BAB III TINJAUAN OPERASIONAL PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARI’AH DAN PEMBIAYAAN LEASING
A. SISTEM OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH
1. Sistem Penghimpunan Dana Dilihat dari sumbernya dana bank syariah terdiri atas 1: a. Sumber Dana Pengertian sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat.2 Sebagai salah satu lembaga yang berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat, bank syariah harus memiliki sumber dana yang optimal sebelum disalurkan kembali ke masyarakat, sebagai bank syariah yang dituntut untuk mempraktekkan kaidah syariat Islam, Sumber dana yang dapat dihimpun dari masyarakat terdiri dari tiga jenis dana, yaitu 1).dana modal adalah dana yang dari pendiri bank dan dari para pemegang saham bank tersebut, 2) dana titipan masyarakat baik yang dikelola oleh bank dengan sistem wadiah maupun yang diinvestasikan melalui bank dalam bentuk dana investasi khusus (Mudharabah Muqayyadah)atau investasi terbatas (Mudharabah Mutlaqah), serta 3) dana zakat, infak sadaqah.
1
Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia,Jakarta:Prenada Media,Cet.ke-1 2004, hlm 81 2 Kasmir, Manajemen Perbankan , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , Cet.ke-4 ,2003, hlm.45
48
Modal didefinisikan sebagai sesuatu
yang mewakili kepentingan
pemilik dalam suatu perusahaan3. Modal merupakan dana ( dalam bentuk pengembalian saham ) yang diserahkan oleh pemilik yang memiliki hak untuk memperoleh deviden dan penggunaan modal yang disertakan tersebut. Sumber utama bank syari’ah adalah modal inti ( core capita ) dan kuasi ekuitas4. Modal inti adalah berasal dari pemilikan bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Kuasi ekuitas adalah dana – dana yang tercatat dalam rekening – rekening bagi hasil ( Mudharabah ). Dalam perbankan syari’ah, mekanisme penyertaan modal pemegang saham dapat dilakukan melalui musyarakah fi sahm asy – syarikah atau equiti partisipation dalam saham perseroan bank.
b. Titipan ( Al- Wadiah ) Salah satu prinsip yang digunakan bank syari’ah dalam penghimpunan dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai prinsip ini adalah Al – Wadiah. Al – Wadiah merupakan titpan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Wadiah adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang.5 Dimana
3
zaenul Arufin, Dasar-dasar Manajemen dan Syariah, Jakarta : Alfa Beta,2002,hal 157.. Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, Yogyakarta , UPP AMP YKPN, 2002, hal. 213. 5 Y. Sri susilo et. al.,Bank Dan Lembaga Keuangan Lain, Jakarta: Salemba Empat, 2002, hlm. 115 4
49
nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai yang peminjam.6 Secara umum terdapat dua jenis wadi’ah yaitu :
1. Wadi’ah Yad Al-Amanah Adalah akad penitipan barang/ uang dengan penerima tidak diperkenankan menggunakan barang/ uang yang dititipkan dan tidak bertanggun jawab atas kerusakan / kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima barang.7 Jenis ini mempunyai karakteristik sebagai berikut : a) Harta atau benda yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan. b) Penerima titipan ( Bank ) hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa mengambil manfaatnya. c) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya ( fee ) kepada yang menitipkan
2. Wadi’ah Yad Adh-Dhamamah Adalah akad penitipan barang/ uang dengan pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/ uang dapat memanfaatkan barang/ uang titipan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan
6 7
Muhamad, Op. Cit. hlm. 86 Y. Sri susilo et. al. Loc. Cit
50
atau kerusakan barang atau uang titipan8. Wadi’ah jenis ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : a) Harta
atau
benda
yang
dititipkan
diperbolehkan
untuk
dimanfaatkan oleh penyimpan. b) Apabila ada hasil dari pemanfaatan benda titipan, maka hasil tersebut menjadi hak dari penyimpan. Tidak ada kewajiban dari penyimpan untuk memberikan hasil tersebut kepada penitip sebagai pemilik benda. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan. Disini ditekankan bahwa bank tidak memperjanjikan hasil dari benda titipan yang dimanfaatkan tersebut kepada nasabah. Pemberian hasil hanya sebagai bonus dari kebijakan bank dan tidak ditentukan atau disebutkan dalam akad.
c. Investasi ( Mudharabah ) Mudharabah adalah akad antara pihak modal ( Shahibul maal ) dengan pengelola ( Mudharib ) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Aplikasi prinsip ini adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak sebagai shahibul maal dann bank sebagai midharib. Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor murni yang menaggung aspek sharing risk dan return dari bank. Dengan demikian deposan bukanlah lender atau kreditor bagi bank seperti halnya pada bank
8
Ibid.
