FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
EVALUASI SISTEM DAN PROSEDUR PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARI’AH PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR Syahril1 1 Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Wiraraja
[email protected] ABSTRAK Konsep pembiayaan mudharabah pada BPRS Bhakti Sumekar ialah suatu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan 100% dana pembiayaan bagi usaha atau kegiatan tertentu nasabah, penerima dana sebagai pengelola, bank sebagai penyedia dana bank berhak mendapatkan keuntungan dari sistem bagi hasil atas usaha yang dilakukan nasabah yang besarnya ditetapkan di awal perjanjian atas kesepakatan atas dua belah pihak. Analisis pembiayaan merupakan proses mengetahui dan menentukan kemauan dan kesanggupan seorang nasabah untuk membayar hutangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, disamping itu analisis ini dapat diketahui tingkat resiko dari pembiayaan yang diberikan. Karena analisa kredit diberikan untuk meyakinkan si nasabah benar-benar dapat dipercaya maka sebelum kredit diberikan bank telah terlebih dahulu mengadakan analisis kredit mencakup latar belakang masalah atau perusahaan prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta fakto-faktor lainnya. Adapun analisa yang diberikan oleh bank dalam pemberian pembiayaan mudharabah ini bank sebagai penyedia dana. Bank wajib mengetahui permohonan tersebut layak atau tidak layak untuk diberikan pembiayaan. Maka bank melakukan analisa yuridis berdasarkan standart 5C yang digunakan oleh bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yaitu : Charakter, Capacity, Capital, Colleteral dan Condition yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan tindakan dalam pengambilan keputusan pemberian kredit setelah bank melakukan analisa yang menghasilkan bank. Kata kunci: Analisis, Keputusan, Pembiayaan, Modal Kerja, Mudharabah, 5C. berkembang
PENDAHULUAN Bank adalah badan usaha yang
dengan
baik.
Dalam
operasinya
sebagaimana
bank
menghimpun dana masyarakat dalam
konvensional
bank
juga
bentuk simpanan dan menyalurkannya
melakukan kegiatan pengumpulan dan
kembali
penyaluran dana disamping jasa-jasa
bentuk
kepada kredit
masyarakat atau
dalam
bentuk-bentuk
lainnya.
lainnya dalam rangka meningkatkan
Secara
taraf hidup rakyat banyak. Dewasa
ini
di
syariah
adalah
bank
filosofis
bank
yang
syariah
aktivitasnya
Indonesia
meninggalkan masalah riba. Dengan
berkembang dua sistem perbankan, yaitu
demikian penghindaran bunga yang
konvensional dan bank syariah. Bank
dianggap riba merupakan salah satu
syariah merupakan sistem baru di
tantangan yang dihadapi dunia islam
Indonesia yang mulai beroperasi sejak
dewasa
tahun 1992 hingga saat ini telah
Ekonomi Muslim telah mencurahkan
ini.
Belakangan
ini
Jurnal “PERFORMANCE” Bisnis & Akuntansi Volume VI, No.1, Maret 2016
46
para
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
perhatian besar, guna menemukan cara
konvensional dalam operasionalnya ada
untuk menggantikan sistem bunga dalam
beberapa yang berbeda karena sudah
transaksi perbankan dan keuangan yang
jelas dalam bank konvensional yang
lebih sesuai dengan etika islam upaya ini
berjalan dengan sistem bunga, akan
dilakukan
lebih
dalam
upaya
untuk
mengutamakan
keuntungan-
membangun model teori ekonomi yang
keuntungan yang akan diterimanya nanti
bebas bunga dan pengujiannya terhadap
tanpa memperhatikan kondisi nasabah
pertumbuhan ekonomi, alokasi, dan
calon debitur, sedangkan bank syariah
distribusi pendapatan.
memiliki tujuan yang lebih luas yaitu
Produk penyaluran dana bank syariah
dikenal
dengan
untuk
istilah
mengembangkan
dan
meningkatkan pendapatan nasabah dan
pembiayaan, yang dalam operasinya
juga
menggunakan sistem bagi hasil, tidak
pembiayaan tersebut. Dalam hal ini
menggunakan sistem bunga seperti yang
terdapat
digunakan
diprioritaskan oleh bank syariah dari
bank
Pembiayaan syariah
konvensional.
yang
sangat
dilakukan variatif
bank
bank
sendiri
hal-hal
melalui
yang
produk
lebih
bank konvensional. Oleh karena itu
seperti
terdapat
ketentuan-ketentuan
yang
mudharabah, musyarakah, murabahah,
mengatur prinsip kehati-hatian bank
qardhul hasan dan sebagainya, serta
dalam
bertujuan
meliputi pedoman pembiayaan, batas
untuk
perekonomian
umat.
memperbaiki Dalam
usaha
menyalurkan
dananya,
yang
maksimum, pemberian kredit, tingkat
pembiayaan ini, bank syariah layaknya
kesehatan
bank
lainnya yang disusun secara bertahap
konvensional
analisis
juga
pembiayaan.
pembiayaan
merupakan
melakukan Analisis
serta
seperti
operasional
menurut skala prioritas.
proses
Sebagai kendala yang dihadapi
mengetahui dan menentukan kemauan
oleh BPR Syariah dalam pembiayaan
dan kesanggupan seorang nasabah untuk
dengan prinsip bagi hasil (mudharabah)
membayar hutangnya sesuai dengan
yakni: Pemahaman masyarakat terhadap
waktu yang telah ditentukan. Disamping
pembiayaan mudharabah belum tepat
itu analisis ini dapat diketahui tingkat
hal ini di sebabkan karena sebagian
resiko dari pembiayaan yang diberikan.
besar masyarakat masih terkontaminasi
Analisis sistem pembiayaan bank
sistem perbankan nasional. Hal-hal ini
syariah pada dasarnya sama dengan
diungkapkan oleh peneliti sebelumnya.
analisis sistem kredit yang dilakukan
Disamping itu analisis ini perlu
oleh bank-bank konvensional. Bank
dilakukan mengingat sasarannya adalah
Jurnal “PERFORMANCE” Bisnis & Akuntansi Volume VI, No.1, Maret 2016
47
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
semua
faktor
pertanian,
untuk
industri
perdagangan,
rumah
jasa,
sehingga
usaha
dan
dapat
terkonsentrasinya
seperti
kata lain yaitu bank yang tata cara
tangga,
beroperasinya
lain-lain,
ketentuan-ketentuan
menghindari
kepada
islam
(Al-
Quran dan Al-Hadist).
pada
Bank pada prinsip syariah
pengusaha
diatur dalam UU No.7 Tahun 1992
berskala besar saja seperti yang telah
sebagaimana telah diubah dengan
terjadi
perbankan
UU No.10 Tahun 1998 dengan latar
tersebut
belakang adanya suatu kenyakinan
sektor-sektor
pembiayaan
mengacu
tertentu,
pada
dunia
konvensional.
