ETIKA DAN KODE ETIK HUKUM ARSITEK DALAM INDUSTRI KONSTRUKSI DI INDONESIA

Manlian : Etika dan Kode Etik Hukum Arsitek

ETIKA DAN KODE ETIK HUKUM ARSITEK DALAM INDUSTRI KONSTRUKSI DI INDONESIA Manlian Ronald A. ( Dosen Fakultas Desain dan Teknik Perencanaan Universitas Pelita Harapan) ABSTRACT Ethics and code of ethics have actually different meanings in construction industry, especially an Architect as a designer in planning process. These words will be discussed and analyzed in this paper which is important for an A rchitect in doing their professional responsibility making the design. There are few aspects that will be discuss in this paper correlating to the ethics and the code ethics of Architect that will be compare to the Law System in Indonesia. By awareness to all the aspects of ethics and code of ethics of professional architect, the construction industry process will be implemented well for the future in Indonesia. Keywords : ethics, code of ethics, construction industry, architect, law system, ethics of professional architect.

I. INDUSTRI KONSTRUKSI DI INDONESIA Industri konstruksi sebagai bagian usaha bisnis perekonomian di Indonesia memiliki kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian bangsa, sebagai bangsa yang sedang membangun menuju masyarakat adil dan makmur (Pembakaan UUD 1945). Peranan jasa konstruksi di dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan untuk mewujudkan tujuan pembangunan

nasional dapat dinyatakan dalam gambaran sebagai berikut (Exclusive Market & Business Opportunities Report, "Indonesia Construction Industry Market Survey 19962000): • Pada negara berkembang sumbangan langsung bidang jasa konstruksi terhadap produk domestik bruto rata-rata berkisar antara 3% - 8%, dan bernilai di atas 50% dari jumlah pembentukan modal tetap setiap tahun • Lebih dari 40% atau kira-kira

Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 1, No. 3, Maret 2002

215


US$ 22 milyar dari dana pinjaman yang dikeluarkan oleh Bank Dunia untuk tahun 1980 dan 1981 telah diinvestasikan kembali dalam bidang konstruksi. Selama 2 (dua) dekade terakhir ini perkembangan nasional telah berkembang dengan pesat, yang ditandai dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 8% per tahun. Sedangkan pertumbuhan konstruksi berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) dari tahun 19901994 mengalami peningkatan sebesar 22,21%. Saat ini, perkembangan nasional tidak terlalu melonjak oleh karena krisis ekonomi sejak tahun 1997. Mengamati hal ini, maka segala upaya dilakukan untuk menjaga agar usaha jasa konstruksi tetap berjalan lancar, agar perekonomian bangsa stabil, yang berarti bahwa segala sesuatu yang mengakibatkan pertumbuhan konstruksi terhambat, harus dilakukan upaya pengalihan resiko konstruksi.

1.1 Perkembangan Ekonomi Dunia Bank Dunia (IMF/World Bank) dalam laporan terakhir mengenai 216

perkembangan ekonomi global (Global Economic Prospectus and Developing Countries 1995) menyebutkan prospek perekonomian secara global dalam 10 tahun sejak tahun 1995-2005 akan lebih cerah dibandingkan periode tahun 1985-1995. Berbeda dengan dasawarsa tahun-tahun sebelumnya, prospek cerah perekonomian dekade mendatang ini menunjukkan gambaran yang lebih merata dengan ditandai pertumbuhan ekonomi yang positif terjadi hampir di semua kawasan, termasuk negara maju yang mulai bangkit dari resesi dan tiga kawasan, yaitu : negara-negara bekas komunis di Eropa Timur dan Asia Tengah, Sub Sahara serta Timur Tengah, Afrika Utara, yang semula mengalami gejolak pertumbuhan ekonomi. Gambaran cerah pertumbuhan ekonomi tersebut kemudian ditambah dengan adanya pemulihan ekonomi secara mantap di negara-negara industri, pertumbuhan ekonomi tinggi di negaranagara berkembang, serta bergulir lebih cepatnya arus globalisasi. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan investasi global sebesar 14% menjadi 195 milyar dolar akibat

Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. ], No. 3, Maret 2002


investasi Amerika Serikat dan Inggris yang meningkat 41,1% dan 33,4%.

dengan sebesar rata-rata 6,14%.

