KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) FAKULTAS TEKNIK DEWAN MAHASISWA FAKULTAS Jalan Semarang 5 Malang 65145 Telp. (0341) 565-307 Laman www.um.ac.id
ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI PEMERINTAHAN MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG 2016 (ART OPM FT UM 2016)
1.
2.
3.
4.
5. 6.
7.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian Anggaran Rumah Tangga Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disingkat ART OPM FT UM adalah petunjuk teknis operasional pelaksanaan organisasi dari keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi serta sebagai penjabaran lebih lanjut dari Anggaran Dasar Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Malang. Pimpinan Universitas yang terdiri dari Rektor dan para Wakil Rektor, adalah pengambil keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Negeri Malang. Rektor adalah pimpinan dan penanggungjawab tertinggi penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pembina tenaga pendidik, mahasiswa dan tenaga kependidikan, serta hubungan dengan lingkungannya. Wakil Rektor III adalah Wakil Rektor di bidang kemahasiswaan dan alumni, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan organisasi kemahasiswaan, kegiatan kemahasiswaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa. Pimpinan fakultas yang terdiri dari Dekan dan Wakil Dekan, adalah perangkat pengambil keputusn tertinggi dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat fakultas. Dekan adalah pemimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pembina tenaga pendidik, mahasiswa dan tenaga kependidikan fakultas dan bertanggung jawab kepada Rektor. Wakil Dekan III adalah Wakil Dekan di bidang kemahasiswaan dan alumni, yaitu bidang yang meliputi organisasi kemahasiswaan, kegiatan kemahasiswaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa di tingkat fakultas.
8. Ketua dan Sekretaris Jurusan, adalah pemimpin dan penanggungjawab pelaksana kegiatan akademik dan pembinaan kemahasiswaan pada tingkat jurusan. 9. OPM UM adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa UM ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan, serta integritas pribadi dalam menyikapi persoalan kampus, masyarakat dan bangsa. 10. DPM atau Dewan Perwakilan Mahasiswa, adalah lembaga legislatif tertinggi dalam OPM UM. 11. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah lembaga eksekutif tertinggi dalam OPM UM yang mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. 12. Dewan Mahasiswa Fakultas (DMF) adalah lembaga legislatif tertinggi OPM UM di tingkat fakultas. 13. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMFA) adalah lembaga eksekutif tertinggi OPM UM, yang mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas. 14. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) adalah badan eksekutif OPM UM di tingkat jurusan, sebagai pelaksana program kerja kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan jurusannya. 15. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Pemerintahan Mahasiswa Universitas Negeri Malang adalah peraturan pokok dan peraturan teknis operasional OPM UM yang merupakan penjabaran Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Malang. Pasal 2 Struktur Organisasi Pemerintahan Mahasiswa UM Organisasi Pemerintahan Mahasiswa UM terdiri atas: 1. LLU adalah Lembaga Legislatif Universitas yang selanjutnya diberi nama Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM). 2. LEU adalah Lembaga Eksekutif Universitas yang selanjutnya diberi nama Badan Eksekutif Mahasiswa, disingkat BEM. 3. LLF adalah Lembaga Legislatif Fakultas yang selanjutnya diberi nama Dewan Mahasiswa Fakultas, disingkat DMF. 4. LEF adalah Lembaga Eksekutif Fakultas yang selanjutnya diberi nama Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, disingkat BEMFA. 5. HMJ adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan Universitas Negeri Malang. BAB II DEWAN MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK Pasal 3 Status Status DMFT adalah: 1. Lembaga normatif mahasiswa tingkat Fakultas Teknik. 2. Lembaga perwakilan tertinggi OPM UM tingkat Fakultas Teknik. 3. Subsistem kelembagaan nonstruktural di tingkat Fakultas Teknik.
