EVALUASI DAMPAK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA JAYAPURA Nia Aryastuti1), Piers Andreas Noak), Ni Wayan Supriliyani) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Email:
[email protected],
[email protected],
[email protected]
ABSTRACT Dispenda is one of the agencies that has general function as administrative and public service provider related to taxes and retributions, one of managed taxes is entertainment tax. Contributions of entertainment tax managed by the local revenue office for the last three years are relatively increasing and always reaching the target. However, these contributions are not accompanied by taxpayers compliance to fullfil their tax obligations. This study will discuss the mechanism and obstacles of entertainment tax collection in the local revenue office. This study was using qualitative descriptive design. The results from this study show that implementation of entertainment tax collection has been good enough, based on public service quality indicators and tax collection policy concepts that have been used majorly. Keywords: Dispenda, Taxpayer, Public Service Quality, Entertainment Tax Collection.
1.
hak dan kewajiban dan juga merupakan
PENDAHULUAN Dengan
adanya
otonomi
upaya untuk meningkatkan perekonomian
daerah.
daerah.
secara tidak langsung daerah tersebut
Menyangkut
memiliki hak untuk mengurus sendiri rumah
perekonomian
daerah
tangga daerahnya. Papua merupakan salah
tersebut, salah satu aspek penunjang
satu Provinsi yang diberikan kekhususan
adalah dengan menggali sumber-sumber
dalam pengelolaan pemerintah daerahnya
keuangan melalui pendapatan asli daerah
yaitu otonomi khusus (OTSUS).
(PAD)
dari
sektor
pemungutan
pajak
Sebagaimana yang terkandung dalam
daerah. Salah satu objek pajak daerah
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
yang memiliki peran dalam peningkatan
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
pajak daerahnya yaitu pajak hiburan.
Papua. Keberadaan Otonomi Khusus di
Pajak hiburan sendiri merupakan salah
Papua dimaksud agar dapat mengatur dan
satu jenis pajak yang dikelola oleh Dinas
mengurus
masyarakat
Pendapatan Daerah Kota Jayapura yang
setempat yang dibuat oleh pemerintah
diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1
daerah sendiri berdasarkan aspirasi dari
Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. Dimana
masyarakat.
ini
objek pajak yang terdapat dalam pajak
mencakup perlindungan terhadap etika dan
hiburan tersebut terdiri dari tontonan film
kepentingan
Selain
itu,
kebijakan
moral, hak asasi manusia serta persamaan
1
atau bioskop, klub malam, karaoke dan
apas aja kendala dalam proses
lain-lain.
pemungutan pajak hiburan pada
Pajak hiburan yang dikelola untuk tiga
Dinas Pendapatan Daerah Kota
tahun terakhir memberikan kontribusi yang relatif meningkat dan
Jayapura?
selalu mencapai
2. KAJIAN PUSTAKA
target, hal ini berdasarkan data pajak
PELAYANAN PUBLIK
hiburan yang pada tahun 2012 target pajak
Menurut
Batinggi
(1998:12)
hiburan sebesar Rp 1.460.000.000 dengan
pelayanan publik merupakan sebuah
realisasi
Rp
kegiatan pemerintah dalam mengurus
2.931.396.797, tahun 2013 target sebesar
hal-hal yang diperlukan publik atau
Rp
masyarakat umum.
pendapatan
5.696.500.000
sebesar
dengan
realisasi
pendapatan sebesar Rp 6.200.488.328
ADMINISTRASI PUBLIK
serta pada tahun 2014 target sebesar Rp 9.560.000.000
dengan
Administrasi publik dimaksudkan
realisasi
agar
pendapatan sebesar Rp 10.163.988.399. Namun
dari
kontribusi
yang
antara
reltif
wajib
pajak
Dengan kondisi masyarakat yang dinamis seperti sekarang ini maka
melaporkan pajaknya masih menggunakan
birokrat dalam hal ini pemerintah harus
sistem manual sehingga banyak terjadi
mampu
tindakan manipulasi. Tentu hal tersebut
itu,
Dispenda
efektif
secara
dan
efisien,
sederhana, transparan dan terbuka, harus
tepat waktu, responsif serta adaptif, Effendi (1986:213).
