EVALUASI SISTEM PENGGAJIAN PADA RSUD KAB. KARANGANYAR
TUGAS AKHIR Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Akuntansi
Oleh : ANTON TRI MULYO NIM F3307025
PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010
i
ABSTRACT EVALUASI PENGHITUNGAN PENGELUARAN KAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARANGANYAR ANTON TRI MUYO F3307025 Rumah sakit umum daerah Kab. Karanganyar merupakan rumah sakit pemerintah yang berkembang pesat. Dalam setiap tahunnya, RSUD Kab. Karanganyar selalu membuka kesempatan kerja bagi calon pegawai baru. RSUD Kab. Karanganyar mempunyai ratusan pegawai tetap. Oleh karena itu, informasi tentang gaji merupakan informasi yang sangat diperlukan oleh pihak manajemen rumah sakit. Pada penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai penulis adalah untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi penggajian pada RSUD Kab. Karanganyar sesuai dengan teori yang didapat penulis serta untuk mengetahui beberapa kelemahan dan kelebihan yang terdapat dalam sistem penggajian RSUD Kab. Karanganyar. Dan dari hasil penelitian ini diharap dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan sistem penggajian menjadi lebih baik. Sistem penggajian pada RSUD Kab. Karanganyar pada umumnya telah baik, sudah terdapat pemisahan fungsi secara tegas, penempatan pegawai yang sesuai dengan bidangnya, setiap dokumen yang digunakan telah mendapatkan otorisasi dari pihak yang berwenang, dan sudah terdapat mesin pencatat waktu sehingga waktu masuk dan keluar pegawai dapat diketahui secara akurat. Disamping kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh RSUD Kab. Karanganyar, mereka juga mempunyai beberapa kelemahan yang perlu dibenahi diantaranya tidak adanya bonus bagi pegawai yang berprestasi, adanya pegawai yang pergi keluar kantor untuk urusan pribadi pada jam kerja, dan masih digunakannya amplop sebagai media pembayaran gaji. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis memberikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan rumah sakit antara lain diberikannya bonus bagi pegawai yang berprestasi, diberikannya pengawas di gerbang utama untuk mengawasi kalau ada pegawai yang pergi keluar pada waktu jam kerja, dan dilakukan pembayaran gaji pegawai melalui transfer uang ke rekening masing-masing pegawai. Kata kunci: sistem pengajian
ii
ABSTRACT EVALUASI PENGHITUNGAN PENGELUARAN KAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARANGANYAR ANTON TRI MUYO F3307025 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten karanganyar is a government hospital which had been developed quite rapidly. RSUD Kab. Karangayar in each year is always open employment opportunities for prospective new employees. RSUD Kab. Karanganyar have hundreds of permanent employees. Therefore, information about salaries is the information that is needed by the hospital management. On research, objective is to determine the application on the payroll accounting system RSUD Kab. Karanganyar accordance with the theory obtained, to determine the efektiveness of the payroll system at RSUD Kab. Karanganyar, and research result can be useful to readers. Payroll system in general has been good RSUD Kab karanganyar, there were already stretict separation of function, every document that is used has obtained authorization from the appropriate authorities, and already there are so time machine timers antering and axiting employess can be accurately known. RSUD Kab. Karanganyar besides having these advantages also has some weaknesses that need to be repaired. The weaknesses anclude the lack of bonus for employees who excel, the employee who went out of his office for personal business during working hours, instability corresponding number of employees assigned to the ask, and still use as a medium of payment of salary. From the result of research on these suggestions can be given further consideration hospital. The suggestion include the bonuses given to employees who exel, given supervisor at the main gate to monitor if there are employees who go out of business hours, and made payment of salaries through bank account transfer money to each employee.
iii
iv
v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Jangan menyerah sebelum mencoba dan berusaha,karena sesuatu yang terlihat susah apabila kita mau mencoba dan berusaha pasti akan menjadi mudah.
Penulis mempersembahkan kepada: §
Alloh SWT
§
Almamater
§
Bapak dan ibuk
§
Keluarga besarku
§
Teman-temanku tercinta
§
Seluruh keluarga besar uns, terutama keluarga besar fakultas ekonomi
§
Yth. Bapak/Ibu pegawai di RSUD Kab. Karanganyar
vi
KATA PENGANTAR Alhamdulilah dengan rahmad Alloh SWT, tugas akhir yang berjudul “EVALUASI SISTEM PENGGAJIAN PADA RSUD KAB. KARANGANYAR” ini selesai dibuat. Tugas akhir yang penulis susun ini merupakan karya ilmiah yang digunakan untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan guna memperoleh derajat ahli madya akuntansi pada program D III akuntansi keuangan fakultas ekonomi universitas sebelas maret surakarta. Tugas akhir ini tidak mungkin akan selesai dibuat tanpa kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada: 1. Sang pencipta yang memberikan arahan dalam jiwa sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. 2. Orang tua, ibu dan bapak yang tak pernah lupa berdoa diwaktu selesai sholatnya, kakak yang selalu memberi motivasi pada pembuatan tugas akhir, dan adhik yang walaupun sering buat kesal tapi dia membuat sang penulis semangat dalam mengerjakan tugas akhir. 3. Pembimbing tugas akhir yang saya sangat hormati dan saya segani bapak santosa, tanpa bimbingan anda mungkin tugas akhir ini tidak akan selesai 4. Para pegawai di RSUD Kab. Karanganyar yang saya cintai dan sayangi, pak arief, bu nur, bu tutik, bu endar, dan para pegawai yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak dan mohon maaf atas tingkah laku penulis baik disengaja atau tidak disengaja. 5. Teman-teman yang saya cintai dan banggakan, anggit banu, anggit wibowo, barep rendra K, ani saraswati, anisa, faisal, hardiyo, sunu, amida dan teman-teman yang lain yang tidak biasa disebutkan satu per satu terima kasih atas bantuannya dan sukses buat kalian. 6. Dosen-dosen
yang
pernah
memberikan
kuliah
penulis,
penulis
mengucapkan banyak terimakasih dan penulis juga memonta maaf jikalau pada waktu kuliah penulis banyak melakukan kesalahan sehingga membuat dosen marah.
vii
Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna mengingat keterbatasn kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu segala kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan tugas akhir ini. Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.
Surakarta, juli 2010 penulis
viii
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ……………………………………………………………i ABSTRAK……………………………………………………………………….ii HALAMAN PERSETUJUAN ………………………………………………….iii HALAMAN PENGESAHAN …………………………………………………..iv MOTTO DAN PERSEMBAHAN ………………………………………………v KATA PENGANTAR …………………………………………………………..vi DAFTAR ISI ……………………………………………………………………viii DAFTAR TABEL ………………………………………………………………x DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………………xi DAFTAR LAMPIRAN………………………………………………………….xii BAB I. PENDAHULUAN A. Gambaran Umum Perusahaan……………………………………………1 B. Latar Belakang Masalah …………………………………………………29 C. Perumusan Masalah ……………………………………………………..31 D. Tujuan Panelitian ………………………………………………………..31 E. Manfaat Penelitian ………………………………………………………32 II. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN A. Landasan Teori ………..……………………………………………..…..33 B. Sistem penggajian pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Karanganyar.44
ix
C. Evaluasi Sitem Penggajian pada RSUD Kab. Karanganyar………..……61 III. TEMUAN A. Kelebihan ………..………………………………………………………63 B. Kelemahan….. ……..…………………………………………………….64 IV. PENUTUP C. Kesimpulan ……………………………………………………………...65 D. Saran-saran ……………………………………………………………....66
x
DAFTAR TABEL
TABEL
HALAMAN
Tabel 2. 1 tunjangan jabatan struktural ………………………………….46
xi
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar............................................................................,,,,,....5 Gambar 2.1 Prosedur Pembuatan Daftar Gaji pada Unit Kepegawaian…………53 Gambar 2.2 Prosedur Pembuatan Daftar Gaji pada Unit Bendahara Pengeluaran54 Gambar 2.3 Prosedur Pembuatan Daftar Gaji pada PPKD-SKPKD BUD………55 Gambar 2.4 Prosedur Pembayaran Gaji pada Bendahara Pengeluaran………….56 Gambar 2.5 Prosedur Pembayaran Gaji pada Unit Akuntansi...…………………57 Gambar 2.6 Prosedur Pembayaran Gaji pada Ka. RSUD………………………..58 Gambar 2.7 Prosedur Pembayaran Gaji pada PPKD-SKPKD BUD…………….59 Gambar 2.8 Prosedur Pembayaran Gaji pada BPD………………………………60
xii
DAFTAR LAMPIRAN Nama lampiaran 1. Surat pernyataan 2. Surat keterangan telah melakukan penelitian 3. Contoh daftar pembayaran gaji pada RSUD Kab. Karanganyar 4. Contoh SPM ( Surat Perintah Membayar) 5. Prosedur Pembuatan/Penyusunan Dokumen Pembayaran Gaji PNS Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2010
xiii
BAB I
PENDAHULUAN
A.
