Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 12 (2014)
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI JAWA TIMUR Dinda Rezki Giovani
[email protected]
Yazid Yud Padmono
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya
ABSTRACT Local tax is a tax which is managed by either the first level or the second level local government. The tax result is used to finance the routine expenditure and local government budget (APBD). The progress of development in East Java province becomes very fast and it is supported by transportation facilities, one of them is motor vehicle. The purpose of this research is to find out the significant and positive influence of variable to the revenue motor vehicle tax. By using time series data which has been obtained from Revenue Departments of East Java Province and Central Bureau of Statistics of East Java province that has been collected from 2005 to 2012 whereas the multiple linear regressions are used as analysis technique in this research. The result of the research shows that the number of motor vehicles has significant and positive to the revenue of motor vehicle tax. The value of Rupiah rates to the US Dollar rate does not have significant and but it has positive influence to the revenue of motor vehicle tax. Moreover, the total population of East Java Province has significant and positive influence to the revenue vehicle tax revenue. Keywords: Tax, Local Tax Revenue, Rupiah Rates Value to the US Dollar. ABSTRAK Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah Tingkat I atau pun Tingkat II. Hasil pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Perkembangan pembangunan di Propinsi Jawa Timur menjadi sangat pesat didukung oleh sarana transportasi, salah satunya adalah kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan dari variabel-variabel terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Menggunakan data berkala (time series) yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur yang diambil dari tahun 2005-2012, sedangkan teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jumlah Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Nilai Kurs Rupiah terhadap US Dollar tidak berpengaruh signifikan dan berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, dan Jumlah Penduduk Propinsi Jawa Timur berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Kata kunci: Pajak, Pendapatan Asli Daerah, Nilai Kurs Rupiah terhadap US Dollar
PENDAHULUAN Pembangunan nasional merupakan suatu kegiatan yang berlangsung secara terusmenerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mensukseskan pembangunan nasional diperlukan adanya pembiayaan pembangunan baik yang berasal dari penerimaan dalam negeri maupun pinjaman dari luar negeri. Pemerintah pusat tidak dapat terus-menerus mengandalkan pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri, karena akan semakin menambah penderitaan rakyat. Oleh sebab itu, sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari penerimaan dalam negeri
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 12 (2014)
sangat penting untuk terus digali, dikembangkan dan ditingkatkan peranannya untuk kelangsungan hidup bangsa. Salah satu sumber penerimaan dari dalam negeri yang potensial untuk terus digali dan dikembangkan adalah dari sektor pajak. Di Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber dana terbesar dalam pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat. Dengan menurunnya penerimaan negara dari sektor migas maka peranan pajak semakin dominan yang dicirikan dengan semakin meningkat dari tahun ke tahun dan bahkan menjadi tulang punggung penerimaan negara. Menyadari betapa pentingnya peranan pajak bagi pembangunan nasional, masyarakat harus menyadari kewajibannya untuk turut serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional yaitu dengan taat membayar pajak. Berdasarkan pemungutannya, pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dan pajak daerah merupakan suatu sistem perpajakan di Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil kepada masyarakat (Achmad Lutfi, 2006a). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, APBD bersumber dari PAD dan Penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari APBN. PAD yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu pajak daerah propinsi yang sangat menarik dan primadona dalam sumbangsihnya terhadap penerimaan dalam kas daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dapat menambah serta menunjang pemasukan anggaran rumah tangga daerah. Dilihat dari perkembangan teknologi sekarang ini, dimana kebutuhan kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya, seakan sepeda motor yang awalnya merupakan kebutuhan tersier mulai beranjak menjadi kebutuhan sekunder atau bahkan kebutuhan primer. Hampir setiap aktivitas pekerjaan yang dilakukan tidak luput dari penggunaan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, Pajak Kendaraan Bermotor menjadi primadona dalam memberikan pemasukan dan pendapatan yang lebih besar daripada jenis-jenis pajak daerah lainnya. Peranan Pajak Kendaraan Bermotor akan turut menentukan besarnya tingkat kemandirian daerah kota/kabupaten. Sehingga sangat menarik untuk dikaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Sebagai studi kasus dalam tulisan ini akan diangkat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Propinsi Jawa Timur yang meliputi jumlah kendaraan bermotor di Propinsi Jawa Timur, nilai kurs Rp terhadap US $ serta jumlah penduduk Propinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah faktor-faktor jumlah kendaraan bermotor di Propinsi Jawa Timur, nilai kurs Rp terhadap US $ serta jumlah penduduk Propinsi Jawa Timur, berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Propinsi Jawa Timur. Serta diantara tiga variabel tersebut diatas, manakah yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Propinsi Jawa Timur.