51
konvensional.9 Dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual bali maupun syirkah. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi. Rukun Mudharabah : -
Ada pemilik dana
-
Ada usaha yang akan bibagi-hasilkan
-
Ada nisbah
-
Ada ijab kabul10
Secara garis besar Mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu : 1. Mudharabah Muthlaqah ( General Investment ) Mudharib diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal. Mudharib tidak dibatasi baik mengenai tempat , tujuan, maupun jenis usahanya.11Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah tabungan dan deposito berjangka. 2. Mudharabah Muqayyadah Adalah kebalikan dari Mudharabah
muthlaqah , shahibul
maal memberikan batasan atas dana yang di investasikannya. Mudharib hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai batasan jenis usaha, tempat dan waktu saja. Dalam skim ini mudharib tidak diperkenankan untuk mencampurkannya dengan modal atau dana lain . Mudharabah nuqayyadah antara lain digunakan untuk investasi
9
Muhamad Syafi’I Antonio , Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 151 10 Muhamad , Op Cit. hlm. 88 11 Y. Sri susilo et. al. Op. Cit. hlm. 144
52
khusus dan reksa dana . Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya. Karakteristiknya a. Sebagai tanda bukti simpanan , bank menerbitkan bukti simpanan khusus b. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. c. Rekening khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif d. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana e. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak f. Antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.12
2. Sistem Penyaluran Dana ( Financing ) Dana yang dikumpulkan dari masyarakat harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Pinjaman dana kepada anggota disebut juga pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan bank islam kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank islam dari masyarakat yang surplus
12
Muhamad, Op. Cit. hlm.89
53
dana.13 Orientasi pembiayaan yang diberikan bank islam adalah untuk mengembangkan dan untuk meningkatkan pendapatan nasabah dan Bank Islam. Produk penyaluran dana di dalam bank syariah dapat dikembangkan dengan: a) Transaksi pembiayaan dana yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. b) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa c) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dari jasa , dengan prinsip bagi hasil Bank syari’ah sebagai suatu lembaga keuangan akan terlibat dengan berbagai jenis kontrak perdagangan syari’ah .Semua elemen kontrak sudah pasti mempunyai asas dan prinsip yang jelas secara syari’ah .Penyaluran dana perbankan syari’ah dapat dikategorikan pada dua bentuk yaitu;14 1. Equity Financing Bentuk ini terbagi dalam skim mudharabah / muqayyah atau dalam bentuk musyarakah. Produk pembiayaan ini dilakukan dengan prinsip bagi hasil. a. Mudhabarah Mudharabah yaitu suatu sistim perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan
13
Muhamad , Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer , Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 67 14 Gemala Dewi, Op. Cit. hlm. 86
54
pengelolaan usaha15. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pad waktu pembiayaan akan ditandatangani yang dituangkan dalam bentuk nisbah misalnya 70:30; 65:35;…. Apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekunsi bisnis ( bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan ) maka pihak penanggung dana akan menanggung kerugian managerial skill dan waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang diperolehnya. Bank sebagai shahibul maal dan pengelola usaha bertindak sebagai mudharib, fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakti. Setelah jatuh tempo nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil yang menjadi bagian bank. Dalam
pelaksanaan
kontrak
mudharabah,
bank
tidak
dibenarkan meletakkan kolateral ( jaminan ) kepada nasabah, karena ia bukan bersifat utang melainkan bersifat kerja sama dengan modal kepercayaan antara bank dan nasabah. Masing-masing pihak mempunyai bagian atas hasil usaha bersama tersebut dan juga beban resikonya ( full investment ). Ketentuan umum yang berlaku dalam akad Mudharabah adalah: -
Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang
15
KarnaenPerwataatmadja, Mohamad Syafii Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf , 1992, hlm. 21
55
yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama. -
Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara: Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada
setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung
seluruh
kerugian
kecuali
akibat
kelalaian
dan
penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana. -
Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan / usaha nasabah. Jika nasabah
cidera
janji
dengan
sengaja
misalnya
menunda
pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi. Mudharabah persyaratan
diatas,
Muqayyadah
pada
perbedaannya
adalah
dasarnya
sama
dengan
terletak
pada
adanya
pembatasan penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal. Pada penerapan dalam pembiayaan mudhararabah mempunyai resiko yang relatif tinggi diantaranya: -
Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
-
Lalai dan kesalahan yang disengaja
-
Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur.
56
Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah)satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.
b.Musyarakah Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau Barang ) untuk membiayai suatu usaha.16 Musyarakah lebih dikenal dngan sebutan syarikat merupakan gabungan pemegang saham untuk membiayai suatu proyek, keunyungn dan proyek tersebut dibagi menurut persentase yang disetujui , dan seandainya proyek tersebut mengalami kerugian, maka beban kerugian tersebut ditanggung bersama oleh pemegang saham secara proporsional. Keuntungan umum dalam musyarakah adalah sebagai berikut: -
Semua
modal
disatukan
untuk
dijadikan
modal
proyek
musyarakah dan dikelola bersama -
Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.
-
Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah tidak boleh melakukan tindakan seperti: •
16
Menggabungkan dana proyek dengan harta sendiri
Warkum sumitro, SH., MH, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait BMI dan Takaful di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 2002, Cet. Ke-3 , hlm. 34
57
•
Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya
•
Memberi pinjaman kepada pihak lain
•
Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila: Menarik diri dari perserikatan , Meninggal dunia, Menjadi tidak cakap hukum.
