EVALUASI ATAS PENGENDALIAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TERHADAP PELANGGARAN PITA CUKAI ROKOK
MUHAMMAD SETYA DWIPRASASTI SUDARMO Universitas Bina Nusantara, Jl. Kebon jeruk Raya No 27, Telp: (021) 53696969 Email:
[email protected]
ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan sistem pengendalian yang dilakukan terhadap pelanggaran pita cukai rokok, untuk mengetahui cara kerja yang digunakan dalam mengatasi pelanggaran pita cukai rokok serta untuk mengidentifikasi kekurangan, kelemahan dan hambatan dari pengendalian yang dilakukan oleh DJBC terhadap pelanggaran pita cukai rokok. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif yang kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, seperti melakukan wawancara kepada pihak yang berwenang, melakukan observasi langsung, dan melakukan dokumentasi. Penulis melakukan penelitian pada DJBC merupakan suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting dari Negara, salah satunya yaitu menangani pelanggaran. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kegiatan operasional DJBC terhadap pelanggaran pita cukai rokok sudah berjalan cukup baik. Namun, masih terdapat kelemahan-kelemahan seperti kurangnya pengawasan secara langsung terhadap pelekatan pita cukai rokok, kurangnya pengendalian terhadap alat yang digunakan untuk merekatkan pita cukai pada rokok, kurang intensnya operasi pasar yang dilakukan.
Kata Kunci: Pengendalian Umum, Pengendalian Pita Cukai Rokok
ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the changes made to the control system that cigarette excise stamps offense, to find ways of working that are used in addressing violations of cigarette excise stamps as well as to identify gaps, weaknesses and constraints of controlling performed by DGCE against violations of cigarette excise stamps. The research method used by the author is a qualitative descriptive study. Source of data used is primary data, such as conduct interviews with authorities, direct observation, and documentation. The author conducted research on DGCE is an institution which has the important role of the State, one of which is dealing with violations. The results of this study explained that the operational activities against violations DGCE cigarette tax band has been going pretty well. However, there are weaknesses such as lack of direct supervision on tape sticking cigarette taxes, a lack of control of the tool used to glue the ribbon excise duty on cigarettes, less intense market operations and less severity of sanctions obtained by the infringer. KeyWords: common control, cigarette excise stamps control
PENDAHULUAN Seiring dengan perkembangan ekonomi di Indonesia, khususnya banyaknya pelanggaran cukai rokok ilegal terhadap perdagangan dalam dan luar negeri yang mengarah dapat menghilangkan potensi dari pendapatan negara dari cukai sekaligus mengurangi efektifitas kebijakan dalam mengendalikan konsumsi rokok. Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) adalah salah satu instansi vertikal dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertugas melakukan melayani masyarakat dibidang kepabeanan dan cukai. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai. Pengenaan cukai di beberapa negara maju, tujuannya adalah membatasi barang-barang yang berdampak negatif secara sosial (pornografi dan lain-lain) dan juga kesehatan (rokok, minuman keras dan lain-lain). Tujuan lainnya adalah perlindungan lingkungan dan sumber-sumber alam (minuman kemasan, limbah dan lain-lain), serta mengurangi atau membatasi konsumsi barang-barang mewah dan sebagainya. Rokok merupakan salah satu pemasukan cukai terbesar di Indonesia, penerimaan cukai terus meningkat tajam per tahunnya. Penerimaan cukai rokok tahun 2013 meningkat Rp 12,95 triliun atau 14,3 persen dibandingkan pada 2012. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata penerimaan cukai meningkat 15,8 persen. Rokok merupakan komoditas yang kontroversial di Indonesia, penghisap rokok terus meningkat bertambah. Sebagai komoditas berkategori sangat populer, banyak pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara tak wajar dengan melanggar ketentuan tentang pita cukai.
Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan peningkatan penerapan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Sistem pengendalian internal yang baik akan berguna untuk menjaga keamanan harta milik suatu organisasi, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi dalam operasi dan membantu menjaga agar tidak ada yang menyimpang dari kebijakan manajemen yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki tugas atas pengendalian dan masing-masing unit memiliki tugas yang berbeda atas pengendalian. Unit Direktorat Jenderal mempunyai tugas untuk merumusakna kebijakan kegiatan pemantauan pengendalian di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pemantauan pengendalian di lingkungan DJBC. Dalam menjalankan tugas, bidang kepatuhan internal tidak memihak atau berusaha melindungi salah satu pihak yang sedang dinilai atau diukur kinerjanya. Sehingga bidang ini tidak dibenarkan menerima sesuatu apapun yang dapat mempengaruhi keputusan profesionalnya. Sehingga profesionalisme dalam menjalankan tugasnya benarbenar terjaga.