terhadap wajib pajak tersebut berdasarkan
SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012
Mardiasmo (2009) mengatakan
tentang Pajak Daerah. berdasarkan uraian
agar
diatas, maka penulis mengambil judul
pemungutan
menimbulkan
Evaluasi Dampak Pelaksanaan Peraturan
maupun
Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang
sebuah
perlawanan
pajak
tidak
hambatan maka
harus
memenuhi syarat sebagai berikut:
Pajak Hiburan di Dinas Pendapatan Daerah
•
Kota Jayapura. Dengan rumusan masalah
Pemungutan
pajak
(syarat keadilan)
sebagai berikut: Bagaimana
pelayanan
masyarakat
profesional,
bersikap tegas dengan memberikan sanksi
•
memberikan
kepada
terhadap
pemungutan pajak hiburan itu sendiri. dari
publik
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
pajak yang dalam menjual produk dan
Maka
dengan
efisien dan rasional.
ketidakpatuhan juga terjadi pada objek
kendala
pemerintah
hubungan
publik dapat terlaksana secara efektif,
dalam
melaksanakan kewajibannya. Selain itu
menimbulkan
memahami
sehingga dalam memenuhi kebutuhan
meningkat tersebut tidak dibarengi dengan kepatuhan
lebih
mekanisme
pemungutan pajak hiburan dan 2
harus
adil
•
Pemungutan berdasarkan
• • •
harus
Topografi Kota Jayapura cukup bervariasi,
undang-undang
mulai dari dataran landai dan berbukit
pajak
(syarat yuridis)
maupun gunung dengan ketinggian 700
Tidak mengganggu perekonomian
meter diatas permukaan laut. Sebagai Ibu
(syarat ekonomis)
Kota Provinsi, Jayapura menjadi salah satu
Pemungutan pajak harus efisien
Kota pilihan para pendatang dari berbagai
(syarat finansial)
Daerah yang ingin mencari penghidupan
Sistem pemungutan pajak harus
melihat
sederhana
banyak potensi yang dapat dikembangkan,
kualitatif.
menyimpan
Kota Jayapura yang datang sekedar ingin
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
memang
tidak heran banyak pendatang dari luar
3. METODELOGI PENELITIAN penelitian
Jayapura
melihat keindahan alam Jayapura maupun
Menurut
Sugiyono (2005), penelitian kualitatif adalah
menetap
penelitian yang bermaksud untuk meneliti
Salah satunya usaha dalam bidang hiburan
objek alamiah dengan peneliti sebagai
yang memiliki potensi dan peranan dalam
instrumen kunci. Dimana dalam penulisan
pengembangan pendapatan asli daerah.
skripsi ini peneliti mengambil lokasi pada
Adapun
Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura
hiburan adalah Dinas Pendapatan Daerah
dengan waktu penelitian terhitung selama
Kota Jayapura.
dua
bulan
yang
dimulai
pada
dan
mengembangkan
Dinas
yang
mengelola
usaha.
pajak
Dinas Pendapatan Daerah merupakan
bulan
instansi yang secara teknis fungsional
September sampai dengan Oktober 2015.
bertanggung
Proses analisis data pada penelitian
jawab
terhadap
tugas
ini mengikuti model analisis data dari Miles
pemerintahan daerah. DISPENDA Kota
&
Jayapura
Huberman
(1992)
yaitu
dengan
dibentuk
berdasarkan
surat
mereduksi data (data reduction), paparan
Keputusan Walikota kepala Daerah Tingkat
data (data display), penarikan kesimpulan
II Jayapura Nomor 1 Tahun 1993 tanggal
dan
11 Oktober 1993 sebagai realisasi dari
verifikasi
(conclusion
drawing/verifying).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993
4.
tanggal
HASIL DAN PEMBAHASAN GAMBARAN
UMUM
Ibu
Kota
yang telah dirubah dengan keputusan Walikota Jayapura Nomor 84 Tahun 2000
terletak dibagian utara Provinsi Papua astronomi
Lintang
137°34’10’6"-141°0’8’22”
yang
Tahun 2000 tanggal 4 September 2000
Indonesia. secara geografis Kota Jayapura
3°58'082”
II Jayapura,
bentuk
Daerah Kotamadya II Jayapura Nomor 18
merupakan
letak
tentang
selanjutnya ditetapkan dengan peraturan
Provinsi Papua yang terletak paling timur
dengan
Agustus
Kotamadya Daerah
OBJEK
PENELITIAN Jayapura
2
tentang
1°28”17,26"-
Selatan Bujur
pembentukan
Organisasi
Tata
Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan
dan
Daerah Kota Jayapura dengan persetujuan
Timur.