Pembiayaan
harus
dinikmati
dapat
oleh
para
dalam agama islam yang merupakan
pengusaha dalam jumlah yang wajar
suatu
sehingga
dengan kekhususan pada prinsip
tidak
menciptakan
ketimpangan pendapatan dan kekayaan.
atau
perbankan
syariah. Menurut PSAK 59 IAI, Bank
TINJAUAN PUSTAKA
dapat bertindak baik sebagai pemilik
1. Pengertian Bank Umum Pengertian
alternatif
Bank
Umum
yang
dapat
Apabila bank bertindak sebagai
memberikan jasa dalam lalu lintas
pemilik dana, maka dana yang
pembayaran,
disalurkan
adalah
Bank
dimana
pelaksanaan dapat
kegiatan
secara
dana
dalam usahanya
konvensional
maupun
pengelola
disebut
dana.
pembiayaan
Mudharabah.
atau
3. Kredit Bank
berdasarkan prinsip syariah, sebagai
Dalam
bahasa
sehari-hari
halnya fungsi dan tugas perbankan
kredit sering diartikan memperoleh
Indonesia,
juga
barang dengan membayar cicilan
merupakan agent of development
atau angsuran di kemudian hari atau
yang bertujuan untuk meningkatkan
memperoleh pinjaman uang yang
pemerataan, perumbuhan ekonomi
pembayarannya
dan
dikemudian hari dengan angsuran
bank
stabilitas
umum
nasional
kearah
dilakukan
peningkatan kesejahteraan rakyat
sesuai
banyak.
diartiakn kredit dalam bentuk uang lebih
2. Pengertian Bank Syariah Bank Syariah
Perkreditan
merupakan
Bank
perjanjian,
Rakyat
dikenal
jadi
dengan
dapat
istilah
pinjaman oleh bank.
yang
Menurut asal mulanya kredit
beroperasi sesuai dengan prinsip-
berasal dari kata Itali Credure yang
prinsip syariah islam, atau dengan
artinya
kepercayaan,
maksudnya
Jurnal “PERFORMANCE” Bisnis & Akuntansi Volume VI, No.1, Maret 2016
48
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
apabila
seseorang
memperoleh
c. Capital yaitu memungkinkan
kredit maka mereka memperoleh
finansiil
kepercayaan sedangkan si pemberi
keseluruhan yang ditunjuk oleh
kredit artinya memberi kepercayaan
ratio finansiilnya dan penekanan
kepada
pada
seseorang
bahwa
yang
dipinjamkan pasti kembali.
perusahaan
secara
kompesisi
mengetahui
dengan
pertimbangan
antara jumlah hutang dan modal
4. Analisa Kredit Merupakan teknik meneliti,
sendiri.
menganalisa dari pemberian kredit
d. Colleteral
yaitu
jaminan,
yang mengandung suatu tingkat
menunjukkan besarnya aktiva
resiko (degree of risk) tertentu.
yang akan dikaitkan sebagai
Karena analisa kredit diberikan
jaminan
untuk meyakinkan bahwa si nasabah
diberikan oleh bank.
benar-benar dapat dipercaya maka, sebelum
yang
e. Conditions yaitu bank harus melihat kondisi ekonomi secara
terlebih dulu mengadakan analisis
umum serta kondisi pada sektor
kredit. Analisis kredit mencakup
usaha si peminta kredit.
belakang
perusahaan,
diberikan
kredit
bank
latar
kredit
atau
masalah
prospek
atau
5. Analisis Sistem
usahanya,
Analisis
sistem
membantu
informasi
dalam
jaminan yang diberikan serta faktor-
pemakai
faktor lainnya.
mengidentifikasi
informasi
yang
diperlukan
pemakai
untuk
Dalam pemberian kredit harus
oleh
dinilai oleh bank atas syarat-syarat :
melaksanakan
a. Character
untuk
Analisis
mengetahui sifat-sifat pribadi,
pemakai
watak,
menagajukan pertanyaan. Masalah
yaitu
dan
pimpinan
kejujuran
perusahaan
dari dalam
yang
pekerjaannya.
sistem
mewawancarai
informasi,
seringkali
dihadapi
seperti
oleh
memenuhi kewajiban-kewajiban
analisis sistem pada tahap ini adalah
finansiilnya.
membedakan apa yang diminta,
b. Capacity
yaitu
menyangkut
dengan apa yang diinginkan , dan
pimpinan perusahaan beserta
dengan apa yang diperlukan oleh
sifatnya baik kemampuan dalam
pemakai informasi.
manajemen maupun keahlian
Kegagalan
dalam bidang usahanya.
dalam informasi
analisis
sistem
mengidentifikasi
jenis
yang diperlukan
Jurnal “PERFORMANCE” Bisnis & Akuntansi Volume VI, No.1, Maret 2016
49
oleh
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
pemakai
informasi
akan
atau
pembiayaan
mengakibatkan desain sistem yang
prinsip
tidak
pemakai
kegiatan usaha lainnya, bank wajib
informasi. Oleh karena itu, tahap
menempuh cara-cara yang tidak
analisis sistem merupakan tahap
merugikan bank dan kepentingan
yang paling menentukan
nasabah
bermanfaat
bagi
dalam
keseluruhan tahap pengembangan
syariah
berdasarkan
yang
dan
melakukan
mempercayakan
dananya kepada bank.
informasi.
