FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SIKAP PROAKTIF MASYARAKAT DALAM PELEPASAN HAK ATAS TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SIKAP PROAKTIF MASYARAKAT DALAM PELEPASAN HAK ATAS TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA (Studi Kasus di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)

(Skripsi)

Oleh Paula Suwaty

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung 2016

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SIKAP PROAKTIF MASYARAKAT DALAM PELEPASAN HAK ATAS TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA (Studi Kasus di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)

Oleh Paula Suwaty

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sikap proaktif warga pemilik lahan di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dalam pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sehingga informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang. Hasil penelitian diperoleh: 1) Mekanisme pelepasan hak atas tanah yaitu tahap perencanaan berupa menentukan panjang dan lebar ruas jalan tol dan luas tanah yang dibutuhkan, tahap persiapan terdiri dari pembentukan tim satgas, sosialisasi, pendataan awal lokasi, konsultasi publik, surat keputusan penetapan lokasi, tahap pelaksanaan terdiri dari pengumpulan data kepemilikan tanah, validasi data kepemilikan, penilaian ganti kerugian, musyawarah penetepan dan bentuk ganti rugi, pemberian ganti kerugian dan tahap penyerahan hasil. 2) Hambatan dalam mekanisme pelepasan hak atas tanah yaitu proses pendataan kepemilikan tanah warga, ketidaktepatan waktu warga dalam mengumpulkan data kepemilikan tanah, dan bukti kepemilikan tanah warga. 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap proaktif masyarakat yaitu, kebijakan ganti rugi yang menguntungkan, pemahaman terhadap pentingnya pembangunan untuk kepentingan umum, kualitas layanan publik, peran kepala desa, dan pemaksaan atau takut pada sanksi yang berlaku.

Kata kunci: sikap proaktif, pelepasan hak atas tanah, jalan tol

ABSTRACT

FACTORS OF PROACTIVE ATTITUDE SOCIETY AFFECT IN RELEASE OF PROPERTY RIGHT ON LAND FOR TRANS SUMATERA HIGHWAY CONSTRUCTION (CASE STUDY AT SABAH BALAU VILLAGE, TANJUNG BINTANG SUBDISTRICT, SOUTH LAMPUNG DISTRICT)

By Paula Suwaty

This research aims to find out the factors of proactive attitude society affect at Sabah Balau Village Tanjung Bintang South Lampung District in release of property right on land for Trans Sumatera Highway construction. This research used qualitative method with case study approach. This research used purposive technique and got 7 informan. The result of this research are: 1) Release of property right on land mechanism are planned stage to determine highway’s length and width and also to determine land area required, preparation consist of crew formation, sosialization, data collection of location, public consultation, establishment decree, implementation consist of collected land’s data, data validation, compensation appraisal, determination and forms compensation disscussion, compensation gift and delivery output. 2) Obstacles of mechanism release of property right on land are data collection process, residents not timely collected file and proof of land ownership. 3) Factors of proactive attitude society affect in release of property right on land are damage benefits policy, understanding the importance of public interest development, public service quality, village head role, and coercion or fear of sanctions applicable.

Keyword: proactive attitude, release of property right on land, highway

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SIKAP PROAKTIF MASYARAKAT DALAM PELEPASAN HAK ATAS TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA (Studi Kasus di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)

Oleh PAULA SUWATY

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA SOSIOLOGI Pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2016

PER}TYATAAII

Dengan ini saya menyatakan:

1.

Karya tutis saya, Skripsi ini adatah asti dan men
hlum

pefnah diajukan rmtuk

geliu Akaxlemik (F''I.sterisarjana/Ahti lvla.lya), baik di

Universitas Lampung maupun di PerguruanTinggi lain. Karya tutris ini murni gagasan, rumusan dam perelitian mya selrdiri, tanlra bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembirnbing dan Penguji-

J.

Dalam karya tulis ini tidak terdapatkaryaatau pendapat yang telah ditulis

atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantrmkan sebagai acuan dalam naskah dengan disehftan nama pcngarang dan iiiuantumkan daiam da,tar pustaka. 4. Pernyataan

ini

saya buat dengan sesungguhnya dan apabila

di kemudian

hari terdapat penyimpaflgan dan ketidakbenaran dalam penryataan ini, maka saya bersedia menedma sanksi akad€mik b€mrya per:rcabutan

gelr

yang teiah dipercleh karena karya tulis ini, serta saaksi ia;:rnya wsuai dengan nonna yang berlaku di Universitas Lampung.

t

pnng 22 Milef- 2016 Bandar Ymg merrbuat pernyataa4

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Paula Suwaty. Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 9 Juli 1994. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Heri Suteja dan Ibu Yuli Wati. Penulis memiliki satu orang adik laki-laki, Muhammad Fulfian. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis: 1. SD Kartika II-5 Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2006 2. SMPN 14 Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2009 3. SMAIT As-syifa Boarding School Subang Jawa Barat, diselesaikan tahun 2012 Pada tahun 2012 penulis diterima sebagai mahasiswa Universitas Lampung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi. Pada Januari 2015 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata di Pekon Gedung Cahya Kuningan Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. Pada bulan Maret tahun 2016 penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Proaktif Masyarakat Dalam Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (Studi Kasus di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”

Moto

“Barangsiapa memudahkan orang yang kesusahan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat” (HR. Muslim)

“Your struggles develop your strengths. When you go through hardship and you decide not to surrender, that is strength” (Anne Frank)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah.. Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, serta kelancaran untukku dalam mengerjakan skirpsi ini. Sebuah karya kecil yang kupersembahkan untuk Bapak dan Ibuku tercinta, sebagai ungkapan bakti dan rasa hormat atas jerih payah, didikan, serta do’a yang tiada henti sehingga diharapkan untuk masa depan nanti. Sebagai ungkapan kasih sayang dari hati yang terdalam kepada adikku yang selalu membantu segala hal hingga skripsi ini selesai.

SANWACANA

Penulis menghaturkan Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, pemilik segala keagungan. Dengan ridho dan rahmat-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Proaktif Masyarakat Dalam Pelepasan Hak Atas Tanah Dalam Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera”. Penulis sadar dan merasa bahwa skripsi ini masih jauh dari kata “sempurna”, hal ini dikarenakan masih banyak keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis.

Dari awal hingga akhir penulis an ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu dengan hati yang ikhlas penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 2. Bapak Drs. Susetyo M.Si, selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 3. Bapak Dr. Hartoyo M.Si selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan dan motivasi selama proses bimbingan hingga skripsi ini selesai. Terima kasih untuk semua ilmu dan pengalaman yang bapak berikan. 4. Bapak Drs. Ikram M.Si, selaku Sekertaris Jurusan Sosiologi dan selaku dosen pembahas yang selalu memberikan kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini.

4. Bapak Drs. I Gede Sidemen M.Si, selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi dalam massa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. 5. Bapak dan Ibu Dosen FISIP Unila yang telah membagi ilmu pengetahuannya kepada penulis serta staf akademik dan karyawan FISIP Unila atas segala kemudahan dan bantuannya. 6. Bapak dan Ibuku tersayang, terima kasih untuk kasih sayang, kesabaran, doa dan didikan selama ini bapak dan ibu berikan. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini menjadi awal kesuksesan lala sehingga bapak dan ibu bangga mempunyai anak seperti lala. 7. Adikku tersayang, Fian. Terima kasih udah support mba selama ini, udah nganterin mba kemana mana tanpa ngeluh. Rajin belajar ya dek! 8. Kepala Desa Sabah Balau beserta aparat desa lainnya, terima kasih atas kemudahan yang diberikan ketika saya melakukan penelitian disana. 9. Warga Desa Sabah Balau khususnya para informan, terima kasih atas penerimaannya yang baik dan semua informasi yang telah diberikan. 10. Tim pelepasan hak atas tanah tol bakauheni-terbanggi besar dan staff Kementerian PUPR Bina Marga, khususnya Om teguh, Om didit, Pak Udin dan Pak Syahrial. Terima kasih atas penerimaan yang baik sehingga saya bisa mendapatkan data yang dibutuhkan dengan mudah. 11. Mamang fery, tante ririn, kakak akbar dan aura, terima kasih atas dukungannya dan udah bolak balik nganterin lala ke sabah balau. 12. Tim sukses aku, Helmawati, Vinna Herina, Fitri Amelia Sari, Chindy Triadara. Makasih banyak genks buat semuanya, i’m nothing without you guys!!! Sukses untuk kita semua.

13. Dina, Wayan Suryaningsih, Dirman makasih untuk bantuannya selama ini. See you on top!! 14. Mba mpit dan kak rino makasih udah support dedek 15. Seluruh teman seperjuangan jurusan Sosiologi angkatan 2012. Ade Amanda, Flo, Arrum, Puspita, terima kasih atas kebersamaannya selama ini, semoga silahturahmi kita tetap terjaga. 16. Terima kasih kakak tingkat, kak anton untuk panduan skripsinya yang sering kasih inspirasi dan mba dina yang udah sharing pengalaman bimbingan sama pak hartoyo. 17. Temen-temen KKN Pekon Cahya Kuningan, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, Agustya, Kak Tina, Kak Triana, Lutfi, Andi, Christoper dan Bang Ario, terima kasih untuk kebersamaannya menjadi anak pantai selama 40 hari. 18. Temen-temen AIESEC Unila 13/14 dan 14/15, khusunya Miss Riska dan Alvin terima kasih kalian telah ngelead aku dengan baik dan pengalaman yang gak pernah didapetin selain di AIESEC. Thank you so much folks! 19.Terima kasih untuk semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini belum ideal dan sebaik harapan, namun harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Penulis

Paula Suwaty

Maret 2016

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..................................................................................................... i ABSTRACT ................................................................................................... ii HALAMAN JUDUL ..................................................................................... iii HALAMAN PERSETUJUAN ..................................................................... iv HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................... v SURAT PERNYATAAN .............................................................................. vi RIWAYAT HIDUP ....................................................................................... vii MOTTO ......................................................................................................... viii PERSEMBAHAN .......................................................................................... ix SANWACANA .............................................................................................. x DAFTAR ISI .................................................................................................. xiii DAFTAR TABEL ......................................................................................... xvi DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xvii