DPRD Kota Jayapura Nomor 11/DPRD3
Kota/PRP/2000 tentang persetujuan DPRD
dari prestasi tersebut tidak terlepas dari
Kota
peran masyarakat dan pelaku usaha itu
Jayapura
Keputusan
terhadap
Walikota
perencanaan
Jayapura
dan
sendiri. Artinya usaha hiburan memiliki
pembentukan perangkat organisasi dan
daya tarik dan menjadi areal potensial
tata cara kerja Pemerintah Kota Jayapura.
dengan
Dinas Pendapatan Daerah memiliki visi dan
bergerak dibidang hiburan sekarang ini.
misi yang ingin mewujudkan pendapatan
Berdasarkan data yang diperoleh peneliti
asli daerah yang dinamis dan optimal untuk
adapun
menunjang kemandirian keuangan daerah
pendapatan daerah yang peneliti peroleh
Kota Jayapura.
dari Dinas Pendapatan Daerah, dimana
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
pada
NOMOR 1 TAHUN 2012 TERHADAP
pagelaran
PEMUNGUTAN
sebesar Rp 20.000.000 dengan realisasi
PAJAK
HIBURAN
DI
publik
dilingkungan
tugas
laporan
tahun
pelayanan
pemerintahan
usaha-usaha
target
2012
dan
jenis
kesenian
pendapatan
DINAS PENDAPATAN DAERAH Penyelenggaraan
banyaknya
realisasi
penerimaan
ditetapkan
sebesar
yang
Rp
target
19.112.800.
Hiburan karaoke/BAR ditetapkan target Rp
Kota
308.000.000 dengan realisasi pendapatan
Jayapura diantaranya terdapat pada SKPD
sebesar
teknis salah satunya Dinas Pendapatan
Billyard
Daerah. Secara umum Dispenda memiliki
dengan realisasi pendapatan sebesar Rp
fungsi sebagai penyelenggara administrasi
75.768.000.Permainan ketangkasan target
dan pelayanan umum kepada masyarakat
Rp
terkait dengan pajak dan retribusi.
penerimaan sebesar Rp 855.619.095. Panti
Dalam kesesuaian pemungutan pajak
Rp
1.358.310.777.
dengan
target Rp 65.000.000
514.000.000
pijat/Refleksi
Permainan
dengan
ditetapkan
realisasi
target
Rp
hiburan di Dispenda sudah sesuai dengan
350.000.000 dengan realisasi pendapatan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012
sebesar
tentang
dengan
pertandingan olahraga target sebesar Rp
menggunakan sistem pemungutan pajak
203.000.000 dengan realiasasi pendapatan
yang sudah sebagian menggunakan sistem
sebesar Rp 246.483.525.
Pajak
Daerah
self assessment. Tiga tahun terakhir pajak
Rp
Pada
373.102.600
tahun
2013
dan
untuk
untuk
jenis
hiburan memberikan kontribusi yang relatif
penerimaan
meningkat dengan capaian yang over
targetkan sebesar Rp 19.000.000 dengan
target. Dengan capaian yang melebihi
realisasi
sasaran
14.267.500.Hiburan karaoke/BAR target Rp
tersebut
maka
pada
tahun
mendatang target dinaikan.
pagelaran
pendapatan
4.000.000.000
kesenian
sebesar
dengan
di
Rp
realisasi
Pada tahun 2014 untuk pertunjukan
pendapatan Rp 4.159.081.316. Permainan
film atau bioskop memberikan kontribusi
billiard dengan target Rp 80.000.000 dan
pajak hiburan terhadap PAD sebesar 1%
realisasi
(persen) atau sekitar Rp 1.880.444.091 dari
61.423.000. Permainan ketangkasan target
PAD semula Rp 115.000.000.000. tentunya
sebesar Rp 850.000.000 dengan realisasi 4
pendapatan
sebesar
Rp
pendapatan
Rp
804.825.029.Panti
menyetor
sampai
dengan
pijat/refleksi target Rp 447.500.000 dengan
pajaknya.