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
1. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN RSUD KARANGANYAR RSUD Karanganyar merupakan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Karanganyar. Rumah sakit ini bermula rumah sakit bersali RB “Kartini” yang didirikan pada tanggal 21 April 1960 oleh tokoh masyarakat dipimpin oleh Bapak Naryo Adirejo, Bupati KHD Karanganyar. Pada tahun 1969 mulai diperluas dan dibangun oleh Pemerintah Daerah menjadi RSU Karanganyar seluas 1,13 Ha. Dengan makin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kuantitas dan kualitas pelayanan. Pemerintah Daerah Karanganyar merencanakan pemindahan Rsu dilokasi dukuh Jengglong, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar. Pada tanggal 11 maret 1995 seluruh fasilitas pelayanan dipindahkan kecuali poliklinik gigi dipindahkan pada tanggal 6 Januari 1997. Berdasarkan analisis organisasi, fasilitas dan kemampuan RSUD Karanganyar memenuhi syarat menjadi RSU kelas C dikukuhkan dengan keputusan Menkes Republik Indonesia Nomor 009-1/Menkes/I/1993, sehingga pada tahu 1995 Pemerintah daerah menetapkan Perda No. 10 tahun1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSU Karanganyar.
1 xiv
Guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna pada tahun 2001 Pemerintah Daerah menetapkan Perda Nomor 15 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Kab Karanganyar sebagai Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karanganyar. Pada bulan Mei 2009 RSUD Kab Karanganyar oleh pemerintah ditransformasikan dari rumah sakit yang disubsidi pemerintah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) yang kegiatan operasinya dibiayai secara swadana sendiri. Hal ini diharapkan oleh manajemen rumah sakit agar menjadikan rumah sakit yang mandiri tanpa harus mengurangi kualitas pelayanan terhadap pasien. 2. Lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar berlokasi di Jl. Laksda Yos Sudarso Jengglong, Bejen, Karanganyar. Lokasi tersebut sangat strategis, karena berada di pusat kabupaten Karanganyar, sehingga akan mudah dijangkau oleh masyarakat. 3. Tujuan, Visi dan Misi a. Tujuan Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang BUMN, maka tujuan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar adalah: 1) Menyediakan tenaga medik untuk menjaga kesehatan masyarakat.
xv
2) Menyediakan tenaga medik dalam jumlah dan mutu yang memadahi. 3) Merintis kegiatan-kegiatan untuk menjaga kesehatan masyarakat. 4) Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha rumah sakit untuk menjaga kesehatan masyarakat. b. Visi RSUD Kab Karanganyar sebagai Rumah Sakit Umum Unggulan yang memberikan pelayanan kesehatan prima, mandiri, lengkap dan terjangkau.
c. Misi 1) Pelayanan kesehatan bermutu, cepat, akurat dan aman. 2) Menuju Rumah Sakit swadana dengan kwalitas yang lengkap. 3) Menetapkan pola tarif yang terjangkau dengan subsidi silang. 4) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).
xvi
4. Bidang usaha RSUD Kab Karanganyar merupakan penyedia tenaga medis dengan memberikan
jasa
pelayanan
kepada
para
pelanggan
melalui
penyelenggaraan di bidang penjualan jasa medis. Secara garis besar bidang usaha RSUD Kab Karanganyar adalah sebagai berikut: a. Usaha penyediaan tenaga medik, yang meliputi: 1) Pengobatan tenaga medik. 2) Konsultasi dengan tenaga medik. 3) Pemberian obat berdasar resep dokter. b. Usaha penunjang tenaga medis, yang meliputi: 1) Penyediaan kamar untuk rawat inap. 2) Penyediaan alat-alat medik. 3) Penyediaan makanan sehat untuk pasien rawat inap.
xvii
5. Struktur organisasi Gambar 1.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR DIREKTUR dr. MARIYADI Ka.Bag Tata Usaha Drs.M.IFANEFENDI
Ka.Sub.Bag. Umum dan RT SUTARTO,SE
Ka.Sub.Bag. Kepegawaian SUTARTO,S.So s.Msi
Ka.Sub.Bag. Hukum,Info dan Penanganan Pengaduan PURANTO
PLT.Ka.Bid.Pelayanan Medik,Keperawatan dr.RETNO TRI SISWANTI
Ka.Bid.Penunjang Medik, Non Medik Dr.KASYI HARTATI
Ka.Bid.Pengelolaan keuangan Dra.SUMINI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Ka.Seksi Perencanaan Anggaran THERESIA HERAWATI,S.Sos
Ka.Seksi Perbendaharaan,Akuntans i SUWARDI ARIS I,SE.MM
xviii
6. Diskripsi masing-masing jabatan Susunan organisasi rumah sakit umum daerah karanganyar, terdiri dari: a. Direktur b. Bagian tata usaha, membawahkan: 1). Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga. 2). Sub Bagian Kepegawaian. 3). Sub Bagian Hukum, Informasi dan Penanganan Pengaduan. c. Bidang pelayanan medik dan keperawatan, membawahkan kelompok jabatan fungsional. d. Bidang penunjang medik dan non medik, membawahkan kelompok fungsional. e. Bidang pengelola keuangan, membawahkan: 1). Seksi perencanaan dan anggaran. 2). Seksi pembendaharaan dan akuntansi. Tugas dan fungsi masing - masing bagian organisasi: a. Direktur. 1) Direktur
mempunyai
tugas
membantu
bupati
dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan. 2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat 1, direktur mempunyai fungsi: a) Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan.