Tujuan dilakukannya penelitian : 1.
Mengetahui pengendalian yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pelanggaran pita cukai rokok.
2.
Mengetahui cara kerja yang digunakan oleh DJBC dalam mengatasi pelanggaran pita cukai rokok.
3.
Mengidentifikasi kekurangan dan hambatan dari pengendalian yang dilakukan Direktorat Jendral Bea dan Cukai terhadap pelanggaran pita cukai rokok.
Manfaat dilakukannya penelitian : 1.
Bagi DJBC Sebagai saran bagi perusahaan dengan memberikan masukan atau rekomendasi sebagai landasan kebijakan bagi perusahaan untuk meningkatkan pengendalian DJBC agar bisa lebih baik.
2.
Bagi Penulis Agar memperoleh pengetahuan dalam memahami sistem kerja pengendalian operasional dan prosedur pengendalian suatu badan perusahaan milik negara.
3.
Bagi Pembaca Sebagai bahan referensi dan bahan perbandingan bagi pembaca pada umumnya yang berminat untuk mengetahui sistem dan prosedur pengendalian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pelanggaran pita cukai rokok
OBJEK PENELITIAN Objek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian operasional tentang pengelolaan pita cukai dan pengendalian yang dilakukan di Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Tugas dari DJBC adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
METODE PENELITIAN Dalam penelitian ini perlu dilakukan pengumpulan data untuk mencari informasi yang berkaitan dengan hal yang dibahas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 1.
Metode Wawancara Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan kepada responden. Wawancara ini bersifat tidak terstuktur dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahaan yang akan ditanyakan kepada Direktorat Cukai. Metode ini digunakan dalam rangka mendapatkan data primer berupa data mengenai aktivitas pengendalian perusahaan serta gambaran umum tentang perusahaan Jasa Konstruksi.
2.
Dokumentasi Suatu pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara menyalin dan mencatat dokumen-dokumen yang ada di Direktorat Cukai yang berhubungan dengan penelitian ini.
Berikut adalah manajemen prosedur di Direktorat Jenderal Bea & Cukai : 1. Manajemen prosedur, unit Direktorat Jendral memiliki tugas merumuskan kebijakan kegiatan pemantauan pengendalian internal di lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai juga mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pemantauan pengendalian internal di lingkungan DJBC. 2. Prinsip dasar, setiap pegawai negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Tanggung jawab pribadi, mengangkat dan mentaati sumpah/ janji pegawai negeri sipil dan sumpah/ janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undengan yang berlaku 4. Ketaatan pada undang-undang, Semua pegawai harus tunduk dan patuh pada undang-undang dan ketentuan formal yang berlaku.
5. Tanggung jawab pada masyarakat, dalam melaksanakan tugasnya setiap pegawai wajib memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai wujud kesadaran akan kedudukannya sebagai pelayan masyarakat. 6. Pemberian berupa hadiah atau imbalan bagi pegawai, dalam melaksanakan tugasnya seringkali pegawai berhubungan dengan organisasi, pengguna jasa atau anggota masyarakat yang mengharapkan adanya penyimpangan prosedur dari ketentuan yang berlaku, dengan menjanjikan hadiah atau imbalan untuk pegawai tersebut. 7. Penggunaan barang dan jasa dinas, barang dan jasa dinas adalah aset institusi untuk mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum. Kecuali jika diberi wewenang secara khusus, penggunaan sumber daya atau jasa dinas untuk kepentingan atau keuntungan pribadi sangat dilarang
PEMBAHASAN Temuan pengendalian atas pelanggaran terhadap pita cukai : 1.