-
Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jngka waktu proyek harus diketahui bersama.
-
Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Bank syariah dalam aplikasinya hanya menggunakan instrumen
syarikat al-inan , yaitu kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap orang memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagidalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka.17 Karena syarikat inilah yang lebih sesuai dengan keadaan perdagangan saat ini. Produk-produk yang dikeluarkan melalui syarikat biasanya beraneka ragam, diantaranya modal ventura, dimana bank ikut memberi modal terhadap suatu perusahaan dan dalam jangka waktu tertentu akan melepas kembali saham perusahaan tersebut kepada rekan kongsi dan kemungkinan juga tetap bermitra untuk jangka panjang. Dalam kontrak musyarakah, bank tidak boleh memberatkan nasabah dengan persyaratan agungan ( collateral ), karena kontrak ini berbentuk kerjasama dan bukan utang-
17
Muhamad Syafii Antonio, Op.Cit. hlm.92
58
piutang. Jenis usaha yang dibiayai antara lain perdagangan industri ( manufacturing ), usaha atas dasar kontrak dan lain sebagainya.
2. Debt Financing Debt financing dalam teori meliputi objek- objek berupa pertukaran antara barang dengan barang ( barter ) , barang dengan uang, uang dengan barang, dann uang dengan uang.18Dalam oprasional perbankan syariah hanya digunakan dua objek yaitu peertukaran antara barang dengan uang dan uang dengan barang. 1. Barang dengan uang Transaksi barang dengan uang yang dapat dilaukan dengan skim jual beli ( Ba’i ) ataupun sewa-menyewa (ujrah ) . Mekanisme jual beli adalah upaya yang dilakukan dengan pola : -
Dilakukan untuk transfer of property
-
Tingkat keuntungan bank ditentukan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut:
a. Pembiayaan Murabahah Murabahah dari kata ribhu = keuntungan , Murabahah berarti pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan ( 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun dst.). Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka
18
Gemala Dewi, Op. Cit. hlm. 88
59
pemenuhan kebutuhan produksi ( inventory ).19 Skim ini adalah bentuk jual beli barang pada harga asal dengann tambahan keuntungan yang disepakati, penjual harus menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya ( mark up ). Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Margin keuntungan adalah selisih antara harga jual dikurangi harga asal yang merupakan pendapatan bank.20 Barang diserahkan segera setelah dan pembayaran dilakukan secara tangguh atau dengan kata lain dibayar lunas pada waktu tertentu yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembiayaan
perdagangan
al-murabahah
bank
islam
dilakukan dengan cara: •
Mula – mula bank membelikan atau menunjuk nasabah sebagai agen bank untik membeli barang yang diperlukannya atas nama bank dan menyelesaikan pembayaran harga barang dari biaya bank.
•
Bank seketika itu juga menjual barang tersebut kepada nasabah pada tingkat harga yang disetujui bersama ( yang terdiri dari harga pembelian ditambah mark up atau margin keuntungan )
•
Pada waktu jatuh tempo, nasabah membayar harga jual barang yang telah disetujui tersebut pada bank.
19
Karnaen Perwataatmadja, Mohamad syafi’I Antonio, Op.Cit. hlm. 25
60
Misal, Tuan Andi, pengusaha took buku, mengajukan permohonan pembiayaan murabahah ( modal kerja ) guna pembelianbahan baku kertas, senilai Rp. 80 juta . Setelah dievaluasi bank islam, usahanya layak dan permohonannya disetujui, maka bank islam mengangkat tuan Andi sebagai wakil bank islam untuk membeli dengan dana dan atas namanya kemudian menjual barang tersebut kembali kepada tuan Andi sejumlah Rp. 100 juta, dengan jangka waktu tempo 3 bulan dan dibayar lunas pada saat jatuh tempo. Harga jual yang disetujui,
tidak akan berubah selama jangka waktu
pembiayaan ( dalam hal ini 3 bulan ) walaupun dalam masa tersebut terjadi devaluasi, inflasi, maupun perubahan tingkat suku bunga bank konvensional dipasar, Harga jual antara tuan Andi dan Bank telah melalui tawar mnawar terlebih dahulu antara keduanya.Bank islam telah menggunakan kontrak murabahah dalam aktivitas pembiayaan mereka dimana barang-barang dilibatkan, dan bank telah memperluas cakupan dan tingkat penggunaannya. Pembiayaan semacam ini sekarang telah nencapai tingkat penggunaan tujuh puluh lima persen pembiayaan bank islam berkat kemampuaannya untuk memberikan keuntungan yang ditetapkan dimuka dari investasi bank, sangat mirip
20
Gemala Dewi, Op. Cit.
