FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELUARAN PEMBANGUNAN DI KOTA PALOPO

Jurnal Ekonomi Pembangunan

Vo l. 03 No. 01 Februari

ISSN 2339-1529

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELUARAN PEMBANGUNAN DI KOTA PALOPO I Ketut Patra1 , Nurlinda Sabani2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo 1 E_Mail: [email protected]

Abstrak: Salah satu teori yang menjelakan perlunya pengeluaran pemerintah adalah Publik Expenditur theory. Teori ini menjelakan bahwa pemerintah perlu melakukan intervensi dalam perekonomian akibat adanya kegagalan pasar (market failure) yang menyebabkan pasar tidak dapat melakukan kegiatan terutama alokasi barang dan jasa secara efisisen. Bentuk intervensi pemerintah tersebut berupa memproduksi barang dan jasa, melakukan kebijan fiskal dan moneter, menyediakan kebutuhan masyara kat yang bersifat publik (public goods). Beberapa faktor yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah : jumlah penduduk, PDRB dan Tingkat inflasi mempengaruhi pengeluara pembangunan di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan menelaah lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pembangunan yang cendrung semakin meningkat di Kota Palopo, untuk dapat memberikan solusi, arah dan kebijakan pembangunan sehingga berdampak positif bagi masyarakat di Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis Regresi Linier Berganda yang merupakan turunan dari persamaan Cobb-Douglas.. Dengan menggunakan program SPSS. Versi 22. LnY = β0 +β1 LnX1 + β2 LnX2 + β3 LnX3 + e Hasil penelitian dan uji hipotesis dengan menggunakan uji t dengan £ 0,05 menunjukan bahwa Jumlah penduduk dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pembangunan sedangkan PDRB berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pembangunan. Sementara menggunakan Uji F ketiga variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap pengeluaran pembangunan di Kota Palopo. Kata kunci: pengeluaran Pembangunan, Penduduk, PDRB dan Inflasi

pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama

PENDAHULUAN

disebabkan pemerintah harus mengatur hubungan Pengeluaran

pemerintah

mencerminkan

kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan barang

dan

suatu jasa,

kebijakan

untuk membeli

pengeluaran

pemerintah

mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah

untuk

melaksanakan

kebijakan

tersebut.

timbul

pendidikan,

dalam

rekreasi

masyarakat, kebudayaan

hukum dan

lain

sebagainya. Lebih lanjut Peacock dan Wiseman juga mengemukakan

Teori

mengenai

pengeluaran

pemerintah yang terbaik yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi

Wagner

mengemukakan

suatu

teori

mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam prosentase dalam GNP yang didasarkan pada pengamatan di negara Eropa, U.S, dan Jepang pada abad ke–19. Hukum Wagner adalah ” Dalam

suatu perekonomian,

apabila pendapatan perkapita meningkat”, secara relatif

yang

pengeluaran

pemerintah

pun

meningkat. Dalam hal ini mengapa peranan

akan

pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami

besarnya

pungutan

pajak

yang

dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Perkembangan ekonomi pemungutan pajak

yang

menyebabkan

semakin

meningkat

walaupun tarif pajak tidak berubah; meningkatnya penerimaan

pajak

menyebabkan

pengeluaran

pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena

1 |J u r n a l Ek o n o mi P e mb a n g u n a n , Vo l. 0 3 N o . 0 1 F e b r u a r i 2 0 1 7

Jurnal Ekonomi Pembangunan

Vo l. 03 No. 01 Februari

ISSN 2339-1529

itu meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan

Kota Palopo serta instansi yang terkait dalam

pemerintah yang semakin besar, begitu pula

penelitian ini.

terhadap pengeluaran pemerintah.