Pasal 4 Fungsi Fungsi DMFT adalah: 1. Sebagai forum komunikasi OPM di tingkat Fakultas Teknik. 2. Sebagai penyalur aspirasi mahasiswa di tingkat Fakultas Teknik. 3. Sebagai perencana dan penetap GBPK kemahasiswaan di tingkat Fakultas Teknik. 4. Sebagai badan pengawas dan evaluasi kegiatan OPM di tingkat Fakultas Teknik. 5. Sebagai perumus subtansi hukum positif yang ditetapkan untuk menjaga dan menegakkan norma maupun etika berorganisasi di tingkat Fakultas Teknik. Pasal 5 Tugas Tugas DMFT adalah: 1. Merumuskan norma-norma yang berlaku, melaksanakan kegiatan legislasi kemahasiswaan di tingkat fakultas. 2. Menetapkan hasil-hasil konferensi sebagai ketetapan OPM tingkat fakultas (Tap. OPM Fakultas) dan tidak bertentangan dengan AD/ ART dan hasil Kongres. 3. Menetapkan GBPK di tingkat fakultas 4. Membentuk KPU OPM FT. 5. Mengesahkan dan menetapkan Ketua BEM FT dan HMJ berdasar suara terbanyak hasil Pemilu Raya di tingkat fakultas. 6. Melakukan interpretasi terhadap perundang-undangan berkaitan dengan penafsirannya, jika terjadi konflik pemahaman antar lembaga di tingkat fakultas. 7. Melakukan hak Uji Materi terhadap hasil pemilu, dan aturan pelaksana di bawahnya. 8. Melakukan tindakan yuridis kepada personal pengurus ataupun lembaga tingkat fakultas terhadap penyimpangan perundang-undangan yang berlaku. 9. Memfasilitasi diadakannya forum komunikasi mahasiswa fakultas. 10. Menetapkan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu Raya OPM tingkat fakultas. 11. Melakukan hak uji terhadap hasil Pemilu terkait dengan permasalahan mekanisme formal administratif dengan didasari data-data tertulis dari pihak KPU OPM FT. 12. Mensosialisasikan hasil konferensi selambat – lambatnya 1 minggu setelah konferensi. Pasal 6 Wewenang Wewenang DMFT adalah: 1. Melakukan seleksi terhadap calon anggota KPU OPM FT. 2. Menyelenggarakan konferensi selambat-lambatnya tiga minggu setelah Pelantikan, sebagai wujud kedaulatan tertinggi di OPM tingkat fakultas. 3. Mengesahkan Tap. OPM Fakultas Teknik. 4. Menegakkan Tap. OPM Fakultas Teknik dan AD/ ART. 5. Mengesahkan GBPK di tingkat fakultas. 6. Meminta pertanggungjawaban BEM FT dan HMJ atas pelaksanaan GBPK. 7. Merumuskan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu Raya OPM FT UM.
Pasal 7 Keanggotaan Keanggotaan DMFT diatur sebagai berikut: 1. Anggota DMFT minimal sembilan orang, maksimal lima belas orang. 2. Anggota DMFT adalah senator hasil pemilihan di jurusan masing-masing pada Pemilu Raya. 3. Apabila jumlah senator hasil pemilihan belum memenuhi quota, maka ketua HMJ terpilih berhak menugaskan senator dengan jumlah yang sama untuk masing-masing HMJ. 4. Senator hasil penunjukan ketua HMJ terpilih memiliki hak yang sama dengan senator hasil Pemilu Raya. Pasal 8 Persyaratan Persyaratan anggota DMFT adalah sebagai berikut. 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memahami dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945. 3. Loyal terhadap UM. 4. Tidak sedang dan tidak pernah menjalani sanksi akademis. 5. Minimal semester III dan Maksimal semester VI. 6. Pernah mengikuti latihan dasar kepemimpinan (LDK) 7. Telah mengikuti PKPT di Universitas Negeri Malang. 8. Tidak mengalami kesulitan dalam bidang akademik yang ditandai dengan pencapaian IPK minimal 3,00 (tiga koma nol-nol). 9. Tidak melaksanakan yudisium selama masa kepengurusan. 10. Bagi anggota DMFT terpilih tidak sedang menjabat sebagai pengurus di OPM lain. Pasal 9 Kepengurusan Kepengurusan DMFT diatur sebagai berikut. 1. DMFT terdiri atas pengurus harian dan anggota. 2. Pengurus harian terdiri atas: satu Ketua Umum, satu Sekretaris Umum, dan satu Bendahara Umum. 3. Struktur kepengurusan DMFT ditetapkan oleh anggota DMFT dalam Sidang Paripurna. 4. Ketua DMFT dipilih dalam Sidang Paripurna secara aklamasi atau berdasar suara terbanyak. 5. Pembentukan badan pekerja dilakukan oleh pengurus harian DMFT selambat-lambatnya 7 hari setelah pemilihan. Pasal 10 Pengesahan 1. Struktur kepengurusan DMFT ditetapkan dalam Sidang Paripurna dan disahkan oleh Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik. 2. Dekan mengukuhkan DMFT dan menyaksikan serah terima jabatan.