61
dengan keuntungan yang ditetapkan dimuka pada bank-bank berbasis bunga.21 Ba’i al –murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai murabahah kepada pemesan pembelian ( KPP ). Dari segi hukumnya bertransaksi dengan murabahah ini adalah suatu yang dibenarkan dalam Islam.22 Firman Allah
ﺎﺮﺑ ﻡ ﺍﻟ ﺮ ﺣ ﻭ ﻊ ﻴﺒﻪ ﺍﹾﻟ ﺣﻞﱠ ﺍﻟﱠﻠ ﻭﹶﺃ Artinya: …….Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba……(Q. S. Al-Baqarah: 275 )23 Rasulullah SAW brsabda:
Artinya: Dari Shahih bin Shuhaib dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradah ( mudharabah ) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dujual.” ( H. R Ibnu Majah )24
21
Abdullah Saed, Menyoal Bank Syariah, Jakarta: Paramadina, 2004, hlm. 147 Ibid. 23 Departeman Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, Semarang: CV. Asy-syifa’, 1999, hlm. 69 24 Al Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al qozwini ( Ibnu Majah ), Sunan Ibnu Majah , Beirut: Dar Al Fikr, Juz II ,t.th, hlm.768 22
62
Akan tetapi keabsahannya juga bergantung pada syaratsyarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan. Adapun syaratsyarat tersebut adalah:25 1. Pemberi hendaklah benar- benar mengetahui modal sebenarnya dari suatu barang yang hendak dibeli 2. Penjual dan pembeli hendaklah setuju dengan kadar untung atau tambahan harga yang dutetapkan tanpa ada sedikitpun paksaan 3. Barang yang diperlualbelikan bukanlah barang ribawi 4. Sekiranya barang tersebut telah dibeli dari pihak lain, jual beli yang pertama itu mestilah sah menurut perundangan islam . Sedangkan rukun jual beli murabahah adalah: 1. Penjual ( Ba’i ) 2. Pembeli ( Musytariy ) 3. Barang ( Mabi’ ) 4. Sighat dalam bentuk ijab-kabul Jual beli secara al-murabahah diatas hanya untuk barang / produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negoisasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimilliki penjual, system yang digunakan adalah murabahah kepada pemesan pembelian ( Muabahah KPP ),
25
Gemala Dewi, SH. LL.M. Op. Cit. hlm. 89
63
dinamakan
demikian
karena
sipenjual
semata-mata
mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya. Janji pemesan untuk membeli barang dalam ba’i almudharabah bisa merupakan janji yang mengikat. Para ulama’ syariah terdahulu bersepakat bahwa pemesan tidak boleh diikat untuk memenuhi kewajiban membeli barang yang telah dipesan itu, alasannya pembeli barang pada saat awal telah memberikan pilihan kepada pemesan untuk tetap membeli barang atau menolaknya. Akan tetapi beberapa ulama’ syariah modern berpendapat bahwa janji membeli barng tersebut bisa mengikat pemesan. Terlebih lagi bila si nasabah bisa pergi begitu saja akan sangat merugikan pihak bank atau penyedia barang. Oleh karena itu , para ekonom dan ulama’ kontemporer menetapkan bahwa si nasabah terikat hukumnya. Jika pembeli menerima permintaan pemesan satu barang atau
asset, ia hharus mambeli asset yang dipesan
tersebut serta menyempurnakan kontrak jual beli yang sah antara dia dan pedagang barang itu. Pembelian ini dianggap pelaksanaan janji yang mengikat secara hukum antara pemesan dan pembeli. Kedua pihak harus membuat sebuah kontrak jual beli, pembeli diperbolehkan meminta pemesan membayar uang muka atau tanda jadi saat menandatangani kesepakatan awal
64
pemesanan. Uang muka adalah jumlah yang dibayar pemesan yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesanannya tersebut.26 Pada bank Islam digunakan istilah arbaoun.
Arbaoun
adalah
uang
muka
untuk
sebuah
pembelian.27 Bila pembeli batal membeli uang muka tersebut akan hangus dan akan menjadi milik penjual. Pembeli ( penyedia pembiayaan / bank ) dapat meminta si pemesan (pemohon / nasabah ) suatu jaminan untuk dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran utang. Apabila
nasabah
yang
mempunyai
kemampuan
ekonomis menunda penyelesaian utngnya dalam murabahah ini, pembeli dapat mengambil tindakan mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan. Prosedur dan mekanisme
penyelesaian sengketa antara bank dengan
nasabahnya telah diatur melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia ( BAMUI ). Jika pemesan yang pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar- benar tudak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai sedangkan ia mampu,
26 27
Muhamad Syafi’i Antonio, Op. Cit., hlm. 104 Ibid.
65
kreditor harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali. Allah SWT telah berfirman :
ﺮ ٍﺓ ﺴ ﻴﻣ ﺮ ﹲﺓ ِﺇﻟﹶﻰ ﻨ ِﻈﺮ ٍﺓ ﹶﻓ ﺴ ﻭِﺇ ﹾﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺫﹸﻭ ﻋ
Artinya:……dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, berilah tangguh sampai dia berkelapangan.(Q.S. Al-Baqarah: 280)28 Murabahah KPP umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barng-barang investasi, kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan al-murabahah secara berkelanjutan ( roll over evergreen ) seperti untuk modal kerja.
