FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT PADA KPPN PALANGKA RAYA Oleh : ASTRID PATRICIA AMIANI NIM : 232009087
KERTAS KERJA
Diajukan Kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
FAKULTAS
: EKONOMIKA DAN BISNIS
PROGRAM STUDI
: AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA 2014
i
ii
iii
MOTTO
HAVE FAITH AND BELIEVE IN YOURSELF ( EMMA WATSON )
Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah didalam Kristus Yesus bagi kamu. ( 2 TESALONIKA 5 : 16-18 )
Selalu serahkan segala kesulitan pada Tuhan, Sertakan Tuhan sebagai partner dalam pekerjaan. Dia akan membimbing langkahmu ( MERRY RIANA )
iv
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT PADA KPPN PALANGKA RAYA ASTRID PATRICIA AMIANI
ABSTRACT
The aims of this research are to identify things that have not done yet by KPPN Palangka Raya in making LKPP that cause delays and to explain things that KPPN Palangka Raya should do in order to overcome it. The data used in this research is the primary and secondary, qualitative descriptive analysis technique. The findings of this research show that human resources and technology being used in KPPN Palangka Raya are inadequate. It happens because of some aspects. The first one is the small number of employees. The second is there are some employees who do not have accounting background. The third is the insufficient number of computer used by the employees and it does not fit with the number of unit being served. Furthermore, the location of each unit is too far. It causes the delays on data transmission. Moreover, there are still some areas that do not have internet facilities causing delays on data transmission to Seksi Vera.
Keywords:Time accuracy, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
v
ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi hal-hal yang masih kurang dilakukan oleh KPPN Palangka Raya dalam proses pembuatan LKPP sehingga LKPP menjadi terlambat dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh KPPN Palangka Raya, sehingga hal yang masih kurang tersebutdapat diperbaiki. Data penelitian yang digunakan adalah primerdan sekunder, dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan teknologi infromasi pada KPPN Palangka Raya masih belum memadai. Hal ini dikarenakan sedikitnya jumlah karyawan pada KPPN Palangka Raya serta masih adanya pegawai yang tidak memiliki latar belakang akuntansi, komputer yang digunakan pun masih terlalu sedikit dan tidak sesuai dengan jumlah satuan kerja yang dilayani. Selain itu lokasi satuan kerja yang jauh dan terpencil menyebabkan susahnya pengiriman data ditambah lagi masih ada daerah yang belum memiliki fasilitas internet sehingga menyebabkan terlambatnya data yang disampaikan kepada Seksi Vera.
Kata kunci
: Ketepatan Waktu, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
vi
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis haturkan pada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan kasihNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini guna memenuhi syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Strata 1 pada jurusan Akuntansi di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Dalam penulisan skripsi ini penulis menganalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah pusat pada KPPN Palangka Raya. Penulis menyadari bahwa ada banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan kertas kerja ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan berupa kritik maupun saran dari pembaca agar kertas kerja ini dapat lebih baik lagi. Akhir kata, penulis berharap kertas kerja ini dapat memberi manfaat dan pengetahuan baru bagi semua pihak yang membutuhkan.
Salatiga, 24 Januari 2014
Penulis
vii
UCAPAN TERIMAKASIH Terimakasih sebesar-besarnya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkatNya dan kasihNya sehingga proses penyusunan kertas kerja ini dapat diselesaikan dengan baik . Dalam proses penyusunan kertas kerja ini penulis menyadari ada begitu banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada : 1. Bapak Hari Sunarto, SE, MBA, PhD selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. 2. Ibu Supatmi, SE.,M.Ak.,Akt. selaku dosen pembimbing, terimakasih atas segala bimbingan, waktu, pikiran serta kesabarannya dari awal proses penulisan sampai akhir penulisan kertas kerja ini. 3. Seluruh dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama berkuliah di UKSW serta seluruh civitas akademika UKSW. 4. Papah, Mamah dan adik-adikku yang tercinta Billy dan Christy, itak dan kakah, terima kasih atas doa, semangat serta nasihat yang selalu diberikan kepada penulis. 5. Febrella Emass dan Monika Rumokoy sahabat saya seperjuangan ketika memulai kehidupan baru di Salatiga dan didunia perkuliahan, terima kasih atas pengalaman yang telah diberikan. 6. Teman yang terkasih yang selalu ada disaat saya perlu dan yang selalu memberi doa, semangat dan dukungan Yuando. Tuhan memberkati.
viii
7. Sahabat terkasih saya Arfilindy Rende, Zefania Maleeva, Aditya Andreani, Hendra Dwi, Elsa Pebrianti, Silvia Paranita, Demiwati, Melisa Oktaviany dan Albert. Terima kasih atas kebersamaan, semangat, bantuan yang telah diberikan, motivasi, doa dan dukungan yang terus diberikan kepada saya selama proses penyelesaian kertas kerjaini. Tuhan memberkati kalian. 8. Teman-teman seperjuangan saya Ceria, Paula, Yustin, Wenly, Iga, Ka Ratna, Marcel, Hendy, Hana, Vika, Fani, Ka jesika, Cintya. Perjuangan kita belum berakhir semangat untuk terus berjuang. 9. KPPN Palangka Raya, Kepala kantor dan Seksi Vera, terima kasih karena boleh meneliti dikantornya. 10. Semua pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Penulis tidak dapat membalas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, hanya dengan doa dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang dapat penulis berikan. Akhirnya penulis berharap dan berdoa agar kertas kerja ini dapat bermanfaat bagi semuanya.