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 12 (2014)
TINJAUAN TEORITIS DAN HIPOTESIS Pengertian Pajak Menurut Rachmat Soemitro (Mardiasmo, 2002 : 1), pajak ialah iuran rakyat kepada negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik) berdasarkan undangundang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukan, yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada dalam bidang keuangan negara. Adapun definisi pajak secara resmi yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (disingkat “UU KUP”) adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian Pajak Daerah Menurut Tony Marsyahrul (2005:5) pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah Tingkat I maupun pemerintah daerah Tingkat II) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Jenis-jenis Pajak Daerah Lapangan pajak daerah hanya terbatas pada lapangan pajak yang belum dipungut oleh Negara (Pusat).Sebaliknya, Negara juga tidak diperkenankan untuk memungut pajak yang telah dipungut oleh daerah.Selain itu, terdapat ketentuan bahwa pajak dari daerah yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh memasuki lapangan pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak provinsi antara lain: a. Pajak Kendaraan Bermotor. b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. d. Pajak Air Permukaan. e. Pajak Rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota antara lain : a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Khusus untuk daerah setingkat provinsi tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota, seperti DKI Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 12 (2014)
Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. Obyek dan Subyek: Objek pajak adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang berada di daerah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Dikecualikan dari objek pajak adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh: a. Pemerintah. b. Kedutaan, konsulat perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara. c. Kepemilikan/penguasaan kendaraan bermotor yang berada di daerah kurang dari 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tiba. d. Kepemilikan/penguasaan kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk melayani orang sakit, orang mati dan pemadam kebakaran tanpa dipungut pembayaran. Dasar pengenaan pajak dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok: a. Nilai jual kendaraan bermotor b. Bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Pengembangan Hipotesis Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Jumlah Kendaraan Bermotor merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang digunakan di propinsi Jawa Timur semakin tahun tidak semakin berkurang melainkan semakin bertambah, sehingga akan menambah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan demikian hipotesisnya sebagai berikut : H 1 : Jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 12 (2014)
Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap US Dollar terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pertumbuhan nilai tukar mata uang yang berfluktuasi dapat mempengaruhi harga komponen-komponen maupun harga kendaraan bermotor yang dibeli secara CBU. Mengakibatkan tingginya harga jual yang harus dipatok oleh perusahaan industri otomotif yang berdampak kenaikan harga kendaraan bermotor, selain itu nilai kurs yang berubahubah ini dapat mempengaruhi Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang merupakan salah satu poin dalam perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor. Ketika nilai kurs naik, maka harga komponen atau kendaraan bermotor akan naik sehingga kendaraan bermotor yang dijual akan memiliki harga yang relative mahal maka NJKB juga akan mengalami kenaikan, hal tersebut akan mempengaruhi kenaikan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan demikian hipotesisnya sebagai berikut: H 2 : Nilai kurs Rupiah terhadap US Dollar berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan bermotor merupakan alat transportasi yang paling sering digunakan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia terutama di propinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk yang besar sehingga peningkatan jumlah penduduk akan mempengaruhi tingkat penjualan kendaraan bermotor dan menambah jumlah wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga akan mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor. H 3 : Jumlah penduduk Propinsi Jawa Timur berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. METODE PENELITIAN Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Penentuan Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berkala (Time Series Data) yaitu data yang diurutkan berdasarkan urutan waktu, dari tahun ke tahun selama 8 tahun dan diolah berdasarkan triwulan, yaitu sejak tahun 2005-2012, sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan cara sebagai berikut: 1. Studi Kepustakaan Yaitu data yang diperoleh dari berbagai buku-buku atau literature-literatur yang disesuaikan dengan penulisan skripsi. 2. Studi Lapangan Yaitu memperoleh data dan melakukan penelitian di lapangan untuk mendapatkan data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan cara mengambil data statistic dari laporan-laporan instansi atau lembaga yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Definisi operasional dan pengukuran variabel berisi pernyataan tentang arti dan maksud variabel-variabel penelitian, dimaksudkan agar tidak terjadi salah pengertian terhadap variabel
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 12 (2014)
yang dibahas serta memudahkan dalam penerapan data yang digunakan, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : Variabel Independen Variabel bebas (Independent Variable) adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubah variabel terikat (Dependent Variable). (Sugiyono, 2007:3). Jadi variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, variabel bebas dalam penelitian ini meliputi: a. Jumlah Kendaraan Bermotor Adalah banyaknya kendaraan bermotor yang dikenakan pajak, baik yang berada maupun yang terdaftar di daerah tertentu.Variabel ini dinyatakan dalam satuan unit. b. Kurs Rp Terhadap US $ Adalah nilai tukar mata uang Negara tertentu yang pengukurannya membandingkan nilai (harga) antara mata uang Indonesia terhadap dollar Amerika Serikat, yang diukur dalam bentuk Rupiah (Rp). c. Jumlah Penduduk di Propinsi Jawa Timur Adalah jumlah manusia yang melakukan produksi atau konsumsi yang berada di wilayah Propinsi Jawa Timur.Variabel ini dinyatakan dalam satuan jiwa. Variabel Dependen Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Variabel terikat (Dependent Variable) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2007:3). Variabel terikat pada penelitian ini, yaitu Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Propinsi Jawa Timur adalah pajak yang dipungut oleh masing-masing kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur berdasarkan Undang-Undang dan peraturan tentang perpajakan yang ditetapkan, untuk keperluan pembiayaan rumah tangga pemerintah. Besarnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Jawa Timur dinyatakan dalam jutaan Rupiah (Rp). Pengujian Hipotesis Untuk menganalisis pengaruh yang disebutkan dalam hipotesis diatas maka analisa data ini dilakukan dengan menggunakan model regresi linier berganda dengan asumsi BLUE (Best Linier Unbiased Estimate) untuk mengetahui koefisiensi pada persamaan tersebut benar-benar linier (tidak bias). Model ini menunjukkan hubungan spesifik antara variabel-variabel bebas dan terikat. Bentuk perumusannya sebagai berikut : Y = α + β 1 X JKB + β 2 X kurs + β 3 X JP + e Dimana : Y
= Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Jawa Timur
JKB
= Jumlah Kendaraan Bermotor di Propinsi Jawa Timur
Kurs
= Nilai kurs Rp terhadap US $
JP
= Jumlah Penduduk di Propinsi Jawa Timur
α
= Konstanta
β1
= Koefisien Regresi Linier Jumlah Kendaraan Bermotor
β2
= Koefisien Regresi Linier Nilai Kurs Rp terhadap US $
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 12 (2014)
β3
= Koefisien Regresi Linier Jumlah Penduduk
e
= kesalahan pengganggu
