalahan
dengan menggali potensi yang dimiliki daerah
dalam pengelolaannya. Pada saat penyerahan
tersebut. Selain itu, hal tersebut
merupakan
pengalihan pengelolaan piutang PBB-P2 terjadi
salah satu langkah yang diambil pemerintah
perbedaan data piutang antara data piutang di
untuk menata sistem pembangunan nasional.
Berita
Pembangunan nasional dapat berjalan dengan
14.764.577.225 dan data piutang di aplikasi
baik dilihat dari pembangunan daerah yang baik
SISMIOP sebesar Rp 18.813.864.677. Pihak
serta sarana dan prasarana yang memadai.
Dinas Pendapatan Kota Batu saat menerima
memaksimalkan
penerimaan
Desentralisasi pemerintah kabupaten/kota
Acara
Pengalihan
sebesar
Rp
penyerahan Berita Acara belum melakukan
dapat dimaknai bagaimana daerah tersebut
verifikasi
terkait
penyerahan
secara maksimal dapat mengelola penerimaan
pengelolaan piutang PBB-P2.
pengalihan
yang dialihkan dari pusat ke daerah. Pengalihan J u r n a l I l m i a h M a h a s i s w a E k o n o m i d a n B i s n i s ( J I M F E B ) | 2016
3
Selain itu, permasalahan dilatarbelakangi karena belum adanya peraturan perundangundangan
menjadikan
Berdasarkan
Undandg-Undang
No.28
piutang
Tahun 2009, Subjek Pajak Bumi dan Bangunan
PBB-P2 di Dinas Pendapatan Kota Batu kurang
Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi
maksimal.
dalam
atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu
pengelolaan piutang PBB-P2 di Kota Batu juga
hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat
berasal dari faktor SDM. Melalui penelitian ini,
atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai,
peneliti
dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
Faktor
pengelolaan
Subjek Pajak Bumi dan Bangunan
penghambat
bermaksud
ingin
mengetahui
permasalahan di Dinas Pendapatan Kota Batu
Objek Pajak Bumi dan Bangunan
tentang pengelolaan piutang PBB-P2 pasca
Waluyo (2011:201) Objek Pajak Bumi dan
pengalihan, kebijakan dan program yang telah
Bangunan adalah Bumi dan atau Bangunan.
diterapkan, serta cara Dinas Pendapatan Kota
Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi
Batu mengatasi masalah penunggakan piutang
yang ada di bawahnya, sedangkan bangunan
yang telah terjadi pasca pengalihan di Kota
adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
Batu. Berdasarkan uraian tersebut di atas,
dilekatkan
peneliti tertarik melakukan penelitian dengan
Termasuk dalam pengertian bangunan yaitu
judul “Analisis Pengelolaan Piutang Pajak
jalan lingkungan yang terletak dalam suatu
Bumi dan Bangunan Pasca Pengalihan Pajak
kompleks bangunan, seperti hotel, pabrik, dan
Bumi dan Bangunan Menjadi Pajak Daerah
emplasemennya dan lain-lain yang merupakan
Di Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas
satu kesatuan dengan kompleks bangunan
Pendapatan Kota Batu)”.
tersebut, jalan tol, kolam renang, pagar mewah,
secara
tetap
dan/atau
perairan.
tempat olahraga, galangan kapal dan dermaga, TINJAUAN PUSTAKA
taman mewah, tempat penampungan/ kilang
Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan
minyak, air dan gas, pipa minyak dan fasilitas
Suandy (2011:59) mendefinisikan pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan
dan
besarnya
pajak
lain yang memberikan manfaat. Pengertian Piutang PBB-P2
terutang
Piutang timbul karena adanya penjualan
ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu
barang dan jasa secara kredit kepada pembeli.
bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek
Menurut
pajak (siapa
merupakan klaim perusahaan atas uang, barang,
yang membayar) tidak ikut
menentukan besar pajak.
Rudianto
(2012:209)
piutang
atau jasa kepada pihak lain akibat transaksi di
J u r n a l I l m i a h M a h a s i s w a E k o n o m i d a n B i s n i s ( J I M F E B ) | 2016
4
masa lalu. Piutang PBB-P2 dapat diartikan
ataupun suatu kelas peristiwa pada masa
sejumlah pajak terutang PBB-P2 yang belum
sekarang.
dilunasi sampai akhir laporan keuangan akibat
penelitian kualitatif adalah suatu penelitian
ketentuan perpajakan daerah.
ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu
Pengelolaan Piutang PBB-P2
fenomena dalam konteks sosial secara alamiah
Menurut
Herdiansyah
(2012:9)
Pengelolaan berasal dari kata dasar kelola.
dengan interaksi komunikasi antara peneliti
Menurut KBBI online, pengelolaan adalah
dengan fenomena yang diteliti. Penelitian ini
proses melakukan sebuah kegiatan tertentu
untuk mengetahui permasalahan yang terjadi
dengan
untuk
dalam
tujuan
strategi kebijakan yang diambil pemerintah kota
menggerakkan
merumuskan
orang
kebijaksanaan
lain dan
pengelolaan
piutang
PBB-P2
serta
organisasi dengan melakukan pengawasan pada
Batu dalam menangani permasalahan tersebut.
semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan
Fokus Penelitian
kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Berdasarkan Probolinggo
Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah
Peraturan
Nomor
20
Walikota
1) aspek pengelolaan sumber daya manusia yang
2014,
mendukung pengelolaan piutang PBB-P2. 2)
Tahun
Pengelolaan
Piutang
PBB-P2
adalah
aspek
keseluruhan
daripada
rangkaian
proses
Pendapatan Kota Batu. 3) aspek penyediaan
yang
peraturan perundang-undangan. 4) pelaksanaan
administrasi mencakup
penatausahaan/pencatatan pengakuan,
pengungkapan,
dan
struktur
pengelolaan
organisasi
piutang
PBB-P2
dalam
yang
Dinas
telah
penyajian dalam laporan pertanggungjawaban
dilaksanakan Dinas Pendapatan Kota Batu. 5)
keuangan dengan berpedoman pada kebijakan
sistem dan strategi kebijakan yang telah
yang telah ditetapkan serta prosedur validasi
diterapkan Dinas Pendapatan dalam pengelolaan
piutang dan penghapusannya.
piutang PBB-P2. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian yang dipilih adalah Dinas
METODE PENELITIAN
Pendapatan Kota Batu di Block Office Jalan
Jenis Penelitian Penelitian
ini
menggunakan
penelitian
Panglima Sudirman Kota Batu. Pemilihan lokasi
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut
tersebut karena Dinas Pendapatan Kota Batu
Nazir (2003:54) penelitian deskriptif adalah
merupakan tempat pengelolaan piutang PBB-P2
suatu metode dalam meneliti suatu kelompok
di Kota Batu.
manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran,
Sumber Data
J u r n a l I l m i a h M a h a s i s w a E k o n o m i d a n B i s n i s ( J I M F E B ) | 2016
5
Dalam
suatu
penelitian
sumber
data
Kota Batu memiliki sejumlah potensi pajak
merupakan salah satu faktor yang penting.
yang berkontribusi positif bagi penerimaan asli
Sumber data adalah subjek penelitian dimana
daerah Kota Batu. Berikut potensi pajak Kota
data menempel, baik berupa benda, gerak,
Batu.
manusia, tempat, dan sebagainya (Arikunto, 2010:189). Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan adalah melalui hasil wawancara dengan petugas Dinas Pendapatan Kota Batu yaitu Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional, Bapak Kepala Seksi Pengembangan Potensi, Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan, serta staf
Seksi
Pengembangan
Potensi.
Data
1.
Aspek
Struktur
Organisasi
Dinas
sekunder yang diperoleh berupa data jumlah
Pendapatan Kota Batu
piutang PBB-P2 pelimpahan dari pemerintah
Dalam struktur organisasi Dinas Pendapatan
pusat, data jumlah pegawai, data jumlah piutang
Kota
tahun 2013-2014, data potensi pajak di Kota
melaksanakan pengelolaan piutang PBB-P2
Batu, rencana kerja dan rencana strategi Dinas
adalah Bidang Penagihan. Adapun tugas pokok
Pendapatan Kota Batu.
Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Daerah
Metode Analisis
Kota Batu tercantum dalam pasal 19 Peraturan
Analisis data adalah menganalisis data-data
Batu
Walikota
yang
No.
bertugas
36
secara
Tahun
2013
khusus
yaitu
yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan
mengendalikan pelaksanaan penagihan pajak
untuk diolah, disajikan, dan disampaikan kepada
daerah, merumuskan kebijakan pengawasan dan
pihak lain (Usman dan Akbar, 2009:84).
pengendalian operasional pemungutan pajak,
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data
dan mengelola permohonan keberatan pajak.
model interaktif. Terdapat tiga kegiatan dalam
2.
Aspek
Pengelolaan
Sumber
Daya
analisis data yaitu reduksi data, penyajian data,
Manusia
dan penarikan kesimpulan.
Saat ini Dinas Pendapatan Kota Batu memiliki jumlah pegawai sejumlah 75 orang
PEMBAHASAN
pegawai.
Berdasarkan
data
pegawai
yang
J u r n a l I l m i a h M a h a s i s w a E k o n o m i d a n B i s n i s ( J I M F E B ) | 2016
6
dimiliki, Dinas Pendapatan Kota Batu memiliki
Batu, sehingga saat ini Kota Batu masih belum
pegawai
memiliki Perwali pengelolaan piutang PBB-P2.
dengan
memadai
dan
tingkat cukup
pendidikan
kompeten.
yang
Minimal
4.
Pengelolaan Piutang Pajak Bumi Dan
pendidikan yang ditempuh adalah SLTA. Tidak
Bangunan Setelah Tahun Pengalihan
sedikit pula pegawai Dinas Pendapatan yang
Kota
Batu
secara
resmi
berpendidikan sarjana. Kondisi sumber daya
pengalihan
manusia
Batu
Bangunan dari pusat kepada daerah pada tanggal
sudah
31 Januari 2013 sesuai dengan Berita Acara
Dinas
berdasarkan
Pendapatan
kualifikasi
Kota
pendidikan
mencukupi. Namun, masih perlu kegiatan
pengelolaan
Pajak
menerima Bumi
dan
Serah Terima Piutang PBB-P2.
pendidikan dan pelatihan untuk mendukung
Pada saat pengalihan pengelolaan piutang
peningkatan kinerja, terutama pegawai yang
PBB-P2 diserahkan pula berita acara, aplikasi
menangani pengelolaan piutang PBB-P2 yaitu
SISMIOP, dan jumlah piutang PBB-P2 dari KPP
pegawai di Bidang Penagihan.
Pratama kepada Dinas Pendapatan Batu. Pada
3.
Aspek Penyediaan Peraturan Perundang-
saat penyerahan pengalihan pengelolaan piutang
Undangan
PBB-P2 terjadi perbedaan data piutang antara
Dalam pengelolaan piutang Pajak Bumi dan
data piutang di Berita Acara Pengalihan sebesar
Bangunan
Dinas
Pendapatan
Kota
Batu
Rp 14.764.577.225 dan data piutang di aplikasi
mengikuti Peraturan Daerah Kota Batu Nomor
SISMIOP
14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Pengelolaan yang dilakukan adalah dengan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Selain
melakukan pemutakhiran data dengan cara
Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang PBB-P2,
verifikasi data piutang PBB-P2.
Dinas Pendapatan mengikuti Peraturan Walikota
5.
Batu Nomor 74 Tahun 2013 tentang Kualitas
sebesar
Rp
18.813.864.677.
Kerjasama dengan Pihal-Pihak Terkait Dinas
Pendapatan
Kota
Batu
telah
Piutang dan Penentuan Penyisihan Piutang Tak
melakukan kerjasama saling koordinasi dengan
Tertagih dan Perwali Nomor 8 Tahun 2013
beberapa pihak terkait pengelolaan piutang
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan
PBB-P2, yaitu bersama Desa atau Kelurahan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
dan Bank Jatim sebagai bank persepsi yang
Peraturan Walikota Batu terkait pengelolaan
ditunjuk untuk menerima pembayaran piutang
piutang PBB-P2 telah disusun oleh Dinas
PBB-P2.
Pendapatan Kota Batu. Namun, Perwali tersebut
6.
masih menunggu pengesahan dari Walikota
Permasalahan
dalam
Pengelolaan
Piutang PBB-P2
J u r n a l I l m i a h M a h a s i s w a E k o n o m i d a n B i s n i s ( J I M F E B ) | 2016
7
a.