Dengan
adanya
realisasi
diharapkan
pendapatan
Rp
606.387.508.
kegiatan
melaporkan sistem
perpajakan
ini
dapat
Pertandingan olahraga target sebesar Rp
dijalankan secara rapi, terkendali
300.000.000 dengan realisasi pendapatan
mudah dipahami oleh wajib pajak. Untuk di
sebesar Rp 554.503.975.
Dinas
Pada
tahun
2014
untuk
jenis
Pendapatan
mekanisme
Daerah
pemungutan
dan
sendiri
pajak
hiburan
penerimaan tontonan film/bioskop target
meliputi kegiatan pendataan, penetapan,
sebesar Rp 2.015.000.000 dengan realisasi
pembayaran, penagihan, pembukuan dan
pendapatan Rp 2.079.405.341. Pagelaran
pelaporan. Namun kegiatan tersebut hanya
kesenian
dapat dilakukan secara manual dengan
ditargetkan
Realisasi
Rp
pendapatan
20.000.000
sebesar
Rp
datang
langsung
ke
instansi
yang
13.605.000. Hiburan karaoke/BAR target
bersangkutan. Keseluruhan tahapan diatas
Rp 5.211.000.000 realisasi pendapatan
tersebut
sebesar
administrasi pemungutan pajak hiburan
Rp
5.725.954.641.
Permainan
billiard target Rp 130.000.000 realisasi
dengan
pendapatan
yang
sebesar
Rp
215.851.061.
terdapat
prosedur
dimulai
dari
dalam
dan
tahapan
langkah-langkah
proses
awal
yaitu
Permainan ketangkasan dengan target Rp
pendaftaran dan pendataan wajib pajak
750.000.000 Realisasi Rp 850.499.297.
setelah itu pembayaran yang kemudian
Untuk panti pijat/refleksi dengan target
dilanjutkan dengan penerbitan surat fiskal
sebesar
mulai dari surat ketetapan pajak daerah
Rp
695.000.000
realisasi
pendapatan sebesar Rp 815.738.683 dan
nihil
pertandingan olahraga target sebesar Rp
daerah kurang bayar (SKPDKB), surat
729.000.000 dengan realisasi pendapatan
ketetapan pajak daerah kurang bayar dan
sebesar Rp 462.934.376.
tambahan (SKPDKB/T), surat ketetapan
(SKPDN),
surat
ketetapan
pajak
Melihat data diatas tersebut maka
pajak daerah lebih bayar (SKPDLB) serta
dapat diketahui bahwa jenis penerimaan
surat tagihan pajak daerah (STPD). Setelah
pada tahun 2012 sampai dengan 2014
penerbitan surat fiskal tersebut dilanjutkan
cukup bervariasi baik dari yang mencapai
dengan pembetulan surat ketetapan pajak
target maupun tidak.
berdasarkan
MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK
pembetulan
HIBURAN
pemeriksaan internal Dinas Pendapatan Daerah
Mekanisme pemungutan pajak hiburan
permohonan surat
kemudian
wajib
pajak,
ketetapan
hasil
dilanjutkan
dengan
di Dinas Pendapatan Daerah sebagian
restitusi yang merupakan ganti rugi atau
sudah
self
pembayaran kembali pajak, dilanjut dengan
memberikan
pembukuan dan pem eriksaan, keberatan
kepercayaan kepada wajib pajak untuk
dan banding, penagihan dan pelelangan
melaksanakan
serta terakhir penghapusan piutang pajak
menggunakan
assessment.
perpajakannya
Sistem
sistem ini
sendiri mulai
dari
kewajiban
hiburan.
menghitung, 5
KENDALA
PEMUNGUTAN
melaksanakan penghimpunan data
PAJAK
belum berjalan secara maksimal.
HIBURAN DI DINAS PENDAPATAN •
DAERAH
Kendala objek maupun wajib pajak
Salah satu bentuk kebijakan yang
hiburan dimana sebagai implikasi
tertuang dalam misi Dinas Pendapatan
dari adanya sistem self assessment
Daerah
kepatuhan
adalah
mengembangkan intensifikasi
menggali
dan
pendapatan
dan
pajak
dalam
melaksanakan kewajibannya tidak
melalui
ekstensifikasi
wajib
berjalan
yang
baik.
