Putu Eka Trisna Dewi, S.H., M.H. Exoneration…
173
EXONERATION CLAUSE PADA PERJANJIAN STANDAR PEMBIAYAAN KONSUMEN Oleh : Putu Eka Trisna Dewi, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Abstract In general, the business activities can not be separated from an agreement to ensure legal certainty. Testament as we know it is an event where one can promise to someone other or where two or more mutually pledged to carry out a thing. Currently, there is a wide range of agreement or contract is a form of derivative agreements of the agreements already provided for in the Civil Law Act (Civil Code) as a result of the principle of freedom of contract. The subject of the agreement was not only a person but also the body, whether incorporated or unincorporated. One of the agreements arising from the development of the business world is a consumer financing agreement in which the shape of the agreement in the form of raw agreement. Because of its raw argued that the treaty does not reflect a sense of fairness and detrimental to one of the parties which are in the field of contract law known as the exoneration clause. Keywords : Consumer Financing Agreement, The Exoneration Clause. Abstrak Pada umumnya, kegiatan bisnis tidak terlepas dari adanya suatu perjanjian untuk menjamin suatu kepastian hukum. Perjanjian seperti yang kita kenal adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lainya atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dewasa ini muncul berbagai macam perjanjian atau kontrak merupakan bentuk perjanjian turunan dari perjanjian yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai akibat dari adanya asas kebebasan berkontrak. Subyek dari perjanjian pun tidak hanya orang melainkan juga badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.Salah satu perjanjian yang timbul dari perkembangan dunia usaha adalah perjanjian pembiayaan konsumen di mana bentuk dari perjanjian ini adalah perjanjian baku.Perjanjian baku (standard) yang beredar dalam masyarakat dipandang banyak merugikan konsumen yang membutuhkan, karena isinya tidak mencerminkan rasa keadilan. Isi dari perjanjian standar berat sebelah dan terdapat klausula yang membatasi tanggung jawab salah satu pihak sehingga merugikan pihak lainnya atau hanya menguntungkan bagi salah satu pihak saja yang disebut klausula eksonerasi. Kata Kunci : Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Klausul Eksonerasi.
174
Putu Eka Trisna Dewi, S.H., M.H. Exoneration…
A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Perkembangan ekonomi yang kian
bantuan lembaga pembiayaan konsumen
pesat menyebabkan persaingan dalam
agar dibiayaai terlebih dahulu dan pihak
dunia perdaganganpun meningkat tajam.
debitur selanjutnya akan membayar secara
Lembaga yang erat hubungannya dengan
angsuran kepada pihak kreditur yaitu
perkembangan
dalam
lembaga pembiayaan konsumen. Para
lembaga
pihak dalam perjanjian tersebut wajib
pembiayaan yaitu badan usaha yang
mematuhi semua isi perjanjian yang telah
melakukan kegiatan pembiayaan dalam
disepakati yang natinya menimbulkan hak
bentuk penyediaan dana atau barang
dan kewajiban bagi para pihak.
praktek
perdagangan
dikenal
dengan
modal dengan tidak menarik dana secara langsung
dari
masyarakat.
Untuk
pemilikan
kendaraan
Lembaga
bermotor tersebut dapat dilakukan dengan
pembiayaan ini terdiri dari lembaga
mengadakan jual beli kendaraan bermotor
pembiayaan
lembaga
dimana
debitur
pembiayaan non bank, dimana lembaga
tersebut
pada
pembiayaan non bank dalam hal ini
pembiayaan konsumen yang ditunjuk
adalah pembiayaan konsumen.
tersebut yang akan membayar pada pihak
bank
dan
Lembaga pembiayaan konsumen
membeli dealer
dan
kendaraan lembaga
dealer secara kontan selanjutnya pihak
dalam memberikan pembiayaan pun tidak
debitur
lepas dari yang namanya perjanjian
bermotor tersebut secara angsuran pada
dimana
pihak kreditur yaitu lembaga pembiayaan
pihak
kreditur
dan
debitur
akan
membayar
menyepakati untuk melakukan perbuatan
konsumen,
yang
hukum
didahului
dengan
yaitu
debitur
melakukan
pembelian kendaraan bermotor dengan
kendaraan
sebelumnya
telah
penandatanganan
Putu Eka Trisna Dewi, S.H., M.H. Exoneration…
175
perjanjian baku (perjanjian standard)
klausula yang hanya menguntungkan
yang melibatkan pihak-pihak terkait.
sepihak
Pada umumnya ikatan jual beli dengan
pelunasan
berjangka
atau
sering
pembayaran menimbulkan
saja
yaitu
pihak
kreditur.
