FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PEMILIK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN (Studi pada Wajib Pajak Pemilik UMKM Di KPP Pratama Malang Selatan)
Adi Ratno Pamuji Mochammad Djudi Mukzam Nengah Sudjana (Ps Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,
[email protected]) ABSTRACT This research is based on the way of Government in giving facilitation to people regarding the implementation of tax obligation by establishing Government Regulation No. 46 2013. This research is purposed to explain influence variable of tax understanding, controlling, and Socialization significantly influence in taxpayers compliance. Research method that is used is explanatory research with quantitative approach. Data collection method by using questionnaire for 100 MSME owners who are registered in tax office pratama malang selatan. Using descriptive analysis and multiple linear regression helped by SPSS software version 21, this study showed that the variable tax understanding, controlling, and Socialization significantly influence in taxpayers compliance. Keywords: Tax Understanding, Controlling, Socialization, and Taxpayer Compliance Indonesia, UMKM terbukti berhasil memainkan PENDAHULUAN
peran sebagai katup pengaman perekonomian
Suatu Negara dapat dikatakan mandiri jika Negara
tersebut
sudah
mampu
untuk
nasional
membiayai pembangunannya sendiri. Dalam hal ini
Pemerintah
lah
yang
berperan
untuk
berusaha
melakukan
untuk
mensejahtrakan
Kecil dan Menengah. Kemudian pada tahun yang sama disusul dengan Undang-Undang yang mengatur tentang Pajak Penghasilan, yaitu
infrastruktur publik yang dapat dimanfaatkan
UU No. 36 Tahun 2008. Pada Pasal 31E UU No.
oleh masyarakat. Sumber dana dalam negeri pembangunan
untuk
nasional
36 tahun 2008 disebutkan bahwa Wajib Pajak
membiayai
berasal
dari
Badan UMKM mendapat pemberian fasilitas
sektor
berupa pengurangan tarif sebesar 50% (Irfanto,
perpajakan. Waluyo (2011:2) menyatakan bahwa
2011:2). Namun pada masa Juli tahun 2013
pajak merupakan salah satu sumber pembiyaan Negara
untuk
membiayaai
pemerintah menerbitkan peraturan baru yaitu
pembangunan
PP No. 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan
nasional demi kepentingan bersama.
atas Peredaran Bruto Tertentu, dengan demikian
Berdasarkan hasil riset yang dilakukan BPS (Badan
Pusat
diketahui
Statistik)
pada
penerimaan
pajak
tahun
pemberian fasilitas pada Pasal 31E UU No.36
2013,
Tahun 2008 tidak diberlakukan lagi. PP 46 ini
ditargetkan
bertujuan
pemerintah mencapai Rp 1.192 triliun atau
memberikan
kontribusi
membuktikan
bahwa
Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral
penerimaan
primadona
bagi
Indonesia
Pajak
(DJP)
berharap
dengan
dikeluarkannya PP 46 ini akan ada perluasan
negara yang berasal dari sektor perpajakan tetap menjadi
kemudahan
peredaran bruto tertentu.
sebesar
71,71% dari total pendapatan Negara. Hal tersebut
memberikan
karena tarif pajak bersifat final, yaitu 1% dari
itu, pada enam tahun terakhir (2006-2012) ratapajak
untuk
pengadministrasian bagi Wajib Pajak UMKM,
sekitar 79% dari total pendapatan Negara. Selain rata
menjadi
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
rakyat.
berupa perbaikan sarana dan prasarana serta
digunakan
serta
Maka dari itu, diterbitkanlah Undang-Undang
Pembangunan nasional yang dilakukan dapat
yang
krisis,
memberi ruang bagi UMKM untuk berkembang.
kegiatan
pembangunan nasional secara bertahap yang bertujuan
masa
Kenyataan tersebut membuat Pemerintah perlu
menghimpun pemasukan Negara. Pemerintah terus
pada
dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis.
partisipasi
dalam
pembayarn
pajak,
meningkatkan
kepatuhan sukarela bagi Wajib Pajak UMKM,
rangka mewujudkan pembangunan nasional.
dengan
Salah satu Wajib Pajak yang memberikan
demikian
penerimaan
pajak
akan
meningkat dan diikuti dengan kesejahtraan
kontribusi dalam bidang perpajakan adalah
rakyat (Anonim, 2013).
Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM). Di
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang
1
akan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
yaitu
Pemahaman
Wajib
Selanjutnya
Pajak,
adalah
Stelsel
Campuran,
yang memberlakukan 2 (dua) kali perhitungan
Pengawasan dan Sosialisasi.
pajak dengan meggunakan kombinasi antara Stelsel Nyata dengan Stelsel Fiktif. Stelsel nyata
TINJAUAN PUSTAKA
digunakaan pada saat awal periode pajak
Pajak
sehingga pada akhir periode pajak di tahun
Menurut UU KUP No. 28 Tahun 2007 pada
pajak
pasal 1 angka 1 bahwa secara garis besar, pajak
yang
sama
perhitungan
pajak
menggunakan Stelsel Fiktif.
dapat didefinisikan sebagai pungutan yang
Terdapat 3 (tiga) cara pemungutan pajak
dipaksakan oleh pemerintah kepada masyarakat
penghasilan
guna
yaitu
(Lubis, 2011:134), diantaranya Asas Kebangsaan.
kemakmuran masyarakat. Seseorang yang talah
Pada cara ini sumber penghasilan dan tempat
membayar
tinggal
mewujudkan
cita-cita
kewajiban
mendapatkan melainkan
perpajakannya
imbalan
melalui
bersama
secara
perbaikan
tidak
langsung sarana
Wajib
pemungutan
dan
diterapkan
Pajak
di
tidak
pajak,
Indonesia
dilihat
namun
dalam
berdasarkan
kebangsaan dan kewarganegaraan dari Wajib
prasarana publik. Di
yang
Pajak yang bersangkutan lah pemungutan pajak
Indonesai
pajak
memiliki
fungsi
dapat dilasanakan.
sebagai alat pengatur dan sebagai sumber
Selain itu terdapat pula Asas Sumber.
keuangan Negara (Resmi, 2012:3). Adapun
Dalam
penjelasannya sebagai berikut.
dilakukan
1. Fungsi regularend (pengatur)
asas
ini
pemungutan
berdasarkan
pajak
yang
pendapatan
atau
penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak
Memiliki arti bahwa dalam pelaksanaan
dalam suatu Negara tanpa melihat dimana Wajib
segala kebijakan pemerintah di bidang
Pajak itu berasal.
sosial maupun ekonomi, pajak berperan
Yang
terakhir
adalah
Asas
Domisili.
sebagai pengatur untuk mencapai tujuan
Dimana pemungutan pajak pada Asas Domisili
tersebut di luar bidang keuangan.
didasari oleh tempat tinggal Wajib Pajak. Jika
2. Fungsi
budgetair
(sumber
keuangan
Seseorang telah bertempat tinggal lebih dari 183
Negara)”
hari
Hal ini menunjukkan bahwa segala
penghasilan, maka Pemerintah Indonesia berhak
kegiatan
mengenakan pajak penghasilan pada orang
yang
berkaitan
dengan
pembangunan serta pengeluaran untuk
di
Indonesia
dan
telah
memperoleh
tersebut.
kesejahteraan rakyat dibiayai oleh pajak
Seseorang yang mendapatkan penghasilan
yang merupakan sumber penerimaan
dari Negara lain, kemungkinan besar dapat
Negara.
dikenakan pajak berganda. Untuk menghindari
Terdapat 3 macam stelsel pajak pada
pengenaan
pajak
berganda,
Pemerintah
pemungutan pajak penghasilan yang biasa
mengadakan suatu perjanjian perpajakan (tax
diterapkan di Indonesia (Suandy, 2008:32). Yang
treaty) dengan Negara lain.
pertama yaitu Stelsel Nyata, yang memiliki arti
Sistem pemungutan pajak yang berlaku di
penentuan besaran pajak akan diketahui melalui
Indonesia terbagi atas 3 (tiga) system (Waluyo,
perhitungan pada akhir tahun pajak (periode
2011:17) yaitu:
pajak), karena pada akhir tahun pajak besaran
1.
Official Assessment System
jumlah penghasilan yang sebenarnya dapat
Artinya Pemerintah (fiskus) memiliki
dilihat melalui objek pengenaan pajak yang
wewenang penuh dalam menentukan
merupakan penghasilan yang diperoleh pada
besaran pajak terutang yang dibebankan
tahun pajak.
kepada Wajib Pajak.
Stelsel pajak yang kedua adalah
Stelsel
2.
Self Assessment System
Fiktif. Yaitu pengenaan pajak didapat dari suatu
Pada sistem ini kewajiban perpajakan
asumsi. Asumsi disini dapat diartikan sebagai
dalam
suatu anggapan. Jika penghasilan pada tahun
memperhitungkan,
berjalan
melapor, Wajib Pajak diberi keleluasan
telah
diketahui
maka
penghasilan
hal
mengitung, membayar,
tersebut dianggap sama dengan penghasilan
dan
tahun lalu, perlakuan perpajakannya sesuai
melaksanakannya sendiri.
dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada
3.
tahun yang bersangkutan.
kepercayaan
dan untuk
Withholding System Sistem ini menjelaskan bahwa pihak ketiga lah yang bertanggung jawab atas
2
pemotongan dan pemungutan besaran
1.
