BUPATI KEPUI.AUAN SA$GIHE PROVII{SI SULAIT/ESI I}TARA PERATURAN BUPATI KEPUIAUAN SANGIHE NOMOR zs TAHUN 2fr14 TENTANG
KAWASA$TANPA ROKOK DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA
ffiA
BUPATI KEPUI.AUAN SANGtrHE,
Menimbang
:
a.
b_
c.
Meagingat
:
E}ahwa datam rangka memctivasi perilaku
hidup bersih dan sehat masyarakat l{abupaten Keptrlauan Sangihe serta rneningkatkaa kesadaran, kemampuan serta kemanran untuk senantiasa memelihara perilaku hirtup bersih dan sehat; Bahwa sesuai dengan Pasal 115 ayat (21 Unda*g-Undang Nomor 36 Tahun 2AO9 tentang Kesehatan, Pemeriretah Daerah wajib Kawasan Tanpa Rokokdimaksud dalam hhwa berdasarkan pertimbangan perlu Ferattrran huruf a darr huruf b, menetapkan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok;
Uadang-Urrdang Nomor 29 Tahua 1959 tentang Perabentukaa Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Iambaga Negara Reublik Indonesia Nomor 74, Tambahan kmbaran Negara Reprrblik Indoaesia Nomor L822 l; sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 2AO2 tentang pembentukan Kabulmten Kepulanran Talatrd di fuvinsi Sulawesi Utara { Lemkran Negara Republik Indonesia Tahun 20ol2 Nomor 22, Tambahaa l"embaran Negara Republik Indonesia Nomor a183); dan Undang-Undang Nomor 15 Tahurr 20(ff tentang pembentukan Kabupatea Kepnlauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulanresi Utara (Negara Repubtik Indonesia. Tahur- 2OOt Nomor 46eU 2. {.Indang-Urrdang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah gembar.arr Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2oo,4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443n sebagaimana telah 3- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nouror 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua. Atas Undaag-Undang Nomor 32 Tahrm 2o04 tentang Pemerintahan Daemh {I.embararr 1.
q
4.
6_
7.
8.
9.
10.
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaa|; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zoog Nomor L44, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 563); undang-undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang pembentukan Perahrran krundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a); Peraturan Pemerintah Nsmor 41 Tahun lggg tentang pengendalian Pencemaran udara (Iembaran hlegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembtran Negara RI Nouror g853h Peraturan Perneriatah Norrror 19 Tahun 2oo3 tentang pengamanan Rokok Bag Kesehatan flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3 Nomor 186, Tambaha:r Iembaran Negara Republik tradonesia Nomor 3971); Peraturan Pemerintah Nomor 1O9 Tahun 2Ol2 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adikif Eierupa prduk Ternhkau Bag Kesehatan (Irrrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 278, Tannbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 538O); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2ot4 tentang Pembentt:kan Produk Huku& Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2AI4 Nomor 32); Peraturan Elersama Menteri Kesehatan dan Menteri Daram Negeri Nomor 188/MENKES/PB/| l20l1 dan Nomor 7 Tahun 2ALL tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. MEMUTUSI(AN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEITTANG KAITASAN TANPA RoKoK. BAB I KE:TENTUAN UMUM Pasal I
Dala:n Peratur:an Bupati ini yang r{irnaksud dengan 1. Daerah adalah l(abulraten Kepulauan Sangihe
2.
:
Pemerintah I(abupaten Kepulauan sangihe adalah Bupati dan Perangfuat Daerah sebgai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah..
3. Bupati adalah Bupati Xabupatea Kepulauan sangihe. +. satuan Kerja Perangkat Daerah yang sela4iutnya disingfuat SKPD adalah Perangfuat Daerah yang mempun3i.ai tugas dan fungsi pemberdayaan kesehatan masyarakat-
5. Dinas Kesehatan adalah Satuan Kerja kranglat 6.
Daerah yang mempunyai tugas mehksanakan per{m$uran dan plaksanaan kebliakan daerah di Bidang Kesehatan. I(awasan Tanpa Rokok yang wlar{utnya disebut I(TR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan
{
merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan prduk tembakau-
7. Tempat Khusus untuk Merokok adalah fllangan
yang
dipruntukkan khusus untuk kesatan meroksk yang berada di Kawasan Tanpa Rokok.
8.
9.