1.2 Perkembangan Industri Konstruksi di Indonesia

Yang menjadi ciri khas industri konstruksi adalah berdasarkan teknologi yang selalu berkembang setiap waktu, sehingga akhirnya industri konstruksi selalu berkembang tanpa henti sesuai dengan kemajuan peradaban manusia. Pada awalnya, konstruksi bersifat ke arah industri jasa yang lebih banyak ditentukan oleh tingkat kualifikasi manusianya daripada teknologinya yang dilindungi oleh hak paten atau ketersediaan fasilitas modal. Selain itu, konstruksi juga bersifat sangat terpecah-pecah dan kadang-kadang juga terpisah-pisah, namun pada waktu mendesak industri konstruksi dapat memobilisasi sumbernya dengan cepat. Industri konstruksi juga memiliki sifat berorientasi pada konsumen. Hal ini ditunjukkan dari hasil pendapatan industri konstruksi, sebagian disumbangkan bagi pengembangan penelitian dalam rangka pengembangan teknologi konstruksi bagi kepuasan konsumen sebagai orientasi industri konstruksi.

Pertumbuhan industri konstruksi Indonesia selama 4 Pelita yaitu pada periode 1969/1979 1988/1989 dan Pelita V (sampai dengan tahun 1993) terus menunjukkan laju pertumbuhan yang cenderung berfluktuasi tajam. Dari pertumbuhan sebesar 23,2% pada Pelita I, mengalami penurunan sampai 15,2 pada Pelita II, kemudian sebesar 8,8% pada Pelita III dan anjlok menjadi -0,0049% pada Pelita IV, sedangkan pada Pelta V mencapai pertumbuhan sebesar 6%. Pada periode 1989/1990 sampai 1992/1993, industri konstruksi Indonesia mengalami perkembangan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6% yang relatif lebih baik jika dibandingkan perkembangan sektor-sektor industri lainnya, seperti pertumbuhan pertanian sebesar 34% dan sektor pertambangan 0,4% yang berselisish sedikit dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada masa itu, yang mampu berkembang Law Review, Fakultas Hukum Universitas

1.3 Sifat Industri Konstruksi

Harapan, Vol. 1, No. 3, Maret 2002

217


1.4 Tipe Proyek Konstruksi Secara umum, tipe proyek konstruksi dapat dikategorikan : a. Konstruksi Pemukiman {Residential Construction) b. Konstruksi Gedung {Building Construction) c. Konstruksii Rekayasa Berat {Heavy Engineering Construction) d. Konstruksi Industri {Industrial Construction) II. ETIKA ARSITEK Etika dan Kode Etik merupakan

218

2 istilah yang memiliki makna yang berbeda. Kedua istilah tersebut dapat diistilahkan sebagai sikap/ perilaku dan aturan/tata atur. Etika yang berarti sikap/perilaku maknanya berbeda dengan kode etik yang berarti bentuk aturan/tata atur dari perilaku yang ada. Kode etik lebih berbentuk aturan baku yang sistematis sebagai panduan dan acuan bagi seseorang/ sekelompok orang yang dalam hal ini adalah Arsitek. Peran dan posisi arsitek dalam industri konstruksi dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini:



Feasibility Study

» •

Design

- Desain/Rekayas

Operation & Maintenance

- Bahan Baku

- Tck. Konstruksi

• Punjuaian

Tekjiologi

• Kcpasliun

• Bahan Sclengahjadi

'let Produksi

• Tcknik Operas

Ekononii

- "I'ck. Dcsmn

- Kompaneu Prodnk

Tck. Pciwclcsa

• Tcknik

iVmluiiiiim

- Kesesu.iian

- Aim rJunni

luvcMusi

Pcittelihuraan

Input

Evaiuasl/ Bionomifa

• Bvaluasi Teknotogi - Evaluasi Lingkungan • Evaluasi

Kualilas Produk

Ekonomjs

Lifigkungan SoxPol

Implcmemasi Anlar Disiplil

Anuir Disiplin

Dipas.ik Olch IndustriIndustri Munul'uktur Pendtikung

Catalan Aiia Yang Diupcrasikun Oleh Lerabagn, Individu dan Masyarukal

Feedback kc Semua Inpuis Scbelumnya Untuk Risel. Pendidikan, PertgcmhanKari

Masukan-masukan dan Umpan Balik : • Risei Dasar, Riset Terapan, llmu Dasar. Ilmu Terapan (multi disiplin) • Pengembangan Teknologi yang dilaksanakan lembaga-lembaga penelilian, perguruan