Pedoman
Analisis sistem dapat dibagi
tersebut
dicantumkan dalam pasal 8 ayat (1)
menjadi empat tahap :
Undang-undang
1. Analisis Pendahuluan.
mengatakan bahwa bank dalam
2. Penyusunan Usulan Pelaksanaan
memberikan kredit atau pembiayaan
Analisis Sistem.
wajib
Perbankan
mempunyai
yang
keyakinan
3. Pelaksanaan Analisis Sistem.
berdasarkan analisis yang mendalam
4. Penyusunan
atas itikat baik dan kemampuan
Laporan
Hasil
Analisis Sistem.
nasabah
Dalam analisis pendahuluan,
pembiayaan
analis sistem mengumpulkan terbagi
tertulis
dimaksud
sesuai
Pembiayaan yang dilakukan
disebut
oleh bank syariah bertujuan untuk
Usulan Pelaksanaan Analisis Sistem.
meningkatkan kesempatan kerja dan
Tahap pelaksanaan analisis sistem
kesejahteraan ekonomi masyarakat
dilakukan oleh analis sistem setelah
sesuai dengan nilai-nilai islam. Oleh
tahap
karena itu, bank syariah tidak
analisis
dilakukan
pendahuluan pada
mungkin membiayai suatu usaha
Usulan Pelaksanaan Analisis Sistem.
yang terkandung di dalamnya hal-
Hasil analisis sistem dituangkan
hal yang mengharamkan. Sejalan
dalam dokumen tertulis yang disebut
dengan pemikiran M. Abdul Manan
Laporan Hasil Analisis Sistem.
(1993:167) mengisyaratkan bahwa
6. Analisis
dan
yang
mengembalikan
dengan yang diperjanjikan.
informasi umum untuk menyusun dokumen
untuk
didasarkan
Pembiayaan
mencari
Menurut
produktif
Ekonomi Islam Dalam
laba
dengan
terutama
kegiatan
pemanfaatan
Undang-undang
sumber daya yang ada sangatlah
Perbankan No. 10 tahun 1998
dianjurkan, bahkan untuk yang tidak
ditegaskan pada pasal 29 ayat (3)
dimiliki modal untuk mendirikan
bahwa “Dalam memberikan kredit
usaha dapat dijadikan mitra usaha,
Jurnal “PERFORMANCE” Bisnis & Akuntansi Volume VI, No.1, Maret 2016
50
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
dengan
demikian
dana
yang
begitu saja dan usaha yang didirikan
memiliki seseorang tidak akan beku
dengan memakai prinsip bagi hasil.
Gambar 1 Skema Pembiayaan Mudharabah Perjanjian bagi hasil Nasabah (Mudharib)
Bank (Shahibul Maal)
Proyek / Usaha Pembagian Keuntungan
Net Profit Sumber : PT. BPRS Bhakti Sumekar METODOLOGI PENELITIAN
Tehnik Pengambilan Sampel
Fokus Penelitian
1. Data Primer
Pada penelitian ini kami fokuskan
Data Primer adalah data yang
pada Analisis Pembiayaan Mudharabah
diperoleh langsung dari sumber
Perbankan Syariah PT. BPRS Bhakti
utama atau data yang dikumpulkan
Sumekar Kabupaten Sumenep yang
secara
nantinya dapat memberikan gambaran
permasalahan penelitian,
tentang
meliputi :
masalah
bagaimana
proses
khusus
untuk
menjawab data ini
pelaksanaan pembiayaan Mudharabah
-
Sejarah berdirinya perusahaan.
di BPRS Bhakti Sumekar Kabupatan
-
Struktur organisasi.
Sumenep serta faktor kendala dalam
-
Sistem
pelaksanaan pembiayaan Mudharabah
dan
prosedur
pembiayaan.
dengan bagi hasil, sehingga nantinya
-
proses
Tehnik Pengumpulan Data
pelaksanaan
pembiayaan
Mudharabah dapat diberikan terhadap nasabah
(Mudharib)
sesuai
Jenis pembiayaan
1. Jenis Data :
dengan
a. Kualitatif
ketentuan undang-undang yang berlaku
Teknik analisis data yang tidak
pada Perbankan Syariah.
berupa angka-angka melainkan data berupa informasi-informasi
Jurnal “PERFORMANCE” Bisnis & Akuntansi Volume VI, No.1, Maret 2016
51
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
yang
berkaitan
dengan
mendapatkan
penelitian.
kesimpulan
yang
merupakan hasil dari penelitian.
b. Kuantitatif
Adapun teknik analisa data yang
Merupakan teknik analisis data
penulis lakukan dengan menggunakan
yamg berupa angka-angka yang
analisis deskriptif yaitu analisis data
berkaitan dengan permasalahan
yang
yang akan dibahas.
kualitatif dan kuantitatif, dan analisis
2. Tehnik Pengumpulan Data :
didapat
dalam
bentuk
data
sistem pembiayaan mudharabah yaitu
a. Observasi
analisis dalam bentuk kata-kata bukan
Merupakan teknik pengumpulan
angka-angka
data
melakukan
mendapatkan suatu kesimpulan dari
pencatatan
rumusan masalah.
dengan
pengamatan
dan
secara sistematis dari setiap kegiatan
secara
logis
pada
b. Wawancara (interview)
2. Menganalisis
penulis berhadapan langsung
wawancara
Langkah-langkah
dalam Pemberian Pembiayaan.