Perjanjian sering mencantumkan bahwa pihak debitur harus membayar tepat waktu
dan
setiap
keterlambatan
permasalahan berkepanjangan. Salah satu
pembiayaan dikenakan denda dan sanksi-
penyebabnya adalah adanya perjanjian
sanksi lain yang memberatkan.
dengan
syarat-syarat
baku.
Perjanjian baku menurut Mariam
baku
Darus Badrulzaman adalah perjanjian
adalah perjanjian yang telah dipersiapkan
yang isinya dibakukan dan dituangkan
terlebih dahulu. Banyak terjadi orang
dalam bentuk formulir. Adapun ciri-ciri
menandatangani suatu perjanjian tanpa
pada umumnya dari perjanjian standard
membaca dengan teliti syarat-syarat yang
adalah sebagai berikut 1:
telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut.
a. Wujudnya dalam bentuk formulir
Perjanjian
dengan
Keadaan
yang
syarat-syarat
seperti
yang
telah
standard;
disebutkan diatas tidak hanya dilakukan
b. Syarat-syarat standard (baku) yang
oleh orang-orang yang awam, kurang
ada didalamnya tidak dapat diubah;
mampu dan kurang berpendidikan, tetapi
c. Syarat-syarat standard (baku) yang
oleh orang-orang yang mengerti dan
ada
berpendidikan
sepihak.
cukup.
Agaknya
didalamnya
disusun
secara
kecerobohan ini umumnya disebabkan
Di dalam prakteknya memang
orang tidak mau pusing atau susah.
perjanjian baku atau standard ini tumbuh
Contohnya dalam perjanjian standard
sebagai perjanjian tertulis dalam bentuk
pembiayaan konsumen kredit kendaraan 1
bermotor
dimana
terdapat
beberapa
Mariam Darus Badrulzaman, 1980, Perjanjian Baku (Standard) dan Perkembangannya di Indonesia, USU, hal. 2.
176
Putu Eka Trisna Dewi, S.H., M.H. Exoneration…
formulir-formulir. Hal ini disebabkan
kreditur.
karena
hukum
berasal dari rumusan pengusaha secara
sejenis yang selalu terjadi dan berulang-
sepihak dapat juga berasal dari rumusan
ulang
orang,
pasal undang-undang. Klausula eksonerasi
untuk
dapat berasal dari rumusan pengusaha
perbuatan-perbuatan
melibatkan
menimbulkan
banyak
kebutuhan
Klausula
eksonerasi
mempersiapkan isi perjanjian itu terlebih
membebankan
dahulu dan dibakukan, dan seterusnya
konsumen (debitur) bahwa ia (kreditur)
dicetak dalam jumlah banyak sehingga
tidak
memudahkan penyediaan setiap saat bila
menyulitkan pihak konsumen (debitur).
diperlukan.
Klausula
Perjanjian baku (standard) yang
pembuktian
dapat
bersalah
dan
eksonerasi
undang-undang
pada
inilah
rumusan
yang
pasal
membebankan
beredar dalam masyarakat dipandang
pembuktian
banyak
yang
dirinya tidak bersalah sehingga bebas dari
tidak
tanggung jawab2. Hal ini menunjukkan
mencerminkan rasa keadilan. Isi dari
semakin kuatnya kedudukan kreditur yang
perjanjian standard berat sebelah dan
sebenarnya sudah kuat tanpa pencantuman
terdapat
klausula tersebut.
merugikan
membutuhkan,
konsumen
karena
klausula
yang
isinya
membatasi
pada
pengusaha
bahwa
tanggung jawab salah satu pihak sehingga merugikan pihak lainnya atau hanya
B. PEMBAHASAN 1.
menguntungkan bagi salah satu pihak saja
Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Standard Pembiayaan Konsumen
yang disebut klausula eksonerasi. Perjanjian pembiayaan konsumen Dalam berbagai kegiatan bisnis yang disusun atau dibuat oleh pihak banyak yang menggunakan perjanjian
kreditur
pada
baku (standard) dimana isinya terdapat eksonerasi penanggung atau eksonerasi
2
Ibid, hal. 47.
umumnya
berbentuk
177
Putu Eka Trisna Dewi, S.H., M.H. Exoneration…
perjanjian dengan
standard
yang
klausula
dilengkapi
baku
yang
ditetapkan
yang
pemerintah ialah perjanjian baku yang
memberatkan pihak konsumen selaku
isinya ditentukan pemerintah terhadap
debitur.
standard
perbuatan-perbuatan hukum tertentu,
pembiayaan konsumen umumnya tidak
misalnya perjanjian-perjanjian yang
seimbang.
mempunyai obyek hak-hak atas tanah.