SKEMA BAI’ AL – MURABAHAH
1. Negosiasi dan Persyaratan
2. Akad Jual Beli BANK
NASABAH 6. Bayar 5. Terima barang & Dokumen
28
Departemen Agama RI , Op. Cit. hlm. 70
66
3. beli barang
SUPLIER PENJUAL
4. Kirim
b. Bai’ Bithaman Ajil Bai’ Bithaman Ajil ( BBA) adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank islam dengan nasabah, dimana bank islam menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran.29 Bagi orang yang membutuhkan biaya untuk keperluan produktif ataupun konsumtif , ia dapat menggunakan konsep ini dalam berkontrak. Pembiayaan ini berjangka waktu diatas satu tahun (long run financing ). Berdasarkan definisinya Bai’ Bithaman Ajil merupakan pengembangan atau second derivation dari Murabahah , Yang dapat dilihat dari unsur pembayarannya. Sedangkan yang termasuk skim sewa-menyewa (ujrah ): •
Al-Ijarah (operasional Lease ) Ijarah adalah akad sewa-menyewa barang antara dua pihak.30 Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership / milkiyah ) atas
29
Muhamad, Op. Cit. hlm.69 Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek, Jakarta: Alvabet, 1999, Cet.Ke-1, hlm. 204 30
67
barang itu sendiri.31 Transaksi im\ni dilandasi adanya pemindahan manfaat, konsep ini secara etimologi berarti upah atau sewa. Konsep ini tidak sama dan tidak dapat dikaitkan dengan jual beli, sebab akad jual beli adalah kekal (muabbadan ), sedangkan al-ijarah akad ini dalam masa tertentu ( muaqqatan ). Bank syariah mengaplikasikan elemen ini dalam bentuk produk yang diletakkan dalam skim pembiayaan, diantara caranya adalah: - Bank dapat memberi pembiayaan kepada nasabah untuk tujuan mendapatkan penggunaan manfaat sesuatu harta dibawah elemen al-ijarah. - Bank terlebih dahulu membeli harta yang akan digunakan oleh nasabah, kemudian bank menyewakan kepada nasabah menurut tempo yang dikehendaki, kadar sewaan, dan syaratsyarat lain yang disetujui kedua belah pihak. • Ijarah Wa Iqtina ( Finansial Lease ) / Ijarah Bittamlik Adalah akad sewa-menyewa barang antara bank (muaajir ) dengan penyewa ( mustajir ) yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada mustajir.32 Transaksi ini adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barng ditangan si 31
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunah
68
penyewa atau disebut juga Bai’ Takjiri. Ijarah bittamlik memiliki banyak bentuk bergantung pada kontrak yang disepakati kedia belah pihak, pada umumnya bank lebih banyak menggunakan ijarah muntahiyya bittamlik karena bank tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset, baik pada saat leasing maupun sesudahnya. SKEMA AL-IJARAH B.Milik PRODUSEN/PENJUAL SUPPLIER
2. Beli Obyek Sewa
OBYEK SEWA
A. Milik
NASABAH
3.Sewa 1.Pesan Beli Obyek Sewa
BANK SYARIAH
2. Uang dengan Barang Pertukaran ini dapat dilakukan dengan skim: a. Bai’ As-salam ( In-front payment sale ) Skim ini secara terminology berarti menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, pembayarannya dilakukan dimuka, atau menjual suatu barang yang cirri-cirinya disebutkan secara jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.33 Allah SWT berfirman :
32
Y.Sri Susilo , et. al.,Op. Cit. M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 143
33
69
ﻩ ﻮﺘﺒﻰ ﻓﹶﺎ ﹾﻛﺴﻤ ﻣ ﺟ ٍﻞ ﻳ ٍﻦ ِﺇﻟﹶﻰ ﹶﺃﺪ ﻢ ِﺑ ﺘﻨﻳﺍﺗﺪ ﻮﺍ ِﺇﺫﹶﺍﻣﻨ ﻦ َﺁ ﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻳﻬﺎ ﹶﺃﻳ Artinya: Hai orang-orang yang beriman , apabila kamu bermuamalah tidak secara unai untuk waktu yang ditentukan , hendaklah kamu menuliskannya…….(Q. S. Al-Baqarah :282 )34 Dalam masyarakat skim ini dikenal dengan jual beli atau inden. Harga yang dibayarkan dalam salam tidak boleh dalam bentuk utang melainkan dalam bentuk tunai yang dibayarkan segera. Waktu penyerahan antara pihak bank dan nasabah telah disepakati bersama. Dalam prakteknya transaksi pembelian salam oleh bank selalu diikuti atau dibarengi dengan transaksi penjualan kepada pihak atau nasabah lainnya
( salam pararel ),bank melakukan salam tidak untuk
memiliki
barang,
barang
tersebut
dijual
kembali
untuk
memperolehkeuntungan. Salam pararel berarti melaksanakan dua transaksi bai’salam antara bank dan nasabah, dan antara bank dengan suplier atau pihak ketiga lainnya secara simultan. b.Bai’ Al-Istina (Istina Sale ) Skim ini adalah akad jual beli antara pemesan / pembeli (mustashni )dengan produsen/penjual (shani ) dimana barang yang akan diperjualbelikan harus dibuat (manufactured ) lebih dahulu
34
Departemen Agama RI, Op. Cit.