Untuk menguji hipotesis

Sementara Bird dalam Mangukoesoebroto (1993)

menyatakan bahwa

gangguan

sosial memang

selama

terjadi

terjadi

pengalihan

yang

telah

dikemukakan maka dikemukakan metode analisis regresi berganda (Sugiono, 64) untuk mengetahui pengaruh/hubungan

antara

variable

bebas

aktivitas pemerintah dari pengeluaran sebelum

(Independent Variable) dan Dependent Variabel,

gangguan

berhubungan

serta faktor yang dominan berpengaruh terhadap

menyebabkan

pengeluaran pemerintah yang diturunkan dari

ke

aktivitas

yang

gangguan tersebut. Hal ini akan kenaikan

pengeluaran

pemerintah

dalam

persamaan Cobb-Douglas.

prosentase terhadap GNP. Akan tetapi setelah

Y = f (X)

terjadi

Y = β0 LX1

gangguan,

prosentase

pengeluaran

pemerintah terhadap GNP perlahan-lahan akan menurun kembali pada tingkat sebelum terjadinya

Xn

βn

β1

X2 β2 X3

β3

X4

β4

X5

β5

……………

(1) Aadapun

persamaan

dengan

gangguan. Efek pengalihan merupakan gejala

mentranspormasikan ke dalam Logaritma Natural

dalam jangka pendek, tetapi tidak terjadi dalam

(Ln) adalah sebagai berikut :

jangka panjang.

LnY = β0 +β1 LnX1 + β2 LnX2 + β3 LnX3 + e (2)

Dari teori mikro mengenai perkembangan

Dimana :

pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisa

Y = Pengeluaran Pembangunan

faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan

β0 = Konstanta

barang

X1 = Jumlah Penduduk Kota Palopo

publik

mempengaruhi

dan

faktor-faktor

tersedianya

barang

yang publik.

X2 = PDRB

Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk

X3 = Inflasi

barang publik menentukan jumlah barang publik akan disediakan melalui anggaran belanja, yang

1 = Elastisitas Jumlah Penduduk 2 = Elastisitas PDRB

selanjutnya akan berpengaruh terhadap permintaan

β3 = Inflasi

barang yang lain.

℮ = Error term

METODE DAN BAHAN

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di kota Palopo dan penelitian ini difokuskan pada factor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pembangunan di Kota Palopo. Pengumpulan data penelitian ini, lebih banyak ditekankan pada penelitian data sekunder, dimana data-data tersebut diperoleh dari kantor BPS, Bappeda, Bagian Keuangan Setda

Potensi Unggulan Daerah Berdasarkan kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB, struktur perekonomian Kota Palopo ditopang oleh empat sektor terbesar yakni sektor Perdagangan, Hotel & Restoran 23,64 %, Jasa-Jasa 19,42 %, Petanian 15,86 % dan Keuangan, Persewaan 15,70%,

2 | J u r n a l Ek o n o mi P e mb a n g u n a n , Vo l. 0 3 N o . 0 1 F e b r u a r i

Perkembangan

2017

Jurnal Ekonomi Pembangunan

Vo l. 03 No. 01 Februari

presentase

kontribusi

sektor-sektor

ISSN 2339-1529

terhadap

pembentukan PDRB Kota Palopo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Distribusi persentase PDRB menurut lapangan usaha tahun 2010 – 2014

Gambaran perkembangan struktur ekonomi Kota NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

LAPANGAN USAHA Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik dan Air Bersih Bangunan Perdagangan,Hotel dan Restoran Angkutan dan Komunikasi Keuangan , Persewaan Jasa – Jasa PDRB

2010 21,96 0,15 3,80 1,65 11,29 20,11 8,99 13,12 18,92 100,00

2011 18,03 0,14 3,65 1,71 12,11 21,42 9,21 14,16 19,58 100,00

Palopo ini tidak jauh berbeda dengan struktur

2012 17,12 0,14 3,45 1,73 11,01 22,85 9,13 14,94 19,64 100,00

Hal tersebut

2013 15,86 0,11 3,40 1,80 10,74 23,64 9,33 15,70 19,42 100,00

2014 19,41 0,18 3,01 1,00 15,96 21,18 5,59 8,22 26,17 100,00

sejalan dengan predikat

ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan hingga tahun

Sulawesi Selatan sebagai salah satu sentra

2013, sektor-sektor tersier merupakan sektor

pertanian di Indonesia Timur.

penopang perekonomian Sulawesi Selatan dengan

Pertumbuhan riil beberapa sektor sejalan

menyumbang sebesar 51,17 persen terhadap total

dengan

PDRB. Kemudian disusul oleh sektor primer dan

berpengaruh

sekunder secara berurutan sebesar 29,89 persen

pertumbuhan ekonomi Kota Palopo antara lain

dan

pertanian masih

sektor Listrik/gas dan Air, sektor Perdagangan,

merupakan sektor penyumbang terbesar (23,90

dan sektor Bank Lembaga Keuangan. Secara

persen) terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan

rinci pertumbuhan masing - masing sektor dapat

18,95

persen.

