FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI SURAKARTA Pardi STIE “AUB” Surakarta
Abstraksi Penelitian ini bertujuan : 1). Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan masing-masing antara Pengetahuan WP tentang Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Pengenaan Sanksi Pajak dan Manfaat Pajak bagi WP terhadap Kesadaran Perpajakan secara parsial. 2). Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan antara Pengetahuan WP tentang Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Pengenaan Sanksi Pajak dan Manfaat Pajak bagi WP terhadap Kesadaran Perpajakan secara simultan. Data dikumpulkan menggunakan angket dengan wilayah penyebaran di 5 Kecamatan Surakarta adalah Kecamatan Serengan, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Jebres dan Kecamatan Laweyan. Penyebaran sebanyak 100 angket, 20 angket untuk tiap-tiap kecamatan. Angket yang dapat diolah hanya 60. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa angket yang tidak dikembalikan dan terdapat angket yang jawabannya kurang. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1). Secara parsial variabel faktor Pengetahuan WP tentang Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Pengenaan Sanksi Pajak, Manfaat Pajak bagi WP berpengaruh signifikan positif terhadap Kesadaran Perpajakan. 2). Secara simultan variabel (Pengetahuan WP tentang Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Pengenaan Sanksi Pajak dan Manfaat Pajak bagi WP) berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Perpajakan. Variabel independen yang paling dominan adalah variabel Pelayanan Petugas Pajak, sehingga petugas pajak agar dapat lebih meningkatkan pelayanan informasi perpajakan kepada Wajib Pajak. Kata kunci : PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah egara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dan kaya akan sumber daya alam, tetapi jika ditinjau dari kualitas sumber daya manusia, Indonesia masih jauh ter-tinggal dari negara-negara berkembang lainnya. Dalam proses pembangunan nasional diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat memanfaatkan kekayaan alam Indonesia tersebut untuk kemakmuran masyarakat. Hasil dari pembangunan itu akan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah diatur dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1974
N
tentang pokok-pokok pemerintah di daerah yang telah diganti dengan Undangundang nomor 32 tahun 2004. Undangundang nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 menetapkan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewe-nang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan”. Setiap daerah otonom bebas menentukan kebijakan-kebijakan baik berupa kebijakan fiskal dalam mendapatkan sumber-sumber pendapatan daerah yang digunakan dalam pembiayaan daerah otonom tersebut. Keuangan daerah diatur dalam ketentuan perundang-undangan nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 13 yang menegaskan bahwa “Perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokrasi, transparan, dan bertanggungjawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyeleng-garaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan”. Kota Surakarta meru-pakan salah satu daerah yang menerapkan pelaksanaan otonomi daerah. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berwenang untuk memungut, mengawasi serta memeriksa pelaksanaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. Salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berasal dari pajak. Menurut Rochmat Soemitro (1974:8), pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk simpanan publik (public saving) yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik (public investment). Pajak Daerah yang digu-nakan untuk membiayai pemerintahan Kota Surakarta terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Parkir.
Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak yang berpotensi mendukung Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan/atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat, namun pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-undang No 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-undang No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah menjadi Undang-undang No 20 Tahun 2000. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 81% diserahkan kembali kepada daerah yang memungutnya. 16,2% dari total penerimaan PBB untuk Daerah Tingkat I dan 64,8% untuk Daerah Tingkat II. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan memang bukan suatu pekerjaan yang mudah disam-ping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari para wajib pajak itu sendiri. Setiap periode, Dinas Penda-patan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selalu menetapkan suatu target pajak yang ingin dicapai serta mencatat realisasi penerimaan yang diterima dalam periode tersebut. Berikut ini adalah daftar target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Surakarta periode 2006-2008 :
Tabel I.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Surakarta Tahun 2006-2008
Tahun 2006 2007 2008
Target PBB 16.782.110.000 20.583.720.000 29.448.493.000
Realisasi PBB 17.917.347.189 25.698.023.149 24.894.371.741
Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2006, target penerimaan PBB sebesar Rp 16.782.110.000,00 sedangkan realisasi penerimaan PBB sebesar Rp
17.917.347.189,00. Artinya bahwa pada tahun 2006, realisasi penerimaan PBB telah mencapai target yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Tahun 2007, target penerimaan PBB sebesar Rp 20.583.720.000 ,00 sedangkan realisasi penerimaan PBB sebesar Rp 25.698.023.149,00. Artinya bahwa pada tahun 2007, realisasi penerimaan PBB telah mencapai target yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Tahun 2008, target penerimaan PBB sebesar Rp 29.448.493.000,00 sedangkan realisasi penerimaan PBB sebesar Rp 24.894.371.741,00. Artinya bahwa pada tahun 2008, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak mencapai target yang ditetapkan oleh Dinas Penda-patan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dikarenakan karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpa-jakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Selain dari pihak wajib pajak, suatu hal yang paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk melakukan kewajiban tersebut. Penyebab kurangnya kemauan tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak, memang harus disadari bahwa jalan-jalan raya yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolahsekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati masyarakat itu merupakan hasil dari pemba-yaran pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataanya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebab-kan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret
imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Keinginan pemerintah untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dengan tujuan akhir untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara dari pajak, bukanlah pekerjaan yang ringan. Upaya pendidikan, penyuluhan dan seba-gainya, tidak akan berarti banyak dalam membangun kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari kepatuhannya membayar pajak. Disisi lain ancaman hukuman yang kurang keras terhadap wajib pajak yang bandel juga menyebabkan wajib pajak banyak yang cenderung untuk mengabaikan kewajiban perpajakannya. Undangundang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas. Sangatlah relevan bila menempatkan kesadaran dalam membayar pajak dari para wajib pajak bukan hanya sekedar sebagai wacana, tetapi lebih dari itu, kita seharusnya juga memandang kesadaran dalam membayar pajak sebagai objek sorotan secara objektif bahkan mendekati kebenaran dalam mensukseskan program yang dicanangkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Perlakuan tersebut memang tidak berarti akan menempatkan wajib pajak dipihak yang lebih baik, tetapi harus diakui secara jujur bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pajak dikarenakan masih sangat minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pajak. Perumusan Masalah 1. Apakah ada pengaruh yang signi fikan antara Pengetahuan WP tentang Pajak terhadap Kesadaran Perpajakan?
2. Apakah ada pengaruh yang signify kan antara Pelayanan Petugas Pajak terhadap Kesadaran Perpajakan? 3. Apakah ada pengaruh yang signify kan antara Pengenaan Sanksi Pajak terhadap Kesadaran Perpajakan? 4. Apakah ada pengaruh yang signify kan antara Manfaat Pajak bagi WP terhadap Kesadaran Perpajakan? 5. Apakah ada pengaruh yang signify kan antara Pengetahuan WP tentang Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Pengenaan Sanksi Pajak dan Manfaat Pajak bagi WP terhadap Kesadaran Perpajakan secara simultan? Tujuan Penelitian 1. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan antara Pengetahuan WP tentang Pajak terhadap Kesadaran Perpajakan. 2. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan antara Pelayanan Petugas Pajak terhadap Kesadaran Perpajakan. 3. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan antara Pengenaan Sanksi Pajak terhadap Kesadaran Perpajakan. 4. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan antara Manfaat Pajak bagi WP terhadap Kesadaran Perpajakan. 5. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan antara Pengetahuan WP tentang Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Penge-naan Sanksi Pajak dan Manfaat Pajak bagi WP terhadap Kesadaran Perpajakan secara simultan.
memperoleh informasi dari responden. Angket yang digunakan penulis termasuk jenis angket tertutup. Penulis memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan menyediakan alternatif jawaban sehingga responden tinggal memberi tanda pada jawaban yang dipilih. 1) Metode Interview Interview digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasa-lahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Menurut Suharsimi Arikunto (2002:69), Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memper-oleh informasi dari terwawan-cara. Metode ini digunakan untuk memperkuat perolehan informasi tentang kesadaran perpajakan, pengetahuan WP tentang pajak, pelayanan petugas pajak, pengenaan sanksi pajak dan manfaat pajak bagi WP.