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang .................................................................................... 1 B. Rumusan Masalah ............................................................................... 9 C. Tujuan ................................................................................................. 10 D. Manfaat Penelitian .............................................................................. 10 II. TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Sikap ...................................................................................... 11 1. Pengertian Sikap ............................................................................. 11 2. Proses Pembentukan Sikap dan Perubahan Sikap .......................... 12 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terbentuknya Sikap .............. 13 4. Komponen Sikap ............................................................................ 14 5. Sifat Sikap ...................................................................................... 15 6. Ciri-Ciri Sikap ................................................................................ 15 B. Tinjauan Pelepasan Hak Atas Tanah Dalam Pembangunan ................ 16 1. Pengertian Pengadaan Tanah .......................................................... 16 2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum ............................... 17 3. Dasar Hukum Pengadaan Tanah .................................................... 18 4. Mekanisme Pengadaan Tanah ........................................................ 18 5. Sumber Pendanaan Pengadaan Tanah ............................................ 21

C. Tinjauan Pembangunan Jalan Tol ........................................................ 22 1. Pengertian Jalan Tol ....................................................................... 22 2. Manfaat Jalan Tol ........................................................................... 23 D. Hambatan Dalam Mekanisme Pelepasan Hak Atas Tanah .................. 23 E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap Proaktif Masyarakat Dalam Pembangunan ............................................................................ 24 F. Penelitian Terdahulu ............................................................................. 27 III. METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian ................................................................................... 30 B. Lokasi Penelitian ................................................................................ 31 C. Fokus Penelitian ................................................................................. 32 D. Teknik Penentuan Informan ............................................................... 34 E. Teknik Pengumpulan Data ................................................................. 37 F. Sumber Data ....................................................................................... 38 G. Teknik Analisis Data .......................................................................... 39 IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN A. Sejarah Singkat Desa Sabah Balau .................................................... 45 B. Letak dan Luas Wilayah Desa Sabah Balau ....................................... 46 C. Karakteristik Tanah Pelepasan Hak Atas Di Desa Sabah Balau untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ................................. 47 V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Mekanisme Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ..................................................................... 50 1. Tahap Perencanaan ......................................................................... 51 2. Tahap Persiapan ............................................................................. 53 a. Membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Persiapan ................. 53 b. Sosialisasi Rencana Pembangunan Jalan Tol ........................... 54 c. Pendataan Awal Lokasi ............................................................ 56 d. Konsultasi Publik ..................................................................... 57 e. Surat Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Lokasi ............ 60 3. Tahap Pelaksanaan ......................................................................... 61 a. Membentuk Tim Satuan Tugas Pelaksana ............................... 61 b. Pengumpulan Data Kepemilikan Tanah ................................... 61 c. Validasi Data Kepemilikan ...................................................... 63 d. Penilaian Ganti Kerugian ......................................................... 64 e. Musyawarah Tentang Penetapan Besaran dan Bentuk Ganti Kerugian ......................................................................... 65 f. Pemberian Ganti Kerugian Kepada Masyarakat yang Terkena Pembebasan Lahan ..................................................... 68 4. Tahap Penyerahan Hasil ................................................................. 71 5. Hambatan Dalam Mekanisme Pelepasan Hak Atas Tanah di Desa Sabah Balau .................................................................................... 72

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Proaktif Masyarakat Dalam Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol ..... 73 1. Kebijakan Ganti Rugi Yang Menguntungkan ................................ 73 2. Pemahaman Terhadap Pentingnya Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Jalan Tol Trans Sumatera) ........................... 76 3. Kualitas Layanan Publik ................................................................ 78 a. Transparasi Mekanisme Pemberian Ganti Rugi ....................... 79 b. Komunikasi dua arah yang dilakukan oleh tim pelepasan hak atas tanah ........................................................................... 80 4. Peran Kepala Desa .......................................................................... 81 5. Enggan Untuk Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Negeri ......... 82 VI. PENUTUP A. Kesimpulan ........................................................................................ 86 B. Saran .................................................................................................. 88 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Konsep dan Metode Penelitian ..............................................................42 Tabel 2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan ......................................................47 Tabel 3. Dasar Hukum Pengadaan Tanah ............................................................58 Tabel 4. Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar .....................................................................................................................60 Tabel 5. Foto Rumah Salah Satu Warga Yang Terkena Pembebasan Lahan ......70 Tabel 6. Mekanisme Pelepasan Hak Atas Tanah Dalam Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan ...............................................................................85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Desa Sabah Balau ....................................................................... 48 Gambar 2. Rumah Sr ............................................................................................ 70 Gambar 3. Rumah Sr yang Sedang Dirubuhkan .................................................. 70 Gambar 4. Foto Rumah Sr yang Sedang Dirubuhkan Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ................................................................................ Lampiran Gambar 5. Foto Rumah Warga Desa Sabah Balau yang Terkena Imbas Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ............................................... Lampiran Gambar 6. Foto Serpihan Rumah Warga Desa Sabah Balau yang Telah Selesai Dirubuhkan .............................................................................................. Lampiran Gambar 7. Foto Proses Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Desa Sabah Balau ....................................................................................................... Lampiran Gambar 8. Foto Para Kontraktor Sedang Melakukan Pekerjaannya Membangun Jalan Tol Trans Sumatera ....................................................................... Lampiran Gambar 9. Foto Posko Para Pekerja Jalan Tol Trans Sumatera di Desa Sabah Balau ...................................................................................................... Lampiran

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Wacana pembangunan akhir-akhir ini ramai dibicarakan. Pemerintah Republik Indonesia memusatkan perhatiannya pada proyek pembangunan guna memperbaiki kondisi perekonomian negara saat ini. Sistem perencanaan pembangunan harus diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dan didukung dengan prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian. Adanya pembangunan yang merata disetiap provinsi yang ada di Indonesia dapat menjaga kesatuan nasional (UU Nomor 25 Tahun 2004).

Pembangunan secara garis besar terdiri dari pembangunan non fisik dan fisik. Menurut Wresniwiro pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama. Lain halnya dengan pembangunan fisik yaitu pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata. Pembangunan fisik misalnya berupa infrastruktur, bangunan, fasilitas umum dan lain sebagainya (Misiyanti, 2014:5).

2

Soemardi (2006:1) mengatakan bahwa di era globalisasi seperti saat ini, wacana pertumbuhan pembangunan infrastruktur marak dibicarakan. Hal ini dapat dilihat dari maraknya pembangunan berbagai fasilitas infrastruktur diberbagai sektor, mulai dari sistem energi, transportasi jalan raya, bangunanbangunan perkantoran dan sekolah, hingga telekomunikasi, rumah peribadatan dan jaringan layanan air bersih, maka semua itu memerlukan adanya dukungan infrastruktur yang handal.

Negara berkembang seperti Indonesia juga membutuhkan kondisi infrastruktur yang memadai seperti negara maju. Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk yang banyak dan pertumbuhan penduduk yang pesat. Pertumbuhan penduduk Indonesia semakin tahun semakin meningkat. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 237.641.326 jiwa. Peningkatan penduduk yang ada berdampak pada peningkatan penggunaan lahan dan kepemilikan kendaraan pribadi (BPS, 2010).

Kondisi lalu lintas yang semakin di padati oleh beribu-ribu kendaraan bermotor, baik kendaran beroda dua maupun kendaraan roda empat. Kepadatan yang terjadi seperti itu dapat menimbulkan suatu masalah, yaitu kemacetan. Kemacetan dapat membuat masyarakat membuang waktu dengan sia-sia hingga dapat menyebabkan stres. Arus lalu lintas yang lancar merupakan suatu kebutuhan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial dan politik dalam kondisi penduduk yang kian padat. Artinya, seiring dengan kondisi jumlah penduduk yang kian meningkat, kebutuhan infrastruktur jalan juga akan terus meningkat.

3

Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, menyejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015).

Saat ini di Indonesia, infrastruktur jalan tol dirasa masih kurang apabila dibandingkan dengan negara lainnya di Asia, seperti Jepang, Malaysia, Korea dan China. Mengingat banyaknya jumlah penduduk di Indonesia dan banyaknya kepemilikan kendaraan bermotor, tetapi tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur jalan tol yang memadai.

Menghadapi kondisi seperti itu, pemerintah mulai menunjukkan perhatian yang serius terhadap pembangunan infrastruktur. Ada dua hal yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan pihak swasta dalam memperbaiki kondisi infrastruktur di dalam negeri, yakni membangun infrastruktur baru dan memperbaiki infrastruktur yang sudah ada. Pemerintah meyakini bahwa mutu infrastruktur dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, investasi asing, pengentas kemiskinan dan mutu lingkungan hidup.

Salah satu perhatian pemerintah yang sedang dijalankan adalah pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Jalan Tol Trans Sumatera dibangun dari Provinsi Lampung hingga Provinsi Banda Aceh dengan perkiraan sepanjang 2.048 kilometer. Proyek Pembangunan jalan Tol Trans Sumatera di Provinsi Lampung dimulai dari Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan hingga Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Kementerian Pekerjaan

4

Umum menyatakan bahwa pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ini menggunakan konsep High Grade Highway (HGH). Dalam konsep HGH ini akan menghubungkan 8 Pusat Kegiatan Nasional, 6 pelabuhan udara, dan 7 pelabuhan utama (Sutaryana,2015).

Penyelenggaraan jalan tol dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan menjaga keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan memperhatikan keadilan, yang dapat dicapai dengan membina jaringan jalan yang dananya berasal dari pengguna jalan. Selain itu tujuan dari dibangunnya jalan tol yakni untuk meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya, seperti di Pulau Sumatera (Perpres No. 15 Tahun 2005).

Menurut Saul M. Katz, pembangunan sebagai perubahan sosial yang berasal dari suatu keadaan tertentu keadaan yang dipandang lebih bernilai (Yuwono, 2001:47). Maka untuk mencapai pembangunan nasional yang berkeadilan itu, berbagai usaha telah dilakukan pemerintah. Gran mengemukakan bahwa pembangunan yang telah dicanangkan selama ini dapat berjalan sesuai dengan bersama apabila mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat (Yuwono, 2001:54). Bahwa peningkatan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari pembangunan dimana pembangunan masyarakat yang menentukan tujuan sumber-sumber pengawasan dan mengarahkan proses-proses pelaksanaan pembangunan.