Perbedaan data piutang yang terdapat di Berita Acara dan data piutang di aplikasi SISMIOP
b.
Pelaksanaan verifikasi data yang terkesan lama
c.
Belum memiliki landasan hukum yang kuat tentang pengelolaan piutang PBB-P2 pasca pengalihan
d.
Kesalahan pencatatan yang dilakukan pihak Desa
atau
Kelurahan
dan
double
pembayaran e.
Peninggalan dari KPP Pratama berupa pembayaran glondongan yang tidak dapat diuraikan
7.
Strategi Kebijakan Pemerintah Kota
KESIMPULAN
Batu dalam Pengelolaan PBB-P2 Berikut strategi kebijakan Dinas Pendapatan Kota Batu.
Pengalihan
pengelolaan PBB-P2 kepada
Dinas Pendapatan Kota Batu memberikan kontribusi positif bagi Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kota Batu. Namun belum terlaksana secara maksimal karena belum memiliki dasar hukum yang kuat terkait pengelolaan piutang PBB-P2. SARAN Dinas Pendapatan Kota Batu diharapkan ke depannya dapat. 1.
Menyusun peraturan-peraturan pengelolaan sejak awal sebagai landasan pengambilan keputusan.
2.
Mengkaji kembali struktur organisasi yang tedapat di Dinas Pendapatan Kota Batu agar sesuai tugas pokok dan fungsi.
J u r n a l I l m i a h M a h a s i s w a E k o n o m i d a n B i s n i s ( J I M F E B ) | 2016
8
3.
Melakukan dengan
koordinasi
pihak-pihak
secara
yang
intensif
bekerjasama
dengan Dinas Pendpatan Kota Batu.
Fitri, Kurniawaty. 2014. Dampak Pengalihan Pengelolaan
PBB-P2
Terhadap
Penerimaan PBB Di Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru. Jurnal
DAFTAR PUSTAKA
Ekonomi. (Online), Volume 22, No.1
Agoes, Sukrisno dan Trisnawati, Estralita. 2013.
(http://ejournal.unri.ac.id),
Akuntansi Perpajakaan Edisi 3. Jakarta:
diakses
23
November 2015)
Salemba Empat. Herdiansyah, Arief, Revvica Firmannisya. 2015. Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat
Haris.
Penelitian
2012.
Kualitatif
Metodologi
untuk
Ilmu-Ilmu
Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.
Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak:Studi pada KPP Pratama Malang Selatan
Tahun
2012-2014.
Administasi
Bisnis-Perpajakan
(Online),
Volume
6,
Jurnal (JAB). No.1
(http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id),
Suharsimi.
2010.
Manajemen
Bhirawa. 2015. Piutang PBB Kota Batu Capai 14,7
Miliar.
Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo. Skripsi. Surakarta: Program
Sarjana
Universitas
Sebelas
Diambil
Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta
Rp
Sebagai Upaya Menambah Penerimaan
Maret.
diakses 1 Januari 2016) Arikunto,
Huda, Nurul. 2010. Pengelolaan Piutang Pajak
dari
http://www.surabaya.bpk.go.id/?p=8034
Megawati, Retno. 2015. Implementasi Atas Desentralisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2):Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah
(7 Januari 2016)
Kota Madiun dan Kantor Pelayanan Pajak Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis. 2009. Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi,
Pratama Kota Madiun. Skripsi. Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya.
dan Penuntun Praktis. Yogyakarta: Andi. Moleong, Lexy. 2013. Metodologi Penelitian Domai,
Tjahjanulin.
Malang: UB Press.
2011.
Desentralisasi.
Kualitatif: Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
J u r n a l I l m i a h M a h a s i s w a E k o n o m i d a n B i s n i s ( J I M F E B ) | 2016
9
Nazir, Moh. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Salemba Empat.
Pratiwi, Intan. 2014. Efektivitas Penerimaan Pajak
Bumi
Dan
Bangunan
Sektor
Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Nurmalasari, Rany. 2014. Analisis Efektivitas Dan
Kontribusi
Proses
Pelayanan
Pengalihan Pengelolaan Serta Pemasukan
Bantul
Tahun
Yogyakarta:
2013.