Sektor

kontribusi pada cukup

PDRB signifikan

yang

juga

terhadap

dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2: Pertumbuhan Riil Per Sektor Kota Palopo Tahun 2010 - 2014 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

LAPANGAN USAHA Pertanian Pertambangan/Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas, Air Bersih Bangunan Perdagangan, Restoran, Hotel Angkutan & Komunikasi Bank & Lembaga Keuangan Jasa – Jasa PDRB

2010 -4,63 -5,12 4,47 13,91 9,89 18,54 9,99 14,97 5,86 7,29

2011 -8,37 4,21 5,88 17,04 17,11 16,01 14,36 15,85 7,78 8,16

2012 5,60 4,90 5,76 7,11 -1,69 14,04 11,19 16,40 3,84 8,68

3 | J u r n a l Ek o n o mi P e mb a n g u n a n , Vo l. 0 3 N o . 0 1 F e b r u a r i

2013 3,04 -10,57 6,03 11,55 6,62 13,35 9,42 16,14 4,16 8,99 2017

2014 6,66 -1,12 5,73 14,97 4,12 13,26 9,28 4,61 5,77 6,66

Jurnal Ekonomi Pembangunan

Vo l. 03 No. 01 Februari

Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kota Palopo mencapai 8,99%, pertumbuhan ini dipicu oleh kinerja positif semua sektor, kecuali sektor

pertambangan

dan

penggalian

yang

terkontraksi (tumbuh negatif) sebesar 10,57%.

ISSN 2339-1529

Tabel 3: Pertumbuhan ekonomi Kota Palopo 2010-2013 No

Tahun

Pertumbuhan

2010

PDRB (milyar) 925,08

1

7,29

2

2011

1.000,56

8,16

Kinerja terbaik terjadi pada sektor keuangan,

3

2012

1.087,42

8,68

persewaan dan jasa perusahaan yang tumbuh

4

2013

1.185,21

8,99

hingga 16,14% selain sektor pertambangan dan

5

2014

3.877,03

2,27

Rata – rata

penggalian yang mengalami pertumbuhan negatif,

8,28

sektor pertanian juga mengalami pertumbuhan Pertumbuhan ekonomi kota palopo kurun

terendah sebesar 3,04%.

waktu 3 tahun terakhir bergerak di atas angka 8 Pertumbuhan Ekonomi Tiga

sektor

pertumbuhan

persen. Jika pada tahun 2010 pertumbuhan

yang

ekonomi

merupakan

Palopo

yaitu

sumber sektor

perdagangan, hotel dan restoran; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor angkutan dan komunikasi. Sektor perdagangan,

ekonomi Kota Palopo mencapai 7,29 persen, dan tahun 2011 menguat sekitar 8,16 persen hingga tahun 2012 yakni sebesar 8,68 persen. Hingga Tahun 2013 masih menguat di 0,31 poin menjadi 8,99 persen.

hotel dan restoran memberikan kontribusi sebesar 3,28%

terhadap pertumbuhan ekonomi Kota

Palopo, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang mempunyai pertumbuhan tinggi memberikan sektor

kontribusi

angkutan

dan

sebesar

2,46%sedang

komunkasi

emberikan

kontribusi sebesar 1,01%.

sebesar

pertumbuhan

8,99%

mengalami percepatan

dibanding

dengan

tahun

2012

sebesar 8,68%, pemicu percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut dari sektor keuangan dan sektor perdagangan ekonomi

yang

yang

mengalami

cukup

pertumbuhan

ekonomi

ini

melampaui target yang menjadi salah satu sasaran stratejik dalam pembangunan bidang ekonomi di daerah pada RPJMD Tahun 2008-2013 yaitu upaya untuk mempertahankan rata-rata tingkat pertumbuhan

ekonomi

dengan

tingkat

pertumbuhan ratarata 8 %. Sementara jika dilihat

Pertumbuhan ekonomi Kota Palopo tahun 2013

Pencapaian

tinggi.