Isi
dari
eksonerasi
Perjanjian
perjanjian
Pada umumnya perjanjian standard lebih
menguntungkan
bidang
agrarian,
lilatlah
yang
misalnya formulir-formulir perjanjian
membuatnya atau pihak kreditur dan
sebagaimana yang diataur dalam SK
cenderung merugikan pihak konsumen.
Menteri Dalam Negeri tanggal 6
Walaupun tidak semuanya demikian.
Agustus
Perjanjian standard dalam praktek di
berupa antara lain akta jual beli model
masyarakat
1156727, akta hipotik model 1045055
dapat
pihak
Dalam
dibedakan
dalam
beberapa jenis, antara lain3 :
baku
sepihak
No.
104/Dja/1977
dan sebagainya.
a. Perjanjian Baku Sepihak Perjanjian
1977
c. Perjanjian Baku Yang Ditentukan di adalah
Lingkungan Notaris dan advokat
perjanjian yang isinya ditentukan oleh
Perjanjian baku yang ditentukan di
pihak yang kuat kedudukanya di
lingkungan notaris dan advokatadalah
dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat
perjanjian-perjanjian
disini
semula konsepnya sudah disediakan
ialah
lazimnya
pihak
kreditur
mempunyai
yang posisi
untuk
memenuhi
yang
permintaan
anggota
debitur. Kedua pihak lazimnya terikat
bantuan notaris atau advokat yang
dalam
bersangkutan. Di dalam kepustakaan
misalnya
pada
perjanjian buruh kolektif. b. Perjanjian Baku Yang Ditetapkan Pemerintah 3
Ibid, hal. 55.
yang
dari
(ekonomi) kuat dibandingkan pihak
organisasi,
masyarakat
sejak
minta
Belanda, jenis ini disebut contract model. Dalam prakteknya baik format maupun
isi
perjanjian
pembiayaan
178
Putu Eka Trisna Dewi, S.H., M.H. Exoneration…
konsumen
telah
ditentukan
oleh
memahami secara rinci biasanya pihak
perusahaan pembiayaan konsumen selaku
konsumen
kreditur dan kurang adanya gentlemen
menandatangani semua form perjanjian
agrrement dari pihak kreditur disinilah
standard yang disodorkan pihak kreditur
dimulai
tanpa
ketidak
seimbangan
dari
(debitur)
membacanya
dengan
langsung
seksama
perjanjian yang berlaku di perusahaan
karena faktor kebutuhan dan keinginan
pembiayaan
pihak konsumen akan kredit kendaraan
konsumen.Ketidak
seimbangan
ini
dapat
dilihat
dari
yang diinginkan.
banyaknya kewajiban pihak debitur dan
Untuk
memperoleh
kredit
sedikitnya hak yang diperoleh oleh pihak
kendaraan yang diinginkan tersebut tidak
debitur dan sebalikknya. Namun bisnis
jarang konsumen (debitur) harus terlebih
pembiayaan ini tetap tumbuh pesat,
dulu membayar uang tanda jadi (booking
walaupun
fee), baru kemudian disodorkan perjanjian
terjadi
ketidakseimbangan
kedudukan debitur tetap menggunakan
pembiayaan
jasa
memenuhi
kemuadian akan dibantu mengisi oleh
syarat-syaratnya
pegawai kantor pembiayaan konsumen
lembaga
kebutuhannya
ini
untuk
karena
konsumennya
lebih mudah dibanding melalui jasa
yang
perbankkan.
hakikatnya uang tanda jadi (booking fee)
Walaupun tidak adanya gentlemen
bersangkutan.