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Timur merupakan penerimaan yang berasal dari pajak yang dipungut oleh masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan Undang-Undang dan peraturan tentang perpajakan yang ditetapkan, untuk keperluan pembiayaan rumah tangga pemerintah. Besarnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Jawa Timur selama periode 2005-2012 dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut : Tabel 1 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Propinsi Jawa Timur Periode 2005-2012 Triwulan Tahun
Total
Pertum buhan
I
II
III
IV
2005
287.356.281.637
289.726.535.638
290.173.636.334
300.116.890.005
1.167.373.343.614
0%
2006
310.273.676.268
327.893.625.190
341.235.811.435
345.540.132.845
1.324.943.245.738
13,50%
2007
354.927.367.281
360.826.563.728
367.826.253.627
400.138.569.129
1.483.718.753.765
11,98%
2008
410.286.363.727
418.276.373.827
424.458.626.632
44.813.997.217
1.297.835.361.403
-12,53%
2009
485.390.988.610
503.994.595.321
521.670.518.037
556.978.162.531
2.068.034.264.499
59,34%
2010
498.583.415.095
551.481.625.634
592.382.165.411
627.501.853.098
2.269.949.059.238
9,76%
2011
588.006.464.769
641.092.625.827
699.294.847.738
764.188.696.998
2.692.582.635.332
18,62%
2012
662.887.596.689
811.355.350.475
875.922.090.823
936.948.464.473
3.287.113.502.460
22,08%
Sumber Data : Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur, 2014
Dari tabel 1 diatas terlihat penerimaan pajak kendaraan bermotor Propinsi Jawa Timur selalu mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut : Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Jawa Timur 1.000.000.000.000 900.000.000.000 800.000.000.000 700.000.000.000 600.000.000.000 500.000.000.000 400.000.000.000 300.000.000.000 200.000.000.000 100.000.000.000 0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Sumber Data : Tabel 1 Diolah
Gambar 1 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Propinsi Jawa Timur
2012
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 12 (2014)
Dari gambar diatas terlihat selama periode 2005-2012 penerimaan pajak kendaraan bermotor Propinsi Jawa Timur cenderung mengalami peningkatan dari sebesar Rp 1.167.373.343.614,- tahun 2005 menjadi sebesar Rp 3.287.113.502.460,- tahun 2012. Peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor ini menunjukkan kinerja Dinas Pendapatan dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Propinsi Jawa Timur dapat dikatakan baik. Tingkat pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan selalu mengalami peningkatan hanya pada tahun 2008 pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan mengalami penurunan sebesar 12,53%. Dari Rp 1.483.718.753.765,- pada tahun 2007 turun menjadi Rp 1.297.835.361.403,- pada tahun 2008. Turunnya penerimaan pajak ini dikarenakan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada triwulan IV tahun 2008 hanya sebesar Rp 44.813.997.217,- merupakan penerimaan pajak terendah selama tahun 2005-2012. sedangkan penerimaan tertinggi terjadi pada triwulan IV tahun 2012 sebesar Rp 936.948.464.475,Jumlah Kendaraan Bermotor di Propinsi Jawa Timur Jumlah Kendaraan Bermotor Di Propinsi Jawa Timur merupakan banyaknya kendaraan bermotor yang dikenakan pajak, baik yang berada maupun yang terdaftar di daerah tertentu. Jumlah Kendaraan Bermotor di Propinsi Jawa Timur selama periode 20052012 dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut : Tabel 2 Jumlah Kendaraan Bermotor Propinsi Jawa Timur Periode 2005-2012 Tahun
Triwulan
Total
Pertum buhan
I
II
III
IV
2005
1.155.633
1.357.173
1.570.826
1.892.836
5.976.468
0
2006
1.452.673
1.556.243
1.652.436
1.895.894
6.557.246
9,72%
2007
1.263.547
1.432.638
1.872.536
2.535.064
7.103.785
8,33%
2008
1.162.436
1.652.997
2.374.532
2.642.614
7.832.579
10,26%
2009
1.936.059
2.149.971
2.312.271
2.362.916
8.761.217
11,86%
2010
2.405.778
2.413.034
2.424.797
2.437.546
9.681.155
10,50%
2011
2.459.631
2.522.330
2.603.975
2.715.012
10.300.948
6,40%
2012 2.780.242 2.826.822 2.870.768 3.051.609 11.529.441 Sumber Data : Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur, 2014
11,93%
Dari tabel 2 diatas terlihat jumlah kendaraan bermotor Propinsi Jawa Timur selalu mengalami peningkatan setiap tahunnyya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2 sebagai berikut :