xix
b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan, yang meliputi pelayanan medik dan keperawatan,penunjang medik dan non medik,pengelolaan keuangan dan ketatausahaan. c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan yang meliputi pelayanan medik dan keperawatan, penunjang medik dan non medik, pengelolaan keuangan serta ketatausahaan. d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3) Uraian tugas sebagaimana dimaksut pada ayad 1, sebagai berikaut: a) Merumuskan
program
kegiatan
RSUD
berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. b) Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan yugasnya baik secara
lisan
maupun
tertulis
guna
memperlancar
pelaksanaan tugas. c) Melaksanakan koordinasi dengan instalasi terkait baik secara
langsung
maupun
todak
langsung
untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
xx
d) Merumuskan
kebijakan
bupati
dibidang
pelayanan
kesehatan berdasarkan wewenang yang diberikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan arahan operasioanal RSUD. e) Mengkoordinasiakan dan memfasilitasi kegiatan dibidang pelayanan kesehatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. f) Membina dan mengendalaikan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan pada RSUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. g) Menjalin dan membina kemitraan dengan pihak ke3 (tiga). h) Menyelenggarakan program pemagangan dari lembaga pendidikan kesehatan. i) Menetapkan rencana strategi bisnis RSUD. j) Menyiapkan rencana belanja dan anggaran (RBA) tahunan. k) Mewakili RSUD didalam dan diluar pengadilan. l) Menyampaikan
dan
mempertanggunjawabkan
kinerja
operasional serta kinerja keuangan RSUD kepada bupati. m) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasioanal dibidang pelayanan kesehatan pada RSUD. n) Menetapkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. o) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan meniali prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalua
xxi
sistem
penilaian
yang
tersedia
sebagai
cerminan
penampilan kerja. p) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. q) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas. r) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. b. Kepala Bagian Tata Usaha 1) Kepala bagia tata usaha mempunyai tugas membantu direktur dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan ketatausahaan yang meliputi kepegawaian, umum dan rumah tangga, serta hukum, informasi dan penanganan pengaduan dilingkup RSUD. 2) Uraian tugas sebagaiman dimaksud pada ayat 1 sebagai berikut: a) Merumuskan
program
kegiatan
bagian
tata
usaha
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
sumber
data
yang
tersedia
sebagai
pedoman
pelaksanaan kegiatan. b) Menjabarkan
perintah
atasan
melalui
pengkajian
permasalahan dan peraturanperundang-undangan
xxii
yang
berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tulisan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. d) Melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang diloingkup RSUD baik secara langsung maupun tidak langsung untuk medapatkan masukan informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal. e) Merumuskan program kegiiatan RSUD berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang-bidang. f) Mengkoordinasikan
pelayanan
administrasi
umum,
kepegawaian, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga, hokum, informasi dan penanganan pengaduan sesuai peraturan yang berlaku. g) Mengkoordinasikan
penyelenggaraan
rapat-rapat
kedinasan. h) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga RSUD sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. i) Menyusun pedoaman dan petunjuk pelayanan administrasi perkantoran sesuai pedoman dan peraturan perundang-
xxiii
undangan yang berlaku agar kegiatan ketatausahaan dilaksanakan secara efektif dan efisien. j) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dilingkungan RSUD. k) Mengendaliakan pemamfaatan asset RSUD. l) Mengkoordinasikan pemasaran social dan penyampaian informasi RSUD. m) Mengkoordinasiakn penyusunan laporan RSUD. n) Mengkoordiansikan
penanganan
pengaduan
tentang
pelaksanaan pelayanan kesehatan pada RSUD. o) Melaksanakan
monitoring
dan
evaluasi
pelaksanaan
kegiatan dibagian tata usaha. p) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cermin penampilan kerja. q) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. r) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas. s) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atsan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
xxiv
1). Kepala Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga a). Kepala sub bagian umum dan rumah tangga mempunyai tugas
membantu
melaksanakan
kepala
penyiapan
bagian bahan
tata
usaha
perumusan
dalam
kebijakan,
koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan sub bagian umum rumah tangga. b). Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai berikut: (1).Menyusun program kegiatan sub bagian umum dan rumah tangga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. (2).Menjabarkan permasalahan
perintah dan
atasan
peraturan
melalui yang
pengkajian
berlaku
agar
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3).Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan petunjuk dan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna memperlancar pelaksanaan tugas. (4).Melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian dan kepala seksi dilingkungan RSUD baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,
xxv
informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal. (5).Memberikan pelayanan urusan administrasi umum, pengurus
rumah
tangga,
perlengkapan/pembekalan,
dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan. (6).Merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga RSUD sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan peraturan peraturan perundangundangan yang berlaku. (7).Menyiapkan kegiatan rapat-rapat kedianasan. (8).Mengatur penggunaan/pemamfaatan kendaraan dinas. (9).Melaksanakan iventarisasi dan pemeliharaan barang karyawan/iventaris
RSUD
demi
terciptanya
tertib
administrasi. (10). Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di sub bagian umum dan rumah tangga. (11). Melksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cermin penampilan kerja. (12). Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
xxvi
(13). Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tulisan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas. (14). Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2). Kepala Sub Bagian Kepegawaian a). Kepala sub bagian mempunyai tugas membantu kepala bagian tata usaha dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan,
koordinasi,
pembinaan
dan
pengendalian kegiatan dibidang kepegawaian. b). Uraian tugas sebagimana dimaksud ayat 1 sebagai berikut: (1). Menyusun program kegiatan sub bagian kepegawaian berdasarkan
peraturan
perundang-undanggan
yang
berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. (2). Menjabarkan permasalahan
perintah dan
atasan
peraturan
melalui yang
pengkajian
berlaku
agar
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3). Membagi tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan baik secara lisan maupun tulisan guna meningkatkan kelancaran tugas. (4). Melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian dan kepala seksi di lingkungan RSUD baik secara langsung
xxvii
maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal. (5). Melaksanakan kegiatan dibidang kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, kesejahteraan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya. (6). Membuat laporan rutin tentang kepegawaian, daftar urut pangkat (DUK), nominative pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian. (7). Memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi gaji berkala, diklat pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya. (8). Menyiapkan melaksanakn pendidikan dan pelatihan bagi pegawai di lingkungan RSUD. (9). Menyiapkan bahan pembinaan disiplin pegawai. (10). Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian kepegawaian. (11). Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagi cermin penampilan kerja.
xxviii
(12). Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. (13). Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tulisan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas. (14). Melaksanakan tugas lain yang diberikan atsan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3). Kepala Sub Bagian Hukum, Informasi dan Penanganan Pengaduan. a). Kepala sub bagian hukum, informasi dan penanganan pengaduan mempunyai tugas membantu kepala bagian tata usaha dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan sub bagian hukum, informasi dan penanganan pengaduan. b). Uraian tugas sebagai mana dimaksud pada ayat 1 sebagai berikut: (1). Menyusun informasi
program dan
kegiatan
penanganan
sub
bagian
pengaduan
hukum,
berdasarkan
peraturan perundang-undanggan yang berlaku dan sumber data
yang
tersedia
kegiatan.
xxix
sebagai
pedoman
pelaksanaan
(2). Menjabarkan permasalahan
perintah dan
atasan
melalui
peraturan
yang
pengkajian
berlaku
agar
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3). Membagi tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan baik secara lisan maupun tulisan guna meningkatkan kelancaran tugas. (4). Melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian dan kepala seksi di lingkungan RSUD baik secara langsung maupun tidan langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal. (5). Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam bidang pelayanan kesehatan pada RSUD. (6). Mengelola dan mengkaji peraturan perundang-undangan dalam bidang pelayanan kesehatan. (7). Melaksanakan
monitoring
penerapan
peraturan
perundang-undangan dibidang kesehatan pada RSUD. (8). Mengelola data dan informasi RSUD. (9). Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKIP) RSUD, laporan keterangan pertanggungjawaban
bupati
(LKPJ)
dan
sejenisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
xxx
laporan
(10). Mengelola pelaksanaan penyuluhan kesehatan masyarakat (PKM) pada RSUD. (11). Melaksanakan
pemasaran
sosial
dan
penyampaian
informasi RSUD. (12). Menerima, menganalis, menyimpulkan dan melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan pada RSUD. (13). Menangani permasalahan berkenaan dengan pengaduan atas pelaksanaan pelayanan RSUD. (14). Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem
penilaian.