Salatiga, 24 Januari 2014 Penulis
ix
x
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ......................................................................................................... i SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ..................................................................... ii HALAMAN PERSETUJUAN......................................................................................... iii HALAMAN MOTTO ...................................................................................................... iv ABSTRACT ...................................................................................................................... v SARIPATI........................................................................................................................ vi KATA PENGANTAR .................................................................................................... vii UCAPAN TERIMAKASIH........................................................................................... viii DAFTAR ISI..................................................................................................................... x DAFTAR TABEL ........................................................................................................... xii PENDAHULUAN...................................................................................... ...................... 1 TELAAH TEORITIS ........................................................................................................ 4 Tujuan Laporan Keuangan ...................................................................................... 4 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ...................................................................... 7 Faktor-faktor pendukung keberhasilan LKPP pada KPPN ..................................... 9 Review Kasus pada KPPN Biak ............................................................................ 13 METODE PENELITIAN................................................................................................ 14 Satuan Pengamatan dan Analisis ........................................................................... 14 Jenis dan Sumber data ........................................................................................... 14 Teknik dan Langkah Analisis ................................................................................ 15 ANALISIS DAN PEMBAHASAN ................................................................................ 16 Gambaran Objek Penelitian................................................................................... 16 Struktur Organisasi ................................................................................................ 19 Situasi dan Kondisi KPPN Palangka Raya............................................................ 21
xi
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyusunan LKPP oleh KPPN Palangka Raya................................................................................................................. 24 Upaya-Upaya yang Dapat Dilakukan oleh KPPN Palangka Raya ........................ 26 PENUTUP....................................................................................................................... 29 Kesimpulan ........................................................................................................... 29 Keterbatasan penelitian ......................................................................................... 31 DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................................... 32 DAFTAR RIWAYAT HIDUP ....................................................................................... 34 LAMPIRAN .................................................................................................................... 35
xii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPPN Palangka Raya..................................................20 Tabel 4.1 Struktur Pegawai di KPPN Palangka Raya.................................................... 22
xiii
I. PENDAHULUAN Sejalan dengan reformasi dibidang keuangan negara pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagaimana pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat pasal 71 ayat 1,yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Pemerintah menyusun LKPP Bulanan, Semesteran dan Tahunan. Sesuai dengan ketentuan pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. LKPP tersebut disampaikan Presiden kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir,untuk diperiksa LKPP hasil audit BPK diserahkan kepada DPR. KPPN Palangka Raya yang merupakan KPPN Percontohan di Indonesia menjadi pilot proyek dalam menjalankan visi dan misi Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Visi KPPN yakni “Menjadi Pelaksana Fungsi Bendahara Umum Negara di Daerah Yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik ” serta misi yakni “mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, ramah, dan bertanggung jawab, menjamin kelancaran penyaluran anggaran secara cepat, tepat dan transparan, menjamin penyediaan dana secara tepat waktu, mengelola penerimaan Negara secara profesional, mewujudkan pelaporan pertanggung jawaban APBN yang akurat, tepat waktu dan akuntabel”.
14
Bentuk pelayanan prima yang dapat diberikan KPPN adalah berupa penyajian laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga KPPN menjadi unit kerja yang terpercaya. Untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel serta pemberian pelayanan yang prima dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi yang tinggi. Dengan berkembang teknologi informasi yang pesat, para pegawai dituntut untuk dapat memanfaatkan sarana yang berbasis komputer guna mempercepat dan mengoptimalkan pelayanan diberikan. Selain itu proses pelaporan yang disampaikan akan dapat diselesaikan tepat waktu dan lebih akurat. Dengan demikian perlu pemberdayaan Sumber Daya Manusia untuk mendukung
pelaksanaan
pelayanan
yang
prima
pada
Kantor
Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN)Palangka Raya. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang menggambarkan akuntabilitas instansi pemerintah. Selain itu dalam
rangka
mewujudkan
tata
kelola
pemerintahan
yang
baik
perlu
menyederhanakan proses bisnis yang berbasis teknologi informasi dan berdasarkan Standard Operating Procedures (SOP). Beberapa kriteria yang menentukan peringkat LKPP diantaranya kualitas LKPP (60%), sedangkan diantara faktor yang menentukan kualitas LKPP adalah keakuratan data dan ketepatan waktu pada saat pelaksanaan rekonsiliasi KPPN selaku kuasa BUN dengan satuan kerja diwilayah pembayaran KPPN Palangka Raya.
15
Perwujudan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangaan Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) KPPN, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dituangkan dalam LKPP tingkat Kuasa BUN disampaikan secara periodik ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Direktorat Akuntansi Pelaporan Keuangan (APK) dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir, setelah dilakukan rekonsiliasi dengan Satuan Kerja masingmasing. Penelitian ini mengacu pada kasus yang terjadi di KPPN Biak. Menurut mantan kepala KPPN Biak, KPPN Biak selalumengalami kendala keterlambatan pelaporan LKPP yang disebabkan karena lemahnya sumber teknologi informasi dan kurangnya koordinasi antara SatKer (Satuan Kerja) dengan pegawai KPPN Biak sehingga menyebabkan penyelesaian LKPP di KPPN Biak menjadi terlambat. Berdasarkan kasus diatas, maka penelitian ini ingin mengidentifikasi faktorfaktor penyebab keterlambatan LKPP dan upaya yang harus dilakukan oleh KPPN Palangka Raya agar LKPP dapat tepat waktu. Karena sampai saat ini KPPN Palangka Raya baru melakukan perencanakan untuk melakukan sosialisasi dan penambahan komputer, namun hal tersebut masih belum dapat terealisasi oleh KPPN Palangka Raya.
16
Penyajian dan penyelesaian LKPP yang dilakukan oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Seksi vera) KPPN Palangka Raya secara umum sudah baik, namun menurut kepala KPPN Palangka Raya masih sering ditemukan keterlambatan dalam penyusunan/pembuatan LKPP tiap bulannya. Untuk itu persoalan dalam penelitian ini yaituapa faktor-faktor yang menyebabkan LKPP KPPN Palangka Raya menjadi terlambat dan apa upaya yang harus dilakukan oleh KPPN Palangka Raya. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab keterlambatan LKPP serta memberikan bahan masukan bagi KPPN dalam mewujudkan LKPP yang tepat waktu dan dapat merencanakan perbaikan pada periode berikutnya dan diharapkan dari penelitian yang sudah ada ini dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya.