pertumbuhan Pertumbuhan

ekonomi Kota Palopo terlihat pada tabel berikut :

pada nilai PDRB Atas dasar harga berlaku pada tahun

2013 mencapai Rp.3.081.642,00 (juta

rupiah) atau meningkat sekitar 444,10 (juta rupiah) dari keadaan tahun sebelumnya 2012 yakni sebesar 2.637.545,42 (juta rupiah) nilai tambah bruto barang dan jasa yang dihasilkan meningkat hampir 7 kali lipat dibanding keadaan pada tahun 2000, hal ini terlihat dari indeks perkembangan yang mencapai 688,75 persen pada tahun 2013 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

4 | J u r n a l Ek o n o mi P e mb a n g u n a n , Vo l. 0 3 N o . 0 1 F e b r u a r i

2017

Jurnal Ekonomi Pembangunan

Vo l. 03 No. 01 Februari

Tabel 4: Perbandingan PDRB harga berlaku dan konstan Kota Palopo Tahun 2010 – 2013

2010

Atas Dasar Harga Berlaku (juta Rp) 1.946.847,34

925.082,15

2011

2.284.801,89

1.000.569,31

2012

2.637.545,42

1.087.419,80

2013

3.081.642,00

1.185.210,25

2014

4.743.856,88

3.877.030,35

Tahun

Atas Dasar Harga Konstan (juta Rp)

Pedoman

ISSN 2339-1529

Evaluasi

Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah.

menunjukkan

perkembangan

signifikan,

IPM

Kota

Palopo

yang

cukup

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6: Perkembangan IPM Kota Palopo 2011 2013

Inflasi

No

Tahun

IPM

1. 2. 3.

2011 2012 2013

76,85 77,28 77,70

IPM SULSEL 72,77 73,29

Laju Inflasi Kota Palopo (inflasi umum) dari tahun 2011 hingga tahun 2013 tercatat sebesar 5,25 dimana nilai inflasi tertinggi pada bulan Juli 2013 sebesar 2,98 sementara pada periode yang sama inflasi di beberapa Kota di Sulawesi Selatan cukup merata

kecuali Kota Pare-pare 3,04

sedangkan inflasi Nasional tercatat sebesar 3,71 dan

inflasi Sulawesi Selatan sebesar

3,81.

Perkembangan inflasi Kota Palopo dapat dilihat

Perkembangan IPM tersebut berkaitan erat dengan bidang

kinerja penyelenggaraan pembangunan pendidikan,

masyarakat.

kesehatan

dan

Merujuk pada data

ekonomi

tahun 2011

hingga 2013 perkembangan IPM Kota Palopo melaju lebih cepat jika dibandingkan dengan ratarata IPM Provinsi Sulawesi Selatan. IPM Kota Palopo

bahkan berada pada peringkat ke tiga

setelah Kota Makassar dan Pare - Pare di Sulawesi

pada tabel berikut :

Selatan. Tabel 5: Inflasi Umum Kota Palopo Tahun 2011 – 2013

Perkembanganini ditunjang oleh kebijakan sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian

Tahun 2011 2012 2013

Inflasi 3,35 4,42 5,25

Inflasi Tertinggi Bulan Nilai Inflasi Agustus 0,90 Agustus 1,14 Juli 2,98

Sosial Masyarakat

masyarakat

Semakin terhadap

khususnya

setelah

pendidikan

gratis

terbukanya

pelayanan

akses

pendidikan

dilaksanakannya

program

Propinsi Sulawesi Selatan

bekerjasama dengan Kabupaten/ Kota, telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap

Gambaran kondisi sosial masyarakat dapat dicermati antara lain dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan angka kemiskinan. IPM merupakan

masyarakat.

peningkatan

akses

pelayanan

pendidikan

di

tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah. Angka rata-rata lama sekolah di Kota

indikator pokok dalam melihat

Palopo mengalami peningkatan, dari tahun 2011

perkembangan pembangunan manusia di suatu

sebesar 10,04 tahun, tahun 2012 telah mencapai

daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

10,16 tahun, dan tahun 2013telah mencapai 10,19.