Adanya kurang pengawasan secara langsung terhadap pelekatan pita cukai rokok Pengawasan memang sudah dilakukan secara tidak langsung dengan menilai atau menganalisa pembeli. Juga mencocokan dokumen-dokumen terkait tentang cukai HT. Pengawasan secara langsung sangat diperlukan dalam pelekatan pita cukai. Hal ini diperlukan karena terkadang banyak pelaku usaha yang kurang bertanggung jawab dan ingin mencari keuntungan sendiri, dalam melakukan usaha pada hasil tembakau. Contohnya pada saat pita cukai datang ke gudang pusat, para pengusaha atau perwakilan dari pemesan pita cukai yang hadir untuk mengambil pita sampai di gudang atau dikirim ke pemesan, tidak hanya memastikan pita cukai akan sampai pabrik masing-masing dengan baik. Tetapi petugas juga ikut menyaksikan secara langsung dalam proses pelekatan pita cukai. Adanya batasan berupa peraturan yang sudah ditetapkan mungkin sudah dinomor duakan bagi mereka pelaku pelanggaran. Maka dari itu kebijakan-kebijakan Negara sangat membantu dalam melakukan pencegahan pelanggaran.
2.
Adanya kurang pengendalian terhadap alat perekat pita cukai rokok Permasalahan alat perekat ini menjadi penting untuk ditentukan ketika masih adanya pelanggaran jenis penggunaan pita cukai bekas di pasar.
3.
Kurang intensif melakukan operasi pasar terhadap pita cukai rokok Kondisi yang terjadi yaitu luasnya pasar BKC, operasi pasar adalah salah satu usaha pengendalian atas pelanggaran. Kemungkinan dengan intensitas operasi pasar yang lebih sering dilakukan dapat membuat pengendalian atas pelanggaran teratasi, setidaknya menemukan jenis pelanggaran yang kerap terjadi di pasar HT.
4.
Pengawasan Terhadap Pabrik HT atau Pembeli Pita Cukai Kurang Rutin Intensitas pengawasan yang kurang kepada perusahaan hasil tembakau yang dapat mengakibatkan celah untuk melakukan pelanggaran.
SIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil evaluasi, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 1.
Kurangnya pengawasan secara langsung terhadap pelekatan pita
cukai rokok. Pengawasan
memang sudah dilakukan secara tidak langsung dengan menilai atau menganalisa pembelian atas pemesanan dan penyediaan PC HT. Juga mencocokan dokumen-dokumen terkait tentang cukai HT. Pengawasan secara langsung sangat diperlukan dalam pelekatan pita cukai. Hal ini diperlukan karena terkadang banyak pelaku usaha yang kurang bertanggung jawab dan ingin mencari keuntungan sendiri, dalam melakukan usaha pada hasil tembakau. 2.
Kurang pengendalian terhadap alat perekat pita cukai rokok. Sehingga banyak beredarnya pita cukai rokok bekas yang masih bagus atau tidak mengalami kerusakan.
3.
Operasi pasar kurang sering dilakukan. Kondisi yang terjadi yaitu luasnya pasar BKC, operasi pasar adalah salah satu usaha pengendalian atas pelanggaran secara langsung yang bisa dilakukan. Kemungkinan dengan intensitas operasi pasar yang lebih sering dilakukan dapat membuat pengendalian atas pelanggaran teratasi, setidaknya menemukan jenis pelanggaran yang kerap terjadi di pasar HT.
4.
Intensitas pengawasan yang kurang kepada perusahaan hasil tembakau yang dapat mengakibatkan celah untuk melakukan pelanggaran.
Berikut adalah beberapa saran untuk melakukan perbaikan : 1.
Proses pengawasan pada pelekatan pita cukai HT harus lebih diperketat lagi dengan menambahkan tenaga pengawas di setiap pabrik atau pengusaha yang membeli pita cukai. Hal ini dapat mencegah pelanggaran terhadap pita cukai salah personalisasi yaitu pelanggaran terhadap pita cukai yang disebabkan karena pengawasan pelekatan.
2.
Alat perekat untuk pita cukai harus lebih disesuaikan dan harus lebih bisa merekat dengan kuat dan akan hancur rusak atau sobek jika BKC telah dibuka, agar tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena sejauh ini dari hasil penelitian, diketahui bahwa terdapatnya cukai bekas yang masih bagus dan tidak mengalami kerusakan yang dapat digunakan kembali. Penggunaan pita cukai bekas adalah merupakan pelanggaran yang berhubungan dengan pendapatan untuk Negara yang tertunda yang seharusnya menjadi pemasukan untuk Negara.
3.