Dimana,
masih
tujuannya agar dapat tercapainya target
banyak objek pajak yang dalam
penerimaan pajak. Namun, apapun bentuk
menjual
kebijakan yang dibuat dapat memberikan
produknya
respon negatif maupun positif dan tentunya
sistem manual sehingga dengan
membawa pengaruh kepada masyarakat
mudah wajib pajak memanipulasi
dan pihak-pihak yang berkaitan dengan
pajak hiburannya, masih adanya
pajak. Sejatinya kebijakan yang dibuat
wajib
tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran
perpajakannya
masyarakat dalam membayar pajak namun
kantor pusat hal tersebut cukup
kenyataannya tidak sepenuhnya berjalan
membuang
baik. Masih terdapat kendala dalam proses
rekapitulasi memakan waktu lama
pelaksanaan pemungutan pajak hiburan
sehingga menimbulkan tunggakan
yang meliputi:
yang lebih banyak.
•
Kendala
yang
disebabkan
Dalam
oleh
aparat
atau
pegawai
Pendapatan merupakan penting
salah
dalam
maupun
sebuah
organisasi,
semakin
unsur
hal
pemahaman
masih terhadap
kegiatan
sekarang
dengan
kondisi
Menurut
Batinggi
pemerintah
dalam
ini
pelayanan
publik
masih
bercirikan berbelit-belit maupun lamban.
ini
Mardiasmo
(2009)
pemungutan
dari pegawai Dinas Pendapatan yaitu
seperti
atau masyarakat umum. Meski yang terjadi
pelaksanaan perpajakan. Kendala
Daerah
karena
modernisasi dan
dari
mengurus hal-hal yang diperlukan publik
organisasi dalam mencapai tujuan dalam
menunggu
waktu
profesional.
sebuah
karena
keberhasilan sebuah instansi atau
diinginkan
melaporkan
(1998:12) pelayanan publik merupakan
instansi
merupakan salah satu penentu
yang
yang
heran pelayanan publik dituntut untuk
SDM
satu
menggunakan
masyarakat yang semakin dinamis tidak
Dinas
Daerah.
ini
melaporkan
masih
pajak
era
sekarang
sumber daya manusia dalam hal ini
dan
pajak
mengatakan tidak
agar
menimbulkan
sebuah hambatan maupun perlawanan
kurangnya
maka
teknologi
harus
memperhatikan
syarat
keadilan, syarat yuridis, ekonomis, finansial
serta kurangnya pegawai untuk
dan syarat kesederhanaan.
turun kelapangan sehingga saat 6
Pelayanan publik merupakan wujud nyata
aparatur
yang
mengabdi
Dari hal tersebut diatas maka dengan
pada
adanya
hukum
dan
peraturan
yang
Negara dan juga masyarakat, Artinya tugas
dijadikan landasan dapat menjamin adanya
pemerintah adalah melayani dan memenuhi
keadilan dan sanksi yang tegas sehingga
kebutuhan masyarakat menurut peraturan
tidak
yang telah ditetapkan. Jadi dapat dikatakan
penyimpangan baik yang dilakukan oleh
bahwa
sebagai
aparat maupun wajib pajak. Sehingga
penyelenggara administrasi terkait pajak
terhindar dari adanya pungutan-pungutan
tidak
diluar ketentuan dan tidak mengganggu
peran
boleh
pemerintah
diskriminatif,
membeda-
ada
celah
untuk
melakukan
bedakan status ekonomi maupun berbelit-
perekonomian
belit dalam memberi pelayanan. Menurut
kelumpuhan ekonomi rakyat dalam hal ini
peneliti, Dinas Pendapatan Daerah sudah
wajib pajak.
cukup memenuhi syarat keadilan dalam
Dengan
yang
kondisi
menimbulkan
masyarakat
yang
memberi pelayanan kepada wajib pajak,
dinamis seperti sekarang ini maka birokrat
aparat yang ramah, sopan dan santun
dalam hal ini pemerintah harus mampu
dalam memberikan pelayanan.
memberikan pelayanan kepada masyarakat
Landasan hukum dalam pelaksanaan pemungutan merupakan
pajak syarat
hiburan yuridis
secara profesional, efektif dan efisien,
yang
sederhana, transparan dan terbuka, tepat
sudah
waktu, responsif serta adaptif, Effendi
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1
(1986:213).
tahun 2012 tentang Pajak Daerah Pajak
1. Profesional
Hiburan sendiri terkandung dalam Bagian
Dalam
Ketiga Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek
mencirikan
Pajak Pasal 15 tentang Nama Pajak
responsibilitas.
