EXIT STRATEGY CENTRAL SULAWESI Banggai – Buol – Parigi Moutong – Poso – Toli‐toli
READ 2014 ‐ 2017
MINISTRY OF AGRICULTURE
Dasar Pemikiran Model READ saat ini sudah sangat dipahami dan disukai di semua tingkat Pemerintah Indonesia, seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah, dan lima kabupaten, yaitu Banggai, Buol, Parigi Moutong, Poso, dan Toli toli. Pendekatan dan metode READ sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin desa. Fokus pengurangan kemiskinan yang kuat terhadap desa‐ desa miskin. Pengelolaan READ di tingkat kabupaten oleh DMU yang secara umum sudah kuat dan konsisten. Profesionalitas NSU dalam hal keuangan, pengadaan, M&E, dan masalah teknis.
Lanjutan
Dukungan yang terus menerus dari IFAD – termasuk pengoperasian dan dukungan TA (Technical Assistance). Kerjasama yang baik dengan MARS Cocoa, investasi yang relevan pada infrastruktur pertanian dan layanan pendampingan desa yang efektif yang diberikan oleh LSM Equator. Saat dukungan IFAD hampir berakhir, setiap perpanjangan atau penambahan kegiatan perlu menggunakan sumber dana tertentu. Dana tersebut dirancang berasal dari pemerintah pusat, provinsi dan atau pemerintah kabupaten di wilayah sasaran program. Pemerintah daerah telah menyatakan ketertarikan dan komitmennya untuk menyediakan sumber pendanaan yang memungkinkan kelanjutan program READ.
Lanjutan
Pemerintah daerah telah menyatakan ketertarikan dan komitmennya untuk menyediakan sumber pendanaan yang memungkinkan kelanjutan program READ. Dengan mempertimbangkan pembelajaran dan pencapaian tersebut, pemerintah pusat berinisiatif untuk mereplikasi Program READ ke wilayah pengembangan perbatasan, yang dalam hal ini dipilih Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Negara Timor Leste, dan Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Negara Malaysia. Dokumen exit strategy ini dibuat dengan tujuan untuk menyampaikan rencana keberlanjutan dan replikasi Program READ sebagai bahan pertimbangan para pengambil keputusan untuk dapat mengalokasikan dana yang dibutuhkan untuk keberlanjutan dan replikasi dimaksud setelah Tahun 2014.
Kemajuan Program READ 1.
Nama‐nama Desa Program READ No
Banggai Sebelum MTR (2009)
Buol
Parimo
Poso
Tolis
1 Simpang I
Bungkudu
Parigimpu'u
Masewe
Lakuan
2 Pangkalaseang
Potangoan
Binangga
Kancuu
Timbolo
3 Nipa kalemoan
Mopu
Toboli
Kaduwaa
Oyom
4 Serese Yugut Sebelum MTR (2010)
Sidole
Sedoa
Salugan
1 Lokait
Kodolagon
Malakosa
Mayajaya
Kamalu
2 Pulo Dalagan
Kantanan
Lemusa
Uelene
Batuilo
3 Tinonda
Pujimulyo
Tandaigi
Kawende
Tompoh
4 Ampera
Taluan
Lombok
Kilo
Bambapula
5 Tintingon
Bukaan
Palasa
Tamadue
Mimbala
6 Tikupon
Lakuan Buol
Lembah
Winowanga
Dongko
Lanjutan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Banggai Setelah MTR (2011) Lambuli Kadodi Nanga‐nangaon Tombongan Ulos Laonggo Mantan A Tetesulu Kamumu Lontos Boitan Indang Sari Poroan Bombanon Garuga Bulu Booy Tanotu Talima A Ondoliang Malik
Buol Umu Molangato Talaki Timbulon Lunguto Bodi Labuton Taat Nandu Ponipingan Botugolu Biau Diat Wakat Pomayagon Potugu Pinamula Suraya Kokobuka Lomuli
Parimo Peore Pakareme Gandasari Purwosari Olobaru Sibalago Tovalo Posona Silutung Malanggo Bondoyong Baina'a Eea Tomini Utara Supilopong Maranti Santigi Karya Mandiri Taopa Utara Lobu
Poso Badangkaia Runde Tuare Kolori Dulumai Leboni Uelincu Panjoka Pandayora Pasir Putih Wayura Didiri Matialemba Ratoombu Silanca Tampemadoro Betania Malitu Dewua Sangginora
Tolis Binontoan Pinjan Diule Salaumpaga Tende Ogomoli Buga Muara Besar Kongkomos Sibaluton Ogogili Ogogasan Anggasan Lais Ogowele Louk Manipi Banagan Sese Lempe Abajareng
Lanjutan
2. Rumah Tangga Pemanfaat Program Komoditi
Rencana
Realisasi
%
Padi/jagung
200
231
116%
Kakao
200
208
104%
Kopra
100
100
100%
Sayuran
100
115
115%
Ternak
100
122
122%
Off/Non farm
200
254
127%
BLM
NT
45
TOTAL
900
1.075
119%
Jumlah kelompok yang terbentuk selama Program READ berlangsung adalah sebanyak 1.075 kelompok. Jumlah kelompok tiap kabupaten bervariasi karena disesuaikan dengan sasaran Program READ yaitu jumlah penduduk miskin di desa di kabupaten sasaran Program READ. Kabupaten Toli‐toli dan Parigi Moutong masih mempertahankan kelompok BLM yang dibentuk sebelum MTR dilaksanakan. Secara keseluruhan, sumlah kelompok yang dibentuk melebihi target jumlah kelompok (900 kelompok) atau 119% dibanding rencana Jumlah anggota kelompok hampir berimbang antara laki‐laki dan perempuan. Jumlah anggota laki‐laki 10.067 orang, sedangkan anggota perempuan sebanyak 10.148 orang.
