EXECUTIVE SUMMARY KAB. HALMAHERA TENGAH

EXECUTIVE SUMMARY – KAB. HALMAHERA TENGAH

Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku

KATA PENGANTAR Laporan Ringkasan Eksekutif (Executive Summary Report) ini diajukan untuk memenuhi pekerjaan “Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatratalok) di Wilayah Propinsi Maluku Utara Dalam Rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Maluku-Papua”. Adapun dalam penyusunan laporan ini dibagi menjadi 6 (enam) Volume, yaitu: 

Volume 1 : Kota Ternate



Volume 2 : Kota Tidore Kepulauan



Volume 3 : Kabupaten Halmahera Barat



Volume 4 : Kabupaten Halmahera Tengah 



Volume 5 : Kabupaten Halmahera Timur



Volume 6 : Kabupaten Pulau Morotai

Penyusunan Laporan Ringkasan Eksekutif ini, untuk tiap-tiap volume dibahas beberapa hal, yaitu: (1) pendahuluan, (2) tinjauan pustaka, (3) metodologi studi, (4) kondisi wilayah dan jaringan transportasi saat ini, (5) perkiraan kondisi mendatang, dan (6) arah pengembangan jaringan. Semuanya ini disesuaikan dengan Kerangka Acuan Kerja yang ada dan Panduan Penyusunan Sistranas pada Tatralok. Pada kesempatan ini, konsultan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu pelaksanaan kegiatan ini, serta mengharapkan kritik dan saran untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada tahap selanjutnya. Bandung, November 2013

i



PT. GIRI AWAS

DAFTAR ISI Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

BAB 1

BAB 2

PENDAHULUAN 1 - 1 1.1 Latar Belakang

1-1

1.2 Maksud dan Tujuan

1-6

1.3 Ruang Lingkup Studi

1-6

1.4 Batasan Kegiatan

1-8

1.5 Indikator Keluaran Dan Keluaran

1-8

1.6 Lokasi Dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

1-9

TINJAUAN PUSTAKA

2-1

2.1 Pendekatan Studi

2-1

2.2 Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025

2-2

2.2.1 Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

2-2

2.2.2 Peningkatan Potensi Ekonomi Wilayah Melalui Koridor Ekonomi 2.2.3 Koridor Ekonomi Indonesia

2-4 2-5

2.2.4 Arahan Pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama

2-6

2.2.5 Koridor Ekonomi papua – Kepulauan Maluku 2 - 7 2.3 Penguatan Konektivitas Nasional

ii

2-9



BAB 3

METODOLOGI STUDI

3-1

3.1

Metodologi Studi

3-1

3.2

Pola Pikir Studi

3-5

3.3

Analisis Pengembangan Wilayah

3-8

3.4

Pemodelan Transportasi

3-9

3.4.1 Struktur Model

3-9

3.4.2 Proses Pemodelan Transportasi

3 - 13

3.4.2.1 Penetapan Sistem Zona dan Sistem Jaringan

3 - 13

3.4.2.2 Estimasi dan Prediksi Trip-ends dan MAT 3.4.2.3 Simulasi Jaringan

BAB 4

3 - 14 3 - 16

3.5

Analisis Normatif

3 - 17

3.6

Azas Tataran Transportasi Lokal (Tatralok)

3 - 18

KONDISI WILAYAH DAN JARINGAN TRANSPORTASI SAAT INI

4-1

4.1 Letak Geografis dan Wilayah Administrasi

4-1

4.2 Kependudukan

4-4

4.3 Produk Domestik Regional Bruto

4-6

4.4 Kinerja Pelayanan, Jaringan Pelayanan Dan Jaringan Prasarana Transportasi Wilayah Saat Ini 4 - 7 4.4.1 Jaringan Jalan

4-8

4.4.2 Angkutan Darat

4-9

4.4.3 Angkutan Penyeberangan

4 - 14

4.4.4 Angkutan Laut

4 - 14

4.4.5 Angkutan Udara

4 - 19

4.5 Bangkitan Dan Tarikan Pergerakan Orang dan Barang 4 - 34 4.5.1 Bangkitan dan Tarikan Pergerakan Orang Eksisting

4 - 35 iii



4.5.2 Bangkitan dan Tarikan Pergerakan Barang Eksisting BAB 5

4 - 38

PERKIRAAN KONDISI MENDATANG

5-1

5.1 Rencana Proyek MP3EI

5-1

5.2 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah

5-2

5.2.1 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Halmahera Tengah

5-3

5.2.2 Rencana Pola Ruang Wilayah Kab. Halmahera Tengah

5-4

5.3 Pola Aktivitas Dan Proyeksi Penduduk

5-6

5.3.1 Metode Proyeksi Penduduk

5-6

5.3.2 Proyeksi Jumlah Penduduk

5-7

5.4 Bangkitan Dan Distribusi Arus Barang Dan Penumpang

5 - 11

5.4.1 Proyeksi Asal dan Tujuan Pergerakan Orang 5 - 13 5.4.2 Proyeksi Asal Dan Tujuan Pergerakan Barang BAB 6

5 - 14

ARAH PENGEMBANGAN JARINGAN TRANSPORTASI

6-1

6.1 Arah Pengembangan Jaringan Transportasi

6-1

6.1.1 Arah Pengembangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah

6-1

6.1.2 Arah Pengembangan Jaringan Transportasi Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah

6-4

6.1.2.1 Sistem Jaringan Transportasi Darat

6-4

6.1.2.2 Sistem Jaringan Transportasi Laut

6-5

6.1.2.3 Sistem Jaringan Transportasi Udara 6 - 6

iv



6.2 Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Jaringan Transportasi

6-7

6.2.1 Kebijakan Penataan Ruang Kab. Halmahera Tengah

6-7

6.2.2 Strategi Pengembangan Jaringan Transportasi

6-7

6.3 Rancangan Peraturan Bupati Tentang Sistem Transportasi Nasional Pada Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Halmahera Tengah DAFTAR PUSTAKA

v

6-8



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi. Karenanya sistem transportasi nasional (SISTRANAS) diharapkan mampu menghasilkan jasa transportasi yang berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara efisien dan efektif dalam menunjang dan sekaligus menggerakan dinamika pembangunan; mendukung mobilitas manusia dan barang serta jasa; mendukung pola distribusi nasional serta mendukung pengembangan wilayah, peningkatan hubungan nasional dan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara. MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) merupakan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan melengkapi dokumen perencanaan. Suksesnya pelaksanaan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia tersebut sangat tergantung pada kuatnya derajat konektivitas ekonomi nasional (intra dan inter wilayah) maupun konektivitas ekonomi internasional Indonesia dengan pasar dunia. Dengan pertimbangan tersebut MP3EI menetapkan 1-1



penguatan konektivitas nasional sebagai salah satu dari tiga strategi utama (pilar utama). Konektivitas Nasional merupakan pengintegrasian 4 (empat) elemen kebijakan nasional yang terdiri dari Sistem Logistik Nasional (Sislognas), Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), Pengembangan wilayah (RPJMN/RTRWN), Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT). Upaya ini perlu dilakukan agar dapat diwujudkan konektivitas nasional yang efektif, efisien, dan terpadu. Sebagaimana diketahui, konektivitas nasional Indonesia merupakan bagian dari konektivitas global. Oleh karena itu, perwujudan penguatan konektivitas nasional perlu mempertimbangkan keterhubungan Indonesia dengan dengan pusat-pusat perekonomian lokal, regional dan dunia (global) dalam rangka meningkatkan daya saing nasional. Hal ini sangat penting dilakukan guna memaksimalkan keuntungan dari keterhubungan lokal, regional dan global/internasional. Implementasi pelaksanaan MP3EI dalam fase pertama kurun waktu tahun 2011 – 2014 yaitu pembentukan dan operasionalisasi institusi pelaksana MP3EI yang terdiri dari : 

Penyusunan rencana aksi untuk debottlenecking regulasi, perizinan, insentif, dan pembangunan dukungan infrastruktur yang diperlukan, serta realisasi komitmen investasi (quickwins).



Penetapan hubungan internasional untuk pelabuhan dan bandar udara.



Penguatan lembaga litbang dan pelaksanaan riset di masingmasing koridor.



Pengembangan kompetensi SDM sesuai kegiatan ekonomi utama koridor.

1-2



Di sisi lain, sebagai unsur pendorong dalam pengembangan transportasi berfungsi menyediakan jasa transportasi yang efektif untuk menghubungkan daerah terisolasi, tertinggal dan perbatasan dengan daerah berkembang yang berada di luar wilayahnya, sehingga terjadi pertumbuhan perekonomian yang sinergis. Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) pada hakekatnya merupakan suatu Konsep Pembinaan Transportasi dalam pendekatan kesisteman yang mengintegrasikan sumber daya dan memfasilitasi upaya-upaya untuk mencapai tujuan nasional. Dalam hal ini adalah penting untuk secara berkelanjutan memperkuat keterkaitan fungsi atau keterkaitan aktivitas satu sama lainnya baik langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan transportasi baik pada Tataran Transportasi Nasional (Tatranas), Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil), maupun Tataran Transportasi Lokal (Tatralok). Sistranas diwujudkan dalam Tataran Transportasi Nasional (TATRANAS) ditetapkan oleh pemerintah, Tataran Transportasi Wilayah (TATRAWIL) ditetapkan oleh pemerintah propinsi, dan Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Keterkaitan ketiga tataran tersebut tidak dapat dipisahkan yang pada akhirnya akan menjadi acuan bagi semua pihak terkait dalam penyelenggaraan transportasi untuk perwujudan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien baik pada tataran lokal, wilayah maupun nasional. Dalam kaitan tersebut dan dalam rangka perwujudan SISTRANAS dalam mendukung MP3EI perlu disusun jaringan transportasi pada tataran Nasional, Propinsi dan Lokal Kabupaten/Kota agar tercipta harmonisasi dan sinkronisasi penyelenggaraan transportasi. Pada Tataran wilayah Propinsi (Tatrawil) telah disusun secara simultan pada tahun 2012 yang perlu di tindak lanjuti dengan penyusunanan Tatralok pada tahun 2013 ini khususnya pada wilayah Kabupaten/Kota yang belum berkembang dengan baik. Dengan 1-3



demikian diperoleh arah pembangunan jaringan pelayanan dan jaringan prasarana yang dapat berperan dalam mendukung perekonomian wilayah dan mendorong pertumbuhan wilayah yang belum berkembang baik pada tataran lokal, propinsi hingga nasional/internasional. Secara makro, perkembangan ekonomi dan transportasi di wilayah Maluku Utara tidak lepas dari perkembangan ekonomi nasional, regional dan internasional di sekitarnya. Secara nasional, Program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 seperti yang diatur dalam Perpres Nomor 32 tahun 2011 diperkirakan dapat menjadi rujukan baru dan penting bagi Propinsi Maluku Utara dalam menata sistem dan layanan transportasinya sehingga selaras dengan program MP3EI guna mendukung program penguatan ekonomi koridor enam di aras Propinsi Papua, Maluku dan Maluku Utara yang berbasiskan inovasi (innovation driven economy) dan bukan hanya berdasarkan kebutuhan (needed driven economy). Berdasarkan rencana MP3EI tersebut diperkirakan besaran nilai investasi yang berpotensi dilakukan di wilayah Maluku Utara seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.1 di bawah ini diperkirakan sekitar Rp 113,5 Trilyun.

1-4



Sumber: Bappenas (2011)

Gambar 1.1. Rencana dan Nilai Investasi MP3EI di Maluku Utara (nomor 1 dan 2) Atas dasar tersebut di atas maka perlu dilakukan Penyusunan Tatralok dalam upaya peningkatan pelayanan transportasi baik jaringan pelayanan maupun jaringan prasarana transportasi, serta peningkatan keterpaduan antar dan intramoda transportasi, disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, tingkat kemajuan teknologi, kebijakan tata ruang dan lingkungan. Adapun Penyusunan Tatralok tersebut mengacu pada PerPres No. 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, UU No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Angkutan Udara, dan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1-5



1.2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan ini adalah menyusun, mengevaluasi dan meninjau ulang Tataran Transportasi Lokal sejalan dengan dinamika perkembangan ekonomi, wilayah sebagai pedoman pengaturan dan pembangunan transportasi wilayah. Tujuannya dari kegiatan ini adalah agar rencana dan program pengembangan transportasi di wilayah lokal kabupaten/kota, propinsi dan nasional efektif dan efisien sesuai dengan Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan rencana pengembanganan jaringan pada Tatranas dan Tatrawil.

1.3

RUANG LINGKUP STUDI

Ruang lingkup studi ini adalah : a. Identifikasi permasalahan yang ada pada sistem transportasi lokal; b. Evaluasi pelayanan, jaringan pelayanan prasarana transportasi secara terpadu;

dan

jaringan

c. Analisis permintaan transportasi lokal terkait dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten / kota dan rencana pembangunan dalam MP3EI dan Tatrawil, Tatranas; d. Pengkajian Model pengembangan jaringan transportasi wilayah kabupaten/kota; e. Merumuskan alternatif pengembangan jaringan transportasi; f.

Menetapkan prioritas dan tahapan pengembangan jaringan transportasi lokal dalam kurun waktu 2014, 2019, 2025 dan 2030;

g. Merumuskan kebijakan pelayanan jaringan transportasi lokal; 1-6



h. Menyusun rancangan peraturan Bupati/Walikota Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok);

tentang

i.

Mengadakan FGD di Ibu Kota Kabupaten/Kota untuk mendapatkan masukan alternatif pengembangan jaringan transportasi lokal;

j.

Menyelenggarakan seminar penyempurnaan laporan akhir dan legalitas Tatralok di Ibu Kota Propinsi.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode survei pada Kabupaten/Kota, selanjutnya hasil survey kemudian dianalisis dan dilakukan FGD serta serangkaian pembahasan pada tiap tahapan laporan dengan tim pengarah dan pendamping yang dibentuk dengan SK Kepala Badan Litbang Perhubungan sehingga akan menghasilkan keluaran. Pada akhir kegiatan studi ini diselenggarakan seminar pada wilayah studi. Tahapan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan ini dilakukan sebagai berikut: 1) Tahapan Laporan Pendahuluan (Inception Report) Penyusunan laporan pendahuluan ini berisi penjabaran dari kerangka acuan yang meliputi metodologi dan pendekatan atau teori yang akan diterapkan, rencana kerja dan jadual kegiatan serta daftar kuesioner yang akan digunakan dalam penelitian. 2) Tahapan Laporan Antara (Interim Report) Penyusunan laporan antara memuat hasil-hasil pengumpulan data serta penjelasan metode pengolahan/analisis serta penyusunan langkah selanjutnya analisis lengkap.

1-7



3) Tahapan Rancangan Laporan Akhir (Draft Final Report) Penyusunan rancangan laporan akhir berisi pengolahan data, analisis dan evaluasi dari hasil pengumpulan data pada laporan antara serta draft rekomendasi. 4) Tahapan Laporan Akhir (Final Report) Penyusunan pada tahap laporan akhir merupakan perbaikan/penyempurnaan dari Rancangan Laporan Akhir setelah melalui serangkaian diskusi dan pembahasan.

1.4

BATASAN KEGIATAN

Kegiatan studi ini dibatasi hanya dalam lingkup penyusunan Tataran Transportasi Lokal kabupaten/kota terkait untuk mendukung prioritas pembangunan sentra produksi di koridor ekonomi Maluku – Papua.

1.5

INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) dan konsep legalitas penetapannya di dua kota (Ternate dan Tidore Kepulauan) dan empat kabupaten (Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Barat, dan Morotai). Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 (satu) laporan hasil penelitian berikut legalitasnya yaitu dua kota (Ternate dan Tidore Kepulauan) dan empat kabupaten (Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Barat, dan Morotai).

1-8



1.6

LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan studi ini dilaksanakan di dua Kota dan empat Kabupaten, yaitu Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Barat, dan Kabupaten Morotai. Adapun kegiatan pelaksanaan studi akan dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan kalender (27 Maret – 26 Oktober 2013), berdasarkan No. Kontrak : PL.102/15/2-BLT-2013 dan No. SPMK : PL.102/15/9-BLT-2013.