Gambar 2.1 Proses Industri Konstruksi Dari tabel di atas dapat diamati bahwa posisi arsitek secara mendasar berada dalam tahap desain dimana seorang arsitek melakukan penyelesaian desain suatu proyek mengacu hasil input pada tahap sebelumnya yaitu studi kelayakan (feasibility study) masukan dari owner/'share holder dalam industri konstruksi.

Dengan mengamati peran dan posisi seorang arsitek dalam industri konstruksi di Indonesia, ada beberapa faktor penting tentang Architectural Ethics/Etika. Arsitek seperti di bawah ini: 1. Being "good" at designing Faktor ini berangkat dari filosofi bagaimana seorang arsitek terlibat dalam proses desain dan


219


bagaimana seorang arsitek memahami serta mengetahui bagaimana melakukan desain. Pekerjaan seorang arsitek diawali dari pemahaman dan kebutuhan klien sebagai pemberi tugas mengenai bangunan yang dibutuhkan. Hal ini menuntut adanya suatu sikap serta perilaku seorang arsitek yang baik dan mampu memenuhi kebutuhan si pemberi tugas dengan baik melalui desain proyek yang baik. Ukuran "baik/fremg good' dalam desain ini menjadi parameter mendasar bagi seorang arsitek untuk 'tahu' bagaimana melakukan proses desain secara sempurna. 2. "Good" Intentions in Architecture Dalam pemahaman ini, diharapkan adanya suatu prestasi dan sikap merancang yang memiliki nilai tambah di masa depan/ma&e things better in the future, yang berarti desain seorang arsitek selalu berkembang terus di masa depan. Hal ini merupakan implementasi penyediaan ruang/space sebagai tujuan pokok perancangan arsitektur. 3. Relationships in Architectural 220

Practices Keterlibatan berbagai pihak pelaku konstruksi dalam desain merupakan hal penting kesempurnaan desain. Keberhasilan suatu desain arsitektur perlu memikirkan pihak lain, misalnya owner sebagai pemilik ide dan penyandang dana, kontraktor sebagai pelaksana konstruksi, manajer konstruksi sebagai pihak yang melakukan seluruh proses industri konstruksi dari awal/studi kelayakan sampai operasional proyek atas kontrak pemilik proyek termasuk penyusunan dan pengaturan dokumen kontrak konstruksi, ahli ME yang melaksanakan mekanikal dan elektrikal sistem dalam proyek serta para ahli lingkungan terkait. Kerjasama antar disiplin perlu dijalin untuk kesempurnaan desain. 4. Architectural Virtues Faktor ini menekankan tentang knowing about architecture si perancang yang wajib dimiliki untuk mengimplementasikan imajinasi ide ruang dalam desain konstruksi. Dalam pengertian ini, konsep desain lebih banyak diarahkan ke alam/ environment yang mampu



secara sinergis menyatu dengan alam membentuk desain yang menyatu/'unity. 5. Architectural Ethics Beyond Designing Architectural Ethics Beyond Designing lebih menekankan sikap dan peran arsitek yang tidak hanya mampu melakukan aktivitas professional desain, tetapi juga mampu melakukan aktivitas lain dalam bidang non arsitektur seperti pemerintahan, proyek-proyek social yang bersifat profitable/non profitable. Sikap ini adalah sikap advance dari dasar kemampuan seoranga arsitek yang dituntut untuk mampu melakukan hal lain yang memiliki kontribusi dalam dunia arsitektur. 6. Buildings and Ethics Implicit in Them Pada akhirnya secara alamiah, bangunan dan perancang secara menyatu bersikap secara ramah di lingkunganl environment untuk melayani kebutuhan ruang masyarakat umum sebagai wujud desain secara nyata.

di bawah ini, yaitu : 1. The architect 2. The architectural process 3. The buildings themselves, and other landscape modifications

Dengan mengamati filosofi ethics of architects di atas, dapat disimpulkan 3 fundamental conditions of architectural ethics seperti

3.1

Law Review, Fakultas Hukum Universitas

III.