Hiburan, Pasal 16 tentang Objek Pajak
dimaksud menunjukan besarnya proses
Hiburan, Pasal 17 tentang Subjek Pajak
penyelenggaraan pelayanan publik sesuai
Hiburan dan Wajib Pajak Hiburan.
dengan
Paragraf
2
berisi
tentang
kegiatan
pelayanan
harus
akuntabilitas
dan
Akuntabilitas
yang
kepentingan-kepentingan
dari
Dasar
masyarakat. Responsibilitas yang dimaksud
Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan
yaitu menunjukan seberapa jauh proses
Pajak dengan Pasal 18 tentang Dasar
pemberian pelayanan publik yang dilakukan
Pengenaan Pajak Hiburan dan Jumlah
oleh pemerintah sesuai dengan prinsip dan
Uang Penyelenggaraan Hiburan, Pasal 19
ketentuan
tentang Tarif Pajak Untuk Tontonan Film
ditetapkan.
baik di dalam gedung maupun diluar
Dalam
administrasi
pelaksanaan
yang
telah
pemungutan
gedung atau pertunjukan keliling serta Tarif
pajak hiburan di Dinas Pendapatan Daerah
Pajak
Kota
Penyelenggaraan Hiburan selain
Tontonan
Film,
serta
Pasal
20
yang
Jayapura
profesionalitas
sudah
pekerjaan.
menunjukan Hal
tersebut
berisikan tentang Besaran Pajak Hiburan
ditegaskan oleh pengumuman yang dibuat
yang Terutang.
oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah 7
Kota Jayapura, terkait dengan pelaksanaan
WP/WR kemudian menetapkan besarnya
pemungutan pajak hiburan maupun lainnya,
tarif setelah itu melakukan pembayaran dan
saat
terakhir
bertugas
dengan
dilapangan
atribut
dilengkapi
Dispenda
dan
Surat
Dispenda
mengeluarkan
surat
keterangan fiskal.
Perintah Tugas agar nanti saat melakukan penugasan
dilapangan
aparat
tidak
3. Sederhana
melakukan penyimpangan terhadap WP
Kesederhanaan,
artinya
prosedur
misalnya melakukan pungutan liar. Selain
dalam pelayanan harus dapat dilakukan
itu, Wajib Pajak maupun Wajib Retribusi
secara mudah dan cepat tidak berbelit-belit
dilarang memberikan sesuatu untuk dan
sehingga
atas nama Kepala Dinas dan pejabat
memahami
lainnya.
pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan
dan
mudah
untuk
melaksanakan.
Dalam
cukup memenuhi asas kesederhanaan, hal
2. Efektif dan efisien Lebih
masyarakat
mengutamakan
pencapaian
ini tercermin pada misi dari Dispenda yaitu
tujuan dan sasaran, efisien sendiri artinya
meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat
menghindari
dan
terjadinya
pengulangan
memuaskan.
Seperti
yang
sudah
pemenuhan dalam persayaratan. Terkait
dijelaskan pada poin sebelumnya dengan
dengan pelaksanaan pemungutan pajak
meminimalisir
hiburan di Dinas Pendapatan Daerah Kota
pemenuhan
Jayapura sudah cukup efektif dan efisien,
tersedianya
terlihat pada pencapaian sasaran dari hasil
pelayanan maka hal tersebut memudahkan
laporan target dan realisasi pajak hiburan
dan dapat dipahami oleh WP, walau sering
yang setiap tahun nya relatif meningkat dan
dan tidak tepat waktu sesuai jadwal yang
selalu mencapai target. Dengan kontribusi
ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan
terhadap PAD pada tahun 2014 1% atau
mekanismenya membutuhkan waktu yang
dapat dikatakan sebesar Rp 1.880.444.091
panjang dan setiap harinya jumlah WP
dari
yang datang tidak dapat diprediksi. Dalam
PAD
tahun
2014
sebesar
Rp
115.000.000.000.