5

Jalan Tol Trans Sumatera berperan penting dalam pendukung pembangunan nasional serta mempunyai kontribusi terbesar dalam melayani mobilitas manusia maupun distribusi komoditi perdagangan dan industri. Transportasi jalan semakin diperlukan untuk menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan antar wilayah, antar perkotaan dan antar perdesaan serta mempercepat pengembangan wilayah dan mempercepat hubungan antar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bappenas, 2004).

Dalam

mega

proyek

pembangunan

jalan

atau

infrastruktur

lainnya

permasalahan yang sering muncul adalah tentang pertanahan. Pada dasarnya tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bagi bangsa Indonesia sudah selayaknya penggunaan tanah harus sebesar-besarnya untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Atas dasar pemikiran tersebut, maka negara memiliki kewenangan untuk menguasai tanah, mengingat tanah merupakan salah satu unsur ruang yang sangat strategis dan pemanfaatannya terkait dengan penataan ruang wilayah. Secara konstitusional kewenangan negara menguasai tanah ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Secara khusus ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa : “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”.

6

Pembangunan ruas Jalan Tol Trans Sumatera dari Pelabuhan Bakauheni hingga Terbanggi Besar diperkirakan sepanjang 140,41 kilometer dengan lebar jalan 120 meter sehingga luas total lahan yang diperlukan adalah 2.670 hektare. Jumlah lahan yang dibutuhkan dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera tidaklah sedikit. Sudah pasti tanah milik pemerintah tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan tanah dalam pembangunan, tanah milik masyarakat juga harus direlakan (Antara, 2015).

Jenis lahan yang dimiliki masyarakat berbagai macam seperti lahan pertanian yang dijadikan sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, lahan investasi sebagai penunjang kehidupannya dimasa yang akan datang, bahkan tempat tinggal sebagai tempat yang sangat penting untuk setiap keluarga. Masyarakat tersebut harus melepaskan tanah berharga milik mereka untuk pembangunan jalan tol.

Proses pembebasan lahan pada proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah biasanya menimbulkan konflik. Seperti hambatan yang terjadi pada pembangunan Jembatan Suramadu. Basri (2013:24) mengatakan Jembatan Suramadu sebagai bagian pengembangan daerah metropolitan Surabaya yang dikenal dengan “Gerbang Kertosusilo” (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, dan Lamongan). Dalam proses pembangunan mega proyek ini tidak terlepas dari adanya permasalahan yang mengakibatkan jangka waktu penyelesaian cukup lama, yaitu hingga 19 tahun. Permasalahan yang dihadapi pada saat itu adalah permasalahan

tentang dijadikannya

pembangunan jembatan Suramadu sebagai satu paket dengan industrialisasi

7

Madura. Kedua, permasalahan seputar konsep industri. Ketiga, permasalahan tentang pengadaan tanah untuk pembangunan jembatan Suramadu.

Tanah bagi orang Madura merupakan sesuatu yang sangat bernilai dalam kehidupannya, selain memiliki nilai ekonomis, bagi masyarakat Madura tanah juga mimiliki nilai kultural untuk dapat melestarikan dan mengembangkan sistem sosial budaya masyarakat lokal. Tidak mudah bagi masyarakat Madura untuk melepaskan kepemilikan tanahnya, karena masyarakat Madura juga percaya bahwa tanah mempunyai ikatan dengan roh nenek moyang (leluhur). Karena hubungan tanah dengan roh yang erat ini, masyarakat Madura menganggap jika menjual tanah sama dengan menjual leluhurnya (Basri, 2013:27).

Dalam proses pelepasan hak atas tanah dalam pembangunan Jembatan Suramadu ini menimbulkan konflik antara masyarakat Madura dengan Pemerintah Daerah setempat. Beberapa pemicu timbulnya konlik pelepasan hak atas tanah ini diantaranya adalah (1) ganti rugi yang tidak memadai, (2) proses pelepasan hak atas tanah yang tidak demokratik dan cenderung manipulatif, (3) penolakan pemilik tanah untuk menyerahkan tanahnya, dan (4) penggunaan unsur kekerasan dalam proses pembebasan tanah serta ketidakpastian hidup masyarakat pasca penggusuran (Basri, 2013).

Proses pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Jembatan Suramadu tidak sesuai dengan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 yang mana disebutkan bahwa pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar

8

menukar atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Peristiwa konflik dalam pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum tidak hanya terjadi dalam proses pembangunan Jembatan Suramadu ini saja, namun di daerah lain dan di berbagai macam proyek pembangunan lainnya juga sering muncul konflik antara masyarakat dengan pemerintah dalam pelepasan hak atas tanah. Namun, peristiwa konflik yang sering ditemukan seperti kasus kasus pada umumnya, tidak di temukan pada proses pembangunan jalan Tol Trans Sumatera di Lampung, khususnya di Desa Sabah Balau, Tanjung Bintang, Lampung Selatan.

Masyarakat Desa Sabah Balau sangat mendukung pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Berdasarkan hasil pra riset peneliti, dalam proses pelepasan hak atas tanah di Desa Sabah balau ini tidak ditemukan masalah yang serius. Masyarakat Desa Sabah Balau yang tanahnya harus direlakan demi kepentingan umum ini sangat proaktif dalam proses pelepasan hak atas tanah. Masyarakat Desa Sabah Balau telah memahami bahwa tanah yang berada dalam kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah seutuhnya milik Indonesia. Tidak ada protes atau penolakkan dari pihak masyarakat dalam proses pembebasan lahan tersebut. Masyarakat Desa Sabah Balau juga memiliki pengetahuan dan kesadaran terhadap hukum pengadaan tanah ini, sehingga mereka mengikuti seluruh prosedur yang telah ditetapkan.

9

Dengan fenomena yang tidak biasa seperti ini, menarik untuk diteliti dan dikaji lebih mendalam mengenai bagaimana mekanisme dan hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera khusunya di Desa Sabah Balau yang tidak menimbulkan konflik. Secara khusus penelitian ini akan mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sikap proaktif masyarakat dalam pelepasan hak atas tanah.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan? 2. Apa saja hambatan yang timbul dalam mekanisme pelaksanaan pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan? 3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi sikap proaktif masyarakat Desa Sabah Balau bersikap proaktif dalam proses pelaksanaan pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera?

10

C. Tujuan Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan 2. Untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam mekanisme pelaksanaan pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan 3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sikap proaktif masyarakat Desa Sabah Balau bersikap proaktif dalam proses pelaksanaan pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera

D. Manfaat Penelitian 1. Secara Akademik Memberikan sumbangan pemikiran dan praktek ilmu sosiologi khususnya, Manajemen Konflik dan Sosiologi Pembangunan. 2. Secara Praktis Dapat memberikan manfaat sebagai data awal untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama atau dalam kajian bidang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dan diharapkan dapat memberikan sumbangan saran dan informasi kepada pemerintah Kota Bandar Lampung dalam melakukan proses pelepasan hak tanah pada proyek lainnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Sikap 1. Pengertian Sikap Menurut Berkowitz

(Azwar, 2013:1-7) pengertian sikap umumnya dapat

dimasukan ke dalam salah satu diantara tiga kerangka pemikiran, antara lain : a. Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu obyek adalah perasaan yang mendukung atau favourable dan perasaan tidak mendukung atau unfavourable pada obyek tersebut. Kerangka pemikiran ini diwakili oleh Thurstone, Likert dan Osgood. Misalnya menyetujui terjadinya reformasi di berbagai bidang kehidupan (favourable) dan tidak menyetujui teijadinya reformasi diberbagai bidang kehidupan (unfavourable) b. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu obyek dengan cara-cara tertentu. Kesiapan yang dimaksud adalah kecenderungan potensial untuk bereaksi terhadap stimulus yang menghendaki suatu respon. Kelompok pemikiran ini diwakili oleh Chave, Bogardus, La Pierre, Mead, Gordon, dan Allport. Misalnya langsung melakukan aksi demonstrasi saat orang lain mengajaknya. Sikap merupakan konsteiasi dari komponen-komponen kognitif, afektif, dan konatif. Ketiganya saling berinteraksi dan memahami, merasakan, serta

12

berperilaku terhadap suatu obyek. Kelompok pemikiran ini diwakili oleh Secord dan Beckman. Misalnya individu yang mempercayai isu yang menyebar, menyetujui dan melakukan aksi-aksi demonstrasi.

2. Proses Pembentukan dan Perubahan Sikap Sikap seseorang terhadap suatu obyek bukanlah bawaan dari lahir akan tetapi sikap sesorang dapat berubah dan dibentuk. Pembentukkan dan perubahan sikap tersebut dapat terbentuk atau berubah melalui empat macam cara, yaitu: a) Adopsi Sikap dapat terbentuk dengan adanya peristiwa-peristiwa atau kejadiankejadian yang terjadi secara berulang-ulang dan terus menerus yang kemudian diserap kedalam diri seseorang b) Diferensiasi Seiring dengan berkembangnya pengetahuan seseorang terhadap suatu obyek, bertambahnya pengalaman, bertambahnya usia dan kedewasaan seseorang, maka ada hal-hal yang tadinya dianggap sejenis, sekarang dipandang tersendiri lepas dari jenisnya yang dapat mengubah sikap seseorang terhadap suatu obyek c) Integerasi Pembentukkan sikap tidak terjadi secara cepat namun terbentuk secara bertahap yang dimulai dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan suatu hal

13

d) Taruma Pengalaman yang buruk dan meninggalkan kesan mendalam pada jiwa seseorang dapat mempengaruhi terbentuknya sikap dan perubahan sikap seseorang (Kulsum dkk, 2014:122).

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terbentuknya Sikap Sikap seseorang terhadap suatu obyek dapat terbentuk akibat adanya faktor dari dalam (intern) dan faktor dari luar (eksternal), antara lain: a) Faktor intern, yaitu faktor yang berasal dari dalam pribadi seseorang. Faktor ini berupa selectivity atau daya pilih seseorang untuk menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. b) Faktor ekstern, yaitu faktor yang berasal dari luar pribadi seseorang. Faktor ini berupa interaksi sosial diluar kelompok (Ahmadi, 1999:171).

Dalam hal ini, Sherif mengemukakan bahawa sikap dapat diubah dan dibentuk apabila: a) Terdapat hubungan timbal balik yang langsung antara manusia b) Adanya komunikasi (yaitu hubungan langsung) dan satu pihak yang berhubungan dengan: 1) Pengaruh orang lain yang dianggap penting disekitar kehidupan masyarakat. Seperti orang tua, teman sebaya, teman dekat, guru, istri, suami, dll. 2) Pengaruh kebudayaan, dimana masyarakat hidup dan dibesarkan dalam kebudayaan.