KODE ETIK HUKUM ARSITEK

Kode etik seperti analisa di awal, lebih menekankan kepada suatu tatanan/aturan yang wajib dipatuhi dan ditaati dalam bersikap serta berperilaku sebagai arsitek professional. Kode etik arsitek yang berlaku di Indonesia mengacu secara hukum yang menstandarkan kualifikasi kemampuan arsitek sebagai arsitek professional yang seutuhnya. Kode etik arsitek secara hukum mengacu kepada beberapa peraturan hukum nasional maupun internasional. Secara nasional, kode etik hukum arsitek mengacu kepada Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999, Peraturan Pemerintah RI No 28,29, 30 tahun 2000, Kode etik arsitek professional Ikatan Arsitek Indonesia IAI, Code of Ethics AIA. Kode Etik Hukum Arsitek dalam UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Harapan, Vol. 1, No. 3, Maret 2002

221


Sejak disetujui DPR RI tanggal 30 April 1999 kemudian diundangkan pada tanggal 7 Mei 1999 yang dalam pelaksanaan efektif diberlakukan 7 Mei 2000, UU Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999 saat in belum berfungsi secara maksimal mewadahi aktivitas arsitek secara hukum. Hal ini terlihat dari dasar pelayanan jasa konstruksi untuk melakukan konsultasi perencanaan konstruksi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan konsultasi pengawasan konstruksi. Dalam UU Jasa konstruksi belum diatur secara detail tentang kualifikasi seorang arsitek professional yang menangani suatu jenis proyek. Arsitek yang berpengalaman secara pendidikan dan profesi layak melakukan perencanaan proyek dalam skala besar, demikian sebaliknya. Hal ini belum diatur secara tertulis dalam UUJK No. 18 tahun 1999. Kualifikasi ini akhirnya mengacu kepada Kode Etik Ikatan Arsitek Indonesia yang dalam pelaksanaannya melakukan sertifikasi asosiasi terhadap profesionalisme arsitek dalam bidangnya. Dalam UUJK banyak diatur tentang proses pelaksanaan konstruksi yang banyak kaitannya 222

dengan pihak kontraktor, kegagalan bangunan, peran masyarakat jasa konstruksi, peran pemerintah, peran lembaga/asosiasi/LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi), pembinaan jasa konstruksi, sengketa dalam konstruksi dan beberapa aturan peralihan. Walaupun belum diatur secara jelas/detail peran arsitek dalam UUJK No 18 tahun 1999 tersebut, hal pokok yang dapat dikembangkan, antara lain : 1. Pengesahan standarisasi professional arsitek mengacu kepada Ikatan Arsitek Indonesia yang saat ini sudah mengacu kepada Ikatan Arsitek Dunia (UIA). Kualifikasi ini berjenjang dengan kualifikasi : arsitek biasa,, arsitek professional, arsitek professional tingkat nasional, arsitek professional dunia 2. Aturan tentang sertifikasi ijin perancangan SIBP (Surat Ijin Bekerja Perencana) sebagai ijin yang sah secara hukum melakukan jasa perencanaan konstruksi sesuai dengan kriteria profesionalisme arsitek 3. Ruang lingkup kegiatan yang berhak dikerjakan seorang arsitek dalam proses industri konstruksi juga harus diatur

Law Review, Fakidtas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 1, No. 3, Maret 2002


dengan jelas. Filosofi dasar perencana hanyalah bekerja pada tahap desain. Namun, karya arsitek tidak hanya pada tahap desain dapat dilakukan, namun sampai proyek berjalan dan hancur, arsitek layaknya tetap terlibat sebagai desain utuh sesuai dengan etika dasar arsitek. 3.2