hal
terjadinya
pengulangan
persyaratan brosur
kelancaran
terkait
proses
dengan pelaksanaan
pelaksanaan
Untuk
meminimalisir
terjadinya
pemungutan pajak hiburan masih terdapat
pengulangan
pemenuhan
persyaratan
kendala yaitu kurangnya SDM sehingga
Dispenda
dalam melakukan tugas penghimpunan
dalam
proses
menyediakan
pelayanan.
brosur
untuk
WP
yang
data objek pajak hiburan dilapangan masih
mengurus surat fiskal agar dapat dibaca
kurang
dan dipahami apa-apa saja persayaratan
pelaksanaan
yang dibutuhkan dan dalam brosur tersebut
lancar dan maksimal jika didukung oleh
sudah tertera jelas. Setelah memahami,
SDM yang memadai.
optimal.
Bagaimana
pelayanan
akan
pun berjalan
WP dapat memenuhi dokumen-dokumen
4. Transparan dan terbuka
terkait kemudian mengikuti alur fiskal yang
Dalam tata cara pelayanan baik secara
ada mulai dari pendaftaran dan pendataan
teknis maupun administratif, waktu, biaya 8
dan
pejabat
harus
penyelenggara
melaksanakan,
pelayanan
dan listrik yang menghambat kegiatan
menginformasikan
pelayanan saat melakukan input data.
secara terbuka informasi-informasi terkait
6. Responsif
pajak agar diketahui dan dapat dipahami
Pelaksana penyelenggara pelayanan
oleh masyarakat baik diminta maupun
dituntut
tidak. Dispenda sendiri menurut peneliti
menanggapi berbagai masalah maupun
sudah cukup transparan dan terbuka hal
kebutuhan
tersebut terlihat dari misi Dispenda yang
Tanggap
ingin
berbagai masalah.
Hal ini
pengelolaan pendapatan daerah secara
tanggung
dari
efektif, transparan dan akuntabel.
pelayanan dan merupakan hal penting
menciptakan
sistem
informasi
cepat
dan artinya
jawab
tanggap
dalam
aspirsi
masyarakat.
mampu
menanggapi merupakan
penyelenggara
dalam proses pelayanan publik. Dispenda
5. Tepat waktu Pelayanan
untuk
yang
diberikan
dapat
dalam melaksanakan pelayanan baik pada
terselesaikan dalam kurun waktu yang telah
pelaksanaan pemungutan pajak hiburan
ditetapkan.
maupun
Dalam
pemungutan
pajak
Pendapatan
Daerah
pelaksanaan
hiburan
di
sendiri
Dinas
yang
pengamatan
tentunya
lainnya
penulis
berdasarkan sudah
cukup
bertanggung jawab dan responsif. Terbukti
berdasarkan dengan Perda yang ada.
dari upaya Dispenda yang rutin melakukan
Dalam melaporkan pajak seperti yang
kegiatan evaluasi terhadap objek pajak
dikatakan oleh Kepala Dinas diberikan
yang
tenggang waktu paling lambat 30 hari
melakukan penghimpunan data objek pajak
setelah saat terutangnya pajak. Untuk
hiburan yang ada termasuk potensi objek
jangka
pajak
waktu
penyelesaian
pelayanan
dilakukan selama 60 menit dimulai dari :
tidak
mencapai
hiburan
yang
target
baru.
dengan
Selain
itu
melakukan evaluasi dengan membahas langkah-langkah
strategis
untuk
meningkatkan pendapatan dari objek pajak
Pelayanan
Waktu
Pendaftaran dan Pendataan
15 menit
Input Data
15 menit
penagihan bagi WP yang menunggak. Hal
Penetapan
15 menit
tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan
Pembayaran
5 menit
penerimaan pajak hiburan dan terwujudnya
Fiskal
10 menit
yang tidak mencapai target. Cepat tanggap dalam melakukan
pendapatan daerah yang dinamis dan optimal seperti yang tertuang dalam visi Dispenda.
Dalam pelaksanaaan pemungutan
7. Adaptif
pajak tidak selamanya berjalan dengan
Pelaksanaan
lancar masih terdapat kendala dari segi
pelayanan
dapat
menyesuaikan dengan apa yang menjadi
waktu dimana bila terjadi gangguan teknis
tuntutan, masyarakat 9
keinginan yang
dan terus
aspirasi mengalami
perubahan
dan
perkembangan.
sehingga menimbulkan tunggak an yang
Pelaksanaan pelayanan di Dispenda sudah cukup
adaptif
hal
ini
dari
Dari beberapa ciri kualitas pelayanan
penyediaan sarana dan prasarana yang
publik menurut Effendi (1986:213) belum
sudah cukup memadai sesuai dengan
sepenuhnya
keingin
seperti dari segi ketepatan waktu, kriteria
masyarakat.
terlihat
lebih banyak.