Penilaian
yang
tersedia
sebagai
cerminan penampilan kerja. (15). Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. (16). Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tulisan sebagai bahan masukan guan kelancaran pelaksanaan tugas. (17). Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. c. Kepala bidang pelayanan medik dan keperawatan. 1) Kepala bidang pelayanan medik dan keperawatan mempunyai tugas membantu direktur dalam merumuskan kebijakan,
xxxi
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang pelayanan medik dan keperawatan. 2) Uraian tugas sebagaiman dimaksud pada ayat 1 sebagai berikut: a) Merumuskan dan menyusun program kegiatan bidang pelayanan medik dan keperawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. b) Menjabarkan
perintah
atasan
melalui
pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c) Membagi tugas pada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. d) Melaksanakan koordinasi dengan kepala bagian tata usaha dan kepal bidang dilingkungan RSUD baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal. e) Menkoordiansikan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan medik dan keperawatan meliputi instalasi rawat jalan,
xxxii
instalasi rawat inap, instalasi gawat darurat, instalasi bedah central, dan instalasi lain sesuai perkembangan. f) Menyusun pedoman dan petunjuk bidang pelayana medik dan keperawatan sesuai dengan pedoaman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. g) Mengelola data dan informasi yang terkait dengan bidang pelayanan medik dan keperawatan. h) Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan RSUD sebagai bahan perbaikan tahun berikutnya. i) Melaksanakan monitoring evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem
penilaian
yang
tersedia
sebagai
cerminan
penampilan kerja. j) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. k) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atsan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas. l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. d. Kepala bidang penunjang medik dan non medik. 1) Kepala bidang penunjang medik dan non medik mempunyai tugas membantu direktur dalam merumuskan kebijakan,
xxxiii
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang pelayanan penunjang medik dan non medik. 2) Uraian tugas sebagimana dimaksud pada ayat 1 sebagai berikut: a) Merumuskan dan menyusun program kegiatan bidang penunjang medik dan non medik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagi pedoamn pelaksanaan kegiatan. b) Menjabarkan
perintah
atsan
melalui
pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c) Membagi tugas pada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. d) Melaksanakan koordiansi dengan kepala bidang tata usaha dan kepala bidang di lingkungan RSUD baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal. e) Mengkoordinasikan
pelaksanaan
kegiatan
bidang
penunjang medik dan non medik meliputi instalasi
xxxiv
radiology, labolatorium, farmasi, gizi, rehabilitasi medik, elektromedik,
kesehatan
pemulangan
jenazah
lingkungan, dan
rekam
medik,
lain
sesuai
instalasi
perkembangan. f) Melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan bidang penunjang medik dan non medik sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undagan yang berlaku. g) Mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan bidang penunjang medik dan non medik. h) Melaksanakan monitoring evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagi cermin penampilan kerja. i) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagi dasar pengambilan kebijakan. j) Menyampaikan saran dan pertibangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas. k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. e. Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan 1) Kepala
bidang
membantu
pengelola
direktur
xxxv
keuangan
dalam
mempunyai
merumuskan
tugas
kebijakan,
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan dibidangpengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi. 2) Uraian tugas sebagimana dimaksud pada ayat 1 sebagai berikut: a) Merumuskan dan menyusun program kegiatan bidang pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagi pedoamn pelaksanaan kegiatan. b) Menjabarkan
perintah
atsan
melalui
pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c) Membagi tugas pada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas. d) Melaksanakan koordiansi dengan kepala bidang tata usaha dan kepala bidang di lingkungan RSUD baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
xxxvi
e) Mengelola pendapatan dan belanja. f) Menyelenggarakan
intensifikasi
dan
ekstensifikasi
pendapatan. g) Menyusun pedoman dan petunjuk pengelolaan keuangan pada RSUD sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. h) Menyusun laporan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. i) Merumuskan perencanaan pendapatan dan belanja RSUD. j) Mengkoordinasikan
penyusuna
dokumen-dokumen
perencanaan kegiatan anggaran dan belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. k) Merumuskan rencana bisnis anggaran (RBA). l) Menyusun laporan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. m) Melaksanakan monitoring evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagi cermin penampilan kerja. n) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagi dasar pengambilan kebijakan.
xxxvii
o) Menyampaikan saran dan pertibangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas. p) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 1). Kepala Seksi Perencanaan dan Anggaran a). Kepala seksi peerencanaan dan anggaran mempunyai tugas membantu
kepala
melaksanakan
bidang
penyiapan
pengelola bahan
keuangan
perumusan
dalam
kebijakan,
koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan seksi perencanaan dan anggaran. b). Uraian tugas sebagimana dimaksud pada ayat 1 sebagai berikut: (1). Menyusun program kegiatan seksi perencanaan dan anggaran
berdasarkan
peraturan
perundang-
undanggan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. (2). Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3). Membagi tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan baik secara
xxxviii
lisan maupun tulisan guna meningkatkan kelancaran tugas. (4). Melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian dan kepala seksi di lingkungan RSUD baik secara langsung maupun tidan langsung untuk mendapatkan masukan,
informasi
serta
untuk
mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal. (5). Menyusun
pedoman
dan
petunjuk
pengelolaan
keuangan pada RSUD sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (6). Menyusun rencana bisnis anggaran (RBA). (7). Melaksanakan monitoring evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagi cermin penampilan kerja. (8). Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagi dasar pengambilan kebijakan. (9). Menyampaikan saran dan pertibangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas. (10). Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
xxxix
2). Kepala Seksi Perbendaharaan dan Seksi Akuntansi a). Kepala
seksi
pembendaharaan
dan
seksi
akuntansi
mempunyai tugas membantu kepala bidang pengelola keuangan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan seksi pembendaharaan dan seksi akuntansi. b). Uraian tugas sebagimana dimaksud pada ayat 1 sebagai berikut: (1). Menyusun
program
kegiatan
perbendaharaan
dan
akuntansi berdasarkan peraturan perundang-undanggan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. (2). Menjabarkan permasalahan
perintah dan
atasan
peraturan
melalui yang
pengkajian
berlaku
agar
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3). Membagi tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan baik secara lisan maupun tulisan guna meningkatkan kelancaran tugas. (4). Melaksanakan koordinasi dengan kepala sub bagian dan kepala seksi di lingkungan RSUD baik secara langsung maupun tidan langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
xl
(5). Meleksanakan penata usahaan keuangan. (6). Melaksanakan verifikasi pendapatan, belanja kegiatan dan gaji. (7). Meneliti kebenaran data yang berhubungan dengan pendapatan, pengeluaran, gaji pegawai, dan insentif. (8). Meleksanakan
intensifikasi
dan
ekstensifikasi
pendapatan. (9). Menyusun laporan keuangan RSUD. (10). Melaksanakan monitoring evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagi cermin penampilan kerja. (11). Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagi dasar pengambilan kebijakan. (12). Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas. (13). Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
xli
B. LATAR BELAKANG MASALAH. Sumberdaya manusia merupakan potensi yang amat berharga, terutama dilingkungan industri dinegara berkembang sebagaimana Indonesia yang relatif kecil dukungan modal dan teknologi dibandingkan dengan negaranegara industri yang diharapkan, maka faktor sumberdaya manusia harus mendapatkan perhatian dari segi kualitas maupun kuantitasnya sesuai kebutuhan. Perkembangan dunia yang semakin pesat dan daya saing yang ketat, menuntut suatu pengelolaan perusahaan yang baik. Pengelolaan yang baik membutuhkan sistem yang sesuai dengan kondisi perusahaan itu sendiri. Suatu sistem yang diterapkan dalam suatu perusahaan yang satu belum tentu sesuai jika diterapkan pada perusahaan yang lain. Dalam suatu perusahaan dibutuhkan beberapa macam sistem yang digunakan untuk mendukung aktifitas-aktifitas yang dilakukan. Salah satu sistem yang diharapkan untuk menunjang keberhasilan perusahaan adalah sistem penggajian. Sistem penggajian pada RSUD Karanganyar sangat berbeda dengan sistem penggajian pada perusahaan-perusahaan swasta yang cenderung komersil. Hal ini karena perbedaan orientasi antara RSUD Karanganyar dengan perusahaan swasta. RSUD Karanganyar lebih berorientasi pada sektor pemenuhan jasa atau pelayanan publik kepada masyarakat, sedangkan perusahaan swasta lebih berorientasi pada pencapaian laba atau keuntungan.
xlii
Sistem penggajian pada RSUD Karanganyar sangat penting, karena dengan sistem penggajian yang baik dapat memudahkan pada saat pembayaran gaji. Sistem penggajian yang baik juga dapat menghemat biaya yang diperlukan pada waktu pembayaran gaji pegawai. Sistem penggajian pada RSUD Kab. Karanganyar didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2010 tentang kepegawaian, dan gaji dibayarkan setiap tanggal 1 awal bulan Sistem pengajian yang berlaku saat ini belum memenuhi prinsip equitable (keadilan). Gaji pokok PNS ditetapkan dalam golongan berdasarkan pangkat yang dimilikinya, sedangkan pangkat tidak mencerminkan beban tugas serta tanggungjawab. Selain itu, kenaikan pangkat diikuti dengan kenaikan gaji secara otomatis yang tidak disertakan prestasi. Misalnya, PNS yang rajin dan PNS yang malas tidak ada bedanya, bila sudah tiba waktu (pangakt yang disandang selama 4 tahun) untuk naik pangkat secara normal (regular) pangkat tetap akan naik diikuti gaji yang akan naik. Dengan demikian tidak jelas korelasi antara gaji dengan beabn tugas, tanggung jawaab, serta prestasi yang harus dilaksanakannya. Mengingat
sangat
pentingnya
sistem
penggajian
serta
sering
menimbulkan masalah yang serius karena dapat berpengaruh langsung pada kelangsungan RSUD Karanganyar dan kariyawan. Maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil tugas akhir dengan judul
xliii
“EVALUASI
SISTEM
PENGGAJIAN
PADA
RSUD
KAB.