Pasal 11 Pertanggungjawaban Pertanggung jawaban DMFT: 1. Sebagai badan normatif dan perwakilan tertinggi OPM di tingkat fakultas, DMFT bertanggungjawab kepada mahasiswa Fakultas Teknik 2. Sebagai subsistem kelembagaan nonstruktural di tingkat fakultas, DMFT bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Teknik. Pasal 12 Persidangan 1. Persidangan DMFT adalah: a. Konferensi b. Konferensi Luar Biasa c. Sidang Paripurna d. Sidang Pleno e. Sidang Komisi f. Sidang Umum Mahasiswa Fakultas Teknik. 2. Sidang DMFT dapat mengundang ketua OPM FT UM baru atau yang mewakili, dan ketua demisioner bila diperlukan serta pihak struktural maupun nonstruktural yang ada di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang bila diperlukan. BAB III BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK Pasal 13 Status 1. BEM FT adalah lembaga eksekutif tertinggi OPM FT yang mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan tingkat fakultas. 2. Subsistem lembaga nonstruktural tingkat fakultas. Pasal 14 Fungsi Fungsi BEM FT adalah: 1. Sebagai koordinator dan pelaksana kegiatan kemahasiswaan tingkat fakultas. 2. Sebagai pelaksana GBPK OPM Fakultas Teknik. Pasal 15 Tugas Dalam melaksanakan fungsinya, BEM FT bertugas: 1. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas. 2. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan OPM di bawahnya. 3. Menjabarkan dan melaksanakan GBPK dalam bentuk Program Kerja. 4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban di akhir periode kepengurusan dalam forum persidangan yang diselenggarakan.
5. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban program kerja setelah menyelesaikan Laporan Pertanggung Jawaban di Fakultas 6. Menginformasikan secara tertulis kepada DMFT setiap kegiatan yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya H-1 sebelum kegiatan dimulai. Pasal 16 Wewenang Wewenang BEM FT adalah mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, menyingkronisasikan program kerja kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Pasal 17 Struktur, Kepengurusan dan Keanggotaan Pengurus BEM FT terdiri atas: 1. Pengurus harian dan pengurus pleno. 2. Pengurus harian sekurang-kurangnya terdiri atas: Ketua Umum, wakil ketua umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua- ketua Bidang. 3. Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Harian ditambah Anggota Bidang. 4. Dalam menjalankan tugasnya, Ketua BEMFT dibantu oleh pengurus harian dan pengurus pleno. 5. Pembagian Bidang disesuaikan dengan ruang lingkup kegiatan kemahasiswaan. 6. Kepengurusan BEM FT mencerminkan keterwakilan mahasiswa fakultas teknik. Pasal 18 Prosedur Pembentukan Pengurus Ketua BEM FT dipilih berdasarkan suara terbanyak melalui Pemilu Raya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang – undangan Pemilu Raya yang dirumuskan dan ditetapkan oleh DMFT. (1) Pemilihan Ketua: a. Setiap mahasiswa FT UM berhak mencalonkan sebagai Ketua dan wakil Ketua BEM FT b. Calon yang telah dinyatakan lolos seleksi diharuskan mengikuti kampanye baik secara lisan maupun tulisan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. c. Ketua dipilih berdasarkan suara terbanyak melalui pemilu raya secara langsung, umum, bebas, jujur, rahasia, dan adil d. Pemilihan dinyatakan sah tanpa terikat dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya (2) Penyusunan personalia pengurus BEM FT menjadi hak prerogatif Ketua BEM FT terpilih. (3) Pengurus BEM FT harus terbentuk selambat-lambatnya 2 minggu setelah pengesahan ketua BEM FT oleh DMFT.
(1).
Pasal 19 Pengesahan Kepengurusan BEM FT disahkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik.