Program
Tugas
Akhir.
Diploma
III
Universitas Negeri Yogyakarta.
Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah:Studi Kasus Dinas Pendapatan Kota Mataram. Jurnal Ilmiah. (Online),
Volume
2,
(http://jimfeb.ub.ac.id),
No.
diakses
Resmi, Siti. 2012. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
2 30
Ricatur,
Devi
R.N.
2014.
Efektivitas
Pengelolaan Piutang Pasien BPJS:Studi
Desember 2015)
Kasus pada RSUD Dr. Saiful Anwar Pertiwi,
Rizka
Novianti.
2014.
Analisis
Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan
Malang. Skripsi. Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya.
Bangunan:Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo. Jurnal Perpajakan. (Online), Volume
3,
No.1
(http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id), diakses 23 November 2015)
Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pasca Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Pajak
dan
Teknik
Penyusunan
Laporan
Keuangan. Jakarta: Erlangga. Santika, Fitria. 2013. Proses Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah
Prasetiyo, Suharno. 2015. Analisis Pengelolaan
Menjadi
Rudianto. 2012. Pengantar Akuntansi Konsep
Daerah
Di
Kota
Probolinggo:Studi Pada Dinas Pendapatan
Pusat ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Skripsi. Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya. Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo. Jurnal Perpajakan (JEJAK). (Online),
Volume
6,
No.2
Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
(http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id), diakses 24 November 2015) J u r n a l I l m i a h M a h a s i s w a E k o n o m i d a n B i s n i s ( J I M F E B ) | 2016
10
Sukmadinata, Nana Sayodih. 2005. Metode Penelitian
Pendidikan.
Bandung:
PT
Remaja Rosdakarya.
Republik Indonesia. 2013. Peraturan Walikota Batu Nomor 08 Tahun 2013. Tentang Tata Cara Pemungutan.
Surono, Bagus Aditya Ardhi. 2015. Pengelolaan
Republik Indonesia. 2013. Peraturan Walikota
Piutang yang Efektif Sebagai Upaya
Batu Nomor 74 Tahun 2013. Tentang
Meningkatkan Profitabilitas:Studi Kasus
Kualitas
Pada Perusahaan CV Walet Sumber
Penyisihan Piutang Tak Tertagih.
Piutang
dan
Penentuan
Barokah Malang Periode 2012 – 2014. Jurnal
Administrasi
Bisnis
(JAB).
Volume
28,
No.1
(Online),
(http://administrasibisnis.studentjournal.ub .ac.id), diakses 1 Januari 2016)
Pajak Bumi dan Bangunan Di Kantor Pajak
Pratama
Manajemen, Jilid 1 dan 2. Jakarta: Erlangga. Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady.
Susilowati, Sri. 2010. Pelaksanaan Pemungutan
Pelayanan
Robbin, Stephen P dan Coulter, Mary. 2010.
Dalam
Menjalankan Fungsinya Sebagai Aparat
2008.
Metodologi
Penelitian
Sosial.
Jakarta: Bumi Aksara. Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
Pengelola Pajak Bumi Dan Bangunan Di Sektor Perdesaan Dan Perkotaan:Studi Di
Wikipedia. 2016. Kota Batu. Diambil dari
KPP Pratama Klaten. Skripsi. Surakarta:
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batu (8
Program
Januari 2016)
Sarjana
Universitas
Sebelas
Maret.
Wiyono, Adi. 2015. Penunggak PBB Kota
Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang
Batu Rp 14,7 Miliar Belum Ditagih.
Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak
Diambil
dari
http://suaraindonesia-
Daerah dan Retribusi Daerah.
news.com/penunggak-pbb-kota-batu-rp147-miliar-belum-ditagih/
Republik Indonesia. 2011. Peraturan Daerah
(7
Januari
2016)
Nomor 14 Tahun 2011. Tentang Pajak Bumi
dan
Perkotaan.
Bangunan
Perdesaan dan
Zuraida,
Ida.
2012.
Teknik
Penyusunan
Peraturan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.
J u r n a l I l m i a h M a h a s i s w a E k o n o m i d a n B i s n i s ( J I M F E B ) | 2016