14

3) Media massa sebagai sarana komunikasi yang dapat memberikan informasi baru mengenai suatu hal sehingga dapat berpengaruh dalam pembentukkan sikap 4) Lembaga pendidikan dan lembaga agama sebagai suatu sistem yang mempunyai pengaruh dalam pembentukkan sikap karena keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam arti individu. 5) Faktor emosional juga dapat mempengaruhi sikap, karena tidak semua bentuk sikap dipengaruhi oleh situasi lingkungan dan pengalaman pribadi seseorang. Terkadang bentuk sikap merupakan pernyataan yang disadari oleh emosi yang berfungsi sebagai penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego (Ahmadi, 1999: 171-173).

4. Komponen Sikap Menurut Travers (1977), Gagne (1977) dan Cronbach (1977)

terdapat 3

komponen sikap seseorang terhadap suatu obyek, yaitu: 1) Komponen cognitive, dalam komponen ini berisikan pengetahuan, kepercayaan atau pikiran

yang didasarkan

pada

informasi,

yang

berhubungan dengan obyek. 2) Komponen affective, komponen ini menunjuk pada dimensi emosional dari sikap, yaitu emosi yang berhubungan dengan obyek. Obyek disini dirasakan sebagai menyenangkan atau tidak menyenangkan. 3) Komponen behavior atau conative, komponen ini melibatkan salah satu predisposisi untuk bertindak terhadap obyek (Ahmadi, 1999:164-165).

15

5. Sifat Sikap Sifat sikap seseorang terhadap suatu obyek dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sifat positif dan sifat negatif. Tindakan seseorang yang cenderung mendekati, menyenangi dan mengharapkan obyek tertentu merupakan sikap ositif seseorang terhadap suatu obyek. Sedangkan sikap yang bersifat negatif memiliki kecenderungan untuk menjauhi, menghindari, membenci dan tidak menyukai obyek tertentu (Ahmadi, 1999:166).

6. Ciri-ciri Sikap Menurut Ahmadi (1999:178-179) sikap seseorang terhadap suatu obyek memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a. Sikap itu dipelajari (learnability) Sikap merupakan hasil belajar yang dapat dibedakan dari motif-motif psikologi lainnya. Beberapa siakp dipelajari tidak sengaja dan tapa kesadaran kepada sebagian individu. b. Memiliki kestabilian (stability) Sikap bermula dari dipelajari, kemudian menjadi lebih kuat, tetap dan stabil, melalui pengalaman. c. Personal-societal significance Sikap melibatkan hubungan antara seseorang dan orang lain dan juga antara orang dan dan barang atau situasi. Jika seseorang merasa bahwa orang lain menyenangkan, terbuka serta hangat, maka ini akan sangat berarti bagi dirinya merasa bebas dan favorable.

16

d. Berisi kognisi dan afeksi Komponen kognisi dari pada sikap adalah berisi informasi yang faktual. e. Approach – avoidance directionality Bila seseorang memiliki sikap yang favorable terhadap sesuatu obyek, mereka akan mendekati dan membantunya, sebaliknya bila seseorang memiliki sikap yang unfovorable, mereka akan menghindarinya.

B. Tinjauan Pelepasan Hak Atas Tanah Dalam Pembangunan 1. Pengertian Pengadaan Tanah Secara garis besar dikenal ada 2 (dua) jenis pengadaan tanah, pertama pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah yang terdiri dari kepentingan umum, sedangkan yang kedua pengadaan tanah untuk kepentingan swasta yang meliputi kepentingan komersial dan bukan komersial atau bukan sosial. Ismaya (2013:164) mengatakan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Perpres Nomor 71 Tahun 2012 pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Artinya, tidak ada cara lain selain memberi ganti kerugian yang sesuai kepada pihak yang yang berhak atau memiliki obyek pengadaan tanah tersebut.

17

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pihak yang memiliki sesuatu atas obyek pengadaan tanah harus menerima ganti kerugian atas obyek pengadaan tanah tersebut berupa ganti kerugian. Obyek atas pengadaan tanah adalah seperti tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai (Ismaya, 2013:165).

2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Ismaya (2013:165) kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tercantum didalam UU Nomor 2 Tahun 2012 dikatakan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan

menyediakan

tanah

bagi

pelaksanaan

pembangunan

guna

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.

Tahapan untuk melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang di jelaskan pada Pasal 2 Perpres Nomor 71 Tahun 2012 adalah perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut harus dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan.

Oleh sebab itu, maka dapat disimpulkan yang dimaksud kepentingan umum adalah kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan negara atau bangsa saja

18

melainkan kepentingan

masyarakat

juga. Tanpa menghilangkan

atau

melupakan kepentingan hukum pihak yang berhak dan pembangunan untuk kepentingan umum bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh pihak.

3. Dasar Hukum Pengadaan Tanah Dasar hukum yang digunakan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan adalah: a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum b. Perturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

4. Mekanisme Pengadaan Tanah Berdasarkan acuan dasar hukum pengadaan tanah untuk pembangunnan kepentingan umum yang berlaku, maka mekanisme pengadaaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: a. Tahap Perencanaan Pengadaan Tanah Pada tahap awal, instansi yang membutuhkan tanah harus membuat perencanaan pengadaan tanah. Dokumen perencanaan pengadaan tanah ini paling sedikit memuat: 1) Maksud dan tujuan rencana pembangunan; 2) Letak tanah; 3) Luas tanah yang dibutuhkan; 4) Gambaran umum status tanah;

19

5) Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah; 6) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; dan 7) Rencana penganggaran (Ismaya, 2013:169)

b. Tahap Persiapan Pengadaan Tanah Setelah dokumen perencanaan pengadaan tanah disusun, instansi yang memerlukan tanah dan pemerintah provinsi melakukan tiga tahap selanjutnya yaitu sebagai berikut: 1) Sosialisasi Rencana Pembangunan Sosialisasi rencana pembangunan disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, baik langsung maupun tidak langsung. 2) Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan Pendataan

awal

lokasi

rencana

pembangunan

meliputi

kegiatan

pengumpulan data awal pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah.Pendataan awal dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan. Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan digunakan sebagai data untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan.

c. Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah Dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 47 UU Nomor 2 Tahun 2012 dijelaskan bahwa berdasarkan hasil penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Lembaga Pertanahan. Pelaksanaan pengadaan tanah meliputi:

20

1. Pengumpulan data kepemilikan masyarakat beradasarkan ukuran dan pemetaan bidang tanah yang dimiliki 2. Penilaian ganti kerugian untuk pelepasan hak atas tanah 3. Musyawarah tentang penetapan besaran ganti kerugian 4. Pemberian ganti kerugian kepada masyarakat yang terkena pembebasan lahan

d. Tahap Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 UU Nomor 2 Tahun 2012 dijelaskan bahwa Lembaga Pertanahan menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah setelah: a) Pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak dan pelepasan hak dilaksanakan; dan/atau b) Pemberian ganti kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri. Instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan kegiatan pembangunan setelah dilakukan serah terima hasil pengadaan tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum karena keadaan mendesak akibat bencana alam, perang, konflik sosial yang meluas, dan wabah penyakit dapat langsung dilaksanakan pembangunannya setelah dilakukan penetapan lokasi pembangunan

untuk

kepentingan

umum.

Sebelum

penetapan

lokasi

pembangunan untuk kepentingan umum terlebih dahulu disampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berhak. Dalam hal terdapat keberatan atau gugatan atas pelaksanaan pengadaan tanah, Instansi yang memerlukan tanah tetap dapat melaksanakan kegiatan pembangunan. Instansi yang memperoleh

21

tanah wajib mendaftarkan tanah yang telah diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Sumber Pendanaan Pengadaan Tanah Sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU Nomor 2 Tahun 2012, pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam hal Instansi yang memerlukan tanah Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan penugasan khusus sesuai dengan peraturan perundang undangan, pendanaan bersumber dari internal perusahaan atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan oleh instansi dan dituangkan dalam dokumen penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana pengadaan tanah tersebut meliputi dana perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi dan pengelolaan,

serta

sosialisasi.

22

C. Tinjauan Pembangunan Jalan Tol 1. Pengertian Jalan Tol Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol (Undangundang nomor 38 tahun 2004). Menurut Pasal 43 ayat (1) dijelaskan bahwa jalan tol diselenggarakan untuk: a. memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang b. meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi c. meringankan beban dana Pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan d. meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan

Jalan tol yang merupakan bagian dari sistem jaringan jalan umum adalah jalan lintas alternatif. Jalan tol harus mempunyai spesifikasi dan pelayanan yang lebih tinggi daripada jalan umum yang ada. Pengusahaan jalan tol dilakukan oleh Pemerintah dan/atau badan usaha yang memenuhi persyaratan. Wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan jalan tol. Rencana umum jaringan jalan tol merupakan bagian tak terpisahkan dari rencana umum jaringan jalan nasional yang dilakukan oleh Pemerintah. Pengusahaan jalan tol dilaksanakan dengan maksud untuk mempercepat perwujudan jaringan jalan bebas hambatan sebagai bagian jaringan jalan nasional (Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004).

23

2. Manfaat Jalan Tol Pembangunan jalan tol sebagai jalan nasional yang dapat menjaga kesatuan nasional memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut: a. Pembangunan jalan tol akan berpengaruh pada perkembangan wilayah & peningkatan ekonomi. b. Meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas orang dan barang. c. Pengguna jalan tol akan mendapatkan keuntungan berupa penghematan Biaya Operasi Kendaraan (BOK) dan waktu dibanding apabila melewati jalan non tol. d. Badan usaha mendapatkan pengembalian investasi melalui pendapatan tol yang tergantung pada kepastian tarif tol (Badan Pengatur Jalan Tol,2014).