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik
pajak terutang yang dibebankan oleh
orang perorangan dan/atau badan usaha
Wajib Pajak.
perorangan. 2.
Pajak Penghasilan
Usaha
Kecil
produktif
adalah
yang
usaha
berdiri
ekonomi
sendiri,
yang
Maksud dari Pajak Penghasilan yaitu suatu
dilakukan oleh orang perorangan atau
perlakuan perpajakan yang dikenakan kepada
badan usaha yang bukan merupakan anak
Wajib Pajak atas segala pendapatan yang
perusahaan atau bukan cabang perusahaan
diterima di suatu Negara dalam 1 (satu) periode
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian
pajak. Pendapatan yang dimaksud dapat berupa
baik langsung maupun tidak langsung dari
gaji, hadiah, bunga, dan penghasilan berupa laba
Usaha Menengah atau Usaha Besar.
usaha (Nurazizah, 2011:1).
3.
Terdapat 20 poin objek pajak penghasilan
Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif
yang
berdiri
sendiri,
yang
yang dijelaskan oleh IAI (Ikatan Akuntan
dilakukan orang perorangan atau badan
Indonesia)
usaha
(2013:142),
diantaranya
adalah
yang
bukan
merupakan
anak
penggantian atau imbalan berkenaan dengan
perusahaan atau cabang perusahaan yang
pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh.
dimiliki, dikuasai, menjadi bagian baik
Imbalan tersebut dapat berupa gaji, honorarium,
langsung maupun tidak langsung dengan
komisi, bonus, upah, dan bentuk laiinya sesuai
Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan
dengan UU PPh. Hadiah dari undian atau
jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan
pekerjaan/kegiatan dan penghargaan laiinya,
tahunan.
laba dari usaha, keuntungan karena penjualan atau
karena
pengalihan
harta.
Pajak atas Peredaran Bruto Tertentu
Keuntun
pajakngan karena penjualan atau pengalihan
Perhitungan pajak atas peredaran bruto
sebagian atau seluruh hak penambangan tanda
tertentu bukan berdasarkan pada keuntungan
turut serta dalam pembiayaan atau permodalan
yang diperoleh, melainkan berdasarkan total
dalam perusahaan pertambangan.
omzet. Kebijakan pengenaan PPh Badan yang
Selanjutnya adalah penerimaan kembali pembayaran
dibebankan
sebenarnya bukan hal lazim, namun model ini
tambahan
dapat dipahami karena pada umumnya UMKM
pengembalian pajak. Bunga termasuk premium,
tidak memiliki sistem pembukuan yang baik
diskonto
sehingga sulit menghitung kewajiban pajak
sebagai
pajak
biaya,
yang
dan
dan
telah
didasarkan pada omzet (bukan laba usaha)
pembayaran
imbalan
karena
jaminan
pengembalian hutang. Deviden dengan nama
terutangnya.
dan dalam bentuk apapun. Royalti, sewa dan
penghitungan pajak, tarif yang dikenakan pun
penghasilan
lebih rendah, yaitu sebesar 1%.
lain
sehubungan
dengan
Dengan
lebih
memudahkan
penggunaan harta, penerimaan atau peolehan pembayaran
berkala,
keuntungan
Surat Pemberitahuan
karena
pembebasan hutang, keuntungan selisih kurs
Diana (2009:121) menjelaskan fungsi Surat
mata uang asing. Tambahan kekayaan neto yang
Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan
berasal dari penghasilan yang belum dikenakan
adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan
pajak.
mempertanggungjawabkan
Enam poin yang terakhir yaitu selisih lebih
jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan
karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi,
untuk melaporkan tentang :
iuran
1.
yang
diterima
atau
penghitungan
diperoleh
Pembayaran atau pelunasan pajak yang
perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari
telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui
wajib pajak yang menjalankan usaha/pekerjaan
pemotongan atau pemungutan pihak lain
bebas. Penghasilan dari usaha yang berbasis
dalam 1 Tahun Pajak atau Bagian Tahun
syariah
Pajak.
dan
yang
terakhir
surplus
Bank
Indonesia.
2.
Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
3.
Harta dan kewajiban.
4.
Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang
menurut UU RI No. 20 Tahun 2008 sebagai
pemotongan
atau
pemungutan
pajak Orang Pribadi atau Badan lain dalam
berikut :
1
3
(satu)
Masa
Pajak
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perUndang-Undangan
Pajak tersebut tidak melanggar dan menerapkan
perpajakan.
secara
disiplin
peraturan
perpajakan
yang
berlaku. Selain itu seperti yang dijelaskan Variabel
yang
Mempengaruhi
Kepatuhan
Nurmantu (2005:148) bahwa hak dan kewajiban
Wajib Pajak 1.
perpajakan yang telah dilaksanakan dengan disiplin, maka Wajib Pajak dapat dikatakan
Pemahaman Perpajakan
patuh.
