Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
9 Pages
ISSN 2302-0172 pp. 65- 73
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELUARAN PEMERINTAH INDONESIA Asahdi1, Abubakar Hamzah2, Said Musnadi3 1) Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2,3) Magister Ilmu Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Abstract : This study aimed to analyze the factors that influence the Indonesian government spending for 10 years where economic growth in Indonesia is still in a developmental stage. with the passing of government, government expenditures on activities that include government spending in politics and in the economic field where everything is planned in the State Budget (APBN). In managing resource revenues and government spending, the government is doing good policies in the field of monetary policy or policies fiskal.yang where this policy will impact a major influence on the government in carrying out activities in the field of economy in Indonesia, Indonesia as one of the country which is well underway to promote national development, realizing the importance of development and the welfare of society as well as catch up with other countries that an attempt to improve the standard of living, foreign debt often makes the government less motivated to increase revenue in this negerinya.Hal shown shortcomings in financing government spending in the state budget which is always closed with debt, particularly foreign debt outside the township negeri.Utang often lacking focus and unclear pemanfaatannya.Seperti poverty alleviation programs, policies like raises a big question because the state constitution to relinquish responsibility for the welfare of the poor with run programs donor countries and this situation creates a dependency between countries with the miskin.Hal that should be done is the independence of the poor in the welfare of her with open jobs spacious and easily accessible to the poor and to provide protection to their products. Keywords : The lifeblood of government comes from the people Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Indonesia selama 10 tahun dimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih berada pada tahap perkembangan. seiring dengan berjalannya pemerintahan, pengeluaran pemerintah atas kegiatan-kegiatan pemerintahan yang mencakup pengeluaran di bidang politik maupun di bidang ekonomi yang mana semuanya sudah di rencanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam mengelola sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintah, pemerintah dalam ini melakukan kebijakan-kebijakan baik kebijakan di bidang moneter maupun kebijakan fiskal.yang mana kebijakan ini akan memberikan dampak yang berpengaruh besar terhadap pemerintah dalam menjalankan kegiatan di bidang perekonomian di Indonesia, Indonesia sebagai salah satu negara yang tengah giat–giatnya menggalakkan pembangunan nasional, menyadari akan pentingnya pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat serta mengejar ketertinggalannya dari negara–negara lain yang merupakan usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan, Utang luar negeri sering membuat pemerintah kurang terpacu untuk meningkatkan pendapatan dalam negerinya.Hal ini ditunjukkan kekurangan dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah dalam APBN yang selalu ditutup dengan utang, terutama utang luar negeri.Utang luar negeripun sering kurang fokus dan tidak jelas pemanfaatannya.Seperti program pengentasan kemiskinan, kebijakan sejenisnya menimbulkan pertanyaan besar karena Negara melepaskan tanggungjawab dalam konstitusi untuk mensejahterakan kaum miskin dengan menjalankan program negara donor dan situasi ini menciptakan ketergantungan antara negara dengan orang miskin.Hal yang seharusnya dilakukan adalah kemandirian kaum miskin dalam mensejahterakan dirinya dengan membuka lapangan pekerjaan yang luas dan mudah diakses kaum miskin tersebut serta memberikan proteksi terhadap produk yang mereka hasilkan. Kata Kunci : urat nadi pemerintahan berasal dari rakyat
65 -
Volume 3, No. 2, Mei 2015
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala PENDAHULUAN
STUDI KEPUSTAKAAN
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia
Pengeluaran Pengeluaran pemerintah
masih
berada pada tahap perkembangan.
merupakan salah satu komponen kebijakan
seiring
dengan
pemerintahan,
fiskal yang bertujuan untuk laju investasi,
pengeluaran pemerintah atas kegiatan-kegiatan
meningkatkan kesempatan kerja, memelihara
pemerintahan yang mencakup pengeluaran di
kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi
bidang politik maupun di bidang ekonomi yang
pendapatan yang merata melalui belanja negara
mana semuanya sudah di rencanakan dalam
baik
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
pembangunan .