1-9



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1

PENDEKATAN STUDI

Pendekatan yang memayungi studi ini secara sinergi adalah melalui MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang merupakan arahan strategis dan percepatan pembangunan ekonomi khususnya di wilayah studi tersebut. MP3EI menetapkan penguatan konektivitas nasional sebagai salah satu dari 3 strategi utama. Konektivitas nasional merupakan pengintegrasian 4 elemen kebijakan nasional yang terdiri dari sistem logistik nasional (Sislognas), sistem transportasi nasional (Sistranas), pengembangan wilayah (RPJMN/RTRWN), dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Strategi ini untuk mewujudkan konektivitas nasional yang efektif, efisien dan terpadu. Berarti pada wilayah studi ini perlu memahami pula keterkaitannya baik secara lokal, kabupaten/kota, wilayah propinsi, maupun nasional, bahkan regional dan global. Untuk memahami semuanya ini, perlu pengertian-pengertian dasar tentang istilah kunci, seperti: Definisi Sistranas, Tujuan dan Sasaran Sistranas, serta Tataran Transportasi (Tatranas, Tatrawil, dan Tatralok) yang dirangkum dalam kerangka pemikiran Pola Dasar Sistranas. Begitu juga halnya dengan Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda, yang menggambarkan Alur Pikir Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda, Visi dan Misi Transportasi Antarmoda/ Multimoda, Strategi Pengembangan Transportasi Antarmoda/Multimoda, dan Program Pengembangan Transportasi Antarmoda/Multimoda dalam rangka mendukung 2-1



prioritas pembangunan sentra produksi di koridor ekonomi PapuaKepulauan Maluku yang dirajut dalam MP3EI. Kegiatan ini perlu alasan dan landasan atau acuan normatif yang mendasarkan pada PP No. 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, UU di Bidang Transportasi yaitu UU No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Angkutan Udara dan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

2.2

MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI) 20112025

2.2.1 Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia

Ekonomi

Selaras dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025, maka visi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia adalah “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”. Melalui langkah MP3EI, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi akan menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita yang berkisar antara USD 14.250 – USD 15.500 dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0 – 4,5 triliun. Untuk mewujudkannya diperlukan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,4 – 7,5 persen pada periode 2011 – 2014, dan sekitar 8,0 – 9,0 persen pada periode 2015 – 2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan dibarengi oleh penurunan inflasi dari sebesar 6,5 persen pada periode 2011 – 2-2



2014 menjadi 3,0 persen pada 2025. Kombinasi pertumbuhan dan inflasi seperti itu mencerminkan karakteristik negara maju.

Sumber: MP3EI, 2011.

Gambar 2.1. Aspirasi Pencapaian PDB Indonesia Visi 2025 tersebut diwujudkan melalui 3 (tiga) misi yang menjadi fokus utamanya, yaitu: 1. Peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses (potensi) SDA, geografis wilayah, dan SDM, melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar-kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. 2. Mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional. 2-3



3. Mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses, maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan, menuju innovation-driven economy.

2.2.2 Peningkatan Potensi Ekonomi Wilayah Melalui Koridor Ekonomi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusatpusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional. Setiap wilayah mengembangkan produk yang menjadi keunggulannya. Tujuan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut adalah untuk memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah serta memperbaiki ketimpangan spasial pembangunan ekonomi Indonesia.


Gambar 2.2. Ilustrasi Koridor Ekonomi 2-4



Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan mengembangkan klaster industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan tersebut disertai dengan penguatan konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan lokasi kegiatan ekonomi serta infrastruktur pendukungnya. Secara keseluruhan, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan konektivitas tersebut menciptakan Koridor Ekonomi Indonesia. Peningkatan potensi ekonomi wilayah melalui koridor ekonomi ini menjadi salah satu dari tiga strategi utama (pilar utama).

2.2.3 Koridor Ekonomi Indonesia Pembangunan koridor ekonomi di Indonesia dilakukan berdasarkan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai negara yang terdiri atas ribuan pulau dan terletak di antara dua benua dan dua samudera, wilayah kepulauan Indonesia memiliki sebuah konstelasi yang unik, dan tiap kepulauan besarnya memiliki peran strategis masing-masing yang ke depannya akan menjadi pilar utama untuk mencapai visi Indonesia tahun 2025. Dengan memperhitungkan berbagai potensi dan peran strategis masing-masing pulau besar (sesuai dengan letak dan kedudukan geografis masing-masing pulau), telah ditetapkan 6 (enam) koridor ekonomi seperti yang tergambar pada Gambar 2.3.

2-5




Gambar 2.3. Peta Koridor Ekonomi Indonesia

2.2.4 Arahan Pengembangan Kegiatan Ekonomi Utama Sebagai dokumen kerja, MP3EI berisikan arahan pengembangan kegiatan ekonomi utama yang sudah lebih spesifik, lengkap dengan kebutuhan infrastruktur dan rekomendasi perubahan/revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu dilakukan maupun pemberlakuan peraturan-perundangan baru yang diperlukan untuk mendorong percepatan dan perluasan investasi. Selanjutnya MP3EI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. MP3EI bukan dimaksudkan untuk mengganti dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (UU No. 17 Tahun 2007) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, namun menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer yang penting serta khusus untuk melakukan 2-6



percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, seperti yang terlihat pada Gambar 2.4. MP3EI juga dirumuskan dengan memperhatikan Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RANGRK) karena merupakan komitmen nasional yang berkenaan dengan perubahan iklim global..


Gambar 2.4. Posisi MP3EI dalam Rencana Pembangunan Pemerintah 2.2.5 Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku terdiri dari Propinsi Papua, Propinsi Papua Barat, Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara. Sesuai dengan tema pembangunannya, Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku merupakan pusat pengembangan 2-7



pangan, perikanan, energi, dan pertambangan nasional. Secara umum, Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku. Maluku memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun di sisi lain terdapat beberapa masalah yang harus menjadi perhatian dalam upaya mendorong perekonomian di koridor ini, antara lain: 1. Laju pertumbuhan PDRB di Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku dari tahun 2006 – 2009, tergolong relatif tinggi, yakni sebesar 7 persen, namun besaran PDRB tersebut relatif kecil dibanding dengan koridor lainnya; 2. Disparitas yang besar terjadi di antara kabupaten di Papua. Sebagai contoh, PDRB per kapita Kabupaten Mimika adalah sebesar IDR 240 juta, sementara kabupaten lainnya berada di bawah rata-rata PDB per kapita nasional (IDR 24,26 juta); 3. Investasi yang rendah di Papua disebabkan oleh tingginya risiko berusaha dan tingkat kepastian usaha yang rendah; 4. Produktivitas sektor pertanian belum optimal yang salah satunya disebabkan oleh keterbatasan sarana pengairan; 5. Keterbatasan infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi; 6. Jumlah penduduk yang sangat rendah dengan mobilitas tinggi memberikan tantangan khusus dalam pembuatan program pembangunan di Papua. Kepadatan populasi Papua adalah 12,6 jiwa/km2, jauh lebih rendah dari rata-rata kepadatan populasi nasional (124 jiwa/km2). Strategi pembangunan ekonomi Kepulauan Maluku (Gambar 2.5) Ekonomi utama, yaitu Pertanian Integrated Food & Energy Estate), Perikanan.

Koridor Ekonomi Papua – difokuskan pada 5 kegiatan Pangan - MIFEE (Merauke Tembaga, Nikel, Migas, dan

2-8




Gambar 2.5. Peta Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku

2.3

PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL

Suksesnya pelaksanaan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia tersebut sangat tergantung pada kuatnya derajat konektivitas ekonomi nasional (intra dan inter wilayah) maupun konektivitas ekonomi internasional Indonesia dengan pasar dunia. Dengan pertimbangan tersebut Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2-9



(MP3EI) menetapkan penguatan konektivitas nasional sebagai salah satu dari tiga strategi utama (pilar utama). Konektivitas Nasional merupakan pengintegrasian 4 (empat) elemen kebijakan nasional yang terdiri dari Sistem Logistik Nasional (Sislognas), Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), Pengembangan wilayah (RPJMN/RTRWN), Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT). Upaya ini perlu dilakukan agar dapat diwujudkan konektivitas nasional yang efektif, efisien, dan terpadu. Sebagaimana diketahui, konektivitas nasional Indonesia merupakan bagian dari konektivitas global. Oleh karena itu, perwujudan penguatan konektivitas nasional perlu mempertimbangkan keterhubungan Indonesia dengan dengan pusat-pusat perekonomian regional dan dunia (global) dalam rangka meningkatkan daya saing nasional. Hal ini sangat penting dilakukan guna memaksimalkan keuntungan dari keterhubungan regional dan global/internasional. Konektivitas Nasional menyangkut kapasitas dan kapabilitas suatu bangsa dalam mengelola mobilitas yang mencakup 5 (lima) unsur sebagai berikut: 1. Personel/penumpang, yang menyangkut pengelolaan lalu lintas manusia di, dari dan ke wilayah. 2. Material/barang abiotik (physical and chemical materials) yang menyangkut mobilitas komoditi industri dan hasil industri. 3. Material/unsur biotik/species, yang mencakup lalu lintas unsur mahluk hidup di luar manusia seperti ternak, Bio Toxins, Veral, Serum, Verum, Seeds, Bio-Plasma, BioGen, Bioweapon1. 4. Jasa dan Keuangan, yang menyangkut mobilitas teknologi, sumber daya manusia dan modal pembangunan bagi wilayah. 5. Informasi, yang menyangkut mobilitas informasi untuk kepentingan pembangunan wilayah yang saat ini sangat terkait dengan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. 2 - 10



Peningkatan pengelolaan mobilitas terhadap lima unsur tersebut diatas akan meningkatkan kemampuan nasional dalam mempercepat dan memperluas pembangunan dan mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025. Maksud dan tujuan Penguatan Konektivitas Nasional adalah sebagai berikut: 1. Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan, bukan keseragaman, melalui inter-modal supply chains systems. 2. Memperluas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya (hinterland). 3. Menyebarkan manfaat pembangunan secara luas (pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan) melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan dalam rangka pemerataan pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diintegrasikan beberapa komponen konektivitas yang saling berhubungan kedalam satu perencanaan terpadu. Beberapa komponen dimaksud merupakan pembentuk postur konektivitas secara nasional (Gambar 2.7), yang meliputi: (a) Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS); (b) Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS); (c) Pengembangan Wilayah (RPJMN dan RTRWN); (d) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT). Rencana dari masing-masing komponen tersebut telah selesai disusun, namun dilakukan secara terpisah. Oleh karena itu, Penguatan Konektivitas Nasional berupaya untuk mengintegrasikan keempat komponen tersebut.

2 - 11



Hasil dari pengintegrasian keempat komponen konektivitas nasional tersebut kemudian dirumuskan visi konektivitas nasional yaitu ‘Terintegrasi Secara Lokal, Terhubung Secara Global (Locally Integrated, Globally Connected)’, seperti yang terlihat pada Gambar 2.8 Yang dimaksud Locally Integrated adalah pengintegrasian sistem konektivitas untuk mendukung perpindahan komoditas, yaitu barang, jasa, dan informasi secara efektif dan efisien dalam wilayah NKRI. Oleh karena itu, diperlukan integrasi simpul dan jaringan transportasi, pelayanan inter-moda tansportasi, komunikasi dan informasi serta logistik. Simpul-simpul transportasi (pelabuhan, terminal, stasiun, depo, pusat distribusi dan kawasan pergudangan serta bandara) perlu diintegrasikan dengan jaringan transportasi dan pelayanan sarana inter-moda transportasi yang terhubung secara efisien dan efektif. Jaringan komunikasi dan informasi juga perlu diintegrasikan untuk mendukung kelancaran arus informasi terutama untuk kegiatan perdagangan, keuangan dan kegiatan perekonomian lainnya berbasis elektronik.

2 - 12




Gambar 2.7. Komponen Konektivitas Nasional

2 - 13




Gambar 2.8. Visi Konektivitas Nasional

Selain itu, sistem tata kelola arus barang, arus informasi dan arus keuangan harus dapat dilakukan secara efektif dan efisien, tepat waktu, serta dapat dipantau melalui jaringan informasi dan komunikasi (virtual) mulai dari proses pengadaan, penyimpanan/ pergudangan, transportasi, distribusi, dan penghantaran barang sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu dan tempat yang dikehendaki produsen dan konsumen, mulai dari titik asal (origin) sampai dengan titik tujuan (destination). Visi ini mencerminkan bahwa penguatan konektivitas nasional dapat menyatukan seluruh wilayah Indonesia dan mendorong 2 - 14



pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan berkeadilan serta dapat mendorong pemerataan antar daerah. Sedangkan yang dimaksud globally connected adalah sistem konektivitas nasional yang efektif dan efisien yang terhubung dan memiliki peran kompetitif dengan sistem konektivitas global melalui jaringan pintu internasional pada pelabuhan dan bandara (international gateway/exchange) termasuk fasilitas custom dan trade/industry facilitation. Efektivitas dan efisiensi sistem konektivitas nasional dan keterhubungannya dengan konektivitas global akan menjadi tujuan utama untuk mencapai visi tersebut. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan penguatan konektivitas secara terintegrasi antara pusatpusat pertumbuhan dalam koridor ekonomi dan juga antar koridor ekonomi, serta keterhubungan secara internasional terutama untuk memperlancar perdagangan internasional maupun sebagai pintu masuk bagi para wisatawan mancanegara. (Gambar 2.9). Dalam pelaksanaannya, perlu diperhatikan beberapa prinsip utama sebagai berikut: (1) meningkatkan kelancaran arus barang, jasa dan informasi, (2) menurunkan biaya logistik, (3) mengurangi ekonomi biaya tinggi, (4) mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan (5) mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

2 - 15




Gambar 2.9. Kerangka Kerja Konektivitas Nasional Dalam konteks ini akan dilakukan pembangunan Kawasan Perhatian Investasi (KPI) dengan tujuan membangun pusat perhatian baru. KPI juga ditujukan untuk mempermudah integrasi dengan kegiatan-kegiatan yang terkait infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) serta regulasi. Dimana Sentra produksi adalah 1 (satu) kegiatan investasi dalam lokasi tertentu. KPI merupakan satu atau kumpulan beberapa sentra produksi/kegiatan investasi yang beraglomerasi di area yang berdekatan, seperti yang terlihat pada Gambar 2.10.

2 - 16


Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku Ilustrasi Hipotetis

SDM & IPTEK

KPI

KPI

KONEKTIVITAS

REGULASI (PUSAT + DAERAH)

Sentra Produksi

Sumber: Bahan Paparan Koordinasi SISTRANAS dan MP3EI 2013

Gambar 2.10. Integrasi KPI

KPI

MOROTAI

NILAI Rp 30,36 T INVESTASI 3

NILAI KPI MANOKWARI INVESTASI Rp 0,78 T NILAI KPI Rp 125,46 T HALMAHERA INVESTASI

KPI

TELUK BINTUNI

KPI

AMBON

KPI

NABIRE

NILAI Rp 108 T INVESTASI

NILAI Rp 0,76 T INVESTASI

NILAI Rp 10,26T INVESTASI

KPI

2

TIMIKA


KPI

MERAUKE



Gambar 2.12. KPI dan Nilai Investasi Sektor Riil

2 - 17



Tabel 2.1. KPI Prioritas Sektor Riil NO KPI

NAMA KPI

NILAI INVESTASI

1

Merauke (MIFEE)

57,7 T

2

Timika

160,9 T

3

Halmahera

125,5 T

4

Bintuni

108 T

5

Morotai

30,4 T

6

Ambon

10,3T

7

Nabire

764 M

8

Manokwari

784 M

KPI Prioritas


2 - 18



BAB 3 METODOLOGI STUDI

3.1

METODOLOGI STUDI

Untuk dapat melaksanakan seluruh lingkup kajian dalam konteks materi dan waktu yang disyaratkan, maka dalam pekerjaan Penelitian Penyusunan Tataran Transportasi Lokal Kab/Kota disusun metodologi studi yang disajikan dalam bentuk bagan alir (Gambar 3.1), dengan susunan tahapan pelaksanaan sebagai berikut: 1) Tahap Persiapan, yang hasilnya disampaikan pada Laporan Pendahuluan, dengan lingkup kegiatan meliputi: a) Identifikasi Masalah & Tujuan Studi b) Identifikasi Pelayanan c) Identifikasi Jaringan Pelayanan d) Identifikasi Jaringan Prasarana Transportasi Terpadu. Keempat identifikasi tersebut merupakan inisiasi studi, termasuk studi literatur dan peraturan perundangan yang berlaku. 2) Tahap Pengumpulan Data & Analisis Awal, yang hasilnya disampaikan pada Laporan Antara, dengan lingkup kegiatan meliputi: a) Pengumpulan Data Primer & Sekunder, yang diawali dengan persiapan survei.