Dengan melakukan metode ini
melakukan
untuk
yang harus dilakukan adalah : 1. Menganalisis
responden
tujuan
Dalam Teknik Analisa Data ini
objek penelitian.
dengan
dengan
kelayakan
dalam
memberikan Pembiayaan.
untuk
3. Menganalisis Kredit mencakup latar
yaitu
belakang masalah prospek usaha,
dengan melakukan tanya jawab.
jaminan serta faktor-faktor lainnya. HASIL DAN PEMBAHASAN
c. Studi Pustaka
1. Analisis
Sistem
Pembiayaan
Penelitian kepustakaan di sini
Mudharabah Pada BPRS Bhakti
yaitu pengumpulan data dengan
Sumekar
mempelajari
a. Konsep
literatur-literatur,
Pembiayaan
buku, majalah, surat kabar, hasil
Mudharabah
seminar
Bhakti Sumekar
dan
catatan-catatan
maupun tulisan ilmiah yang ada hubungannya
dengan
berlaku,
tindak
dan
pembiayaan
Sumekar ialah suatu perjanjian
sebelumnya
pembahasan
konsep
mudharabah pada BPRS Bhakti
Teknik Analisis Data
kegiatan
BPRS
Sesuai dengan teori yang
permasalahan yang di bahas.
Sebagai
Pada
lanjut
dari
pembiayaan
dilakukan
analisis
yang
dilakukan
antara bank dengan nasabah,
untuk
dimana
bank
menyediakan
Jurnal “PERFORMANCE” Bisnis & Akuntansi Volume VI, No.1, Maret 2016
52
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
100% dana pembiayaan bagi
BPRS Bhakti Sumekar kepada
usaha atau kegiatan tertentu
umat
nasabah.
dengan dasar sistem bagi hasil
Sebaliknya
nasabah
sebagai
mitra
usaha
ialah penerima dana sebagai
atas
pengelola tersebut. Karena telah
keuntungan/pendapatan
bersedia
dana
usaha yang telah dibiayai oleh
yang dibutuhkan oleh nasabah
bank, dengan posisi bagi hasil
maka,
untuk
sesuai kesepakatan kedua belah
mendapatkan keuntungan dari
pihak dan BPRS berhak untuk
sistem bagi hasil atas usaha
melakukan
yang dilakukan nasabah, yang
pemeriksaan atas jalan usaha
besarnya telah ditetapkan di
tersebut.
menyediakan
bank
awal
berhak
perjanjian
atas
perolehan dari
pengawasan
dan
dasar
b. Persyaratan
Umum
kesepakatan kedua belah pihak.
Pembiayaan
Mudharabah
Apabila terjadi kerugian atas
pada BPRS Bhakti Sumekar
usaha yang dibiayai tersebut,
Untuk memperoleh jasa
maka kerugian tersebut akan
pembiayaan dari BPRS Bhakti
ditanggung oleh bank selama
Sumekar maka seorang debitur
kerugian
tidak
atau nasabah wajib memenuhi
disebabkan oleh kesalahan atau
persyaratan umum dari bank
kelalaian
yang terdiri dari :
tersebut
dari
nasabah
atau
debitur.
1. Menyerahkan
Dengan
konsep
pembiayaan
seperti
yang
Sumekar
memberikan
KTP Suami & Istri ) 2. Menyerahkan
akan
pembiayaan
potensial pengalaman
pendek
dengan usaha
3. Menyerahkan
kehendaki. mudharabah
4. Menyerahkan
didukung
copy
foto
copy
Surat Ijin Usaha ( SIUP )
di
5. Menyerahkan
Pembiayaan ini
foto
Surat Nikah
yang
yang
copy
KSK )
proyek atau usaha baik jangka atau
foto
Kartu Susunan Keluarga (
kepada umat yang memiliki
panjang
copy
Kartu Tanda Penduduk (
tersebut diatas, maka BPRS Bhakti
foto
foto
copy
Tanda Daftar Perusahaan (
bersifat
TDP )
penempatan modal oleh pihak
Jurnal “PERFORMANCE” Bisnis & Akuntansi Volume VI, No.1, Maret 2016
53
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
6. Menyerahkan
copy
sudah berjalan minimal 1
Jaminan berupa Sertifikat
tahun dan sudah terlihat
Hak Milik
perkembangannya
7. Menyerahkan
foto
foto
copy
prospek
serta usahanya
Nomor Pokok Wajib Pajak (
(sebaiknya
NPWP ) *)
tertulis yang otentik).
8. Menyerahkan
foto
copy
disertai
3. Jika
bukti
sumber
Mutasi Rekening Koran di
pengembaliannya
Bank lain untuk 3 bulan
dari gaji instansi dimana
terakhir.*)
calon
9. Menyerahkan
Neraca
berasal
debitur/pemohon
bekerja
harus
memiliki
Pembukuan untuk 3 tahun
bonafiditas yang cukup dan
terakhir *)
minimal sudah bekerja pada
10. Menyerahkan Keterangan
Asli
Surat
Gaji
dari
instansi tersebut 2 tahun dan
Instansi setempat. 11. Menyerahkan
Formulir
sudah
menjadi
pegawai
tetap
(dibuktikan
dengan
adanya SK pengangkatan).
Permohonan Pembiayaan
4. Permohonan
yang
dapat
Catatan : *) khusus untuk
dibiayai adalah untuk usaha
permohonan yang nilainya >
yang halal saja.
Rp. 50.000.000,-
5. Jangka waktu pembiayaan
c. Ketentuan
maksimal 5 tahun untuk
Umum
pembiayaan yang bersifat
Pembiayaan Mudharabah Ketentuan perlu
diketahui
debitur
atau
umum
yang
oleh
calon
modal kerja. 6. Calon
pemohon
debitur
haruslah
suami istri. Untuk yang
pembiayaan antara lain :
belum berkeluarga minimal
1. Calon debitur atau pemohon
usia 21 tahun dan tidak
harus
mempunyai
usaha
boleh lebih dari usia 55
atau sumber pengembalian yang
jelas/pasti
tahun.
dan
7. Jaminan
meyakinkan.
yang
diajukan
dapat berupa surat bukti
2. Usaha calon debitur atau
kepemilikan atas kendaraan,
pemohon harus benar-benar
surat
bukti
kepemilikan
nyata dan milik sendiri serta
Jurnal “PERFORMANCE” Bisnis & Akuntansi Volume VI, No.1, Maret 2016
54
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
tanah atas nama atau milik
d. Prosedur
sendiri.