B. Analisis 1) Teknik Analisis Data a. Analisis Deskriptif Metode penelitian deskriptif merupakan metode yang didasarkan pada data masa sekarang. b. Analisis Kuantitatif 1) Uji Validitas METODOLOGI PENELITIAN Menurut pendapat Imam Ghozali (2002:45), bahwa uji validitas digunakan untuk A. Metode Pengumpulan Data mengukur sah atau valid tidaknya 1. Metode Angket suatu angket. Penulis Pengertian metode angket menggunakan rumus korelasi menurut Suharsimi Arikunto (2002: product moment, 140), adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk
rxy
N.X
N .(XY ) (X )(Y ) 2
(X ) 2 . N .Y 2 (Y ) 2
Keterangan: rxy : koefisien korelasi antara X dan Y X : variabel bebas Y : variabel terikat N : jumlah responden 2 : jumlah variabel X dikuadratkan X : jumlah variabel Y dikuadratkan Y2 Selanjutnya mengukur taraf validitas tiap butir (Item) dalam angket itu, maka hasil perhi-tungan tersebut dikonsultasikan dengan table r product moment pada taraf signifikan 5% dengan N yang telah ditentukan sebesar 100 responden. Kesimpulan yang dihasilkan akan menunjukkan bahwa: a. Jika rxy > rtabel berarti valid b. Jika rxy < rtabel berarti tidak valid
k
Pengujian validitas dilakukan dengan program SPSS versi 12 2) Uji Reliabilitas Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan konsistensi dari alat ukur dalam mengukur gejala yang sama di lain kesem-patan. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach.
. b 2
Rn = 2 1 k 1 . t Keterangan: Rn = reliabilitas instrumen t2 = variabel total b2 = jumlah varian butir k = banyaknya butir pertanyaan Suatu angket dikatakan reliabel (andal), jika mempunyai data sama dengan atau lebih dari 0,6 (Nunnally dalam Ghozali, 2002: 42). Pengujian reliabilitas dilakukan dengan program SPSS versi 12. 3) Regresi Linier Berganda Menurut Sudjana ( 2002: 69), uji ini digunakan untuk menya-takan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dengan rumus: Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 Y = Kesadaran Perpajakan A = koefisien regresi (konstanta) B = koefisien regresi untuk X
X1 = Pengetahuan WP tentang Pajak X2 = Pelayanan Petugas Pajak X3 = Pengenaan Sanksi Pajak X4 = Manfaat Pajak bagi WP 4) Pengujian Hipotesis a.) Uji t Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh masingmasing variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis data menggunakan program SPSS versi 12, dengan kriteria pengujian sebagai berikut:
H0 diterima apabila thitung < ttabel, yang berarti tidak signifikan. H0 ditolak apabila thitung > ttabel, yang berarti signifikan. b.) Uji F Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel indepen-dent mempengaruhi variabel dependen. Kriteria kesimpulan menurut Sudjana (2002: 90). Apabila Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak yang berarti signifikan. Apabila Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima yang berarti tidak signifikan. Analisis data menggu-nakan program SPSS versi 12. c.) Uji R² (Uji Koefisien Determinan) Menurut Ghozali dalam Dipo (2008:31), Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Jika R² mendekati 0 maka variabel independen No 1. 2. 3. 4. 5.
b.
yang dipilih tidak mampu mene-rangkan variabel depen-dennya. Jika R² mendekati 1 maka variabel inde-penden yang dipilih mampu menerangkan variabel dependennya dengan baik. Hal ini berarti semakin tinggi nilai R², maka model regresi yang dihasilkan semakin baik. 3. ANALISIS DATA a. Pengumpulan Data Penulis menggunakan angket dengan wilayah penyebaran di 5 Kecamatan Surakarta. Kelima Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Serengan, Kecamatan Banjar sari, Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Jebres dan Kecamatan Laweyan. Penulis menyebar 100 angket, 20 angket untuk tiap-tiap kecamatan. Angket yang dapat diolah hanya 60. Hal ini dika-renakan terdapat beberapa angket yang tidak dikembalikan dan terdapat angket yang jawa-bannya kurang.