Lanjutan Total Kelompok L
P
Padi
2.626
912
Jagung
1.256
355
Kakao
3.149
907
Kopra
1.195
634
378
1.957
1.045
1.648
Off/Non farm
120
3.276
BLM
298
459
10.067
10.148
Sayuran Ternak
TOTAL
Jumlah anggota kelompok hampir berimbang antara laki‐laki dan perempuan. Jumlah anggota laki‐laki 10.067 orang, sedangkan anggota perempuan sebanyak 10.148 orang
Lanjutan 3. Evaluasi Kinerja kelompok LSM secara mandiri telah melakukan evaluasi terhadap kinerja kelompok‐ kelompok komoditas sebagai acuan untuk pembinaan kedepan. Kriteria yang digunakan untuk evaluasi ini adalah: 1)
Adanya pertemuan rutin minimal bulanan
2)
Adanya kehadiran anggota dalam pertemuan kelompok yang tinggi
3)
Pengurus menjalankan tugas masing‐masing
4)
Adanya aturan dan sanksi yang tertulis dan ditaati
5)
Adanya tabungan anggota di kelompok secara rutin
6)
Adanya catatan pembukuan, baik keuangan maupun non keuangan
7)
Adanya rencana kerja yang tertulis dan dilaksanakan
8)
Adanya usaha anggota atau usaha bersama kelompok yang berkelanjutan
9)
Partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan
10) Kelompok mengikuti kegiatan‐kegiatan pelatihan
Lanjutan Kategori Evaluasi Sangat memuaskan
Bang‐ gai
Buol
24
15
Memuaskan Kurang memuaskan Tidak memuaskan
113
Total
Pari mo
Poso
Tolis
Total
29
29
20
117
106
64
153
152
588
71
43
87
41
42
284
30
3
40
2
11
86
238
167
220
225
225
1075
Sumber: Data olahan LSM
Sebanyak 284 kelompok (26%) termasuk kategori sangat memuaskan, 588 kelompok (55%) termasuk kategori memuaskan, 117 kelompok (11%) termasuk kategori kurang memuaskan, dan 86 kelompok (8%) termasuk kategori tidak memuaskan. Berdasarkan hasil outcome survey, 100% responden anggota kelompok merasa puas dan sebagian besar dari mereka (64%) sangat puas dengan apa yang sudah dilakukan oleh Program READ di desanya.
Lanjutan
4.
Sumber Pendapatan Menurut hasil survey outcome, semua responden, baik laki‐laki maupun perempuan mempunyai setidaknya satu sumber pendapatan untuk matapencaharian mereka dan 75% diantaranya mempunyai dua sumber pendapatan, bahkan 34% diantaranya mempunyai tiga sumber pendapatan. Sebanyak 64% responden merupakan rumah tangga dengan pendapatan tunai. Hal ini berbeda dengan responden diluar Program READ, yaitu 98% responden setidaknya mempunyai satu sumber pendapatan dan 59% yang mempunyai dua sumber pendapatan serta sebanyak 51% responden merupakan rumah tangga dengan pendapatan tunai.
Lanjutan
5.
Ketahanan Pangan Bila dilihat perubahan kondisi ketahanan pangan selama 12 bulan terakhir, nampaknya Program READ berpengaruh terhadap rendahnya rumah tangga dan durasi kekurangan pangan, dibandingkan dengan di luar wilayah proyek READ. Sekitar 67% rumah tangga telah mengalami peningkatan ketahanan pangan di wilayah Program READ, dibandingkan dengan di luar wilayah Program READ yang hanya 11% rumah tangga.