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 12 (2014)
Jumlah Kendaraan Bermotor di Jawa timur 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Sumber Data : Tabel 2 Diolah
Gambar 2 Jumlah Kendaraan Bermotor Propinsi Jawa Timur
Dari gambar 2 diatas terlihat selama periode 2005-2012 jumlah kendaraan bermotor Propinsi Jawa Timur cenderung mengalami peningkatan dari sebesar 5.976.468 unit tahun 2005 menjadi sebesar Rp 11.529.441 unit tahun 2012. Kondisi ini menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Timur yang juga meningkat sehingga pendapatan masyarakat juga meningkat. Penambahan jumlah kendaraan bermotor terendah terjadi pada triwulan I tahun 2008 sebesar 1.162.436 unit sedangkan penerimaan tertinggi terjadi pada triwulan IV tahun 2012 sebesar 3.051.609 unit. Nilai Tukar Rupiah Terhadap US Dollar Nilai tukar adalah merupakan jumlah mata uang dalam negeri yang harus dibayarkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Menurut Krugman (2005:98), adalah harga mata uang satu negara terhadap negara lain atau mata uang suatu negara dinyatakan dalam mata uang negara lain. Perkembangan kurs atau nilai tukar antara rupiah dan dolar selama periode 2005-2012 dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut : Tabel 3 Kurs atau Nilai Tukar Rupiah Terhadap US Dolar Periode 2005-2012 Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Triwulan I 9.606 9.645 9.188 9.344 9.564 9.356 9.124 9.354
II 9.675 9.485 9.175 9.384 9.526 9.254 9.214 9.577
III 9.665 9.357 9.125 9.586 9.482 9.196 9.197 9.689
IV 9.705 9.200 9.125 9.666 9.447 9.036 9.113 9.718
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2014
Perkem bangan
0 -5,20% -0,82% 5,93% -2,27% -4,35% 0,85% 6,64%
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 12 (2014)
Dari tabel 3 diatas terlihat perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dollar bersifat fluktuatif selama tahun 2005-2012. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3 sebagai berikut : Perkembangan Kurs 9.800 9.750 9.700 9.650 9.600 9.550 9.500 9.450 9.400 9.350 9.300 9.250 9.200 9.150 9.100 9.050 9.000 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Sumber Data : Tabel 3 Diolah
Gambar 3 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah dengan Dolar Tahun 2005-2012 Dari gambar 3 diatas terlihat selama periode 2005-2012 terlihat perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar bersifat fluktuatif. Penekanan nilai tukar rupiah terjadi pada tahun 2008 dimana rupiah melemah menjadi Rp 9.666,- kemudian pada taun 2011 rupiah melemah menjadi Rp 9.113,- dan tahun 2012 rupiah melemah menjadi Rp 9.718,-. Sedangkan nilai rupiah menguat terjadi pada tahun 2006 menjadi sebesar Rp 9.200,- kemudian tahun 2007 menguat menjadi sebesar Rp 9.125,- . pada tahun 2009-2010 juga pengalami penguatan menjadi Rp 9.447,- dari tahun sebelumnya kemudian tahun 2010 menguat lagi menjadi sebesar Rp 9.036,Jumlah Penduduk Jawa Timur Berdasarkan UUD 1945 pasal 26 ayat 2 “Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia”. Dan secara umum penduduk adalah semua orang yang berdomisili di Wilayah Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan untuk menetap di Wilayah Republik Indonesia. Jumlah penduduk propinsi Jawa Timur merupakan jumlah manusia yang melakukan produksi atau konsumsi yang berada di wilayah Propinsi Jawa Timur. Perkembangan jumlah penduduk Propinsi Jawa Timur selama periode 2005-2012 dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut :
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 12 (2014)
Tabel 4 Jumlah Penduduk Propinsi Jawa Timur Periode 2005-2012
2005
I 9.003.221
Triwulan II III 9.081.293 9.132.293
IV 8.996.862
36.213.669
0
2006
8.994.725
9.127.125
9.198.027
9.188.623
36.508.500
0,81%
2007
9.189.826
9.189.635
9.195.925
9.208.314
36.783.700
0,75%
2008
9.208.887
9.217.381
9.372.538
9.258.994
37.057.800
0,75%
2009
9.260.836
9.304.671
9.391.425
9.373.068
37.330.000
0,73%
2010
9.376.928
9.354.281
9.391.425
9.443.066
37.565.700
0,63%
2011
9.366.725
9.476.625
9.498.306
9.499.044
37.840.700
0,73%