3-1



b) Survei Pola Bangkitan & Tarikan c) Survei Pergerakan Transportasi Luar & Dalam Kab/Kota d) Survei Wawancara dan Survei Instansional untuk Laporan Kegiatan Serupa Terdahulu (antara lain: tinjau ulang jaringan transportasi Propinsi khususnya pada wilayah studi, inventarisasi rencana umum dan teknis, kebijakan nasional dan daerah di wilayah studi). e) Matriks Asal Tujuan, termasuk kompilasi data yang terkumpul. f)

Analisis Permintaan Transportasi, sebagai analisis awal dari analisis Tatrawil dan Tatralok.

g) Kajian Model Pengembangan Jaringan Wilayah Kab/Kota, yang meliputi:  Pemetaan potensi dan kendala  Analisis wilayah  Analisis teknis dan analisis normatif

Transportasi

3) Tahap Analisis, yang hasilnya disampaikan pada Laporan Akhir Sementara, dengan lingkup kegiatan meliputi: a) Merumuskan Kebijakan Strategi dan Program Pengembangan Jaringan Prasarana Pelayanan Transportasi b) Merumuskan Transportasi

Alternatif

Pengembangan

Jaringan

c) Menetapkan Prioritas dan Tahapan Pengembangan Jaringan Lokal dengan Kurun Waktu 2014, 2019, 2025, 2030. 4) Tahap Penyempurnaan & Finalisasi, yang hasilnya disampaikan pada Laporan Akhir, dengan lingkup kegiatan meliputi:

3-2



a) Menyusun Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Sistranas pada Tatralok b) Mengadakan FGD di Ibukota Kab/Kota untuk Mendapat Masukan Alternatif c) Menyelenggarakan Seminar untuk Penyempurnaan Laporan Akhir dan Legalitas Tatralok di Ibukota Propinsi.

3-3



Identifikasi Masalah & Tujuan Studi Identifika si Pelayan an

Identifikasi Jaringan Pelayanan

Identifikasi Jaringan Prasarana Transportasi Terpadu

Pengumpulan Data & Informasi Primer & Sekunder Pemahama n RTRW Kab/Kota

LAPORAN PENDAHUL UAN Bulan 1

Survei  Survei Wawancara Pergerakan  Survei Instansional untuk Transportasi Luar Laporan Kegiatan Serupa & Dalam Terdahulu Kab/Kota Pemantapan RTRW Kab/Kota Analisis Potensi & Pengembangan Trans

Merumuskan Kebijakan Strategi dan Program Pengembangan Jaringan Prasarana Pelayanan Transportasi

Kajian Model Pengembangan Jaringan Transportasi Wilayah Kab/Kota

LAPORAN ANTARA Bulan 4

Merumuskan Alternatif Pengembangan Jaringan Transportasi

Menetapkan Prioritas dan Tahapan Pengembangan Jaringan Lokal dengan Kurun Waktu 2014, 2019, 2025, 2030

Program pengembangan transportasi di wilayah lokal kabupaten/kota, propinsi dan nasional efektif dan efisien sesuai dengan MP3EI

RANCANGAN LAPORAN AKHIR Bulan 5

Menyusun Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok)

Mengadakan FGD di Ibukota Kab/Kota untuk Mendapat Masukan Alternatif Menyelenggarakan Seminar untuk Penyempurnaan FR & Legalitas Tatralok di Ibukota Propinsi

LAPORAN AKHIR Bulan 7

3-4



Gambar 3.1. Bagan Alir Metodologi Studi 3.2

POLA PIKIR STUDI

Pola pikir pelaksanaan studi ini dikembangkan atas dasar latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran dan lingkup studi yang disampaikan pada KAK (lihat Bab I). Untuk dapat menyusun suatu studi yang komprehensif maka perlu dipahami konteks studi secara holistik yang menyangkut semua issue, aspek normatif, lingkungan strategis, dan semua elemen sistem yang terkait dengan pengembangan Tatralok di Propinsi Maluku Utara. Diagram pola pikir umum studi ini secara garis besar disampaikan pada Gambar 3.3. Dimulai dari review hasil studi terdahulu dalam dokumen perencanaan eksisting MP3EI, (RTRW Nasional/ Propinsi Maluku Utara), SISTRANAS/WIL, Renstra Propinsi Maluku Utara, dan studi terdahulu) sejumlah data eksisting serta rencana dan program eksisting dapat ditelusuri. Pemetaan terhadap peran masing-masing stakeholders (Pemkab, Swasta, dan Masyarakat) dalam lingkungan strategis yang dikoridori oleh aspek normatif berupa peraturan perundangan yang berlaku merupakan langkah penting untuk dapat memahami konteks, lingkup, serta identifikasi masalah yang dihadapi dalam pengembangan Tatralok di Propinsi Maluku Utara. Elaborasi hasil pemetaan peran serta kondisi obyektif dari sistem transportasi yang ada saat ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan strategi umum (grand strategy) pengembangan Tatralok di Propinsi Maluku Utara yang komprehensif dan terpadu (antar moda, antar wilayah, antar stakeholders, dll.). Dalam strategi umum ini termaktub sejumlah program pokok (main programs) yang harus dijabarkan dalam tahapan jangka pendek, menengah, dan panjang. Sebagai goal/tujuan akhir dari semua kegiatan tersebut adalah terciptanya tujuan pengembangan Tatralok di Propinsi Maluku 3-5



Utara dalam jangka waktu yang direncanakan dengan sejumlah kriteria atau karakteristik jaringan prasarana dan jaringan pelayanan yang handal (efektif dan efisien), cepat, tertib, aman, lancar, dan terjangkau masyarakat. Untuk mendukung semua proses pengembangan Tatralok di Propinsi Maluku utara, bagaimanapun juga diperlukan adanya kajian kuantitatif dan kualitatif yang dilengkapi oleh data-data terkait dengan pola permintaan perjalanan, kondisi dan kinerja jaringan transportasi yang ada, konstelasi sosial-ekonomi yang ada, serta prediksi perubahannya ke depan dalam lingkup situasi tantangan, peluang, dan hambatan yang berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini merujuk kepada kebutuhan akan adanya pemahaman mendasar mengenai konteks penyusun Tatralok, serta adanya analisis (dan pengumpulan data) yang lengkap dan mendalam untuk memperoleh gambaran atau pemetaan mengenai situasi transportasi dan pola kegiatan ekonomi yang ada dan kemungkinan perubahannya di Propinsi Maluku Utara dan di wilayah sekitarnya yang saling mempengaruhi.

3-6



3-7



3.3

ANALISIS PENGEMBANGAN WILAYAH

Transportasi merupakan kebutuhan turunan (derived demand) akibat tersebarnya tata ruang (spasial separation) di mana kebutuhan/ kegiatan manusia dan proses ekonomi barang tidak dapat diakomodasi hanya di satu ruang saja, sehingga timbul kebutuhan pergerakan melalui berbagai moda transportasi. Penataan ruang yang mempengaruhi pola dan intensitas kegiatan sosio-ekonomi merupakan indikator yang merepresentasikan pattern dari sistem kegiatan yang harus dilayani oleh sistem transportasi. Dengan demikian, bagaimana setting tata ruang yang akan dituju di masa datang akan sangat mempengaruhi bagaimana pola dan intensitas permintaan perjalanan, yang pada gilirannya akan menentukan kebutuhan akan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi. Dalam konteks penyusunan Tatralok Propinsi Maluku Utara ini, maka pemahaman terhadap arahan penggunaan ruang yang dituangkan dalam RTRW menjadi sangat penting. Apalagi dalam struktur dokumen perencanaan Tatralok merupakan pengejawantahan RTRW untuk sektor transportasi. Pada Gambar 3.4 disajikan bagaimana interaksi antara perkembangan wilayah dengan transportasi. Terlihat bahwa korelasi antara transportasi dan perubahan atau perkembangan wilayah sangatlah besar, sehingga arahan pengembangan tata ruang dan perkembangan alamiah sesuai mekanisme pasar akan sangat menentukan bagaimana pola permintaan perjalanan wilayah di Propinsi Maluku Utara ini akan berkembang di masa datang.

3-8



Kebijakan perencanaan (MP3EI, RTRW, Renstra, Tatrawil, dll)

Faktor Sosio Ekonomi

Pola Tata Guna Lahan

Perkembangan wilayah

Kebutuhan Transportasi

Mekanisme pasar (natural setting)

Jumlah dan Pola Perjalanan

REGIONAL DEVELOPMENT

TRANSPORT DEMAND

Gambar 3.4. Interaksi Perkembangan Wilayah dengan Kebutuhan Transportasi

3.4

PEMODELAN TRANSPORTASI

3.4.1 Struktur Model Dalam studi perencanaan sistem transportasi, sebagaimana halnya dalam Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Propinsi Maluku Utara ini, sangat diperlukan adanya pemahaman mengenai besaran dan pola permintaan perjalanan. Permintaan perjalanan umumnya ditentukan oleh pola interaksi ekonomi dalam pengaturan ruang yang ada, karakteristik suplai jaringan transportasi yang ada (kapasitas, flow vs speed, dan konfigurasinya), serta interaksi yang terjadi dalam ruang lalulintas yang disediakan. Untuk itu diperlukan suatu model yang dapat merepresentasikan interaksi antara elemen tata ruang, ekonomi, permintaan perjalanan, jaringan transportasi, dan lalu lintas yang terjadi.

3-9



Dalam studi ini digunakan model transportasi empat tahap (four stages transport model) yang terdiri dari tahap bangkitan perjalanan (trip generation), sebaran perjalanan (trip distribution), pemisahan moda (modal split), dan pemilihan rute (route choice). Model ini dipilih karena: mudah dalam aplikasinya, cukup baik merepresentasikan karakteristik dan interaksi penting pada sistem transportasi, dan mampu menggambarkan dampak dari intervensi yang dilakukan terhadap sistem transportasi di wilayah studi. Secara umum skema struktur model perencanaan empat tahap ini ditunjukkan pada Gambar 3.6. Pendekatan model dimulai dengan menetapkan sistem zona dan jaringan transportasi, termasuk di dalamnya adalah karakteristik sosial-ekonomi di tiap zona dan karakteristik suplai jaringan yang ada. Dengan menggunakan informasi tersebut kemudian diestimasi total perjalanan yang dibangkitkan dan/atau yang ditarik oleh suatu zona tertentu (trip ends) atau disebut dengan proses bangkitan perjalanan (trip generation). Tahap ini menghasilkan persamaan trip generation yang menghubungkan jumlah perjalanan dengan karakteristik zona yang bersangkutan. Selanjutnya diprediksi dari/ke mana tujuan perjalanan yang dibangkitkan atau yang ditarik oleh suatu zona tertentu atau disebut tahap distribusi perjalanan (trip distribution). Dalam tahap ini akan dihasilkan matriks asal-tujuan (MAT). Pada tahap pemilihan moda (modal split) MAT tersebut kemudian dialokasikan sesuai dengan moda transportasi yang digunakan para pelaku perjalanan untuk mencapai tujuan perjalanannya. Dalam tahap ini dihasilkan MAT per moda. Terakhir, pada tahap pemilihan rute (trip assignment) MAT didistribusikan ke setiap ruas/link moda yang tersedia di dalam jaringan sesuai dengan kinerja rute yang ada. Tahap ini menghasilkan estimasi arus lalu lintas dan waktu perjalanan di setiap ruas. Hasil inilah yang digunakan sebagai dasar analisis 3 - 10



dalam mengevaluasi serangkaian alternatif pengembangan jaringan transportasi yang diusulkan.

kebijakan

3 - 11



Gambar 3.6. Pemodelan Perencanaan Transportasi 4 Tahap

3 - 12



3.4.2

Proses Pemodelan Transportasi

3.4.2.1 Penetapan Sistem Zona dan Sistem Jaringan Penetapan detail sistem zona dan sistem jaringan transportasi dilakukan sebagai kompromi antara tingkat akurasi, biaya, ketersediaan data, dan aplikabilitas model. Berdasarkan pengalaman yang dilakukan dari studi terdahulu, maka dalam studi ini ditetapkan bahwa: 1. Batas wilayah studi adalah batas wilayah administrasi Kabupaten/Kota di Prop. Maluku Utara, di mana wilayah di sekitarnya diasumsikan sebagai zona eksternal. 2. Agregasi zona di dalam wilayah studi adalah kecamatan, yang selanjutnya disebut sebagai zona internal. 3. Model jaringan diutamakan untuk jaringan jalan, sedangkan jaringan angkutan umum diperlakukan sebagai fixed-flow, moda transportasi lain diintegrasikan melalui simpul terminal (moda darat), pelabuhan (moda air), dan bandara (moda udara). Sistem zona tersebut dapat diilustrasikan dalam bentuk gambar sederhana yang dapat dilihat pada Gambar 3.7. Batas Kab/Kota

Kec. A Kec. E

Kec. B

Kec. C

Kec. D

Kec. G

Zona Eksternal

Kec. F Kec. H

Zona Internal

Zona Eksternal

3 - 13



Keterangan: Kec. A  B = Kec. E  C = Kec. D  F = Kec. D  F =

pergerakan orang/barang antar kecamatan dalam satu kab/kota. pergerakan orang/barang dari suatu kecamatan diluar kab/kota menuju ke kecamatan di dalam kab/kota. pergerakan orang/barang dari suatu kecamatan di dalam kab/kota menuju ke kecamatan di luar kab/kota. pergerakan orang/barang dari dan ke kecamatan di luar kab/kota.

Gambar 3.7. Sistem Zona Kecamatan Dengan penetapan sistem zona tersebut, maka akan terbentuk Matriks Asal-Tujuan Antar Kecamatan. Matriks Asal-Tujuan ini dikelompokkan berdasarkan pergerakan orang dan barang, dimana pergerakan barang ini diuraikan lagi berdasarkan jenis barang yang diproduksi, meliputi hasil produksi pangan, sayur-sayuran dan buah-buahan, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, dan kehutanan.. Untuk model jaringan transportasi yang diintegrasikan melalui simpul-simpul moda transportasi yang dibatasi dalam suatu kabupaten/kota, dapat terbentuk dari pengumpulan dan pengolahan data kedalam bentuk Matriks Asal-Tujuan Antar Simpul Moda Transportasi. 3.4.2.2 Estimasi dan Prediksi Trip-ends dan MAT Secara skematis bagan alir proses estimasi trip-ends dan MAT yang dilakukan pada studi ini ditunjukkan oleh Gambar 3.8.

3 - 14



Prior Matrix MAT 2013

Traffic Count Hasil survey primer

SATURN (via Program Simulasi Jaringan Transportasi)

Base Matrix MAT di Prov. Malut Tahun 2014

summation Data sosial ekonomi Statistik di Prov. Malut: Penduduk, PDRB, dll

Growth rate

Analisis regresi linier

Base Trip ends Produksi perjalanan di Prov. Malut 2014

Model bangkitan perjalanan

Prediksi data sosial ekonomi Prov. Malut

Trip ends prediction

Jarak, waktu, dan biaya transportasi antar zona

Model Furness/Gravity

Trip ends Prov. Malut: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025, 2030

MAT Prov. Malut: 2014, 2019, dst

Gambar 3.8. Mekanisme Estimasi Trip Ends dan MAT di Propinsi Maluku Utara

3 - 15



3.4.2.3 Simulasi Jaringan Simulasi jaringan transportasi (dalam hal ini dititikberatkan untuk jaringan jalan) dilakukan dalam konteks untuk: 1. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi secara makro dalam jaringan transportasi di wilayah Propinsi Maluku Utara, seperti: kemacetan, besarnya biaya transportasi, dan disparitas suplai jaringan. 2. Memprediksi permasalahan yang akan timbul di masa datang seiring dengan adanya pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, dan perubahan intensitas penggunaan ruang. 3. Mengevaluasi kinerja dari sejumlah kebijakan perencanaan yang akan diterapkan di masa datang, misal: pembangunan jalan lingkar, jalan tol, maupun pengembangan moda laut, dan udara. MAT perjalanan

Data jaringan transportasi

I I N P U T

Model Pemilihan Rute

Arus, kecepatan, waktu, jarak

O U T P U T

Analisis Lanjutan

3 - 16



Gambar 3.9. Struktur Umum Model Pemilihan Rute pada Program Simulasi Jaringan Transportasi 3.5

ANALISIS NORMATIF

Analisis normatif dilakukan untuk memperoleh idealisasi pola jaringan pelayanan, hirarki prasarana, dan sistem operasi bagi pengembangan Tatralok di Propinsi Maluku Utara yang efektif dan efisien dalam rangka menunjang pengembangan wilayah, pemerataan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Propinsi Maluku Utara. Aspek normatif ini dikembangkan berdasarkan review atas peraturan perundangan yang berlaku di setiap moda transportasi (jalan, angkutan umum, laut, dan udara) serta kajian konseptual secara teoteris mengenai sistem transportasi yang ideal. Analisis ini diperlukan untuk memberikan gambaran arahan pengembangan jaringan transportasi di Propinsi Maluku Utara di masa yang akan datang sesuai dengan konsep yang lebih ideal. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam analisis normatif secara berurutan disampaikan sebagai berikut: 1. Melakukan kajian konsep pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan untuk setiap moda transportasi (jalan, angkutan umum, laut, dan udara) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/terbaru (UU, PP, Kepmen, Perda, dll), 2. Melakukan kajian teoretis hasil penelitian dan studi terdahulu baik di dalam maupun luar negeri mengenai idealisasi pola jaringan transportasi wilayah, 3. Melakukan analisis konsep Tatralok di Propinsi Maluku Utara yang mengelaborasikan aspek normatif secara praktis (dari butir a.) dan aspek teoritis (dari butir b.),

3 - 17



4. Mengidentifikasi simpul, link dan zona yang strategis dan penting untuk dikembangkan dalam rangka mewujudkan Tatralok Propinsi Maluku Utara di masa yang akan datang.