6.
Peningkatan Hasil Pertanian Dalam hal peningkatan hasil pertanian, jumlah rumah tangga yang mengalami peningkatan hasil pertanian jauh lebih banyak di wilayah READ dibandingkan dengan rumah tangga di luar wilayah READ (di wilayah READ sekitar 48% rumah tangga mengalami peningkatan sedang dan diluar READ hanya sebesar 18% rumah tangga). Sekitar 77% rumah tangga mengatakan peningkatan tersebut karena adanya pengaruh dari Program READ.
Lanjutan
7.
Peningkatan Areal Pertanian Dalam hal peningkatan areal budidaya pertanian, jumlah rumah tangga yang mengalami peningkatan areal budidaya pertanian jauh lebih banyak di wilayah READ dibandingkan dengan rumah tangga di luar wilayah READ (di wilayah READ sekitar 44% rumah tangga mengalami peningkatan sedang dan diluar READ hanya sebesar 16% rumah tangga). Sekitar 83% rumah tangga mengatakan peningkatan areal budidaya tersebut karena adanya pengaruh dari Program READ. Pengaruh Program READ cukup besar dalam peningkatan areal budidaya pertanian di wilayah Program READ. Sebanyak 83% responden anggota kelompok mengatakan demikian.
8.
Peningkatan Jumlah Ternak Dalam hal peningkatan jumlah ternak, di wilayah READ sekitar 30% rumah tangga mengalami peningkatan sedang dan diluar READ hanya sebesar 14% rumah tangga. Program READ banyak memberikan fasilitas khususnya kepada kelompok ternak dengan dana bergulir dan pendampingannya dalam pemeliharaan ternak, hal ini yang mempengaruhi peningkatan jumlah ternak tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh sekitar 49% rumah tangga pemanfaat program READ, yang mengatakan peningkatan jumlah ternak karena pengaruh Program READ. Responden Program READ Responden bukan Program READ Responden Program READ Pengaruh Program READ juga cukup besar dalam peningkatan jumlah ternak anggota kelompok. Sebanyak 49% responden anggota kelompok mengatakan demikian
Lanjutan
9.
Penjualan Hasil Pertanian Sebagian besar rumah tangga di wilayah READ (95%) memperoleh pendapatan dari penjualan hasil pertanian. Jumlah rumah tangga ini lebih besar dibanding dengan petani di luar wilayah READ (78%rumah tangga). Sebanyak 83% rumah tangga di wilayah READ mengalami peningkatan pendapatan dari penjualan hasil pertanian, jauh lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga diluar wilayah READ (33%).
10. Peningkatan Akses Pasar Pembangunan jalan desa dan jalan kantong produksi mendorong peningkatan keterjangkauan fisik petani terhadap pasar. Sekitar 91% rumah tangga petani di wilayah READ yang mengalami Responden Program READ Responden bukan Program READ peningkatan akses fisik terhadap pasar, dan Responden Program READ hanya 50% rumah tangga petani di luar READ yang mengalami peningkatan
Lanjutan
11. Peningkatan Akses Kredit Keberadaan dana bergulir kelompok mempermudah petani memperoleh akses kredit. Peningkatan akses terhadap kredit ini cukup mencolok di wilayah Program READ Selama 12 bulan terakhir, sekitar 81% rumah tangga petani di wilayah READ memperoleh akses kredit terutama dari kelompok komoditas, dan hanya 33% rumah tangga petani di luar READ yang memperoleh akses dari berbagai sumber kredit. Sekitar 95% rumah tangga mengalami peningkatan akses terhadap kredit, dibandingkan dengan di luar wilayah READ (hanya sekitar 37% rumah tangga). Sekitar 94% rumah tangga mengatakan peningkatan akses tersebut Responden bukan Program READ Responden Program READ karena pengaruh dari Program READ.
Lanjutan Selama 12 bulan terakhir, rata‐rata besaran kredit petani di wilayah READ adalah sebesar Rp.867.000 per petani, dengan kredit minimum Rp.200.000 dan maksimum Rp.1750.000. Besaran kredit ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan petani diluar READ, rata‐rata Rp.2.356.000 dengan kredit minimum Rp.200.000 dan maksimum Rp.15.000.000. Sebagian besar petani tersebut memperoleh kredit dari lembaga informal (81% petani) yaitu dari kelompok komoditas yang dikembangkan oleh Program READ, dan sekitar 76% petani di luar wilayah READ juga memperoleh kredit dari lembaga informal.