berjalannya
itu
belanja
rutin
maupun
belanja
(APBN). Dalam mengelola sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintah, pemerintah dalam
Penentu-Penentu Pengeluaran Pemerintah
hal ini melakukan kebijakan-kebijakan baik
Jumlah pengeluaran pemerintah yang
kebijakan di bidang moneter maupun kebijakan
akan dilakukan dalam suatu periode tertentu
fiskal.
akan
tergantung kepada banyak faktor. Yang penting
memberikan dampak yang berpengaruh besar
diantaranya adalah: jumlah pajak yang akan
terhadap
diterima,
yang
mana
pemerintah
kebijakan
dalam
ini
menjalankan
kegiatan di bidang perekonomian Indonesia Keberhasilan pembangunan ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Pertumbuhan
ekonomi
tujuan-tujuan
kegiatan
ekonomi
jangka pendek dan pembangunan ekonomi jangka panjang, dan pertimbangan politik dan keamanan.
diharapkan
Salah
satu
faktor
penting
yang
mampu meningkatkan faktor – faktor produksi,
menentukan besarnya pengeluaran pemerintah
yang
ekonomi
adalah jumlah pajak yang diramalkan. Dalam
dalam skala besar. Pertumbuhan ekonomi yang
menyusun anggaran belanjanya pemerintah
stabil
harus
merangsang
perkembangan
akan
berdampak
meningkatnya
pendapatan
pada
semakin
penduduk
terlebih
dahulu
membuat
proyeksi
yang
mengenai jumlah pajak yang akan diterimanya.
akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan
Makin banyak jumlah pajak yang dapat
masyarakat.
dikumpulkan, makin banyak pula perbelanjaan
Hal yang seharusnya dilakukan adalah kemandirian
kaum
miskin
pemerintah yang akan dilakukan.
dalam
mensejahterakan dirinya dengan membuka
Fungsi Pengeluaran Pemerintah
lapangan pekerjaan yang luas dan mudah
Hyman
(1996)
menjelaskan
diakses kaum miskin tersebut serta memberikan
pengeluaran pemerintah yang didistribusikan
proteksi terhadap produk yang mereka hasilkan
dengan daya beli di tengah masyarakat disebut
(Sukarna dan Mamun, 2005).
dengan
pembayaran
transfer
pemerintah.
Volume 3, No. 2, Mei 2015
- 66
Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Pembayaran transfer ini membuat sumber-
senantiasa
sumber
pada
pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka
penerimaan yang tidak mampu menyediakan
membayar pajak yang semakin besar untuk
pelayanan sebagai impalan dari pendapatan
membiayai
yang diterima kemudian.
semakin besar tersebut.
pendapatan
menyokong
Teori Perkembangan Pemerintah Tingkat
Pengeluaran
berusaha
untuk
pengeluaran
memperbesar
pemerintah
yang
Kebijakan Fiskal Kebijakan fiskal merupakan salah satu
pemerintah
instrumen
dari
mencerminkan kebijakan pemerintah apabila
Kebijakan
makroekonomi
pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan
kebijakan yang bertujuan untuk mencapai
untuk membeli barang dan jasa. Pengeluaran
output yang tinggi dengan laju pertumbuhan
pemerintah mencerminkan biaya yang harus
yang cepat, kesempatan kerja yang tinggi,
dikeluarkan
untuk
stabilitas harga, serta keseimbangan dalam
Teori
neraca pembayaran. Apabila dibandingkan
meleksanakan
Pengeluaran
oleh
pemerintah
kebijakan
tersebut.
kebijakan
tersebut
moneter, Keynes
adalah
mengenai pengeluaran pemerintah terdiri dari
dengan
pendekatan teori makro (Basri danSubri, 2003).
mengandalkan kebijakan fiskal untuk mencapai
Teori makro mengenai perkembangan
kebijakan
makroekonomi.