Arikunto (2009:118) menyatakan bahwa “pemahaman (comprehension) adalah bagaimana seorang
mempertahankan,
Hipotesis
membedakan,
Variabel-variabel yang digunakan adalah
menduga (estimates), menerangkan, memperluas, menyimpulkan,
Pemahaman Perpajakan, Pengawasan,
menggeneralisasikan,
Sosialisasi, dan Kepatuhan Wajib Pajak. Model
memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan”.
Pemahaman
penelitian sebagai berikut.
Perpajakan
Pemahaman Perpajakan (X1)
adalah segala hal terkait perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh Wajib Pajak
dan
dapat
menerjemahkan
dan/atau
menerapkan yang telah dipahaminya. 2.
Pengawasan adalah suatu usaha sistematis yang
dilakukan
oleh
aparat
pajak
untuk
melakukan Pengawasan untuk menganalisis
Sosialisasi (X3)
kinerja Wajib Pajak, rencana, atau tujuan yang telah
ditentukan
terlebih
dahulu
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Pengawasan (X2)
Pengawasan
untuk
Gambar 1 Model Penelitian
menentukan apakah kinerja sejalan dengan
Berdasarkan model penelitian, hipotesis
rencana. “Pengawasan dalam konteks pajak,
yang dihasilkan adalah :
terdiri dari Intensifikasi dan Ekstensifikasi.
1.
Pemahaman Perpajakan (X1) berpengaruh
Intesfikasi adalah memaksimalkan apa yang
secara signifikan terhadap variabel tingkat
sudah ada yang berarti usaha menambah
Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
penerimaan pajak tanpa menambah objek pajak. Sementara
Ekstensifikasi
adalah
2.
menambah
Pengawasan signifikan
objek pajak yang berarti usaha menambah
(X2)
berpengaruh
terhadap
variabel
tingkat
Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
penerimaan pajak dengan menambah objek
Sosialisasi
(X3)
pajak yang sebelumnya tidak ada” (Djuanda,
signifikan
terhadap
2012).
Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
3.
secara
3.
berpengaruh
secara
variabel
tingkat
Sosialisasi Basalamah
(2004:196)
menjelaskan
METODE PENELITIAN
“Sosialisasi dapat diartikan sebagai suatu proses
Jenis
pendekatan
yang
digunakan
dimana orang-orang mempelajari sistem nilai,
adalah
norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh
pengukuran variabel-variabel penelitian dengan
kelompok sebagai bentuk transformasi dari
angka dan melakukan analisis data dengan
orang tersebut sebagai orang luar menjadi
prosedur
organisasi yang efektif”. Sehingga Sosialisasi
digunakan
perpajakan dapat diartikan sebagai suatu upaya
confirmatory,
dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan
kausal
pengertian, informasi, dan pembinaan kepada
hipotesis
masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak
menolak teori tersebut.
khususnya
mengenai
segala
sesuatu
yang
kuantitatif,
karena
statistik. adalah
Jenis
antara guna
penelitian
explanatory
karena
menggunakan
research
menjelaskan
variabel
atau
hubungan
melalui
memperkuat
yang
pengujian
atau
bahkan
Penelitian yang dilakykan pada KPP
berhubungan dengan perpajakan.
Pratama
Malang
setalan
dengan
mempertimbangkan di daerah Malang Selatan Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan memiliki arti
merupakan
kawasan
industry
yang
dapat
suatu tindakan
mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil,
yang sesuai aturan serta berperilaku disiplin
dan Menengah (UMKM). KPP Pratama Malang
dengan mematuhi norma-norma yang berlaku.
Selatan beralamatkan di Jalan Merdeka Utara
Hal ini sama dengan perlakuan pada perpajakan.
No. 3 Malang.
Wajib Pajak dapat dikatakan patuh jika Wajib
4
Adapun jumlah pemilik UMKM pada KPP
Wajib Pajak akan meningkat sebesar
Pratama Malang Selatan adalah 17.691, jumlah
0,166
tersebut akan dijadikan sebagai populasi dalam
meningkat sebesar 1 satuan dengan
penelitian ini. Dari populasi tersebut dapat
menganggap variabel bebas yang lain
diambil sampel sebanyak 100 responden yang
bernilai 0/tetap.
berasal dari penggunaan rumus slovin. Selain itu,
4.
jika
variabel
Pengawasan
Nilai koefisien sebesar 0,244 memiliki
penggunaan teknik Probability Sampling (secara
arti jika variabel Sosialisasi meningkat
acak) dengan metode disproportionate stratified
sebesar 0,244 maka akan diikuti dengan
random sampling yang dipilih oleh peneliti dalam
peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak
pengambilan sampel.
sebesar 0,244 dengan anggapan nilai
Analisis deskriptif dan analisis inferensial
pada variabel Pemahaman Wajib Pajak
merupakan teknik analisis data yang digunakan
dan Pengawasan = 0/tetap.
dalam penelitian ini. Peneliti juga menggunakan kuesioner
dan
dokumentasi
sebagai
Uji Hipotesis
alat
pengumpulan data.