Responden Program READ
Responden bukan Program READ
Responden Program READ
Permasalahan Umum
a.
b.
c.
• Kelompok READ telah direformasi Tahun 2012 dari konsep kelompok BLM menjadi kelompok komoditas, serta proses pendampingan telah berjalan tetapi masih memerlukan penyiapan untuk lepas landas menjadi organisasi yang berbadan hukum agar dapat diakui oleh para mitra untuk memperkuat jejaring ekonominya. • Pemanfaatan dana bergulir dan simpan pinjam kelompok sudah mulai berjalan dengan baik, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam pengelolaannya. Tanpa pengelolaan yang baik dan benar, dikhawatirkan akses kredit masyarakat miskin akan terganggu. • Kegiatan anggota kelompok untuk meningkatkan nilai tambah ekonominya sudah mulai berjalan dengan baik, tetapi masih terus memerlukan pendampingan, baik dari segi produksi, distribusi maupun pemasaran.
Lanjutan
d.
e.
• Kelembagaan UPDD yang sudah berfungsi dengan baik dan masih dibutuhkan masyarakat, dikhawatirkan tidak jelas perannya, sehingga penguatan modal sosial yang sudah dilakukan akan sia‐sia.
• Investasi yang cukup besar untuk pembangunan infrastruktur desa dan infrastruktur pendukung pertanian dan sudah diserahkan kepada masyarakat, dikhawatirkan kurang optimal dalam pemanfaatan dan pemeliharaannya (O&M), sehingga kurang memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu aparat desa dan masyarakat masih memerlukan pendampingan untuk menyusun dan melaksanakan suatu peraturan desa untuk O&M infrastruktur yang sudah dibangun.
Lanjutan
f.
• Bantuan fasilitasi sarana produksi pertanian (traktor tangan, power thresher, moister tester, timbangan, alat fermentasi, alat penyimpan benih, alat kemasan dll), masih memerlukan pendampingan dalam pemanfaatan dan pemeliharaannya.
g.
• Pengembangan benih padi dan jagung masih dalam proses penyediaan benih dasar, dan memerlukan waktu pengembangan menjadi benih sebar yang bermutu, terkait dengan penyesuaian musim tanam.
h.
• Penyediaan fasilitas pendukung produksi kakao dan pengembangan kapasitas petani melalui CDC dan VCC melalui kerjasama dengan MARS baru diawali dan memerlukan pendampingan yang terus menerus. Responden Program READ
Responden bukan Program READ
Responden Program READ
Maksud dan Tujuan EXIT STRATEGY Maksud dari Exit Strategy READ yang diusulkan adalah untuk memanfaatkan pengetahuan dari efektifitas Program READ, dengan melembagakan model Program READ menjadi salah satu model pengembangan pertanian di Indonesia. Tujuan utama Exit Strategy READ, yaitu i) menjaga keberlanjutan pelaksanaan komponen Program READ di 5 kabupaten di Sulteng, untuk memastikan bahwa lembaga desa dan kelompok kegiatan berfungsi secara efektif, menggunakan sistem peningkatan produksi dan pemasaran, serta membangun usaha non budidaya pertanian baru dan/atau melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap usaha non budidaya pertanian yang sudah ada, serta infrastruktur pertanian dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan optimal; dan ii) mereplikasi kegiatan dan komponen Program READ di beberapa wilayah perbatasan dengan negara lain
Waktu Pelaksanaan
Masa pelaksanaan yang diusulkan untuk Exit Strategy READ adalah: i) Tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2015 untuk penguatan Program READ di Provinsi Sulawesi Tengah; dan ii) Tanggal 1 Januari 2015 hingga 31 Desember 2017 untuk Replikasi Program READ di Provinsi NTT dan Kalbar.
Komponen, Lingkup, dan Kegiatan 1.
Penguatan Program READ di Sulawesi Tengah
Komponen. Diusulkan untuk melanjutkan komponen yang ada saat ini, kecuali sub komponen Pengembangan Kebijakan. Karena itu, Komponen yang telah direvisi menjadi: Komponen 1 – Pemberdayaan Masyarakat Komponen 2 – Perbaikan Matapencaharian Komponen 3 – Infrastruktur Pertanian Komponen 4 – Manajemen Proyek Diusulkan lingkup sasaran desa tetap di 150 desa dengan kelompok komoditas dan UPDD didalamnya
Lanjutan Program READ akan melanjutkan penguatan kegiatan yang sudah dilakukan, mencakup antara lain: a.
Fasilitasi kelompok komoditas dan UPDD dalam rangka penyiapan pembentukan organisasi yang berbadan hukum (koperasi) untuk memperkuat jejaring ekonomi.
b.