3.6

AZAS TATARAN TRANSPORTASI LOKAL (TATRALOK)

Berdasarkan Pedoman Teknis yang telah ditetapkan, Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) harus disusun dengan berasaskan pada beberapa prinsip dasar berikut: 1. Azas Keadilan, dimana tataran transportasi yang disusun harus dapat menunjang kelancaran perhubungan di semua sektor pembangunan dan berpihak pada tiap lapisan masyarakat. 2. Azas Transparansi, tataran transportasi yang disusun disosialisasikan dan diterapkan secara terpadu serta transparasi pada semua sektor pembangunan dan diketahui oleh pejabat pelaksana dilapangan. 3. Azas Akuntabilitas, tataran transportasi yang disusun harus dianalisis secara teliti guna mendapatkan keserasian dan keterpaduan kesisteman transportasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam lingkup wilayah perencanaan. 4. Azas Realistis, tataran transportasi yang disusun harus ditunjang oleh kondisi eksisting yang sebenarnya sehingga hasil kebijakan yang diperoleh nantinya dapat sesuai dengan kondisi yang ada dan dapat dilaksanakan secara suistainable. 5. Azas Kesisteman, tataran transportasi yang disusun harus dapat menggambarkan keterkaitan dan keterpaduan hubungan/kesisteman transportasi antar wilayah/kawasan dalam lingkup kajiannya, serta harus disesuaikan dengan kebijakan sistem transportasi diatasnya. 3 - 18



6. Azas Keunggulan Moda, tataran transportasi yang disusun harus dapat menggambarkan dan mengkaji potensi-potensi guna menemukan moda unggulan. 7. Azas Keterpaduan Intra dan Antar Moda, tataran transportasi yang disusun harus dapat memberikan keterpaduan intra dan antara moda yang ada, sehingga sinkronisasi sistem transportasi antara moda tersebut dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang ada. 8. Azas Koordinasi dan Sinkronisasi, tataran transportasi yang disusun harus dapat memberikan gambaran dan arahan koordinasi yang jelas dan sinkronisasi yang terpadu dalam mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan disemua sektor pembangunan. 9. Azas Tinjau Ulang Secara Berkala, tataran trasnportasi yang disusun harus dilakukan tinjauan secara berkala guna menjaga konsistensi dalam pelaksanaannya. Lebih jelasnya, untuk Azas Penyusunan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) dapat dilihat pada Gambar 3.11.

3 - 19



KEADILAN TRANSPARANSI

REALISTIS

KESISTIMAN

AKUNTABILITAS

TATRALOK TATRALOK TINJAUAN ULANG SECARA BERKALA

KOORDINASI DAN SINKRONISASI

KETERPADUAN INTRA & ANTAR MODA

KEUNGGULAN MODA

Gambar 3.11. Azas Penyusunan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok)

3 - 20



BAB 4 KONDISI WILAYAH DAN JARINGAN TRANSPORTASI SAAT INI

4.1 LETAK GEOGRAFIS DAN WILAYAH ADMINISTRASI Secara geografis, Kabupaten Halmahera Tengah terletak antara 0o45′ LU ‐ 0o15′ LS dan 127o45′ BT ‐ 129o26′ BT, dengan luas wilayah 8.381,48 km2 terdiri dari luas daratan 2.276,83 km2 (27 %) dan luas lautan 6.104,65 km2 (73 %). Kabupaten Halmahera Tengah memiliki batas‐batas wilayah sebagai berikut : 

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Timur



Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Irian Jaya Barat



Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Selatan



Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Tidore Kepulauan

Ibukota Kabupaten Halmahera Tengah adalah Weda. Pada saat pelaksanaan Sensus Penduduk 2010, jumlah desa di Kabupaten Halmahera Tengah tercatat sebanyak 48. Informasi menyangkut daftar Kecamatan dan jumlah Desa di Kabupaten Halmahera Tengah dapat dilihat pada Tabel 4.1. adapun peta administrasi Kabupaten Halmahera Tengah ditunjukkan oleh Gambar 4.1.

4-1



Tabel 4.1. Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 No. Kecamatan Ibukota Jumlah Desa 1 Weda Were 7 2 Weda Selatan Wairoro 8 3 Weda Utara Sagea 9 4 Weda Tengah Lelilef 7 5 Pulau Gebe Kapaleo 8 6 Patani Kipae 5 7 Patani Utara Tepeleo 12 8 Patani Barat Banemo 5 Jumlah 61 Sumber: Halmahera Tengah Dalam Angka 2012

4-2



Kec. Weda Tengah Kec. Weda Utara

Kec. Patani Utara Kec. Patani Barat

Kec. Weda

Kec. Weda Selatan

Kec. Patani Kec. Pulau Gebe

Sumber: Halmahera Tengah Dalam Angka 2012

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Halmahera Tengah 4-3



4.2

KEPENDUDUKAN

Jika dilihat dari kepadatan penduduknya (Tabel 4.3), wilayah yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Weda sebesar 30 jiwa/km2, sedangkan wilayah yang paling sedikit kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Weda Utara sebesar 10 jiwa/km2. Dari sini dapat dibuktikan bahwa wilayah yang paling banyak penduduknya belum tentu merupakan wilayah yang paling padat penduduknya. Tabel 4.3.

Kepadatan Penduduk di Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Kecamatan Tahun 2011

No.

Kecamatan

Jumlah Penduduk (jiwa)

Luas Wilayah (km2)

Kepadatan (jiwa/km2)

1 2 3 4 5 6 7 8

Weda Weda Selatan Weda Utara Weda Tengah Pulau Gebe Patani Patani Utara Patani Barat Jumlah

7488 5079 6408 4148 4371 3914 8864 3575 43847

253.28 237.43 624.62 253.28 223.85 233.36 217.66 233.36 2276.84

30 21 10 16 20 17 41 15 19

Sumber: Halmahera Tengah Dalam Angka 2012

4-4



Kec. Weda Tengah 16 jiwa/km2 Kec. Weda Utara 10 jiwa/km2 Kec. Weda 30 jiwa/km2

Kec. Patani Utara Kec. Patani Barat 15

41 jiwa/km2

jiwa/km2 Kec. Patani

Kec. Weda Selatan

17 jiwa/km2

21 jiwa/km2

Kec. Pulau Gebe 20 jiwa/km2

Gambar 4.2 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Halmahera Tengah 4-5



4.3.

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu satu tahun di wilayah tertentu. Nilai Produk Domestik Regional Bruto dapat dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu:  Segi Produksi, merupakan jumlah nilai tambah bruto atas suatu barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu wilayah dan biasanya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Nilai tambah bruto yang terdiri dari biaya faktor produksi (upah/gaji, bunga netto, sewa tanah, keuntungan), penyusutan barang modal dan pajak tak langsung netto.  Segi Pendapatan, merupakan balas jasa (pendapatan) yang diterima faktor-faktor produksi karena ikut sertanya dalam proses produksi dalam suatu wilayah, dan biasanya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).  Segi Pengeluaran, merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, Pemerintah dan Lembaga Swasta Non Profit, pembentukan modal tetap, perubahan stok serta Ekspor Netto, biasanya dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan “Halmahera Tengah Dalam Angka 2012”, PDRB Kabupaten Halmahera Tengah atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 tercatat sebesar 499.651,08 juta rupiah (lihat Tabel 4.13) dengan kontribusi terbesar diberikan oleh sektor pertanian, yakni sebesar 37,53 %, disusul oleh sektor pertambangan dan penggalian dengan sumbangan 19,62 %. PDRB Kabupaten Halmahera Tengah atas dasar harga konstan pada tahun 2011 adalah sebesar 250.397,11 juta rupiah (lihat Tabel 4.14).

4-6



Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2011 adalah 7,06 dan PDRB perkapita (atas dasar harga berlaku) sebesar 11,4 juta rupiah. Tabel 4.13. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2009-2011 PDRB / Tahun (Juta Rupiah) No. Lapangan Usaha 2009 2010* 2011** 1 Pertanian 155.808,14 170.380,28 187.540,57 Pertambangan dan 2 64.805,35 81.901,82 98.051,43 Penggalian 3

Industri Pengolahan

27.495,32

35.785,71

37.855,64

4

Listrik, Gas dan Air Bersih

566,84

629,30

672,74

5

Bangunan/ Konstruksi

13.986,40

16.716,33

20.768,53

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran

66.594,62

78.614,52

92.861,64

7

Angkutan dan Komunikasi

12.571,09

14.586,55

16.605,59

4.269,14

5.151,74

5.853,37

8 9

Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB *) Angka Sementara Angka 2012 **) Angka Sangat Sementara

29.247,21 35.966,62 39.441,57 375.344,11 439.732,88 499.651,08 Sumber: Halmahera Tengah Dalam

4.4 KINERJA PELAYANAN, JARINGAN PELAYANAN DAN JARINGAN PRASARANA TRANSPORTASI WILAYAH SAAT INI Transportasi merupakan salah satu aspek vital dalam pembangunan prasarana dan sarana daerah guna menunjang 4-7



pembangunan di segala bidang. Penataan bidang transportasi tidak hanya dalam bentuk penyediaan dan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan akan tetapi sangat berkorelasi dengan sektorsektor lain baik berhubungan dengan kondisi sosial masyarakat, kesadaran hukum, budaya perilaku maupun lingkungan. 4.4.1 Jaringan Jalan Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang sangat penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Usaha pembangunan yang makin meningkat membutuhkan ketersediaan akses penghubung antar wilayah yang aman dan berkondisi baik. Selain itu, ketersediaan prasarana jalan yang baik akan meningkatkan mobilitas penduduk dan kelancaran distribusi barang antar wilayah sehingga roda perekonomian terus bergerak dan dapat ditingkatkan. Berdasarkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012, kondisi jalan menurut fungsi jalan dapat dilihat pada Tabel 4.18. Tabel 4.18.

NO 1

2

Daftar Ruas Jalan Provinsi Di Halmahera Tengah Tahun 2011/2012

KELAS JALAN PANJANG

SATUA N

2008

Jalan Arteri

Km

234,8

Jalan Kolektor KONDISI Baik Jalan Arteri Jalan Kolektor Rusak

Km

Jalan Arteri

Kabupaten

TAHUN 2009 2010 2011

2012

224

234, 8 224

234, 8 224

234, 8 224

Km Km

11 13

11 13

11 13

11 13

11 13

Km

223.8

223. 8

223. 8

223. 8

223.8

234,8 224

4-8



NO

3

KELAS JALAN

SATUA N

Jalan Kolektor PERMUKAAN Aspal Jalan Arteri Jalan Kolektor Kerikil Jalan Arteri Jalan Kolektor Tanah / LainLain

TAHUN 2010 2011 211 211

Km

2008 211

2009 211

Km

48.3

Km

106.5

48.3 106. 5

48.3 106. 5

48.3 106. 5

Km Km

59.3 -

59.3 -

59.3 -

59.3 -

2012 211

48.3 106.5 59.3 -

130. 130. 130. 130.5 5 5 5 130. 130. 130. Jalan Kolektor Km 130.7 130.7 7 7 7 Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 Jalan Arteri

Km

130.5

4.4.2 Angkutan Darat Seiring dengan bertambahnya panjang jalan yang berkondisi baik dan semakin mudahnya fasilitas kepemilikan kendaraan bermotor, maka semakin banyak pula kendaraan di Kabupaten Halmahera Tengah. Berdasarkan data dari “Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Utara”, jenis kendaraan terbanyak di Kabupaten Halmahera Tengah adalah jenis sepeda motor (lihat Tabel 4.19). Tabel 4.19.

N O

1.

Jumlah Kendaraan Menurut Jenis Kendaraan di Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008-2012

JENIS KENDARAAN

Sepeda Motor

TAHUN 2008 - 2012

SATUA N

2008

2009

2010

2011

201 2

UNIT

926

1,34 9

1,08 6

1,67 7

-

4-9



N O

JENIS KENDARAAN

TAHUN 2008 - 2012

SATUA N

2008

2009

2010

2011

201 2

2.

Mobil Penumpang

UNIT

43

32

20

78

-

3.

Mobil Jeep

UNIT

57

56

55

-

-

4

Mobil Pick Up

UNIT

41

40

51

-

-

5.

Bus Kecil

UNIT

4

1

1

-

-

6.

Bus Sedang

UNIT

-

-

3

-

-

7.

Bus

UNIT

-

-

7

5

-

8.

Truk Kecil

UNIT

-

-

6

-

-

9.

Truk Sedang

UNIT

-

-

10

45

-

10. Truk Besar

UNIT

-

-

-

-

-

11. Sepeda

UNIT

-

-

-

-

-

12. Becak

UNIT

-

-

-

-

-

13. Bentor

UNIT

-

-

-

-

-

14. Dokar

UNIT

-

-

-

-

-

15. Gerobak

UNIT

-

-

-

-

-

16. Lainnya

UNIT

-

1

4

-

-

UNIT

1,07 1

1,07 1

1,47 9

1,24 3

-

Sumber:

Dinas

JUMLAH

Perhubungan

Kabupaten

Halmahera Tengah 2012

Perlu diketahui, pada saat ini di Kabupaten Halmahera Tengah terdapat 4 trayek angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dengan rute seperti disampaikan pada Tabel 4.20. Tabel 4.20.

NO

TRAYEK

1. 2.

Wairoro - Sofifi Weda - Gita

Daftar Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Kabupaten Halmahera Tengah JARAK KODE URAIAN TRAYEK TRAYEK TRAYEK (Km) Wairoro - Sofifi Weda - Gita -

JUMLAH ARMADA A

B

C

D

E

-

1 12

7

-

-

4 - 10



JARAK JUMLAH ARMADA KODE URAIAN TRAYEK TRAYEK TRAYEK A B C D E (Km) 3. Weda - Sofifi Weda - Sofifi 2 - 4. Weda - Tobelo Weda - Tobelo 301 A6 6 1 JUMLAH - 19 9 1 Keterangan : A = Pick Up; B = MPU; C = Bus Kecil; D = Bus Sedang; E = Bus Besar NO

TRAYEK

Adapun data volume lalu lintas harian tahun 2012 ditunjukkan oleh Tabel 4.21.

4 - 11



Tabel 4.21. Data Volume Lalu Lintas Harian Rata-Rata Tahun 2012 No I

II

III IV

V

VI

Ruas Jalan Kecamatan Patani a. Ruas Patani – Gemia b. Ruas Patani – Mareala Kecamatan Patani Utara a. Ruas Gemia – Tapeleo b. Ruas Tepeleo - Peniti Kecamatan Patani Barat b. Ruas Patani – Mareala Kecamatan Weda a. Ruas Weda - Nuslika b. Ruas Nuslika - Tidore c. Ruas Weda – Kobe Kecamatan Weda Selatan a. Ruas Nuslka - Wairoro Indah Kecamatan Weda Tengah a. Ruas Kobe - Lelief

Kode Ruas Jalan

Rata-Rata Volume Kendaraan (Unit/Hari)

Jumlah

KTB

SM

MP

BB

BS

TB

TS

TR

4 3

4 6

3 4

1 1

1 1

0 0

1 2

2 2

16 19

1 8

3 4

2 3

1 1

1 1

0 0

1 1

1 2

10 20

8

7

5

1

2

0

2

2

27

0 2 7

133 136 59

91 93 40

13 14 6

23 24 10

0 0 0

26 27 12

39 40 18

325 336 152

1

51

35

5

9

0

10

15

126

8

59

40

6

10

0

12

18

153

4 - 12



VII

b. Ruas Lelief - Sagea c. Ruas Lelief - Lelief Waibulen Kecamatan Weda Utara a. Ruas Sagea - Ani b. Ruas Ani – Waleh

4

29

20

3

5

0

6

9

76

10

0

0

0

0

0

0

0

10

4 9

34 31

23 21

4 3

6 6

0 0

7 6

10 9

88 85

4 - 13



4.4.3 Angkutan Penyeberangan Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah yang terdiri dari pulaupulau menyebabkan transportasi antar kabupaten memerlukan kapal sebagai salah satu angkutan penyeberangan. Di Kabupaten Halmahera Tengah terdapat dua pelabuhan penyeberangan, yaitu 1) Pelabuhan penyebrangan Patani; dan 2) Pelabuhan penyebrangan Pulau Gebe. 4.4.4 Angkutan Laut Salah satu pelabuhan laut di Kabupaten Halmahera Tengah adalah pelabuhan Weda yang merupakan pelabuhan regional dengan kelas pelabuhan IV yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Tengah. Dimana pelabuhan ini memiliki dermaga dengan konstruksi beton yang berukuran 50 x 8 m. Untuk kapal-kapal pelayaran nasional dan regional yang singgah di Pelabuhan Weda adalah : 1) KM. Kie Raha I dengan rute pelayaran nasional : Ternate – Soasio – Moti – Makian – Saketa – Babang – Bisui – Maffa – Weda – Mesa – Banemo –Patani – Gebe – Kabare – Seonek – Sorong (PP). 2) KM. Pahala dengan rute pelayaran nasional : Ternate – Soasio – Gita – Kayoa – Bisui – Mafa – Weda – Mesa – Benemo – Patani – Gebe – Kabare – Yabekaki – Saonek – Sorong (PP). Berdasarkan “Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Utara”, informasi mengenai saran dan prasarana Pelabuhan Weda, ditunjukkan oleh Tabel 4.21.