yang
Padahal
pada
tidak lain adalah sebagai pembayaran
agrrement deari pihak pengembang dan
angsuran
lemahnya
(debitur)
menunjukan adanya ketidak jujuran dari
dalam perjanjian standard pembiayaan
pelaku bisnis, yang dalam hal ini pihak
konsumen namun hal ini tentunya tidak
yang kedudukannya lebih tinggi memang
bisa hanya disalahkan hanya pada pihak
memiliki peluang lebih besar untuk
perusahaan pembiayaan (kreditur) saja
melakukan
karena pihak konsumen (debitur) kerap
untuk menghindari tanggung jawab dan
kali
memperoleh keuntungan yang besar.
posisi
konsumen
mengabaikan
pembiayaan
isi
konsumen,
perjanjian tanpa
harus
uang
muka.Hal
penyalahgunaan
ini
jelas
keadaan
179
Putu Eka Trisna Dewi, S.H., M.H. Exoneration…
Mengenai keadaan yang demikian,
selaku pemilik modal dengan modal yang
bahwa ketidakseimbangan yang terjadi
tidak sedikit menghadapi risiko bisnis
berkaitan
hukum
yang tidak kecil dan sangat tinggi,
antara pihak kreditur dan pihak debitur
terutama terhadap risiko kerugian akibat
dalam hubungannya dengan perjanjian
situasi ekonomi yang tidak menentu.
standard pembiayaan konsumen dapat
Belum lagi ulah konsumen-konsumen
dipahami sepenuhnya. Dimana kedudukan
nakal dan tidak bertanggung jawab. Jadi
hukum pihak kreditur lebih tinggi karena
disini wajar apabila pihak kreditur yaitu
sebagai pihak yang membuat perjanjian
perusahaan
standard pembiayaan konsumen tersebut
menerapkan klausula eksonerasi pada
dan sekaligus sebagai pemilik modal.
perjanjian
Kemudian kedudukan pihak debitur yang
konsumen selama klausula tersebut tidak
lebih lemah karena sebagai pihak yang
bertentangan dengan undang-undang dan
membutuhkan kredit hanya memiliki dua
ketertiban
pilihan menerima atau menolak perjanjian
pemberian penalti baik ringan atau berat
tersebut dan sebagai konsekwensi apabila
terhadap pihak debitur bahkan diancam
pihak debitur menerimanya maka pihak
dengan eksekusi obyek jaminan fidusia,
debitur harus mematuhi seluruh ketentuan
bila pihak debitur tidak memenuhi isi
yang pertuang dalam isi perjanjian. Dalam
perjanjian atau bahkan melanggarnya
hal ini memang seolah-olah hanya pihak
(wanprestasi)
debitur selaku konsumen yang terlihat
dalam kegiatan bisnis karena secara tidak
dirugikan, namun sebenarnya tidaklah
langsung pihak kreditur juga dirugikan
begitu.
dalam hal ini, maka untuk mengantisipasi
dengan
kedudukan
pembiayaan
standard
umum.
masih
konsumen
pembiayaan
Misalnya
dianggap
saja
wajar
Masih berkaitan dengan hal diatas,
kerugian yang lebih besar sanksi seperti
bila kita dapat melihat suatu permasalah
diatas dianggap perlu agar perjanjian
dari tengah-tengah tentunya hal ini dapat
menjadi tegas dan ada efek penaatan
dimaklumi. Pihak kreditur yang tidak lain
perjanjian dari pihak debitur selaku
adalah perusahaan pembiayaan konsumen
konsumen.
Putu Eka Trisna Dewi, S.H., M.H. Exoneration…
2.
Kekuatan Mengikat Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Standard Pembiayaan Konsumen
180
pembayaran angsuran, pihak debitur setuju
untuk
membayar
denda
Syarat perjanjian baku (standard)
keterlambatan
paling
perlu
…………‰(………permil) per hari
mendapat perhatian khusus adalah yang
dari jumlah angsuran yang telah jatuh
berkaitan dengan “pembatasan tanggung
tempo tetapi belum dibayar.”
jawab” dari kreditur. Dalam bahasa
Adanya tempat yang dikosongkan
Belanda
dalam
yang
menonjol
hal
ini
yang
disebutkan
atau
dinamakan “exonerasi klause” dan dalam bahasa
Inggris
disebut
“Exemption
sebesar
perjanjian
dimaksudkan
besarnya denda ditentukan lebih lanjut oleh
perhitungan satuan
pihak
‰)
Clause” dan kualifikasinya dalam bahasa
(dalam
Indonesia dapat kita sebut “Klausula
angsuran yang telah jatuh tempo tetapi
Eksonerasi”4.