II. TELAAH TEORITIS
Tujuan Laporan Keuangan Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
17
Menurut Mahsun, Sulistyowati dan Purwanugraha (2006:135) menyebutkan tujuan laporan keuangan keuangan sektor publik yaitu: 1.
Kepatuhan dan pengelolaan (compliance and stewardship) Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (accountability and restrospective reporting) Laporan keuangan digunakan sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi. 3. Perencanaan dan informasi otorisasi (planning and authorization information) Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.
18
4. Kelangsungan organisasi (viability) Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang atau jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.
5. Hubungan masyarakat (public relation) Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.Sumber fakta dan gambaran (source of facts and figures) Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ( LKPP) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05 / 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang dimaksud dengan laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, Sedangkan menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor PER-66/PB/2006 tentang Pedoman Penyusunan LKPP
19
Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dituang dalam LKPP Tingkat Kuasa BUN disampaikan secara periodik ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan selambat-lambatnya 10 ( sepuluh) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir, setelah dilakukan rekonsiliasi dengan satuan kerja diwilayah kerjanya masing-masing. Proses penyelesaian rekonsiliasi laporan keuangan satker untuk penyusunan LKPP berdasarkan Standard Operating Procedure ( SOP) sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendahaan KEP-66/PB/2007 tentang Sistem Prosedur Operasi ( Standard Operating Procedure) .Selanjutnya hal-hal yang berhubungan dengan penyampaian laporan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171/ PMK .05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :91/KMK.05/2007tentang Bagan Akun Standar Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang wajib menyampaikan laporan bulanan setiap bulan ke KPPN berupa laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Arsip Data Komputer (ADK) selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan berikutnya dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171/PMK.05/2007tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat setiap bendahara atau petugas rekonsiliasi data transaksi dengan KPPN guna mencocokan data penerimaan dan pengeluaran Negara serta data Barang Milik Negara (BMN) yang menjaditanggungjawab UAKPA yang bersangkutan.
20
Laporan keuangan berserta data transaksi disampaikan ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap bulan selambat-lambatnya sepuluh hari kerja bulan berikutnya. Selain itu KPPN diwajibkan menyampaikan LKPP Triwulanan dan Semesteran ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) dengan tembusan ke Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya dan LKPP Tahunan selambat-lambatnya tanggal 25 Januari tahun anggaran berikutnya.
Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Pada KPPN Dalam penelitian Azhar (2006) mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Permendagri No 13 tahun 2006 pada Pemerintah Aceh, dikatakan bahwa sumber daya manusia, komitmen, dan perangkat pendukung merupakan faktor–faktor yang mempunyai peran penting dalam penerapan Permendagri No. 13 tahun 2006 mengenai pedoman pengelolaan keuangan. Menurut
Hadiati (2005) Sumber daya manusia adalah sumber daya yang
memiliki daya, energi, kemampuan atau kompetensi yang dapat dipergunakan untuk membangun organisasi. Komitmen dalam suatu organisasi begitu penting karena dengan adanya komitmen yang kuat, maka akan memungkinkan seseorang untuk mengeluarkan
21
sumber daya fisik, mental, serta spiritual tambahan yang dibutuhkannya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Namun, ketika komitmen itu melemah maka,
akan
sulit
dalam
melaksanakan
tugas
dan
tanggung
jawabnya
(Simanjuntak,2005 : 1 dalam Warisno, 2009). Begitu juga dengan pentingnya teknologi informasi yang bisa dilihat dari ketersediaan perangkat pendukung berupa perangkat elektronik dalam mendukung kinerja KPPN dalam proses pengelolaan LKPP.
1. Sumber Daya Manusia
Menurut Nitisemito (1996) sumber daya manusia dari suatu negara, bukan modal fisik ataupun sumber daya mineral yang pada akhirnya menentukan karakter dan kecepatan pembangunan bangsa itu sendiri. Pendapat diatas diperkuat oleh Stoner dan Freeman (1994:463) yang menyatakan bahwa sumber daya yang paling penting dalam sebuah organisasi adalah sumber daya manusianya yaitu orang-orang yang menyediakan tenaga bakat kreativitas dan semangat bagi organisasi. Sumber daya manusia yang ideal dapat
diperoleh
jika
individu
dalam
organisasi
tersebut
memiliki
kemampuan,kecakapan dan dorongan untuk membina usaha-usaha. Salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam suatu organisasi adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Permasalahan SDM dipengaruhi oleh kurang kompetennya pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya, kurangnya motivasi pegawai dalam bekerja dan kurang baiknya pemahaman pegawai terhadap
22
peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Dalam menghadapi kompetisi global semua organisasi baik publik maupun private, dipaksa untuk lebih meningkatkan SDMnya. Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan personil yang memiliki potensi nyata secara fisik maupun non fisik untuk mewujudkan eksistensi organisasi.
2. Teknologi Informasi Teknologi Informasi merupakan kombinasi teknologi komputer yang terdiri dari perangkat keras dan lunak untuk mengolah dan menyimpan informasi dengan teknologi komunikasi untuk melakukan pengiriman informasi.Teknologi komunikasi digunakan sebagai alat pengiriman informasi, sedangkan informasi diolah dan disimpan dalam komputer (Martin, 2005). Perangkat pendukung dalam teknologi informasi merupakan perangkat komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Dalam pengimplementasian suatu sistem dibutuhkan perangkat pendukung yang baik yang terdiri atas dua bagian yaitu : a. Perangkat keras Menurut Sugiyono (2004), perangkat keras (hardware) adalah perangkat yang berwujud fisik dan kasat mata. Dalam sistem yang baru diimplementasi, perangkat keras terdiri atas beberapa bagian, namun yang sering dipakai untuk implementasi sistem yang baru 23
adalah CPU (Central Processing Unit), peralatan output, dan kombinasi input/output.
b. Perangkat lunak Perangkat lunak adalah perangkat lunak yang meliputi perintahperintah atau instruksi yang berisi program serta data yang melengkapi dan juga mempunyai tugas yang menghubungkan manusia dengan perangkat kerasnya.