Pendampingan kelompok‐kelompok komoditas yang masih memerlukan penguatan pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.
c.
Pendampingan kelompok‐kelompok komoditas dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi komoditas, baik dari segi produksi, distribusi maupun pemasaran.
d.
Pendampingan kepada aparat desa dan masyarakat dalam melaksanakan suatu peraturan desa untuk O&M infrastruktur yang sudah dibangun.
Lanjutan e.
Fasilitasi lokakarya dalam pemanfaatan dan pemeliharaan bantuan fasilitasi sarana produksi pertanian (traktor tangan, power thresher, moister tester, timbangan, alat fermentasi, alat penyimpan benih, alat kemasan dll), yang diarahkan untuk dikelola menjadi usaha pengelolaan jasa alsintan (UPJA).
f.
Fasilitasi dalam pengembangan benih padi dan jagung yang diarahkan pada pengembangan petani penangkar benih di desa‐desa Program READ.
g.
Fasilitasi petani pengelola CDC dan VCC untuk magang di PT MARS agar menjadi tenaga trampil (Cacao Doctor) dalam pengelolaan CDC dan VCC, yang diharapkan mampu memberikan pelatihan dan menularkan keahliannya kepada para petani kakao lainnya. Selanjutnya CDC akan dibina untuk menjadi P4S (Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya).
Lanjutan
2. Replikasi Program READ di Wilayah Perbatasan NTT dan Kalimantan Barat Replikasi Program READ diarahkan pada wilayah perbatasan Provinsi NTT dengan Negara Timor Leste dan Provinsi Kalimantan Barat dengan Negara Malaysia, dengan karakteristik yang serupa dengan Provinsi Sulawesi Tengah, diantaranya: 1)
Kondisi masyarakat di sepanjang perbatasan umumnya miskin dengan tingkat kesejahteraan yang rendah dan tinggal di wilayah terisolir.
2) Sumber mata pencaharian utama masyarakat di kawasan perbatasan adalah kegiatan pertanian lahan kering yang sangat tergantung pada hujan. 3) Kawasan perbatasan di NTT dan Kalimantan Barat secara keseluruhan masih relatif tertinggal dibanding dengan daerah sekitarnya.
Lanjutan
Komponen Diusulkan komponen program sama dengan komponen pengembangan di Sulawesi Tengah, yaitu: Komponen 1 – Pemberdayaan Masyarakat Komponen 2 – Perbaikan Matapencaharian Komponen 3 – Infrastruktur Pertanian Komponen 4 – Manajemen Proyek Diusulkan lingkup sasaran mencakup 30 desa di wilayah Kecamatan yang termasuk dalam Lokasi Wilayah Perbatasan Prioritas I (lihat Tabel).
Lanjutan
Lokasi Desa Sasaran 2015‐2017 No A 1.
2.
Kabupaten Provinsi NTT Belu
Kupang
Kecamatan 1.
Kobalima Timur
2.
Lamaknen Selatan
3.
Tasifeto Timur
4.
Amfoang Timur
Desa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Alas Utara Kota Baru Alas Alas Selatan Debululik Loonuna Nualain Sisi Fatubera Silawan Tulakadi Bauho Takirin Fatuba’a Kifu Netemnanu Selatan Netemnanu Utara Nunuanah
Lanjutan No Kabupaten B Provinsi Kalbar 3. Sambas
4. Sanggau
Kecamatan 5
Paloh
6
Entikong
Desa 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Kalimantan Malek Matangdanau Mentibar Nibung Sebubus Tanah Hitam Temajuk Entikong Nekan Palapasang Semanget Suruh Tembawang
Lanjutan
Komponen A. Pemberdayaan Masyarakat Tujuan Komponen A ini adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan masyarakat miskin dalam menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan untuk perbaikan matapencaharian mereka dengan fasilitasi pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan produksi pertanian komoditas terpilih dan off/non pertanian. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui strategi pendampingan masyarakat dan penguatan kelompok tani miskin (Sub‐ Komponen A.1) dan pendampingan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa (Sub‐komponen A.2).
Lanjutan Kegiatan Sub‐komponen A.1 mencakup: i)
pengadaan fasilitator desa, kecamatan dan kabupaten serta koordinator nasional; ii) penguatan fasilitator desa dan kecamatan serta penyuluh pertanian; iii) identifikasi, penumbuhan dan penguatan kelompok tani miskin berbasis komoditas terpilih (padi/jagung, kopi, kelapa, sayuran/buah dan ternak kecil/unggas); iv) penguatan organisasi pengelola infrastruktur dalam perencanaan, pelaksanaan, dan O&P (Operasi dan Pemeliharaan); dan v) dukungan dana bergulir kepada semua kelompok. Sedangkan kegiatan Sub‐komponen A.2 meliputi penguatan pemerintahan desa dan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) dalam melakukan PRA (Participatory Rural Appraisal) dan menyusun Perencanaan Tahunan Desa dengan partisipasi masyarakat desa termasuk kaum miskin dan perempuan.