Pemerintah Nomor

Angka ini menandakan bahwa pada umumnya

6 Tahun 2008 tentang

5 | J u r n a l Ek o n o mi P e mb a n g u n a n , Vo l. 0 3 N o . 0 1 F e b r u a r i

2017

Jurnal Ekonomi Pembangunan

Vo l. 03 No. 01 Februari

ISSN 2339-1529

penduduk Kota Palopo telah bersekolah di atas

Perkembangan jumlah penduduk miskin

rata-rata 10 tahun atau telah menyelesaikan

dan garis kemiskinan di Kota Palopo tahun 2011 –

pendidikan minimal di tingkat Sekolah Menengah

2013 dapat dicermati dari pergeseran angka garis

Pertama, ini juga berarti bahwa Kota Palopo dapat

kemiskinan dan persentase jumlah penduduk

dinilai telah menuntaskan wajib belajar sembilan

miskin

tahun.

mengalami perubahan yang cukup berarti, jika

Jika dibandingkan dengan rata-rata lama

Kota

Palopo.

Kondisinya

belum

sekolah Propinsi yang pada tahun 2012 baru

mencermati

keadaan angka kemiskinan antara

mencapai angka 7,10 tahun.

tahun 2011 dan 2013 terlihat bahwa angka

Perkembangan angka rata-rata lama sekolah

kemiskinan menunjukkan perubahan yang relatif

seiring sejalan peningkatan pada Angka Melek

baik karena menurun sekitar 0,65% yaitu dari

Huruf, yakni kemampuan membaca dan menulis

angka 10,22% pada tahun 2011 menurun menjadi

untuk penduduk berusia 15 tahun ke atas. Jika

9,57%

pada tahun 2011 angka melek huruf di Kota

ditahun 2012. Hal ini menunjukkan secara umum

Palopo mencapai 97,34 dan pada tahun 2013 telah

adanya kinerja yang baik dari sinergi kebijakan

mencapai angka 97,45 %, ini berarti bahwa sisa 2

dan berbagai program pengentasan kemiskinan

% lebih dari penduduk Kota Palopo yang berusia

yang telah dilaksanakan.

15 tahun ke atas yang belum dapat membaca dan

Tabel 7: Persentase Kemiskinan Kota Palopo 2011 - 2013

menulis huruf latin, jika dibandingkan dengan angka melek huruf Sul-Sel yang pada tahun 2012 baru mencapai 87,02%.

tahun 2013 meskipun sedikit fluktuatif

Tahun

Jumlah Penduduk

2011 2012 2013

149.419 152.703 160.819

Jumlah Penduduk Miskin 15.300 14.800 15.500

Persentase 10,22 9,46 9,57

Analisis Statistik Coefficients a

Model 1(Constant)

Unstandardized Coefficients B Std. Error

Standardized Coefficients Beta

t

Sig.

1,150

,369

5,158

4,485

Jumlah Penduduk

,716

,364

,175

1,967

,188

PDRB

,259

,027

,810

9,629

,011

Inflasi

,025

,011

,233

2,331

,145

a. Dependent Variable: Pengeluaran pembangunan

6 | J u r n a l Ek o n o mi P e mb a n g u n a n , Vo l. 0 3 N o . 0 1 F e b r u a r i

2017

Jurnal Ekonomi Pembangunan

Vo l. 03 No. 01 Februari

Dari data-data yang telah disajikan di atas

ISSN 2339-1529

maka besarnya pengeluaran Pembangunan

maka selanjutnya dapat dianalisis, sebagaimana

pemerintah

yang

kenaikan sebesar 5,158 persen.

telah

dijelaskan

bahwa

model

dalam

penelitian

ini

dipergunakan

yang

Kota

Palopo

mengalami

adalah

B1 = 0,716 X1 ini menunjukan bahwa jika terjadi

berdasarkan persamaan regresi berganda yang

kenaikan jumlah penduduk 1 persen maka

dengan menggunakan Variabel Jumlah penduduk,

berkonsekwensi menaikkan Pengeluaran

PDRB dan Inflasi dengan parameter : b1 , b2 , b3 , £

Pemerintah sebesar 71,6 persen di Kota

= 5%.

Palopo.