Berdasarkan definisi-definisi mengenai perangkat keras maupun perangkat lunak diatas maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya teknologi informasi ini, diharapkan
sistem
informasi
dapat
berjalan
secara
efektif
dan
efisien
(Mulyono,2007).
3. Komitmen Komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi.Hal ini mencakup caracara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi yang intinya mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan pribadi (Soekidjan, 2009).Komitmen dapat juga berarti penerimaan yang kuat individu terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, dan individu berupaya serta berkarya dan memiliki hasrat yang kuat untuk tetap bertahan di organisasi tersebut (Meyer dan
24
Allen (1997, dalam Soekidjan, 2009).Dalam pengimplementasian sistem yang baru, sangat dibutuhkan komitmen yang kuat dari organisasi maupun komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah itu sendiri.Komitmen dari suatu organisasi bisa dilihat dari adanya keinginan yang kuat untuk tetap sebagai anggota suatu organisasi, berusaha keras sesuai keinginan organisasi, serta tetap menerima nilai dan tujuan dari organisasi tersebut (Luthans, 2009). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Setyawan (2006) dia juga membahas tentang keuntungan dan kelemahan dari komitmen yang bisa dilihat dari adanya komitmen pimpinan organisasi sedangkan kelemahannya adalah tidak adanya komitmen dari pimpinan dan kurangnya evaluasi.Adapun kesempatan dan ancaman dari komitmen adalah adanya kebijakan pemerintah yang mendukung tujuan yang ingin dicapai serta komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas aparatur sedangkan yang menjadi ancaman dari komitmen adalah masih adanya intervensi pemerintah tingkat atas (Pemerintah Pusat) (Setyawan, 2006). Sebagai kesimpulan dari uraian diatas adalah untuk membuat LKPP perlu SDM yang bisa diandalkan dengan adanya teknologi informasi yang berdasarkan pada data yang akurat dan obyektif serta didukung oleh komitmen yang baik.
Review kasus pada KPPN Biak
25
Selama semester I Tahun Anggaran 2010 tingkat kinerja KPPN Biak yang berkaitan dengan LKPP dapat diukur dari berapa lama LKPP tersebut diselesaikan dan dikirim ke Kanwil Ditjen Perbendaaraan Propinsi Papua. Berdasarkan data-data yang dimiliki oleh KPPN Biak, kinerja penyelesaian LKPP pada tahun 2010 pada semester I membutuhkan waktu lebih dari 10 (sepuluh) hari. Kinerja KPPN Biak dalam penyelesaian LKPP saat ini memiliki potensi untuk ditingkatkan di masa yang akan datang. Tingkat teknologi informasi LKPP KPPN Biak pada tahun 2009belum optimal.Penilaian LKPP tingkat KPPN yang dilakukan setiap tahun oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk tahun 2009 KPPN Biak masih menduduki peringkat 92 dari 178 KKPN se Indonesia. Karena proses penyelesaian LKPP tahun 2009 yang sangat lambat sehingga rata-rata membutuhkan waktu 10 hari kerja.
III. METODE PENELITIAN
Satuan Pengamatan dan Analisis Satuan pengamatan penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).Sedangkan satuan analisis pada penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palangka Raya.
26
Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari KPPN Palangka Raya dalam mengidentifikasikan faktor-faktor yang menghambat ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah pusat, dalam hal ini objek penelitian adalah KPPN Palangka Raya. Ada dua jenis data, yaitu: a.
Data primer Data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh penulis langsung dari responden (Indriantoro dan Supomo, 1999:146). Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara kepada kepala KPPN dan Seksi Verifikasi dan Akutansi mengenai situasi dan kondisi dalam penyusunan
LKPP
untuk
mengidentifikasi
faktor
keterlambatan
penyusunan LKPP KPPN Palangka Raya sehingga LKPP dapat disampaikan secara tepat waktu dan hasil observasi dari pengamatan langsung pada sumber daya manusia, teknologi informasi, serta sistem dan prosedur dalam penyusunan LKPP KPPN Palangka Raya. b. Data sekunder Data sekunder ini diperoleh penulis dengan cara mempelajari LKPP dan buku panduan penyusunan LKPP.
Teknik dan langkah analisis
27
Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Adapun langkahlangkah analisis yang dilakukan dalam menjawab persoalan penelitian adalah sebagai berikut : 1.
Mengidentifikasi dan mendeksripsikan situasi dan kondisi KPPN Palangka Raya dalam penyusunan LKPP yang terkait dengan sumber daya manusia, teknologi informasi, dan komitmen.
2.
Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keterlambatan penyusunan LKPP.
3.
Menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan KPPN Palangka Raya agar LKPP tepat waktu.
4.
Membuat kesimpulan dan saran dari keseluruhan penelitian.