Lanjutan
Kegiatan yang termasuk dalam Komponen A ini adalah sebagai berikut: 1) Sub Komponen A.1. Penguatan kapasitas kelompok tani miskin dan pendampingan masyarakat melalui LSM yang terdiri dari: Fasilitator desa, kecamatan, kabupaten dan Koordinator Nasional. Para fasilitator tersebut dan penyuluh pertanian akan diberikan pelatihan dan difasilitasi untuk melakukan pertemuan rutin bulanan. 2) Sub Komponen A.2. Perencanaan Pembangunan Desa, terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu: pertemuan awal, survey sumberdaya desa/PRA, penyusunan perencanaan tahunan desa, studi banding ketua kelompok tani, dan penyusunan serta penyebaran materi perencanaan desa.
Lanjutan
Komponen B. Perbaikan Matapencaharian Tujuan Komponen B ini adalah untuk meningkatkan mata pencaharian rumah tangga anggota kelompok tani miskin melalui peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas pertanian terpilih, dan peningkatan usaha off dan/atau non‐pertanian yang menunjang usaha pertanian. Tujuan Komponen B tersebut dapat dicapai melalui strategi perbaikan sistem usahatani (Sub‐Komponen B.1.) dan pengembangan usaha mikro kecil off dan/atau non‐ pertanian (Sub‐komponen B.2).
Lanjutan Kegiatan Sub‐komponen B.1 mencakup: i)
ii) iii)
pendampingan dan pelatihan teknologi produksi dan pasca panen kepada kelompok berbasis komoditi (padi/jagung, kopi, kelapa, sayuran/buah dan ternak kecil/unggas); pemberian sarana produksi, peralatan dan fasilitas; dan pemberian dana bergulir kelompok tani miskin.
Kegiatan Sub‐komponen B.2 mencakup: i) pembentukan dan penguatan kelompok wanita tani (KWT); dan ii) pelatihan teknis dan fasilitasi sarana produksi off/non pertanian. Replikasi READ mentargetkan pembentukan atau penumbuhan 6 kelompok tani miskin per desa berbasis komoditas (Total: 30 kelompok tani padi/jagung, 30 kelompok tani kopi, 30 kelompok tani kelapa, 30 kelompok tani sayuran/buah dan 30 kelompok ternak kecil/unggas). Disamping itu, masing‐masing desa juga membentuk atau menumbuhkan satu KWT yang berbasis off/non pertanian, atau total sebanyak 30 KWT.
Lanjutan Kegiatan dalam Komponen B ini mencakup sebagai berikut: Sub Komponen B.1. Perbaikan Sistem Usaha Tani 1. Pelatihan Padi/Jagung a. Pelatihan Produksi -
Pelatihan Peningkatan Produksi di BPP (4 orang per kelompok)
-
Perbanyakan Benih di BPP
-
Hari Temu Lapang
b. Lokakarya Pasca Panen -
Lokakarya Pasca Panen di BPP
-
Hari Temu Lapang
c. Lokakarya Pemasaran d. Pelatihan Teknis Bagi Penyuluh Pertanian di BBPP Kupang e. Lokakarya operasional dan pemeliharaan alat dan mesin di BPP -
Traktor Tangan
-
Alat perontok (power thresher)
Lanjutan 2. Penyediaan input dan fasilitas padi/jagung a. Bantuan modal usaha kelompok (dana bergulir) b. Bantuan Benih Unggul bersertifikat (label ungu) c. Peralatan Produksi - Traktor Tangan - alat perontok (power thresher) d. Fasilitas pasca panen - Wadah penyimpanan + plastik hermetik - Moisture testers e. Penyusunan dan perbanyakan Materi Penyuluhan di BPP 3. Pelatihan Kopi/Sawit a. Peningkatan kapasitas bagi petani motivator b. TOT produksi kopi bagi penyuluh di BPP c. Pelatihan Petani kopi di BPP d. Peralatan pasca panen
Lanjutan 4. Penyediaan input dan fasilitas kopi/Sawit a. Bantuan modal usaha kelompok (dana bergulir) b. Pusat Pengembangan Kopi Tk. Kabupaten c. Pusat Pengembangan Kopi Tk. Desa d. Peralatan pasca panen 5. Lokakarya pasca panen kelapa a. Lokakarya pasca panen di BPP b. Lokakarya Pemasaran di BPP 6. Penyediaan input dan fasilitas pasca panen kelapa a. Bantuan modal usaha kelompok (dana bergulir) b. Peralatan pasca panen kelapa