Pasal 20 Persyaratan Ketua Persyaratan Ketua umum BEM FT adalah : (1) Bertaqwa Kepada Tuhan YME (2) Loyal terhadap Universiats Negeri Malang (3) Berorientasi kepada kepentingan mahasiswa (4) Telah mengikuti latihan dasar kepemimpinan dan PKPT (5) Minimal Semester V dan maksimal semester VI. (6) Mampu berorganisasi dan memiliki jiwa kepemimpinan pancasila (7) Tidak sedang dan tidak pernah menjalani sanksi akademis (8) Telah mengikuti latihan keterampilan manajemen mahasiswa (LKMM) TM. (9) Tidak memiliki kesulitan dalam bidang akademik dengan IPK minimal 3.00 (tiga koma nol-nol) (10) Masih berstatus sebagai mahasiswa sampai akhir masa jabatannya (11) Tidak merangkap sebagai pengurus organisasi intra kampus UM
(1). (2). (3). (4). (5).
(1). (2).
Pasal 21 Hak dan Kewajiban Ketua BEM FT Ketua BEM FT memiliki hak menyampaikan pendapat kepada DMFT tentang rencana kegiatan mahasiswa di tingkat fakultas. Menjabarkan lebih lanjut secara operasional GBPK OPM FT yang telah ditetapkan oleh DMFT. Menerjemahkan produk hukum yang dikeluarkan oleh DMFT dalam bentuk peraturan BEM FT. Hak Prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan pengurusnya. Melaksanakan amanat DMFT dalam GBPK OPM FT. Pasal 22 Pertanggungjawaban BEM FT dalam melaksanakan GBPK OPM FT, bertanggungjawab kepada DMFT dalam forum Sidang Umum Mahasiswa Fakultas Teknik. Sebagai subsistem kelembagaan nonstruktural tingkat fakultas BEM FT bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Teknik.
Pasal 23 Rapat-rapat BEM FT Rapat-rapat BEM FT dilakukan sebagai berikut: (1). BEM FT mengadakan rapat sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester. (2). Rapat-rapat BEM FT terdiri atas: a. Rapat Pleno b. Rapat Pengurus Harian c. Rapat Koordinasi
(3). (4).
Rapat–rapat BEM FT dapat mengundang pihak struktural fakultas teknik, Ketua DMFT, dan Ketua HMJ, serta pihak-pihak lain yang diperlukan. Pengaturan lebih lanjut pasal ini diatur dalam peraturan Tata Tertib BEM FT.
Pasal 24 Masa Bhakti Masa bhakti BEM FT diatur sebagai berikut. (1). Masa bhakti pengurus harian dan anggota adalah satu periode, dan Ketua BEM FT tidak dapat dipilih kembali. (2). Pemberhentian dilakukan oleh DMFT melalui Sidang Umum OPM FT UM. (3). Keanggotaan BEM FT dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut. (a). masa bhakti habis (b). atas kemauan sendiri secara tertulis dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (c). meninggal dunia (d). reshuffle (4). Pergantian jabatan dan keanggotaan diatur sebagai berikut. (a). apabila jabatan Ketua BEM FT mengalami kekosongan, maka secara otomatis akan diisi oleh Wakil Ketua BEM FT atau pengurus harian yang ada, secara struktural hierarkis ke bawah. (b). Pengisian atau pergantian Ketua BEM FT harus disetujui DMFT, Wakil Dekan III, dan Dekan. (c). pengaturan lebih lanjut ayat ini, diatur dalam Tata Tertib BEM FT. BAB IV HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN Pasal 25 Status HMJ FT adalah (1). Badan eksekutif OPM di tingkat jurusan sebagai pelaksana program kerja kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan bidang jurusannya. (2). Subsistem kelembagaan nonstruktural tingkat jurusan. Pasal 26 Fungsi Fungsi HMJ FT adalah (1). Sebagai wadah untuk menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan jurusannya. (2). Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat jurusan.