4 - 14



Tabel 4.21.

Informasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Weda Kabupaten Halmahera Tengah

N O 1.

2.

URAIAN UMUM a. Lokasi Pelabuhan (Kecamatan/Desa) b. Status Pelabuhan (Nasional/Regional/Lokal) c. Kelas Pelabuhan (I/II/III/IV/V) d. Pengelola Pelabuhan DERMAGA a. Panjang b. Lebar c. Luas d. Konstruksi (Beton/Kayu) e. Rata-Rata Kedalaman Kolam Dermaga

SATU AN

VOLUME DATA

-

Kec. Weda

-

PL

-

IV DISHUB

M M M2 -

50 8 400 BETON

M

70

Sumber: Kantor Pelabuhan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012

Untuk informasi mengenai daftar pelabuhan laut dan tambatan perahu di Kabupaten Halmahera Tengah ditunjukkan oleh Tabel 4.22. Tabel 4.22.

NO

NAMA PELABUHAN

1.

PEL. WEDA

2.

TP. SAGEA

Daftar Pelabuhan Laut dan Tambatan Perahu di Kabupaten Halmahera Tengah

LOKASI

WEDA KEC. WEDA WEDA KEC. WEDA

KLASIFIKA SI

KELAS UKURAN DERMAG DERMAGA A (P x L)

KONSTRUK SI PENGEL DERMAGA OLA (BETON / KAYU)

PR

IV

50 X 80 M

BETON

DISHUB

TP

V

40 M

KAYU

SWADA YA

4 - 15


Studi Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) di Wilayah Provinsi Maluku Utara dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Sentra Produksi di Koridor Ekonomi Papua – dan Kepulauan Maluku 3. 4. 5.

6.

7. 8. 9.

WEDA KEC. WEDA WEDA KEC. TP. MESSA WEDA WAILEGI TP. WAILEGI KEC. PATANI BANEMO TP. BANEMO KEC. PATANI MOREALA TP. MOREALA KEC. PATANI YOI KEC. P. TP. YOI GEBE UMERA TP. UMERA KEC. P. GEBE TP. GEMAF

SWADA YA SWADA YA

TP

V

40 M

KAYU

TP

V

40 M

KAYU

TP

V

100 M

KAYU

SWADA YA

TP

V

50 M

KAYU

SWADA YA

TP

V

40 M

KAYU

SWADA YA

TP

V

40 M

KAYU

SWADA YA

TP

V

40 M

KAYU

SWADA YA

10. PEL. PATANI

PATANI

PL

IV

15 X 3

BETON / KAYU

DISHUB

11. PEL. GEBE

GEBE

PL

IV

-

TONGKANG

PT. ANTAM

WEDA KEC. TP IV 40 X 4 KAYU PEMDA WEDA Sumber Data : Kantor Pelabuhan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 Catatan : Untuk Kolom "Klasifikasi" disesuaikan berdasarkan klasifikasi pelabuhan berikut : PIH = Pelabuhan Internasional Hub, PI = Pelabuhan Internasional, PR = Pelabuhan Regional, PL = Pelabuhan Lokal, PK = Pelabuhan Khusus, TP = Tambatan Perahu 12. PEL. LELILEF

Tahun 2011, jumlah penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Weda adalah sebanyak 867 orang dan yang datang adalah sebanyak 888 orang, sedangkan jumlah penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Gebe adalah sebanyak 975 orang dan yang datang adalah sebanyak 784 orang. Untuk kegiatan bongkar / muat barang, jumlah barang yang dibongkar tercatat sebesar 11.673 ton dan yang dimuat sebanyak 113.671 ton di Pelabuahn Weda, sedangkan jumlah barang yang dibongkar di Pelabuhan Gebe tercatat sebesar 1.048 ton dan yang dimuat sebanyak 919 ton. Berdasarkan “Halmahera Tengah Dalam Angka 2012”, informasi mengenai rincian lalulintas penumpang dan kegiatan

4 - 16



bongkar / muat kapal motor di Pelabuhan Weda dan Gebe tahun 2011, ditunjukkan oleh Tabel 4.23 dan Tabel 4.24. Tabel 4.23.

Lalulintas Penumpang di Pelabuhan Weda dan Gebe Tahun 2011 Turun Naik Bulan Weda Gebe Weda Gebe Januari 160 48 110 95 Februari 95 61 Maret 70 60 52 64 April 119 119 78 78 Mei 31 31 8 8 Juni 106 49 114 115 Juli 81 162 121 77 Agustus 10 73 161 175 September 100 86 25 114 Oktober 30 80 10 151 November 53 76 80 98 Desember 33 47 Jumlah 888 784 867 975 Sumber: Halmahera Tengah Dalam Angka 2012

Tabel 4.24.

Kegiatan Bongkar / Muat Kapal Motor Pelabuhan Weda dan Gebe Tahun 2011 Bongkar (ton) Muat (ton) Bulan Weda Gebe Weda Gebe Januari 534 624 Februari 557 5 368 15 Maret 850 177 April Mei 67 67 Juni 793 168 315 22 Juli 730 186 2344 32 Agustus 1305 45 804 September 964 201 Oktober 892 202 113 8

di

4 - 17



Bulan November Desember Jumlah

Bongkar (ton) Muat (ton) Weda Gebe Weda Gebe 1309 68 53804 6 3672 151 55881 32 11673 1048 113671 919 Sumber: Halmahera Tengah Dalam Angka 2012

Untuk rincian arus kunjungan kapal barang dan bongkar / muat barang serta kunjungan kapal penumpang dan naik turun penumpang di Pelabuhan Weda Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2008-2011, ditunjukkan oleh Tabel 4.25. Tabel 4.25. Arus Kunjungan Kapal Barang dan Bongkar / Muat Barang serta Kunjungan Kapal Penumpang dan Naik Turun Penumpang di Pelabuhan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2088-2011 NO

1.

2.

TAHUN

SATUA N

2008

200 9

201 0

2011

Call

181

176

191

169

A. Naik

Orang

462

B. Turun

Orang

1,19 6

1,22 2 1,95 8

1,87 1 1,13 2

8,98 0 48,7 07.9

9,41 0 26,2 56

9,41 7 45,0 19

KEGIATAN KAPAL BARANG/PENUMPAN G a. Dalam Negeri 1). Kunjungan Kapal 2). Jumlah Penumpang

867 888

MUATAN BARANG a. Dalam Negeri 1). Bongkar

Ton

2). Muat

Ton

11,6 73 159, 430 4 - 18



NO

KEGIATAN

SATUA N

TAHUN 2008

200 9

201 0

2011

-

-

-

3 b. Luar Negeri 1). Eksport

Ton Sumber: Kantor Halmahera Tengah 2012

-

Pelabuhan

Kabupaten

4.4.5 Angkutan Udara Untuk bandara yang terdapat di Kabupaten Halmahera Tengah terdapat sebanyak 2 bandara, yakni Bandara Weda di Desa Lelilef dan Bandara Gebe di Pulau Gebe. Kedua bandara tersebut memilik status Bandara Perintis dan dikelola oleh Pemerintah Daerah bersama Perusahaan Tambang. Kedua bandara tersebut kebanyakan dipergunakan untuk kepentingan misionaris milik Yayasan Misi Masyarakat Perkampungan (YMPP Suku Terasing), dan kegiatan pertambangan di Pulau Gebe (bandara ini dapat dikembangkan sebagai bandara pelayanan perintis atau kelas yang lebih tinggi). Bandara Weda yang tepatnya berada di Desa Lelilef berjarak kurang lebih 32 km dari Kota Weda Ibukota Kabupaten Halmahera Tengah, memiliki panjang Runway saat ini sepanjang 850 x 23 m. Sedangkan untuk Bandara Gebe yang tepatnya berada di Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah, memiliki panjang Runway saat ini sepanjang 900 x 23 m. Kedua bandara ini memiliki frekwensi penerbangan masing-masing sebanyak 1 kali/minggu dengan menggunakan pesawat jenis Cassa 212 oleh maskapai penerbangan Merpati Air Lines dengan rute Ternate – Weda (PP) dan Ternate – Gebe. 4 - 19



Berdasarkan “Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Utara”, informasi mengenai sarana dan prasarana Bandara Gebe di Kabupaten Halmahera Tengah ditunjukkan oleh Tabel 4.26, sedangkan untuk informasi mengenai data lalulintas udara domestik Bandara Gebe di Kabupaten Halmahera Tengah ditunjukkan oleh Tabel 4.27. Tabel 4.26. Informasi Sarana dan Prasarana Bandara Gebe Kabupaten Halmahera Tengah N O 1.

2.

3.

4

URAIAN UMUM a. Lokasi Bandara b. Status Bandara c. Kelas Bandara d. Pelayanan Bandara e. Pengelola Bandara f. Jadwal Penebangan dalam 1 Minggu g. Jumlah Pelayanan Maskapai Penebangan h. Mulai Beroperasi i. Lama Waktu Beroperasi Dalam 1 Hari BANGUNAN KANTOR Jumlah Pegawai Kantor Bandara LANDASAN / RUNWAY a. Panjang b. Lebar c. Luas d. Konstruksi Perkerasan Landasan e. Jumlah Jalur Runway TERMINAL KEDATANGAN / KEBERANGKATAN a. Panjang b. Lebar

SATUA N

VOLUME DATA

-

DS. KAPALEO BPP C PERINTIS PT.ANTAM

Trip

2

Prshn

1

Tahun

1981

Jam

120 MENIT

Orang

2

M M M2

900 22

-

BATU KARANG

Jalur

1

M M

15 8 4 - 20



N O

5

6

7

URAIAN c. Luas d. Kapasitas RUANG TUNGGU VIP a. Panjang b. Lebar c. Luas d. Kapasitas PERALATAN PELAYANAN BANDARA Jumlah Toilet Umum SARANA/PRASARANA KESELAMATAN & KEAMANAN a. Jumlah Alat PMK b. Jumlah Mobil PMK c. Jumlah Personil Keamanan Bandara d. Jumlah Personil Tim PMK

SATUA N M2 Orang

VOLUME DATA 120 25. - 50

M M M2 Orang

4 4 16 15.- 20

Unit

1

Unit Unit

1 1

Orang

2

Orang

2

Sumber: Kantor Bandara Gebe Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012

4 - 21



Tabel 4.27.

NO 1.

2.

3.

Data Lalulintas Angkutan Udara Domestik Bandara Gebe Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2088-2011

PERGERAKAN PESAWAT a. Datang b. Berangkat PENUMPANG a. Datang b. Berangkat BAGASI a. Bongkar b. Muat JUMLAH

SATUAN

2008

TAHUN 2009 2010

2011

Kali Kali

-

-

-

-

Orang Orang

837 832

476 705

-

604 704

-

6,297 6,908 14,513

Kg Kg

10,562 5,538 10,265 9,145 22,496 15,866

Sumber: Kantor Bandara Gebe Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012

Berikut adalah Gambar 4.10 Peta Prasarana Transportasi di Kabupaten Halmahera Tengah (hal 4 – 23)

4 - 22



Kec. Weda Tengah

Kec. Weda Utara

Kec. Weda

Dermaga Kelas V Dermaga Gemaf Dermaga Kelas V Dermaga Sagea

Kec. Weda Selatan

Kec. Patani Utara Kec. Patani Barat Dermaga Kelas IV Dermaga Patani

Dermaga Kelas V Dermaga Messa

Dermaga Kelas IV Dermaga Weda Bandara Kelas Perintis Bandara By Nikel

Dermaga Kelas V Dermaga Banemo

Dermaga Kelas IV Dermaga Lelilef

Dermaga Kelas V Dermaga Moreala

Kec. Patani Dermaga Kelas V Dermaga Wailegi

Kec. Pulau Gebe Bandara Kelas Perintis Bandara Gebe Dermaga Kelas IV Dermaga Gebe

Dermaga Kelas V Dermaga Yoi Dermaga Kelas V Dermaga Umera 4 - 23



4.5

BANGKITAN DAN TARIKAN PERGERAKAN ORANG DAN BARANG

Bangkitan dan tarikan pergerakan dibedakan untuk pergerakan orang dan barang. Bangkitan pergerakan merupakan seluruh pergerakan yang dihasilkan/diproduksi dan berasal dari suatu zona tertentu. Sedangkan tarikan pergerakan merupakan jumlah seluruh pergerakan yang tertarik/menuju ke suatu zona tertentu. Besarnya bangkitan/tarikan pergerakan ini sangat dipengaruhi oleh tataguna lahan, karakteristik penduduk dan sistem transportasi yang tersedia. Salah satu cara dalam melakukan pendekatan analisis untuk distribusi perjalanan antar wilayah adalah dengan metoda sintesis, yang merupakan cara analisis dengan mencari hubungan antar pelaku perjalanan, dengan pembangkit, penarik dan faktor-faktor yang mempengaruhi perjalanan. Model sintesis yang umumnya digunakan adalah model Gravitasi dengan mendasarkan pada hukum gravitasi Newton. Untuk transportasi, perjalanan yang dilakukan akan dipengaruhi besar bangkitan dan penarik perjalanan, serta waktu/jarak/biaya perjalanan. Rumus umum model gravitasi adalah sebagai berikut: tij = k.Ai.Aj / f (Zij) dengan: tij

= jumlah perjalanan dari i ke j

k

= konstanta

Ai

= daya tarik zona asal

Aj

= daya tarik zona tujuan

f (Zij) = fungsi yang mempengaruhi perjalanan 4 - 34



4.5.1 Bangkitan dan Tarikan Pergerakan Orang Eksisting Untuk menentukan jumlah perjalanan orang antar kecamatan dapat menggunakan rumus berikut ini: tij = (k x JPA x JPT) / (d2) dengan: tij

= jumlah perjalanan orang antar kecamatan

k

= konstanta = 0,00004034

JPA

= jumlah penduduk asal di kecamatan

JPT

= jumlah penduduk tujuan di kecamatan Adapun jumlah penduduk di masing-masing kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 4.2.

d

= jarak antar ibukota kecamatan. Adapun jarak antar ibukota kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah dapat dilihat pada Tabel 4.28.

4 - 35



Tabel 4.28. Matriks Jarak Antar Ibukota Kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah (Km) Ke Patani

Patani Utara

Weda

Weda Selatan

Weda Utara

P. Gebe

-

12

110

130

90

84

12

-

96

114

44

108

Weda

110

96

-

25,9

52

185

Weda Selatan

130

114

25,9

-

77,9

183

Weda Utara

90

44

52

77,9

-

155

P. Gebe

84

108

185

183

155

-

Dari Patani Patani Utara

Dengan perhitungan seperti di atas, hasil distribusi perjalanan orang antar kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah dapat dilihat pada Tabel 4.29. Adapun gambar Desire Line Asal-Tujuan dapat dilihat pada Gambar 4.11.

4 - 36



Tabel 4.29. Matriks Asal-Tujuan (MAT) Perjalanan Orang Antar Kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah (orang perjalanan/tahun) Tahun 2012

Asal

Zona I II III IV V VI VII VIII IX X XI

Patani Patani Utara Patani Barat Weda Weda Selatan Weda Tengah Weda Utara P. Gebe Halmahera Timur Halmahera Selatan Tidore Jumlah

I 361 421 667 667 350 361 435 188

II 361 573 352 352 329 352 435 159

III 421 253 201 244 239 308 330 116

IV 667 352 201 1286 1469 674 896 320

V 667 352 244 1286 382 355 435 215

VI 330 329 239 1469 382 442 212 196

Tujuan VII 361 352 308 674 355 442 435 169

536

453

329

911

611

559

481

523

981

-

3298

8682

7599

6419

4651

12930

8675

7933

6821

7407

917

3129

-

11585

9785

7092

19706

13222

12091

10398

11291

3235

9168

76226

66481 183799

VIII 435 435 330 896 435 212 435 183

IX 162 122 116 276 185 171 146 159 -

X 581 436 415 993 667 614 525 570 1238

XI 8674 6517 6197 14851 9964 9165 7834 8506 1220

Jumlah 12659 9509 9044 21665 14537 13373 11432 12413 4004

4 - 36



4 - 37



Diatas adalah Gambar 4.11. Desire Line Asal-Tujuan Perjalanan Orang Antar Kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012

4 - 38



4.5.2 Bangkitan dan Tarikan Pergerakan Barang Eksisting Untuk menentukan jumlah perjalanan barang antar kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah dapat menggunakan rumus berikut ini: tij = (k x JPA x JPT) / (d2) dengan: tij

= jumlah perjalanan barang antar kecamatan

k

= konstanta = 0,00004034

JPA

= jumlah produksi asal di kecamatan

JPT

= jumlah produksi tujuan di kecamatan Adapun jumlah produksi di masing-masing kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2011 diperoleh dari hasil penjumlahan dan pengolahan data dari hasil produksi di masing-masing kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah dari berbagai sektor.

d

= jarak antar ibukota kecamatan. Adapun jarak antar ibukota kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah dapat dilihat pada Tabel 4.28.