Penyebaran Angket Pajak Bumi dan Bangunan di Surakarta Kecamatan Angket yang disebar Angket yang diterima Serengan Banjarsari Pasar Kliwon Jebres Laweyan
20 20 20 20 20
10 20 12 11 7
Jumlah
100
60
Pengujian Data 1. Uji Validitas Berdasarkan tabel nilai rproduct momen, diperoleh rtabel = 0.254. Nilai rtabel diukur dengan menggunakan sampel (n) sebanyak 60 responden dan menggunakan tigkat signifikan = 0,05, sedangkan
besarnya rhitung diperoleh dari hasil uji SPSS versi 12. a. Variabel Pengetahuan WP tentang Pajak Hasil uji validitas variable Pengetahuan WP tentang Pajak dilihat dalam tabel berikut ini:
Kode Item PWP1 PWP2 PWP3 PWP4 PWP5
Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan WP tentang Pajak rhitung rtabel Signifikansi Keterangan 0,369 0,254 0,004 Valid 0,488 0,254 0,000 Valid 0,622 0,254 0,000 Valid 0,540 0,254 0,000 Valid 0,553 0,254 0,000 Valid
Sumber: Data Primer yang telah diolah (Lampiran 1)
Uji validitas diatas menunjukkan hasil bahwa dari 5 pernyataan yang diajukan dalam angket tentang Pengetahuan WP tentang Pajak semua item pernyataan dinyatakan valid, karena
Kode Item PPP1 PPP2 PPP3 PPP4
a.
nilai rhitung > rtabel dan tingkat signifikansinya < 0,05. Variabel Pelayanan Petugas Pajak Hasil uji validitas variabel Pelayanan Petugas Pajak dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
Hasil Uji Validitas Variabel Pelayanan Petugas Pajak rhitung rtabel Signifikansi Keterangan 0,683 0,254 0,000 Valid 0,423 0,254 0,001 Valid 0,697 0,254 0,000 Valid 0,680 0,254 0,000 Valid
Sumber: Data Primer yang telah diolah (Lampiran 1)
Uji validitas diatas menunjukkan hasil bahwa dari 4 pernyataan yang diajukan dalam angket tentang Pelayanan Petugas Pajak semua item pernyataan dinyatakan valid, karena nilai Kode Item PSP1 PSP2 PSP3 PSP4
b.
rhitung > rtabel dan tingkat signifikansinya < 0,05. Variabel Pengenaan Sanksi Pajak Hasil uji validitas variabel Pengenaan Sanksi Pajak dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
Hasil Uji Validitas Variabel Pengenaan Sanksi Pajak rhitung rtabel Signifikansi Keterangan 0,553 0,254 0,000 Valid 0,682 0,254 0,000 Valid 0,716 0,254 0,000 Valid 0,433 0,254 0,001 Valid
Sumber: Data Primer yang telah diolah (Lampiran 1)
Uji validitas diatas menun jukkan hasil bahwa dari 4 pernyataan yang diajukan dalam angket tentang Pengenaan Sanksi Pajak semua item pernyataan dinyatakan valid, karena nilai
rhitung > rtabel dan tingkat signifikansinya < 0,05. c.
Variabel Manfaat Pajak bagi WP Hasil uji validitas variabel Manfaat Pajak bagi WP dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
Kode Item MP1 MP2 MP3 MP4
Hasil Uji Validitas Variabel Manfaat Pajak bagi WP rhitung rtabel Signifikansi Keterangan 0,497 0,254 0,000 Valid 0,402 0,254 0,001 Valid 0,568 0,254 0,000 Valid 0,665 0,254 0,000 Valid
Sumber: Data Primer yang telah diolah (Lampiran 1)
Uji validitas diatas menunjukkan hasil bahwa dari 4 pernyataan yang diajukan dalam angket tentang Manfaat Pajak bagi WP semua item pernyataan
Kode Item KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP6 KP7 KP8
d.