lebih
sasaran-sasaran pembangunan.
pengeluaran pemerintah banyak dikemukakan oleh para ahli ekonomi, antara lain :
Jumlah Penduduk
1. Hukum Wagner
Penduduk adalah orang-orang yang
Berdasarkan pengalaman empiris dari
berada di dalam suatu wilayah yang terkait oleh
negara – negara maju (USA, Jerman, Jepang),
atura-aturan
Wagner mengemukakan bahwa dalam suatu
berinteraksi satu sama lain secara terus menerus.
perekonomian, apabila pendapatan perkapita
Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan
meningkat
manusia yang menempati wilayah geografi dan
secara
relatif
pengeluaran
pemerintah pun akan meningkat. Meskipun
yang
berlaku
dan
saling
ruang tertentu.
demikian, Wagner menyadari bahwa dengan tumbuhnya perekonomian hubungan antara
Inflasi
industri, hubungan industri dengan masyarakat
Inflasi adalah kecendrungan dari harga-
dan sebagainya menjadi semakin rumit atau
harga untuk naik secara umum dan terus-
kompleks.
menerus dalam kurun waktu tertentu. Diartikan
2. Teori Peacok dan Wiserman Teori Peacok dan Wiserman didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah 67 -
Volume 3, No. 2, Mei 2015
juga sebagai naiknya terus menerus tingkat harga pada suatu perekonomian akibat kenaikan permintaan
agregat/penurunan
penawaran
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala agregat. Indeks harga konsumen adalah ukuran
pembangunan dan infrastruktur.
tingkat harga sebagai indikator inflasi. IHK dihitung setiap bulan berdasar perkembangan
Table 4.1 Total Pengeluaran Pemerintah
harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah
periode 2002-2012 (triliun rupiah)
tangga seluruh ibu kota propinsi di Indonesia
Tahun
Pengeluaran
(D. Soebagiyo dan E. H. Prasetyawati, 2002).
Pemerintah 2002
322,200.00
2003
370,600.00
2004
427,226.60
internasional,
2005
565,070.00
kurs
dapat
2006
699,099.00
membandingkan harga barang dan jasa yang
2007
752,373.00
dihasilkan oleh berbagai negara. Apabila suatu
2008
989,494.00
barang ditukar dengan barang lain, tentu di
2009
1.000,844.00
dalamnya terdapat perbandingan nilai tukar
2010
1.126,146.00
antar keduanya. Nilai tukar ini sebenarnya
2011
1.320,751.00
2012
1.548,310.00
Nilai Tukar (Kurs) Nilai tukar (kurs) memegang peranan penting
dalam
karena
dengan
merupakan
perdagangan adanya
semacam
“harga”
di
dalam
pertukaran tersebut. Demikian pula pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, maka akan
Sumber: Laporan APBN, Bank Indonesia dan BPS, 2002-2012
terdapat perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut.
Dari
tahun
2002
pengeluaran
pemerintah sebesar 322,200.00 triliun rupiah meningkat menjadi 370,600.00 triliun rupiah
HASIL DAN PEMBAHASAN
pada tahun 2003 atau terjadi kenaikan realisasi
Peran pemerintah sangat penting dalam perekonomian
pada
suatu
Negara
berkembang.Pemegang kebijakan fiskal sangat berperan pada setiap kebijakan yang diambil khususnya memberikan multiplier effect pada
pengeluaran
pemerintah
meningkat
15,02
persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pengeluaran untuk pembayaran pokok dan bunga utang luar.
area makro sebuah Negara khususnya pada Negara berkembang. Salah satu kebijakan fiskal yaitu
pada
government
expenditure
pengeluaran
pemerintah
dimana
kebijakan mendorong
pengeluaran kenaikan
pemerintah investasi
Jumlah Penduduk
atau
harapan dapat dengan
pengeluaran pemerintah di area pengeluaran
Tingkat pertumbuhan penduduk di suatu wilayah atau negara pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh angka kematian, kelahiran, migrasi, dan transmigrasi yang terjadi di Negara atau
wilayah
tersebut.