Lanjutan 7. Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan (sayuran, buah‐buahan, dan ternak kecil) a. Pelatihan produksi - Pelatihan sayuran/buah‐buahan di BPP (4 Org per kelompok) - Pelatihan peternakan di BPP (4 Org per kelompok) - Hari Temu Lapang b. Pelatihan Pasca Panen - Lokakarya Pasca Panen di BPP - Hari Temu Lapang c. Lokakarya Pemasaran 8. Penyediaan input dan fasilitas sayuran, buah‐buahan, dan peternakan a. Bantuan modal usaha kelompok (dana bergulir) bagi sayuran dan buah‐ buahan b. Fasilitas pasca panen bagi sayuran dan buah‐buahan c. Bantuan modal usaha kelompok (dana bergulir) bagi peternak d. Fasilitas untuk ternak kecil
Lanjutan Sub Komponen B.2. Kegiatan non farm bagi kelompok perempuan 1. Bantuan modal usaha kelompok (dana bergulir) 2. Peralatan pengolahan, pengepakan, dan pelabelan
Lanjutan
Komponen C. Infrastruktur Pertanian Tujuan komponen C ini adalah untuk meningkatkan akses anggota kelompok tani miskin di desa‐desa terhadap infrastruktur dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian mereka. Tujuan Komponen C tersebut dapat dicapai melalui strategi pemilihan infrastruktur yang betul‐betul mendukung peningkatan produktivitas usahatani kelompok tani miskin, serta peningkatan kemampuan dalam mengoperasikan dan memelihara infrastruktur dan fasilitas dengan baik. Setiap pembangunan infrastruktur di semua kabupaten harus fokus sepenuhnya mendukung produktivitas pertanian, yaitu: 1) Jalan usaha tani; 2) Jaringan irigasi; 3) Drainase lahan pertanian; dan 4) Infrastruktur pasca panen.
Lanjutan Komponen D. Manajemen Program Tujuan Komponen D ini adalah untuk memberikan dukungan layanan teknis dan finansial yang efisien pada pelaksanaan program, yang mencakup perencanaan, mekanisme pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, termasuk organisasi manajemen program secara berjenjang, dari tingkat pusat (NSU/BPPSDMP), provinsi (PFU/BBPP) dan kabupaten (DMU/Bapeluh). Dalam rangka mendukung layanan teknis tersebut, para pelaksana program akan diperkuat melalui pelatihan, studi banding, lokakarya dll. Kegiatan teknis dan dukungan finansial yang diberikan untuk Komponen D ini mencakup: 1) Penyusunan Program dan Anggaran 2) Penilaian Kelompok 3) Penyusunan Laporan Keuangan 4) Workshop awal program 5) Forum Koordinasi 6) Refresh Training 7) Pengawalan dan pendampingan 8) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program 9) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan dan teknis 10) Workshop akhir program 11) Peralatan Kantor dan Honor pengelola
Pendekatan dan Metodologi 1. Penguatan Program READ di Sulawesi Tengah Meskipun sebagian besar pendekatan dan metode pelaksanaan READ yang ada saat ini akan dipertahankan, beberapa usulan penyesuaian setelah 31 Desember 2014, adalah: a. Semua FD akan ditarik dari desa‐desa dampingan. Intensitas dukungan di 150 desa akan dikurangi saat sebagian besar kegiatan telah selesai. Namun, karena beberapa dukungan dibutuhkan untuk menjamin keberlanjutan, maka Supervisor Kabupaten dan Kecamatan akan dipertahankan untuk memfasilitasi proses exit strategy di tingkat lapangan, untuk menjamin efektifitas, keberlanjutan, dan dampak dari investasi desa yang sudah dilakukan
b. Untuk meningkatkan prospek keberlanjutan infrastruktur dan fasilitas desa di seluruh desa, para pengelola infrastruktur dan fasilitas desa akan terus didorong untuk melanjutkan perannya walau kegiatan READ berakhir di desa‐desa tersebut
Lanjutan
c. Peran koordinasi yang dimiliki FD saat ini akan diambil alih baik oleh Kepala Desa, UPDD atau penyuluh swadaya.
d. DMU didorong untuk merumuskan hubungan yang lebih kuat antara kelompok desa dan dinas terkait di kabupaten seperti peternakan, pertanian, dan usaha oleh perempuan. e. PPL lebih dilibatkan secara langsung dan diinformasikan tentang peran dan tanggungjawab mereka dalam pelaksanaan program
Lanjutan 2. Replikasi Program READ di NTT dan Kalbar Pendekatan Replikasi Program READ akan difokuskan pada elemen‐elemen utama berikut: 1.