belum
dibayar
dari
kreditur
tanpa
jumlah
harus
Di dalam Perjanjian Pembiayaan
mendiskusikan dengan pihak debitur
Konsumen yang berbentuk perjanjian
dan besarnya dapat berubah sewaktu-
standard
waktu.
dimuat
klausula-klausula
Pihak
kreditur
hanya
eksonerasi (Exemption Clause) seperti
menyampaikan
besaran
denda
misalnya
beberapa
keterlambatan
tanpa
harus
lembaga
mendiskusikan apakah pihak debitur
(dikutip
perjanjian
baku
dari
isi
milik
pembiayaan konsumen) : a. Tentang
Tata
Cara
sanggup dan/atau menyetujui besaran Pembayaran
denda tersebut atau tidak.
memuat beberapa klausula-klausula
b. “Perjanjian dan pembukuan pihak
eksonerasi (Exemption Clause) seperti
kreditur merupakan bukti mutlak,
misalnya : “Atas setiap keterlambatan
sempurna
4
dan
mengikat
terhadap
pihak debitur dan pemberi jaminan Ibid, hal. 67.
181
Putu Eka Trisna Dewi, S.H., M.H. Exoneration…
sehubungan
dengan
pembayaran
cepat ditentukan oleh pihak kreditur
seluruh jumlah terhutang pihak debitur
yaitu besarannya disesuaikan sekian
kepada pihak kreditur.” Hal ini berarti
d. Persen besarnya dari nilai pelunasan.
apabila ada perbedaan atara bukti
Hal ini tentu juga akan membebani
cetak yang diberikan kepada pihak
dan
debitur
pihak
dengan
pembukuan
milik
merugikan debitur
konsumen yang
lebih
karena cepat
kreditur maka yang digunakan adalah
melunasi kredit tersebut berharap
milik kreditur walaupun seandainya
lebih sedikit membayar bungan tetapi
kesalahan
pada
tentunya pihak kreditur sebagai pelaku
pembukuan kreditur. jadi hal ini tentu
usaha tidak ingin dirugikan maka oleh
saja akan sangat merugikan pihak
karena itu sebagai kompensadi pihak
debitur selaku konsumen.
kreditur menerapkan penalty yang
tersebut
c. “Pemberi
fasilitas
untuk
melakukan
terjadi
dimungkinkan
memberatkan pihak debitur.”
pembayaran
1. Tentang Hak dan Kewajiban Atas
sebelum jatuh tempo pelunasan atau
Barang Jaminan memuat beberapa
melakukan
pembayaran
dipercepat
klausula-klausula
sepanjang
mengikuti
ketentuan-
(Exemption
ketentuan,
persyaratan
dan/atau
misalnya :
Pemberi
Fasilitas
a. Pada
beberapa
pasal-pasal
terbatas
yang
memuat
hak
perhitungan termasuk
tetapi
tidak
eksonerasi
Clause)
seperti
dan
membayar pinalti sebesar ………%
kewajiban selalu dilekatkan
(…..persen ) dari nilai pelunasan.” Hal
kata-kata “Penerima fasilitas
ini berarti besaran pinalti kepada
setuju dan mengikankan diri
debitur yang melunasi kreditnya lebih
…….” Hal ini menerangkan adanya pemaksaan kehendak
182
Putu Eka Trisna Dewi, S.H., M.H. Exoneration…
dari salah satu pihak dalam
tersebut dibebankan atau diberatkan hanya
perjanjian
pada pihak debitur sehingga sebenarnya
lainnya
karena
pihak
dihadapkan
pada
pihak
debitur
yang
kewajiban
Dan pabila pihak tersebut tidak
diberatkan lagi dengan pembayaran premi
setuju maka pihak yang lebih
asuransi yang harusnya menjadi tanggung
kuat
jawab keduabelah pihak.
tentunya
dapat
membatalkan untuk member fasilitas kredit.
setuju
untuk
mengasuransikan jaminan
ke
banyak
akan
2. Adanya pencantuman kalimat “ Telah dibaca, dimengerti, dan disetujui isi
b. “ Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan
lebih
memikul
pilihan setuju atau tidak setuju.
ini
yang
sudah
barang perusahaan
perjanjian ini” hal ini dimaksudkan oleh pihak kreditur untuk meniadakan tuntutan
oleh
pihak
debitur
dikemudian hari tentang isi perjanjian
asuransi yang ditentukan oleh
tersebut.