70
dengan criteria yang jelas.35Ketentuan dan aturannya mengikuti akad as-salam yang membedakannya adalah pada metode pembayaran sifat kontraknya, pembayaran lebih bersifat fleksibel, apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan dating sesuai kesepakatan.
SKEMA BAI’ AL-ISTISHNA NASABAH KONSUMEN PEMBELI
PRODUSEN PEMBUAT
1.Pesan
2.Beli
3.Jual BANK PENJUAL
3. Jasa Layanan Perbankan/ Akad Pelengkap Akad ini dioperasikan dengan pola sebagai berikut: a. Alih Utang- Piutang Al-Hiwalah/ Transfer Service ) Hiwalah adalah akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak lain. Fasilitas hiwalah lazimnya digunakan untuk membantu suplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya, Bank mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.
35
Gemala Dewi, Op. Cit. hlm. 92
71
b. Gadai ( Rahn ) Adalah sebuah akad utang piutang yang disertai dengan jaminan ( agunan ).36 Barang yang dijadikan jaminan harus memiliki nilai ekonomis, pada bank diterapkan sebagai collateral atas suatu pembiayaan/pinjaman. c. Sharf Adalah transaksi pertukaran antara uang denga uang, yang dimaksud yaitu pertukaran valuta asing, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang lainnya. d. Kafalah Bank garansi digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. e. Wakalah Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti: transfer ,penerbitan letter of credit ( L/C ). f. Al-Qardh Pinjaman kebajikan,meminjamkan tanpa mengharap imbalan, produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial.
B. SISTEM OPERASIONAL LEASING Perusahaan sewa guna (leasing ) kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan untuk keoerluan barang-barang modal yang diinginkan nasabah dengan cara disewa atau dibeli secara kredit sesuai perjanjian kedua belah pihak.
72
Perusahaan leasing tidak boleh melakukan kegiatan yang dilakukan oleh bank seperti, memberikan simpanan dan kredit dalam bentuk uang. Perusahaann ini dapat berbentuk Perusahaan ( badan hukum ) atau perorangan. Leasing berbeda dengan sektor perbankan dan LKBB, leasing membiayai barang-barang saja sehingga dapat dikatakan bahwa industri leasing merupakan mitra bagi sector perbankan dan LKBB. Syarat-syarat pendirian leasing: 1. Telah mempunyai rekomendasi dari Bank Indonesia untuk lembaga keuangan, yang bukan lembaga keuangan dari Departemen Perdagangan. 2. Menyampaikan studi kelayakan ( Feasibility study ) dan rencana pembiayaan usaha untuk waktu 3 tahun. 3. Tidak menggunakan tenaga warga negara asing kecuali, atas perseujuan menteri keuangan. 4. Dalam organisasi perusahaan ditempatkan sekurang-kurangnya seorang tenaga ahli hukum, seorang akuntan dan seorang ahli dibidang usaha leasing itu akan dititikberatkan. 5. Dalam
hal
diperlukannya
jasa-jasa
asuransi
maka
penutupannya harus dilakukan pada perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. 6. Barang-barang yang dileasing harus diambil dari produksi dalam negeri, kecuali dalam negeri belum memproduksi 36
Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Konteksual, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. Ke-
73
barang tersebut, hal ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan menteri keuangan. 7. Mempunyai ruang kantor yang tetap dan beralamat jelas, setiap pembukaan kanto-kantor cabang harus dengan persetujuan menteri keuangan.37 Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas leasing a. Lessor Merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang- barang modal. b. Lessee Adalah nasabah yang mengajukan permohonan kepada lessors untuk memperoleh barang modal yang diinginkan. c. Supplier Ialah perusahaan / pihak yang menjual/menawarkan equipment (peralatan / barang / property yang akan disewakan ) d. Asuransi Merupakan perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara lessor dengan lessee.