Pasal 27 Tugas Tugas HMJ FT adalah 1. Menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan jurusannya sebagaimana telah digariskan oleh DMFT dalam Konferensi OPM Fakultas Teknik bersama-sama BEM FT. 2. Menyampaikan laporan secara tertulis tentang pelaksanaan GBPK kepada DMFT dalam satu periode kepengurusan dalam forum persidangan yang diselenggarakan. 3. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dalam forum sidang Umum OPM FT UM. 4. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban setelah menyelesaikan LPJ di Fakultas 5. Menginformasikan secara tertulis kepada DMFT setiap kegiatan yang akan dilaksanakan sekurang-kurangnya H-1 sebelum kegiatan Pasal 28 Wewenang Wewenang HMJ FT adalah : 1. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan bidang keilmuannya dan GBPK OPM FT UM. 2. Menyampaikan aspirasi mahasiswa jurusan untuk ditindaklanjuti Pasal 29 Tanggung jawab Tanggung jawab HMJ FT: 1. Sebagai badan eksekutif OPM FT UM di tingkat jurusan, HMJ FT bertanggungjawab kepada mahasiswa jurusan yang disampaikan dalam sidang Umum OPM FT UM. 2. Sebagai subsistem kelembagaan nonstruktural fakultas, HMJ FT bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Teknik.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pasal 30 Kepengurusan Kepengurusan HMJ FT terdiri atas pengurus harian dan pengurus bidang. Pengurus harian sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang. Ketua HMJ FT selanjutnya disebut Kahim Kahim dipilih melalui Pemilu Raya OPM Fakultas Teknik. Kepengurusan HMJ FT ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik. Penjabaran lebih lanjut tentang kepengurusan HMJ FT diatur dalam Tap. OPM Fakultas Teknik.
Pasal 31 Persyaratan Persyaratan Ketua HMJ FT adalah sebagai berikut. 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 2.
Memahami dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 sesuai amandemen terbaru. Loyal terhadap UM. Tidak sedang dan tidak pernah menjalani sanksi akademis. Minimal semester III, maksimal semester IV dan telah menjalani kepengurusan selama 1 tahun Mengikuti latihan keterampilan manajemen mahasiswa (LKMM) TD. Telah mengikuti PKPT dan LDK di Universitas Negeri Malang. Tidak mengalami kesulitan dalam bidang akademik yang ditandai dengan pencapaian IPK minimal 3.00 (tiga koma nol-nol). Bagi ketua HMJ FT terpilih tidak sedang menjabat sebagai pengurus di OPM lain. Pasal 32 Hak dan Kewajiban Kahim Kahim memiliki hak menyampaikan pendapat kepada DMFT tentang rencana kegiatan mahasiswa di tingkat Jurusan. Menjabarkan lebih lanjut secara operasional GBPK OPM FT UM yang telah ditetapkan oleh DMFT. Menerjemahkan produk hukum yang dikeluarkan oleh DMFT dalam bentuk peraturan HMJ FT. Hak Prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan pengurusnya. Melaksanakan amanat DMFT dalam GBPK OPM FT UM. Mendelegasikan Anggota DMFT periode kepengurusan. Pasal 33 Pertanggungjawaban HMJ FT dalam melaksanakan GBPK OPM FT UM, bertanggungjawab kepada DMFT dalam forum Sidang Umum OPM FT UM. Sebagai subsistem kelembagaan nonstruktural tingkat fakultas HMJ FT bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Teknik.
Pasal 34 Rapat-Rapat HMJ FT Rapat-rapat HMJ FT dilakukan sebagai berikut: 1. HMJ FT mengadakan rapat sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester. 2. Rapat-rapat HMJ FT terdiri atas: a) Rapat Pleno b) Rapat Pengurus Harian c) Rapat Koordinasi 3. Rapat–rapat HMJ FT dapat mengundang pihak struktural fakultas, Ketua DMFT, dan Ketua BEM FT, serta pihak-pihak lain yang diperlukan. 4. Pengaturan lebih lanjut pasal ini diatur dalam peraturan Tata Tertib HMJ FT.
Pasal 35 Masa Bhakti Masa bhakti HMJ FT diatur sebagai berikut. 1. Masa bhakti pengurus harian dan anggota adalah satu periode, dan Kahim tidak dapat dipilih kembali. 2. Pemberhentian dilakukan oleh DMFT melalui Sidang Umum OPM FT UM. 3. Keanggotaan HMJ FT dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut. a) masa bhakti habis b) atas kemauan sendiri secara tertulis dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan c) meninggal dunia d) reshuffle 4. Pergantian jabatan dan keanggotaan diatur sebagai berikut. a) apabila jabatan Kahim mengalami kekosongan, maka secara otomatis akan diisi oleh pengurus harian yang ada, secara struktural hierarkis ke bawah. b) Pengisian atau pergantian Kahim harus disetujui DMFT, Wakil Dekan III, dan Dekan FT c) pengaturan lebih lanjut ayat ini, diatur dalam Tata Tertib HMJ FT.