Pemberi Fasilitas dengan biaya
ditandatanganinya nanti perjanjian ini
premi
oleh
maka pihak debitur harus tunduk
Fasilitas/Pemberi
dengan semua ketentuan yang telah
Penerima Jaminan
ditanggung
yang
dibayarkan
melalui Pemberi fasilitas.” Disini bila ditelaah lebih lanjut
Karena
dengan
tertuang dalam isi perjanjian walaupun mungkin
pada
saat
menandatanganinya
pihak
sebenarnya tidak hanya pihak debitur
tidak
ataupun
selaku konsumen yang berkepentingan
memahami maksud setian kalimat dari
terhadap asauransi itu tapi juga pihak
perjanjian tersebut, hal ini tentunya
kreditur tapi dengan adanya otoritas untuk
akan
menetapkan setiap aturan biaya premi
membacanya
sangat
merugikan
debitur tidak
pihak
Putu Eka Trisna Dewi, S.H., M.H. Exoneration…
konsumen yang umumnya awam akan
kekuatan
hukum.
meskipun isinya berat sebelah.
Hal
diatas
hanyalah
beberapa
mengikat
Undang-Undang
sudah
(KUHPerdata)
umum
dimuat
dalam
suatu
bagi pihak-pihak,
Pasal 1338 ayat (1)
contoh klausula eksonerasi sebagaimana
183
Kitab
Hukum
Perdata
berbunyi
“Semua
Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
perusahaan pembiayaan konsumen yang
sebagai Undang-Undang bagi mereka
melibatkan pihak kreditur dan debitur.
yang membuatnya.” Dari ketentuan Pasal
Dalam klausula eksonerasi dimaksud
1338 ayat (1)
terdapat
beban
Hukum Perdata (KUHPerdata) ini dapat
tanggung jawab dari kreditur selaku
disimpulkan bahwa para pihak dapat
perusahaan pembiayaan konsumen kepada
membuat perjanjian berupa apa saja dan
debitur
berisi apa saja. Perjanjian yang telah
klausula
yang
pengalihan
tidak
lainmerupakan
konsumen itu sendiri. Dengan eksonerasi
adanya didalam
Kitab Undang-Undang
dibuat tersebut akan mengikat bagi pihakklausula Perjanjian
pihak yang bersangkutan seperti UndangUndang.
Pembiayaan Konsumen, maka konsumen
Asas kebebasan berkontrak yang
atau debitur dihadapkan pada pilihan
termuat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab
menyetujui jika ia menginginkan atau
Undang-Undang
menolak jika ia tidak menginginkan.
(KUHPerdata) mempunyai sifat terbuka
Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang
artinya
berbentuk perjanjian standard tersebut
mengadakan
berdasarkan pada ketentuan Pasal 1338
menentukan bentuk dari perjanjian yang
ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
akan dibuat yang memuat berbagai syarat
Perdata (KUHPerdata) yang memiliki
yang
setiap
Hukum
pihak
yang
perjanjian
dikehendaki,
bahkan
Perdata
akan berhak
dengan
184
Putu Eka Trisna Dewi, S.H., M.H. Exoneration…
menyimpang dari ketentuan yang termuat
seperti R. Subekti, E.H Hondius, dan
dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Asser
Perdata (KUHPerdata) itu sendiri (Pasal
Subekti seperti yang dikutip dalam salah
1493). Ini berarti bahwa Kitab Undang-
satu bukunya yang berjudul Hukum
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Perjanjian, bahwa menurut Pasal 1320
hanyalah memuat kaidah-kaidah yang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
bersifat melengkapi saja, tidak bersifat
untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan
memaksa.
empat syarat, yaitu :
Jadi penerapan pasal-pasal yang mengandung klausula eksonerasi dalam Perjanjian
Pembiayaan
Konsumen
tersebut diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan
dengan
Undang-Undang,
ketertiban umum dan kesusilaan. Dan
Rutten.
Adapun
pendapat
R.