Walaupun
belum
terlaksana
dengan
baik,
sepenuhnya terpenuhi secara keseluruhan.
adaptif
8. KESIMPULAN
Artinya pelayanan yang dilakukan oleh
Berdasarkan
hasil
penelitian
serta
Dispenda
yang
kriteria
terkait
kesederhanaan.
dengan
pelaksanaan
telah dilaksanakan dapat ditarik kesimpulan
pemungutan
pajak
hiburan
belum
bahwa dalam pelaksanaan pemungutan
sepenuhnya
berjalan
secara
optimal,
pajak hiburan di Dinas Pendapatan Daerah
karena
Kota Jayapura sudah cukup baik dan
pelayanan publik.
belum
memenuhi
kualitas
sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1
9. DAFTAR PUSTAKA
Tahun
Daerah.
Devas, Nick. 1989. Keuangan Pemerintah
Berdasarkan indikator kualitas pelayanan
Daerah di Indonesia, terjemahan
publik yang dominan sudah memenuhi
Maris Masri. Jakarta: UI-press.
kriteria. Namun masih terdapat kendala
Gunawan, Imam. 2013. Metode Penelitian
2012
Tentang
Pajak
Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara.
yang bersumber dari SDM dan Wajib Pajak. Kemampuan terbatas
dan
mengenai
SDM
masih
Komarudin. 2014. Revormasi Birokrasi dan
pemahaman
Pelayan Pablik. Jakarta: Penerbit
yang
kurangnya
pemanfaatan
teknologi
Genesindo.
yang
Mardiasmo. 2009. Perpajakan 2009 Edisi
digunakan dalam pengelolaan data dan
Revisi. Yogyakarta: Andi.
informasi serta dalam proses pelaksanaan pemungutan
pajak
hiburan
Mardiasmo. 2003. Perpajakan Edisi Revisi.
masih
Yogyakarta: Andi.
kurangnya SDM/pegawai dalam melakukan
Mulyadi, Deddy. 2015. Studi Kebijaka
tugas penghimpunan data objek pajak hiburan
dilapangan
sehingga
dalam
Publik
objek
pajak
Perpajakan. Jakarta: Erlangga.
dalam
Pasolong, Harbani 2007.Teori Administrasi
menjual dan melaporkan produknya masih
Publik. Bandung: Alfabeta.
menggunakan sistem manual sehingga
Agus
dan
melakukan manipulasi data, serta masih
Panca.2004.
Pajak
ada beberapa yang melaporkan pajaknya
Retribusi
menunggu hasil rekapitulasi dari kantor
Malang: Bayumedia.
dilapangan
banyak
wajib
pajak
Publik.
Pandiangan, Liberti. 2014. Administrasi
Kendala dari Wajib Pajak yaitu masih beberapa
Pelayanan
Yogyakarta: Alfabeta.
menghimpun data masih kurang optimal.
adanya
dan
Purwanto,
yang
pusat yang memakan waktu cukup lama 10
Daerah
Kurniawan, Daerah di
dan
Indonesia.
Safrony, M Ladzi. 2012. Manajemen dan Revormasi
Pelayanan
Publik.
Surabaya: Aditya Media Publishing. Santosa, Pandji. 2008. Administrasi Publik. Bandung: PT Refika Aditama. Sugiyono.
2012.
Kuantitatif,
Metode Kualitatif
Penelitian dan
R&D.
Darmadi.
2011.
Bandung: CV. Alvabeta. Sukidin
&
Damai
Administrasi
Publik.
Jogjakarta:
LaksBang PRESSindo. Susanti, Jeni & Ahmad, dahlan. 2015. Perpajakan. Malang: Empatdua Media. Suyanto, Bagong & Sutinah. 2005. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Prenada Media. Waluyo
dan
Indonesia
Ilyas. Edisi
2002. Ke
Perpajakan 4.
Jakarta:
Salemba Empat.
11