Operasi pasar terhadap pita cukai harus lebih sering dilakukan karena untuk meminimalisir pelanggaran pita cukai yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin mendapatkan keuntungan lebih.
4.
Pengawasan Terhadap Pabrik HT atau Pembeli Pita Cukai harus lebih Rutin dilakukan karena Intensitas pengawasan yang baik kepada perusahaan hasil tembakau yang dapat menutup celah untuk melakukan pelanggaran
DAFTAR REFERENSI Adnin et al. (2009). Kerugian Negara Akibat Aktivitas Ilegal pada Industri Rokok. Jakarta: Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Masyarakat. Agoes S. (2011). Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik. Jakarta : Salemba Empat. Arens A.A., Elder, Randal J., Mark S.B. (2010). Auditing and Assurance Service. An Integrated Approach, 19th Edition, Prentice Hall, Englewood Clifts, New Jersey. Azizy Q.A. (2007). Change Management. Jakarta : Gramedia. Bastian I. (2007). Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik. Jakarta :Erlangga. Darono A. (2007). Aplikasi Excel Sebagai Perangkat Bantu Audit. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. Kell, Johnson, Boynton. 2004. Modern Auditing. Jakarta : Erlangga. Rai A.N.I. (2008). Audit Kinerja Pada Sektor Publik. Jakarta :SalembaEmpat. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Tentang Cukai. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tetang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Rivai V. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Jakarta : Rajawali Pers. Satriawan et al. (2012). Survei Cukai Rokok Ilegal 2012 di Indonesia. Yogyakarta :Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada. Suryantini A. (2014). Kebijakan Cukai Hasil Tembakau 2015. Warta Bea Cukai, 481(27-28). Suswinarno. (2013). Mengantisipasi Risiko Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Jakarta :TransmediaPustaka. Tangkilisan S.N.H. (2007). Manajemen Publik. Jakarta : PT. Grasindo. Wandanarum P.M.S. (2013). Auditing Pendekatan Sektor Publikdan Privat. Jakarta :Erlangga. Waridin G.B.(2005). Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Perilaku Kepemimpinan, Kepuasan Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja. Jakarta : Grasindo. Zuhrawaty. (2009). Panduan dan Kiat Sukses Menjadi Auditor ISO 9000. Yogyakarta : Media Pressindo. bea&cukai.go.id - http://eprints.uns.ac.id/8194/Sabtu, 2 Agustus 2014 pukul 22:33 wib http://ekbis.sindonews.com/read/675177/33/cukai-ilegal-rugikan-negara-hingga-rp596-m-1348718754 Senin, 19 Januari 2015 pukul 13.54 http://peraturan.beacukai.go.id/index.html?page=detail/jenis/13/67/peraturan-dirjen-bea-cukai/per-46-bc2011/peningkatan-penerapan-pengendalian-intern-di-lingkungan-dirktorat-jenderal-beadan-cukai.html Minggu, 3 Agustus 2014 pukul 10.25 wib
http://peraturan.beacukai.go.id/index.html?page=detail/jenis/26/74/peraturan-pemerintah/perpu-602008/sistem-pengendalian-intern-pemerintah.html Rabu, 27 Agustus 2014 pukul 11.23 wib http://repository.beacukai.go.id/peraturan/2011/11/4093a629ae83-perpu-nomor-60-tahun-2008.pdf Kamis, 28 Agustus 2014 pukul 10.35wib http://sejarah.kompasiana.com/2013/05/13/sejarah-bea-dan-cukai-di-indonesia-559578.html Sabtu, 23 Agustus 2014 pukul 11: 21 wib http://www.merdeka.com/uang/5-indikasi-industri-rokok-bakal-abadi-asapi-indonesia.html Sabtu, 2 Agustus 2014 pukul 22:56 wib http://www.scribd.com/doc/7706684/Warta-Bea-Cukai-Edisi-391.html Senin, 4 Agustus 2014 pukul 13.27 wib http://www.sjdih.kemenkeu.go.id/fullText/2007/39TAHUN2007UU.htmlSabtu, 2 Agustus 2014 pukul 22:58 http://www.tribunnews.com/regional/2014/08/15/produksi-rokok-illegal-di-surabaya-tumbuh-subur Senin, 19 Januari 2015 pukul 13.26 Jones L., Frederick, Rama V., Dasartha. 2008. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta : Salemba Empat.