1.
Uji Koefisien determinasi Koefisien Determinasi (uji R2) berguna
HASIL DAN PEMBAHASAN Perhitungan
untuk mengukur seberapa besar pengaruh
pengaruh
variabel
bebas
variabel X secara keseluruhan terhadap variabel
(Kepatuhan Wajib Pajak) dan variabel terikat
Y.
(Pemahaman
dan
pengaruh variabel bebas (X) dalam model
Sosialisasi) dalam penelitian ini menggunakan
terhadap variabel terikat (Y), sedangkan sisanya
analisis regresi linear berganda dengan bantuan
dipengaruhi oleh variabel (faktor) lain. Berikut
software SPSS versi 21. Adapun hasil arti
penjelasanya :
Perpajakan,
Pengawasan,
Model
B
1
menunjukkan
bahwa
Model Summaryb
Tabel 1 Analisis Regresi Linear Berganda Standardized Coefficients
tersebut
Tabel 2 Koefisien Determinasi
perhitungan tersebut tersaji pada tabel 1. Unstandardized Coefficients
Hasil
Model R T
Sig.
Std. Error Beta
,672
1 4,832 ,000
a
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
,451
,434
,20958
(Constant) 1,405
,291
X1
,262
,072
,299
3,621 ,000
Dari hasil regresi linear berganda pada tabel
X2
,166
,045
,308
3,721 ,000
2 diketahui besarnya R Square atau koefisien
X3
,244
,066
,301
3,684 ,000
determinasi sebesar 0,451 (45,1%) yang berarti
Maka didapatkan model regresi sebagai
variabel Pemahaman Wajib Pajak, Pengawasan, dan Sosialisasi dapat mempengaruhi Kepatuhan
berikut:
Wajib Pajak sebesar 45,1%. Selain itu, Kepatuhan
Y = 1,405 + 0,262 X1 + 0,166 X2 + 0,244 X3
Wajib
Dimana : 1.
Dari
hasil
analisis
regresi
dapat
berganda didapatkan nilai konstanta
sebesar 54,9% (100%-45,1%).
sebesar
2.
1,405.
Hal
ini
dipengaruhi
oleh
mengartikan
Uji Simultan (Uji F) Uji Simultan atau Uji secara bersama-sama
Wajib Pajak, Pengawasan, dan Sosialisasi
dilakukan
tidak
perubahan
Pemahaman Wajib Pajak, Pengawasan, dan
variabel
Sosialisasi memiliki pengaruh secara bersama-
mengalami
tetap/konstan,
maka
nilai
untuk
menguji
apakah
variabel
sama terhadap Kepatuhan wajib Pajak.
Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 1,405. Pajak
Pengujian dilakukan dengan menggunakan
memiliki nilai koefisien sebesar 0,262.
hipotesis, jika H0 benilai 0, maka variabel bebas
Hal ini berarti Kepatuhan Wajib Pajak
tidak
akan mengalami peningkatan sebesar
terhadap variabel terikatnya. Namun jika Ha
0,262 jika variabel Pemahaman Wajib
tidak bernilai 0 maka variabel bebas memiliki
Pajak naik sebesar 1 satuan dengan
pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan
menganggap variabel Pengawasan dan
Wajib Pajak.
Variabel
Pemahaman
Wajib
Nilai
Koefisien
Pengawasaan
pada
sebesar
memiliki
Pengujian
Sosialisasi bernial 0/tetap. 3.
juga
variabel bebas yang lain diluar dari penelitian ini
linear
bahwa jika nilai variabel Pemahaman
2.
Pajak
0,166
pengaruh
yang
lain
yang
dapat
signifikan
dilakukan
variabel
dengan cara membandingkan nilai Signifikasi F
yang
dengan nilai α = 0,05. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 3.
memiliki arti bahwa variabel Kepatuhan
Tabel 3 Uji Simultan
5
Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa
Pengawasan memiliki pengaruh yang signifikan
nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari > α
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
= 0,05. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa H0
3.
Variabel Sosialisasi
ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan
Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) untuk
bahwa ke-tiga variabel bebas dalam penelitian
variabel Sosialisasi pada tabel 4 menunjukkan
ini akan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.
bahwa
3.