Berikut ini

adalah persamaan regresi

berganda sebagai berikut :

B2

= 0,259 X2 menunjukan bahwa jika terjadi

Y = 5,158 + 0,716 X1 + 0,259 X2 + 0,025 X3

kenaikan PDRB 1 persen berpengaruh

Dari persamaan tersebut di atas memberikan

terhadap

pengertian sebagai berikut :

pembangunan sebesar 25,9 persen.

B0

= 5,158 menunjukan bahwa tanpa adanya penambahan

variabel

X1

B3

=

kenaikan

Pengeluaran

0,025 X3 , artinya setiap kenaikan inflasi 1

(Jumlah

persen berpengaruh terhadap pengeluaran

Penduduk), X2 (PDRB) X3 (Inflasi)

pembangunan pemerintah Kota Palopo sebesar 2,5 persen.

Model Summary Model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

1

,995a

,989

,974

,03671

a. Predictors: (Constant), Inflasi, PDRB, Jumlah Penduduk Nilai R2

Adjusted

sebesar = 0,974 ini

menunjukkan bahwa 97,4% variansi variabel Pengeluaran Pembangunan

pemerintah Kota

Palopo

dipengaruhi faktor jumlah penduduk,

PDRB

Kota Palopo dan inflasi, sedangkan

selebihnya 2,6 persen dipengaruhi faktor lain di 2

kuat terhadap pengeluaran pembangunan di Kota Palopo. Dengan menggunakan uji t (uji parsial) dengan tingkat kepercayaan 95%

penduduk diperoleh lever signifakan 0,188 > berpengaruh signifikan

97,4% berarti variabel yang digunakan dalam

pengeluaran

model

Palopo

perubahan

valid

pengeluaran

untuk

memprediksi

pemerintah

di

£

0,05 dengan demikian jumlah penduduk tdak

luar model ini dengan nilai sebesar R sebesar

tersebut

=Variabel

dapat

terhadap peningkatan

pembangunan digunakan

pemerintah untuk

Kota

memprediksi

Kota

perubahan pengeluaran pemerintah. Hasil tersebut

Palopo, dari analisis tersebut diperoleh nilai r

sejalan dengan Teori Nelson dan Leibenstein

sebesar 0,995 atau 99,5 persen. Ini menunjukan

(Sukirno

bahwa variabel jumlah penduduk, PDRB Kota

pertambahan penduduk yang pesat pada negara

Palopo dan inflasi memiliki korelasi yang sangat

sedang berkembang menyebabkan kesejahtraan

;

2006)

mengemukakan

bahwa

ekonomi masyarakat tidak mengalami perbaikan 7 | J u r n a l Ek o n o mi P e mb a n g u n a n , Vo l. 0 3 N o . 0 1 F e b r u a r i

2017

Jurnal Ekonomi Pembangunan

Vo l. 03 No. 01 Februari

ISSN 2339-1529

yang berarti dan dalam jangka panjang mungki

£

menurun.

Penduduk sangat berperan dalam menjalankan

Lebih

lanjut

dijelaskan

bahwa

> level sig 0,016. (Tjiptoherijanto ; 2003)

0,05

pertambahan penduduk yang pesat mengharuskan

suatu

pemerintah untuk melakukan penanaman modal

penduduk selalu menjadi tolak ukur pembangunan

yang lebih besar untuk pendidikan selanjutnya

karena penduduk disini adalah sebagai obyek

menimbulkan

sekaligus

keharusan

untuk

mempercepat

pembangunan

menjadi

daerah,

karena

subjek

dalam

pengambilan

guna

Sebagai subyek pembangunan penduduk harus

tingkat

kesehatraan

masyarakat.

dibina

Nick Devas 1989 dalam Mubyarto (2000) pertumbuhan

penduduk

memperlambat

dan

suatu

setiap

pengembangan fasilitas-fasilitas yang diperlukan memperbaiki

keputusan

aspek

dikembangkan

perencanaan.

sehingga

mampu

menjadi penggerak pembangunan dan sebaliknya pembangunan

harus

dapat

dinikmati

oleh

pembentukan modal. Jika penduduk meningkat

penduduk yang bersangkutan. Pembangunan baru

pendapatan perkapita masyarakat menurun, berarti

dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan

bagian

kesejahtraan penduduk dalam arti yang lebih luas.