Jumlah
Penduduk
Volume 3, No. 2, Mei 2015
- 68
Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala memegang
peranan
dalam
2002 yaitu Rp.9,335.59.Selama tiga tahun
mempengaruhi pengeluaran pemerintah dimana
terakhir laju inflasi : 5,06 persen (2003), 6,4
pos pengeluaran yang dipengaruhi yang paling
persen (2004) dan naik 17,11 persen pada tahun
nyata
2005. (Laporan Tahunan BI, 2002 – 2012).
yaitu
pada
penting
pos
penegluran
untuk
kesehatan dan pendidikan. Tabel 4.2 Total Jumlah Penduduk periode 20022012 (Juta Jiwa) Tahun Jumlah Penduduk 2002 210.736,30 2003 213.550,50 2004 216.381,60 2005 219.204,70 2006 222.051,30 2007 224.904,90 2008 227.779,10 2009 230.632,70 2010 233.477,40 2011 236.331,30 2012 239.174,30 Sumber : BPS dan Data Statistik – Indonesia 2002-
2012 Pada Tahun 2002 jumlah penduduk indonesia
sebesar
210,736.30
orang
dan
Tabel 4.3 Data Inflasi Di Indonesia 2002-2012 Tahun Inflasi (%) 2002 10,03 2003 5,06 2004 6,4 2005 17,11 2006 6,6 2007 6,59 2008 11,06 2009 2,78 2010 6,96 2011 3,79 2012 4,3
Sumber : www.bps.go.id Selain itu inflasi juga terjadi karena tekanan dari luar yaitu depresiasi nilai rupiah dan juga karena harga barang luar negeri (imported inflation). Perilaku harga cenderung
mengalami kenaiakan sebesar 1.33 persen
mudah
menjadi
2003.
melemahnya nilai tukar rupiah dimana harga
Begitupun pada tahun 2004 ke tahun 2005 yaitu
cenderung sulit untuk turun apabila nilai tukar
mengalami kenaikan jumlah penduduk sebesar
rupiah menguat.
213,550.50
pada
tahun
1,30 persen dari 216,381.60 orang menjadi 219,204.70. Tahun 2006 ke tahun 2007 kenaikan terjadi sebesar 285,360 orang. Dari Tahun 2002 sampai pada tahun 2012 kenaikan penduduk rata – rata sebesar 199,587.55 orang setiap tahunnya.
Perkembangan Inflasi Laju inflasi tertinggi selama tahun 2002 sampai2012 terjadi pada tahun 2002 mencapai 10,03 persen dan tahun 2005 sebesar 17,11 persen. Meningkatnya tekanan harga terutama berasal dari sisi penawaran sebagai akibat depresiasi rupiah yang sangat tajam pada tahun 69 -
Volume 3, No. 2, Mei 2015
meningkat
karena
pengaruh
Perkembangan Nilai Kurs Tabel 4.4 Perkembangan Nilai kurs dollar terhadap Rupiah 2002-2012 Tahun Kurs 2002 9.335.59 2003 8.589.18 2004 8.950.83 2005 9.727.70 2006 9.182.83 2007 9.152.49 2008 9.696.22 2009 10.415.59 2010 9.101.43 2011 8.795.85 2012 9.427.22 Sumber : www.bi.go.id
Pada tahun 2002 nilai tukar rupiah terhadap
dolar
menembus
angka
Rp.