2012 9.506.446 9.522.223 9.524.310 9.553.621 Sumber Data : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2014
38.106.600
0,70%
Tahun
Total
Pertum buhan
Dari tabel 4 diatas terlihat perkembangan jumlah pendudukan Propinsi Jawa Timur cenderung meningkat selama tahun 2005-2012 dengan nilai pertumbuhan antara 0,73% sampai dengan 0,81%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4 sebagai berikut : Jumlah Penduduk Propinsi Jawa Timur 9.600.000
9.500.000 9.400.000 9.300.000
9.200.000 9.100.000 9.000.000
8.900.000 8.800.000 8.700.000
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Sumber Data : Tabel 4 Diolah
Gambar 4 Jumlah Penduduk Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2012
Dari gambar 4 diatas terlihat selama periode 2005-2012 terlihat jumlah penduduk Propinsi Jawa Timur cenderung meningkat dari 36.213.669 jiwa menjadi 38.106.600 jiwa dengan tingkat pertumbuhan antara 0,73% sampai dengan 0,81%. Kondisi ini menunjukkan laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur dapat ditekan. Tingkat jumlah penduduk Jawa Timur terendah terjadi pada tahun 2006 Triwulan I sebesar 8.994.725 jiwa. Dan tertinggi terjadi pada tahun 2012 triwulan IV sebesar 9.553.621 jiwa Uji Asumsi Klasik a. Uji Normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen berdistribusi normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal (Ghozali, 2006:110). Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal, dapat
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 12 (2014)
diuji dengan metode Kolmogorov Smirnov maupun pendekatan grafik. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa baik melalui pendekatan Kolmogorov Smirnov maupun pendekatan grafik model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. b. Uji Multikolinieritas. Uji multikoliniearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Didalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Cara yang digunakan untuk mendeteksi adanya gejala multikolinieritas dilakukan dengan melihat pada nilai varian inflation faktor dan toleransi dari variabel independen dalam penelitian. Dengan pendekatan ini disyaratkan bahwa nilai VIF tidak boleh melebihi 10 dan nilai toleransi harus berkisar mendekati 1. Dari hasil pengujian, mengindikasikan bahwa ketiga variabel bebas tidak memiliki keterikatan atau hubungan yang sangat kuat, sehingga dapat disimpulkan model penelitian tidak terjadi gangguan multikolinieritas. c. Uji Autokorelasi. Asumsi klasik selanjutnya yang diuji adalah ada tidaknya auto korelasi yang dilihat dari besarnya nilai Durbin Watson. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode saat ini dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka diidentifikasi terjadi masalah autokorelasi. Regresi yang baik adalah regresi yang tidak terjadi autokorelasi di dalamnya. Berdasarkan hasil uji bahwa nilai test durbinWatson berada pada daerah non autokorelasi sehingga dapat disimpulkan model analisis yang digunakan tidak terjadi autokorelasi. d. Uji Heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu ke yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterekodastisitas. Pendeteksian adanya heteroskedaktisitas menurut Santoso (2009:210), jika sebaran titik-titik berada diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk pola yang jelas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji terlihat sebaran titik-titik berada diatas dan dibawah sumbu Y dan tidak membentuk pola yang jelas, maka dapat disimpulkan bahwa model analisis tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas. Uji Hipotesis Uji Koefisien Determinan (R2) Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase kontribusi variabel jumlah kendaraan bermotor, nilai tukar rupiah serta jumlah penduduk secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor Propinsi Jawa Timur. Hasil pengujian yang telah dilakukan tingkat koefisien determinasi dapat diperoleh sebagai berikut: Tabel 5 Model Summary
Model
R
R Square
1
0,678
0,460
Adjusted R Std. Error of the Square 0,402
0,4186
DurbinWatson 1,890
a Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, Kurs, Jumlah Kendaraan Bermotor b Dependent Variable: Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 12 (2014)