Rokok adalah salah satu produk tembakau yaftg dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nirlcltiana Tafustm" Nimtiano,Rustiaa dan spesies lainnya atau sintetisnya yang a.sapllya mengandurrg aikotin daa t4r, dengan atau tanpa bahan tarnbahan. 7at adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergant*agan yang mernbahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsrrmsi bahan tersebut kesrrlitan dalam
meagendalikan penggunaannya, memberi prioritas
pada"
penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat. 1O. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau raenghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok. 11. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang aigunakan untuk menyelenggarakan upaya" pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif
yang dilalmkan oleh pmerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat12. Tempat proses belajar mengdar adalah gedung yang digunakan untnk kegiatan bela,jar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan. 13. Ternpat arrak bermain adalah area tertutup laaupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak. 14. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang
memiliki ciri-ciri terteatu yang khusus diprgunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agarrla secar€t pefinanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga. 15. Anghrtan umum adalah alat angkutan ba# masya-rakat yang dapat ber-upa kendaraan dara! air dan udara biasanya dengan kompensasi. 16. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau Lapangan tertutup atau terbuka, krgerak atau tetap dimana tenaga kerja hekeda atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atam sumber-sumkr h.haya. 17. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum danlatau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pernerintah, swasta dan rnasyarakat18. Tempat lainaya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersarrra-sama untuk kegiatan mas,yarakat" awab gedrrng adalah tr9. Pengelola, pimpinan dan/atau jabatannya memimpin orang dan/atau badan yang karena danlatau bertanggungiawab atas kegiatan dan/atau usaha di
1
tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, baik rnilik pemerintah maupun swasta'
2O- Badan adatah sekurnpulan orang dan/atar"l modal yang mempakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, persefoall yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah denga.n narla dan dalam benf1rk apapurr, Iirma" kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massai
organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bntuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya. BAB
IT
**"*THPARoKoK Kavrasan Tanpa Rokok meliPuti
:
a. fasilitas pelayanan kesehatan; b. tempat prclses beleiar nrengajar; c. tempat krrnaia anak; d- ternpat ibadah; e. angkutan umum;
f.
tempat kerja; g. tempat umum; dan h- I^ain-lain. Pasal 3
Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Fasal 2 huruf a, rneliputi : a. rumah sakit; b. rumah bersalin; c. poliklinik; d. pusat kesehatan masyarakat (puskesmas); e. pusat kesehatan masyarakat pembantu (pustu);
f.
pos kesehatan desa {Poskesdes}; balai pengobatan;
g. h. Iaboratorium;
i. j"
; dan
tempat praktek kesehatan swastaPasal 4
Tempat proses bel4lar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi : a. sekolah; b. perguruan tingg; c. balai pendidikan dan Platihan; d. bafai htihan kerja; e. bimbingan belAiar; dan f. tempat la:rsus.
+
Pasal 5
Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c,
meliprrti:
a. kelompok berrrain anak; b. penitipan anak; c- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD} dan d. Taman kanak-kanak. Pasal 6
Tempat lbadah sebagaimana r{irnaksud dalam Pasal meliputi :
2 huruf d'
a. gereja; b. masjidlmushola;
c.
klenteng; d. pura; dan e. vihara. Pasal 7
Angkutan ufrlurrl sebagairnana dimaksrrd dalam Pasal meliputi :
2 huruf
e,
a,. bus urnum;
b. taksi;
c. angkutan kota termasuk
kendaraan wisata, bus angkutan anak
sekolah dan bus angkutan karYawan; d. angkutan antar kota/kabupaten; dan e. angkutan air. Pasal 8
Tempat kerja sebagaimans dirnaksud dalam Pasal 2 huruf t meliputi a. perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNtr dan POLRI; b. perkantoran swasta;
:
c. industri; d. pabrik; dan e. bengkel. Pasal 9
Tempat umltm sebagaimana dimaksud dalam Pa.sal meliputi :
2 huruf
8,
a. pasar modem; b. pamr tradisional;
c.