KARANGANYAR”. C. PERUMUSAN MASALAH. Dalam penulisan tugas akhir ini penulis membahas hanya pada analisis sistem penggajian pada RSUD Karanganyar. Perumusan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi penulis dalam melakukan penelitian secara tepat. Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas penerapan sistem penggajian yang dijalankan oleh RSUD Karanganyar. D. TUJUAN Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah: 1. Untuk mengetahui efektifitas sistem penggajian yang diterapkan. 2. Untuk mengevaluasi tata cara penerapan sistem dan prosedur akuntansi sistem penggajian. 3. Hasil diharapkan bisa bermanfaat bagi penulis, pembaca maupun bagi RSUD Kab. Karanganyar baik sebagai pengetahuan, masukan dan bahan pertimbangan dalam kegiatan yang berhubungan dengan penggajian.
xliv
E. MANFAAT PENELITIAN Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penulisan tugas akhir ini adalah: 1. Manfaat bagi penulis Memberikan
kesempatan
pada
penulis
untuk
menambah,
menerapkan dan membandingakan ilmu yang sudah diterima dibangku kuliah dengan dunia kerja nyata serta sebagai persyaratan akademik untuk kelulusan diploma III (D3) UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA. 2. Manfaat bagi RSUD Karanganyar Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi kebijakan-kebijakan kedepan sehingga tujuan RSUD Karanganyar dapat tercapai secara efektif dan efisien. 3. Manfaat bagi pihak ketiga Dapat digunakan sebagai bahan bacaan yang dapat menambah pengetahuan tentang sistem penggajian.
xlv
BAB II
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Landasan Teori
1. Pengertian sistem dan prosedur Kata sistem sebenarnya berasal dari bahasa yunani yaitu “systema” yang dalam bahasa inggris dikenal dengan “system”, yang mempunyai satu pengertian yaitu sekelompok komponen yang terdiri dari manusia dan/atau bukan manusia yang diorganisir dan diatur sedemikian rupa sehingga komponen-komponen tersebut dapat bertindak sebagai satu kesatuan dalam mencapai tujuan, sasaran bersama atau hasil akhir. Pengertian ini, mengandung arti pentingnya aspek pengaturan dan pengorganisasian komponen dari satu sistem untuk mecapai sasaran bersama, karena bila tidak ada sinkronisasi dan koordinasi yang tepat, maka kegiatan masing-masing komponen, sub-sistem, atau bidang dalam satu organisasi akan kurang saling mendukung. Menurut mulyadi (2001:5) sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sedang prosedur adalah suatu kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang didalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.
35 xlvi
Ada beberapa definisi pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pengertian sistem dan prosedur antara lain sebagai berikut: a. Sistem adalah suatu penataan unsur-unsur yang satu dengan lainnya yang berkaitan, sehingga membangun suatu kesatuan yang utuh dan mampu memenuhi segala kebutuhan atas tujuan-tujuan tertentu.(Arinta,1983:1) b. Menurut W. Generald cole seperti yang diterjemahkan oleh Drs. Zaki Baridwan, AK (1982:2), sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama perusahaan. Sedangkan prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan kerani, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu atau lebih departemen, dibuat untuk memastikan penanganan secara seragam dari transaksi bisnis yang berulang-ulang. c. Suatu sistem beroperasi dan berinteraksi dengan lingkungannya untuk mencapai sasaran tertentu. Suatu sistem menunjukkan tingkah lakunya melalui interaksi diantara komponen-komponen didalam sistem dan diantara lingkungannya. (Federick dalam Jogiyanto, 1988:3)
xlvii
2. Pengertian sistem akuntansi Pengertian sistem akuntansi menurut Howad K. Stettler dalam baridwan (1991:4) adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedurprosedur,dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi. Sedangkan menurut mulyadi (2001:3), sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Unsur-unsur yang terdapat dalam sistem akuntansi adalah sebagai berikut: a. Formulir Merupakan
dokumen
yang
digunakan
untuk
merekam
terjadinya transaksi. b. Jurnal Merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Sumber pencatatan jurnal adalah formulir.
xlviii
c. Buku besar(General ladger) Terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening-rekening dalam buku besar disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. d. Buku pembantu Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekenig tertentu dalam buku besar. e. Laporan Hasil akhir dari proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
xlix
Tujuan dari sistem akuntansi menurut mulyadi (2001:19-20) adalah: a. Untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha baru. b. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penggajian, maupun struktur infomasinya. c. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan informasi akuntansi dan
untuk
menyediakan
catatan
lengkap
mengenai
pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan. d. Untuk mengurangi
biaya klerikal penyelenggaraan catatan
akuntansi. 3. Pengertian gaji dan sistem penggajian Pengertian gaji menurut mulyadi (2001:173) adalah merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh kariyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer dan tidak berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh kariyawan. Gaji bersih atau penghasilan bersih adalah keseluruhan jumlah uang yang diterima oleh kariyawan, yaitu jumlah gaji pokok ditambah dengan segala macam tunjangan dalam bentuk uang yang telah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban
yang
harus
bersangkutan.
l
dibayar
oleh
kariyawan
yang
Sistem penggajian adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut suatu pola yang terorganisir atau terpadu untuk melaksanakan suatu kegiatan pembayaran atau kompetensi atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh kariyawan yang meliputi pencatatan, penyiapan, sampai dengan pembayaran gaji. Sistem akuntansi penggajian, pada umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan gaji yang dilakukan oleh perusahaan pada karyawan atau pegawai yang dibayarkan secara tetap setiap periode. Sistem akuntansi penggajian dirancang untuk menangani transaksi penghitungan gaji dan pembayarannya, menurut mulyadi (2001:385-386) sistem ini terdiri dari jaringan prosedur sebagai berikut: a. Prosedur pencatatan waktu hadir Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Pencatatan waktu ini diselenggarakan oleh fungsi pencatatan waktu dengan menggunakan daftar hadir pada pintu masuk kantor administrasi atau pabrik. Selain itu pencatatan waktu hadir dapat juga dilakukan dengan menggunakan mesin presensi. Pencatatan waktu hadir ini diselenggarakan untuk menentukan gaji. Pencatatan waktu ini juga untuk mengetahui kehadiran dan jumlah kerja lembur karyawan.
li
b. Prosedur pembuatan daftar gaji Pada prosedur ini, fungsi pembuat daftar gaji membuat daftar gaji karyawan. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji
adalah
surat-surat
mengenai
keputusan
pengangkatan
karyawan baru, kenaikan pangkat, pemberhentian karyawan, penurunan pangkat, daftar gaji bulan sebelumnya dan daftar hadir. c. Prosedur pembayaran gaji Prosedur pembayaran gaji melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji. Fungsi keuangan kemudian menggunakan menggunakan cek tersebut kebank dan memasukkan keamplop gaji. d. Prosedur distribusi biaya gaji Pada prosedur distribusi gaji, biaya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati tenaga kerja. Distribusi biaya tenaga kerja ini dimaksudkan untuk pengendalian biaya.