besar

pendapatan

terpakai

untuk

pengeluaran konsumsi. Tabungan yang sudah

Pengujian

selanjutnya

adalah

mencari

rendah menjadi semakin rendah, yang akibatnya

variavel yang paling dominan , dilakukan dengan

investasi

semakin

jumlah

cara mencari nilai koefisien terstandarisasi (beta)

penduduk

juga

pengalihan

menurut Sirtua Arief (Sutikno, 2007) variabel

investasi modal dari kegiatan produktif langsung

bebas yang memiliki nilai koefisien yang paling

pada modal ever head social.

tinggi merupakan variabel yang paling dominan

rendah.

Kenaikan

mengakibatkan

Nilai t untuk variabel PDRB dengan tingkat kepercayaan 95%

variabel

terikat.

Dari

hasil

diperoleh nilai

pengolahan data ternyata variabel PDRB Kota

signifikasi sebesar 0,011< 0,05 dengan demikian

Palopo mempunyai koefisien yang paling tinggi

PDRB

(0,810)

Kota

= £

mempengaruhi

Palopo

0,05

berpengaruh

signifikan

dengan demikian PDRB mempunyai

terhadap pengeluaran pembangunan pemerintah.

pengaruh

Kota Palopo.

pengeluaran

Sedangkan nilai t untuk variabel tingkat inflasi dengan tingkat kepercayaan 95% = £

yang

pembangunan

inflasi

tidak

berpengaruh

dominan

terhadap

pemerintah

Kota

Palopo.

0,05

SIMPULAN

=diperoleh level signifikasi 0,145 > 0,05 ini berarti bahwa

paling

signifikan

terhadap pengeluaran pembangunan pemerintah Kota Palopo. Akan tetapi dengan menggunakan uji F 5% dan 1% (menguji secara simultan) ketiga variabel

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: (1) Setiap kenaikan jumlah penduduk 1 persen maka berkonsekwensi

menaikkan

Pengeluaran

Pemerintah sebesar 71,6 persen di Kota Palopo. (2) Setiap kenaikan PDRB 1 persen berpengaruh

tersebut Jumlah penduduk, PDRB Kota Palopo

terhadap kenaikan Pengeluaran pembangunan

dan inflasi berpengaruh secara signifikan karena

sebesar 25,9 persen. (3) setiap kenaikan inflasi 1

8 | J u r n a l Ek o n o mi P e mb a n g u n a n , Vo l. 0 3 N o . 0 1 F e b r u a r i

2017

Jurnal Ekonomi Pembangunan

Vo l. 03 No. 01 Februari

persen

berpengaruh

terhadap

pengeluaran

pembangunan pemerintah Kota Palopo sebesar 2,5 persen. (4) Dengan menggunakan uji t (uji parsial) dengan tingkat kepercayaan 95%

=Variabel

penduduk diperoleh lever signifakan 0,188 >

Djoyohadikumo, Sumitro, 1994, Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi, Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, LP3ES Jakarta. Gani

£

0,05 dengan demikian jumlah penduduk tdak berpengaruh signifikan

terhadap peningkatan

pengeluaran pembangunan pemerintah Kota. (5) Nilai t untuk variabel PDRB dengan tingkat kepercayaan 95%

= £

0,05

diperoleh nilai

signifikasi sebesar 0,011< 0,05 dengan demikian PDRB

Kota

Palopo

berpengaruh signifikan

terhadap pengeluaran pembangunan pemerintah. Kota Palopo. (6) Sedangkan nilai t untuk variabel tingkat inflasi dengan tingkat kepercayaan 95% = £

0,05

=diperoleh level signifikasi 0,145 > 0,05 ini

ISSN 2339-1529

Formulsi DAU, Judicial Reviu atau Tidak: Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Samarinda

Guo Xin. Jianjun Miao and Erwan Morellec. 2004. Irreversible Investement With Regime Shifts. Jurnal Of. Economic theory. Avalailable online at www.scincedirect.com Hanson, P. And M Herekson, 1994. A New Frarework for Testing the Effect of Goverment Spending on Grouth and Produktivity Public Choice, 81, 381-401 Haziarah, 2004. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan InvestasiSwasta terhadap tenaga Kerja di Balik Papan. Tesis tidak diterbitkan. Makassar. Unhas.

berarti bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pembangunan pemerintah Kota

Palopo.