9,335.59,hal tersebut tidak lepas dari kenaikan
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala harga BBM yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga
mendorong
pelemahan
4
X3
0,623
1,464
0,152
pada
perekonomian dalam negeri dan mengakibatkan terpuruknya sebagaian besar industri. Dari tahun 2003 sampai pada tahun 2012 nilai dollar mengalami pergerakan yang tidak terlalu
n =12 R = 0,786
Catatan : *** Signifikan pada α 1%
F-stat =31,173
**
Signifikan pada α 5%
F-sign. = 0,000 DW-stat = 1,493
*
Signifikan pada α 10%
2
signifikan yaitu pada level Rp. 8,589.18 pada tahun 2003, Rp 8,950.83 pada tahun 2004, Rp. 9,727.70 pada tahun 2005 dan mengalami
Berdasarkan tabel di atas dapat ditentukan hasil model estimasi sebagai berikut : Y = 28,274 + 19,094 X1-4,792 X2 +
penurun kembali menjadi Rp.9,182.83 pada tahun 2006 namun akibat rencana kebijakan
0,623 X3 Berdasarkan hasil model estimasi dapat
pemerintah dalam menaikan harga BBM dan pada tahun 2007 dan 2008 yang menembus angka Rp.9,152.49 dan 9,696.22 serta akibat dari krisis keuangan dunia. Selanjutnya pada tahun 2009 nilai rupiah kembali melemah terhadap dollar yaitu sebesar Rp. 10,415.59. Selama tahun 2010 sampai 2012 nilai tukar rupiah mulai stabil karena berada pada kisaran
diketahui bahwa variabel perubahan Jumlah Penduduk
berpengaruh
positif
terhadap
perubahan Pengeluaran Pemerintah dengan koefisien sebesar 19,094 Triliun. Artinya apabila perubahan Jumlah penduduk naik sebesar 1 Juta jiwa, ceteris paribus, maka akan meningkatkan
perubahan
Pengeluaran
Pemerintah sebesar 19,094 Triliun Rupiah.
Rp. 9,101.43, Rp. 8,795.85 dan Rp. 9,427.22.
Variabel perubahan Inflasi berpengaruh negarif Hasil Estimasi Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Di Indonesia.
terhadap perubahan Pengeluaran Pemerintah dengan koefisien sebesar minus 4,792 Triliun. Artinya apabila perubahan Inflasi naik sebesar 1
pemerintah
persen, ceteris paribus, maka akan menurunkan
berdasarkan persamaan penelitian di pengaruhi
perubahan Pengeluaran Pemerintah sebesar
oleh jumlah penduduk, inflasi, kurs dan cicilan
minus 4,792 Triliun Rupiah.
Persamaan
pengeluaran
Variabel perubahan Kurs berpengaruh
utang luar negeri. Adapun koefisien untuk masing-masing variabel persamaan dapat dilihat
positif
pada tabel berikut ini :
Pemerintah dengan koefisien sebesar 0,623
Pemerintah Variabel
Koefisien
t-stat
perubahan
Pengeluaran
Triliun. Artinya apabila perubahan Kurs naik
Tabel 4.6 Koefisien Persamaan Pengeluaran No
terhadap
Sign
sebesar
$1,
ceteris
paribus,
akan
.
meningkatkan
1,166
0,252
Pemerintah sebesar 0,623 Triliun Rupiah. Dan
6,643***
0,000
1
Konstanta
28,274
2
X1
19,094
3
X2
-4,792
- 4,685***
0,000
perubahan
maka
Pengeluaran
variabel perubahan Cicilan utang luar negeri Volume 3, No. 2, Mei 2015
- 70
Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala berpengaruh
positif
Pengeluaran sebesar
terhadap
Pemerintah
9,688
perubahan
dengan
Triliun.