dinyatakan valid, karena nilai rhitung > rtabel dan tingkat signifikansinya < 0,05. Variabel Kesadaran Perpajakan Hasil uji validitas variabel Kesadaran Perpajakan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Perpajakan rhitung rtabel Signifikansi Keterangan 0,258 0,254 0,046 Valid 0,664 0,254 0,000 Valid -0,012 0,254 0,928 Tidak Valid 0,666 0,254 0,000 Valid 0,404 0,254 0,001 Valid 0,251 0,254 0,054 Tidak Valid 0,450 0,254 0,000 Valid 0,412
0,254
0,001
Valid
Sumber: Data Primer yang telah diolah (Lampiran 1)
Uji validitas diatas menunjukkan hasil bahwa 6 item pernyataan yang diajukan dalam angket tentang Kesadaran Perpajakan dinyatakan valid, karena nilai rhitung > rtabel dan tingkat signifikansinya < 0,05 sedangkan item pernyataan Variabel
Pengetahuan WP tentang Pajak Pelayanan Petugas Pajak Pengenaan Sanksi Pajak Manfaat Pajak bagi WP Kesadaran Perpajakan
no 3 dan 6 hasilnya tidak valid karena nilai rhitung < rtabel dan tingkat signifikansinya > 0,05 maka tidak diikutkan dalam analisis data. 2. Uji Reliabilitas Hasil uji reliabilitas dapat dilihat dalam tabel berikut ini: Hasil Uji Reliabilitas Nilai Nilai Reliabilitas Alpha (Cronbach’s Alpha) 0,662 0,6 0,738 0,6 0,718 0,6 0,667 0,6 0,632 0,6
Keterangan
Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel
Sumber: Data Primer yang telah diolah (Lampiran 2)
Berdasarkan hasil yang ditunjukkan oleh tabel diatas dapat dikatakan bahwa variabel Pengetahuan WP tentang Pajak, variabel Pelayanan Petugas Pajak, variabel Pengenaan Sanksi Pajak, Manfaat Pajak bagi WP dan
Kesadaran Perpajakan mempunyai nilai Cronbach Alpha diatas 0,6 sehingga variabel-variabel tersebut dinyatakan reliabel. 3. Regresi Linear Berganda Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Hasil Analisis Regresi Berganda Variabel Koefisien regresi (Constant) -2.970 Pengetahuan WP tentang Pajak (X1) .428 Pelayanan Petugas Pajak (X2) .655 Pengenaan Sanksi Pajak (X3) Manfaat Pajak bagi WP (X4)
.446 .382
Sumber: Data Primer yang telah diolah (Lampiran 7)
Berdasarkan data diatas, maka persamaan regresinya dapat dirumuskan sebagai berikut: Y = 0,428X1 + 0,655X2 + 0,446X3 + 0,382X4 Hasil penghitungan regresi linear berganda tersebut dije-laskan sebagai berikut: a. Variabel independen yang paling dominan adalah variabel Pelayanan Petugas Pajak karena nilai koefisien regresi sebesar 0,655. b. Koefisien Regresi Variabel Pengetahuan WP tentang Pajak Koefisien Regresi Variabel Pengetahuan WP tentang Pajak sebesar 0,428. Hal ini berarti bahwa setiap perubahan variabel Pengetahuan WP tentang Pajak akan mempengaruhi secara positif perubahan Kesa-daran Perpajakan apabila variabel lainnya tetap. c. Koefisien Regresi Variabel Pelayanan Petugas Pajak Koefisien Regresi Variabel Pelayanan Petugas Pajak sebesar 0,655.