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara satu perusahaan leasing dengan perusahaan leasing lainnya dapat berbeda, kegiatan leasing dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :
1, hlm. 175
74
1.Finance Lease (Sewa Guna Usaha ) Perusahaan sewa guna usaha ( lessor ) adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa guna usaha (lessee) biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan, dan atas nama perusahaan sewa guna usaha, sebagai pemilik barang modal tersebut melakukan pemesanan.Pemeriksaan serta pemeliharaan barang modal menjadi objek transaksi.38 Penyewaan finansial adalah perjanjian sewa yang biasanya tidak dapat dibatalkan. Pihak penyewa atau lessee harus melakukan pembayaran selama masa penyewaan walaupun asset yang disewa tidak lagi menghasilkan manfaat ekonomi.39 Pihak penyewa harus bertanggung jawab untuk memelihara asset dan juga harus membayar asuransi dan pajak. Sedangkan lessor hanya berkepentingan mengenai pemilikan barang tersebut secara hukum. Lessor akan membayar dananya untuk barang tersebut kepada supplier dan kemudian barang tersebut diserahkan kepada lessee. Sebagai imbalan atas jasa penggunaan barang tersebut maka lessee akan membayar secara berkala kepada lessor sejumlah uang yang berupa rental untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.40 Jumlah rental ini secara keseluruhan akan meliputi harga barang yang dibayar lessor ditambah factor bunga serta keuntungan untuk pihak lessor. Pada masa akhir lessee mempunyai hak pilih untuk membeli barang tersebut seharga nilai sisanya, mengembalikan barang tersebut kepada lessor atau mengadakan perjanjian leasing lagi untuk tahap yang kedua atas barang 37
Thomas Suyatno, et.al.,Kelembagaan perbankan,Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, Cet,ke-12, hlm. 95 38 Y. Sri Susilo , et. al., Op. Cit. 131 39 http. //www. Pikiran. Rakyat. Com /cetak/ 0804/ 15 /hikmah /manajemen, htm
75
yang sama.Transaksi ini dianggap sebagai transaksi pembiayaan, maka secara akuntansi transaksi ini diperlakukan sebagai pinjaman hingga pendapatan yang dihasilkan berapa selisih bunga yang dibebankan kepada penyewa guna usaha dengan biaya pendanaan.41 Berikut adalah ciri-ciri sistem penyewaan finansial atau sewa beli: Penyewa sebagai pemilik objek leasing Penyewa berkewajiban membayar kepada lessor secara berkala sesuai jumlah dan jangka waktu yang disetujui. Jumlah yang dibayar (lessee payment) terdiri dari biaya (angsuran) objek leasing ditambah dengan biaya-biaya lain. Selama periode kontrak tidak dapat dibatalkan (non concellable) secara sepihak. Penyewa mmpunyai hak opsi untuk membeli objek leasing sesuai dengan nilai residu yang disepakati pada akhir periode leasing. Resiko ekonomis dan biaya pemeliharaan ditanggung penyewa Lessor mengharapkan dapat menerima kembali seluruh harga barang modal yang disewakan termasuk biaya-biaya lainnya (bunga, pajak, biaya pemeliharaan dan lain-lain).
40
Eddy P. Soekadi, Mekanisme Leasing,Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987. Cet. Ke-1, hlm. 21 Faried Wijaya Perkreditan dan Bank Dan Lembaga-lembaga Keuangan Kita, Yogyakarta: BPFE, 1991, Cet.ke-1, hlm. 181 41
76
Penyewaan finansial atau sewa beli (financial lease) dapat dibedakan menjadi dua macam : a. Direct Financial Lease Bentuk penyewaan dimana lessor membeli barang modal atas permintaan penyewa yang bersangkutan, spesifikasi, harga dan supplier objek leasing ditentukan lessee dengan tujuan untuk memperoleh barang sesuai dengan yang dibutuhkan.Dalam transaksi jenis ini penyewa guna usaha belum pernah memiliki barang modal yang menjadi objek sewa guna usaha sehingga atas permintaannya perusahaan sewa guna usaha membeli barang modal tersebut.42 b. Sale and Lease Back (Jual dan Sewa Kembali) Seseorang/ perusahaan mempunyai asset dan asset tersebut dijual kepada perusahaan leasing (lessor) , kemudian lessor dengan lessee melakukan kontrak sewa guna usaha (leasing) dengan kontrak objek yang sama. Metode ini biasanya digunakan untuk menambah modal kerja pihak lessee. 2. Operating Lease Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha membeli barang modal
dan
selanjutnya
disewagunakan
kepada
penyewa
guna
usaha.43Karakteristik utama dari penyewaan operasional adalah adanya kemungkinan bagi pihak penyewa untuk membatalkan atau memutuskan kontrak sewa asalkan pihak lessor diberi pemberitahuan yang cukup. Lessee
77
memanfaatkan asset dengan dasar periode waktu tertentu, Dalam praktek lessee membayar rental yang besarnya secara keseluruhan tidak meliputi harga barang serta biaya yang telah dikeluarkan oleh lessor. Lessor biasanya bertanggung jawab atas biaya-biaya pelaksanaan sewa guna usaha seperti asuransi, pajak maupun pemeliharaan
barang modal yang bersangkutan.