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Gambaran Objek Penelitian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Percontohan Palangka Raya merupakan unit instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah langsung Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharan Provinsi Kalimantan Tengah. Gedung KPPN Percontohan Palangka Raya dibangun pada tahun 1973 dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada lahan seluas 2.755 m2. KPPN Percontohan Palangka Raya diresmikan oleh Sekretaris Direktur Jenderal Anggaran Drs. Ismet Mangkoerat pada
28
tanggal 19 Nopember tahun 1986 dengan nama Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) Palangka Raya dan Kantor Kas Negara (KKN) Palangka Raya. Sejak pendiriannya pada tahun 1973, KPPN Percontohan Palangka Raya telah mengalami beberapa kali perubahan nama dan perubahan instansi vertikal yang membawahinya. Pada saat pertama kali didirikan, KPN dan KKN Palangka Raya merupakan unit instansi vertikal yang berada di bawah Kanwil Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Pontianak. Pada tahun 1990, dilakukan peleburan/penggabungan terhadap dua unit kantor vertikal Direktorat Jenderal Anggaran yaitu Kantor Perbendaharaan Negara Palangka Raya dan Kantor Kas Negara Palangka Raya. Sesuai dengan nama kantor asal sebelum peleburan dan fungsi yang dijalankan, maka kantor yang terbentuk tersebut diberi nama Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Palangka Raya (KPKN). Dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas pekerjaan, mempermudah pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan, serta pendekatan kepada stakeholder maka dirasakan penting untuk mendirikan Kanwil Direktorat Jenderal Anggaran yang khusus menangani wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 1999, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Palangka Raya resmi didirikan dan KPPN Percontohan Palangka Raya yang waktu itu masih bernama KPKN Palangka Raya termasuk instansi vertikal dibawahnya. Tahun 2004 dilaksanakan reorganisasi Unit Eselon Satu di lingkup Departemen Keuangan berdasarkan pemisahan fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaaan
29
anggaran atau APBN. Dari reorganisasi ini, Direktorat Jenderal Anggaran pecah menjadi
Dua
Unit
yang melaksanakan
Eselon fungsi
Satu,
yaitu
perencanaan
Direktorat
anggaran
dan
Jenderal Direktorat
Anggaran Jenderal
Perbendaharaan yang malaksanakan fungsi di bidang pelaksanaaan anggaran. KPKN yang melaksanakan fungsi perbendaharaan dan fungsi pembayaran (pelaksanaan anggaran) masuk ke dalam Unit Eselon Satu Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Didorong akan pemahaman mengenai konsep tata pemerintahan yang menempatkan aparatur negara (PNS) sebagai abdi negara atau pelayan masyarakat, dan fungsi yang masih melekat, nama Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Palangka Raya pada awal tahun 2004 diganti menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangka Raya. Perubahan nama tersebut diharapkan dapat menjadi pengingat/alarm kepada seluruh pegawai di lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Palangka
Raya
untuk
lebih
memahami
tentang
kedudukannya terhadap masyarakat yang dilayani sehingga kualitas pelayanan yang diberikan dapat ditingkatkan. Reformasi birokrasi keuangan yang menghendaki adanya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik dengan menghilangkan prosedur pelayanan birokrasi yang berbelit-belit yang rawan akan korupsi, kolusi, dan nepotisme maka Direktorat Jenderal Perbendaharaan membentuk kantor pelayanan percontohan. KPPN Palangka Raya dipilih menjadi salah satu unit kantor pelayanan percontohan tahap II yang diresmikan pada tanggal 4 Pebruari 2008 oleh Gubernur
30
Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, SH didampingi Direktur Sistem Perbendaharaan Drs. K.A Badaruddin, MSc dengan nama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Percontohan Palangka Raya.
Struktur Organisasi Struktur organisasi adalah pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau aktivitas yang beranekaragam dihubungkan sampai batas tertentu, juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja (Suranto, 2005: 85). Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktifitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa, guna mencapai tujuan utama bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangka Raya. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI No.169/PMK.01/2012 KPPN Palangkaraya termasuk KPPN Tipe A yang terdiri dari Sub Bagian Umum, Seksi Pencairan dana, Seksi Manajemen SatKer dan Kepatuhan Internal (MSKI), Seksi Bank, Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Struktur organisasi dan susunan personalia tersebut secara lebih rinci tertuang dalam bagan 1 dibawah ini.
31
KEPALA KANTOR Bungas, SE NIP 06041983101001
KEPALA SUBBAGIAN UMUM Sutono Adji, SH NIP 197802222002121001
KEPALA SEKSI PENCAIRAN DANA Dedy Andriansyah NIP 197303081998031002
KEPALA SEKSI MSKI
KEPALA SEKSI BANK
Dra. Nur Saadah NIP 19650221198031002
NIP 196312051983102001
Yasinta
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangka Raya
Sumber
: KPPN Palangka Raya
32
KEPALA SEKSI VERIFIKASI DAN AKUNTANSI
Dipuji NIP 195907231985031002
Situasi dan Kondisi KPPN Palangka Raya Dalam Penyusunan LKPP di KPPN Palangka Raya agar Tepat Waktu Perwujudan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang dilaporkanmelalui LKPP tingkat Kuasa BUN disampaikan secara periodik ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir, setelah dilakukan rekonsiliasi dengan Satuan Kerja diberbagai wilayah. Berikut kutipan hasil wawancara dengan Kepala KPPN Palangka Raya : “Pelaporan LKPP masih sering terlambat sejak 3 tahun belakangan ini. Hal ini dikarenakan jauhnya lokasi satuan kerja pada wilayah KPPN Palangka Raya. KPPN Palangka Raya melayani 298 satuan kerja provinsi yang tersebar di kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Gunung Mas. Dari ke 3 Kabupaten tersebut Kabupaten Gunung Mas adalah Kabupaten yang paling jauh letaknya“.
Akibat terlalu jauh dan terpencilnya lokasi satuan kerja membuat laporan rekonsiliasi menjadi terlambat selain itu penyebab lainnya karena kondisi geografis wilayah di Kalimantan Tengah yang menyebabkan susahnya menjangkau lokasi satuan kerja yang tersebar di provinsi Kalimantan Tengah.
33
Tabel 4.1 Struktur Pegawai di KPPN Palangka Raya Posisi/Jabatan
Jumlah Pegawai
Kepala Kantor
1
Sub Bagian Umum
7
Seksi Pencairan Dana
13
Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal
5
Seksi Bank
5
Seksi Verifikasi dan Akuntansi
5
Jumlah
36
LKPP dibuat langsung oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi, dimana terdapat 5 pegawai pada Seksi Verifikasi dan Akuntansi yang bertugas untuk menyusun LKPP. Namun ada 2 pegawai KPPN Palangka Raya dari Seksi Verifikasi dan Akuntansi yang tidak memiliki latar belakang Akuntansi ataupun yang mengerti Teknologi Informasi, sedangkan pegawai yang memiliki latar pendidikan Akuntansi atau mengerti tentang Teknologi Informasi ada 3 orang. Berikut kutipan hasil wawancara dengan Kepala KPPN Palangka Raya : “Saat ini KPPN Palangka Raya masih jarang menjalankan program Diklat/kursus bagi pegawai yang tidak memiliki latar belakang Akuntansi ataupun Teknologi Informasi”.