1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri; 2) Cakap
untuk
membuat
suatu
perjanjian; 3) Mengenai suatu hal tertentu; 4) Suatu sebab yang halal.
perjanjian tersebut mempunyai kekuatan
Dua syarat pertama, dinamakan
mengikan bagi para pihak yang termuat
syarat subyektif, karena mengenai orang-
dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen
orangnya
tersebut.
mengadakan perjanjian, sedangkan dua
Tanpa ketentuan
mengesampingkan
syarat yang terakhir dinamakan syarat
KUHPerdata, dalam upaya memberikan
sendiri atau obyek dari perbuatan hukum
dasar
yang dilakukannya itu5.
kuat
ayat
yang
obyektif karena mengenai perjanjiannya
lebih
1338
subyeknya
(1)
yang
Pasal
atau
lagi
bagi
mengikatnya klausula eksonerasi pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen, maka 5
dikemukakan juga pendapat para sarjana
R. Subekti, 1991, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, hal. 17.
185
Putu Eka Trisna Dewi, S.H., M.H. Exoneration…
R. Subekti dalam bukunya yang
maksud dan tujuan dari perjanjian tersebut
berjudul Hukum Perjanjian mengatakan
dan dianggap telah terjadi kesepakatan
bahwa dengan sepakat atau juga yang
saat penandatanganan perjanjian tersebut.
dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa
Sehingga
kedua
dikatakan kesepakatan yang diam-diam
subyek
perjanjian
tersebut
yang
mengadakan
harus
bersepakat,
dan
kesepakatan
konsekwensinya
disini
debitur
dapat
telah
setuju atau seiya-sekata mengenai hal-hal
dianggap tau dan mengerti tentang tujuan
yang pokok dari perjanjian yang diadakan
dan maksud dari perjanjian tersebut.
itu. Apa yang dikehendaki pihak yang
E.H. Hondius mengatakan bahwa
satu juga dikehendaki oleh pihak yang
perjanjian
lainnya. Mereka menghendaki sesuatu
dengan alas an kepercayaan dan tidak
yang sama secara timbal-balik.6
cukup hanya tunduk dengan kemauan
Dengan adanya kata sepakat dari
saja.
standard
Hal
ini
harus
dilengkapi
mengandung
arti
pihak dalam suatu perjanjian, maka pada
penandatanganan tidak hanya terikat kalau
saat
tersebut
ia mau, juga sepanjang percaya dan kalau
yang
ia telah menciptakan pada pihak peserta
itu
merupakan
pula
perjanjian
undang-undang
mengikat bagi para pihak yang merupakan
lain
salah satu perwujudan asas kebebasan
diperhitungkan, bahwa adanya kemauan
berkontrak. Dalam perjanjian baku atau
untuk terikat. Dan kepercayaan ini telah
standard, kesepakatan yang ada sebagai
dianggap telah tercipta dapat tergantung
unsur pertama sebagai syarat sahnya
dari keadaan-keadaan dalam penyertaan
perjanjian adalah merupakan kesepakatan
persetujuan,
yang diam-diam, dalam artian pihak debitur tidak pernah diberitahuakan atas 6
Ibid.
dengan
cara
kebiasaan
yang
dari
dapat
klausula-
186
Putu Eka Trisna Dewi, S.H., M.H. Exoneration…
klausula dan kemungkinan untuk sadar
tidak dikehendakinya (tidak mengetahui
akan kondisi-kondisi tersebut.7
dan menghendaki isinya). Itu berarti
Asser
Rutten
berpendapat
bilamana seseorang tidak menandatangani
sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus
berarti ia tidak menghendakinya dalam
Badrulzaman bahwa dasar pengikatan
artian
dengan alasan kepercayaan, dinyatakan
menghendaki isinya.
sebagai berikut8:
tidak
Dengan
Setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membutuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian standard, tandatangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatangani. Tidak mungkin orang menandatangai apa yang tidak dikehendakinya. Dengan
ia
percaya
dan
demikian
dihubungkan
dengan
tidak
bila Perjanjian
Pembiayaan Konsumen yang berbentuk perjanjian standard, bila para pihak telah menandatangani perjanjian tersebut maka para pihak tersebut bertanggung jawab terhadap apa yang telah ditandatanganinya dengan segala konsekwensinya. Perjanjian yang telah ditandatangani para pihak mengikat untuk ditaati oleh para pihak
membubuhkan
yang bersangkutan. Bila hal tersebut
tandatangan tersebut menunjukkan telah
dilanggar, tentu ada sanksi sebagaimana
tumbuh
dan
juga telah ditegaskan pada tiap klausula
dan
pada
rasa
yangbertandatangan
percaya mengetahui
isi
perjanjian.
menghendaki isinya dengan dalih tidak
penandatanganan
mungkin orang menandatangai apa yang
dalam keadaan terpaksa atau mendesak
7
E.H.Hondius, 1978, Syarat-syarat Baku dalam Hukum Kontrak, Compedium Hukum, Belanda, hal. 147. 8
hal. 27.