Mudharabah
8. Untuk nasabah lama berniat untuk
a) Formulir
mempunyai yang
pembiayaan
baik yang
BPRS
1. Tahap Pendaftaran :
kembali,
haruslah
pada
Bhakti Sumekar
mengajukan
pembiayaan
kondisi
Pembiayaan
permohonan
pembiayaan
atas
beserta
kelengkapannya
telah
atau
gambaran umum usaha
diterima sebelumnya.
yang akan dibiayai oleh
9. Sesuai dengan pembiayaan
bank,
rencana
yang diajukan baik oleh
pembiayaan,
nasabah baru atau nasabah
dan
jangka
waktu
lama
pengembalian
dana,
akan
dilakukan
jumlah
pemeriksaan atas usaha dan
surat keterangan yang
jaminannya
berkaitan
serta
analisa
pembiayaan oleh petugas.
dengan
identitas diri pemohon
10. Jangka waktu pemrosesan
maupun
usaha
yang
pembiayaan dapat dilakukan
dikelolanya,
data
setelah
jaminan
akan
dilakukan
yang
pemeriksaan lapangan atau
diberikan
tergantung
diserahkan oleh calon
nominal
dan
kelengkapan data.
debitur atau pemohon
11. Setiap debitur atau pemohon diwajibkan tabungan
atau
kepada
membuka sebagai
customer
service.
media
b) Berkas tersebut yang
pembayaran angsuran setiap
diterima diperiksa oleh
bulannya
customer
yang
mana
service
tabungan ini tidak dapat
tentang kelengkapannya
diambil oleh debitur, kecuali
dan selanjutnya diberi
ada ijin dari pejabat bank
nomor
yang berwenang.
pembiayaan.
register
c) Apabila berkas tersebut lengkap, maka berkas tersebut
segera
diberikan oleh customer
Jurnal “PERFORMANCE” Bisnis & Akuntansi Volume VI, No.1, Maret 2016
55
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
service
pada
Kabag
2. Tahap
Marketing. d) Setelah
Penilaian
Kelayakan Calon Debitur: menerima
Sesuai dengan jadwal
berkas dari customer
yang
service,
account
Kabag
telah
disepakati
officer
harus
Marketing
melakukan pemeriksaan atas
mendestribusikan
jaminan usaha debitur guna
berkas
memperoleh informasi yang
permohonan
tersebut pada account
selengkap-lengkapnya.
officer sesuai dengan
Dalam
kapasitas kerja masing-
pembiayaan tersebut layak
masing account officer.
untuk diterima atau tidak,
e) Selanjutnya officer
account
harus
maka
segera
menilai
apakah
account
officer
sebaiknya
memeriksa berkas yang
mempertimbangkan tentang:
telah diterimanya dan
a. Character
membuat jadwal untuk
Penilaian
melakukan pemeriksaan
character nasabah perlu
lapangan dengan calon
dilakukan
untuk
debitur atau pemohon.
mengetahui
sejauh
Dalam
terhadap
tahap
mana itikat baik dan
pendaftaran ini, customer
kejujuran calon nasabah
service
debitur untuk membayar
sebaiknya
memberikan informasi atau
kembali
penjelasan
yang diterimanya. Oleh
kepada
pembiayaan
pemohon tentang hal-hal
karena
yang harus dipenuhi dalam
watak
mengajukan
permohonan
dimaksudkan
pembiayaan,
karena
menilai willingness to
banyaknya pemohon yang
pay atau kemampuan
merasa asing dengan sistem
untuk membayar.
perbankan syari’ah.
itu
penilaian debitur untuk
b. Capacity Penilaian capacity
debitur
dilakukan
untuk
Jurnal “PERFORMANCE” Bisnis & Akuntansi Volume VI, No.1, Maret 2016
56
terhadap
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
mengetahui mana
sejauh
pengembalian
kemampuan
kewajiban
debitur.
debitur mengembalikan
Fungsi jaminan disini
pokok pembiayaan serta
adalah
keuntungan bagi hasil
pengaman
dari usaha yang dibiayai
kemungkinan
tersebut.
mampunya
Penilaian
sebagai
alat
terhadap tidak debitur
kemampuan membayar
untuk
tersebut dapat dilihat
pembiayaan yang telah
dari
kegiatan
diterimanya.
yang
akan
melalui
usaha
melunasi
dibiayai
e. Condition
pembiayaan
Penilaian
tersebut.
terhadap
kondisi ekonomi adalah
c. Capital
untuk
mengetahui
Bank dalam melakukan
mengenai kondisi pada
penilaian atas jumlah
suatu
modal
yang
daerah yang mungkin
oleh
debitur
dimiliki perlu
saat
akan
di
suatu
mempengaruhi
dilihat apakah debitur
kelancaran
memiliki modal yang
debitur.
memadai
ekonomi ini termasuk
dalam
menjalankan usahanya.
usaha Kondisi
pula kebijaksanaan serta
d. Collateral
peraturan-peraturan
Penilaian
terhadap
pemerintah
yang
barang jaminan yang
memiliki
dampak
diserahkan
terhadap
keadaan
sebagai
debitur
jaminan
pembiayaan
yang
diperolehnya untuk
atas
adalah
perekonomian
yang
pada
akan
gilirannya
mempengaruhi kegiatan
mengetahui
usaha nasabah.
sejauh
mana
nilai
Setelah
barang
jaminan
atau
permohonan
agunan tersebut dapat
pembiayaan
menutupi
mempertimbangkan hal-
resiko
kegagalan
hal
menilai
diatas,
Jurnal “PERFORMANCE” Bisnis & Akuntansi Volume VI, No.1, Maret 2016
57
dengan
maka
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
account officer harus
dibiayai
segera melakukan atau
diajukan usulan pembiayaan
membuat analisa atas
sesuai dengan hasil analisa
kelayakan permohonan
account officer kepada Loan
pembiayaan
committee
debitur.
calon Selanjutnya,
calon
apakah
Pembinaan Pembiayaan :
debitur
Account officer harus
permohonan
pembiayaan
untuk
4. Tahap Pengawasan dan
memberitahu
kepada
segera
mendapatkan persetujuan.