D. Hambatan Dalam Mekanisme Pelepasan Hak Atas Tanah Tidak adanya konflik yang berkepanjangan bukan penentu kelancaran dalam proses pelepasan hak atas tanah. Pada saat proses pelepasan hak atas tanah pasti ditemukan hambatan-hambatan sebagai berikut: 1. Bukti kepemilikan tanah 2. Para pemilik bidang tanah tidak hadir sesuai dengan jadwal pengumpulan data fisik bidang tanah 3. Sulitnya koordinasi karena sebagian para pemilik bidang tanah berdomisili di luar wilayah desa. 4. Tanah yang dalam status sengketa (Oktaviana, 2015:16-17)

24

E. Faktor-Faktor Pembangunan

Pengaruh

Sikap

Proaktif

Masyarakat

Dalam

Konsep pembangunan merupakan konsep yang sangat multidimensional, yang mengacu kepada serangkaian karakteristik dan segenap aspek kehidupan, baik aspek politik, ekonomi maupun sosial. Menurut Todaro pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional dan juga akselerasi pertumbuhan

ekonomi,

pengurangan

kesenjangan

dan

pemberantasan

kemiskinan (Nur, 2014:2).

Pemerintah dalam menjalankan proses pembangunan sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat agar pembangunan tersebut berjalan dengan lancar. Lubis (2009:181) dalam menentukan keputusan publik tentang proses pembangunan sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk mau melibatkan diri. Dalam suatu sistem publik kepentingan yang berkembang akan sangat beragam. Masyarakat sebagai elemen terbesar dalam suatu sistem publik atau sistem kehidupan dalam suatu negara seringkali terbentur ketika berhadapan dengan pemerintah yang dianggap sebagai perwujudan negara itu sendiri.

Faktor-faktor pengaruh sikap proaktif masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai berikut: 1. Kualitas Layanan Publik (Public Service Quality)

25

Ketidakjelasan prosedur atas penyelesaian suatu layanan masyarakat oleh dinas atau unit kerja dapat membuat masyarakat menolak terjadinya pembangunan (Lubis, 2009:186). Pada dasarnya sistem birokrasi yang positif akan membentuk birokrasi menjadi lebih efisien, rasional dan efektif. Selain itu, komponen penting dari kualitas layanan publik lainnya adalah komunikasi, dengan adanya proses komunikasi yang baik maka akan berfungsi menumbuhkan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai positif. Pihak pemerintah melakukan komunikasi partisipatoris dapat mengubah masyarakat secara kolektif (Supriyadi, 2010:161-162). Artinya, untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat sangat diperlukan kejelasan dari pihak pemerintah meneganai prosedur atau transparansi, sistem birokrasi yang mudah dan komunikasi dalam proses pembangunan.

Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan rasa keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum. Kualiatas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh pemerintah (Sari dkk, 2015:76).

2. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa atau Kepala Camat Akuntabilitas dapat pula menjadi indikator penting kemampuan suatu pemerintahan memperoleh kepercayaan dari masyarakatnya. Kepemimpinan akan memegang posisi penting dalam menata dan mengatur organisasi dalam rangka pembangunan. Kepemimpinan Lurah atau Kepala Desa yang baik dapat menjadi satu parameter yang tidak dapat dipisahkan dari kuat

26

atau lemahnya partisipasi masyarakat. Akuntabilitas menjadi semacam kewajiban moral (moral obligation) dari para pemimpin yang dipilih secara absah oleh pendukungnnya atau rakyatnya. Keyakinan masyarakat akan akuntabilitas seorang pemimpin akan diikuti dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap keputusan yang telah dibuat oleh sang pemimpin (Lubis, 2009:185 ; Supriyadi, 2010:162).

3. Sanksi Dengan adanya pemaksaan (coercion) masyarakat taat pada aturan hukum karena takut adanya sanksi dari pihak yang lebih kuat atau pemerintah. Menurut Hobbes, masyarakat secara alamiah memerlukan penguasa kuat yang mampu mengatasi semuanya. Masyarakat yang kedudukannya lemah terkadang mendukung program pemerintah karena takut akan sanksi yang akan diterimanya (Sefriani, 2011:422-423).

4. Pemahaman Terhadap Pentingnya Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dewasa ini masyarakat telah mengetahui dan paham akan tujuan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat paham dengan adanya pembangunan nasional dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi, pemerataan hasil pembangunan, dan stabilitas ekonomi yang dinamis, termasuk didalamnya pemerataan pendapatan antar daerah atau wilayah (Yulianita, 2009:1). Masyarakat juga paham dan meyakini bahwa dengan adanya pembangunan kepentingan umum dapat menguntungkan diri sendiri dan khalayak umum (Sefriani, 2011: 423).

27

5. Kesadaran Masyarakat Untuk Mentaati Hukum Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang dimana segala sesuatunya telah diatur didalamnya. Selaku warga negara Indonesia sudah selayaknya untuk menaati segala aturan yang ada. Kesadaran untuk menaati hukum ini timbul karena adanya keyakinan dari masyarakat. Masyarakat menaati aturan hukum bukan karena takut akan sanksi atau hitungan ganti rugi tapi benar-benar atas dasar keyakinan (internal sense of obligation) masyarakat sendiri bahwa aturan itu menimbulkan kewajiban yang harus ditaatinya (Sefriani, 2011:423-424).

F. Penelitian Terdahulu Semakin berkembangnya zaman, kebutuhan akan lahan pun semakin meningkat. Dimana jumlah individu yang kian bertambah memerlukan lahan untuk tempat tinggal, memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya. Semakin mengurangnya jumlah lahan yang tersedia maka konflik atau sengketa lahan sangat rentan untuk selalu hadir dalam permasalahan sosial (Intan, 2011:184).

Tidak hanya individu atau masyarakat yang memiliki kebutuhan akan lahan, namun pemerintah juga membutuhkan lahan guna menyejahterakan rakyatnya. Pemerintah berusaha untuk memperbaiki kondisi perekonomian dengan cara mengadakan proyek pembangunan. Proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah sering mengalami penolakkan dari masyarakat. Masyarakat menolak untuk melepaskan tanahnya sehingga menimbulkan konflik antar

28

masyarakat dengan pemerintah. Konflik pelepasan hak atas tanah dalam berbagai kasus pembangunan sudah banyak dijadikan tema penelitian.

Salah satu hasil dari penelitian memaparkan beberapa faktor penyebab masyarakat menolak untuk membebaskan tanahnya karena masyarakat merasa dirugikan dengan adanya proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat menilai bahwa kebijakan dari tim pembebasan lahan tidak menguntungkan sama sekali. Terdapat 3 kebijakan tim pembebasan lahan dalam pembengunan tersebut, yaitu kebijakan tentang ganti rugi tanam tumbuh dan bangunan, kebijakan tentang transparasi ganti rugi, dan kebijakan tentang ganti rugi tanah. Penolakan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut menimbulkan konflik pembebasan lahan yang juga berdampak pada hubungan sosial antara warga desa (Wijaya, 2014:73).

Pada penelitian lain disebutkan alasan masyarakat enggan untuk melepaskan kepemilikan tanahnya untuk kepentingan umum antara lain sebagai berikut: a. Masyarakat yang menguasai atau memiliki tanah beranggapan bahwa pemerintah adalah tempat yang tepat untuk meminta ganti rugi, karenanya masyarakat meminta ganti rugi yang tinggi atau dengan kata lain masyarakat menggunakan kesempatan ini untuk mencari keuntungan pribadi. b. Masyarakat yang menguasai atau memiliki tanah menganggap bahwa status tanahnya sangat sakral dan mulia sehingga mereka tidak mau tanahnya diberikan kepada orang lain walaupun besaran ganti rugi yang dijanjikan oleh pemerintah sangat tinggi.

29

c. Kebanyakan masyarakat Indonesia yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pembangunan untuk kepentingan umum (Hutabarat, 2008:74)

Pada kasus pembangunan lainnya dipaparkan faktor-faktor eksternal yang menimbulkan konflik pengadaan tanah adalah ketidakmampuan pemerintah dalam mendekati masyarakat dikarenakan tidak mengenal budaya masyarakat setempat. Selain itu, adanya pihak-pihak diluar para pihak yang terlibat langsung dalam pengadaan tanah . Pihak-pihak yang sengaja membuat susasana semakin keruh dan konflik yang semakin kompleks (Listyawati dkk, 2014:25).

Permasalahan yang menjadi dasar dari konflik yang sering terjadi adalah besaran ganti rugi. Besaran ganti rugi yang diterima masyarakat dirasa tidak sesuai. Masyarakat merasa pihak pemerintah kurang memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial setelah melepaskan kepemilikan tanah. Selain itu, kurangnya transparasi mengenai besaran ganti rugi sehingga timbul kecemburuan sosial antar masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sikap proaktif masyarakat terhadap pelepasan hak atas tanah dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci pengumpulan data dari penelitian ini tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan. Hasil akhir dari penelitian kualitatif ini menghasilkan data atau informasi yang bermakna bahkan hipotesis atau ilmu baru yang dapat mengatasi masalah (Sugiyono, 2008:1).

Menurut Direktorat Tenaga Kependidikan (2008) penelitian kualitatif bertujuan untuk (1) mendeskripsikan suatu proses kegiatan berdasarkan apa yang terjadi dilapangan, (2) menganalisis dan menafsirkan suatu fakta, gejala, dan peristiwa yang terjadi di lapangan, (3) menyusun hipotesis berkenaan dengan konsep dan prinsip suatu bidang kajian berdasarkan data dan informasi yang didapat. Penelitian kualitatif memiliki daya tarik dalam meneliti fakta-fakta dengan menggunakan

strategi

(Gunawan,

2014:105-106).

31

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yakni penelitian yang bertujuan untuk (1) mengembangkan suatu register tentang fakta atau peristiwa secara urut dimana peristiwa itu terjadi, (2) menggambarkan atau mengarkteristikan, (3) memberikan pengetahuan atau mengajarkan, (4) untuk membuktikan. Tujuan digunakannya pendekatan studi kasus adalah agar pemahaman atas permasalahan yang diteleti dapat dijelaskan lebih mendalam dan komprehensif oleh peneliti (Ahmadi, 2014:70).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sikap proaktif masyarakat Desa Sabah Balau dalam pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Disamping itu akan dibahas juga tentang mekanisme pelepasan hak atas tanah dan hambatan yang timbul dalam mekanisme pelepasan hak atas tanah.

B. Lokasi penelitian Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Sabah Balau dikarenakan desa ini merupakan tempat dilaksanalan ground breaking pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Selain itu, posisi Desa Sabah Balau ini nantinya akan menjadi pintu masuk dan keluar di Bandar Lampung. Melihat dari fakta tersebut, sangat tepat untuk dilakukakan penelitian terkait sikap proaktif masyarakat dalam mendukung kelancaran pembangunan jalan tol ini.