34
Prasarana dan sarana teknologi informasi yang sudah dipenuhi oleh KPPN Palangka Raya dalam mendukung kecepatan operasional pegawai KPPN dan menunjang akurasi data yang diolah yaitu dengan adanya hardware dan software yang mendukung.Adapun komputer yang dimiliki KPPN Palangka Raya untuk proses penyusunan LKPP adalah sebagai berikut: a. 15 komputer untuk melayani rekonsiliasi data. b. 6 komputer untuk server pengolahan data base. c. 13 komputer untuk proses penggabungan menjadi LKPP. d. 2 komputer untuk administrasi dan pembuatan berita acara rekonsiliasi Jadi terdapat 36 unit komputer yang semuanya dalam kondisi yang baik dan lancar untuk memberikan pelayanan kepada 298 satuan kerja dilingkungan kerja KPPN Palangka Raya. Adapun Software yang digunakan Seksi Vera dalam penyusunan LKPP yaitu dengan menggunakan aplikasi file Excel khusus untuk penyusunan LKPP, aplikasi Bendum, dan aplikasi SP2D. Ada banyak fasilitas yang disediakan oleh KPPN Palangka Raya, selain fasilitas standar pelayanan kepada mitra kerja yang meliputi ruang tunggu, nomor antrian, layar monitor penyelesaian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), bagan alir penyelesaian SP2D, serta papan pengumuman lainnya, KPPN Palangka Raya juga memiliki fasilitas komputer yang memadai misalnya saja seperti jaringan Local Area Network (LAN) serta hotspot internet. Komunikasi dengan KPPN dari seluruh unit kerja DJPBN dilakukan secara online menggunakan fasilitas website DJPBN. Penyebaran update dan manual
35
program melalui internet tersebut menjamin kecepatan penyampaian materi. Adapun pertanyaan maupun masukan yang diperlukan guna penyempurnaan program juga dapat dilakukan melalui website. Berikut kutipan hasil wawancara dengan Kepala
“Operasionalisasi pada penyusunan LKPP juga dilengkapi dengan sarana aplikasi komputerisasi yang distandarkan dari pusat. Masih ada lagi bentuk komitmen dari pimpinan yaitu pemeringkatan kualitas LKPP yang disusun unit vertikal DJPBN secara tahunan pada berbagai level LKPP”. KPPN Palangka Raya :
Hal ini diperkuat dari hasil wawancara pada Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi Palangka Raya yang menyatakan bahwa : “Aplikasi yang dioperasionalkan oleh KPPN Palangka Raya terdiri dari aplikasi SP2D, Aplikasi Bendum, dan Aplikasi Verifikasi dan Akuntansi. Aplikasi-aplikasi komputer tersebut akan dibangun berdasarkan konsep single database atau terintegrasi dalam satu database”.
Bentuk komitmen pimpinan diwilayah KPPN Palangka Raya yaitu berupa melakukan penambahan inventaris kantor seperti komputer keluaran terbaru, printer, meja, kursi, dan fasilitas elektronik lainnya. Bentuk komitmen pimpinan lainnya yaitu berupa melakukan sosialisasi dan pembinaan dalam bentuk Diklat/Kursus bagi pegawai yang belum kompeten dan bagi pegawai yang masih belum mengerti sepenuhnya mengenai teknologi informasi khususnya dibidang Akuntansi.
36
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyusunan LKPP oleh KPPN Palangka Raya Berdasarkan situasi dan kondisi yang telah dijelaskan diatas maka hal-hal yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyusunan LKPP oleh KPPN Palangka Raya yaitu: 1. Sumber Daya Manusia yang Belum Kompeten Salah satu penyebab lambatnya proses penyusunan LKPP KPPN adalah lemahnya kompetensi SDM yang ada pada satuan kerja diwilayah kerja KPPN Palangka Raya maupun didalam KPPN Palangka Raya sendiri khususnya di bagian Seksi Verifikasi dan Akuntansi yang secara teknis melaksanakan tugas pembuatan dan pengiriman LKPP. Penyebab SDM yang tidak kompeten itu sendiri karena belum tepatnya latar belakang pendidikan pegawai yang ditempatkan pada setiap Seksi serta pegawai yang bekerja didalam Seksi adalah pegawai yang belum sepenuhnya mengerti aplikasi software komputer yang digunakan dalam penyusunan laporan LKPP . 2. Rendahnya Teknologi Informasi Masih sedikitnya jumlah komputer yang dimiliki oleh KPPN Palangka Raya membuat membuat pegawai merasa cukup berat dalam software melakukan pelayanan kepada 298 satuan kerja. Masih kurang updatenya aplikasi komputer sehingga menyebabkan terhambatnya penyusunan LKPP.
37
Komputer yang dipakai masih ada yang menggunakan komputer produk lama. Komputer yang digunakan tidak menggunakan aplikasi teknologi informasi yang berupa single database. 3. Jauhnya Lokasi Satuan Kerja Kendala yang sering dihadapi KPPN Palangka Raya adalah apabila ditemukan kesalahan dalam laporan rekonsiliasi satker ataupun data SAI, maka perbaikan yang dilakukan akan memakan waktu lama. Rekonsiliasi dilakukan antara satker dengan KPPN yaitu untuk mencocokkan data realisasi penerimaan maupun pengeluaran dalam setiap bulan.Rekonsiliasi dilakukan
pada
setiap
awal
bulan
untuk
realisasi
bulan
sebelumnya.Pelaksanaan rekonsiliasi satker dengan KPPN sampai sekarang masih mengalami keterlambatan. Hal tersebut terjadi karena kondisi geografis alam Kalimantan Tengah dan jarak antara kantor satuan kerja dengan lokasi KPPN Palangka Raya yang cukup jauh dan masih terpencil seperti di Kabupaten Gunung Mas yang memang letaknya jauh dari Kota Palangka Raya.