Hasil Uji Parsial
signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib
Penggunaan uji parsial dalam penelitian ini
Pajak. Hal tersebut dibuktikan melalui uji parsial
adalah untuk mengetahui apakah variabel bebas,
variabel
memiliki
pengaruh
yang
(uji t) yang telah dilakukan oleh peneliti.
yaitu Pemahaman Wajib Pajak, Pengawasan, dan
Hasil
dari
pengujian
tersebut
adalah
Sosialisasi memilik pengaruh yang signifikan
variabel Sosialisasi memiliki nilai thitung sebesar
terhadap
Teknik
3,684 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal
pengujian dilakukan jika suatu variabel bebas
tersebut menunjukkan bahwa thitung > ttabel (3,684 >
memiliki thitung lebih besar dari ttabel atau nilai Sig.
1,66) dan nilai
t lebih kecil dari nilai α = 0,05 maka variabel
tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan
bebas
nilai signifikansi α sebesar 0,05.
Kepatuhan
tersebut
ajib
memiliki
Pajak.
pengaruh
yang
signifikan sebesar 0,000. Nilai
signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pembahasan
Untuk lebih jelasnya lihat tabel 4. Tabel 4 Uji Parsial Unstandardized Coefficients
Model
B
1
Dengan menggunakan software SPSS versi Standardized Coefficients
21, maka hasil uji hipotesis yang didapat adalah t
Sig.
sebagai berikut.
Std. Error Beta
(Constant) 1,405
,291
X1
,262
,072
,299
3,621 ,000
X2
,166
,045
,308
3,721 ,000
X3
,244
,066
,301
3,684 ,000
Didapatkan
1.
4,832 ,000
nilai
ttabel
dengan
Pengaruh
Pemahaman
Perpajakan
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hasil Pemahaman
penelitian
menunjukkan
Perpajakan
memiliki
bahwa
pengaruh
signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di
nilai
KPP Pratama Malang Selatan. Dengan melihat
signifikansi 0,05 dengan cara sebagai berikut :
hasil perhitungan dari analisis regresi linear
df = jumlah sampel – jumlah variabel bebas = 100 – 3
berganda, maka didapat nilai ttabel < thitung yaitu
= 97
sebesar 1,66. Angka tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai thitung yaitu sebesar
Maka nilai ttabel pada df = 97 adalah 1,66. Sedangkan
Nilai
thitung
diperoleh
3,621. Selain itu, dapat diketahui juga nilai
dari
Coefficients dimana diketahui :
signifikansi
1.
Variabel Pemahaman Perpajakan
Perpajakan sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih
Dari hasil uji parsial pada tabel 4, dapat
kecil dibandingkan dengan toleransi kesalahan
disimpulkan Perpajakan
bahwa
variabel
memiliki
dari
variabel
Pemahaman
Pemahaman
(α=0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel
signifikan
Kepatuhan Wajib Pajak mendapat pengaruh
pengaruh
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut di
yang
buktikan dengan hasil penelitian melalui analisis
Perpajakan, yang berarti Ha diterima dan Ho
regresi linear beganda, nilai thitung pada variabel
ditolak.
Pemahaman
Perpajakan
terhadap
signifikan
oleh
variabel
Pemahaman
Hasil ini sesuai dengan penelitian yang
variabel
Kepatuhan Wajib Pajak adalah 3,621 dengan
telah
signifikan sebesar 0,000. Dengan demikian nilai
menyatakan “Pemahaman Perpajakan meliputi
thitung 3,621 lebih besar dari ttabel 1,66 serta nilai
pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan
signifikansi pada α = 0,05 yang berarti 0,05 >
benar, penghitungan pajak sesuai dengan pajak
0,000.
terutang, dan penyetoran pajak secara tepat
2.
Variabel Pengawasan
waktu
Tabel 4 menunjukkan bahwa thitung variabel
disimpulkan bahwa selama ini para responden
Pengawasan memiliki nilai lebih besar jika
mampu memahami setiap kewajiban perpajakan
dibandingkan dengan nilai ttabel (3,721 > 1,66) dan
yang harus dipenuhi.
nilai signifikansi pada variabel Pengawasan
dilakukan
sesuai
Model
sebesar 0,000 yang berarti nilai tersebut lebih 0,05 (0,000 < 0,05). Dengan demikian variabel
6
(2008:2)
tempatnya”.
Sum of Squares
Regression 3,464
kecil dibandingan dengan taraf signifikansi α =
Ekawati
Jadi,
yang
dapat
df Mean Square
F
3
26,290 ,000b
1,155
1 Residual
4,217
96 ,044
Total
7,681
99
Sig.