1. 2.
BAB VII PENYELENGGARAAN SUKSESI OPM FT UM Pasal 36 Penyelenggaraan Suksesi Reformasi OPM FT UM diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Fakultas Teknik, dan pejabat struktural terkait sebagai pemantau teknis pelaksana. Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum,bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Pasal 37 Pembentukan Panwaslu PANWASLU OPM FT UM dibentuk dan dilaksanakan oleh DMFT dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas Teknik. Pasal 38 Status PANWASLU adalah pengawas pelaksanaan teknis Pemilu Raya OPM FT UM yang bersifat Independen.
1. 2.
Pasal 39 Tugas dan wewenang Melakukan Pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu raya Menyelesaikan segala permasalahan dan sengketa yang berkaitan dengan pemilu raya.
Pasal 40 Pembentukan KPU OPM FT UM KPU OPM FT UM tingkat fakultas dibentuk oleh DMFT dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas Teknik. Pasal 41 Status KPU OPM FT UM adalah pelaksana teknis Pemilu Raya OPM FT UM yang bersifat Independen.
(1). (2).
Pasal 42 Fungsi dan Tugas KPU OPM FT UM berfungsi sebagai penyelenggara Pemilu Raya OPM FT UM. Tugas KPU OPM FT UM adalah melaksanakan Pemilu Raya untuk memilih Ketua BEM FT , Ketua HMJ FT (Kahim), dan senator untuk DMFT, dilanjutkan membantu mempersiapkan penyelenggaraan Sidum OPM FT UM sebagai pelaksana teknis.
Pasal 43 Wewenang Wewenang KPU OPM FT UM adalah menyusun peraturan penyelenggaraan Pemilu Raya yang berasaskan hasil konferensi OPM FT UM 2016 Pasal 44 Tanggungjawab KPU OPM FT UM bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Teknik
(1). (2). (3). (4).
(1). (2).
Pasal 45 Keanggotaan dan Kepengurusan Anggota KPU OPM FT UM adalah mahasiswa fakultas teknik yang telah mendaftar dan lulus seleksi oleh DMFT, dengan jumlah maksimal 25 orang. Kepengurusan KPU OPM FT UM minimal terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara. Pembentukan kepengurusan KPU OPM FT UM ditetapkan melalui rapat pemilihan yang dihadiri minimal 2/3 (dua pertiga) anggota KPU OPM FT UM. Ketua KPU OPM Fakultas dipilih secara aklamasi atau berdasarkan suara terbanyak dalam rapat pemilihan yang dihadiri minimal 2/3 (dua pertiga) anggota KPU OPM FT. BAB VIII ATURAN PERALIHAN Pasal46 Aturan peralihan ini, berdasar dan berpedoman pada aturan peralihan yang ada dalam Anggaran Dasar OPM FT UM. Aturan Peralihan khusus mengatur ketentuan-ketentuan yang belum ada dalam Anggaran Rumah Tangga OPM FT UM.
(3).
(4). (5).
(6).
Berdasarkan hasil Konferensi Mahasiswa yang telah dilaksanakan, maka ketentuan dalam AD/ ART ini tidak dapat dirubah, selain dalam Konferensi yang diselenggarakan oleh DMFT. Satu periode dalam AD/ ART adalah satu tahun terhitung mulai tanggal 23 April - 31 Desember 2016. Apabila dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam ART OPM FT UM ini ada kekeliruan, maka akan diperbaiki seperlunya, dengan ditambahkan pada lembaran tersendiri yang menjadi satu kesatuan naskah dari AD/ ART ini. Pengaturan dan ketentuan yang telah berlangsung, diusahakan untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan ART OPM FT UM ini
BAB IX PENUTUP Pasal 47 Aturan ini berlaku sejak Konferensi OPM FT UM dan sejak tanggal ditetapkan.