Dari tabel 5 tersebut diatas diketahui R square (R2) sebesar 0,460 atau 46,0 % menunjukkan sumbangan atau kontribusi dari variabel jumlah kendaraan bermotor, nilai tukar rupiah serta jumlah penduduk secara bersama-sama terhadap variabel penerimaan pajak kendaraan bermotor Propinsi Jawa Timur adalah cukup besar. Sedangkan sisanya (100 % - 46,0 % = 54,0 %) dipengaruhi oleh faktor lainnya. Sedangkan koefisien korelasi berganda digunakan untuk mengukur keeratan hubungan secara simultan antara variabel jumlah kendaraan bermotor, nilai tukar rupiah serta jumlah penduduk secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor Propinsi Jawa Timur. Koefisien korelasi berganda ditunjukkan dengan (R) sebesar 0,678 atau 67,8 %. Hasil uji tersebut menunjukkan korelasi atau hubungan antara variabel tersebut secara bersama-sama terhadap variabel penerimaan pajak kendaraan bermotor Propinsi Jawa Timur memiliki hubungan yang kuat. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) Uji kelayakan model dalam penelitian ini menggunakan uji F dengan menggunakan α sebesar 5%. Adapun kriteria pengujian yang digunakan, sebagai berikut : 1. Jika nilai F Value > 0.05, maka model yang digunakan dalam penelitian tidak layak dan tidak dapat dipergunakan analisis berikutnya. 2. Jika nilai F Value < 0.05, maka model yang digunakan dalam penelitian layak dan dapat dipergunakan analisis berikutnya. Tabel 6 Anova
Model
df
Mean Square
1 Regression
4,180
3
1,393
Residual
4,907
28
0,175
9,087
31
Total a b
Sum of Squares
F 7,951
Sig. 0,001
Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, Kurs, Jumlah Kendaraan Dependent Variable: Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Dari hasil output tingkat signifikan 0,001 kurang dari α = 5% menunjukkan pengaruh jumlah kendaraan bermotor, nilai tukar dan jumlah penduduk secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor Propinsi Jawa Timur adalah signifikan. Dengan demikian model yang digunakan dalam penelitian layak dan dapat dipergunakan analisis berikutnya. Hasil ini juga menunjukkan bahwa naik turunnya penerimaan pajak kendaraan bermotor Propinsi Jawa Timur ditentukan oleh sebesar besar jumlah kendaraan bermotor, seberapa tinggi nilai tukar rupiah serta seberapa besar jumlah penduduk yang dimiliki. Uji Signifikansi Parsial (Uji t) Uji hipotesis dalam peneitian ini menggunakan uji t guna menguji signifikansi pengaruh variabel independen secara sendiri-sendiri (parsial) terhadap variabel dependen.
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 12 (2014)
Tabel 7 Hasil Perolehan t hitung dan Tingkat Signifikan Variabel Sig Keterangan Jumlah Kendaraan 0,011 Signifikan Bermotor Kurs 0,903 Tidak Signifikan Jumlah Penduduk 0,001 Signifikan 1. Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Propinsi Jawa Timur Dari hasil pengujian seperti tampak pada tabel 7 diatas atas diperoleh tingkat signifikan variabel jumah kendaraan bermotor = 0,011 < α = 0,050 (level of signifikan), maka H 0 ditolak dan H 1 diterima. Dengan demikian pengaruh jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak propinsi Jawa Timur adalah signifikan. 2. Pengaruh Kurs terhadap Penerimaan Pajak Propinsi Jawa Timur Dari hasil pengujian seperti tampak pada tabel 7 diatas atas diperoleh tingkat signifikan variabel nilai kurs = 0,903 > α = 0,050 (level of signifikan), maka H 0 diterima dan H 2 ditolak. Dengan demikian pengaruh nilai kurs mata uang terhadap penerimaan pajak propinsi Jawa Timur adalah tidak signifikan. 3. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Propinsi Jawa Timur Dari hasil pengujian seperti tampak pada tabel 7 diatas atas diperoleh tingkat signifikan variabel jumlah penduduk = 0,001 < α = 0,050 (level of signifikan), maka H 0 ditolak dan H 3 diterima. Dengan demikian pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak propinsi Jawa Timur adalah signifikan. Koefisien Determinasi Parsial Koefisien determinasi parsial ini digunakan untuk mengetahui manakah yang paling berpengaruh antara variabel jumlah kendaraan bermotor, nilai tukar rupiah serta jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor Propinsi Jawa Timur. Tabel 8 Koefisien Korelasi dan Determinasi Parsial Variabel