32

C. Fokus Penelitian Fokus penelitian dilakukan pada awal penelitian karena fokus penelitian memberikan batasan-batasan hal yang akan diteliti. Fokus penelitian berfungsi memberikan arahan selama proses penelitian, khususnya pada proses pengumpulan data untuk mendapatkan data yang relevan dengan penetian. Pada penelitian ini peneliti akan berfokus pada bagaimana mekanisme pelepasan hak atas tanah dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, faktor faktor apa saja yang mempengaruhi sikap proaktif masyarakat dalam pelepasan hak atas tanah, dan hambatan apa saja yang ditemui pada saat proses pelepasan hak atas tanah (Suyanto, 2011:171).

Fokus dalam penelitian ini yaitu: 1. Mekanisme Pelepasan Hak Atas Tanah a. Tahap Perencanaan 1. Menentukan letak dan luas tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera b. Tahap Persiapan 1. Membentuk Tim Satgas 2. Sosialisasi Rencana Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera 3. Pendataan Awal Lokasi 4. Konsultasi Publik 5. Surat Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Lokasi (Penlok) c. Tahap Pelaksanaan 1. Membentuk Tim Satgas 2. Pengumpulan Data Kepemilikan Masyarakat

33

3. Penilaian Ganti Kerugian Untuk Tanah Yang akan dibebaskan 4. Musyawarah Tentang Penetapan Besaran dan Bentuk Ganti Kerugian 5. Pemberian

Ganti

Kerugian

Kepada

Masyarakat

Yang

Terkena

Pembebasan Lahan d. Tahap Penyerahan Hasil

2. Hambatan Dalam Mekanisme Pelepasan Hak Atas Tanah a. Proses pendataan kepemilikan tanah masyarakat b. Koordinasi dengan masyarakat yang berdomisili diluar desa c. Ketidaktepatan waktu masyarakat dalam mengumpulkan data kepemilikan tanah d. Bukti kepemilikan tanah masyarakat

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Proaktif Masyarakat Dalam Pembangunan a. Kebijakan Ganti Rugi Yang Menguntungkan b. Pemahaman Terhadap Pentingnya Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Jalan Tol Trans Sumatera) c. Kualitas Layanan Publik 1. Transparasi mekanisme pemberian ganti rugi 2. Komunikasi dua arah yang dilakukan oleh tim pelepasan hak atas tanah d. Peran Kepala Desa e. Pemaksaan atau takut pada sanksi yang berlaku

34

D. Teknik Penentuan Informan Informan (narasumber) adalah orang yang mengetahui serta memiliki informasi yang luas terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Keberadaan atau peran informan dalam suatu penelitian sangat vital, karena dari informanlah peneliti mendapatkan informasi tentang suatu yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian adalah dengan teknik purposive yaitu penentuan informan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2014:52).

Kriteria informan dalam penelitian ini adalah meliputi berapa hal diantaranya; 1. Warga yang terkena pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Dimana warga tersebut dipilih berdasarkan variasi luas tanah yang dimiliki dan variasi latar belakang pekerjaan. 2. Tim pelepasan tanah yang melakukan proses pelepasan hak tanah dari awal hingga akhir. 3. Individu yang memiliki informasi mengenai mekanisme pelepasan hak atas tanah di Desa Sabah Balau

Dalam penelitian ini, informan terdiri dari tujuh orang dengan rincian profil masing-masing informan: 1. Su (49) Su adalah salah satu tim pembebasan lahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Lampung. Beliau menjabat sebagai kepala urusan tata usaha. Beliau selalu mengontrol kerja tim persiapan dan tim pengadaan tanah dalam menjalankan tugasnya. Dalam beberapa

35

kesempatan beliau ikut turun ke Desa Sabah Balau. Beliau merupakan sosok yang supel dan tegas sehingga mampu mengayomi anggota timnya dan masyarakat.

2. My (38) My adalah kepala Desa Sabah Balau yang juga termasuk kedalam tim satuan tugas pelepasan hak atas tanah dari desa untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. My telah berdomisili di Desa Sabah Balau selama kurang lebih 15 tahun. Beliau menjabat sebagai kepala desa sejak tahun 2013. Selama masa kepemimpinannya ini tidak ada masalah yang berat di Desa Sabah Balau.

3. Sr (65) Sr merupakan salah satu warga Desa Sabah Balau yang terkena dampak dari adanya pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Rumah merupakan tempat tinggal manusia yang memiliki fungsi sebagai pelindung dari panas, hujan dan angin serta sebagai pemenuhan kebutuhan sosial budaya dalam masyarakat harus direlakan demi pembangunan jalan tol. Sr sendiri merupakan seorang buruh yang memiliki 4 orang anak. Dalam kesehariannya Sr tinggal bersama isteri dan 2 orang anaknya.

4. Mk (65) Mk adalah salah satu tokoh masyarakat yang keberadaannya cukup terpandang ditengah masyarakat Desa Sabah Balau. Mk bertempat tinggal di dusun 1b dan memiliki lahan investasi seluas 5ha di Desa Sabah Balau. Dari kepemilikan tanahnya yang seluas 5ha tersebut, beliau merelakan 4ha

36

tanahnya yang termasuk dalam patok pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.

5. Sh (33) Sh adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Desa Sabah Balau, tepatnya di Jalan Perjuangan Dusun 3B RT 05 RW 02. Beliau memiliki lahan seluas 13.414/m2 di Desa Sabah Balau yang terlewati oleh patok pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Beliau merupakan seorang istri dari seorang wiraswasta. Sh memiliki 3 orang anak yang masih duduk dibangku sekolah. Dalam kesehariannya Sh mengisi waktunya dengan menjadi salah satu kader posyandu di Desa Sabah Balau.

6. Al (51) Al adalah warga Desa Sabah Balau yang tinggal di Jalan M. Azizi Dusun 1B. Dalam kesehariannya beliau membuka usahanya dibidang fotocopy. Usaha fotocopynya tersebut berada diluar Desa Sabah Balau, tepatnya di daerah Sukarame. Al memiliki 3 orang anak yang masih bersekolah dan istrinya adalah seorang ibu rumah tangga.

7. Bw (56) Bw adalah seorang kepala dusun yang berada di Desa Sabah Balau. Beliau beberapa kali mengikuti tahapan dalam mekanisme pelepasan hak atas tanah di Desa Sabah Balau, seperti pendataan awal lokasi dan musyawarah penetapan dan bentuk ganti rugi.

37

E. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; 1. Wawancara Mendalam (Indepth Interview) Wawancara mendalam merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab sambil bertatap muka antara informan dan pewawancara. Wawancara tidak hanya dilakukan dalam satu kali atau dua kali melainkan dilakukan secara berulang-ulang. Dengan melakukan wawancara mendalam diharpakan akan mendapatkan informasi yang lengkap dan sedalam mungkin (Bungin, 2011:101).

Wawancara mendalam merupakan bentuk komunikasi antara penilitian dengan subjek yang diteliti dengan mengajukan pertanyaan pertanyaan dalam mencari informasi berdasarkan tujuan. Wawancara dapat dilakukan secara formal dan informal (terjadwal dan tidak terjadwal) di tempat resmi dan di tempat umum atau tidak resmi (Ahmadi, 2014:119).

Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan bersifat terbuka kepada informan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan mekanisme pelepasan hak atas tanah, hambatan dalam mekanisme pelepasan hak atas tanah dan faktorfaktor yang mempengaruhi sikap proaktif masyarakat dalam pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Peneliti tidak membatasi jawaban yang diberikan oleh informan sehingga informasi yang didapatkan akan lengkap dan mendalam.

38

2. Dokumentasi Dokumentasi merupakan suatu teknik mengumpulkan data yang berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan (Sugiyono,2014: 82).

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Sumber dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya arsip-arsip yang dimiliki warga, pemerintah desa dan instansi (Nawawi, 1993:133).

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan arsip milik pemerintah desa yang berhubungan dengan mekanisme pelepasan hak atas tanah, seperti data kepemilikan tanah masyarakat berdasarkan ukuran, daftar hadir sosialisasi, berita

acara

konsultasi

publik.

Selain

itu,

peneliti

juga

akan

mendokumentasikan beberapa foto rumah milik masyarakat yang akan digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.

F. Sumber Data 1. Data Primer Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek atau subjek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini data primer akan didapatkan secara langsung oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara yaitu informasi yang dilontarkan oleh para informan.

39

2. Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder yang digunakan peneliti berupa arsip pemerintah desa, catatan peneliti dilapangan, foto-foto bidang tanah milik masyarakat yang akan digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, serta berita media online.

G. Teknik Analisis Data Sugiyono (2014:89) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan ke dalam unit unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Teknik analsis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model analisis seperti yang telah diberikan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014:91), yaitu: 1. Reduksi Data Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal hal yang pokok, memfokuskan pada hal hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang

40

jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 2. Penyajian Data Setelah direduksi, maka langkah berikutnya adalah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, flowchart dan sebagainya. Miles dan Huberman (1984) menyatakan: “the most frequent from of display data for qualitative reseacrh data in the past has been narative text “, dijelaskan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat naratif. 3. Verifikasi Data dan Menarik Kesimpulan Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah yang dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.

41

Tahapan tahapan dalam analisis data diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan, sehingga saling berhubungan antara tahapan satu dan tahapan yang lainnya. Analisis dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan jalan tol dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sikap proaktif masyarakat dalam pelepasan hak atas tanah.

42

Tabel 1. Konsep dan Metode Penelitian No Konsep Metode 1. Mekanisme Pelepasan Hak Atas Tanah a. Tahap Perencanaan 1. Menentukan letak dan Wawancara. luas tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Provinsi Lampung

b. Tahap Persiapan 1. Membentuk tim satgas

Wawancara.

Sumber Data

1. Su (Kepala TU Tim Pembebasan Lahan Kementerian PU)

1. Su (Kepala TU Tim Pembebasan Lahan Kementerian PU), 2. My (Kepala Desa).

2. Sosialisasi rencana pembangunan Jalan Tol

Wawancara, 1. Su (Kepala TU Tim Dokumentasi. Pembebasan Lahan Kementerian PU), 2. My (Kepala Desa), 3. Mk, Sr, Sh, Al (warga yang terkena pembebasan lahan) 4. Bw (Aparat Desa).