Upaya-Upaya yang Dapat Dilakukan oleh KPPN Palangka Raya Agar LKPP Dapat Tepat Waktu
38
Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan KPPN Palangka Raya dalam penyusunan LKPP yang tepat waktu, maka upaya yang dapat dilakukan yaitu : 1. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Agar sasaran dalam pendidikan dan pelatihan pegawai dapat terpenuhi maka solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengusulkan Diklat yang berkaitan dengan akuntansi, hal ini perlu dilakukan agar pegawai yang ditempatkan
di seksi Vera KPPN sudah memiliki kompetensi dibidang
akuntansi, seperti tamatan Prodip STAN ataupun pegawai yang mempunyai latar belakang Sarjana Ekonomi spesialis akuntansi sehingga dalam menjalankan tugas tidak mengalami hambatan.KPPN Palangka Raya dapat mengusulkan Diklat/kursus aplikasi komputer yang dilakukan untuk pegawai yang belum pernah menggunakan komputer agar terlebih dahulu diajarkan tentang dasar-dasar komputer bukan langsung melaksanakan praktek aplikasi padahal pegawai yang bersangkutan baru mengenal komputer. Kemudian diajarkan pengenalan aplikasi operasionalnya sehingga mempermudah didalam pelaksanaan tugas pada saat pegawai yang dimaksud sudah ditempatkan pada bagiannya bukan belajar setelah bekerja melainkan dipersiapkan terlebih dahulu sebelum mulai bekerja. Solusi-solusi lainnya yang dapat dilakukan yaitu : a.
Melakukan pembinaan secara langsung kepada Satker
39
Melakukan pembinaan secara langsung ke satuan kerja masingmasing dalam wilayah KPPN Palangka Raya yaitu dengan cara membentuk sebuah tim yang terdiri atas beberapa pegawai dari seksi Vera untuk membina langsung setiap Satker dan membantu mereka dalam mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan laporan keuangan maupun yang mengalami kesulitan dalam menjalankan aplikasi
komputer.
Dengan
demikian
diharapkan
akan
dapat
meningkatkan keakuratan Laporan keuangan yang dihasilkan dan dapat disampaikan secara tepat waktu sehingga pada akhirnya akan mempermudah
bagi
KPPN
dalam
penyusunan
LKPP
bulanan,semesteran maupun tahunan. b.
Melaksanakan Sosialisasi kepada Satker Melaksanakan Sosialisasi kepada Satker untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya penyusunan laporan keuangan tingkat satuan kerja, sehingga mereka bisa mengadakan rekonsiliasi dan mengirimkan data kepada KPPN Palangka Raya secara tepat waktu, untuk itu perlu diberikan bantuan, bimbingan dan motivasi kepada mereka. Langkah-langkah yang dapat diambil diantaranya dengan cara mengadakan sosialiasi kepada pihak Satker selama 6 hari dengan melibatkan
Bidang
Akuntansi
dan
Pelaporan
Perbendaharaan sebagai pembina sosialisasi.
40
Kanwil
Ditjen
2. Meningkatkan Penggunaan Teknologi Informasi Meningkatkan teknologi komputer dengan cara menggunakan aplikasi komputer yang berbasissingle database, sehingga data transaksi dari SP2D yang diterbitkan oleh Seksi Perbendaharaan dapat diproses oleh seksi lainnya melalui load master dan untuk Arsip Data Komputer dari data penerimaan bank persepsi oleh Seksi Bank/Pos dapat langsung diproses oleh Aplikasi bendum menjadi laporan untuk diberikan kepada Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Keunggulan-keunggulan aplikasi yang berbasis single databaseini yaitu : a. Menjamin kesamaan data yang disajikan karena setiap seksi menggunakan database yang sama. b. Menjamin akurasi data karena perbaikan data hanya bisa dilakukan pada server. c. Menjamin kecepatan proses pelaporan keuangan karena bisa langsung diproses oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi sebagai penyusun LKPP KPPN. Selain itu KPPN Palangka Raya dapat mengganti komputer yang sudah lama dengan yang baru karena komputer jenis baru memiliki kecepatan yang lebih cepat daripada komputer jenis lama, selalu mengupdate software terbaru agar pegawai tidak menggunakan software jenis lama dan menambah jumlah komputer yang disediakan karena jumlah komputer yang
41
dimiliki KPPN Palangka Raya yang berjumlah 36 sangat sedikit dan tidak sebanding dengan jumlah satuan kerja yang dilayani yaitu sebanyak 298 satuan kerja. Jauhnya lokasi satuan kerja dapat diatasi dengan cara Satuan kerja dapat menggunakan software yang terdapat di komputer yaitu misalnya seperti email namun apabila didaerah tersebut tidak memiliki internet atau jaringan hotspot sebaiknya pemerintah membantu dan mengusahakan untuk mengadakan internet didaerah tersebutsehingga laporan rekonsiliasi tersebut dapat sampai di KPPN Palangka Raya tepat waktu dan Seksi Vera dapat membuat LKPP dengan cepat karena data yang diterima lebih cepat sampai di KPPN.
V. PENUTUP Kesimpulan Dari data yang telah dianalisis dan dibahas pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan, yaitu sumber daya manusia dan teknologi infromasi pada KPPN Palangka Raya masih belum memadai. Hal ini dikarenakan sedikitnya jumlah karyawan pada KPPN Palangka Raya serta masih adanya pegawai yang tidak memiliki latar belakang akuntansi, komputer yang digunakan pun masih terlalu sedikit dan tidak sesuai dengan jumlah satuan kerja yang dilayani. Selain itu lokasi satuan kerja yang jauh dan terpencil menyebabkan
42
susahnya pengiriman data ditambah lagi masih ada daerah yang belum memiliki fasilitas internet sehingga menyebabkan terlambatnya data yang disampaikan kepada Seksi Vera. Dari kelemahan yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun upaya yang dapat dilakukan oleh KPPN Palangka Raya khususnya bagi Seksi Verifikasi dan Akuntansi yang sepenuhnya proses penyusunan LKPP ditangani oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi, yaitu sebagai berikut : 1. KPPN Palangka Raya dapat mengusulkan melakukan pembinaan secara langsung ke satuan kerja masing-masing
dalam wilayah
KPPN Palangka Raya. 2. Melaksanakan Sosialisasi kepada Satker untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya penyusunan laporan keuangan tingkat satuan kerja. 3. Meningkatkan teknologi komputer dengan cara menggunakan aplikasi komputer yang berbasis single database. 4. Sebaiknya KPPN Palangka Raya mengganti komputer yang sudah lama dengan komputer jenis baru, selalu mengupdate software terbaru agar pegawai tidak menggunakan software jenis lama dan menambah jumlah komputer pada KPPN Palangka Raya. 5. Sebaiknya pemerintah dapat lebih membantu dengan mengadakan internet didaerah tersebut dan seharusnya pemerintah dapat
43
mengusahakan untuk mengadakan internet didaerah yang tidak memiliki internet. 6. Satuan kerja lebih baik menggunakan software yang terdapat di komputer yaitu misalnya seperti emailuntuk mengirimkan laporan rekonsiliasinya.