Mendukung inisiatif untuk meningkatkan kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola pembangunan sosial‐ekonominya sehingga menjadi lembaga masyarakat yang lebih transparan, akuntabel, adil dan kompeten.
2.
Mendekatkan sumber daya pemerintah pada masyarakat, meningkatkan kepekaan pada kebutuhan lokal dan akuntabilitas pemerintah pada masyarakat lokal.
3.
Membantu mengatasi kendala yang dialami oleh para petani miskin agar mencapai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan perbaikan ketahanan pangan dari usaha pertanian budidaya dan non‐budidaya
4.
Memperbaiki kondisi infrastruktur pertanian yang kurang memadai agar tidak menghambat kegiatan produksi dan pemasaran yang dilakukan para petani miskin. Investasi akan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas petani miskin yang dituangkan dalam rencana pembangunan desa.
5.
Mendukung kebijakan desentralisasi pemerintahan dan kementerian pertanian untuk melaksanakan perannya sebagai lembaga yang memfasilitasi program pengurangan kemiskinan di sektor pertanian.
Pengaturan Kelembagaan 1. Penguatan Program READ di Sulawesi Tengah Peran Bappeda mengkoordinasikan Program READ dengan program atau kegiatan yang ada di Kabupaten masing‐masing, yang meliputi dinas pertanian, perkebunan, peternakan, penyuluhan, pekerjaan umum dan lain‐lain. Pengalokasian anggaran pada masing‐masing instansi akan didorong agar dicantumkan secara explisit untuk penggunaan program ini. Komponen 1 ‐ Pemberdayaan Masyarakat – diarahkan dan dibiayai oleh Badan/ lembaga/ instansi yang menangani Penyuluhan Komponen 2 – Peningkatan Matapencaharian – diarahkan dan dibiayai oleh berbagai instansi teknis terkait (pertanian, perkebunan, ternak, dll.)
Komponen 3 – Pengembangan Infrastruktur – diarahkan dan dibiayai oleh Dinas Pekerjaan Umum
Komponen 4 – Manajemen Program – dikelola oleh Bappeda
Lanjutan 2. Replikasi Program READ di NTT dan Kalbar
Di tingkat nasional, BPPSDMP Kementerian Pertanian bertindak sebagai NSU. Manajemen pelaksanaan Program di tingkat Provinsi akan difasilitasi oleh BBPP Kupang dan BBPP Binuang, di tingkat Kabupaten akan dikelola oleh Bapeluh, dan kegiatan akan difokuskan di BPP/BP3K.
Semua komponen Program (Komponen 1 s/d 4) diarahkan oleh BPPSDMP dan dibiayai melalui dana APBN dan sebagian melalui dana APBD.
Lanjutan Struktur Organisasi Replikasi Program READ di NTT dan Kalbar MENTERI PERTANIAN Ka BPPSDMP KPA
Tim Pengarah Program READ
Eselon II NSU
BBPP Kupang BBPP Binuang
Pusat
PFU
Provinsi Bupati Bapeluh
Kabupaten DMU
BPP/BP3K
Tim Pengarah Program READ
Kabupaten
Kecamatan
Desa
Desa
Usulan Rencana Pendanaan Rencana pendanaan Penguatan Program READ di Sulawesi Tengah adalah sebesar Rp.3.274.200.000,‐ (Tiga milyar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembiayaan selama 1 Januari s/d 31 Desember 2015. Rencana pendanaan Replikasi Program READ di NTT dan Kalbar selama tiga tahun mulai dari 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2017, adalah sebesar Rp. 47.778.200.000,‐ terdiri dari: i) Tahun I Rp.17.275.400.000,‐ (Tujuh belas milyar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), tediri dari dana APBN sebesar Rp.16.725.800.000,‐ dan dana APBD sebesar Rp.549.600.000,‐. ii) Tahun II Rp.16.636.400.000,‐ (enam belas milyar enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), tediri dari dana APBN sebesar Rp.15.950.300.000,‐ dan dana APBD sebesar Rp.686.100.000,‐. iii) Tahun III Rp.13.866.400.000,‐ (Tiga belas milyar delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), tediri dari dana APBN sebesar Rp.13.180.300.000,‐ dan dana APBD sebesar Rp.686.100.000,‐.