Mariam Darus Badrulzaman, Op.cit.,
tersebut
Meskipun dilakukan
akibat dorongan atau kebutuhan atau kepentingan, maka perjanjian yang telah ditandatangani tersebut memiliki kekuatan
187
Putu Eka Trisna Dewi, S.H., M.H. Exoneration…
mengikat,
karena
sebelumnya
pihak
kedudukan hukum antara para pihak
debitur selaku konsumen telah dianggap
yang berarti kedudukan hukum para
mengetahui dan mengerti tentang isi dari
pihak
perjanjian
kedudukan hukum pihak debitur yang
tersebut
dan
telah
menyepakatinya.
yang
sama,
dimana
tidak lain adalah konsumen lebih
Penandatanganan merupakan bukti bahwa
tidaklah
bersangkutan
telah
lemah dibanding pihak kreditur selaku pihak
perusahaan
pembiayaan
mengetahui dan oleh karena itu pihak
konsumen dan pemilik modal. Ketidak
tersebut menyetujui isi perjanjian yang
seibangan
ditandatangani itu.
Karena perjanjian
banyaknya kewajiban pihak debitur
tersebut telah dibubuhi tandatangan tentu
dan sedikitnya hak yang diperoleh
saja secara hukum mempunyai kekuatan
oleh pihak debitur dan sebaliknya.
mengikat, yang meskipun dalam hati kecil
b. Kekuatan
ini
dapat
dilihat
mengikat
dari
klausula
ada bagian atau isi perjanjian yang tidak
eksonerasi pada perjanjian standard
sesuai dengan hati nurani.
pembiayaan
kredit
kendaraan
bermotor pada lembaga pembiayaan konsumen adalah klausula eksonerasi
C. PENUTUP 1.
Simpulan
merupakan bagian dari perjanjian
Adapun
simpulan
dari
pembahasan
yang
dapat standard pembiayaan kredit kendaraan
ditarik
sebelumnya bermotor pada lembaga pembiayaan
adalah sebagai berikut : konsumen,
sehingga
apabila
para
a. Kedudukan hukum para pihak dalam pihak dalam perjanjian tersebut sudah perjanjian
pembiayaan
konsumen menandatangani perjanjian tersebut
pada lembaga pembiayan konsumen maka perjanjian tersebut dinyatakan adalah
adanya
ketidakseibangan sah
dan
para
pihak
dianggap
Putu Eka Trisna Dewi, S.H., M.H. Exoneration…
mengetahui
dan
telah
mengerti
maksud dan isi perjanjian tersebut.
188
b. Kepada pihak pemerintah, hendaknya membentuk
Komisi
Pengawas
Perjanjian Standard. Sehingga ada
2. Saran Setelah
penulis
memberikan
pengawasan yang signifikan terhadap
kesimpulan sebagaimana telah diuraikan
peredaran perjanjian standar, sehingga
diatas, selanjutnya penulis memberikan
sebelum diedarkan kepada masyarakat
saran dari hasil penelitian sebagai berikut:
perjanjian standard tersebut harus
a. Kepada
selaku
didaftarkan serta diteliti isinya agar
sebelum
tidak berat sebelah dan cenderung
pihak
konsumen
debitur
hendaknya
menandatangani pembiayaan
perjanjian konsumen
berbentuk
perjanjian
merugikan pihak konsumen.
yang standard,
sebaiknya lebih teliti dan selektif terhadap klausula-klausula yang ada di dalam perjanjian tersebut. Upayakan
DAFTAR PUSTAKA Buku Mariam Darus Badrulzaman, 1980, Perjanjian Baku (Standard) dan Perkembangannya di Indonesia, USU.
negosiasi dengan pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku kreditur untuk menyepakati hal-hal prinsip dalam perjanjian, terutama mengenai
R. Subekti, 1991, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta. E. H. Hondius, 1998, Syarat-Syarat Baku dalam Hukum Kontrak, Compedium hukum Belanda.
hak dan kewajiban para pihat dan juga tata
cara
pembayaran.
mengingat
pada
Hal
ini
kemampuan
konsumen yang satu dan yang lainya tidaklah sama.
Sumber Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