Keterbatasan Penelitian Setiap penelitian tentu mempunyai keterbatasan, demikian halnya dengan penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini adalah keterbatasan dalam memperoleh informasi KPPN Palangka Raya, karena pada saat penelitian ini berlangsung ada pergantian kepala KPPN Palangka Raya sehingga ada perbedaan pendapat antara kepala KPPN Palangka Raya sebelumnya dengan kepala KPPN Palangka Raya yang sekarang.
44
DAFTAR PUSTAKA Azhar. 2006. “Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri No.13 pada Pemerintah Kota Banda Aceh”.Tesis. Program Pasca Sarjana USU : Medan Hadiati, S. dan Sukadarto 2005. Manajemen SDM, Keuangan dan Material. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara Heris B. Simanjuntak ( 2005 ). Jiwasraya Magazine., Edisi Nopember. Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 1999, Metodologi Penelitian Bisnis, BPFE, Yogyakarta.
Mahsun Mohammad, Sulistiyowati Firma., dan Purwanugraha Heibertus andre, 2006.Akuntansi Sektor Publik. BPFE. Yogyakarta
Martin,
2005,
pengertian
teknologi
informasi
dan
komunikasi.
http://coretaninimiliksiapa.blogspot.com/2013/07/pengertian-teknologypara-ahli-dunia.html. 15 Oktober 2011
Mulyono, S. 2007. “Struktur Hardware Komputer”, Jurnal Struktur Komputer, Vol3, No.1, Hal 6-7. Nitisemito,Alex S.1996 Manajemen Personalia ( Manajemen Sumber Daya Manusia),edisi keiga,Jakarta Ghalia Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangaan Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) KPPN
45
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2006 tentang Pedoman Penyusunan LKPP Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :91/KMK.05/2007tentang Bagan Akun Standar Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Peraturan Menteri Keuangan No.171/PMK.05/2007/ tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Setyawan. 2006. “Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah
Kabupaten
TanahDatar”.Tesis
yang
diunduh
dari
http://repository.unand.ac.id/502/. Stoner, James AF dan Freeman,R.Edward,1994 ,Manajemen,Jilid II, Jakarta,Indonesia Sugiyono, 2004.Metode Penelitian Bisnis, Penerbit CV Alfabet, Bandung.
Suranto, 2005, Komunikasi Perkantoran; Prinsip Komunikasi untuk Meningkatkan Kinerja Perkantoran, Cetakan I. Depok, Yogyakarta:Media Wacana.
Warisno, 2009. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, Universitas Sumatera Utara. Medan.
46
CURRICULUM VITAE PERSONAL DATA Name
: Astrid Patricia Amiani
Place & Date of birth
: Palangka Raya, September 23rd, 1991
Gender
: Female
Religion
: Christian
Address (home)
: Jalan Uria Mapas No 07 Palangka Raya, Central Kalimantan
Telephone number
: 085249433470
E-mail
:
[email protected]
HISTORY EDUCATION 1. Kinder Garten
: Sinar Surya Catholic of Kinder Garten,Palangka Raya (1995-1996)
2. Primary Schools
: Langkai 7 Elementary School, Palangka Raya, (1996-2002)
2. Junior High School : Junior High School 2, Palangka Raya, (2002 – 2005) 3. High School
: Senior High School 1, Palangka Raya (2005-2009)
4. College
: Satya Wacana Christian University, Faculty of Economics and Business, Studies Program Accounting, (2009-2014)
47
DRAFT WAWANCARA
Sumber data dari penelitian ini berasal dari wawancara pada kepala KPPN Palangka Raya dan Seksi Verifikasi dan Akuntansi di KPPN Palangka Raya. 1. Bagaimana sejarah berdirinya KPPN Palangka Raya? 2. Bagaimana struktur organisasi KPPN Palangka Raya dan berapa banyak pegawai yang bekerja di KPPN Palangka Raya? 3. Apakah latar belakang pendidikan pegawai sesuai dengan pemisahan tugas pekerjaan? 4. Bagaimana kondisi dan situasi KPPN Palangka Raya dilihat dari aspek sumber daya manusia, komitmen serta teknologi informasi nya? 5. Berapa jumlah satuan kerja yang harus dilayani oleh KPPN Palangka Raya? 6. Apakah Faktor-faktor pendukung agar LKPP dapat berkualitas dan tepat waktu? 7. Apakah penyebab dari terlambatnya penyampaian data SAI dari Satker? 8. Bagaimana Upaya KPPN kedepannya agar LKPP tidak mengalami keterlambatan dan bisa disampaikan secara tepat waktu? 9. Apakah faktor-faktor dalam mendukung KPPN yang tepat waktu tersebut sudah diterapkan? 10. Dalam penyampaian LKPP, sistem apa yang digunakan oleh KPPN? 11. Dalam proses penyelesaian LKPP apakah telah disesuaikan dengan undangundang dan menurut buku pedoman penyusunan LKPP? Jika belum apa penyebabnya? 12. Apa saja Faktor-faktor penghambat sehingga penyampaian LKPP menjadi terlambat?
48