account officer harus segera
kiranya
selalu
yang
melakukan
pengawasan dan pembinaan
diajukan tersebut layak
secara
diterima atau tidak.
debitur sampai pembiayaan
Kemudian dalam tahap
kelayakan
account
ini,
Bentuk
atasannya.
pengawasan
yang dilakukan antara lain :
hasil
penilaiannya
terhadap
tersebut lunas.
officer
melaporkan
continue
a. Pengawasan
kepada
yang
dilakukan
dengan
Apabila
mengadakan kunjungan
menurut
penilaian
berkala ke tempat usaha
account
officer
debitur, sehingga secara
permohonan
tersebut
langsung
dapat
layak
untuk
diproses
diketahui
lebih
lanjut,
account
perkembangan
usaha
officer segera membuat
debitur serta masalah-
usulan
masalah yang timbul.
pembiayaan
(UP)
atau
format
b. Pengawasan
standart proposal. 3. Tahap
Realisasi
dilakukan
melalui
penelitian
laporan-
Pembiayaan
laporan
Mudharabah:
dilakukan
Jika account
dari
analisa
officer
merasa
layak
tertulis
yang debitur
(laporan keuangan). e. Aspek Jaminan
yakin bahwa perhitungan tersebut
yang
Secara syariah, jaminan
untuk
atas adanya pembiayaan tidak
Jurnal “PERFORMANCE” Bisnis & Akuntansi Volume VI, No.1, Maret 2016
58
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
diwajibkan, tetapi disarankan.
kewajibannnya
Hal ini sesuai dengan firman
kepercayan yang diberikan oleh
Allah QS. Al-Baqarah ayat 238
Bank. Secara prinsip dalam
yang artinya :
pembiayaan di BPRS Bhakti
“
Jika
kamu
dalam
Sumekar
kembali
tidak
atas
mewajibkan
perjalanan (dan bermuamalah
adanya jaminan yang diambil.
tidak
Tetapi dalam praktek, jaminan
secara
tunai/hutang
piutang) sedangkan kamu tidak
sangat
memperoleh seorang penulis,
menjaga resiko kerugian serta
maka hendaklah ada barang
keamanan keuangan bank juga
tanggungan yang dipegang (oleh
memenuhi ketentuan dari bank
yang berpiutang)”
Indonesia (UU No Th 1998
Dalam
pelaksanaan f.
BPRS Bhakti Sumekar juga
halnya
jaminan
pada
Pelaksanaan
Pengambilan
Pembiayaan Mudharabah
seperti
Sesuai dengan kewajiban
bank-bank
konvensional.Bentuk
debitur
jaminan
yang
timbul
mudharabah
dari :
debitur
1. Jaminan kebendaan biasa
mengembalikan
benda
tetap/tidak
tersebut
itulah
berkewajiban
untuk
pembiayaan,
bergerak seperti tanah dan
Bhakti
bangunan
bahwa :
yang
berada
diatasnya.
dana
pokok
pihak
Sumekar
BPRS
menentukan
1. Apabila dana pembiayaan
2. Jaminan
berupa
benda
tersebut digunakan untuk
bergerak seperti kendaraan
membiayai
bermotor
proyek/usaha
harus
memiliki
kelengkapan surat-surat. Adanya
jaminan
adalah
untuk
adanya
resiko-resiko
langsung ini
suatu yang secara
menerus
menghindari
pembangunan,
yang
:
gedung,
pertokoan), maka setelah proyek/kegiatan
melihat
tersebut
kemampuan
tidak terus
(misal
merugikan bank serta untuk
dalam
akibat
adanya perjanjian pembiyaan
yang diterapkan tersebut terdiri
berupa
untuk
pasal 1 ayat 23 dan 24).
pembiayaan mudharabah, pihak
menerapkan
diperlukan
nasabah memenuhi
selesa,
harus
Jurnal “PERFORMANCE” Bisnis & Akuntansi Volume VI, No.1, Maret 2016
59
usaha debitur segera
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
mengembalikan dan pokok
misalnya dengan muqasah yaitu
pembiayaan
tunai
diskon
hasil
debitur berada dalam kesulitan
ditambah
secara dengan
yang
diberikan
jika
keuntungan dari hasil usaha
mengembalikan
yang dibagi menurut sistem
pembiayaan karena faktor yang
bagi
tidak diduga.
hasil.
Waktu
pengembalian
ditentukan
berdasarkan
g. Mulai
kesepakatan
dan
Berakhirnya
Perjanjian
kedua belah pihak.
Pembiayaan
Mhudarabah
2. Apabila dana pembiayaan tersebut
dana
digunakan
Perjanjian
pembiayaan
oleh
mudharabah ini mulai berlaku
debitur untuk menjalankan
dan mengikat para pihak setelah
usaha yang bersifat terus-
ditandatanganinya
menerus,
debitur
perjanjian tersebut oleh para
wajib mengembalikan dana
pihak serta saksi. Sejak saat
pembiayaan
itulah
maka
mencicil
dengan dan
cara
ditambah
dengan
hasil
keuntungan
usaha
yang
ditetapkan
berdasarkan
sistem
akad
masing-masing
pihak
harus tahu akan hak-haknya, serta
berkewajiban
untuk
memenuhi segala kewajibannya.
bagi
Berakhirnya
perjanjian
hasil yang telah ditetapkan
mudharabah ini terjadi apabila :
sebelumnya. Pengembalian
1. Debitur
telah
melunasi
dana pembiayaan atas usaha
pembiayaan
yang bersifat terus-menerus
diterima dari bank.
disesuaikan dengan kondisi
2. Bank
keuangan usahanya.
perjanjian
yang
telah
membatalkan pembiayaan
Dalam hal pengembalian
mudharabah ini dengan alas
dana pembiayaan, bank sangat
an debitur telah melakukan
memperhatikan
wanprestasi yang disertai
usaha
debitur.
kemampuan Jika
debitur
dengan
berada dalam kesulitan untuk
cukup.