3. Pendataan Awal Lokasi

Wawancara, 1. Su (Kepala TU Tim Dokumentasi. Pembebasan Lahan Kementerian PU), 2. My (Kepala Desa) 3. Bw (Aparat Desa).

4. Konsultasi Publik

Wawancara, 1. Su (Kepala TU Tim Dokumentasi. Pembebasan Lahan Kementerian PU), 2. My (Kepala Desa), 3. Mk, Sr, Sh, Al (warga yang terkena pembebasan lahan) 4. Bw (Aparat Desa).

5. Surat Keputusan

1. Su (Kepala TU Tim Pembebasan Lahan

43

Gubernur Tentang Penetapan Lokasi (Penlok)

Wawancara, Dokumentasi.

c. Tahap Pelaksanaan 1. Membentuk tim satgas Wawancara.

2. Pengumpulan data kepemilikan tanah masyarakat

3. Validasi Data Kepemilikan

4. Penilaian ganti kerugian untuk tanah yang akan dibebaskan 5. Musyawarah tentang penetapan besaran dan bentuk ganti kerugian

6. Pemberian ganti kerugian kepada masyarakat yang terkena pembebasan lahan

Wawancara.

Kementerian PU)

1. Su (Kepala TU Tim Pembebasan Lahan Kementerian PU), 2. My (Kepala Desa). 1. Su (Kepala TU Tim Pembebasan Lahan Kementerian PU), 2. My (Kepala Desa), 3. Mk, Sr, Sh, Al (warga yang terkena pembebasan lahan)

Wawancara

1. Su (Kepala TU Tim Pembebasan Lahan Kementerian PU)

Wawancara

1. Su (Kepala TU Tim Pembebasan Lahan Kementerian PU)

Wawancara

Wawancara

d. Tahap Penyerahan Hasil Wawancara

1. Su (Kepala TU Tim Pembebasan Lahan Kementerian PU), 2. My (Kepala Desa), 3. Mk, Sr, Sh, Al (warga yang terkena pembebasan lahan) 1. Su (Kepala TU Tim Pembebasan Lahan Kementerian PU), 2. My (Kepala Desa), 3. Mk, Sr, Sh, Al (warga yang terkena pembebasan lahan) 1. Su (Kepala TU Tim Pembebasan Lahan Kementerian PU)

44

2.

3.

Hambatan Dalam Mekanisme Pelepasan Hak Atas Tanah a. Proses pendataan kepemilikan tanah masyarakat

Wawancara

1. My (Kepala Desa) 2. Bw (Aparat Desa)

b. Koordinasi dengan masyarakat yang berdomisili diluar desa

Wawancara

1. My (Kepala Desa) 2. Bw (Aparat Desa)

c. Ketidaktepatan waktu masyarakat dalam mengumpulkan data kepemilikan tanah

Wawancara

1. My (Kepala Desa) 2. Bw (Aparat Desa)

d. Bukti kepemilikan tanah masyarakat Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Proaktif Masyarakat Dalam Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol a. Kebijakan Ganti Rugi Yang Menguntungkan

Wawancara

1. My (Kepala Desa) 2. Bw (Aparat Desa)

Wawancara

b. Pemahaman Terhadap Pentingnya Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Jalan Tol Trans Sumatera) c. Kualitas Layanan Publik 1. Transparasi mekanisme pemberian ganti rugi 2. Komunikasi dua arah yang dilakukan oleh tim pelepasan hak atas tanah d. Peran Kepala Desa

Wawancara

1. Su (Kepala TU Tim Pembebasan Lahan Kementerian PU), 2. My (Kepala Desa), 3. Mk, Sr, Sh, Al (warga yang terkena pembebasan lahan). 1. Mk, Sr, Sh, Al (warga yang terkena pembebasan lahan)

e. Pemaksaan atau takut akan sanksi yang berlaku

Wawancara

1. Mk, Sr, Sh, Al (warga yang terkena pembebasan lahan)

Wawancara

1. Mk, Sr, Sh, Al (warga yang terkena pembebasan lahan)

Wawancara

1. Mk, Sr, Sh, Al (warga yang terkena pembebasan lahan)

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Sabah Balau Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dahulu lebih dikenal dengan nama Desa Siti Rejo. Desa Siti Rejo merupakan pemekaran dari Desa Suwaluh yang sampai saat ini letaknya disebelah utara Desa Siti Rejo. Desa Siti Rejo hanya berjarak 3Km dari Kota Bandar Lampung. Kehidupan sekelompok masyarakat di Desa Siti Rejo sangat rukun dan damai meskipun dalam keadaan primitif.

Kehidupan di Desa Siti Rejo pada saat itu juga dihiasi dengan hal-hal yang berbau mistis. Konon cerita, di Desa Siti Rejo terdapat mahluk halus yang menyerupai anak kecil mencari yuyu (sejenis kepiting) dan katak pada malam hari. Kepala makhluk halus ini mengeluarkan api yang menyala bagaikan obor (seperti jangkitan).

Seiring berjalannya waktu, seluruh warga Desa Siti Rejo mengetahui hal tersebut dan hingga pada saat itu warga merasa resah akan keberadaan makhluk halus tersebut sehingga aparat desa memutuskan untuk menembak makhluk tersebut. Namun yang terjadi pada saat itu adalah makhluk halus berkepala obor semakin banyak.

46

Setelah kejadian itu Desa Siti Rejo makin termasyur namun bukan dengan nama Siti Rejo tetapi kata janggitan (Sabah Balau) yang identik dengan mahluk halus (hantu). Kepopuleran Desa Sabah Balau menenggelamkan nama Desa Siti Rejo sehingga oleh para pejabat pada saat itu desa siti rejo di ganti dengan nama Desa Sabah Balau.

Seiring berjalannya waktu para warga sabah balau yang di motori oleh para perangkat desa, tokoh masyarakat dan pemuda bersatu untuk mengubah sabah balau menjadi ikon baru yang terang benderang di era modern. Seluruh warga masyarakat menciptakan brand baru Sabah Balau yang semula terang karena makhluk aneh menjadi terang benderang dengan gebyar kembang api dalam setiap ulang tahun Desa Sabah Balau dan program 300 lampu di seluruh penjuru Desa Sabah Balau.

B. Letak dan Luas Wilayah Desa Sabah Balau Desa Sabah Balau merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Letak Desa Sabah Balau ditinjau berdasarkan orbitase atau jarak desa dari pusat pemerintah. Maka jarak Desa Sabah Balau dari ibu kota kecamatan yaitu 20 km dengan perkiraan lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan selama 1 jam. Jarak Desa Sabah Balau dari ibu kota kabupaten yaitu 87 km dengan perkiraan lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten selama 2,5 jam (Monografi Desa Sabah Balau, 2013).

Desa Sabah Balau berbatasan dengan beberapa kelurahan, antara lain sebagai berikut:

47

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Way Huwi dan Way Galih, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Sukarame dan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukarame dan Harapan Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukanegara, Way Galih dan Lematang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Luas pemukiman

345ha/m2

Pertanian sawah tadah hujan

85ha/m2

Ladang

102ha/m2

Jalan umum

23km/m2

Sekolah

2ha/m2

Sumber: Monografi Desa Sabah Balau, 2013 Luas wilayah Desa Sabah Balau adalah 534 ha/m2. Dengan luas pemukiman masyarakat sebesar 345 ha, luas pertanian sawah tadah hujan sebesar 85 ha, luas ladang sebesar 102 ha, dan luas sekolah sebesar 2 ha.

C. Karakteristik Tanah Pelepasan di Desa Sabah Balau Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Provinsi Lampung membutuhkan tanah seluas 2.670 ha/m2. Jalan Tol Trans Sumatera di Provinsi Lampung ini melintasi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten

48

Pesawaran dan Kabupaten Lampung Tengah. Dari ketiga kabupaten tersebut, Jalan Tol Trans Sumatera melintasi Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2015). Luas wilayah Desa Sabah Balau adalah 534 ha/m2, dimana mayoritas lahan di Desa Sabah Balau merupakan lahan perkebunan. Lahan perkebunan tersebut ada yang milik pemerintah yaitu, PT. PN (Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara) dan sebagian lainnya milik masyarakat. Selain lahan perkebunan, terdapat pula sawah, ladang dan pemukiman warga (Monografi Desa Sabah Balau, 2013).

Berikut peta Desa Sabah Balau, dimana lahan yang berwarna hijau adalah lahan milik PT. PN, lahan berwarna biru adalah ladang, lahan berwarna cokelat adalah pemukiman warga, dan lahan berwarna kuning adalah sawah:

Gambar 1. Peta Desa Sabah Balau. Sumber: Monografi Desa Sabah Balau, 2013

49

Lahan perkebunan milik PT. PN di Desa Sabah Balau masuk ke dalam patok pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Selain itu, lahan perkebunan, sawah dan pemukiman milik warga juga ada yang terkena pembebasan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Jumlah warga yang kepemilikan lahannya harus dibebaskan sebanyak 115 warga (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2015).

Pemilik lahan perkebunan di Desa Sabah Balau tidak hanya berasal dari warga Desa Sabah Balau sendiri, melainkan banyak pemilik lahan yang berasal dari luar Desa Sabah Balau, bahkan diluar Provinsi Lampung. Hal tersebut terjadi karena lahan perkebunan di Desa Sabah Balau merupakan lahan investasi yang sudah di kavlingkan.

Lahan di Desa Sabah Balau milik warga yang harus dibebaskan adalah sebesar 274.058/m2, yaitu terdiri dari lahan perkebunan, sawah dan pemukiman. Dimana lahan perkebunan yang mendominasi dengan luas 172.986/m2, sedangkan lahan persawahan hanya sebesar 52.107/m2. Selain itu, 3 rumah milik warga Desa Sabah Balau juga ada yang masuk kedalam patok pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Pada pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Desa Sabah Balau tidak ada fasilitas umum yang harus direlakan seperti masjid, sekolah atau balai desa (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2015).

86

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sikap proaktif masyarakat dalam pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, sebagai berikut: 1. Mekanisme pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, khususnya di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan telah berjalan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 1 hingga Pasal 50 dan sesuai dengan tahapannya, yaitu tahap perencanaan, persiapan,

pelaksanaan dan

penyerahan hasil menjunjung asas kemanusiaan, keadilan, keterbukaan, keikutsertaan, dan kesejahteraan.

