PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK BUPATI TANGERANG, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Kabupaten Tangerang, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;

b.

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;

c.

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Bupati Tangerang tentang Kawasan Tanpa Rokok;

: 1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;

Dasar

Negara

2.

Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

7. Undang…

-27.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

8.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108); 17. Peraturan…

-317. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0810); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGERANG TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tangerang. 3. Bupati adalah Bupati Tangerang. 4. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum. 5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tobacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. 6. Kawasan Tanpa Rokok adalah kawasan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan/atau merokok. 7. Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. 8. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, secara sosial dan ekonomi. 9. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok. 10. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar. 11. Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif. 12. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau tempat pengelolaan pendidikan dan/atau pelatihan. 13. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta dan/atau masyarakat. 14. Tempat…

-414. Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan konpensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok. 15. Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruangan yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih, terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara. 16. Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak adalah tempat dan/atau arena yang diperuntukkan bagi kegiatan anak-anak. 17. Tempat ibadah keagamaan.

adalah

tempat

yang

digunakan

untuk

kegiatan

18. Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. 19. Perkantoran Pemerintah Daerah adalah lingkungan gedung/kantor yang berada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Tangerang. 20. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan, dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan. 21. Smoking Area adalah Kawasan atau Area yang khusus disediakan untuk merokok. BAB II AZAS DAN TUJUAN Bagian Kesatu Azas Pasal 2 Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berazaskan : a. kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat; b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan; c. kemanfaatan umum berarti bahwa kawasan tanpa rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat; d. keterpaduan berarti bahwa dalam melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait; e. keserasian berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memperhatikan berbagai aspek, seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan;

f. kelestarian…

-5f.

kelestarian dan berkelanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok dan pencegahan terhadap perokok pemula;

g. partisipatif berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung, maupun tidak langsung; h. keadilan berarti bahwa pelaksanaan kawasan tanpa rokok dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat, baik lintas generasi maupun lintas gender; dan i.

tranparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi Kawasan Tanpa Rokok, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk : a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif; b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung; d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok; e. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan f.

untuk mencegah perokok pemula. BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Perorangan Pasal 4

(1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok. (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan. (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok. Pasal 5 Setiap orang wajib tidak merokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, kecuali ditempat khusus yang disediakan untuk merokok (Smoking Area). Bagian…

-6Bagian Kedua Lembaga dan/atau Badan Pasal 6 (1) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib melarang orang merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya. (2) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Tempat Umum dan Tempat Kerja yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dapat menyediakan tempat khusus merokok (smoking area). (3) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda-tanda dilarang merokok. (4) Tata cara dan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB IV KAWASAN TANPA ROKOK Pasal 7 (1) Bupati menetapkan Kawasan Tanpa Rokok. (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain : a. Kantor Pemerintah Daerah Kab. Tangerang; b. tempat pelayanan kesehatan; c. tempat proses belajar mengajar; d. tempat anak bermain; e. tempat ibadah; f. tempat kerja; dan g. tempat umum. 2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk area diluar pagar. 3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan secara bertahap dengan sekurang-kurangnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. telah dilaksanakan sosialisasi berupa informasi/penyuluhan terhadap tempat-tempat yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok oleh SKPD terkait. b. telah tersedianya sarana berupa Smoking Area, Tanda/Petunjuk/ Peringatan Larangan Merokok dan Tanda/Petunjuk/Peringatan Ruangan Untuk Merokok (Smoking Area) sudah disiapkan. Pasal 8 (1) Kantor Pemerintah Daerah Kab. Tangerang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah Gedung/Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah termasuk Kantor Dinas/Badan, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, UPTD, dan Kantor Badan Usaha Milik Daerah. (2) tempat…

-7(2) Tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi rumah sakit, balai kesehatan, puskesmas, balai pengobatan, balai kesejahteraan ibu dan anak, klinik kecantikan, klinik perawatan penderita narkoba, tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan, rumah bersalin, tempat praktek bidan/perawat swasta, klinik kesehatan, apotek, toko obat, laboratorium kesehatan; dan/atau sarana kesehatan lainnya. (3) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi : a. Tempat pendidikan formal, yaitu: 1. Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, 2. Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat, 3. Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat, 4. Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas, dan 5. Tempat pendidikan formal lainnya. b. Tempat pendidikan nonformal, yaitu : 1. lembaga kursus/pelatihan; 2. Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat; 3. tempat pendidikan non formal lainnya. (4) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi: a. kelompok bermain anak (play group); dan b. tempat Penitipan Anak (TPA); (5) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi masjid/mushola, gereja, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya. (6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf f meliputi pabrik, tempat kerja di kantor-kantor swasta. (7) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf g meliputi pertokoan/mall, hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop, pasar, terminal, stasiun, tempat wisata, dan kolam renang. Pasal 9 Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang untuk: a. memproduksi atau membuat rokok; b. menjual rokok; c. menyelenggarakan iklan rokok; d. mempromosikan rokok; dan/atau e. merokok.

BAB V…

-8BAB V RUANGAN/TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK (SMOKING AREA) Pasal 10 Ruangan/tempat khusus untuk merokok wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. tempat terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok; b. dipasang tanda/petunjuk tempat khusus untuk merokok (smoking area); c. dilengkapi dengan alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai; d. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok; dan/atau e. dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan. BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 11 (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara : a. memberikan sumbangan pemikiran terkait Kawasan Tanpa Rokok di Daerah; b. memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok; c. bimbingan, penyuluhan, masyarakat;

dan

penyebarluasan

informasi

kepada

d. memberikan teguran atau mengingatkan kepada mereka yang melanggar ketentuan Pasal 5 atau Pasal 9; dan e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan kepada pimpinan lembaga dan/atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12 (1) Dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok. (4) Dalam…

-9(4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi dan dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada Pejabat yang ditunjuk. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang. Ditetapkan di Tigaraksa pada tanggal 16 - 4 - 2012 BUPATI TANGERANG, ttd. H. ISMET ISKANDAR Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 16 - 4 - 2012 SEKRETARIS DAERAH, ttd. H. HERMANSYAH BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2012 NOMOR 16