mengembalikan pembiayaan,
bank
dana
3. Proyek
bukti-bukti
yang
debitur
yang
senantiasa
dibiayai bank mengalami
membantu debiturnya dengan
kerugian total (total loss)
memberikan
sehingga
kemudahan
debitur
Jurnal “PERFORMANCE” Bisnis & Akuntansi Volume VI, No.1, Maret 2016
60
tidak
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
mampu dan tidak sanggup
menetapkan porsi bagi hasil
untuk
antara
mengembalikan
pembiayaan
kepada
pembiayaan
kreditur. 4. Obyek
bank dengan
debitur
mudharabah
dengan memperhatikan keempat dari
musnah
pembiayaan
yang
hal penting diatas dan bank
bukan
memberitahukan kepada debitur
disebabkan oleh kesalahan
porsi
dari debitur.disebabkan oleh
menentukan porsi bagi hasil
keadaan
tersebut
yang
memaksa
(overmacht).
masing-masing.
bank
musyawarah
melakukan
dengan
debitur
yang bersangkutan.
h. Tata Cara Penentuan Nisbah
Apabila
Bagi Hasil Dalam
Dalam
debitur
menentukan
menyetujui porsi bagi hasil yang
keuntungan/nisbah bagi hasil
ditawarkan oleh bank, maka
atas kerja sama yang telah
kerjasama antara bank dengan
dilakukan oleh bank dengan
debitur
debitur, pihak bank senantiasa
dilaksanakan.
memperhatikan beberapa hal di
disetujui oleh debitur maka bank
bawah ini :
kembali
1. Nisbah bagi hasil untuk
musyawarah
dapat Apabila
dengan
debitur
hasil
masing-
tentang
bagi
2. Biaya operasional bank.
masing
pihak
3. Tingkat resiko pembiayaan.
kesepakatan.
diharapkan
yang oleh
sampai
ada
2. Alasan BPRS Bhakti Sumekar
bank
Menerapkan
(spread margin). Mula-mula
telah
melakukan
nasabah penyimpan.
4. Keuntungan
segera
Pembiayaan
Mudharabah : bank
Sejalan
dengan
berdirinya
menetapkan berapa jumlah dana
bank islam yaitu untuk menghindari
yang tersimpan di bank selama 1
sistem bunga atau riba yang sudah
tahun (dana tersebut digunakan
jelas-jelas dilarang oleh Al-Quran
untuk kegiatan usaha bank),
dan sunnah rasul, di samping itu
bank
jumlah
juga pranata pembayaran bunga
yang
akan semakin memberatkan nasabah
berhak atas bagi hasil usaha
khususnya yang berekonomi lemah
bank. Selanjutnya bank akan
dan
seluruh
menetapkan pembiayaan
memberikan
Jurnal “PERFORMANCE” Bisnis & Akuntansi Volume VI, No.1, Maret 2016
61
peluang
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
mengalirnya
arus
sumber
kerugian/tidak
pendapatan dari debitur ke kreditur
keuntungan.
yang umumnya lebih mampu secara
b. Resiko kerugian yang diderita
ekonomi daripada debitur.
oleh
BPRS Bhakti Sumekar dalam menerapkan
keinginan
juga
didasari
untuk
nasabah
terpenuhinya
pembiayaan
mudharabah
mendapatkan
dan
kewajiban
tidak oleh
nasabah/debitur penerima dana
oleh
pembiayaan
akan
sangat
menghindari
berpengaruh kepada keuntungan
praktek riba. Salah satu diantaranya
yang akan diterima oleh pihak
yaitu dengan melakukan suatu usaha
bank.
(mudharabah dengan sistem bagi
c. Debitur cenderung berbohong
hasil). Selain dimaksudkan untuk
tentang pendapatan riil yang
memperoleh
mereka dapat, sedangkan pihak
keuntungan
profit
oriented tetapi juga social oriented.
bank tidak mengetahuinya. Hal
3. Faktor Penghambat atau Kendala
ini akan sangat berpengaruh
Dalam Pelaksanaan Pembiayaan
juga pada keuntungan yang akan
Mudharabah.
diterima
Dalam
oleh
pihak
bank.
pelaksanaannya,
Semakin besar pendapatan yang
terdapat beberapa hambatan dalam
dihasilkan oleh debitur maka
pelaksanaan
akan
pembiayaan
semakin
besar
pula
mudharabah yang menganut sistem
keuntungan yang akan diterima
bagi
oleh pihak bank dan sebaliknya.
hasil
pada
BPRS
Bhakti
Sumekar yang terdiri dari :
KESIMPULAN
a. Masalah
tentang
ketidaklengkapan debitur
kepada
Masalah
data
dari
pihak
bank.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis
tentang
mudharabah
ketidaklengkapan
di
sistem PT.
pembiayaan
BPRS
Bhaki
Sumekar, maka dapat ditarik suatu
data/tidak adanya laporan yang
kesimpulan sebagi berikut :
lengkap,
1. Alasan BPRS Bhakti Sumekar
artinya
nasabah
pengguna dana pembiayaan ada
Menerapkan
kalanya
Mudharabah :
pembukuan
memberikan yang
tidak
Sejalan
Pembiayaan
dengan
berdirinya
lengkap/tidak melaporkan data-
bank islam yaitu untuk menghindari
data yang diperlukan oleh pihak
sistem bunga atau riba yang sudah
bank sehingga bank mengalami
jelas-jelas dilarang oleh Al-Quran
Jurnal “PERFORMANCE” Bisnis & Akuntansi Volume VI, No.1, Maret 2016
62
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
dan sunnah rasul, BPRS Bhakti
Masalah
Sumekar
data/tidak adanya laporan yang
dalam
pembiayaan didasari
menerapkan
mudharabah
juga
keinginan
untuk
oleh
lengkap,
ketidaklengkapan
artinya
nasabah
pengguna dana pembiayaan ada
menghindari praktek riba. Salah satu
kalanya
diantaranya yaitu dengan melakukan
pembukuan
suatu usaha (mudharabah dengan
lengkap/tidak melaporkan data-
sistem
Selain
data yang diperlukan oleh pihak
memperoleh
bank sehingga bank mengalami
bagi
dimaksudkan
hasil). untuk
memberikan
keuntungan profit oriented tetapi
kerugian/tidak
juga social oriented.
keuntungan.