koefisien
Artinya
korelasi serta tolerence dan VIF. Adapun hasil pengujiannya adalah sebagai berikut :
apabila Tabel 4.8 Hasil Pengujian Multiokonieritas Persamaan Pengeluaran Pemerintah
perubahan Cicilan utang luar negeri naik sebesar 1 milyar Rupiah, ceteris paribus, maka akan
dapat
meningkatkan
perubahan
Pengeluaran Pemerintah sebesar 0,368 Triliun Rupiah. Asumsi dalam regresi adalah nilai rata-
Variabel
Jumlah Penduduk
Jumlah Penduduk
1,000
Inflasi
Inflasi
Kurs
Tol
VIF
0,307
0,041
0,598
1,672
1,000
0,361
0,816
1,226
1,000
0,664
1,506
rata dari faktor pengganggu adalah nol. Untuk menguji apakah normal atau tidaknya faktor pengganggu,
maka
perlu
dilakukan
Kurs
uji Dari tabel di atas dapat diambil suatu
normalitas dengan menggunakan KolmogorovSmirnovTest dengan asumsi sebagai berikut :
variabel bebas pada penelitian ini telah terbebas
H0 = 0 (data berdistribusi normal) H1 ≠ 0 (data tidak berdistribusi normal) Dengan dasar penolakan H0 jika nilai probabilitas pengujian < nilaiα. Adapun hasil uji normalitas penelitian ini adalah sebagai
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Normalitas Persamaan Pengeluaran Pemerintah
Unstandarize Predicted
dari
gejala
multikolinieritas.
Hal
ini
ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi yang lebih kecil dibandingkan 0,750. Selain itu, nilai tolerence dan VIF yang lebih kecil dari 1 dan 10 juga menunjukkan penelitian telah
berikut :
Sumber
kesimpulan yang menyatakan bahwa antara
Standart Deviasi
Mean
88,663
0,000
KolmogorovSmirnov
1,092
Probability
terbebas dari masalah multikolinieritas. Adapun hasil pengujian autokorelasi adalah sebagai berikut : Tabel 4.9 Hasil Pengujian Autokorelasi Persamaan Pengeluaran Pemerintah
0,184
Sumber Nilai
Durbin Watson 1,493
DL 1,27
DU 1,72
Dari tabel di atas diperoleh bahwa nilai probabilitas di atas > nilai α = 5%, sehingga kita harus menerima hipotesis nul (H0). Dengan demikian penelitian
dapat untuk
disimpulkan
bahwa
persamaan
data
Pengeluaran
Pemerintah telah berdistribusi normal. Uji
Multikolinieritas
ini
Volume 3, No. 2, Mei 2015
kesimpulan yang menyatakan bahwa antara variabel bebas pada penelitian ini tidak dapat memberikan kesimpulan yang pasti terhadap ada atau tidaknya gejala autokorelasi pada data
dilakukan
dengan cara membandingkan nilai koefisien 71 -
Dari tabel di atas dapat diambil suatu
pengamatan, karena dL ≤ d ≤ dU (1,27≤ 1,493 ≤ 1,72).
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pemerintah. Sedangkan Inflasi mempunyai
Persamaan Pengeluaran Pemerintah a. Pengaruh Jumlah penduduk
pengaruh
Dengan tanda koefisien positif maka
pemerintah.
variabel perubahan Jumlah penduduk telah sesuai
dengan
hipotesis
penelitian
signifikan
mempengaruhi
Pengeluaran
Pemerintah.
perubahan
Jumlah
negatif
terhadap
pengeluaran
Saran
dan
Dari hasil penelitian dan kesimpulan
perubahan
diatas maka Penulis menyarankan beberapa hal
Dimana
jika
yang dianggap penting seperti :
pendudukmengalami
Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah lebih
peningkatan maka akan dibarengi dengan
bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat,
naiknya perubahan Pengeluaran Pemerintah.
perlu
diupayakan
agar
laju
pertumbuhan
b. Pengaruh Inflasi
penduduk dapat ditekan sehingga alokasi
Dengan tanda koefisien negatif maka
pengeluaran
pemerintah
lebih
ditujukan
variabel perubahan Inflasi telah sesuai dengan
penekanannya pada sektor yang meningkatkan
hipotesis
signifikan
kapasitas produksi yang selanjutnya akan
Pengeluaran
meningkatkan pendapatan perkapita. Dimana
Pemerintah. Dimana jika perubahan Inflasi
perubahan dari pendapatan sebagai akibat dari
mengalami peningkatan maka akan dibarengi
pertumbuhan
dengan
mempengaruhi pengeluaran pemerintah.
penelitian
mempengaruhi
dan
perubahan
turunya
perubahan
Pengeluaran
Pemerintah.