Didalam menentukan besarnya rental, lessee tidak memperhitungkan biayabiaya tersebut karena setelah masa lease berakhir diharapkan harga barang tersebut masih cukup tinggi. Perusahaan sewa guna usaha mengharapkan keuntungan justru dari penjualan barang modal yang disewagunakan, atau melalui beberapa kontrak sewa guna usaha lainnya. Disini tidak ditentukan adanya nilai sisa serta hak opsi lessee. Berikut adalah cirri system penyewaan operasional: Perusahaan leasing sebagai pemilik asset Penyewa secara berkala membayar kepada lessor sejumlah tertentu tidak seluruh biaya/ nilai perolehan atas objek leasing Perusahaan leasing menanggumg resiko ekonomis dan pemeliharaan objek leasing Penyewa harus mengembalikan objek leasing pada akhir periode Penyewa dapat membatalkan kontrak leasing sebelum akhir periode Jangka waktu leasing umumnya lebih pendek dari umur ekonomis objek leasing.
42
Amin Wijaya Tunggal, Arif Djohan Tunggal, Akuntansi Leasing, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, Cet. Ke-1, hlm.110 43 Ibid. hlm. 109
78
Metode pembayaran penyewaan, unsur-unsur uang sewa leasing (Lease payment)terdiri dari bunga dan cicilan pokok, dengan cara: o Pembayaran dimuka (payment in Advances). Pembayaran penyewaan (lease payment) dilakukan dimuka atau pada saat kontrak disetujui o Pembayaran dibelakang (payment In Arrears). Pembayaran sewa leasing (lease payment) dilakukan dibelakang (setiap akhir periode pembayaran,
bulanan,
triwulan,
tengah
tahunan).
Besarnya
pembayaran sewa pada setiap periode ditentukan beberapa factor berikut ini :44 1. Nilai barang modal Nilai barang modal adalah total dengan nilai sisa pada masa akhir kontrak 2. Simpanan jaminan Simpanan jaminan dilakukan atas permintaan lessor sebagai security deposit yang besarnya bergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Semakin besar simpanan jaminan semakin sedikit besarnya uang sewa periodik 3. Nilai Sisa Adalah perkiraan yang wajar atas nilai suatu barang modal yang dilease pada akhir
masa kontrak . Nilai sisa dan
pembayaran sewa adalah sumber utama pendapatan lessor.
44
Y. Sri Susilo, et. al. , Op. Cit. , hlm. 135
79
4. Jangka waktu kontrak leasing dikaitkan dengan jangka waktu kegunaan ekonomis atau manfaat barang modal tersebut. Meskipun demikian dalam praktek proyeksi arus kas lessee merupakan faktor yang sangat penting dalam penentuan jangka waktu leasing. 5. Tingkat Bunga Tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungan pembayaran leasing adalah tingkat bunga efektif yang ditetapkan oleh lessor yang dihitung berdasarkan besarnya biaya dana ditambah dengan tingkat keuntungan yang diharapkan. SUMBER MODAL Sumber modal ditinjau dari asalnya dibedakan menjadi : 1. Sumber Modal Intern Yaitu sumber modal yang berasal dari paid up capital, retained earnings dan depreciation. Pemerintah menentukan paid up capital bagi perusahaan leasing minimal sebesar Rp. 1. 000. 000. 000, 00 untuk perusahaan swasta nasional dan Rp. 3. 000. 000. 000. 00 untuk joint venture. Retained earnings atau laba yang ditahan merupakan sumber modal intern lainnya, tergantung daripada para pemegang saham, apabila laba hasil usaha tidak akan dibagikan maka laba ini bisa tetap ditahan dalam perusahaan. 2. Sumber Modal ekstern Adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan, sumber-sumber ini berasal dari bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Dalam rangka
80
pengadaan pinjaman ini biasanya telah diatur dengan adanya fasilitas kredit dengan batas plafon tertentu dari lembaga-lembaga keuangan yang telah menyetujui sebelumnya. Dengan fasilitas ini maka dana tersebut dapat diambil kapan saja. Pengawasan perusahaan leasing diserahkan Direktorat Jenderal Moneter, dalam melaksanakan pengawasan tersebut Direktorat jenderal moneter memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Bank Indonesia dan Departemanlainnya yang membawahi bidang dimana kegiatan leasing dilakukan. Dalam pelaksanaan leasing dibuat perjanjian /kontrak. Perjanjian yang dibuat lessor dan lessee disebut “lease agreement “, dimana didalam perjanjian tersebut memuat kontrak kerja bersyarat antara kedua belah pihak lessor dan lessee. Adapun isi kontrak tersebut secara umum memuat antara lain:45 a) Nama dan alamat lessee b) Jenis barang modal diinginkan c) Jumlah atau nilai barang yang dileasingkan d) Syarat-syarat pembayaran e) Syarat-syarat kepemilikan/syarat lainnya f) Biaya-biaya yang dikenaka g) Sanksi-sanksi lessee ingkar janji h) Dan lain-lainnya Jika seluruh persyaratan sudah disetujui, maka pihak lessor akan menghubungi supplier untuk negoisasi barang dan menghubungi pihak 45
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000,Cet. Ke-4. hlm.
81
asuransi untuk menanggung resiko kemacetan pembayaran oleh lessee. Namun dapat pula lessee terlebih dahulu melakukan negoisasi dengan suppliernya kemudian barulah mencari perusahaan leasing dan mengajukan permohonan untuk menjadi lessornya.
244-245