Dengan perhitungan seperti di atas, hasil distribusi perjalanan barang antar kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah dapat dilihat pada Tabel 4.30. Adapun gambar Desire Line Asal-Tujuan dapat dilihat pada Gambar 4.12.

4 - 38



Tabel 4.30. Matriks Asal-Tujuan (MAT) Perjalanan Barang Antar Kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah (ton/tahun) Tahun 2012

Asal



I 2184 2547 4036 4036 2118 2184 2632

II 2184 3467 2130 2130 1991 2130 2632

III 2547 1531 1216 1477 1446 1864 1997

IV 4036 2130 1216 7780 8887 4078 5421

V 4036 2130 1477 7780 2311 2148 2632

Tujuan VI VII 1997 2184 1991 2130 1446 1864 8887 4078 2311 2148 2674 2674 1283 2632

VIII 2632 2632 1997 5421 2632 1283 2632 -

IX 981 739 702 1670 1120 1035 884 962

X 3515 2638 2511 6008 4036 3715 3177 3449

XI 52475 39426 37490 89844 60279 55446 47393 51459

Jumlah 76587 57531 54717 131070 87949 80906 69164 75099

1138

962

702

1936

1301

1186

1023

1108

-

7490

7381

24227

3243

2741

1991

5512

3697

3382

2910

3164

5935

-

19952

52527

45972

38833

28137

78222

52481

47992

41265

44810

5548

18930

70090

59200

42908

119218

79993

73149

62908

68311

19576

55469

402190 461145 1111967 -

4 - 39



4 - 40



Gambar 4.12. Desire Line Asal-Tujuan Perjalanan Barang Antar Kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012

4 - 41



4 - 41



BAB 5 PERKIRAAN KONDISI MENDATANG

5.1 RENCANA PROYEK MP3EI Dalam MP3EI ditetapkan bahwa Propinsi Maluku Utara merupakan bagian dari Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku. Adapun produksi unggulan dan investasi Nasional di koridor tersebut khususnya di wilayah Propinsi Maluku Utara adalah pertambangan nikel dan perikanan. Tabel 5.1 menunjukkan daftar investasi infrastruktur yang teridentifikasi di koridor Papua-Maluku (MP3EI), khususnya di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah. Dari Tabel 5.1 disebutkan proyek pembangunan infrastruktur MP3EI adalah pembangunan pelabuhan Gebe yang berinvestasi sebesar Rp 134 miliar. Sementara untuk pertambangan, sebagai Kawasan Perhatian Investasi (KPI) di Kabupaten Halmahera Tengah adalah PT. Weda Bay, Weda, dengan nilai investasi Rp 48.600 M. Adapun peta lokasi proyek MP3EI di Pulau Gebe tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.1. Tabel 5.1. Daftar Investasi Infrastruktur yang Teridentifikasi di Koridor Papua-Maluku, Khususnya di Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah No

Proyek MP3EI

1 Pelabuhan Gebe

Nilai Investasi Periode Periode (IDR Mulai Selesai Miliar) 134

2011

2014

Lokasi Kec. P. Gebe, Kab. Halteng 5-1



PT. Weda Bay Nickel Nilai Investasi Rp 48.600 M

Gambar 5.1. Peta Lokasi Proyek MP3EI di Kabupaten Halmahera Tengah

5.2 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Tengah telah dimuat didalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 – 2032. Penataan ruang wilayah Kabupaten Halmahera Tengah bertujuan untuk: “Mewujudkan wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat 5-2



dengan mengembangkan potensi sumberdaya laut, pertanian, pertambangan dan pariwisata dengan tetap mewujudkan keharmonisan lingkungan alam dan buatan, serta keserasian antar wilayah dan sektor.“ Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, disusun kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Halmahera Tengah yang terdiri atas: a. pengembangan sektor Potensial secara berkelanjutan; b. peningkatan akses dan tingkat pelayanan fasilitas publik; c.

pemerataan pembangunan;

d. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup; e. pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; f.

Pemantapan dan pengendalian kawasan lindung; dan

g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

5.2.1 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Halmahera Tengah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 – 2032, dimana didalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Halmahera Tengah meliputi : a. Sistem pusat-pusat kegiatan; b. Sistem jaringan prasarana utama; dan c.

Sistem jaringan prasarana lainnya.

Pusat-pusat kegiatan tersebut terdiri atas : 5-3



a. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), yaitu kawasan perkotaan Weda. b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu Kecamatan Patani Desa Kipae, Kecamatan Pulau Gebe Desa Kapaleo, dan Kecamatan Weda Tengah Desa Lelilef. c.

Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), yaitu Desa Wairoro.

d. Pusat Pelayanan Pawasan (PPK), terdiri atas : a) Kawasan Perkotaan Kobe di Kecamatan Weda Tengah; b) Kawasan Perkotaan Sagea dan Mesa di Kecamatan Weda Utara; c) Kawasan Perkotaan Loleo di Kecamatan Weda Selatan; d) Kawasan Perkotaan Banemo di Kecamatan Patani Barat; dan e) Kawasan Perkotaan Tepeleo dan Peniti di Kecamatan Patani Utara. e. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), terdiri atas : a) Desa Kluting Jaya Kecamatan Weda Selatan; b) Desa Gemaf dan Desa Waleh Kecamatan Weda Utara; c) Desa Moreala Kecamatan Patani Barat; d) Desa Masure Dan Desa Sakam Kecamatan Patani Utara; dan e) Desa Kacepi dan Umera Kecamatan Pulau Gebe.

5.2.2 Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 5-4



Halmahera Tengah Tahun 2012 – 2032, Pasal 16 ayat (1) menyebutkna bahwa Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Halmahera Tengah meliputi : a. Rencana kawasan lindung; dan b. Rencana kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas : a. Kawasan hutan lindung; b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; c. Kawasan perlindungan setempat; d. Kawasan suaka alam, pelestarian dan cagar budaya; e. Kawasan rawan bencana alam; f.

Kawasan lindung geologi.

Sedangkan kawasan budidaya terdiri atas : a. Kawasan peruntukan hutan produksi; b. Kawasan peruntukan hutan rakyat; c.

Kawasan peruntukan pertanian;

d. Kawasan peruntukan perikanan; e. Kawasan peruntukan pertambangan; f.

Kawasan peruntukan industri;

g. Kawasan peruntukan pariwisata; h. Kawasan peruntukan permukiman; dan i.

Kawasan peruntukan lainnya.

5-5



5.3 PROYEKSI PENDUDUK DAN POLA AKTIVITASNYA Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas penduduk di Kabupaten Halmahera Tengah, diketahui bahwa penduduk di di Kabupaten Halmahera Tengah memiliki kecenderungan yang reguler dalam melakukan pergerakan antar wilayah, dimana tujuan pergerakan/perjalanan tersebut sebagian besar untuk tujuan sosial dan budaya, juga terdapat tujuan pergerakan penduduk untuk bekerja (reguler) dan berbelanja. Tujuan pergerakan lainnya adalah untuk berbisnis, berekreasi, dan bersekolah (reguler). Hal ini secara langsung menuntut ketersediaan sarana transportasi yang cukup setiap harinya. 5.3.1 Metode Proyeksi Penduduk Proyeksi penduduk dilakukan guna memudahkan dalam memperkirakan besarnya kebutuhan pelayanan transportasi dimasa mendatang, dimana sektor sosial kependudukan dan transportasi saling mempengaruhi dalam perkembangan wilayah. Metode analisis proyeksi penduduk dilakukan untuk memperoleh perkiraan jumlah penduduk ditahun rencana. Dimana untuk model proyeksinya yang digunakan sesuai dengan kecenderungan (trend) perubahan jumlah penduduk di Provinsi Maluku Utara. Yakni dengan menggunakan Metode Bunga Berganda (Eksponensial) yang menggunakan asumsi bahwa penduduk akan berganda dengan sendirinya dari tahun sebelumnya, sehingga perubahan penduduk tidak bertambah secara konstan/linier. Rumusan yang digunakan adalah : Pt = Po (1 + r)t dimana : Pt = Jumlah penduduk yang direncanakan pada tahun t Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar/awal r

= Pertambahan/perubahan penduduk dalam persentase (%) 5-6



t

= Tambahan tahun yang direncanakan

kemudian untuk kepadatan penduduk pada tahun proyeksi digunakan rumus perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang ada, dimana rumus tersebut adalah : Kpt = Pt / Lw dimana : Kpt = Kepadatan Penduduk pada tahun t (Jiwa/Ha) Pt = Jumlah penduduk pada tahun t (Jiwa) Lw = Luas Wilayah (Ha)

5.3.2

Proyeksi Jumlah Penduduk

Semakin besar jumlah penduduk disuatu wilayah maka makin besar pula kebutuhan pelayanan fasilitas dan utilitas seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, ekonomi, transportasi dan sebagainya. Karena itu diharapkan sebagian besar penduduk akan terkonsentrasi lebih tinggi pada lokasi pusat-pusat pertumbuhan pada suatu wilayah. Jumlah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Halmahera Tengah dari tahun ketahun akan semakin meningkat. Hingga pada tahun 2030 jumlah dan kepadatan penduduk diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian nasional dan daerah. Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk, diketahui bahwa pada tahun 2030, jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Patani Utara yakni sebesar 15.543 atau 20% dari jumlah penduduk di Kabupaten Halmahera Tengah yang berjumlah 76.886. Sedangkan untuk jumlah penduduk di Kecamatan Weda sebagai ibukota kabupaten, diproyeksikan jumlah penduduk pada tahun

5-7



2030 sebesar 13.130 atau 17% dari jumlah penduduk di Kabupaten Halmahera Tengah. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Halmahera Tengah dapat dilihat pada Tabel 5.2 dan grafiknya pada Gambar 5.2.

5-8



Tabel 5.2. Proyeksi Jumlah Penduduk di Kabupaten Halmahera Tengah

No.

Kecamatan

Penduduk Thn Dasar 2011 (jiwa)

Proyeksi Penduduk (Jiwa) 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2025

2030

1

Weda

7.488

8.182

8.428

8.681

8.941

9.209

9.486

11.326

13.130

2

Weda Selatan

5.079

5.550

5.716

5.888

6.065

6.247

6.434

7.682

8.906

3

Weda Utara

6.408

7.002

7.212

7.429

7.651

7.881

8.117

9.693

11.236

4

Weda Tengah

4.148

4.533

4.669

4.809

4.953

5.102

5.255

6.274

7.274

5

Pulau Gebe

4.371

4.776

4.920

5.067

5.219

5.376

5.537

6.612

7.665

6

Patani

3.914

4.277

4.405

4.537

4.674

4.814

4.958

5.920

6.863

7

Patani Utara

8.864

9.686

9.977

10.276

10.584

10.902

11.229

13.408

15.543

8

Patani Barat

3.575

3.906

4.024

4.144

4.269

4.397

4.529

5.408

6.269

43.847

47.913

49.350

50.831

52.356

53.926

55.544

66.323

76.886

Jumlah

5-9



Gambar 5.1. Grafik Proyeksi Jumlah Penduduk di Kabupaten Halmahera Tengah 5 - 10



5.4 BANGKITAN DAN DISTRIBUSI ARUS BARANG DAN PENUMPANG Pergerakan adalah aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Kita bergerak setiap hari untuk berbagai macam alasan dan tujuan. Jarak perjalanan juga sangat beragam, dari perjalanan yang sangat panjang (misalnya perjalanan antar benua) sampai ke perjalanan yang sangat pendek (misalnya perjalanan ke toko di seberang jalan). Mudah dipahami bahwa jika terdapat kebutuhan akan pergerakan yang besar, tentu dibutuhkan pula sistem jaringan transportasi yang cukup untuk dapat menampung kebutuhan akan pergerakan tersebut. Dengan kata lain, kapasitas jaringan transportasi harus dapat menampung pergerakan. Analisa bangkitan dan tarikan perjalanan dilakukan untuk mendapatkan acuan arah pengembangan jaringan transportasi dengan menggunakan Metode Perencanaan Transportasi Empat Tahap seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun ketentuan-ketentuan yang digunakan adalah sebagai berikut : 1. Perkiraan bangkitan perjalanan, menggunakan metode time series, regresi ganda atau teori elastisitas. 2. Perkiraan asal dan tujuan penumpang dilakukan dengan menggunakan data asal-tujuan yang nantinya digunakan untuk membangun Model Furness guna memperkirakan pola distribusi pergerakan dimasa mendatang. 3. Pemilihan moda transportasi dilakukan dengan menggunakan metode pemilihan moda. 4. Perencanaan trayek atau rute operasional sarana dilakukan setelah diketahui bangkitan perjalanan, distribusi asal tujuan serta pilihan moda transportasinya dimasa mendatang. Pola pergerakan dalam sistem transportasi sering di jelaskan dalam bentuk arus pergerakan (kendaraan, penumpang, dan 5 - 11



barang) yang bergerak dari zona asal ke zona tujuan di dalam daerah tertentu dan selama periode waktu tertentu. Matriks Pergerakan atau Matriks Asal-Tujuan (MAT) sering digunakan oleh perencana transportasi untuk menggambarkan pola pergerakan tersebut. Selain menggunakan bentuk matriks, pola pergerakan dapat juga dinyatakan dengan bentuk lain secara grafis yang biasa disebut Garis Keinginan (desire line). Nama ini diberikan karena pola pergerakan selain mempunyai dimensi jumlah pergerakan, juga mempunyai dimensi spasial (ruang) yang lebih mudah digambarkan secara grafis. Kemudian dalam proses pembentukan matrik asal tujuan, untuk kasus ini, metode yang digunakan adalah Metode Furness. Furness (1965) mengembangkan metode yang ada saat sekarang, metode ini sangat sering digunakan dalam proses perencanaan transportasi karena metode ini dikenal sangat sederhana dan mudah digunakan. Pada metode ini, sebaran pergerakan pada masa mendatang didapatkan dengan mengalikan sebaran pergerakan pada saat sekarang dengan tingkat pertumbuhan zona asal atau zona tujuan yang dilakukan secara bergantian. Secara matematis, Metode Furness dapat dinyatakan dengan persamaan berikut : Tij = tij . Ei  Iterasi Ke-1 Tij = tij (Hasil Iterasi Ke-1) . Ej  Iterasi Ke-2 Tij = tij (Hasil Iterasi Ke-2) . Ei  Iterasi Ke-3 Tij = tij (Hasil Iterasi Ke-3) . Ej 5 - 12



 dan seterusnya secara selang-seling Dimana : Tij = Jumlah Perjalanan Pada Masa Mendatang dari Zona Asal i ke Zona Tujuan j. tij

= Jumlah Perjalanan Pada Masa Sekarang dari Zona Asal i ke Zona Tujuan j.

Ei = Faktor Pertumbuhan di Zona Asal i. Ej = Faktor Pertumbuhan di Zona Tujuan j. Pada metode ini, pergerakan awal (masa sekarang) pertama kali dikalikan dengan tingkat pertumbuhan zona asal. Hasilnya kemudian dikalikan dengan tingkat pertumbuhan zona tujuan dan zona asal secara bergantian (modifikasi harus dilakukan setelah setiap perkalian) sampai total sel MAT untuk setiap arah (baris atau kolom) kira-kira sama dengan total sel MAT yang diinginkan yakni T i = T j. Dimana berdasarkan hasil proyeksi bangkitan dan tarikan pergerakan dalam Matriks Asal-Tujuan pada tiap periode tahun rencana dimasa mendatang, dapat digambarkan kondisinya sebagai berikut :

5.4.1 Proyeksi Asal dan Tujuan Pergerakan Orang Berdasarkan hasil proyeksi jumlah asal dan tujuan pergerakan orang antar kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah (Tabel 5.7 – Tabel 5.14) mengalami peningkatan yakni pada tahun 2014 sebesar 17.257 orang perjalanan/tahun dan pada tahun 2019 sebesar 20.006 orang perjalanan/tahun. Sedangkan pada tahun 2025 mencapai sebesar 23.888 orang perjalanan/tahun dan pada tahun 2030 mencapai sebesar 27.693 orang perjalanan/tahun. 5 - 13



5.4.2 Proyeksi Asal dan Tujuan Pergerakan Barang Berdasarkan hasil proyeksi jumlah asal dan tujuan pergerakan barang antar kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah (Tabel 5.15 – Tabel 5.22) mengalami peningkatan yakni pada tahun 2014 sebesar 53.498 ton/tahun dan pada tahun 2019 sebesar 62.019 ton/tahun. Sedangkan pada tahun 2025 mencapai sebesar 74.054 ton/tahun dan pada tahun 2030 mencapai sebesar 85.849 ton/tahun.