R
r2
Jumlah Kendaraan Bermotor
0,295
0,0873
Kurs
0,023
0,0005
Jumlah Penduduk
0,595
0,3536
Dari korelasi parsial diatas maka dapat diperoleh koefisien determinasi parsial dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Koefisien determinasi parsial variabel jumlah kendaraan bermotor = 0,0873. Hasil ini menunjukkan kontribusi yang diberikan variabel tersebut terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor Propinsi Jawa Timur sebesar 8,73%. Hasil uji menunjukkan bahwa variabel jumlah kendaraan bermotor berkontribusi dengan baik terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 12 (2014)
2. Koefisien determinasi parsial variabel nilai kurs = 0,0005. Hasil ini menunjukkan kontribusi yang diberikan variabel tersebut terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor Propinsi Jawa Timur sebesar 0,05%. Hasil uji menunjukkan bahwa variabel nilai kurs berkontribusi rendah terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. 3. Koefisien determinasi parsial variabel jumlah penduduk = 0,3536. Hasil ini menunjukkan kontribusi yang diberikan variabel tersebut terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor Propinsi Jawa Timur sebesar 35,36%. Hasil uji menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk berkontribusi cukup tinggi terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Dari penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa variabel yang mempunyai pengaruh yang dominan adalah jumlah penduduk karena mempunyai koefisien determinasi partialnya paling besar. SIMPULAN DAN KETERBATASAN Simpulan Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Jumlah kendaraan bermotor, nilai tukar Rupiah terhadap US $ dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor Propinsi Jawa Timur adalah berpengaruh signifikan. (2) Hasil pengujian menunjukkan variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor Propinsi Jawa Timur adalah variabel jumlah kendaraan bermotor dan jumlah penduduk. Sedangkan untuk variabel nilai tukar atau kurs tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor Propinsi Jawa Timur, hal tersebut dapat terjadi karena terdapatnya faktor lain yang tidak disebutkan dalam model penelitian. (3) Variabel yang mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor Propinsi Jawa Timur adalah Jumlah Penduduk karena mempunyai koefisien korelasi tertinggi. Keterbatasan Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah jumlah data yang diperoleh memiliki rentang waktu yang kurang panjang dikarenakan data yang didapatkan di Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur terbatas serta kurangnya variabel di dalam model penelitian.
Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 12 (2014)
DAFTAR PUSTAKA Halim, A. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta. Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivarite dengan SPSS. Cetakan Keempat. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. Wirawan, I. dan B. Richard. 2001. Hukum Pajak. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta. Krugman, P. dan O. Maurice. 2005. Ekonomi Internasional Teori dan Kebijaksanaan. Rajawali Press. Jakarta. Lutfi, A. 2006a. Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Suatu upaya Dalam Optimalisasi Penerimaan PAD. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi 14(1):1-9 Mardiasmo. 2002. Perpajakan. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta. Marsyahrul, T. 2005. Pengantar Perpajakan. Grasindo. Jakarta. Santoso, Singgih. 2009. Panduan Lengkap Menguasai Statistik dengan SPSS 17. Elex Media Komputindo: Jakarta. Soemitro, R. 2000. Hukum Pajak. Salemba Empat. Jakarta. Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Bisnis. Erlangga. Jakarta. Sunyoto, D. 2011. Analisis Regresi dan Uji Hipotesis. Edisi pertama. Media Pressindo. Yogyakarta. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Amandemen ke IV. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Waluyo. dan Wirawan B. Ilyas, 2003. Perpajakan Indonesia. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta. ●●●