Peraturan Pemerintah RI No. 28. 29. 30 Tahun 2000 Tentang Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah RI No. 28,29, 30 tahun 2000 Tentang Jasa Konstruksi pada dasarnya mendukung UUJK No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Peraturan Pemerintah RI No. 28, tahun 2000 pada dasarnya mengatur tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi. Dalam PP No. 28/ tahun 2000 ini, diatur tentang ketentuan umum dalam usaha jasa konstruksi, tenaga kerja konstruksi, peran masyarakat jasa konstruksi, berbagai sanksi administrasi dan ketentuan-ketentuan lainnya. Dari 39 pasal dalam PP No. 28 tahun 2000 hal-hal pokok yang merupakan dasar kode etik arsitek sebagai perancang dalam usaha jasa konstruksi antara lain : Law Review, Fakultas Hukum Universitas

1. Sertifikasi pengakuan keahlian perancang dalam hal ini arsitek sebagai tanda bukti sah terhadap pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi perancang. 2. Arsitek yang mendapat sertifikasi terlebih dahulu bergabung dalam asosiasi profesi sebagai dasar akreditasi profesi untuk ikut berbagai tender proyek tingkat nasional maupun internasional. 3. Asosiasi profesi arsitek telah terakreditasi secara nasional maupun internasional untuk dapat bertukar kualitas profesi perancang di tingkat nasional dan internasional. Dalam PP No. 29 tahun 2000, keterlibatan perancang secara hukum meliputi: 1. Arsitek professional dapat dipilih sebagai perencana setelah memenuhi persyaratan professional profesi dan memiliki ijin bekerja perencana (SIBP) melalui proses pemilihan baik dalam tahap prakualifikasi dan kualifikasi dalam bentuk pelelangan umum/tender terbuka ataupun penunjukan langsung. Khusus untuk penunjukan langsung, biasanya dipilih perencana yang telah memiliki pengalaman dan Harapan, Vol. 1, No. 3, Maret 2002

223


karya besar/senior baik dari atau tidak hasil rujukan asosiasi IAI (Ikatan Arsitek Indonesia). 2. Arsitek yang terlibat dalam suatu industri konstruksi di Indonesia wajib terikat secara hukum dengan pemberi tugas melalui kontrak kerja konstruksi dengan mengacu kepada Undang-Undang Jasa Konstruksi dengan menerima imbalan dalam bentuk lump sum, harga satuan, biaya tambah imbalan jasa, gabungan lump sum dengan harga satuan ataupun aliansi. Jangka waktu pembayaran diatur mengikuti tahun tunggal ataupun tahun jamak sesuai dengan hasil pekerjaan sesuai kemajuan pekerjaan ataupun secara berkala. Kontrak kerja tersebut, minimal terdiri dari: para pihak, rumusan pekerjaan, pertanggungan dalam kontrak kerja konstruksi, tenaga ahli yang terlibat, hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak '-erja konstruksi, cara pemba^ aran, ketentuan tentang cidera janji, penyelisihan perselisihan, ketentuan pemutusan kontrak kerja konstruksi, berbagai keadaan memaksa yang berisiko, kewajiban para pihak 224

dalam kegagalan bangunan, perlindungan pekerja, dan aspek lingkungan. 3. Ruang lingkup kegiatan tahap perencanaan dalam pekerjaan konstruksi secara hukum meliputi pra studi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum dan perencanaan teknik. Mengacu kepada 2.1 tentang proses industri konstruksi pengikatan kontrak perancang sejak studi kelayakan sampai desain sah demi hukum yang selayaknya diperoleh oleh seorang arsitek. 4. Dalam hal kegagalan bangunan, jika perencana terbukti melakukan kesalahan dalam perancangan, arsitek tersebut wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 PP No. 29 tahun 2000. Dalam pasal 33 PP No. 29 tahun 2000 jika terjadi kegagalan konstruksi yang mengakibatkan kerugian dan gangguan terhadap keselamatan umum, maka pemerintah berwenang mengambil tindakan tertentu terhadap hal tersebut. Dalam PP No. 30 tarftin 2000 diatur tentang keterlibatan arsitek

LMW Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 1, No. 3, Maret 2002


hal penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi yang mencakup : 1. Arsitek dalam bentuk perseorangan dan badan usaha yang berbadan hukum sebagai pelaku jasa konstruksi dibina dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan 2. Penyelenggaraan pembinaan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan jumlah biaya yang dibebankan kepada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai tata laksana pembinaan pasal 12 PP No. 30 tahun 2000. 3.3