tempat wisata; d. tempat hiburan; e. hotel; f. restoran; g. tempat rekreasi; h. halte; i. terminal angktrtan umum;
\
t- terminal angkutan barang; k. pelabuhan; dan l- Bandara. Pasal
1O
Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h diatur dengan Keputusan Bupati. Pasal 11
pimpinan dan/atau peranggungiawab tempat kerja dan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dapat menyediakan tempat Hrusus merokok' dimaksud pada ayat {1} {2}Tempat khusus merokok sebagaimana harus memenuhi persyara-tan sebagai berikut : a. merutrrakan ruang terbuka atau ruallg yal.lg berhubungan langsung dengan udara luar sehingga trdara dapat krsirkulasi dengan baik; b. terpisah dari gedung/tempat/rtrang rrtaflIa dan ruang lain yang digunakan unttrk beral
(1) pengelola,
BAB III KEWA.]IBAN DAN I^A'RANGAN Bagian Kesatu Kew4iiban Pasal 12
setiap pengelola, pimpinan danfataI(t penangungiawab
Kaurasan
Tanpa Rokok wajib untuk : a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungiawabn5ra; b. melarang semua orang untuk tidak merokok di Karnrasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggungiawabnya; c. menyingkirkan asbak atau sejenisrrya pada teanpat danlatau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan d. memasang tanda-tanda dan peIrgumurlall dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-
tempat yang
di
perlu dan mudah terbaca dan/atau
didengar dengan baik-
Bagan Kedua Larangan Pasal 13 Kawa.san Tanpa Rokok. {1} Setiap orang dilarang merokok di (2) setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di Kawa,san Tanpa Rokok-
(3)
Larangan kegiatan meajual dan/atau membeli sebagaimana
dimaksud pada ayat (2| yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati' melBasaIlg iklan rokok dalarn jatak {4) Setiap oranglbadan dilarang dalart 1OO (seratus) meter dari Kawasan sebagaimarea dimaksud Pasal 2 hurufa, hurufb, hurufc dan hurufdBAB TV PERAN SERTA MASYARAKAT
ksal
{1}
14
Masyarakat dapat berperan serta dalam mewqiudkan Kawasan Tanpa Rokok.
{2} Peran
serta masyarakat sebagainana dimaksud Pada aYat
dapat dilalrukan dengan cara
:
(1)
dan
pertimbangan berkenaan dengan penenttran kebi$akan yang terkait dengan Kawasan TanPa Rokok; b. melakukan pengadaan dan pemberian bantr-lan sarana dan pras.rrana yang dipertutran untuk mewufudkan Kawasan Tanpa Rokok; c. ikut serta dalarn memberikan birnbingan dan penyuluhan serta penyebarlua.san infor:masi kepada masyarakat; d- mengingatlan setiap orang yarag melanggar ketentuan Pasal 13; dan
a-.
memberikan sumbangan pemikirart
e. melaporkan setiap orang yang terbukti melangar Pasal 13 kepada peagelola, pimpinan dan/atau penanggungiawab Kawasan TanPa RokokB.AB
\I
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 15
Dinas Kesehatan krwenang melakukan pmbinaan
dan pengawasan sebagai upaya mevrujudkan Kawasan Tanpa Rokok. pelakasanaan pernbiaaan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1} {2} dapat berupa bimbingan, pen5n-*uhan juga teguran lisan n&aupun tertulis kepada masyarakat, pengelola, serta pimpinan dan/atau awab Kawasan TanPa Rokok' pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dapat berupa {3} pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan TanF Rokok(a) Pelaksanaan pembinaa:e sebagaimana dimaksud pada ayat {21, dapat dilaksanakan bersama masyarakat baik secara perornngall, kelompk maupun organisasi-
{1)
Pasal 16 awa'b Kawasan Tanpa pimpinaa dan/atau Rokok melakukan pemblnaan dan pengaw.asan di tempat yang menj adi tangungiawabnYa-
(1} Pengelola,
tLl
(2)
Dalam melakukan pembinaan dan pengawasann trrengelola, pimpinan dan/atau penanggungiawab melaksanakan prinsipprinsip koordinasi. Pasal 17
dan pengaurasan oleh Dinas Kesehatan sebagaimana d.imaksud datam Pasal 15 ayat (1) guna mewujudkan Kawasan
(1) Pembinaan
Tanpa Rokok dilaksanakan secara trrersuasifpada ayat (1} {2} Pembinaan secara persuasif sebagaimaaa dimaksud dilakukan dengan melakukan sosialisasi, penyebaran brosur, pamflet, leaflet, baliho dan sejenisnyaPasal 18
Dalam rangka rnendukung pelaksanaan pembinaan dan penga$asan terhadap Kawasan TanPa Rokok yarrg dilakukan Dinas Kesehtan membentuk satuan tugas penegak Kawasan Tanpa Rokok dengan Keputusan Bupati. BAB \II KETENTUAN PENUTUP Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanegal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya' memerintahkan pengundalrgan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan SangiheDitetapkan di Tahuna pada tanggal 2 aprtl
2@14
BUPATI KEPUI,AUAN SANGIHE
RGMPAS MAKAGANSA
Diundangfuan di tahuna pada tangal, 2 APril 2014 SEKRETARIAS DAERAH KABUPATEN KEPUI,AUAN SANGIHE,
WELLY ELFIANUS CARRY KUMENTAS BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN NOMOR 2OL4
w