lii
Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian adalah sebagai berikut ini: a. Dokumen pendukung perubahan gaji Dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang berhubungan dengan karyawan., misalnya surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat , perubahan tarif upah, penurunan pangkat, pemberhentian sementara dari pekerjaan, pemindahan tugas, dan lain-lain. b. Kartu jam hadir Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu hadir untuk mencatat jam hadir setiap karyawan diperusahaan catatan jam hadir karyawan ini dapat berupa daftar hadir biasa, dapat pula berbentuk kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatat waktu. c. Daftar gaji Dokumen ini berisi jumlah gaji bruto setiap karyawan, dikurangi potongan-potongan berupa pph pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan. d. Rekap daftar gaji Dokumen ini berisi ringkasan gaji perdepartemen yang dibuat berdasarkan daftar gaji.
liii
e. Surat pernyataan gaji Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji bersamaan dengan pembuatan daftar gaji atau dalam kegiatan terpisah dari pembuatan daftar gaji. Dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi setiap karyawan mengenai rincian gaji yang diterima oleh setiap karyawan. f. Amplop gaji Uang gaji karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam amplop gaji. g. Bukti kas keluar Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan, berdasarkan informasi dalam daftar gaji yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian adalah sebagai berikut: a. Fungsi kepegawaian Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat keputusan tarif gaji karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan dan pemberhentian karyawan.
liv
b. Fungsi pencatat waktu Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu
hadir
bagi
semua
karyawan
perusahaan.
Sistem
pengendalian intern yang baik mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir karyawan tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi atau fungsi pembuat daftar gaji. c. Fungsi pembuat daftar gaji Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Daftar gaji diserahkan oleh fungsi pembuat daftar gaji kepada fungsi akuntansi guna pembuatan bukti kas keluar yang dipakai sebagai dasar untuk pembayaran gaji kepada karyawan. d. Fungsi keuangan Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan menggunakan cek tersebut kebank. Uang tunai tersebut kemudian dimasukkan kedalam amplop gaji dan upah setiap karyawan, untuk selanjutnya dibagikan kepada karyawan yang berhak.
lv
e. Fungsi akuntansi Pada sistem penggajian, fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji. Catatan akuntansi yang digunakan dalam pencatatan gaji dan upah adalah sebagai berikut: a. Jurnal umum Dalam pencatatan gaji dan upah ini, jurnal umum digunakan untuk distribusi biaya tenaga kerja kedalam setiap departeman dalam perusahaan. b. Kartu harga pokok produksi Catatan ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. c. Kartu biaya kartu penghasilan karyawan Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung biaya tenaga kerja non produksi dalam setiap departemen dalam perusahaan. Sumber informasi untuk pencatatan dalam kartu biaya ini adalah bukti memorial. d. Kartu penghasilan karyawan Catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongan yang diterima oleh setiap karyawan. Informasi dalam kartu penghasilan ini digunakan sebagai dasar untuk penghitungan PPH pasal 21 yang menjadi beban setiap karyawan.
lvi
B. Sistem penggajian pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Karanganyar
Sebelum membahas sistem penggajian yang dijalankan RSUD Kab. Karanganyar perlu diketahui bahwa kebijakan-kebijakan sistem penggajian di RSUD Kab. Karanganyar ditentukan oleh Daerah Tingkat I Jawa Tengah, karena RSUD Kab. Karanganyar merupakan rumah sakit milik pemerintah provinsi jawa tengah. Kenaikan gaji pokok karyawan RSUD Kab. Karanganyar ada dua macam yaitu kenaikan gaji berkala setiap dua tahun sekali dan kenaikan gaji pokok karena kenaikan pangkat atau golongan setiap empat tahun sekali. Komponen-komponen yang mempengaruhi pembayaran gaji di RSUD Kab. Karanganyar adalah sebagai berikut ini: 1. Gaji pokok Gaji pokok adalah gaji yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Gaji pokok disesuaikan dengan pangkat atau golongan yang disandang oleh pegawai. Semakin tinggi pangkat atau golongan yang disandang maka akan semakin tinggi pula gaji yang dibayarkan. 2. Tunjangan Tunjangan diberikan kepada karyawan karena kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan diatur dalam peraturan presiden. Macam-macam tunjangan
yang terdapat
dalam
Karanganyar adalah sebagai berikut:
lvii
sistem
penggajian
RSUD Kab.
a. Tunjangan fungsional Dasar hukum dari tunjangan ini adalah peraturan presiden republik Indonesia nomor 47 tahun 2006. Macam tunjangan jabatan fungsional adalah sebagai berikut: 1).
Tunjangan jabatan fungsional dokter
2).
Tunjangan jabatan fungsional dokter gigi
3).
Tunjangan jabatan fungsional apoteker
4).
Tunjangan jabatan fungsional asisten apoteker
5).
Tujangan jabatan fungsional pranata laboraturium kesehatan
6).
Tunjangan jabatan fungsional epidemiolog kesehatan
7).
Tunjangan jabatan fungsional entomolog kesehatan
8).
Tunjangan jabatan fungsional sanitarium
9).
Tunjangan jabatan fungsional administrator kesehatan
10). Tunjangan
jabatan
fungsional
penyuluhan
masyarakat 11). Tunjangan jabatan fungsional perawatan gigi 12). Tujangan jabatan fungsional nutritionis 13). Tunjangan jabatan fungsional bidan 14). Tunjangan jabatan fungsional perawat 15). Tunjangan jabatan fungsional radiographer 16). Tunjangan jabatan fungsional perekam medis 17). Tunjangan jabatan fungsional teknisi elektromedis
lviii
kesehatan
b. Tunjangan struktural Dasar hukum dari tunjangan ini adalah peraturan presiden republic Indonesia nomor 3 tahun 2006. Macam tunjangan struktural adalah sebagai berikut ini: TABEL 2.1 TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL No
ESELON
1
IIA
2
IIIA
3
IVA
c. Tunjangan umum d. Tunjangan beras e. Tunjangan PPH 21 f. Tunjangan istri/suami Tunjangan istri/suami dihitung dengan gaji pokok X 10% g. Tunjangan anak Tunjangan anak dihitung dengan gaji pokok X 2% 3. Potongan Unsure-unsur yang ada dalam potongan gaji terdiri atas: a. PPH 21 b. ASKES ASKES dihitung dengan (gaji pokok + tunjangan suami/istri + tunjangan anak)X 2%
lix
c. PFK PFK adalah suatu potongan untuk pensiun. PFK dihitung sebesar 10% dari gaji kotor d. TAPERUM TAPERUM adalah suatu potongan yang digunakan untuk tabungan pembelian kredit perumahan. Sistem penggajian yang diterapkan RSUD Kab. Karanganyar adalah sebagai berikut: 1. Fungsi yang terkait dalam sistem penggajian a. Fungsi kepegawaian Fungsi ini bertugas dalam pengangkatan pegawai baru, penghentian pegawai, menentukan kenaikan pangkat, menentukan kenaikan gaji berkala, menentukan tunjangan-tunjangan yang diterima oleh pegawai, dan membuat dokumen pembayaran gaji. b. Fungsi bendahara pengeluaran Fungsi ini bertanggung jawab untuk membantu pembuatan dokumen pembayaran gaji, membantu penyusunan dokumen SPJ pengeluaran, mengirimkan usulan perubahan gaji ke PPKDSKPKD BUD, menerima daftar gaji yang telah disetujui PPKDSKPKD, meminta acc direktur, dan memberikan gaji kepada pegawai.