Hal ini berarti bahwa setiap perubahan variabel Pelayanan Petugas Pajak akan mempengaruhi secara positif perubahan Kesadaran Perpajakan apabila variabel lainnya tetap. d. Koefisien Regresi Variabel Pengenaan Sanksi Pajak Koefisien Regresi Variabel Pengenaan Sanksi Pajak sebesar 0,446. Hal ini berarti bahwa setiap perubahan variabel Pengenaan Sanksi Pajak akan mempengaruhi secara positif perubahan Kesadaran Perpajakan apabila variabel lainnya tetap. e. Koefisien Regresi Variabel Manfaat Pajak bagi WP Koefisien Regresi Variabel Manfaat Pajak bagi WP sebesar 0,382. Hal ini berarti bahwa setiap perubahan variabel Manfaat Pajak bagi WP akan mempengaruhi secara positif perubahan Kesadaran Perpajakan apabila variabel lainnya tetap. 4. Teknik Pengujian Hipotesis
a. Uji t
Hasil olah data melalui SPSS adalah sebagai berikut:
Hasil Uji T Unstandardized Standardized Model Coefficients Coefficients B Std. Error Beta (Constant) -2.970 5.133 PWP .428 .147 .292 PPP .655 .151 .439 PSP .446 .167 .266 MP .382 .169 .224 Sumber: Data Primer yang telah diolah (Lampiran 5) Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa: 1. Hasil analisis koefisien regresi menunjukkan nilai koefisien variabel Pengetahuan WP tentang Pajak sebesar 0,428 dengan nilai thitung sebesar 2,911. Nilai ttabel dicari dengan menggu-nakan alpha 5% dan df sebesar 55 (60-4-1) diperoleh nilai sebesar 1,67 ttabel
thitung -.579 2.911 4.343 2.669 2.260
ttabel Sig. 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67
.565 .005 .000 .010 .028
(lampiran 8). Karena nilai thitung lebih besar daripada ttabel dan nilai signifikan lebih kecil dari 5%, maka Ho ditolak. Hal ini secara statistik menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan WP tentang Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Perpajakan di Kota Surakarta.
Kurva Pengujian Terhadap Pengetahuan WP tentang Pajak
-1,67
Ho diterima
1,67
Ho ditolak 2,911
2. Hasil analisis koefisien besar daripada ttabel dan regresi menunjukkan nilai nilai signifikan lebih kecil koefisien variabel dari 5%, maka Ho ditolak. Pelayanan Petugas Pajak Hal ini secara statistik sebesar 0,655 dengan menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 4,343. variabel Pelayanan Nilai ttabel dicari dengan Petugas Pajak berpemenggu-nakan alpha 5% ngaruh signifikan dan df sebesar 55 (60-4terhadap Kesadaran 1) diperoleh nilai ttabel Perpajakan di Kota sebesar 1,67 (lampiran 8). Surakarta. Karena nilai thitung lebih Kurva Pengujian Terhadap Pelayanan Petugas Pajak
-1,67
Ho diterima 1,67 4,343
3. Hasil analisis koefisien regresi menunjukkan nilai koefisien variabel Pengenaan Sanksi Pajak sebesar 0,446 dengan nilai thitung sebesar 2,669. Nilai ttabel dicari dengan menggu-nakan alpha 5% dan df sebesar 55 (60-41) diperoleh nilai ttabel sebesar 1,67 (lampiran 8). Karena nilai thitung lebih
Ho ditolak
besar daripada ttabel dan nilai signifikan lebih kecil dari 5%, maka Ho ditolak. Hal ini secara statistik menunjukkan bahwa variabel Pengenaan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Perpajakan di Kota Surakarta.
Kurva Pengujian Terhadap Pengenaan Sanksi Pajak
Ho diterima -1,67
Ho ditolak 1,67 2,669
4. Hasil analisis koefisien regresi menunjukkan nilai koefisien variabel Manfaat Pajak bagi WP sebesar 0,382 dengan nilai thitung sebesar 2,260. Nilai ttabel dicari dengan menggunakan alpha 5% dan df sebesar 55 (60-41) diperoleh nilai ttabel sebesar 1,67 (lampiran 8).
Karena nilai thitung lebih besar daripada ttabel dan nilai signifikan lebih kecil dari 5%, maka Ho ditolak. Hal ini secara statistik menunjukkan bahwa variabel Manfaat Pajak bagi WP berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Perpajakan di Kota Surakarta.