2. Pelaksanaan
yang
tidak
mendapatkan
b. Resiko kerugian yang diderita
Pembiayaan
Mudharabah di PT. BPRS Bhakti
oleh
Sumekar.
terpenuhinya kewajiban oleh
Sudah memiliki sistem dan prosedur
yang
cukup
nasabah
dan
tidak
nasabah/debitur penerima dana
memadai
pembiayaan
akan
sangat
dengan proses penyaluran yang
berpengaruh kepada keuntungan
benar-benar memperhatikan kehati-
yang akan diterima oleh pihak
hatian dengan menggunakan prinsip
bank.
5 C sebagai dasar dalam melakukan
c. Debitur cenderung berbohong
analisis atau survey kredit yaitu
tentang pendapatan riil yang
character,
mereka dapat, sedangkan pihak
capacity,
capital,
collateral, condition.
bank tidak mengetahuinya. Hal
3. Faktor Penghambat atau Kendala
ini akan sangat berpengaruh
Dalam Pelaksanaan Pembiayaan
juga pada keuntungan yang
Mudharabah.
akan diterima oleh pihak bank.
Dalam
pelaksanaannya,
Semakin besar pendapatan yang
terdapat beberapa hambatan dalam
dihasilkan oleh debitur maka
pelaksanaan
akan
pembiayaan
semakin
besar
pula
mudharabah yang menganut sistem
keuntungan yang akan diterima
bagi
oleh pihak bank dan sebaliknya.
hasil
pada
BPRS
Bhakti
Sumekar yang terdiri dari: a. Masalah ketidaklengkapan
SARAN tentang
data
1. Sebagai lembaga keuangan islam
dari
yang tidak hanya berorientasi pada
debitur kepada pihak bank.
finansial namun juga berorientasi
Jurnal “PERFORMANCE” Bisnis & Akuntansi Volume VI, No.1, Maret 2016
63
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
sosial,
maka
diharapkan
BPR
lebih
Syariah mencermati
secara
konsep
syariah
dan
keagamaan keterampilan
perhitungan bagi hasil yang rumit
operasional lembaga keuangan
terutama dalam menghitung bagian
syariah.
laba nasabah yang kecil-kecil dan
c. Guna
mengantisipasi
yang nilainya tidak tetap, begitu
resiko
juga
mudharabah, seyogyanya BPR
pembiayaan
dalam
menentukan
anggaran/volume
penyaluran
Syariah
pembiayaan. BPR Syariah harus
khusus
benar-benar
mengantisipasi
mempertimbangkan
resiko-
membentuk
divisi
yang
bertugas berbagi
faktor internal maupun eksternal
kemungkinan sebelum dana itu
perusahaan
betul-betul macet. Bila telah
serta
menggunakan
memilih
pendekatan
dan yang
dilakukan
berbagai
upaya
benar-benar memberikan hasil yang
ternyata kondisi usaha tersebut
optimal
akan
tidak dapat ditolong sehingga
penyimpangan-
terpaksa dinyatakan pailit, maka
dalam
dalam hal ini BPR Syariah dan
sehingga
ditemukan
lagi
tidak
penyimpangan operasionalisasi
penyaluran
nasabah
pembiayaan. 2. untuk
menanggung
resiko
bersama.
menyiasati
hambatan-
d. Untuk
menilai
apakah
hambatan penerapan pembiayaan
pengelolaan BPR Syariah telah
mudharabah di BPR Syariah. Ada
dilakukan
beberapa
sebaiknya
lembaga keuangan yang sehat
dilakukan oleh pihak pengelola,
dan sesuai dengan ketentuan
diantaranya adalah sebagai berikut :
yang
a. Selain membawa misi BPR
menetapkan
hal
yang
sejalan
berlaku,
asas-asas
serta
arah
untuk
pembinaan
Syariah juga mengemban misi
dan
sosial. Oleh karena itu pihak
Syariah, maka BPR Syariah
pengelolanya harus memiliki
diharapkan
tekad
tingkat likuiditas, rentabilitas
yang
kuat
mengembangkan
dalam dan
menjadikan
dan
berhasilnya
profesional
benar SDM
yang
dapat
BPR
menjaga
solvabilitas
serta
memperhatikan dengan benar-
pelaksanaan misi. b. Meningkatkan
pengembangan
esensi
manageman
yang
pengelolaan BPR Syariah. Oleh
memahami
karena itu, hendaknya pengelola
Jurnal “PERFORMANCE” Bisnis & Akuntansi Volume VI, No.1, Maret 2016
64
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
BPR Syariah dapat memisahkan
Siamat, Dahlan, Manajemen Lembaga Keuangan Edisi 11, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 1999. H. Malayu.S.P Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2001 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. 2005. Mulyadi, Sistem Akuntansi, edisi 3 cetakan ke 3, Salemba 4 Jakarta. 2001 Kasmir, Manajemen Perbankan, Jakarta : PT. Raja Grofindo Persada. 2000. Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK NO. 59 Akuntansi Perbankan Syariah. 2004. Zayyanah, Metode Analisa Kredit Dalam Penentuan Pemberian Kredit, Penelitian tidak diterbitkan : Sumenep. 2006.
secara tegas antara kepentingan masyarakat dunia usaha dengan kepentingan
usaha
para
pengelola.
DAFTAR PUSTAKA Antonio, M. Syafi’I, Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktek, Jakarta : Gema Insani Pess. 2001. Baa Syaiban Aziz Muslim, Bank Syariah, Surabaya. 2000. Harahap Sofyan Safri, Akuntansi Islam, Jakarta : Bumi Aksara. 1997. Perwaatmadja, H. Karnaen dan Antonio, Syafi’I, Apa dan Bagaimana Bank Islam, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf. 1992. Muslehuddin, Muhammad, Sistem Perbankan dalam Islam, Jakarta : PT. Rineka Cipta. 1994.
Jurnal “PERFORMANCE” Bisnis & Akuntansi Volume VI, No.1, Maret 2016
65