Semakin
tinggi
tingkat
Pemahaman
Dengan demikian nilai thitung memiliki nilai
Perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat
yang lebih besar dibandingkan nilai ttabel (3,684 >
kepatuhan yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam
1,66), sementara nilai signifikansi sebesar 0,000
pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini sesuai
memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan
dengan hasil penelitian terdahulu yang telah
dengan nilai toleransi kesalahan sebesar 0,05
dilakukan Prasetyo (2006) yang mengatakan
(α=0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa Ho
bahwa variabel Pemahaman Perpajakan dengan
ditolak dan Ha diterima.
Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh yang positif.
Pernyataan
dengan
hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan
penelitian yang telah dilakukan oleh Ningtyas
Adiyati (2009), dalam penelitiannya dijelaskan
(2012)
bahwa
yang
tersebut
menjelaskan
Pemahaman
Perpajakan
sesuai
Hasil penelitian tersebut selaras dengan
diantara dengan
variabel
Kepatuhan
Kepatuhan
Wajib
Pajak
dapat
dipengaruhi oleh variabel Sosialisasi.
Wajib Pajak terdapat pengaruh yang saling
Sosialisasi dapat dinilai melalui 4 (empat)
berkaitan, sesuai dengan penjelasan Cahyono
dimensi seperti yang dijelaskan oleh Vedhayana
dalam Priambudi (2012:100) yang menyatakan
(2012:20), yaitu penyuluhan berupa ketepatan
bahwa pemahaman perpajakan yang dimiliki
pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan oleh
oleh seorang Wajib Pajak mengenai peraturan
kantor pajak, penyelenggaraan dapat berupa
perpajakan yang berlaku dapat dikatakan patuh
intensitas waktu pelaksanaan Sosialisasi, cara
jika Wajib Pajak tersebut melaksanakan apapun
Sosialisasi
yang
dijelaskan sesuai dengan kebutuhan Wajib Pajak,
telah
dipahaminnya,
begitu
pula
sebaliknya. 2.
seperti
pemaparan
materi
yang
dan media yang digunakan berupa pemanfaatan
Pengaruh
Pengawasan
terhadap
media
Kepatuhan Wajib Pajak. Sesuai
dengan
cetak
maupun
elektronik
dalam
memberikan Sosialisasi. yang
telah
pengawasan
yang
meningkat mengikuti kegiatan Sosialisasi yang
memiliki
dilakukan oleh kantor pajak, mengingat pajak
pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan
1% atas peredaran bruto tertentu ini merupakan
Wajib
sering
pajak penghasilan baru. Untuk memberikan
pengawasan yang dilakukan oleh fiskus, maka
edukasi kepada Wajib Pajak secara menyeluruh,
semakin tinggi pula tingkat ketaatan yang
DJP dapat melakukan pemasangan iklan di
dimiliki oleh Wajib Pajak dalam memenuhi
berbagai
kewajiban
menyamakan
dilakukan, dilakukan
penelitian
didapatkan oleh
Pajak.
pegawai
Semakin
pajak
tinggi
perpajakannya,
atau
begitu
Jadi
pula
sebaliknya.
Kepatuhan
media,
Wajib
penyebaran
persepsi
antar
Pajak
dapat
brosur, fiskus
serta dalam
menjawab atas pertanyaan atau keluhan Wajib
Hal ini sesuai dengan penjelasan dari
Pajak.
Djuanda (2012) yang mengatakan pengawasan dalam perpajakan dapat dibagi menjadi 2, secara
KESIMPULAN DAN SARAN
intensifikasi
Kesimpulan
dan
ekstensifikasi.
Intensifikasi
memiliki arti menambah jumlah objek pajak
Kesimpulan yang dapat diambil adalah
yang telah dimiliki seseorang Wajib Pajak, sedangkan objek
ekstensifikasi
pajak
yang
tidak
berarti
sebagai berikut.
menambah
dikenakan
1.
pajak
Variabel Pemahaman Perpajakan memiliki nilai Sig. sebesar 0,000. Jika dibandingkan
sebelumnya.
dengan nilai α=0,05 maka nilai Sig. untuk
Pengaruh variabel Pengawasan terhadap
variabel Pemahaman Perpajakan menjadi
kepatuhan Wajib Pajak dapat diketahui dari
lebih kecil. Hal ini menandakan bahwa
hasil uji t yang memiliki nilai thitung lebih besar
variabel Pemahaman Perpajakan memiliki
dari nilai ttabel (3,721>1,66) serta nilai sig. yang
pengaruh
lebih kecil dari α=0,05 (0,000<0,05). Dengan
kepatuhan
demikian Ha diterima dan H0 ditolak.
perpajakan yang dilakukan oleh Wajib
3.
Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan
Pajak UMKM. Dengan kata lain semakin
Wajib Pajak.
tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak,
Variabel
Sosialisasi
dengan
variabel
yang
signifikan
pemenuhan
terhadap kewajiban
semakin tinggi pula tingkat Pemahaman
Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengaruh yang
Perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak.
signifikan. Hal ini sesuai dengan hasil riset yang
2.
Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi
telah dilakukan peneliti, diketahui nilai thitung
secara signifikan oleh variabel Pengawasan.
sebesar 3,684 dan nilai signifikan sebesar 0,000.
Dengan demikian, tingkat Kepatuhan Wajib
7
Pajak
dalam
memenuhi
perpajakannya
kewajiban
tergantung
tarif pajak berdasarkan jenis usaha dan/atau
dengan
berdasarkan jumlah omzet.
Pengawasan yang dilakukan oleh DJP. Semakin
sering
Pengawasan,
DJP
maka
DAFTAR PUSTAKA Anonim. 2009. Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU RI No. 20 Tahun 2008). Jakarta : Sinar Grafika.
melakukan
Wajib
Pajak
akan
semakin patuh. Hal ini sesuai dengan penelitian
yang
telah
dilakukan,
didapatkan nilai Sig. 0,000 lebih kecil dari
_______. 2013. Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B Terpadu. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia.
nilai α=0,05. 3.
Tingkat intensitas pelaksanaan Sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pajak dapat
_______. 2013. PPh atas Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu adalah Untuk Keadilan. http://www.pajak.go.id (diakses pada tanggal 8 Oktober 2013).
menggambarkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar pada kantor pajak setempat. Hal ini sesuai dengan hasil yang didapatkan bahwa nilai Sig. sebesar 0,000 lebih kecil (α=0,05)
dari level yang
signifikansi
menandakan
_______. 2013. Realisasi Penerimaan Negara. http://www.bps.go.id (diakses pada tanggal 3 Oktober 2013).
5%
bahwa
Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi secara Arikunto, Suharsimi. 2009. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara.
signifikan oleh variabel Sosialisasi. Saran Saran-saran penelitian sebagai berikut. 1.
Basalamah, Anies S. 2004. Perilaku Organisasi Memahami dan Mengelola Aspek Humaniora dalam Organisasi. Depok : Usaha Kami.
Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel-variabel variabel
yang
yang
telah
berbeda
dengan
dilakukan
dalam
penelitian ini. Hal ini perlu dilakukan mengingat
nilai
koefisien
Diana, Anastasia dkk. 2009. Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis. Yogyakarta : CV Andi OFFSET.
determinasi
dalam penelitian ini sebesar 45,1% sehingga diharapkan
penelitian
selanjutnya
Djuanda, I. Nyoman. 2012. Fungsi Pengawasan. http://kpp802.itgo.com (diakses pada tanggal 8 Desember 2013).
mendapatkan hasil yang lebih baik. 2.
Penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini hanya mengambil sampel
Ekawati, Liana, dkk. 2008. “Survey Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta”. Jurnal Teknologi & Manajemen Informatika. Vol 6, September 2008: 185-191.
pada pemilik UMKM pada KPP Pratama Malang Selatan. Maka peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian pada pemilik UMKM dari berbagai wilayah di
Indonesia.
Hal
ini
berguna
untuk Irfanto, Heru. 2011. “Tinjauan Atas Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul”. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Tangerang.
membandingkan kondisi pemilik UMKM di berbagai wilayah Indonesia. 3.
Mengingat pajak 1% atas peredaran bruto tertentu baru ditetapkan pada tahun 2013, maka Direktorat Jendral Pajak diharapkan dapat
meningkatkan
intensitas
waktu
Sosialisasi pada KPP Pratama di seluruh
Lubis, Irwansyah. 2011. Kreatif Gali Sumber Pajak Tanpa Bebani Rakyat. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
Indonesia dan tetap konsisten memberikan informasi melalui media cetak maupun media elektronik. Sosialisasi yang konsisten
Nurazizah, Yayuk dkk. 2011. OASIS Pemotongan/Pemungutan PPh. Jakarta : DJP.
dan sering diadakan sejalan dengan tingkat pengetahuan
perpajakan
yang
dimiliki
Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. 4.
Nurmantu, Safri. 2005. Pengantar Perpajakan. Jakarta : Granit.
DJP diharapkan untuk mengkaji ulang terkait peraturan pajak atas peredaran bruto
Priambudi, Adam Adiansah Atsani. 2013. “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Serta Pelayanan Perpajakan Terhadap
tertentu agar pengenaan pajak lebih tepat sasaran. Dapat dengan cara membedakan
8
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Surabaya”. Skripsi Universitas Brawijaya, Malang. Resmi, Siti. 2012. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta : Salemba Empat. Suandy, Erly. 2008. Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.
9