lx
c. Fungsi Ka. RSUD Fungsi ini bertanggung jawab untuk memberikan acc direktur, mengirimkan pengajuan kebutuhan gaji pegawai, SPP, dan SPM ke PPKD-SKPKD BUD, menerima SP2D dari PPKD-SKPKD BUD, mengirimkan SP2D ke BPD, menerima uang kas dari BPD, dan menyerahkan kas tersebut kepada bendahara pengeluaran. d. Fungsi akuntansi Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi SPM, SPP, dan membuat rekap daftar gaji. 2. Dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian a. Dokumen yang digunakan sebagai persyaratan penggajian CPNS 1). Surat keputusan CPNS 2). Surat keterangan keluarga b. Dokumen yang digunakan sebagai persyaratan penggajian PNS 1). Surat keputusan PNS 2). Surat keterangan keluarga 3). Akte nikah bagi yang sudah berkeluarga c. Dokumen yang digunakan sebagai pendukung perubahan gaji PNS 1). Surat keputusan berkala bagi PNS 2). Surat keputusan kenaikan pangkat bagi PNS yang naik pangkat 3). Surat keterangan perubahan keluarga bagi PNS yang ada penambahan atau pengurangan jiwa
lxi
4). Surat keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional d. Surat permohonan pembayaran (SPP) gaji Dokumen ini berisi rincian daftar gaji yang diterima seluruh karyawan RSUD Kab. Karanganyar. SPP gaji juga berfungsi sebagai bukti pembayaran gaji bagi instansi. e. Surat perintah membayar (SPM) gaji Dokumen ini digunakan sebagai bukti pengeluaran kas daerah guna pembayaran gaji karyawan RSUD Kab. Karanganyar dan dokumen ini digunakan untuk pembuatan rekap daftar gaji. f. Amplop gaji Uang gaji yang dibayarkan kepada pegawai negeri sipil dimasukkan kedalam amplop gaji. Pada halaman amplop gaji berisi nama, NIP, dan rincian gaji yang diterima PNS. Amplop gaji ini juga digunakan sebagai tanda terima gaji bagi PNS. g. Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D) Dokumen ini digunakan sebagai alat untuk mencairkan dana pada BPD untuk pembayaran penggajian pegawai. 3. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penggajian a. Prosedur pembuatan daftar gaji Dalam prosedur pembuatan daftar gaji di RSUD Kab. Karanganyar adalah sebagai berikut: unit kepegawaian melakukan pengecekan ulang tentang dokumen-dokumen dari PNS dan CPNS,
lxii
setelah semua pengecekan selesai, unit kepegawaian membuat dokumen usulan perubahan gaji pegawai dua rangkap, yang satu diserahkan kebendahara pengeluaran bersama dokumen-dokumen pegawai dan yang satunya diarsipkan oleh unit kepegawaian. Setelah menerima semua dokumen pegawai dan dokumen usulan perubahan gaji pegawai dari unit kepegawaian, bendahara pengeluaran melakukan pengecekan tentang usulan perubahan gaji yang diterimanya dan mengirimkan ke PPKD-SKPKD BUD. Selain itu bendahara pengeluaran juga melakukan pengarsipan mengenai dokumen-dokumen pegawai yang diterima dari unit kepegawaian. Setelah menerima usulan perubahan gaji dari bendahara pengeluaran RSUD Kab. Karanganyar PPKD-SKPKD BUD mengeluarkan daftar gaji untuk RSUD Kab. Karanganyar yang diterima oleh bendahara pengeluaran. Setelah bendahara pengeluaran
menerima
daftar
gaji
bendahara
pengeluaran
melakukan pengecekan daftar gaji tersebut. b. Prosedur pembayaran gaji Dalam prosedur pembayaran gaji di RSUD Kab. Karanganyar adalah sebagai berikut: bendahara pengeluaran setelah menerima daftar gaji dari PPKD-SKPKD BUD kemudian daftar gaji tersebut diserahkan ke unit akuntansi untuk dibuatkan SPM dan SPP. SPM dan SPP dibuat rangkap, yang satu diarsipkan dibagian akuntansi yang satunya diserahkan ka. RSUD. Setelah unit akuntansi selesai
lxiii
membuat SPP dan SPM, daftar gaji diserahkan kembali pada bendahara pengeluaran untuk diarsipkan sementara. Selain itu bendahara pengeluaran juga membuat pengajuan kebutuhan gaji pegawai. Setelah kebutuhan gaji pegawai, SPP, dan SPM selesai dibuat selanjutnya diserahkan kepada kepada direktur RSUD Kab. Karanganyar. Setelah menerima dokumen pengajuan kebutuhan gaji dari bendahara pengeluaran direktur menyerahkan dokumen tersebut ke PPKD-SKPKD BUD. Setelah menerima pengajuan kebutuhan gaji dari direktur RSUD Kab. Karanganyar PPKDSKPKD BUD mengeluarkan SP2D kepada direktur RSUD Kab. Karanganyar, setelah menerima SP2D. Direktur menyerahkan SP2D kepada BPD untuk menerima uang kas untuk pembayaran gaji pegawai. BPD setelah menerima SP2D melakukan pengecekan mengenai SP2D tersebut. Setelah BPD selesai melakukan pengecekan
kemudian
BPD
mengeluarkan
uang
kas
dan
menyerahkan SP2D kepada RSUD Kab. Karanganyar yang ditujukan kepada direktur RSUD Kab. Karanganyar. Direktur setelah menerima uang kas dan SP2D dari BPD menyerahkan ke bendahara pengeluaran untuk diberikan kepada karyawan dan diarsipkan. Bendahara pengeluaran setelah menerima uang kas dari direktur memasukan uang ke amplop yang telah berisi nama dan nilai gaji pegawai. setelah semua gaji pegawai telah dimasukkan ke amplop. Bendahara pengeluaran menyerahkan amplop tersebut
lxiv
kepada pegawai. Setelah semua gaji pegawai diberikan daftar gaji yang sudah ditandatangani oleh pegawai diserahkan pada unit akuntansi untuk dicatatat pada jurnal umum dan dimasukkan dalam buku besar.