(7)

Akan

tetapi

Jaya.

dengan

menggunakan uji F 5% dan 1% (menguji secara simultan)

ketiga

penduduk, PDRB

variabel

tersebut

Jumlah

Kota Palopo dan inflasi

berpengaruh secara signifikan karena £

0,05

> level

sig 0,016. (8) PDRB mempunyai pengaruh yang paling

dominan

terhadap

pengeluaran

pembangunan pemerintah Kota Palopo. DAFTAR PUSTAKA Arsyad.

1999, Ekonomi Pembangunan, Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Boediono. 1981. Teori Pertumbuhan Ekonomi, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi, No. 4 BPFE UGM, yogyakarta Devarajan, S.,S. Vinaya and H Zou 1996. The Composition of Publik Expenditures and Economic Grouth, Jurnal of Monetary Economic, 37, 313-344.

2004. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Alokasi anggaran Pembangunan di Propinsi Sulawesi Selatan, Tesis Pasca Unhas

Kunarjo. 1996. Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan. Jakarta UI Press Lanjouw, et.al. 2001. Fundamental of Finance Management. Seventh Edition. The Dryden Press Harcoart Brace College Publishers. Orlando - USA. Mambo

Apakah Kapasitas Fiskal di Daerah Mampu Membiayai Pelayanan Publik http://psekp.ugm.ac.id - Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM (CEPPS) Maryani, 2002. Penagaruh Desentralisasi Fiskal Terahadap Pertumbuhan Ekonomi Untuk Menciptakan Kesempatan Kerja di Kota Makassar. Tidak dipublikasikan. Makassar. Unhas Nanga, Muana. 2001. Makroekonomi,Teori, Masalah, dan Kebijakan. Rajawali Pers. Jakarta.

9 | J u r n a l Ek o n o mi P e mb a n g u n a n , Vo l. 0 3 N o . 0 1 F e b r u a r i

2017

Vo l. 03 No. 01 Februari

Jurnal Ekonomi Pembangunan

Palley, Thomas I, 1996, Growth Teory in A Keynesian model some Kyenesian Fundation For New Endogenous Growth Theory, Jurnal of Post Keynesian Economics, Vol. 19 No.1 Rahardja. P, Mandala Manurung.2001. Teori Ekonomi Makro. FEUI. Jakarya. Rasman. 2003 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Alokasi pengeluaran Pembangunan di Kota Samarinda, Tesis Pasca Unhas

ISSN 2339-1529

Tambunan, Tulus T.H., 2001, Perekonomian Indonesia Beberapa masalah Penting, Ghalia, Indonesia Tjipto. P 2003. Kependudukan Birokrasi dan reformasi Ekonomi (Pemikiran dan Gagasan Masa Depan Pembangunan). Rineka Cipta. jakarta Todaro. 2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia

Ketiga, Erlangga. Jakarta.

Salim, Emil. 1989. Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendidikan. UI Press. Jakarta. Sagir, Suharsono. 1982. Strategi Pembangunan dan Perencanaan Ilmu Ekonomi SDM. LPFE-UI. Jakarta. Samuel.

1986. Administrasi Pembangunan. Cetakan Pertama. PT. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.

Satriyo,

2003 Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Alokasi anggaran Pembangunan di Propinsi Kalimantan timur, Tesis Pasca Unhas

Sugiono, 2002. Statistik Untuk Penelitian, CV. Alfa Beta .Bandung Suparmoko.2003. Keuangan Negara Dalam teori dan Praktek. BPFE Yogyakarta Simanjuntak, Payaman. 1985. Pengantar Ilmu Ekonomi SDM. LPFE-UI. Jakarta. S.Mulyadi, 2003 . Ekonomi Sumber Daya Manusia (Dalam Persepektif Pembangunan) PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Soekertawi. 1993. Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian. Rajawali Press. Jakarta. Soeroto. 1992. Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja. UGM. Yogjakarta. Syarir.

1995. Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi. PT. Media Widya Mandala.Jakarta

10 | J u r n a l E k o n o m i P e m b a n g u n a n , V o l . 0 3 N o . 0 1 F e b r u a r i

2017