2. Secara keseluruhan mekanisme pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, khususnya di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan warga yang terkena pembebasan tanah, namun tetap ada hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Hambatan-

87

hambatan yang ditemui dalam mekanisme pelepasan hak atas tanah tersebut yaitu: a. Proses pendataan kepemilikan tanah warga. Di Desa Sabah Balau terdapat tanah kavlingan yang sudah berganti tangan berkali-kali, sehingga sulit untuk menemukan pemilik tanah. b. Mayoritas warga yang terkena pembebasan tanah bukan warga Desa Sabah Balau sehingga sulit untuk berkoordinasi. c. Ketidaktepatan waktu warga dalam mengumpulkan data kepemilikan tanah.

Dengan

alasan

sibuk

bekerja

membuat

warga

telat

mengumpulkan berkas-berkas kepemilikan tanahnya. d. Bukti kepemilikan tanah warga. Beberapa alas kepemilikan tanah berupa warisan dan tanah kavlingan belum atas nama pemilik yang sekarang, sehingga warga tersebut harus terlebih dahulu mengurus alas kepemilikan tanah.

3. Dalam proses pelepasan hak atas tanah pada pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera tidak ditemukan konflik, khususnya di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Sikap proaktif masyarakat Desa Sabah Balau dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain; a. Kebijakan ganti rugi yang menguntungkan. Warga tidak hanya mendapatkan uang ganti rugi atas tanah yang dimiliki, tetapi tanam tumbuh, bangunan dan nilai ekonomis lainnya.

88

b. Masyarakat

telah

memiliki

pemahaman

terhadap

pentingnya

pembangunan untuk kepentingan umum, khususnya pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. c. Kualitas layanan publik yang baik. Transparasi mekanisme pelepasan hak atas tanah dan sistem komunikasi dua arah telah dilakukan oleh tim pelepasan hak atas tanah. d. Peran Kepala Desa Sabah Balau. Mediasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sabah Balau dapat mengubah keputusan salah satu warga yang awalnya kurang setuju dengan jumlah ganti rugi yang diterima. e. Takut akan sanksi yang berlaku. Warga sadar akan sanksi yang akan diterima jika tidak setuju, yaitu harus mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Untuk mengajukan gugatan tersebut membutuhkan waktu, tenaga dan biaya.

Dari beberapa faktor tersebut membuktikan bahwa telah terjadi kerja sama dan komitmen antara instansi pemohon (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Lampung), masyarakat yang memiliki tanah, pemerintah daerah dan lembaga pertanahan baik provinsi maupun kabupaten.

B. Saran Dari penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sikap proaktif masyarakat dalam pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ini dapat memberikan saran sebagai berikut:

89

1. Instansi atau pemerintah yang ingin melakukan pembangunan dikemudian hari dan mumbutuhkan lahan milik masyarakat dapat mempelajari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya konflik pembebasan lahan. 2. Proses pembebasan lahan untuk proyek pembangunan terkesan terburu-buru karena mengejar target waktu penyelesaian yang telah ditetapkan oleh instansi atau pemerintah. Upaya ini hanya akan membuat masyarakat sedikit kesulitan untuk mengikuti segala rangkaian pembebasan lahan. Hendaknya proses pembebasan lahan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk peneliti selanjutnya, dimana peneliti selanjutnya disarankan untuk memperoleh informasi yang lebih medalam sehingga dapat memperkaya hasil penelitian ini dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Ahmadi, Abu. 1999. Psikologi Sosial. Jakarta: PT Rineka Cipta. Ahmadi, Rulam. 2014. Metodologi Penelitian Kualitiatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Azwar, Saifuddin. 2013. Sikap Manusia, Teori Dan Pengukurannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Bungin, Burhan. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Graafindo Persada. Gunawan, Imam. 2014. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara. Ismaya, Samun. 2013. Hukum Administrasi Pertanahan. Yogyakarta: Graha Ilmu. Kulsum, Umi dan Jauhar, Mohammad. 2014. Pengantar Psikologi Sosial. Jakarta: Prestasi Pustaka. Nawawi, Hadari. 1993. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2011. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Kencana Wresniwiro, 2007. Membangun Republik Desa. Jakarta: Visimedia. Yuwono, Teguh, 2001. Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru. Semarang: Clogapps Diponegoro University.

Arsip Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. 2014. Tujuan dan Manfaat Jalan Tol. Diunduh dari: http://bpjt.pu.go.id/konten/jalan-tol/tujuan-dan-manfaat [24 September 2015] BPN.

2012. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Diunduh dari: http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/UndangUndang/undang-undang-nomor-2-tahun-2012-876 [3 September 2015]

Bappenas. 2004. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004– 2009. Diunduh dari: http://www.bappenas.go.id/files/9814/2099/2543/RPJMN_2004-2009.pdf [25 September 2015] BPS.

2010. Penduduk Indonesia Menurut Provinsi. Diunduh dari: http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1267. [18 September 2015]

Monografi Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten lampung Selatan 2013 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 30 tahun 2015 perubahan ketiga atas Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Jurnal Online Basri, Said Hasan. 2013. Analisis Konflik Pembebasan Tanah Dan Resolusinya Di Balik Mega Proyek Jembatan Suramadu. Walfare: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial. Diunduh dari: http://digilib.uinsuka.ac.id/13936/1/Welfare%20Vol%202%20No%201%20Januari%20%20Juni%202013%20CHAPTER%202.pdf [3 September 2015] Intan, Dimiyati Gedung. 2011. Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Provinsi Lampung. Jurnal Keadilan Progresif. Diunduh dari: http://download.portalgaruda.org/article.php?article=158436&val=5958&titl e=Penyelesaian%20Konflik%20Pertanahan%20di%20Provinsi%20Lampun g [27 September 2015] Listyawati, Hery. Sulastriyono. 2014. Kajian Konflik Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Evakuasi Tsunami Alai-By Pass Di Kota Padang. Mimbar Hukum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Diunduh dari:http://download.portalgaruda.org/article.php?article=281673&val=7175 &title=KAJIAN%20KONFLIK%20DALAM%20PENGADAAN%20TAN AH%20UNTUK%20PEMBANGUNAN%20JALUR%20EVAKUASI%20 TSUNAMI%20ALAI-BY%20PASSDI%20KOTA%20PADANG[4 Oktober 2015] Lubis, Asri. 2009. Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. Jurnal Tabularasa PPS UNIMED. Diunduh dari: http://digilib.unimed.ac.id/public/UNIMED-Article-24607-Asri.pdf [18 September 2015] Misiyanti, Rika. 2014. Peran Camat Dalam Pembangunan Fisik Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Ejournal: Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman. Diunduh dari: http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2014/05/(283563050)%20eJournal%20rika%20(05-20-1410-37-45).pdf [18 September 2015] Nur, Faisal. Bulkis, Sitti. Naping, Hamka. 2014. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Desa Studi Kasus: Program Alokasi Dana Desa Di Desa Bialo Kabupaten Bulukumba. Diunduh dari: http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/20896e948e4eafaba6c303ccdf0d8280.pd f [18 September 2015] Sari, R.A. Vivi Yulian. Susanti, Neri. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma. Diunduh dari: jurnal.unived.ac.id/index.php/er/article/download/5/4 [4 Oktober 2015]

Sefriani. 2011. Ketaatan Masyarakat Internasional terhadap Hukum Internasional dalam Perspekti Filsafat Hukum. JURNAL HUKUM NO. 3 VOL. 18. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Diunduh dari: Supriyadi. 2010. Pengaruh Implementasi Program Dana Pembangunan Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Pangkoh Sari Kecamatan Pandih batu Kabupaten Pulang Pisau. Diunduh dari: http://jurnalstieikayutangi.ac.id/downlot.php?file=9.PENGARUH%20IMPL EMENTASI%20PROGRAM%20DANA%20PEMBANGUNAN%20DESA %20TERHADAP%20PARTISIPASI%20MASYARAKAT%20DALAM%2 0PEMBANGUNAN.pdf [4 Oktober 2015] Yulianita, Anna. 2009. Analisis Sektor Unggulan Dan Pengeluaran Pemerintah Di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Diunduh dari:http://eprints.unsri.ac.id/2834/1/Analisis_Sektor_Unggulan_dan_Pengel uaran_Pemerintah_di_Kab_OKI_--_isi.pdf [4 Oktober 2015]

Artikel Online Soemardi, B.W. 2006. Manajemen Risiko Proyek dalam Pembangunan Infrastruktur. Semarang: Seminar Nasional Manajemen Konstruksi, Magister Teknik Sipil UNISSULA. Diunduh dari: http://www.ftsl.itb.ac.id/kk/manajemen_dan_rekayasa_konstruksi/wpcontent/uploads/2007/03/4manajemenrisikoproyek.pdf [24 September 2015]

Berita Online Antara. 2015. Ridho Harap Pembangunan Tol Berbarengan dengan Dermaga. Diunduh dari: http://lampost.co/berita/ridho-harap-pembangunan-tolberbarengan-dengan-dermaga [ 18 September 2015] Sutaryana, Dadan. 2015. Pemerintah segera Membangun Jalan Tol Lintas Sumatera. Diunduh dari: http://www.rri.co.id/post/editorial/223/editorial/pemerintah_segera_memban gun_jalan_tol_lintas_sumatera.html [ 18 September 2015]

Skripsi Wijaya, Anton Prastyo. 2015. Konflik Pembebasan Lahan Dalam Proyek Pembangunan Jalan Lintas Pantai Timur Sumatera (Studi Kasus Konflik Pembebasan Lahan Warga Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten

Lampung Timur). Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Hutabarat, Syarifuddin. 2008. Kajian Pengadaan Lahan Pembangunan Lahan Studi Kasus: Flyover Amplas Medan. Diunduh dari: http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4360/1/09E00165.pdf [4 Oktober 2015] Oktaviana, Yeni Indrayani. 2015. Pelaksanaan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Bypass Bill II Studi di Kabupaten Lombok Barat. Diunduh dari: http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2015/04/Yeni-IndrayaniOktaviana-D1A111311-PELAKSANAAN-GANTI-KERUGIAN-DALAMPENGADAAN-TANAH-UNTUK-PEMBANGUNAN-JALAN-BYPASSBIL-II.pdf [4 Oktober 2015]