Kurva Pengujian Terhadap Manfaat Pajak bagi WP
Ho diterima b. Uji F
-1,67
Ho ditolak 1,67
2,260
Hasil olah data dengan SPSS sebagai berikut:
Regression Residual Total
Uji F Sum of Squares df Mean Square Fhitung Ftabel Sig. 232.610 4 58.153 11.830 2,53 .000 270.373 55 4.916 502.983 59
Sumber: Data Primer yang telah diolah (Lampiran 5)
Hasil penghitungan nilai Fhitung menunjukkan nilai sebesar 11,830 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Hasil Fhitung ini bila dibandingkan dengan Ftabel sebesar 2,53 (lampiran 7) dan nilai signifikan yang lebih kecil dari alpha (5%). Karena nilai Fhitung lebih besar daripada Ftabel dan nilai signifikan lebih kecil dari 5%,
maka Ho ditolak. Hal ini secara statistik menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan WP tentang Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Pengenaan Sanksi Pajak dan Manfaat Pajak bagi WP secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Perpajakan di Kota Surakarta. Kurva Uji F
Ho diterima
Ho ditolak 2,53
11,830
c. Uji R² (Uji Koefisien Determinan) Hasil olah data SPSS sebagai berikut: Uji Koefisien Determinan R Square Adjusted R Std. Error of the Durbin-Watson Square Estimate 1 .680(a) .462 .423 2.21718 1.171
Model
Sumber: Data Primer yang telah diolah (Lampiran 5)
Koefisien determinasi adalah sebesar 0,462 dan koefisien determinasi yang disesuaikan adalah sebesar 0,423. Karena persamaan regresi menggunakan semua variabel indepen-den (Pengetahuan WP tentang Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Pengenaan
Sanksi Pajak dan Manfaat Pajak bagi WP), maka koefisien yang digunakan untuk menjelaskan persamaan ini adalah koefisien determinasi yang dise-suaikan. Hasil pengolahan data terlihat bahwa 42,3% variabel independen mampu
menerangkan variabel dependen sedangkan sisanya sebesar 57,7% dipengaruhi faktor lain seperti faktor Penda-patan. PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan uraian sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Pengetahuan WP tentang Pajak secara partial berpengaruh signifikan positif terhadap Kesadaran Perpajakan. Hal ini dapat dibuktikan dari uji t. Nilai thitung 2,911 > nilai ttabel 1,67 dan Pengetahuan WP tentang Pajak mempunyai signifikansi < 0,05. 2. Pelayanan Petugas Pajak secara partial berpengaruh signifikan positif terhadap Kesadaran Perpajakan. Hal ini dapat dibuktikan dari uji t. Nilai thitung 4,343 > nilai ttabel 1,67 dan Pelayanan Petugas Pajak mempunyai signifikansi < 0,05. 3. Pengenaan Sanksi Pajak secara partial berpengaruh signifikan positif terhadap Kesadaran Perpajakan. Hal ini dapat dibuktikan dari uji t. Nilai thitung 2,669 > nilai ttabel 1,67 dan Pengenaan Sanksi Pajak mem-punyai signifikansi < 0,05. 4. Manfaat Pajak bagi WP secara partial berpengaruh signifikan positif terhadap Kesadaran Perpajakan. Hal ini dapat dibuk-tikan dari uji t. Nilai thitung 2,260 > nilai ttabel 1,67 dan Manfaat Pajak bagi WP mempunyai signifikansi < 0,05. 5. Secara simultan variabel inde-penden (Pengetahuan WP tentang Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Pengenaan Sanksi Pajak dan Manfaat Pajak bagi WP) berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Perpajakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan uji F. Nilai Fhitung 11,830 > nilai Ftabel 2,53 dan mempunyai signifikan < 0,05. Variabel independen mem-pengaruhi
Kesadaran Perpajakan sebesar 42,3%. 6. Variabel independen yang paling dominan adalah variabel Pela-yanan Petugas Pajak. B. Saran Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, penulis mem-berikan saran-saran sebagai berikut: 1. Pelayanan Petugas Pajak merupakan variabel yang banyak mempengaruhi Kesadaran Perpajakan di Surakarta. Oleh sebab itu, penulis menyarankan petugas pajak agar dapat lebih meningkatkan pelayanan infor-masi perpajakan kepada Wajib Pajak misalnya penyuluhan informasi penghitungan pajak, tempat pembayaran pajak dan lain-lain. 2. Meningkatkan rasa kesadaran Wajib Pajak agar Wajib Pajak disiplin membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu. 3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat menambah sampel penelitian agar hasil penelitian tentang Pajak Bumi dan Bangunan lebih sempurna.