lxv
4. Flowchart atau bagan alir penggajian a. Prosedur pembuat daftar gaji UNIT KEPEGAWAIAN MULAI
Setelah sesuai dengan data dari PNS dan CPNS
Membuat dokumen usulan perubahan gaji pegawai
Dokumn pns 2 Dkmn usln 1 prbhn gaji 1
N
Gambar 2.1 Prosedur Pembuatan Daftar Gaji pada Unit Kepegawaian Keterangan: Dkmn prbhn usln gaji 1
: dokumen usulan perubahan gaji pegawai
Dkmn prbhn usln gaji 2
: dokumen usulan perubahan gaji pegawai
Dokumn pns
: dokumen yang mendukung usulan perubahan gaji
lxvi
BENDAHARA PENGELUARAN 1
3
Daftar gaji pegawai
Dokmn pns Dkmn usln 2 prbhn gaji
Melakukan pengecekan daftar gaji
Melakukan pengecekan dan mengirim dokumen
Daftar gaji pegawai Dokmn pns Dkmn usln 2 prbhn gaji N 2
N selesai
Gambar 2.2 Prosedur Pembuatan Daftar Gaji pada Unit Bendahara Pengeluaran Keterangan: Dkmn prbhn usln gaji 2
: dokumen usulan perubahan gaji pegawai
Dokumn pns
: dokumen yang mendukung usulan perubahan gaji
lxvii
PPKD-SKPKD BUD 2
Dkmn usln 2 prbhn gaji
Melakukan pengecekan dan Membuat daftar gaji
Dkmn usln 2 prbhn gaji
Daftar gaji pegawai
3
N
Gambar 2.3 Prosedur Pembuatan Daftar Gaji pada PPKD-SKPKD BUD
Keterangan: Dkmn prbhn usln gaji 2
: dokumen usulan perubahan gaji pegawai
lxviii
b. Prosedur pembayaran gaji BENDAHARA PENGELUARAN 10
mulai
12
Daftar gaji pegawai
Melakukan penggandaan daftar gaji dan membuat kebutuhan gaji
Pengrsipan sementara DPKGP Daftar gaji pegawai Daftar gaji pegawai 6 4
SP2D
Memberikan gaji dan mengarsipkan
SP2D Daftar gaji pegawai
N
13
Gambar 2.4 Prosedur Pembayaran Gaji pada Bendahara Pengeluaran
Keterangan: DPKGP : dokumen pengajuan kebutuhan gaji pegawai
lxix
N
Membe rikan gaji pada pegawai
UNIT AKUNTANSI 4
13
Daftar gaji pegawai
Daftar gaji pegawai
Membuat SPM dan SPP
Melakukan pencatatan
2 SPM
1 2 Daftar gaji pegawai
SPP 1 Daftar gaji pegawai
Bk BSR Jurnal umum
N
N 10
6
Gambar 2.5 Prosedur Pembayaran Gaji pada Unit Akuntansi Keterangan: Bk BSR SPP SPM
:buku besar :Surat permohonan pembayaran :Surat perintah membayar
lxx
Ka. RSUD 6
8
SPM SPP DPKGP
Memberi acc dan mengirimkan ke PPKDSKPKD BUD
11
SP2D
SP2D Beserta kas
Mengecek dan menyerahkan SP2D ke BPD
mengecek
SP2D SP2D
12 SPM SPP DPKGP
9
7 Gambar 2.6 Prosedur Pembayaran Gaji pada Ka. RSUD Keterangan: DPKGP SPP SPM SP2D
: dokumen pengajuan kebutuhan gaji pegawai :Surat permohonan pembayaran :Surat perintah membayar : Surat Perintah Penyediaan Dana
lxxi
PPKD-SKPKD BUD 7
SPM SPP DPKGP
Melakukan pengecekan dokumen membuatkan SP2D
SP2D SPM SPP DPKGP 8
N Gambar 2.7 Prosedur Pembayaran Gaji pada PPKD-SKPKD BUD
Keterangan: DPKGP SPP SP2D
: Dokumen pengajuan kebutuhan gaji pegawai : Surat permohonan pembayaran : Surat Perintah Penyediaan Dana
lxxii
BPD 9
SP2D
Mengecek SP2D dan mencair kan dana kas
Diikuti dengan pemberian uang tunai
SP2D
11
Gambar 2.8 Prosedur Pembayaran Gaji pada BPD Keterangan: SP2D : Surat Perintah Penyediaan Dana)
lxxiii
C. Evaluasi Sitem Penggajian pada RSUD Kab. Karanganyar 1. Evaluasi Terhadap Fungsi Yang Terkait RSUD Kabupaten karanganyar mempunyai struktur organisasi yang tertulis sehingga telah jelas adanya garis wewenang dan tanggung jawab serta pembagian kerja fungsional. Fungsi pencatatan dilakukan oleh bagian akuntansi, fungsi otorisasi dilakukan oleh direktur, fungsi kepegawaian dilakukan oleh bagian kepegawaian, fungsi bendahara pengeluaran dilakukan oleh bagian bendahara pengeluaran. 2. Evaluasi Terhadap Dokumen Yang Digunakan Dokumen-dokumen yang digunakan pada sistem penggajian pada RSUD Kabupaten karanganyar sudah memadai. Setiap dokumen yang digunakan sudah terdapat otorisasi oleh pejabat yang berwenang. Misalnya dukumen SPP, SPM dan dokumen pengajuan kebutuhan gaji pegawai yang diotorisasi oleh direktur RSUD Kabupaten Karanganyar. 3. Evaluasi Terhadap Catatan Akuntansi Bagian akuntansi pada RSUD Kabupaten Karanganyar menggunakan catatan akuntansi yaitu jurnal umum, buku besar. Pencatatan kedalam catatan akuntansi tersebut sudah berdasarkan atas dokumen pendukung yang sudah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Misalnya jurnal umum yang dibuat oleh bagian akuntansi harus berdasarkan daftar gaji pegawai. 4. Evaluasi Terhadap Prosedur Prosedur yang dilakukan pada sistem penggajian pada RSUD Kabupaten Karanganyar sudah cukup memadai. Prosedur yang dilaksanakan tidak
lxxiv
hanya melibatkan satu bagian dalam satu jaringan prosedur. Hal ini berarti telah terdapat pemisahan fungsi yang jelas sehingga masing-masing bagian dan struktur organisasi mepunyai tanggungjawab yang jelas dalam menyusun dan melaksanakan sistem penggajian pada RSUD Kabupaten Karanganyar. Prosedur yang dilaksanakan sudah sesuai dengan prosedur pembuatan/penyusunan dokumen pembayaran gaji PNS/CPNS badan rumah sakit umum daerah kabupaten karanganyar tahun anggaran 2010. Setiap kegiatan yang terjadi diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Prosedur sistem penggajian pada RSUD Kabupaten Karanganyar terdapat kekurangan yaitu masih digunakannya amplop pada waktu pembayaran gaji pegawai.
lxxv
BAB III
TEMUAN
Berdasarkan landasan teori, hasil penelitian, analisa dan pembahasan mengenai sistem penggajian pada RSUD Kab. Karanganyar, penulis dapat menilai dan menemukan adanya kelebihan dan kelemahan sistem penggajian pada RSUD Kab. Karanganyar. Berbagai kelebihan dan kelemahan sistem penggajian pada RSUD Kab. Karanganyar dapat diuraikan sebagai berikut: A. Kelebihan 1. Sudah adanya pemisahan fungsi secara tegas sehingga memungkinkan adanya pengendalian intern yang baik. 2. Seluruh dokumen yang ada sudah mendapat otorisasi dari bagian yang berwenang. 3. Adanya catatan akuntansi pada sistem penggajian pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
63 lxxvi
B. Kelemahan 1. Masih digunakannya amplop sebagai media pemberian gaji pegawai. Dengan menggunakan amplop pembayaran gaji menjadi kurang efisien waktu dan kemungkinan kesalahan pada waktu memasukkan uang gaji kepada pegawai sangat mungkin terjadi karena pegawai di RSUD Kab. Karanganyar yang amat banyak
lxxvii
BAB IV
PENUTUP
Berdasarkan kelebihan dan kelemahan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran dari penulis agar dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam menciptakan sistem penggajian yang baik di RSUD Kab. Karanganyar. A. Kesimpulan Berdasarkan uraian tertulis dari bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sistem penggajian di RSUD Kab. Karanganyar dinilai sudah baik. Hal ini dapat tercermin dari adanya hal-hal sebagai berikut: 1. Telah adanya pemisahan fungsi secara jelas. Misalnya saja pemisahan fungsi antara fungsi pembuat daftar gaji dengan fungsi pengeluaran gaji. 2. Telah adanya otorisasi terhadap berbagai dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian. Misalnya saja dalam pembutan SPP dan SPM harus sudah ada otorisasi direktur sebelum diajukan ke PPKD-SKPKD BUD. 3. Adanya catatan akuntansi pada sistem penggajian pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar. Misalnya dilakukannya pencatatan jurnal umum dan buku besar pada waktu pemberian gaji pegawai.
65 lxxviii
B. Saran-saran Saran-saran yang diberikan penulis untuk sebagai masukan atas kelemahan yang terdapat dalam sistem penggajian di RSUD Kab. Karanganyar adalah sebagai berikut: 1. Dengan menggunakan media transfer ke rekening masing-masing pegawai waktu yang digunakan dalam pemberian gaji kepada pegawai menjadi lebih efisien dan kemungkinan kesalahan memasukkan gaji kepada pegawai dapat dihilangkan. Serta para pegawai tidak perlu mengantri kebagian bendahara pengeluaran untuk menerima gaji mereka.
lxxix
DAFTAR PUSTAKA
Setiawan, Adi. 2007. Evaluasi Sistem Akuntansi Penggajin Pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Tugas Akhir Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pratiwi, Kristiyani Asih. 2006. Analisis Sistem Penggajian Pada RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Tugas Akhir Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi-Edisi ke-3. Jakarta: Salemba Empat. Dewantaka, Setyo Anung. 2006. Evaluasi Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tugas Akhir Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Putra, Wawan Meygantara. 2006. Evaluasi Sistem Penggajian Pada RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten. Tugas Akhir Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Baridwan, Zaki. 1998. Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode, Yogyakarta: Bagian penerbitan STIE YKPN.
lxxx