5 - 14



Tabel 5.7. Proyeksi Matriks Asal-Tujuan (MAT) Perjalanan Orang Antar Kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah (orang perjalanan/tahun) Tahun 2014

Asal

Zona I II III IV V VI VII VIII

Patani Patani Utara Patani Barat Weda Weda Selatan Weda Tengah Weda Utara P. Gebe Halmahera IX Timur Halmahera X Selatan XI Tidore Jumlah

I 408 475 753 753 395 408 491

II 408 647 397 397 371 397 491

III 475 286 227 276 270 348 373

IV 753 397 227 1450 1657 760 1011

V 753 397 276 1450 431 401 491

Tujuan VI VII 373 408 371 397 270 348 1657 760 431 401 499 499 240 491

VIII 491 491 373 1011 491 240 491 -

IX 183 138 131 312 209 193 165 180

X 656 492 468 1120 753 693 592 643

Jumlah XI 14280 9780 10725 7348 10203 6988 16745 24432 11235 16396 10334 15083 12894 8833 14002 9591

212

180

131

361

243

221

191

207

-

1396

1376

4518

605

511

371

1028

689

631

543

590

1107

-

3719

9794

74961 8568 7238 5244 14579 9782 8945 7691 8352 1034 3528 13068 11037 8001 22223 14913 13638 11729 12737 3652 10341 85949 207288

5 - 15




Asal



I 488 569 901 901 473 488 588

II 488 774 476 476 445 476 588

III 569 342 272 330 323 416 446

IV 901 476 272 1736 1983 910 1210

V 901 476 330 1736 516 480 588

Tujuan VI VII 446 488 445 476 323 416 1983 910 516 480 597 597 287 588

254

215

157

432

291

265

229

248

-

1672

1647

5410

724

612

445

1230

825

755

650

706

1325

-

4452

11724

VIII 588 588 446 1210 588 287 588 -

IX 219 165 157 373 250 231 198 215

X 785 589 561 1341 901 829 709 770

XI 11709 8798 8366 20047 13450 12372 10575 11482

Jumlah 17094 12843 12214 29249 19628 18056 15437 16762

10258 8665 6279 17454 11711 10709 9208 9999 1238 4224 15644 13215 9579 26604 17854 16326 14042 15248 4371 12381 102898

5 - 16

89745 248162




Asal



I 539 629 996 996 523 539 649

II 539 855 526 526 491 526 649

III 629 378 300 365 357 460 493

IV 996 526 300 1919 2192 1006 1337

V 996 526 365 1919 570 530 649

Tujuan VI VII 493 539 491 526 357 460 2192 1006 570 530 660 660 317 649

VIII 649 649 493 1337 649 317 649 -

IX 242 183 174 412 276 256 218 238

X 867 651 620 1482 996 916 784 851

XI 12941 9723 9245 22156 14865 13673 11687 12690

Jumlah 18891 14192 13498 32326 21692 19955 17059 18522

281

238

174

478

321

293

253

274

-

1847

1821

5980

800

676

491

1360

912

834

718

781

1464

-

4921

12957

99183 11337 9577 6939 19290 12942 11835 10176 11050 1369 4668 17289 14603 10586 29404 19730 18042 15517 16848 4832 13682 113722 274255

5 - 17




Asal



I 596 695 1100 1100 578 596 718

II 596 945 581 581 543 581 718

III 695 418 332 403 395 508 545

IV 1100 581 332 2121 2422 1112 1478

V 1100 581 403 2121 630 586 718

Tujuan VI VII 545 596 543 581 395 508 2422 1112 630 586 729 729 350 718

310

263

192

528

355

324

279

302

-

2042

2012

6607

884

747

543

1502

1008

922

794

863

1618

-

5438

14319

VIII 718 718 545 1478 718 350 718 -

IX 268 202 192 456 306 282 241 263

X 958 719 685 1638 1100 1013 866 940

XI 14302 10745 10218 24486 16428 15111 12917 14025

Jumlah 20878 15684 14918 35726 23973 22053 18854 20473

12529 10584 7669 21318 14303 13080 11246 12213 1512 5159 19106 16139 11700 32494 21805 19940 17149 18623 5340 15120 125682

5 - 18

109613 303098




Asal



I 658 768 1216 1216 638 658 793

II 658 1045 642 642 600 642 793

III 768 461 367 445 436 562 602

IV 1216 642 367 2344 2677 1229 1633

V 1216 642 445 2344 697 647 793

Tujuan VI VII 602 658 600 642 436 562 2677 1229 697 647 806 806 387 793

343

290

212

584

392

358

308

334

-

2256

2223

7300

977

826

600

1660

1114

1019

877

953

1788

-

6010

15824

VIII 793 793 602 1633 793 387 793 -

IX 296 223 212 503 338 312 267 290

X 1059 795 757 1810 1216 1119 957 1039

XI 15806 11875 11292 27061 18156 16700 14275 15499

Jumlah 23072 17331 16486 39482 26494 24372 20836 22622

13847 11697 8475 23560 15807 14455 12429 13497 1671 5702 21114 17835 12928 35912 24097 22037 18951 20578 5900 16710 138897

5 - 19

121140 334959




Asal



I 727 848 1344 1344 705 727 876

II 727 1154 709 709 663 709 876

III 848 510 405 492 482 621 665

IV 1344 709 405 2590 2959 1358 1805

V 1344 709 492 2590 770 715 876

Tujuan VI VII 665 727 663 709 482 621 2959 1358 770 715 891 891 427 876

379

321

234

645

433

395

341

369

-

2494

2457

8068

1080

913

663

1835

1231

1126

969

1054

1976

-

6642

17489

VIII 876 876 665 1805 876 427 876 -

IX 327 246 234 556 373 345 295 321

X 1170 878 836 2000 1344 1237 1058 1148

XI 17468 13124 12480 29907 20066 18457 15776 17129

Jumlah 25496 19151 18217 43633 29279 26936 23026 24999

133881 15303 12927 9366 26038 17470 15976 13736 14916 1847 6302 23333 19708 14286 39688 26630 24354 20943 22740 6520 18467 153506 370175

5 - 20




Asal



I 1325 1545 2448 2448 1285 1325 1597

II 1325 2103 1292 1292 1208 1292 1597

III 1545 929 738 896 877 1131 1211

IV 2448 1292 738 4719 5391 2474 3288

V 2448 1292 896 4719 1402 1303 1597

Tujuan VI VII 1211 1325 1208 1292 877 1131 5391 2474 1402 1303 1622 1622 778 1597

690

584

426

1175

789

720

621

672

-

4543

4477

14697

1967

1663

1208

3343

2242

2052

1765

1920

3600

-

12102

31862

VIII 1597 1597 1211 3288 1597 778 1597 -

IX 595 448 426 1013 679 628 536 584

X 2132 1600 1523 3644 2448 2253 1927 2092

XI 31828 23913 22739 54493 36561 33630 28746 31212

Jumlah 46454 34896 33189 79500 53345 49074 41953 45553

243944 27883 23554 17066 47445 31832 29109 25029 27179 3365 11482 42513 35910 26027 72313 48520 44370 38159 41436 11874 33644 279701 674467

5 - 21




Asal



I 2184 2547 4036 4036 2118 2184 2632

II 2184 3467 2130 2130 1991 2130 2632

III 2547 1531 1216 1477 1446 1864 1997

IV 4036 2130 1216 7780 8887 4078 5421

V 4036 2130 1477 7780 2311 2148 2632

Tujuan VI VII 1997 2184 1991 2130 1446 1864 8887 4078 2311 2148 2674 2674 1283 2632

1138

962

702

1936

1301

1186

1023

1108

-

7490

7381

24227

3243

2741

1991

5512

3697

3382

2910

3164

5935

-

19952

52527

VIII 2632 2632 1997 5421 2632 1283 2632 -

IX 981 739 702 1670 1120 1035 884 962

X 3515 2638 2511 6008 4036 3715 3177 3449

XI 52475 39426 37490 89844 60279 55446 47393 51459

Jumlah 76587 57531 54717 131070 87949 80906 69164 75099

402190 45972 38833 28137 78222 52481 47992 41265 44810 5548 18930 70090 59200 42908 119218 79993 73149 62908 68311 19576 55469 461145 1111967

5 - 22



Tabel 5.15. Proyeksi Matriks Asal-Tujuan (MAT) Perjalanan Barang Antar Kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah (ton/tahun) Tahun 2014

Asal



I 1258 2888 2328 2328 1191 1258 1521

II 1258 3151 1232 1232 1199 1232 1521

III 2888 3151 1493 1289 1985 2222 794

IV 2328 1232 1493 4494 6788 2354 3132

V 2328 1232 1289 4494 2471 1242 1521

Tujuan VI VII 1191 1258 1199 1232 1985 2222 6788 2354 2471 1242 3301 3301 1085 1521

348

295

376

592

395

490

357

303

-

2025

2161

7342

1269

1075

1373

2166

1448

1790

1304

1103

1835

-

7405

20768

VIII 1521 1521 794 3132 1521 1085 1521 -

IX 182 154 197 309 207 255 187 157

X 781 662 845 1333 891 1101 802 678

XI 10690 9060 11571 18267 12202 15086 10990 9289

Jumlah 24425 20701 26435 41730 27877 34462 25109 21219

9016 7640 9758 15405 10290 12723 9269 7834 1565 5338 23405 19835 25329 39984 26710 33023 24060 20335 5048 14456 106721

5 - 23

88838 338906




Asal


Patani Patani Utara Patani Barat Weda Weda Selatan Weda Tengah Weda Utara P. Gebe Halmahera IX Timur X Halmahera Selatan XI Tidore Jumlah

I 1506 3457 2787 2787 1426 1506 1821

II 1506 3772 1475 1475 1435 1475 1821

III 3457 3772 1788 1543 2376 2660 951

IV 2787 1475 1788 5380 8127 2818 3749

V 2787 1475 1543 5380 2958 1487 1821

Tujuan VI VII 1426 1506 1435 1475 2376 2660 8127 2818 2958 1487 3952 3952 1299 1821

416

353

450

709

473

586

427

362

-

2425

2587

8788

1519

1287

1643

2594

1734

2143

1561

1321

2197

-

8865

24864

VIII 1821 1821 951 3749 1821 1299 1821 -

IX 218 184 235 370 248 306 223 188

X 935 793 1012 1596 1067 1318 960 812

XI 12799 10847 13853 21870 14609 18062 13158 11121

Jumlah 29242 24783 31647 49960 33375 41259 30060 25404

106358 10794 9147 11682 18444 12319 15232 11096 9379 1874 6391 28019 23746 30322 47871 31977 39534 28803 24345 6043 17309 127771 405740

5 - 24




Asal



I 1664 3821 3080 3080 1576 1664 2013

II 1664 4169 1630 1630 1586 1630 2013

III 3821 4169 1976 1706 2626 2939 1051

IV 3080 1630 1976 5945 8981 3114 4143

V 3080 1630 1706 5945 3269 1643 2013

Tujuan VI VII 1576 1664 1586 1630 2626 2939 8981 3114 3269 1643 4367 4367 1436 2013

460

390

497

784

523

648

472

400

-

2680

2859

9713

1679

1422

1816

2866

1916

2368

1725

1460

2428

-

9797

27477

VIII 2013 2013 1051 4143 2013 1436 2013 -

IX 241 203 260 409 274 338 247 208

X 1033 876 1118 1764 1179 1457 1061 897

XI 14144 11987 15310 24170 16145 19961 14541 12290

Jumlah 32316 27388 34976 55212 36884 45597 33219 28077

117544 11929 10109 12911 20383 13615 16834 12263 10366 2071 7063 30966 26243 33512 52902 35340 43691 31830 26908 6679 19128 141204 448403

5 - 25




Asal



I 1839 4223 3403 3403 1742 1839 2225

II 1839 4607 1801 1801 1753 1801 2225

III 4223 4607 2183 1885 2902 3248 1161

IV 3403 1801 2183 6571 9926 3441 4579

V 3403 1801 1885 6571 3613 1816 2225

Tujuan VI VII 1742 1839 1753 1801 2902 3248 9926 3441 3613 1816 4826 4826 1587 2225

508

431

550

866

578

716

521

442

-

2962

3159

10733

1855

1572

2007

3168

2117

2617

1906

1613

2683

-

10828

30366

13184 11172 14269 22527 15047 18605 13553 11456 2289 7806 34221 29002 37035 58465 39056 48287 35176 29738 7380 21138 156055

129908 495553

VIII 2225 2225 1161 4579 2225 1587 2225 -

IX 266 225 287 452 302 373 273 230

X 1141 968 1235 1949 1303 1610 1173 991

XI 15632 13248 16920 26711 17843 22060 16071 13583

Jumlah 35713 30268 38651 61016 40762 50392 36713 31031

5 - 26




Asal



Tujuan VI VII 1925 2032 1937 1990 3207 3590 10970 3803 3993 2007 5334 5334 1753 2459

VIII 2459 2459 1283 5061 2459 1753 2459 -

IX 294 248 318 500 334 412 301 254

X 1261 1070 1365 2154 1440 1779 1296 1096

XI 17276 14641 18699 29521 19719 24380 17761 15011

Jumlah 39468 33448 42716 67435 45048 55690 40573 34294

576

489

-

3273

3492

11861

2107

1783

2965

-

11966

33559

14570 12347 15769 24896 16629 20561 14978 12661 2530 8626 37819 32049 40928 64614 43162 53363 38876 32866 8156 23360 172466

143567 547659

I 2032 4667 3761 3761 1925 2032 2459

II 2032 5091 1990 1990 1937 1990 2459

III 4667 5091 2413 2083 3207 3590 1283

IV 3761 1990 2413 7262 10970 3803 5061

V 3761 1990 2083 7262 3993 2007 2459

562

476

607

957

638

791

2050

1737

2218

3501

2340

2892

5 - 27




Asal



Tujuan VI VII 2127 2246 2141 2200 3545 3968 12123 4203 4413 2218 5895 5895 1938 2717

I 2246 5158 4157 4157 2127 2246 2717

II 2246 5627 2200 2200 2141 2200 2717

III 5158 5627 2667 2302 3545 3968 1418

IV 4157 2200 2667 8025 12123 4203 5593

V 4157 2200 2302 8025 4413 2218 2717

621

526

671

1058

705

874

2266

1920

2451

3869

2586

3196

VIII 2717 2717 1418 5593 2717 1938 2717 -

IX 325 274 351 552 369 456 333 280

X 1394 1183 1509 2381 1591 1966 1432 1211

XI 19093 16181 20666 32625 21793 26945 19629 16590

Jumlah 43620 36969 47211 74526 49785 61549 44841 37898

637

540

-

3617

3859

13108

2328

1970

3277

-

13225

37088

158668 16102 13646 17428 27514 18378 22724 16554 13992 2796 9534 41797 35423 45235 71409 47701 58976 42966 36319 9013 25818 190606 605263

5 - 28




Asal



I 4092 9398 7574 7574 3875 4092 4950

II III 4092 9398 10253 10253 4007 4859 4007 4195 3901 6458 4007 7229 4950 2584

IV 7574 4007 4859 14623 22090 7658 10190

Tujuan V VI VII VIII 7574 3875 4092 4950 4007 3901 4007 4950 4195 6458 7229 2584 14623 22090 7658 10190 8040 4040 4950 8040 10741 3530 4040 10741 4950 4950 3530 4950 -

IX 591 500 639 1006 672 830 606 511

X 2540 2154 2749 4338 2899 3582 2609 2206

XI 34789 29483 37655 59447 39710 49096 35765 30228

Jumlah 79475 67354 86019 135792 90710 112143 81697 69049

1131

958

1222

1927

1285

1593

1160

984

-

6591

7031

23882

4128

3497

4466

7049

4712

5824

4242

3589

5970

-

24097

67574

289106 29340 24864 31755 50134 33487 41405 30162 25495 5093 17371 76154 64536 82419 130111 86913 1E+05 78281 66172 16418 47039 347301 1102801

5 - 29



Tabel 5.22. Proyeksi Matriks Asal-Tujuan (MAT) Perjalanan Barang Antar Kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah (ton/tahun) Tahun 2030 Tujuan Zona

Asal

I

Patani Patani II Utara Patani III Barat IV Weda Weda V Selatan Weda VI Tengah Weda VII Utara VII P. Gebe I

I -

II 6746

III 15494

IV 12487

V 12487

VI 6389

VII 6746

VIII 8161

IX 974

X 4187

Jumla XI h 131028 57357

6746

-

16903

6607

6607

6431

6607

8161

823

3552

48609 111046

15494

16903

-

8010

6915

10648

11918

4259

1053

4532

62082 141814

12487

6607

8010

-

24108

36419

12626

16800

1658

7151

98011 223877

12487

6607

6915

24108

-

13255

6661

8161

1108

4780

65470 149552

6389

6431

10648

36419

13255

-

17708

5820

1368

5905

80945 184888

6746

6607

11918

12626

6661

17708

-

8161

999

4302

58966 134694

8161

8161

4259

16800

8161

5820

8161

-

841

3636

49837 113837

5 - 30



IX

X XI

Halmah era Timur Halmah era Selatan Tidore

Jumlah

1579

2015

3177

2118

2626

1912

1622

-

10866

6806

5766

7363

11622

7768

9601

6994

5917

9843

-

39729 111409

48373 12555 3

40993 10640 0

52354 13587 9

82657 21451 3

55210 14329 0

68265 17716 2

49729 12906 2

42033 10909 5

8397 2706 4

28640

476651 57259 181816 8 7

77551

11592

39371

1864

5 - 31



5 - 32



BAB 6 ARAH PENGEMBANGAN JARINGAN

6.1 ARAH PENGEMBANGAN JARINGAN TRANSPORTASI Guna mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil dan demokratis, pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah dimasa mendatang diarahkan untuk menjembatani kesenjangan antar wilayah dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pengembangan jaringan transportasi akan membuka peluang kegiatan perdagangan dan mengurangi perbedaan harga, meningkatkan mobilitas tenaga kerja untuk mengurangi konsentrasi keahlian dan keterampilan pada beberapa wilayah, sehingga mendorong terciptanya kesempatan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pemerataan pelayanan transportasi secara adil dan demokratis terkait dengan peluang yang sama bagi setiap orang untuk berperan serta dalam penyelenggaraan transportasi.