Perlunya
ekonomi
Koordinasi
yang
yang
juga
baik
akan
antara
pemerintah dan pihak pengambil kebijakan, dimana
c. Pengaruh Kurs
kebijakan
anggaran
setidaknya
Dengan tanda koefisien positif maka variabel
keputusan yang diambil agar tidak menggangu
perubahan Kurs telah sesuai dengan hipotesis
stabilitas fiskal, moneter dan politik pemerintah
penelitian tetapi tidak signifikan mempengaruhi
Indonesia.
perubahan Pengeluaran Pemerintah. Dimana jika perubahan Kurs mengalami peningkatan maka akan dibarengi dengan naiknya perubahan Pengeluaran Pemerintah. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Dari hasil studi empiris mengenai analisis yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa, Adapun
jumlah
berpengaruh
positif
penduduk terhadap
dan
kurs,
pengeluaran
DAFTAR PUSTAKA Almizan, U. 2005. “Studi Analisis Kebijakan Fiskal Dan Struktur Pembiayaan Jangka Menengah di Indonesia. Aziz, I.J. 1994. Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia. LPFE-UI. Jakarta. Boediono. 1998. Teori Pertumbuhan Ekonomi, Yogyakarta. BPFE. Basri, Z., dan Yuswan S.M. 2003. Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri. Jakarta. PT. Raja Volume 3, No. 2, Mei 2015
- 72
Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Grafindo Persada. Bose dan Haque. 2003. Public Expenditure and Economic Growth; A Disaggregated Analysis for Developing Countries. Journal of Applied Economic. Dorn, B.R. 1997. Makro Ekonomi. Erlangga, Jakarta. Djojohadikusumo, S. 1986. Ekonomi Pembangunan. Pustaka Ekonomi, Jakarta. Grossman, P. 1988. Government and Economic Growth; A Non Linier Relationship. Public Choice. Gujarati,
Helmi,
D.N.1978. Ekonometika Dasar Terjemahan Sumarno Zain. 1995. Jakarta. Erlangga. A. 2003. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap PDRB di Kalimantan Timur. LEPHAS. Makassar.
Jhingan, L. M. 1994. Ekonomi Pembangunan Perencanaan. Jakarta. Rajawali Press. Kunarjo. 1996. Perencanaan dan Pembiayaan Pebangunan. Jakarta. Universitas Indonesia. Laporan
Bank Indonesia www.bi.co.id.
2012-2013
Mamesah, D. J. 1995. Sistem Informasi Keuangan Negara. Jakarta. PT. Gramedia. Nopirin. 2000. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro II.BP-FE UGM,Yogyakarta. Nirdukita, R., Rulli R. (2006). “Analisis Pengaruh Variabel Indikator Ekonomi Makro Terhadap Perekonomian Indonesia: Pendekatan Pasar Barang Dan Pasar Uang (Periode 1996-2005). 73 -
Volume 3, No. 2, Mei 2015
Narwati, B. 2004. Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Di Propinsi Riau (1976 2000). Peggi M., dan Richard, M. 1991. Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek. Erlangga. Jakarta. Razak dan Maidin, 1996. Pengantar Ilmu Ekonomi Untuk Kesehatan. FKM UNHAS. Makassar. Soemitro, R. 1979. Dasar –dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Eresco. Bandung. Suparmoko, M. 1996. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, Edisi Ke-3. Yogyakarta. BPFE. Samuelson dan Nordaus. 1956. Ekonomi, Terjemahan Indonesia, Edisi Ke-12. Jakarta. Erlangga. Sihombing, T.P. 2003. Analisis Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Dengan Pendekatan Error Corection Model.