AIA Code of Ethics and Professional Architect

Dalam standar Kode etik AIA menyatakan bahwa setiap member! anggota AIA {The American Institute of Architects adalah arsitek yang professional dan memiliki integritas tinggi dalam profesi merancang. Kualifikasi umum yang minimum dimiliki menurut standar AIA, antara lain : 1. Standar knowledge and skill 2. Standar exellence (architectural education, research, training and practice) 3. Setiap anggota wajib peduli/respect terhadap natural and culLaw Review, Fakultas Hukum Universitas

tural heritage 4. Hak dasar/human rights sebagai profesional 5. Setiap anggota wajib memiliki jaringan professional dengan pihak industri untuk menyalurkan pengetahuan dan kapasitas profesionalisme dalam industri konstruksi Selain kualifikasi umum yang dimiliki oleh seorang arsitek/ perancang, beberapa hal lain yang wajib ditaati, adalah : 1. Obligations to the public: members should uphold the law in the conduct of their professional activities (conduct), members should render public interest professional services and encourage their employees to render such services (public interest services), members should be involved in civic activities as citizens and professionals, and should strive to improve public appreciation and understanding of architecture and the functions and responsibilities of architect (civic responsibility), members making public statements on architectural issues shall disclose when they are being compensatedfor making such statements or when they have an economic interest in the issues Harapan, Vol. 1, No. 3, Maret 2002

225


2. Obligation to the client: members should serve their client in a timely an competence manner (competence), members should avoid conflicts of interest in their professional practices and fully disclose all unavoidable conflicts as they arise (conflict of interest), members should be candid and truthful in their professional communications and keep their clients reasonably informed about the clients' projects (candor and truthfulness), member should safeguard the trust placed in them by their clients (confidentially). 3. Obligation to the profession : members should pursue their professional activities with honesty and fairness (honesty and fairness), members should strive, through their actions, to promote the dignity and integrity of the profession, and ensure that their representatives and employees conform their conduct to this Code (dignity and integrity) 4. Obligations to the colleagues : members should provide their associates and employees with a suitable working environment, compensate them fairly, and facilitate their professional devel226

opment (professional environment), members should build their professional reputation on the merits their own sevice and performance and should recognize and give credit to others for the professional work they have performed (professional recognition) IV.KESIMPULAN 1. Etika dasar seorang arsitek dalam proses industri konstruksi mencakup : a. Being "good" at designing b. "Good" Intentions in Architecture c. Relationships in Architectural Practices d. Architectural Virtues e. Architectural Ethics Beyond Designing f. Buildings and Ethics Implicit in Them 2. 3 fundamental conditions of architectural ethics seperti di bawah ini, yaitu : a. The architect b. The architectural process c. The buildings themselves, and other landscape modifications 3. Kode etik arsitek secara hukum mengacu kepada beberapa



peraturan hukum nasional maupun internasional. Secara nasional, kode etik hukum arsitek mengacu kepada Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999, Peraturan Pemerintah RI No 28, 29, 30 tahun 2000, Kode etik arsitek professional Ikatan Arsitek Indonesia IAI, Code of Ethics AIA.

Indonesia. UndangUndang. Peraturan. dsb. Undang-undang Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999 Indonesia. UndangUndang. Peraturan. dsb. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2000 Indonesia. UndangUndang Peraturan. dsb. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000

V. DAFTAR PUSTAKA Wasserman. B. 2000. ETHICS And The practice of Architecture. New York : John Wiley & Sons. Lewis. R. 1985. Architect-A Candid Guide to The Profession. Cambridge: MIT Press.

Indonesia. UndangUndang Peraturan. dsb. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2000 Simanjuntak, Manlian, R.A. 2002 Sertifikat Bangunan Dalam Investasi Konstruksi. Majalah Pilar. Th.5, No. 1 (Januari), hal. 69.

Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. J, No. 3, Maret 2002

227

ETIKA DAN KODE ETIK HUKUM ARSITEK DALAM INDUSTRI KONSTRUKSI DI INDONESIA

Recommend Documents