6.1.1 Arah Pengembangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah Keserasian dan keselarasan pengembangan transportasi disini haruslah seiring dengan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Halmahera Tengah secara keseluruhan. Jaringan transportasi pada suatu wilayah terjadi sebagai interaksi antara transportasi, tata guna lahan (land use), populasi (jumlah penduduk) dan kegiatan ekonomi di suatu wilayah perkotaan. Transportasi sangat berhubungan dengan adanya pembangkitan 6-1



ekonomi di suatu wilayah, guna memacu perekonomian setempat, untuk menciptakan lapangan kerja, dan untuk menggerakkan kembali suatu wilayah. Mengacu pada RTRW Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 – 2032, arah pengembangan kawasan sentra produksi (andalan) di Kabupaten Halmahera Tengah dibagi menjadi beberapa arahan pengembangan sesuai dengan karakteristik dan potensi di masing-masing kawasan, yaitu : 1. Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya Perkotaan Pengembangan kawasan budidaya perkotaan didasarkan atas pertimbangan kemampuan lahan dan kesesuaian lahan bagi pembangunan dan pembangunan dan pengembangan fisik perkotaan. 2. Arahan Pengembangan Sumberdaya Alam Hutan Pengembangan sumberdaya alam hutan adalah untuk meningkatkan produksi hasil hutan kayu dan non kayu secara lestari, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di sekitar kawasan hutan. 3. Arahan Pengembangan Pengelolaan Hutan Alam Tropis Pengembangan pengelolaan hutan alam tropis adalah untuk meningkatkan pengelolaan hutan alam tropis yang sudah ada pada kawasan yang memiliki limitasi dan kendala dalam daya dukung wilayah yang sangat terbatas dengan silvikultur sesuai dengan kondisi setempat dan pembatasan-pembatasan khusus lainnya yang berkaitan dengan masalah pelestarian dan perlindungan sumberdaya alam. 4. Arahan Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Pengembangan kawasan pertanian pangan dilakukan pada wilayah yang memiliki kesesuaian lahan secara optimal.

6-2



5. Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian Pangan Lahan Basah Pengembangan kawasan budidaya pertanian pangan lahan basah dilakukan terutama diarahkan pada komoditas padi sawah melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. 6. Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian Pangan Lahan Kering Pengembangan kawasan budidaya pertanian pangan lahan kering dilakukan pada wilayah yang memiliki kesesuaian lahan optimal dan prospektif bagi pengembangan tanaman palawija, holtikultura atau tanaman pangan lainnya. 7. Pengembangan Kawasan Perkebunan Pengembangan kawasan perkebunan dilakukan pada wilayah yang memiliki kesesuaian lahan optimal dan prospektif bagi pengembangan perkebunan (tanaman tahunan dan tanaman semusim) dengan jenis komuditi pala, kelapa, cengkeh, kopi, jambu, mente, kelapa sawit, nilam dan lain-lain. 8. Pengembangan Kawasan Peternakan Pengembangan kawasan peternakan dilakukan terutama pada wilayah yang memiliki lokasi transmigrasi, pusat-pusat permukiman di perdesaan dan pusat pengembangan peternakan yang meliputi Desa Sosowomo. 9. Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan Pengembangan kawasan budidaya perikanan dilakukan pada lokasi-lokasi yang sudah ada maupun lokasi potensial melalui pengembangan budidaya ikan karang, udang, rumput laut, dan lainnya. 10. Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan Wajib Pengembangan kawasan budidaya perikanan wajib memperhatikan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan secara lestari. 6-3



11. Pengembangan Kawasan Kawasan Pertambangan Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan pada wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. 12. Pengembangan Industri Besar Dan Kecil Pengembangan ini dilakukan pada industri besar dan kecil yang sudah ada, serta mengembangkan industri besar dan menengah baru untuk mengolah bahan baku yang berasal dari hasil pertambangan, pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan hasil hutan. 13. Pengembangan pariwisata alam hutan dan panorama alam serta wisata budaya/sejarah Pengembangan pariwisata alam hutan dan panorama alam serta wisata budaya/sejarah di seluruh obyek wisata potensial dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

6.1.2 Arah Pengembangan Jaringan Transportasi Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah 6.1.2.1 Sistem Jaringan Transportasi Darat Merujuk dari RTRW Kabupaten Halmahera Tengah, Sistem Jaringan Transportasi Darat di Kabupaten Halmahera Tengah meliputi: 1. Jaringan jalan a. Jaringan jalan kolektor primer K1, yaitu ruas jalan WedaPayahe. b. Jaringan jalan kolektor primer K3, yaitu ruas jalan WedaSagea, Weda-Mafa, dan Sagea-Gotowasi.

6-4



c. Jaringan jalan kolektor primer K4, yaitu ruas jalan SageaPatani dan lingkar Pulau Gebe. d. Jaringan jalan kolektor sekunder, yaitu ruas jalan PataniPiniti-Sakam-Bicoli. e. Jaringan jalan lokal dan/atau lingkungan, yaitu ruas jalan dalam wilayah ibukota kabupaten, kecamatan dan desa. 2. Jaringan prasarana lalu lintas a. Terminal penumpang tipe B terdapat di Weda; dan b. Terminal penumpang tipe C terdapat di Wairoro, Lelilef, dan Patani. 3. Jaringan layanan lalu lintas a. Trayek angkutan barang, meliputi sofifi – Weda – Wairoro; dan b. Trayek angkutan barang, meliputi Weda – Lelilef – Patani. 4. Jaringan sungai, danau dan penyeberangan a. lintas penyeberangan Bitung-Ternate -Patani-Gebe-Raja Ampat-Sorong; b. pelabuhan penyeberangan, yaitu pelabuhan penyebrangan Patani dan pelabuhan penyebrangan Pulau Gebe.

6.1.2.2 Sistem Jaringan Transportasi Laut Merujuk dari RTRW Kabupaten Halmahera Tengah, Sistem Jaringan Transportasi Laut di Kabupaten Halmahera Tengah meliputi: 1. Tatanan kepelabuhanan a. Pelabuhan pengumpan, terdiri atas : 6-5



1) Pelabuhan Weda di Kecamatan Weda 2) Pelabuhan Sepo di Kecamatan Weda Utara; 3) Pelabuhan Patani di Kecamatan Patani; 4) Pelabuhan Masure di Kecamatan Patani utara; dan 5) Pelabuhan Pulau Gebe di Kecamatan Pulau Gebe. b. Terminal Khusus, terdiri atas : 1) Terminal Khusus Lelilef di Kecamatan Weda Tengah; dan 2) Terminal Khusus P. Gebe di Kecamatan P.Gebe. 2. Alur pelayaran, yaitu alur pelayaran nasional a. Weda-Bisui-Tidore-Ternate-Bitung PP; b. Weda-Patani-Gebe-Kab. Raja Ampat-Sorong PP; c. Ternate-Tidore-Gita-kayoa-Bisui-Mafa-Weda-Mesa-BenemoPatani-Gebe-Kabare-Yabekaki-Sawnek-Sorong PP; d. Ternate-Patani-Buli PP; dan e. Ternate-Dama-Wayabula-Daruba-Bere-bere-WasileLolasita-Wayamli-Buli-Bicoli-Peniti-Gemia-Gebe –P. GagP.Pam-Saonek-Sorong PP.

6.1.2.3 Sistem Jaringan Transportasi Udara Merujuk dari RTRW Kabupaten Halmahera Tengah, Sistem Jaringan Transportasi Udara di Kabupaten Halmahera Tengah terdapat 3 bandara sebagai bandara pengumpan, yaitu: 1. Bandar Udara Weda di Kecamatan Weda; 2. Bandar Udara Tapeleo di Kecamatan Patani Utara; dan 3. Bandar Udara Pulau Gebe di Kecamatan Pulau Gebe. 6-6



6.2 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN JARINGAN TRANSPORTASI 6.2.1 Kebijakan Tengah

Penataan

Ruang

Kabupaten

Halmahera

Di dalam RTRW Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 – 2032, kebijakan penataan ruang Kabupaten Halmahera Tengah, terdiri atas: a. pengembangan sektor Potensial secara berkelanjutan; b. peningkatan akses dan tingkat pelayanan fasilitas publik; c. pemerataan pembangunan; d. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup; e. pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; f.

pemantapan dan pengendalian kawasan lindung; dan

g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

6.2.2 Strategi Pengembangan Jaringan Transportasi Strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah terhadap pengembangan jaringan transportasi, seperti disebutkan dalam RTRW Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 – 2032, yaitu: a. meningkatkan akses pelayanan jaringan jalan antar pusatpusat perdesaan serta kawasan potensial pariwisata; b. meningkatkan pengembangan dan peningkatan kualitas jangkauan pelayanan sistem jaringan transportasi darat; c.

mengembangkan dan meningkatkan kualitas jangkauan pelayanan sistem jaringan transportasi laut dan 6-7



mengembangkan fungsi pelabuhan-pelabuhan laut untuk mendukung pengembangan wilayah, terutama yang erat kaitannya dengan pusat-pusat pengembangan kawasan; d. mengembangkan dan peningkatan kualitas transportasi udara.

6.3 RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL PADA TATARAN TRANSPORTASI LOKAL KABUPATEN HALMAHERA TENGAH Rancangan Peraturan Bupati Tentang Tatralok di Kabupaten Halmahera Tengah yang disusun telah didiskusikan dengan para SKPD Kabupaten Halmahera Barat dalam FGD (16 Desember 2013) dan Seminar (30 Desember 2013). Adapun kebijakan dan strategi pengembangan jaringan prasarana transportasi lokal serta rencana peningkatan dan pembangunan prasarana masing-masing moda transportasi yang tertuang di dalam Rancangan Peraturan Bupati Tentang Tatralok di Kabupaten Halmahera Tengah sebagai berikut: Bagian Kelima Kebijakan Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Lokal Pasal 16 Kebijakan pengembangan jaringan prasarana transportasi lokal terdiri atas: 1. Mendorong pengembangan berkelanjutan;

sektor

Potensial

secara

2. Mendorong peningkatan akses dan tingkat pelayanan fasilitas publik; 3. Mendorong pemerataan pembangunan;

6-8



Bagian Keenam Strategi Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Lokal Pasal 17 Strategi pengembangan jaringan prasarana transportasi lokal terdiri atas: 1. Meningkatkan akses pelayanan jaringan jalan antar pusatpusat perdesaan serta kawasan potensial pariwisata; 2. Meningkatkan pengembangan dan peningkatan kualitas jangkauan pelayanan sistem jaringan transportasi darat; 3. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas jangkauan pelayanan sistem jaringan transportasi laut dan mengembangkan fungsi pelabuhan-pelabuhan laut untuk mendukung pengembangan wilayah, terutama yang erat kaitannya dengan pusat-pusat pengembangan kawasan; 4. Mengembangkan dan peningkatan kualitas transportasi udara.

Bagian Ketujuh Rencana Peningkatan dan Pembangunan Prasarana Masing-masing Moda Transportasi Pasal 18 (1) Rencana peningkatan dan pembangunan prasarana transportasi darat di Kabupaten Halmahera Tengah meliputi: a) Pengembangan jalan akses ke pelabuhan Gebe; b) Pengembangan jaringan jalan kolektor primer K1: WedaPayahe; c) Pengembangnan jaringan kolektor primer K3: WedaSagea, Weda-Mafa, dan Sagea-Gotowasi; d) Pengembangnan jaringan jalan kolektor primer K4: SageaPatani dan lingkar P. Gebe; 6-9



e) Pengembangan jaringan jalan kolektor sekunder: PataniPiniti-Sakam-Bicoli; f)

Pengembangan jaringan jalan lokal dan/atau lingkungan;

g) Pengembangan terminal penumpang tipe B di Weda; h) Pengembangan terminal penumpang tipe C di Wairoro, Lelilef, dan Patani; i)

Pengembangan jalan akses ke ODTW Gua Boki – Maruru – Sagea;

j)

Peningkatan jalan lintas Weda – Wairoro;

k) Peningkatan jalan akses ke ODTW Weda Resort; l)

Pengembangan fasilitas pelabuhan penyeberangan Weda;

m) Pengembangan fasilitas pelabuhan penyeberangan Patani; n) Pengembangan fasilitas pelabuhan penyeberangan Gebe; o) Pengembangan Sakam;

fasilitas

pelabuhan

penyeberangan

p) Pembangunan dan pengembangan fasilitas rambu navigasi pelabuhan penyeberangan Patani; (2) Rencana peningkatan dan pembangunan prasarana transportasi laut di Kabupaten Halmahera Tengah meliputi: a) Pengembangan fasilitas pelabuhan Weda; b) Pengembangan fasilitas pelabuhan Gebe; c) Pengembangan fasilitas pelabuhan Patan; d) Pengembangan fasilitas pelabuhan Sagea e) Pengembangan fasilitas pelabuhan Peniti; f)

Pengembangan fasilitas pelabuhan Tepeleo;

g) Pengembangan fasilitas pelabuhan Mesa; h) Pengembangan fasilitas pelabuhan Wale; i)

Pengembangan fasilitas pelabuhan Sakam; 6 - 10



j)

Pengembangan fasilitas pelabuhan Sayafi;

k) Pengembangan fasilitas pelabuhan Gemia; l)

Pengembangan fasilitas pelabuhan Banemo;

m) Pengembangan fasilitas pelabuhan Umiyal; n) Pengembangan fasilitas pelabuhan Sepoh. (3) Rencana peningkatan dan pembangunan prasarana transportasi udara di Kabupaten Halmahera Tengah meliputi: a) Pembangunan fasilitas bandara Weda di Loleo; b) Pembangunan fasilitas bandara Gebe; c) Pembangunan fasilitas bandara Patani di Tepeleo.

6 - 11



DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah, 2012, Halmahera Tengah Dalam Angka 2012, Weda. Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Timur Dalam Angka 2012, Maba.

2012,

Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, 2012, Laporan Triwulanan: Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara: Triwulan IV2012, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Tenate. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Provinsi Maluku Utara, 2012, Dokumen Perhubungan Dalam Angka Provinsi Maluku Utara Tahun 2008-2012, Ternate. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, Jakarta. Kementerian Perhubungan, 2004, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2004 Tentang Penetapan Kelas Jalan di Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, Jakarta. Kementerian Perhubungan, 2005, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005 Tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS), Jakarta. Kementerian Perhubungan, 2006, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2006 Tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan, Jakarta.



Kementerian Perhubungan, 2010, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2010 Tentang Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda Tahun 2010-2030, Jakarta. McNally, M.G., 2007, The Four Step Model, Department of Civil and Environmental Engineering and Institute of Transportation Studies, University of California, Irvine, USA. Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 – 2032, Weda. Pemerintah Republik Indonesia, 2007, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia, 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jakarta. Presiden Republik Indonesia, 2011, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, Jakarta. Tamin, O.Z., 2008, Perencanaan Pemodelan & Rekayasa Transportasi, Program Studi Teknik Sipil, FTSL Institut Teknologi Bandung, Bandung.

EXECUTIVE SUMMARY KAB. HALMAHERA TENGAH

Recommend Documents